Category: OPINI

Oleh Agus  Widjajanto

 

 

Filosofi dari aksara Jawa Honocoroko merupakan intisari dari nilai-nilai Pancasila, yang pada pemerintahan Orde Baru, dilakukan penguatan nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan Eka Prasetya Pancakarsa.

Konsep Dasar kepercayaan Jawa atau Javanisme adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakekatnya adalah satu kesatuan hidup. Javanisme Memandang kehidupan manusia selalu terpaut erat dalam Kosmos, dengan demikian perjalanan kehidupan manusia merupakan suatu perjalanan yang penuh dengan pengalaman pengalaman religius.

Dalam mencari eksistensi jati dirinya sebagai mahluk Hamba Tuhan maka, Daya upaya dilakukan melalui pengembaraan yang tidak pernah berhenti untuk mencari hakekat hidup dan kehidupan itu sendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Hukum Alam ( Sunatullah ), hingga timbul pertanyaan dari mana kita berasal dan setelah itu mau kemana dan kembali kemana ( Sangkan Paraning Dumadi ), maka dikarenakan Wujud sang Pengeran / pangeran yang berarti Tuhan yang tidak berwujud sebagai tempat bernaung dan berlindung, yang tidak bisa ditembus dan dijangkau dengan pikiran serta  panca Indra kita, maka sebagai wujud ekpresinya untuk menggambarkan itu semua maka ada istilah Tan Keno Kinoyo Ngopo.

Pengetahuan tentang konsep ketuhanan salah satunya disimbolkan kedalam Aksara Jawa, Aksara yang sejatinya untuk media menulis orang Jawa, digunakan sebagai simbol pengetahuan konsep Ketuhanan. Simbol tersebut terdapat dalam tiap huruf aksara Jawa  Ha Na Ca To Ko, Da Tha Sha Wa La, Pa Da Jo Yo Nyo, Ma Ga Ba Ta NGO.

Bahwa setiap huruf mengandung arti makna berbeda dan berkaitan antara satu dengan yang lain, yang semuanya berjumlah 20 Huruf aksara Jawa yang merupakan pengembangan dari huruf Palawa, yang setiap huruf nya punya muatan yang berkaitan dengan Sifat Religius dalam Konsep Ketuhanan, yang dalam keseharian dijabarkan dalam entitas olah roso bagi orang Jawa yang menekankan sisi spiritualitas yakni dengan laku spiritual .

Dalam beberapa babad atau cerita diciptakannya Aksara Jawa pada tahun satu Saksi, penciptanya adalah Aji Saja dari tanah Hindustan India yang mengembara ke Tanah Jawa pada abad ke Dua Masehi, dengan demikian Aji Saka merupakan figur yang menyebarkan agama Hindu pertama di Tanah Jawa , maka tidak heran di Jawa banyak tempat tempat  yang diadopsi dari tanah Hindustan di India misalnya gunung Muria, dan Gunung Semeru yang identik dengan gunung Mahemeru yang disesuaikan dengan lidah orang Jawa, kisah Aji Saka sampai saat ini tumbuh subur di Jawa dan kisah Aji Saka menjadi inspirasi kehidupan batin orang Jawa, sebagai pusaka jati diri, ibarat Pusaka adalah Curigo, sedangkan warongkonya bisa bernama apa saja, sebagai pakaian penutup aurat dan memperindah bentuk.

Aksara Jawa Ha Na Ca Ra Ko mewakili spiritualitas orang Jawa yang paling dalam yang merindukan harmoni, yang tidak suka atas terpecah belahnya Anak Bangsa.

Arti dan makna dari huruf Aksara Jawa tersebut adalah:

Ha Na Ca Ra Ka, yang berarti utusan yakni utusan Hidup berupa nafas yang berkewajiban menyatukan jiwa dengan jasad badan kasar manusia. Ada yang dipercaya untuk bekerja.  Yang ketiga unsur nya adalah Tuhan, Manusia, dan kewajiban Manusia sebagai Hamba Tuhan.

Da Ta Sa Wa La yang berarti manusia setelah diciptakan sampai dengan saat meninggal tidak boleh SaWaLa atau mengelak sebagai manusia, harus bersedia melaksanakan , menerima takdir, dan menjalankan kehendak nya

Pa DHA Ja Ya Nya, yang berarti menyatunya Zat Pemberi Hidup ( Tuhan ) dengan yang diberi hidup ( Mahluk ) yang diberi sifat unggul atau jaya sebagai mahluk yang diberkati untuk memimpin di muka Bumi.

Ma Gha Ba Ta Ngo, yang artinya menerima yang diperintahkan dan melarang atas hukum yang dilarang dari Tuhan yang Maha Esa, yang maksutnya manusia harus berserah diri Sumarah pada garis Kodrati, meskipun manusia diberi hak meWiradat, atau  berusaha. Sedangkan arti setiap Huruf nya adalah :

HA Hana Hurip Wening Suci – adanya hidup adalah kehendak dari yang Maha Suci ( Tuhan ).

NA Nur Chondro, Ghaib Condro artinya pengharapan manusia hanya selalu pada Sinar cahaya ke Tuhanan untuk jadi penuntun .

CA Cipto Wening artinya Arah dan Tujuan Manusia hanya pada yang Maha Tunggal atau Tuhan.

RA Rasa Ingsun Handulusih artinya Rasa Cinta sejati muncul dari Cinta Kasih Nurani.

KA  Karsoningsung memayuning Bawono, artinya hasrat ditujukan untuk kesejahteraan Alam Semesta.

Dumading Dzat kang tanpo winangenan, artinya menerima hidup apa adanya.

TA  Tatas lan Wibowo, artinya totalitas dalam hidup untuk mencapai tujuan satu visi dan misi

Sifat Ingsun, artinya membentuk kasih sayang seperti sifat Tuhan yang penuh kasih.

Wujud Hana tan keno kiniro, artinya Ilmu manusia hanya terbatas , tapi implikasi nya bisa tanpa batas.

Lir Handoyo paseban jati, artinya mengalirkan hidup semata pada tuntunan Illahi .

Papan Tan tanpo Kiblat, artinya hakekat Tuhan yang ada di segala Arah , timur dan Barat milik Allah dimana wajahmu dihadapkan disitulah Allah berada.

DHA  Duwur wekasane endek wiwitane, artinya untuk bisa berada diatas, tentu selalu dimulai dari bawah / dasar.

JHA jumbuhing Kawulo LAN Gusti, artinya selalu berusaha menyatu memahami kehendaknya .

Yakin marang samubarang, artinya yakin atas titah kodrat illahi

NYA  Nyoto tanpo moto, artinya memahi kodrat kehidupan ,

Madep manteb nembahing illahi, artinya mantab dalam menyembah Illahi

GA guru Sejati kang Muruki, artinya guru sejati adalah hati nurani dan belajar lah pada nya,

BA Bayu sejati kang andalani, artinya menyelaraskan pada gerakan alam Semesta ( Sunatullah ).

TA  Tukul Soko niat, artinya sesuatu akan terjadi dari niat diri kita

NGA. Ngracut busaning Manungso, artinya melepas dan menghancurkan Ego pribadi , sebagai manusia.

Bahw setiap huruf huruf aksara Jawa dalan Honocoroko tersebut penuh dengan dimensi spiritual yang punya kekuatan magis secara spiritual , dengan tata cara yang tentu diajarkan oleh para ahli filsafat dan kebatinan Jawa.

Apabila diringkas maka merupakan sebuah perjalanan, untuk menjawab segala pertanyaan kita dari mana kita berasal dan setelah dilahirkan untuk apa, di Dunia, lalu kita akan kembali Kemana dengan bekal apa kita berjalan.

Karena setiap aksara tersebut bermakna dimensi spiritual maka, seluruh Sila-Sila dari Pancasila merupakan perwujudan dan pengejawantahan dari aksara Jawa tersebut yang dijabarkan dalam bahasa modern saat ini dalam sila pertama hingga kelima dari Pancasila.

Dalam kaitan membangun Karakter Bangsa, terhadap generasi muda, dimana pembangunan karakter bangsa mencakup  potensi potensi keunggulan bangsa, untuk ketahanan bangsa, yang diarahkan empat tatanan yakni menjaga jati diri bangsa, menjaga keutuhan NKRI, membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan membentuk bangsa yang maju , mandiri dan bermartabat sebagai bangsa yang besar dan berbudaya.

Kiranya konsep aksara Jawa dari Honocoroko bisa dijadikan pijakan dan pembelajaran bersama dari generasi muda , yang merupakan tulang punggung bagi bangsa ke depan agar tetap  mengenal budaya Bangsanya sebagai bangsa yang berbudaya tinggi dan adiluhung . Nusantara pernah mencapa kejayaan dimana Saat abad ke Tujuh masehi, dinasti sanjaya dan syailendra membangun monumen budaya bangsa yang menghasilan bangunan yang jadi keajaiban dunia yakni candi prambanan dan Candi Borobudur beserta anak anak candi dalam situs sejarah yang bisa dilihat hingga hari ini, belum lagi saat abad je 11 Masehi, Singosari dengan armada angkatan laut nya yang sangat terkenal telah menahlukan hampir sepertiga wilayah Dunia, serta Majapahit imperium yang sanggup menyatukan Nusantara ( Wilayah asia tenggara saat ini ), harus bangga sebagai anak bangsa, sebagai refleksi semangat tidak mau dijajah bangsa lain dalam bentuk apapun, baik ekonomi, budaya, tatanan kenegaraan dalam konsep berdemokrasi, isu Hak asasi Manusia dan Terorisme yang selalu dijadikan komuditas Politik, untuk Intervensi pada Negara yang berdaulat dalam negara Modern saat ini.

Tan Hanna Dharma Mangrwa, BhinekaTunggal Ika.

 

———————————–

 

*Penulis adalah Seorang Praktisi Hukum di Jakarta, Pemerhati Masalah-masalah Sosial Budaya , Hukum dan Politik

 

Ignas  Kleden 

 

DALAM pidato kenegaraan di depan Dewan Perwakilan Rakyat, 14 Agustus 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan suatu visi jangka menengah tentang Indonesia 2025. Diproyeksikan, pada tahun itu Indonesia akan menjadi negara maju. Untuk itu ditetapkan 10 sasaran yang harus dicapai: (1) persatuan dan harmoni sosial yang semakin kokoh, (2) stabilitas nasional yang makin mantap, (3) penguatan demokrasi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan negara, (4) penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten, (5) pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga dan ditingkatkan, dengan kemampuan yang makin mandiri, (6) peningkatan kesejahteraan, (7) tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberantasan korupsi yang semakin efektif, (8) perlindungan terhadap lingkungan hidup, (9) pembangunan daerah, dan (10) pengembangan kemitraan dan kerja sama global.

Sepuluh tujuan ideal tersebut mungkin akan semakin jelas kalau kita merumuskan dalam kontras, apa yang hendak dilawan oleh sasaran-sasaran tersebut. Maka yang kita dapati (melalui tafsiran logis saja) adalah (1) menurunnya ketegangan dalam negeri berupa konflik antaretnik, antardaerah, dan antaragama, (2) mengecilnya kemungkinan terorisme dalam bentuk apa pun, (3) tercegah kembalinya politik otoritarian dan berkuasanya oligarki politik, (4) berkurangnya kesewenang-wenangan kekuasaan, (5) menguatnya fundamental ekonomi agar sanggup bertahan terhadap krisis, sambil mengurangi ketergantungan kepada pihak asing, (6) keseimbangan antara dimensi agregatif dan dimensi distributif dalam ekonomi, (7) menguatnya kontrol terhadap penyelewengan dalam pemerintahan, (8) diberikannya hak terhadap perlindungan lingkungan hidup bukan saja kepada negara, melainkan juga kepada civil society, (9) dihentikannya berbagai penyelewengan dalam pelaksanaan otonomi daerah, dan (10) tercegahnya isolasionalisme dalam politik internasional.

Sepuluh sasaran tersebut dikemukakan sebagai tujuan normatif yang harus dicapai oleh Indonesia hingga 2025, agar dapat masuk kategori negara maju. Terhadap daftar sasaran tersebut dapat dikemukakan tiga catatan. Pertama, belum terlihat dari pidato Presiden sasaran mana saja yang menjadi tujuan substantif dalam pembangunan politik Indonesia, dan sasaran mana pula yang dapat diperlakukan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan substantif. Kedua, belum terlihat juga suatu logika yang menghubungkan satu sasaran dengan sasaran lainnya sehingga kita dapat melihat kesepuluh sasaran tersebut sebagai suatu keseluruhan atau framework yang secara koheren mengangkat status Indonesia menjadi negara maju. Ketiga, tidak tampak bagaimana urutan prioritas kesepuluh tujuan termaksud. Di samping itu, tidak ditetapkan suatu target yang lebih terukur untuk dicapai pada titik waktu tertentu. Millennium Development Goals (MDGs), misalnya, yang ditandatangani oleh 150 kepala negara dan kepala pemerintahan di New York pada September 2000, menetapkan bahwa hingga 2015 kemiskinan di dunia harus dikurangi hingga separuhnya.

Sekadar perbandingan, pembangunan politik dan ekonomi dalam Orde Baru mempunyai suatu logika yang jelas, meskipun dalam retrospeksi kita dapat mengkritiknya sebagai logika yang dibangun di atas asumsi teoretis yang tidak selalu valid. Tujuan substantif pembangunan nasional di bawah Presiden Soeharto adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inilah sasaran yang bersifat substantif. Untuk itu diperlukan suatu stabilitas politik yang menjadi sarananya, karena pembangunan ekonomi tak dapat berjalan mulus dalam politik yang penuh ketegangan. Kesejahteraan dianggap dapat terwujud secara “alamiah” kalau sudah tercapai tingkat pertumbuhan tertentu, karena kemakmuran akan menetes ke kalangan yang lebih luas melalui mekanisme trickledown atau spillover. Untuk menjamin stabilitas politik, keamanan harus dijaga dan segala gejolak politik ditekan, bila perlu, dengan jalan represif. Partisipasi politik dibatasi pertama-tama dengan pengurangan jumlah partai politik menjadi hanya tiga, dan Golkar sebagai partai pemerintah diusahakan selalu menjadi partai yang paling kuat dan dominan.

Asumsi teoretis yang melandasi logika pembangunan seperti itu sekarang sudah disingkapkan kekeliruannya. Pertama, bukan ekonomi yang harus menentukan perkembangan politik, tapi ekonomi harus menjalankan keputusan politik. Kedua, kesejahteraan tidak terwujud secara alamiah, karena ternyata yang mengatur distribusi kemakmuran bukan hanya mekanisme pasar, melainkan kekuasaan politik. Kemakmuran tidak banyak menetes seperti diasumsikan, karena mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan selalu berkepentingan untuk membatasi distribusi kemakmuran dalam lingkungan terbatas sesuai dengan kepentingan kelompok yang berkuasa. Kemakmuran akhirnya tidak menetes, tapi menumpuk.

Logika seperti itu tidak tampak atau sekurang-kurangnya tidak terlihat secara eksplisit dalam visi yang diajukan oleh Presiden RI tentang Indonesia 2025. Sebagai suatu daftar cita-cita, hal itu patutlah disambut, tapi yang sama pentingnya adalah merumuskannya dalam suatu rangkaian langkah strategis, bagaimana tujuan yang satu dapat membantu atau mungkin saja menghalangi tercapainya tujuan yang lain, dan urutan prioritas berdasarkan kepentingan dan kemungkinan pelaksanaannya.

Selain itu, konsep negara maju mungkin perlu lebih diperjelas. Dalam sosiologi pembangunan sebelum berakhirnya Perang Dingin, kita tahu dunia dibagi menjadi tiga, yaitu dunia pertama yang mencakup negara-negara industri maju di Barat yang kapitalis, dunia kedua yang meliputi negara-negara sosialis, dan dunia ketiga yang meliputi negara-negara berkembang. Pembagian itu kini berubah karena dunia kedua praktis sudah tidak ada lagi dengan rontoknya negara-negara sosialis, sehingga dibutuhkan suatu pembagian baru. Human Development Report 2007-2008 yang diterbitkan United Nations Development Programme (UNDP) membagi negara-negara di dunia, khususnya 192 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan beberapa cara.

Pertama, berdasarkan indeks pembangunan manusia (human development index/HDI), negara-negara dibagi ke dalam kelompok yang tinggi indeks pembangunan manusianya (dengan HDI 0,800 dan di atasnya), negara-negara dengan indeks pembangunan manusia tingkat menengah (dengan HDI 0,500-0,799), dan yang rendah tingkat pembangunan manusianya (dengan HDI di bawah 0,500). Dalam pengukuran yang dilakukannya, UNDP tidak menghitung indeks pembangunan manusia dari semua negara anggota PBB, karena beberapa negara tak dapat memberikan data statistik yang dibutuhkan. Dari 177 negara yang dihitung UNDP, yaitu 175 negara anggota PBB ditambah Hong Kong dan Palestina, Indonesia menduduki nomor 107 (satu tingkat di bawah Palestina dan satu tingkat di atas Suriah) dan termasuk negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah.

Kedua, berdasarkan tingkat pendapatan per kepala, laporan UNDP mengikuti pembagian negara-negara menurut Bank Dunia, yaitu yang berpendapatan tinggi (mencapai US$ 10.726), berpendapatan menengah (dengan pendapatan antara US$ 876 dan US$ 10.725), dan berpendapatan rendah (di bawah US$ 876). Kriteria Bank Dunia ini masih berasal dari tahun 2005 tapi digunakan oleh UNDP untuk laporannya tahun 2007-2008.

Ketiga, berdasarkan agregat di dunia, negara-negara dibagi ke dalam negara berkembang, negara-negara Eropa Tengah dan Timur, serta negara-negara CIS (Commonwealth of Independent States) dan negara-negara yang termasuk dalam OEDC (Organization for Economic Cooperation and Development).

Dilihat berdasarkan pendapatan per kepala ataupun berdasarkan indeks pembangunan manusia, Indonesia saat ini menduduki peringkat menengah di antara 177 negara yang diukur dalam laporan UNDP tersebut. Apakah ini berarti bahwa Indonesia pada 2025 akan berpindah kelas dari tingkat menengah ke tingkat tinggi? Cita-cita ini patutlah didukung secara nasional, dan agar dapat terwujud, perlu disusun strategi agar kesepuluh sasaran tersebut, dalam kaitan satu dengan yang lainnya, dan dengan prioritas yang ditentukan, dapat menjadi tenaga pendorong mobilitas vertikal Indonesia dalam peringkat negara-negara di dunia. Sangat perlu dihindari kemungkinan bahwa tujuan yang satu menghalangi tercapainya tujuan yang lain.

Dalam sejarah negara-negara maju ada satu langkah strategis yang selalu diambil, yaitu menjadikan pendidikan nasional sebagai penunjang yang memudahkan tercapainya tujuan politik nasional. Tidak ada negara maju yang tidak memberikan perhatian khusus kepada pendidikan sebagai sarana strategis yang amat menentukan kemajuan suatu bangsa. Perhatian terhadap pendidikan nasional ini tidak cukup hanya ditunjuk dengan menaikkan anggaran pendidikan, tapi bersamaan dengan itu perlu ditingkatkan pengawasan terhadap standar dan mutu pendidikan. Dalam tingkat melek huruf orang dewasa (15 tahun ke atas), Indonesia mencatat prestasi yang bagus, yaitu 90,4 persen. Tapi, dalam produktivitas penulisan di jurnal ilmiah, kedudukan Indonesia amat lemah, karena hanya sanggup menghasilkan 0,93 artikel per satu juta penduduk, dibandingkan dengan Malaysia, yang tingkat produktivitas ilmiahnya 23,97 per satu juta penduduk.

Kontrol kualitas itu mempunyai dua fungsi utama, yaitu memastikan bahwa pendidikan nasional membantu tercapainya tujuan politik nasional, dan dalam pada itu pendidikan mencapai tujuannya sendiri dengan mengikuti standar-standar yang berlaku dalam pendidikan umumnya di seluruh dunia. Orde Baru pernah menjadikan pendidikan sebagai sarana yang membantu pembentukan monoloyalitas melalui pendidikan P4, misalnya, yang jelas merupakan saka guru mental untuk stabilitas politik. Jalan itu bisa ditiru pada masa sekarang, tapi dengan menetapkan tujuan nasional yang sesuai dengan tuntutan tahun 2025, dan dengan mempertimbangkan apakah tujuan tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri.

Ada berbagai strategi yang bisa dicoba, dan pendidikan salah satunya. Menetapkan sasaran normatif selalu berguna sebagai tantangan berpikir. Namun, tanpa kiat dan langkah strategis, tiap tujuan mulia akan dikenang kemuliaannya tapi tak pernah menjadi kenyataan.

 

————————————-

 

Sumber: Majalah.tempointeraktif.com, 24 Agustus 2009

 

Oleh Agus Widjajanto

 

Dalam aliran hukum positif, seperti yang dianut oleh hukum di Indonesia, memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral yaitu antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya, antara Das Sein dan Das Sollen, karena begitu kakunya aliran hukum positif yang kadang tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh Prof. Satjipto Rahardjo mengajarkan aliran hukum progresif, dimana antara Das Sein dan Das Sollen saling mengisi tidak terpisahkan.

Bahwa sesungguhnya hukum juga berkaitan dengan moral karena hukum mencerminkan nilai nilai etika dalam aturan aturannya, meskipun hukum dan moral tidak selalu identik, karena aturan hukum positif tadi.

Etika sendiri adalah ladang tempat hukum ditemukan dan hukum itu sendiri merupakan pengejawantahan dari aturan formal yang diberikan sangsi, dalam filsafat hukum, kita mengenal tingkatan hukum yang berawal dari nilai, asas, norma, dan Undang-Undang . Artinya pada saat hukum itu dibuat maka disitulah nilai nilai norma dan etika sudah melekat, karena para pembentuk undang-undang sendiri adalah para ahli dan pakar dibidang nya, yang menggunakan dan mempertimbangkan etika hokum.

Kalaupun ada sesuatu yang kurang jelas dalam norma hukum yang tertulis dalam pasal-pasal Undang-Undangnya, maka perlu adanya penafsiran dan harus diuji di Mahkamah Konstitusi, bukan karena etika hukum tapi norma dan bunyi dari UUD itu sendiri, yang bisa menimbulkan multi tafsir. Contoh yang baru saja formal dan diperdebatkan di media adalah soal apakah presiden boleh berkampanye baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain?

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pasal 299 berbunyi :

(1) Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampenye.

(2) Pejabat negara lainya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye. Dalam pasal 304 dari Undang-Undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilu, berbunyi :

(1) dalam melaksanakan kampanye presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah , dilarang menggunakan fasilitas negara. Yang disebut fasilitas negara berupa apa saja yang sudah dituangkan dalam ayat (2) dari pasal 304 Undang-Undang no. 7 tahun 2017. Sedangkan pasal 305 mengatur tentang fasilitas negara yang melekat pada jabatan presiden dan wakil presiden yang harus dilakukan sesuai situasi dan kondisi secara profesional dan proporsional .

Dengan penjelasan dari bunyi pasal di atas, maka hak kampanye yang diberikan kepada presiden dan wakil presiden adalah hak demokrasi sebagai warga negara yang kebetulan menjabat presiden yang sudah diatur oleh Undang-Undang.

Sedangkan uji materi menyangkut batas umur minimal dari pada calon presiden dan wakil presiden yang telah diputuskan oleh MK dalam perkara no. 90 / tahun 2023, berkaitan dengan norma hukum, atau subtansi bunyi Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan norma dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar Negara. Karena menyangkut norma yang diuji maka, berlaku bagi seluruh warga negara, yang tidak lagi membedakan jenis kelamin, suku, ras maupun agama, kebetulan saja setelah keluarnya putusan MK, maka Gibran Raka buming Raka, sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subiyanto, anak seorang presiden, bukan berarti menyalahi etika, karena sesuai hukum positif yang berlaku, maka aturan hukum itu sesuai bunyi pasal dalam Undang-Undang itulah yang harus dipatuhi termasuk putusan Mahkamah Kontitusi yang berlaku final dan mengika, yang merupakan hak bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Apakah itu norma hukum? Norma hukum adalah kesepakatan yang dibuat oleh seluruh masyarakat beserta elemannya atau yang mewakili masyarakat dalam suatu wilayah tertentu ( DPR RI, DPRD Propinsi , DPRD Kota Kabupaten, DPD ) tentang apa yang boleh dilakukan dan tidaj boleh dilakukan. Bahwa norma hukum adalah peraturan yang harus dihormati di suatu negara agar dapat hidup dalam kerangka hukum dalam masyarakat. Contoh hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum lalulintas, bahkan hukum alam, bagi yang melanggar norma, yang berlawanan dengan sunatullah ( hukum alam ) .

Bahwa yang terjadi saat ini justru adanya pernyataan sikap di beberapa universitas baik negeri maupun swasta bahwa kita Indonesia  telah mengalami darurat politik, karena dianggap presiden sudah menyalahi etika sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, mencalonkan anaknya dalam pemilu presiden tahun 2024 ini, yang dianggap tidak netral. Sedang jabatan presiden masih berlaku dan menjabat, jikalau dikaitkan dengan bunyi Undang-Undang pemilu, dalam pasal 304 dan 305, hak itu adalah hak demokrasi dari presiden. Harusnya para penggagas gerakan dikampus kampus tersebut, memberikan edukasi agar pemilu berjalan demokratis yang berasaskan jurdil, bisa terlaksana dengan baik, yang mana justru melakukan petisi, yang biasanya dilakukan para mahasiswa. Yang muaranya bisa ditebak, adanya pemakzulan terhadap presiden, menekan presiden  menggunakan alasan etik sebagai dasar petisi, dan terang-terangan menjegal keabsahan paslon 02 yang dianggap secara moral dan etika tidak layak jadi calon presiden dan wakil presiden, harusnya kampus tetap netral, kebebasan mimbar yang dimiliki jangan terkontiminasi oleh kepentingan politik praktis, jangan mau digiring kearah itu. Agar marwah dunia kampus tetap terjaga .

Bagaimana apabila ternyata suara rakyat mayoritas justru memilih paslon 02, dimana berlaku suara rakyat adalah suara Tuhan ( Vox Populi Vox Dei ) bagaimana? Apa tidak justru mempermakukan diri sendiri sebagai pelaksana kawah candra dimuka dalam mendidik anak bangsa sebagai calon para pemimpin kedepan dari bangsa ini?

Pilpres tahun 2024 saat ini lain dari pilpres pilpres sebelumnya , dimana kepentingan negara dan bangsa dipertaruhkan karena kondisi Geo Politik dan Geo Stategis baik kawasan maupun kepentingan Global saat ini, yang memandang Indonesia adalah gadis paling cantik di dunia yang perlu direbut dan dikuasai,  jangan berpikir sempit hanya soal pilpres dan hiruk pikuknya yang dianggap ada darurat politik di negeri ini, tapi ada yang lebih besar yang dipertaruhkan , yaitu  kelangsungan bangsa dan negara ini jadi taruhan,ini yang harus dipahami bersama. 

Karena pemilu serentak saat ini disamping pilpres juga pemilu untuk wakil rakyat baik tingkal nasional di DPR maupun DPRD propinsi dan DPRD kota dan kabupaten, dan anggauta DPD dimana harus ada pemerintah yang stabil untuk bisa menjaga berlangsung nya pemilu tersebut, baik dari segi keamanan, stabiitas politik maupun dari segi biaya , dalam pesta demokrasi agar terlaksana dengan baik sebagai negara yang katanya demokrasi.

Mari kita berikan kebebasan kepada masyarakat dan seluruh warga negara yang mempunyai hak pilih, untuk memilih sesuai yang diyakini baik, tanpa ada pengaruh berupa tekanan, petisi politik, dalam bentuk apapun, walau sebenarnya model pemilu langsung dalam Pilpres, bukan merupakan karakter demokrasi kita sebagai bangsa timur yang berasaskan Pancasila, namun karena sudah kita sepakati bersama sesuai norma hukum dari wakil-wakil rakyat dan pemerintah, saat UU Pemilu disyahkan , maka mari kita laksanakan sesuai asas Pemilu dalam Demokrasi, untuk memilih pemimpin kita kedepan dalam lima tahun. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan bangsa ini. Amin .

—————————————————-

Agus Widjajanto, Penulis, Praktisi Hukum di Jakarta, Pemerhati Masalah-masalah Sospoibud dan Hukum   

Harapan pada masa depan, sumber foto: Pexels

Oleh Odemus Bei Witono, Direktur Perkumpulan Strada, Mahasiswa Doktoral Filsafat STF Driyarkara

 

 

Harapan dalam Merriam-Webster (2024) dapat diartikan sebagai keinginan disertai dengan keyakinan akan pemenuhan. Pemenuhan itu tentu saja secara manusiawi bukan tanpa kendala dan proses yang menyertai, karena kadang manusia lewat berbagai tantangan hidup mengalami keputusasaan.

Ayub dalam kitabnya menggunakan istilah Torak untuk menggambarkan gulungan benang yang berakhir pada kata putus “asa”. Panjang benang ada batasnya. Batas itulah yang menyangkut hak manusia, yang berakhir ketika masa hidupnya selesai. Ada berapa filsuf pun mengalami keputusasaan dengan yang namanya kematian.

Jean-Paul Sartre (1905-1980) meneropong kehidupan manusia melalui lensa kematian, dan menggambarkan sebagai pemicu absurditas yang merajai eksistensi manusia. Menurut Sartre, kematian, yang seringkali tiba secara tiba-tiba dan tanpa pandang bulu, memberikan sentuhan frustrasi dan menghapuskan makna dari setiap perjalanan kehidupan.

Dalam pandangan filosofisnya, kematian menggiring orang pada pengalaman tanpa arti, menggulingkan segala makna yang telah disusun. Sartre menegaskan bahwa kematian tidak dapat diintegrasikan ke dalam rencana eksistensi manusia, menjadi sebuah dimensi yang terpisah dan tidak dapat direncanakan dalam perjalanan eksistensial manusia sebagai being-for-itself.

Namun, di tengah pemikiran Sartre yang mendalam tentang kematian, muncul pertanyaan filosofis yang menarik: bagaimana manusia dapat menemukan makna dan tujuan dalam kehidupan, ketika kematian terus mengintai tanpa memberikan petunjuk yang jelas?

Gagasan Sartre, mendorong orang melalui catatan kritis untuk merenung, tidak hanya tentang absurditas kematian, tetapi juga tentang kemampuan manusia menciptakan makna sendiri dalam keadaan yang serba tidak pasti.

Dengan demikian, pandangan tentang kematian bukanlah sekadar penggambaran kekosongan, melainkan panggilan untuk menemukan arti yang lebih dalam di tengah ketidakpastian eksistensi manusia. Manusia, dengan kebebasan eksistensial yang dimiliki, bukanlah pengada yang berjalan menuju kematian, apalagi menantikan atau mengharapkan kematian sebagai tujuan akhir.

Kematian, dalam perspektif Jean-Paul Sartre, merupakan realitas yang datang dari luar dan dengan cara yang radikal mematahkan eksistensi manusia yang sejauh ini terarah kepada dan melalui kebebasan. Dalam pandangannya, kesadaran akan kematian tidak hanya memberikan tanda bahaya terhadap hidup yang akan berakhir, tetapi juga mengharuskan manusia untuk merenung mendalam tentang makna eksistensi diri di dunia.

Kesadaran akan kematian membawa seseorang mempertanyakan nilai dan makna dari pekerjaan manusia di dunia ini. Konsep kematian mengajak orang untuk mengevaluasi apakah upaya manusiawi dalam mengejar barang-barang duniawi, yang nilainya pada akhirnya terbatas, memiliki makna sejati. Dalam konteks ini, makna fundamental eksistensi manusia tidak dapat terletak pada akumulasi materi atau kekayaan pribadi yang hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi semata.

Sebaliknya, kematian mengingatkan kita bahwa pada saat akhirnya tiba, segala sesuatu yang dikejar dan dimiliki dalam kehidupan ini akan ditinggalkan. Oleh karena itu, pertanyaan tentang makna hidup dan tujuan eksistensi manusia menjadi semakin mendalam dan mendesak.

 Harapan yang tidak padam, walau kadang sinar meredup, sumber foto: Pexels

 

Sebagian filsuf mempunyai keyakinan bahwa kematian, sebagai guru kebijaksanaan terakhir, meruntuhkan ilusi kekayaan dan kepemilikan yang hanya bermuara pada kepentingan pribadi semata-mata. Pandangan ini menggambarkan bahwa segala harta dan materi yang diakumulasi dalam hidup ini, jika hanya diperuntukkan bagi kepuasan diri sendiri, hanyalah bentuk kesia-siaan.

Sebaliknya, kematian menyinari jalan menuju pemahaman bahwa nilai sejati terletak pada bagaimana barang-barang hasil kebudayaan dapat dijadikan alat untuk meningkatkan martabat sesama manusia. Seperti yang diutarakan oleh Emmanuel Levinas (1906-1995), barang-barang bukanlah benda yang harus ditumpuk demi kekayaan pribadi, melainkan sarana yang harus diberikan untuk kepentingan bersama. Dalam konteks ini, hidup menjadi lebih berarti ketika berbagai aspek kehidupan diarahkan untuk memberikan kontribusi positif kepada orang lain.

Lebih lanjut, pandangan ini mengajak kita untuk menangkap makna kebebasan dengan merangkai pengalaman hidup yang membangun, melebihi batas diri, dan menciptakan kebaikan bersama. Oleh karena itu, hidup di masa kini menjadi lebih bermakna ketika diisi dengan tindakan nyata yang mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan.

Adanya kematian tidak meredupkan harapan yang dimiliki manusia. Menurut Fyodor Dostoyevsky (1821-1881), hidup tanpa harapan berarti berhenti hidup. Harapan menjadi kunci untuk menjalani kehidupan dengan makna yang mendalam. Kematian bukanlah entitas yang merampas harapan. Bahkan, dalam tradisi keagamaan kuno, diungkapkan bahwa upah dari menjalani kehidupan ini adalah kesempatan menyampaikan kabar gembira tanpa imbalan. Imbalan yang didapat jelas yakni kemampuan untuk berpartisipasi dalam menjalani kehidupan dengan baik. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berharap dan teruslah menjalani hidup menuju harapan yang mulia.

 

Oleh J. Sumardianta

 

MASYARAKAT zaman mutakhir abad ke-21, sebagaimana diuraikan sosiolog David Myers dalam Spiritual Hunger in an Age of Plenty (2000), sedang menderita kebangkrutan jiwa. Busung lapar spiritual di tengah kemakmuran material. Digaji lebih baik, mengonsumsi makanan lebih kenyang, punya rumah lebih bagus, akses pendidikan lebih tinggi, lebih sehat ketimbang masa lalu, berkomunikasi lebih lancar, serba kecukupan informasi, dan didukung transportasi sangat nyaman.

Ironisnya, perceraian berlipat ganda, bunuh diri remaja berlipat tiga, kriminalitas berlipat empat, dan populasi penjara berlipat lima.

Kemarau panjang spiritual tidak hanya mendera masyarakat zaman mutakhir. Tujuh abad lalu sudah membuat sesak masyarakat Eropa. Saat itu gereja Abad Pertengahan dikuasai para ilmuwan yang terlalu bersemangat dalam mendewakan filsafat dan teologi. Kaum intelektual larut dalam perdebatan yang tak jelas juntrungannya. Mereka terlalu mengagungkan akal budi, menyombongkan kepandaian, sibuk berwacana, dan bersilat lidah. Debat kusir para ilmuwan bukan demi kebenaran, melainkan nafsu mendapatkan pengakuan serta kemasyhuran sebagai cerdik pandai.

Para pemuka agama dan biarawan sibuk mengurusi harta benda. Nafsu keduniawian tentu bertentangan dengan semangat Injil. Kehidupan rohani mangkrak. Spiritualitas terbengkalai. Ritual agama bercorak artifisial. Umat terjerumus di kubangan ritual berbagai sekte. Larut dalam praktik takhayul guna mendatangkan keajaiban (mukjizat) yang tak masuk akal.

***

Gereja mendapatkan terobosan pembaharu. Reformasi, sebagaimana diuraikan Sindhunata dalam Mustakaning Pangabekti Thomas A. Kempis (2019), digerakkan para anggota biara pertapaan kontemplatif. Gerhard Groote (1340–1384) pelopor gerakan kebangunan rohani devotio moderna (bakti zaman modern). Gerakan pembaharuan hidup menggereja yang mengutamakan kedalaman batin sekaligus kesalehan sosial.

Thomas A. Kempis (1379–1471), tokoh disrupsi gereja, mendapat inspirasi dari devotio moderna. Dia melihat, merasakan, dan mengalami kemerosotan gereja. Dia tidak membongkar atau merobohkan gereja. Dia memperbaikinya dari dalam.

Thomas terkesan kurang memberikan tempat pada budi dan ilmu. ”Saya lebih ingin merasakan hati nelangsa ketimbang mengerti bagaimana cara mengungkapkannya secara teliti. Lebih terpuji menjadi petani bersahaja yang istiqamah ketimbang jadi cerdik pandai takabur yang abai merawat jiwa. Tiada faedah memperdebatkan perkara absurd bergelimang simbol. Di pengadilan terakhir kelak tak akan ditanyakan karena memang sebenarnya tak paham.”

Thomas bukan cerdik pandai yang menekuni ilmu. Tidak berarti dia meremehkan ilmu. Thomas gemar membaca. Dia piawai menulis. Keduanya merupakan kesenangan obsesif. ”Dalam seluruh pencarian hidup tenteram, tidak pernah kedamaian saya temukan selain saat sendirian membaca buku.” Di pusara Thomas tertulis Hoexken met en Boexken – in angello cum libelo – Mojok sendiri sambil baca buku.

Thomas digolongkan contemptus mundi. Tulisannya seperti meremehkan segala yang bersifat keduniawian. Sebaliknya, meluhurkan keilahian dan keabadian. Thomas pernah berujar, ”Jika kamu menghindari menggosip tiada guna, tidak keluyuran ke mana-mana, pasti punya waktu untuk mempertimbangkan perkara-perkara mulia.”

Pernah dituduh sebagai penganut Quietismus. Menganjurkan sikap pasif. Menjauhi keramaian. Pandangan seperti itu keliru. Thomas memang menekankan kesabaran, kerendahan hati, dan kepasrahan. Ketiganya hanya bisa diwujudkan dalam aktivitas nyata keseharian yang berguna bagi sesama. Dia tidak mengagung-agungkan sikap pasif menikmati hidup damai sebagai rahib.

Seorang pekerja keras yang tekun. Pernah menjadi wakil pimpinan biara. Pernah bertugas sebagai bendahara. Guru bagi para calon anggota pertapaan. Bukan hanya pertapa yang pasif berdoa. Thomas punya keyakinan begini. ”Demi menolong mereka yang menderita dan sengsara, pekerjaan boleh kau tinggalkan sementara. Pekerjaan utama tidak dibatalkan, tapi diganti yang lebih luhur. Tanpa cinta kepada sesama, pekerjaan tidak akan bermakna.”

Thomas sering disebut pemikir exselsus mentis, kidung cinta. Kidung cintanya sejalan dengan gagasan reformis Martin Luther (1483–1546). Simul justus et precator. Sola fide et sola gratia. Aku yang berdosa ini, karena iman dan rahmat, beroleh kebahagiaan dan keselamatan. Wir sind bettler, das ist wahr. Aku ini hanyalah pengemis, itu nyata. Nah, Thomas Kempis juga menyebut manusia sebagai orang berdosa yang tidak pantas di hadapan Tuhan. ”Bagaikan pengemis yang diundang pesta orang kaya.” Martin Luther dan Thomas memang menekankan sikap rendah hati.

Thomas mumpuni dalam menelisik kejiwaan manusia sekaligus memberikan terapinya. Kesucian sebenarnya bisa diraih melalui perkara-perkara sepele dan bersahaja dalam keseharian hidup. Jika bisa membebaskan diri dari jerat keinginan yang tak mungkin dipenuhi, manusia pasti bakal merasa ringan, tenteram, dan merdeka.

Jiwa merana terjerat godaan mendapat pertolongan. Mereka yang dirundung kesedihan mendapat penghiburan. Yang ragu-ragu dibuat bergairah. Yang letih lesu karena berbeban berat dikuatkan. Manusia yang kepribadiannya seperti kincir angin bakal terus diombang-ambing perasaan kecewa, sedih, khawatir, dan bosan. Sumber emosi tak terkendali adalah rasa cinta diri yang keterlaluan. Manusia menjadi gila hormat dan haus pengakuan. Galau dalam ketegangan bila tak dihargai.

Ketergantungan akut akan pengakuan orang lain itulah yang menjadi salah satu keprihatinan Thomas. Pemikirannya, sudah berabad-abad, menjaga dan merawat keyakinan umat gereja. Thomas melakukan interiorisasi perihal yang baik dan buruk. Pun yang benar dan salah. Dari wilayah eksterior masyarakat yang memuja keduniawian menuju suara hati yang amat personal (interior).

”Jangan pergi keluar. Pulanglah ke dalam bilik diri. Dalam pribadi yang mengarah di kedalaman bersemayam kebenaran.” Itulah ungkapan St Agustinus yang memengaruhi Thomas A. Kempis. Thomas kembali ke puri kedalaman batin. Di sana dia menemukan kehendak sebagai juru perantara damai antara nalar dan nafsu.

Thomas A. Kempis penulis buku De Imitatione Christi. Sudah berabad-abad kitab kebaktian Kristen karyanya diandalkan sebagai senjata ampuh gereja. Merupakan bacaan kedua terbanyak setelah kitab suci. Para santo, santa, pujangga gereja, dan orang biasa mengambil manfaat dari buku tersebut. Santo Carolus Borromeus, Paus Pius V, Philiphus Neri, Benediktus Labre, dan Petrus Kanisius tak pernah lepas dari buku itu. Sampai ada seloroh: jika Anda ingin menjadi orang suci, bacalah De Imitatione Christi. Sejarah kekeringan spiritual selalu berulang. Kendati demikian, mari tetap bersyukur untuk segala hal. (*)

______________________________________

 

Sumber Tulisan, Jawa Pos, Minggu, 22 – 12 – 2019

 

J. Sumardianta, guru sosiologi SMA Kolese De Britto Yogyakarta

 

 

 

Dalam beberapa tahun terakhir, tanpa saya sadari, cukup banyak pembaca yang mengkategorikan saya sebagai penulis ‘eulogi’ khusus bagi yang wafat. Julukan ini bisa disebut berlebihan. Yang saya lakukan hanyalah mengangkat hal yang terlupakan atau kalau tidak ditulis maka ada potensi untuk dilupakan.

Tetapi saya kesulitan menulis tentang Ignas Kleden. Banyak orang telah menulis dan tulisannya itu ‘spektakuler’. Saya harus akui. Karena itu saya berpikir, kalau harus menulis, tidak akan menarik perhatian pembaca yang sudah terlanjur mendapatkan bacaan yang lebih hidup dan berkualitas.

Tetapi karena sudah terlanjur dapat julukan itu maka ada saja yang masih menagih. Jadilah tulisan ini, disampaikan setelah 4 hari wafatnya sastrawan, filsuf, dan sosiolog itu.

 

Sekali, Cukup

Kalau berbicara dengan orang hebat tidak perlu berulang-ulang. Sekali saja cukup. Itulah ingatan yang masih kuat terpateri. Saya hanya bertemu secara personal dengan Ignas sekali saja. Pertemuan kedua di dekat peti mati kali ini.

Pertemuan perdana dan satu-satunya itu terjadi tahun 2005 saat menjadi orang asing di Jakarta. Kata orang, ibu kota lebih kejam dari ibu tiri. Karenanya saya berusaha mencari kebijaksanaan pada orang pilihan: Daniel Dhakidae dan Ignas Kleden. Keduanya saya kagumi dan saya patut bersyukur, keduanya mengiyakan untuk adanya pertemuan pribadi.

Saat bertemu Ignas, selain saya memperkenalkan diri sebagai seorang murid P. Leo Kleden SVD, juga saya membawa beberapa artikel yang sudah saya tulis di Kompas (saat itu baru 10 artikel).

Strategi pertama, berjalan lancar. Ignas sangat bangga dengan sang adiknya yang berkeliling hampir ke semua negara di dunia dalam jabatannya sebagai anggota Dewan Jenderal SVD di Roma.

Saya juga mengungkapkan kebanggan saya pada Pater Leo yang mengajar kami Filsafat Ketuhanan. Mata kuliah dengan 4 SKS ini jadi momok bagi banyak mahasiswa. Tetapi di tangan Leo, mendapatkan nilai ‘A’ kelihatan begitu mungkin. Memang itulah orang pintar yang bisa memungkinkan kecerdasannya dipahami orang lain dengan cara mengajar yang memukau.

Strategi pertama ini sebenarnya hanyalah pintu masuk untuk memperkenalkan diri sekaligus ‘mengaku dosa’. Saya merasa telah menjadi bagian yang telah melukai banyak orang karena harus berhenti dari imam.

Ignas memandang saya dan mengatakan hal yang tidak saya duga. Sebagai sosiolog ia dengan jelas menyampaikan bahwa semasa masih di biara dengan dosis pembelajaran teologi, seseorang sangat hebat dalam teologi-spekulatif. Teologi baginya merupakan ilmu spekulatif tempat di mana rasio menjadi begitu berperan.

Pada sisi lain, sosiologi, ilmu yang ia dalami lebih bersifat empiris. Di sana orang bergaul melalui pengalaman langsumg.. Kenyataan dan pergulatan melewati aneka kenyataan itu akan membuat seseorang menjadi sangat membumi.

Karena itu agar mengakar maka konektivitas dengan bumi dengan orang yang ada, dengan pengalaman, akan menjadi bantuan yang bisa memmbelajarkan orang tentang hidup dan ketika diolah dengan baik, dapat membuat orang menjadi bermakna.

Saya terdiam dan merasa bahwa apa yang disampaikan oleh sosiolog yang saya kagumi itu benar. Minimal membenarkan pengalaman di Amerika Latin di mana iman begitu menyata dan membumi. Di sana agama dipaksa untuk harus membumi, merakyat, dan mengumat. Praktik keagamaan karena itu meski tidak ‘seramai’ dan semasal di Indonesia, tetapi menjadi sangat mengena. Itulah yang dilakukan dan dipengaruhi oleh Teologi Pembebasan untuk selalu berpijak menjawab pertanyaan yang ditanyakan umat dan bukan pertanyaan yang ‘diada-adakan’ oleh teolog spekulatif.

Saya lalu menyadari bahwa mungkin dengan profesi yang baru, saya harus belajar bagaimana bisa menjadikan teologi membumi dan bisa belajar dari sosiologi yang akrab dengan empiris untuk dijadikan bahan refleksi teologi. Sebuah pemikiran cemerlang tetapi saya masih merasa bagaimana bisa ‘mengawinkan’ keduanya dalam profesi saya yang aneh ini.

Dengan nasihat ini, saya pun mulai berusaha melangkah di tanah yang sebenarnya bukan ‘kapling’ saya lagi. Dengan latar belakang sedikit studi homiletik, saya pun mulai coba masuk ke ruang yang bukan untuk saya masuki lagi. Saya telah keluar dan harus keluar sama sekali. Itulah hal paling logis. Tetapi hati kecil saya mengatakan, ilmu yang ada tidak selesai. Mulailah saya ‘ngoceh’di Mingguan HIDUP yang kebetulan masih ingat saya dan mau berikan ruangan.

Saya pun kemudian tanpa malu-malu menawarkan untuk menerbitkan buku HOMILI YANG MEMBUMI. Saya bermaksud meminta Kardinal Ignasius Suharyo memberikan kata pengantar. Itupun permintaan yang tidak tahu malu. Beruntung, Yang Mulia lalu menugaskan Rm Danto (Ketua Komisi Liturgi KAJ) untuk memberikan kata pengantar. Melaluinya saya hanya mau ‘ngoceh’ bahwa homili yang ‘tinggi-tinggi’ dan spekulatif itu perlu lebih membumi. Tujuannya agar ilmu yang ‘tinggi-tinggi’ itu bisa membumi.

Ada keberuntungan lain dari buku dan tulisan-tulisan ini. Saya pun diminta memberikan kursus homiletik di beberapa paroki. Kepada umat yang kelihatan tidak mau tahu banyak tentang latar belakang saya, saya hanya berpesan: ikuti apa yang saya sampaikan tetapi jangan ikuti apa yang saya buat.

Setelah tulisan itu, saya pun semakin ‘tidak tahu diri lagi’ dan lupa bahwa sekarang sudah jadi awam. Semakin tidak terkontrol untuk terus menulis renungan rohani. Beberapa buku renungan begitu mudah diterbitkan. Karena buku dan tulisan-tulisan itu, banyak orang yang berikan apresiasi dan tetap memanggil ‘pater’. Saya pun tidak pernah sampaikan bahwa jangan panggil. Saya biarkan saja sampai mereka tahu sendiri atau pun karena sudah tahu tetapi mereka tetap nekad. Atau bisa saja sebuah panggilan ‘ironi’. Saya tidak tahu.

Strategi kedua juga sebenarnya lebih dahsyat. Saya mendapatkan masukan tentang bagaimana menjaga api semangat untuk terus menulis. Menulis tidak hanya menghamburkan simbol-simbol biasa tetapi menyampaikan konsep yang bisa memengaruhi orang lain, itu pesan Ignas.

Inilah nasihat yang sangat kuat sambil saya terdiam. Saya terdiam untuk mengukur, apakah lebih dari 100 tulisannya di Kompas dari Pak Ignas (saat wafat sudah mendekati 200 artikel opini Kompas), bisa saya capai. Rasanya sulit, tetapi minimal pikirannya yang cemerlang dapat menghidupkan obor semangat saya, untuk menulis sejauh saya bisa dan mampu (Saat ini saya baru capai 65 artikel di Kompas, masih jauh tentunya).

Dengan menulis, kata Ignas, kita tidak hanya dikenal tetapi lebih terutama, pikiran kita dapat masuk dan mengubah banyak orang dalam berpikir dan bertindak. Inilah nasihat yang sangat kuat. Karenanya ketika diundang PDIP dalam Kongres di Sanur Bali 2010 sebagai narasumber, saya jadi sadar bahwa itu yang dulu disampaikan oleh Ignas dalam pertemuan itu. Dalam forum bergengsi itu, saya menyampaikan ke PDIP yang saat itu masih berada di luar pemerintahan: kalau ingin sukses, maka harus dicari kepala daerah sukses seperti yang terjadi di Amerika Latin.

Itulah topik yang diberikan kepada saya dan sebuah kehormatan kalau sejak saat itu wacana ‘menasionalkan’ figur kepala daerah sukses semakin digaungkan. Saya ingat ada peserta yang menyebut bahwa saat itu PDIP punya kader di Solo yang saya tidak sempat ingat namanya. Baru kemudian ketika diusung jadi Gubernur DKI, saya baru ‘ngeh’. Sejak saat itu saya pun mulai klaim diri ‘ikut melahirkan Jokowi’ (Mungkin karena klaim yang terasa keterlaluan ini maka ketika Jokowi seakan lupa akan PDIP dan membiarkan MK ‘tak etis’ menetapkan Gibran sebagai cawapres, saya pun ikut terpukul, padahal saya bukan orang partai).

Kembali ke topik. Inspirasi pembicaraan personal dengan Ignas, itulah pengalaman pertama dan terakhir kali. Ada kesempatan lain masih bertemu dengan Ignas, tetapi saat itu ia jadi narasumber dalam diskusi Lingkar Muda untuk para penulis Kompas. Bagi saya, berbicara dengan orang pintar seperti Ignas, cukup sekali. Pesannya sudah sangat masuk hingga ke sum-sum dan berkesan hingga kini.

 

Menyentuh Kaki

Di Rumah Duka Carolus, lt. 8 “Mikael”, memori dengan Ignas seakan dihidupkan lagi. Ada kekuatan baru ketika saya terdiam di samping jasadnya. Tentu saja sebelumnya saya minta izin pada P. Leo Kleden SVD yang duduk di samping peti jenazah agar mengizinkan saya berdiri di samping abangnya.

Saya menatap wajahnya tetapi saya tidak berani menyentuh wajahnya. Yang saya berani hanyalah menyentuh sepatunya sambil terdiam tanpa kata. Saya rasa ini sikap yang tepat untuk membiarkan roh Ignas merasuki saya dan bukan sebaliknya saya memaksakan kata-kata saya pada seorang sosiolog yang sangat disegani di republik ini.

Setelah merasa cukup berada di sana sambil bertemu dengan sahabat-sahabat yang kerap hanya dikumpulkan kalau ada kematian, saya pun pamit pulang. Di jalan keluar, tepatnya perempatan, saya merogoh dompet, ternyata hanya ada Rp 20.000 di saktu. Uang itu tidak cukup untuk bisa pulang. Cara terbaik naik kereta karena selain murah juga karena kendaraan saya dititip di sebuah stasiun. Saya kebingungan, jalan apa yang akan saya ambil. Kalau harus ke Stasiun Tanah Abang, butuh Rp 36.000 begitu tertulis di aplikasi gojek.

Meski bingung, saya coba gunakan pikiran saya yang sudah dijernihkan Ignas. Saya ambil keputusan melangkah saat lampu merah ke seberang jalan, depan Fakultas Kedokteran UI. Setelah sampai di seberang, saya jadi sadar, kalau cara terbaik adalah jalan kaki menuju Stasiun Cikini yang jaraknya sekitar 2 km dan bisa ditempuh 19 menit. Inilah cara terbaik agar uang Rp 20.000 itu tetap utuh. Dan langkah pun saya ayunkan.

Di sinilah kesadaran pun muncul tentang jalan kaki. Berjalan kaki adalah ekspresi terdalam dari seorang ilmuwan yang melewati jalan-jalan sepi untuk bisa membumikan pikiran-pikirannya yang melangit untuk bisa membumi.

Jalan kaki adalah ajakan untuk selalu injak tanah, hal mana ditunjukkan Ignas yang meski merupakan sosilog yang hebat tetapi ia tidak mau agar ilmunya hanya menjadi miliknya. Ia banyak terlibat dalam gerakan ‘Go East’ yang tidak kalah hebatnya dengan ‘Go West’yang dicanangkan di Amerika Serikat. Itulah ilmuwan yang membumi.

Jalan kaki juga adalah ekspresi terdalam bagi Ignas sebagai seorang beriman. Ia merasa dan sangat yakin bahwa teologi yang kerap sangat spekulatif, harus membumi. Itulah tugas yang Ignas tinggalkan dan saya merasa perlu meneruskan sekuat yang saya bisa. Karena itu saat sudah di atas kereta, saya pun pikir: apakah ini makna dari kaki Ignas yang saya sentuh?

Saya pun sadar bahwa di balik keputusan TERPAKSA JALAN, saya justru mendapatkan pesan mendalam yang saya sharingkan ini. Saya memang awalnya terpaksa jalan tetapi akhirnya bukan jalan terpaksa tetapi saya justru mendapatkan kesempatan untuk memaknai Ignas dengan cara ini.

 

——————————————–

 

Robert Bala, Pengagum Ignas Kleden, Penulis buku “INSPIRASI HIDUP”; Pengalaman Kecil Sarat Makna (Penerbit Kanisius, Jogjakarta, 2021)

Ignas Kleden, Sosiolog

                                                                                                                       

SEBELUM resmi menjadi presiden, Jokowi sudah melakukan kampanye tentang perlunya Indonesia melakukan reorientasi dari darat ke laut, dari kebiasaan memperlakukan negeri ini sebagai negara kontinental ke pengertian yang lebih realistis bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri atas lautan luas dengan selingan pulau-pulau. Pada pidato pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, dia menegaskan kembali bahwa sudah terlalu lama kita membelakangi laut, teluk, dan selat, tetapi sejak sekarang laut, teluk, dan selat akan menjadi masa depan Indonesia. Sebagai contoh soal, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa  potensi ekonomi sektor kelautan  bisa mengganti penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi. Pendapatan dari sektor laut bisa mencapai 18,7 miliar dollar AS per tahun atau sekitar Rp 200 triliun. Ini dikatakannya berdasarkan pengalamannya di Pangandaran yang bisa mengekspor 20-30 juta dollar AS per tahun meskipun garis pantainya hanya sepanjang  91 kilometer, sementara garis pantai Indonesia panjangnya 85.000 kilometer. (Koran Tempo, 9/11/2014) Reorientasi ini akan membawa serta perubahan radikal dalam berbagai sektor. Akan terjadi pergeseran pusat perhatian dari pertanian dan peternakan ke perikanan, dari kehutanan ke kelautan, dari perhubungan darat ke perhubungan laut, dari pariwisata darat ke pariwisata laut, dari produksi darat ke produksi laut, dari pertahanan dan keamanan darat ke pertahanan dan keamanan laut, dari dimensi ketinggian gunung ke dimensi kedalaman laut, dari keindahan sawah dan nyiur melambai ke estetika kaki langit, dan dari cara memandang laut dari daratan ke cara memandang daratan dari laut. Di antara semuanya, satu hal lain akan mengalami pergeseran juga, yaitu dari budaya politik dan kepemimpinan politik berlandaskan pertanian ke budaya politik dan kepemimpinan politik maritim. Kita tahu, feodalisme adalah susunan masyarakat yang berlandaskan kepemilikan atau akses kepada feud atau sebidang tanah. Seorang raja atau kaisar menuntut pelayanan berupa upeti dan perlindungan militer dari bawahannya yang dinamakan vasal dan sebagai kompensasi memberikan  sebidang tanah sebagai daerah kekuasaan vasal itu. Pengaturan hubungan di antara raja dan vasalnya tidak selalu sama dan dapat terlihat perbedaannya di Eropa, India, Turki, atau Jepang. Seorang vasal biasanya menguasai sebidang tanah (feud) sebagai daerah kekuasaannya yang diberikan oleh raja atau kaisar dan sebagai imbalannya dia harus membayar upeti dan memberikan pelayanan militer. Dia berfungsi sekaligus sebagai penguasa teritorial dan komandan militer bagi raja. Pelayanannya memberikan dia status kehormatan sebagai bangsawan sekalipun hal ini tidak selalu terjadi. Persoalan timbul kalau fungsi penguasa teritorial dan komandan militer ini terpisah. Ini terjadi dalam feodalisme Jerman ketika raja mengangkat seorang Graf (atau count dalam bahasa Inggris) sebagai gubernur distrik dan seorang Herzog (atau duke) sebagai komandan militer. Ketegangan juga terjadi antara Graf  sebagai penguasa teritorial dan baron sebagai kelompok bangsawan dengan garis aristokrasi yang jelas. Dalam feodalisme Jepang ketegangan muncul di antara daimyo sebagai penguasa teritorial di bawah kaisar dan samurai sebagai satuan dengan keahlian militer. Di Indonesia, selama masa penjajahan Belanda, diberlakukan sistem pemerintah indirect  rule atau pemerintahan tak langsung. Dalam sistem ini pemerintah kolonial tidak memerintah penduduk koloninya secara langsung, tetapi memerintah rakyat di suatu daerah melalui bangsawan daerah itu—pangeran, adipati, atau tumenggung—yang mempunyai legitimasi secara tradisional untuk memerintah rakyat di daerahnya. Dalam fungsi ini mereka diangkat sebagai bupati dalam kabupatennya, dan memerintah atas nama gubernur jenderal, sebagai vasal meskipun tidak mempunyai kekuatan militer sendiri untuk mendukung kekuasaannya. Ketegangan sering muncul di antara asisten-residen sebagai pejabat Belanda yang menguasai sebuah distrik dan bupati sebagai bangsawan setempat yang dipatuhi rakyatnya. Pengarang Max Havelaar dalam bukunya, Multatuli,  bercerita  bahwa dalam ketegangan antara asisten-residen dan bupati, Pemerintah Belanda cenderung memihak bupati karena asisten-residen bisa diganti dengan segera oleh seorang pejabat lain, tetapi bupati dengan kewibawaan dan legitimasinya tak dapat diganti begitu saja. Ini juga sebabnya, penghasilan seorang bupati jauh lebih tinggi daripada gaji seorang asisten-residen. Penghasilan bupati, menurut Max Havelaar, terdiri atas empat komponen, yaitu 1) gaji tetap bulanan, 2) jumlah tetap pembayaran bagi hak-hak mereka yang dibeli Pemerintah Belanda, 3) premi dari hasil produksi kabupaten berupa kopi, gula, indigo, kayu manis, dan lain-lain, 4) hak menggunakan tenaga dan harta benda rakyat kabupaten secara tak terbatas.   Kepemimpinan kapitan perahu Dalam sistem pemerintahan tak langsung, semuanya diberi dari atas. Kekuasaan tumenggung atau adipati diterima dari gubernur jenderal dalam bentuk jabatan bupati, dengan kehidupan yang dijamin secara lebih dari cukup dan dengan kemewahan yang menjadi atribut statusnya. Kekuasaan bupati dengan sendirinya akan diturunkan ke anak laki-lakinya dan ketentuan ini dihormati oleh Pemerintah Belanda. Dapatlah dipahami mengapa kemerdekaan nasional Indonesia pada 1945 tak serta-merta menyingkirkan pola-pola pemerintahan tak langsung ini, yang telah berakar dan meresap ke dalam psikologi politik dan bawah sadar kebudayaan banyak komunitas di Indonesia. Kolonialisme sebagai akar-tunjang bagi batang pohon bernama negara kolonial, dan feodalisme sebagai akar-serabut yang tumbuh dari politik tradisional dan memperkuat tegaknya kolonialisme, masih tetap menyabot dari dalam tanah pohon baru bernama Republik Indonesia yang hanya berakar pada kehendak untuk merdeka. Suasana politik dan kebudayaan seperti ini jelas asing bagi kepemimpinan maritim yang oleh antropolog Prof Mattulada dinamakan kepemimpinan kapitan perahu. Seorang kapitan perahu hanya mungkin tumbuh dari bawah dan tak mungkin didrop dari atas. Dia harus terlebih dahulu mengumpulkan pengalamannya di atas perahu tentang teknik berlayar, membaca arah angin, dan melakukan navigasi dengan melihat bintang di langit, dan belajar bekerja sama dengan awak perahu dan akhirnya memimpin mereka. Kompetensi seorang kapitan perahu akan selalu transparan, sementara inkompetensinya tak dapat disembunyikan. Ujian akan diberikan oleh alam sendiri. Kalau dia hendak membawa perahunya dari Surabaya ke Banjarmasin, tetapi perahunya kemudian mendarat di Cilacap, maka dia akan langsung dicopot dari kepemimpinannya sebagai kapitan perahu. Seorang tidak bisa berpura-pura dengan kemampuannya, atau menciptakan citra seorang kapitan perahu, karena kebohongan akan tersingkap dalam waktu singkat. Pola pengambilan keputusan di atas perahu sangat berbeda dari pola kepemimpinan feodal. Keputusan harus diambil dengan sangat cepat dan harus dikoreksi dengan sama cepatnya kalau terbukti salah. Dalam menghadapi topan di laut, pemimpin perahu tidak bisa bermusyawarah dengan para awaknya  selama satu dua jam atau membentuk komisi-komisi untuk membahas perkembangan topan. Kalau ini dilakukan, sangat mungkin perahunya sudah tenggelam sebelum musyawarah dimulai. Dalam hal ini keselamatan perahu dan awaknya tergantung seluruhnya pada keputusan yang dibuat kapitan perahu dan ketegasannya dalam mendorong agar perintah-perintahnya dilaksanakan dengan cepat dan cermat. Jelas bahwa kewibawaannya muncul dari berbagai ketepatan perhitungannya dalam menghadapi bahaya di laut pada waktu-waktu sebelumnya, dan keyakinan awak perahu bahwa kapitan mereka tak akan membiarkan perintah-perintahnya diabaikan. Kalau perahunya ternyata karam juga, maka ada etos yang menetapkan bahwa sang kapitan harus bertahan sebagai orang terakhir di perahunya, sampai penumpang dan awak kapal sudah selamat atau mendapat pertolongan yang dibutuhkan. Seorang kapitan perahu bisa saja mengabaikan ketentuan ini dan menyelamatkan dirinya pada kesempatan pertama dengan meninggalkan penumpang dan awak kapal berjuang melawan arus dan gelombang. Kalau ini dilakukan, kepengecutan sang kapitan akan menjadi ejekan di kampung halamannya dan meninggalkan aib yang harus ditanggung anak-cucu dan kerabatnya selama beberapa turunan.   Kendala egosentrisme Etos ini seakan menetapkan bahwa kapitan perahu adalah orang yang harus menyelamatkan orang lain dan bukan menyelamatkan dirinya sendiri. Ini kebajikan yang amat sulit karena egosentrisme  adalah pembawaan tiap orang sejak bayi hingga menjadi lansia. Egosentrisme adalah dorongan instingtif pada seseorang untuk melihat dirinya sebagai pusat dunia, entah pusat kepentingan berupa egoisme, atau pusat kemuliaan dan kehormatan berupa narsisisme. Rupanya para pelaut Indonesia sudah tahu sejak dulu kala bahwa egosentrisme akan membuat kapitan perahu mengabaikan tugasnya dan menyebabkan perahunya luluh lantak diterjang angin topan dan mengakibatkan awak dan penumpang perahu sia-sia menyabung nyawa melawan arus dan gelombang yang mengempas mereka. Karena itu, dalam etosnya kapitan perahu dituntut membuang egosentrismenya, dan memberi dirinya demi keselamatan orang lain, sekalipun dia sendiri harus menjadi korban tugas dan tanggung jawabnya. Tentu saja watak kapitan perahu sebagaimana dilukiskan dalam uraian ini lebih merupakan suatu ideal type atau tipe ideal  sebagaimana dimaksud oleh sosiolog Jerman, Max Weber. Dalam arti itu, tipe ideal adalah suatu konstruksi pikiran yang jarang terdapat dalam kenyataan sehari-hari, tetapi konstruksi ini bertujuan membangun gambaran tentang suatu tipe orang atau kelompok orang yang secara logis sempurna dalam semua cirinya yang terpenting. Tipe ideal bermanfaat bagi peneliti untuk melihat jarak dan perbedaan di antara kenyataan empiris yang ditelitinya, dan konstruksi logis yang sudah dibangun. Dalam istilah yang populer sekarang, tipe ideal dapat berfungsi sebagai referensi yang menjadi ukuran melalui perbandingan atau benchmark bagi kenyataan yang kita amati. Dalam arti itu, kapitan perahu yang satu bisa unggul dalam kompetensinya, tetapi tidak begitu besar nyalinya, sementara kapitan perahu yang lain amat tegas dalam mengambil keputusan, tetapi tak begitu gemilang kompetensinya. Tidak seorang manusia pun yang dapat unggul dalam semua kebajikan. Meski demikian, kapitan perahu sebagai pemimpin sudah menetapkan keutamaan apa saja yang membuat seorang anak manusia menjadi pemimpin di atas perahu. Tiga kebajikan yang harus ada padanya adalah kompetensi yang harus dibangun dari bawah dan membuatnya menjadi a man of competence. Kedua, kemampuan mengambil keputusan  dan membuat keputusannya terlaksana. Dia harus berdiri di atas perahunya sebagai a man of resolution. Ketiga, dia menyediakan diri sebagai tumbal kalau kecelakaan menimpa perahunya, dan berusaha dengan segala cara menyelamatkan para awak dan penumpang meskipun dia sendiri akan kehilangan nyawanya sendiri. Dia mendapat penghormatan sebagai a man of dignity. Membangun suatu politik dan ekonomi maritim akan terwujud dengan hasil yang maksimal apabila ditunjang oleh kepemimpinan politik maritim dengan kapitan perahu sebagai modelnya. Juga, kepemimpinan politik maritim  akan lambat laun membongkar akar-akar patrimonialisme yang memperlakukan negara dan warga negara  sebagai milik pribadi seorang kepala keluarga, dan membebaskan politik Indonesia dari feodalisme yang memandang negara sebagai lahan yang bisa dibagi-bagi kepada siapa pun yang mau mempersembahkan upeti. Laut adalah masa depan kita, Indonesia adalah perahu kita, dan pemimpin politik adalah kapitan perahu kita. ●   —————————————————————

 Sumber Tulisan Kompas, 18 November 2014

 

 

Sindhunata

Tahun 2015 adalah 200 tahun meletusnya Gunung Tambora. Untuk mengenang kebesaran Tambora, beberapa saat lalu pemerintah mengadakan kegiatan berslogan “Tambora Menyapa Dunia”. Mendukung kegiatan itu, harian Kompas dan lembaga budayanya, Bentara Budaya Jakarta, mengadakan pameran, pergelaran, dan perbincangan bertajuk “Kuldesak Tambora”. Sementara di Bentara Budaya Yogyakarta diselenggarakan pameran foto Maha Pralaya untuk mengenangkan letusan dahsyat Gunung Merapi di zaman Mataram Hindu, lebih kurang 1.000 tahun lalu. Mengiringi pameran itu, diadakan merti atau selamatan gunung di Omah Petroek, Karang Klethak, Pakem, di mana dipentaskan jatilan, sendratari, dan pertunjukan wayang kulit dengan lakon Dumadining Gunung Merapi atau terjadinya Gunung Merapi. Dikisahkan, pada waktu itu Nusa Jawa gonjang-ganjing, terbawa arus lautan ke sana kemari. Batara Guru, raja segala dewa, bersabda, Nusa Jawa akan kembali tenang apabila dipaku dengan Gunung Jamurdipa. Maka ia pun memerintahkan para dewa mengusung Gunung Jamurdipa dari Tanah Hindi ke Nusa Jawa. Gunung Jamurdipa kemudian dipakukan di sisi timur Nusa Jawa. Ternyata beban gunung di sisi timur ini membuat Nusa Jawa njomplang, sisi baratnya naik ke atas menyundul langit. Untuk menyeimbangkan, para dewa diperintahkan mencabut separuh Gunung Jamurdipa dan dipakukan di sisi barat. Dalam perjalanan ke barat, Gunung Jamurdipa itu rontok. Rontokannya menjadi gunung-gunung di Nusa Jawa, seperti Topongan, Pasundan, Hula-Hulu, Cerme, Prau, Kendheng, Sindoro, Sumbing, Slamet, Kendil, Petarangan, Merbabu, Lawu, Kelud, Arjuna, dan Sumeru. Sementara para dewa berlelah-lelah mengusung Gunung Jamurdipa, ada seorang empu dewa, Hempu Ramadi, yang asyik membuat keris di atas perapiannya. Para dewa jengkel lalu menjatuhkan sebagian Gunung Jamurdipa ke Hempu Ramadi. Hempu Ramadi menghindar, dan sempalan gunung itu jatuh ke atas perapiannya dan dari sana terjadilah Gunung Merapi. Itulah sebabnya, Gunung Merapi selalu berapi sampai kini. Nusa Jawa tenang kembali. Tetapi, ketenangan itu tak bertahan lama akibat ulah manusia yang hanya memburu kenikmatan nafsunya. Nusa Jawa gonjang-ganjing lagi. Namun, ke manakah sekarang harus dicari Gunung Jamurdipa untuk dijadikan pakunya?   Gonjang-ganjing sosial Selamatan dengan pementasan mitos di atas bermaksud mengingatkan agar kita sadar bahwa sekarang pun kita sedang menghuni tanah air yang rawan, mudah gonjang-ganjing dan terterpa pelbagai cobaan. Pada musim hujan, di mana-mana banjir. Pada musim kemarau, di banyak tempat terjadi kekeringan dan mengering pula sumber-sumber air. Di pantai Gunung Kidul, DIY, tiba-tiba ada tanah longsor, yang memakan korban jiwa. Laut Selatan seakan ikut marah. Beberapa hari lalu beberapa turis lokal ditelan ombak Parangtritis. Belum lagi berita tentang aktivitas gunung berapi yang mengancam keselamatan penduduk di sekitarnya. Cobaan alam itu dibarengi situasi sosial yang meresahkan. Ekonomi susah, nilai rupiah anjlok drastis, investasi usaha di dalam negeri jadi lesu, dan banyak orang terancam kehilangan kerja. Situasi wong cilik seperti gabah diinteri, pontang-panting ke sana kemari untuk mencukupi nafkah, tetapi tak juga jalan keluar terbuka bagi mereka. Harga-harga naik, mulai dari kebutuhan-kebutuhan pokok sampai gas melon, apalagi menjelang Lebaran ini. Bencana alam, kesengsaraan rakyat kecil, ketidakberdayaan penguasa, itu yang dalam bahasa mitos Jawa sering dianggap gejala dan tanda-tanda bahwa Nusantara sedang diterpa gara-gara dan gonjang-ganjing. Agar gonjang-ganjing mereda, ibaratnya Nusantara harus dipaku dengan Gunung Jamurdipa. Adakah paku itu sebenarnya? Ada, Presiden Jokowi sendiri. Kalau mau, Presiden bisa jadi paku itu. Untuk itu, ia perlu berbalik melihat masa lalu, memahami siapa dia sebenarnya.   Anugerah sejarah Waktu itu Jokowi belum siapa-siapa. Ia “hanyalah” Wali Kota Solo yang kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta. Setelah melihat kiprah dan sifatnya, banyak rakyat bersimpati kepadanya. Begitu ia diajukan jadi calon presiden, rakyat pun serentak bergembira mendukungnya. Menjelang pilpres muncullah gerakan rakyat besar-besaran, dan puncaknya adalah Konser Dua Jari yang menggemparkan itu. Bagi sejarah bangsa Indonesia, fenomena dukungan fantastis itu merupakan sebuah kairos. Dalam filsafat sejarah, kairos dibedakan dari chronos. Chronos adalah waktu biasa, semacam urut-urutan waktu belaka, sementara kairos adalah waktu yang luar biasa, waktu yang dinanti-nantikan, waktu yang punya daya dobrak, semacam waktu sejarah yang bisa mengubah bahkan menjungkirkan keadaan yang usang dan rusak menjadi keadaan yang total baru. Baik filsuf eksitensialis religius, misalnya Paul Tillich, maupun filsuf kiri ateis, seperti Walter Benyamin, sama-sama yakin, dalam kairos tersembunyi harapan, dan begitu kairos datang, harapan itu menguak jadi kekuatan yang bisa mengubah masyarakat secara drastis dan revolusioner. Fenomena Jokowi adalah fenomena kairos itu. Kalau harapan rakyat tertumpah padanya, itu tak berarti dia memang luar biasa, tetapi bahwa daya kairos sedang turun atasnya sehingga ia dianggap mampu memperbarui sejarah. Dalam arti itu, kairos adalah berkah dan anugerah yang tak boleh disia-siakannya. Tetapi ini juga tak berarti kairos itu seluruhnya mistis. Kairos ada di dalam kehidupan individual dan membuat orang menanti-nantikan perubahan. Begitu melihat Jokowi sebagai fenomen kairos, kairos yang individual itu berkumpul jadi satu, menjadi sebuah kairos kolektif yang bersama-sama ingin menjungkirkan keadaan dan mengubahnya menjadi keadaan yang penuh harapan. Jadi, Jokowi jadi hebat bukan karena kekuatan politik, melainkan karena kairos itu. Maka kalau sekarang merasa ragu, lemah, dan tak berdaya, adalah keliru jika Jokowi sambat pada kekuatan-kekuatan dan melakukan kompromi dengan mereka. Dalam keadaan demikian, Jokowi seharusnya berpaling pada kairos, yang menyimpan kekuatan dan tren pembaruan sejarah itu. Dalam sejarah penjadian bangsa-bangsa telah terbukti, kekuatan sejarah yang kolektif dan bersifat anugerah jauh lebih ampuh dan “sakti” daripada potensi-potensi yang dibangun secara artifisial oleh jaringan kekuatan politik. Sekarang rakyat sedang tak percaya kepada DPR sebab lembaga perwakilan rakyat itu lumpuh dalam menjalankan fungsi representasi kepentingan rakyat karena hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok. Kata ahli hukum dan politik Ernst Fraenkel: di mana ada rakyat tak percaya terhadap kemampuan parlemen dalam menjalankan fungsi representasinya, di sana rakyat sesungguhnya sedang menderita minderheid-kompleks. Adalah tragis, rakyat yang mayoritas itu menjadi minoritas yang minder. Sebagai presiden, Jokowi bertanggung jawab mengembalikan rakyat sebagai mayoritas dan menghilangkan minderheid-kompleksnya. Untuk itu, Jokowi perlu meraih kembali momen kairos dan percaya bahwa dalam kairos terhimpun kekuatan politik rakyat yang punya satu-satunya kehendak, yakni perubahan. Jika mau melakukan ini, Jokowi berpeluang besar merebut kembali kepercayaan rakyat, yang kini sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap para wakilnya di DPR. Revolusi mental Jokowi mandul dan berhenti di tempat karena tak mengorientasikan diri pada kekuatan rakyat. Di sini pun Jokowi perlu kembali pada kairos, yang telah membawanya ke kursi pimpinan tertinggi di negeri ini. Kairos itu adalah kekuatan sejarah, yang dalam arti tertentu “liar” dan bernalurikan “petualangan”. Jokowi perlu menyuntikkan daya dobrak kairos itu ke dalam revolusi mentalnya, supaya revolusi mentalnya memperoleh “darah segar” untuk menabrak dan mengubah kemapanan demi tercapainya cita-cita tanah air Nusantara baru yang adil, damai, dan tenteram seperti diinginkan rakyat.   Ziarah gunung Jadi, jika mau, dengan bantuan kairos itu, Jokowi berpeluang bisa menjadi paku Gunung Jamurdipa bagi tanah air Nusantara yang sedang gonjang-ganjing ini. Gunung Jamurdipa telah menjadikan gunung-gunung di Nusa Jawa. Bagi orang Jawa, ini semua simbol laku yang punya makna. Gunung itu dhuwur, tinggi. Sementara rakyat biasanya sering disebut sebagai wong gunung. Gunung lalu jadi simbol kekuatan rakyat yang keluhuran dan tingginya bahkan melebihi keluhuran raja atau priayi. Jokowi bukanlah ketua partai, keturunan raja, atau priayi. Ia rakyat biasa, wong gunung. Tetapi justru dalam dirinya tersimpan martabat luhur rakyat. Karena itu, ia jangan minder terhadap kekuasaan mana pun. Untuk memperkuat keyakinannya sebagai wong gunung, Jokowi perlu menjalani kembali laku gunung. Dari Gunung Prau di barat, ia harus naik perahu, ke timur, ke Gunung Slamet. Di sana ia akan dicerahkan, bahwa rakyat sesungguhnya hanya punya cita-cita amat sederhana, yakni slamet. Dengan menjalani laku Gunung Slamet, rakyat akan merengkuhnya untuk bersama-sama meraih slamet, hingga akan selamat pula pemerintahannya. Dari Gunung Slamet ia mesti melanjutkan laku Gunung Kendil. Di sinilah ia dapat mempertajam intuisinya, bahwa rakyat itu kendil atau periuk bagi pemerintahannya. Tak mungkin pemerintahannya berjalan tanpa periuk rakyat itu. Namun, sebagai imbalannya, ia tak boleh membiarkan rakyat sengsara dan mati karena periuknya mati asap. Maka, dengan hikmah Gunung Kendil, Jokowi bisa menggali kembali program-programnya yang pro rakyat, agar periuk rakyat cepat berasap. Dari Gunung Kendil, Jokowi harus melanjutkan laku Gunung Petarangan. Petarangan adalah tempat induk ayam bertelur dan mengeraminya. Maka laku Gunung Petarangan mengingatkan, jangan Jokowi lupa akan asal-usulnya. Ia bukan jenderal, ketua partai, atau anak raja. Tetapi begitu jadi presiden, Jokowi mungkin lupa bahwa ia adalah wong cilik, atau rakyat biasa. Maklum, kekuasaan mudah membuat lupa. Karena itu Jokowi tidak perlu menaikkan martabatnya karena martabat rakyat itu adalah terluhur. Juga ia tak perlu mengenakan predikat apa-apa lagi. Ia tak perlu, misalnya, memakai seragam dan baret tentara, yang di zaman Orde Baru telah demikian menakut-nakuti rakyat. Ibaratnya, ia cukup memakai kemeja rakyatnya, “kemeja putih”, di mana terpantul cahaya ketulusan, kejujuran, kesederhanaan, martabat luhur rakyatnya. Dengan laku Gunung Petarangan ini Jokowi boleh teringat kembali saat ia mengumumkan deklarasi pencapresannya. Deklarasi itu dilakukannya di Rumah Si Pitung, Marunda Pulo, Cilincing, Jakarta Utara. Si Pitung adalah pendekar Betawi yang mati-matian membela rakyat melawan kompeni. Jokowi kiranya ingin terkena aura roh perlawanan rakyat itu. Maka, setelah jadi presiden, janganlah ia hanya berani menghukum mati, tapi juga “berani mati” seperti Si Pitung yang berani mati dihukum gantung oleh kompeni. Sekarang banyak sekali kompeni di sekitar Jokowi: kompeni-kompeni bisnis, kompeni-kompeni politik, kompeni-kompeni partai, dan kompeni-kompeni kepentingan. “Perlawanan”, kata Jokowi saat di Rumah Si Pitung itu. Sekarang Jokowi sungguh ditantang, untuk bersama rakyat melawan kompeni-kompeni di sekitarnya itu. Maka, demi rakyat dan karena roh perlawanan Si Pitung, ia juga harus berani melawan jika ia dijadikan boneka atau petugas partai oleh kekuasaan oligarkis partai pendukungnya sekalipun. Dari Gunung Petarangan, Jokowi harus meneruskan laku Gunung Merapi. Sampai sekarang di sana masih menyala api dari perapian Hempu Ramadi. Di perapian itu Jokowi boleh menghangatkan dan membakar kembali semangat gunungnya, semangat kerakyatannya, yang akhir-akhir ini sempat padam atau dipadamkan. Jokowi harus terus menyalakan api perjuangan rakyatnya. Untuk itulah akhirnya ia perlu kembali ke asalnya, ke Gunung Lawu. Jokowi adalah anak Solo yang terletak di kaki Gunung Lawu. Maka laku Gunung Lawu akan mengajak dia ngawu-awu atau bertanya tentang asal-usulnya. Asal-usulnya rakyat kecil biasa. Di Solo ia thukul, tumbuh sebagai wong Solo seperti Wiji Thukul. Maka, seperti Wiji Thukul yang tumbuh di kaki Gunung Lawu, Jokowi pun seharusnya hanya punya satu kata untuk pemerintahannya: Lawan! Dengan satu kata “lawan” itu, ia harus berani melawan siapa saja dan apa saja yang membungkam, memperbudak, menyengsarakan rakyat. Pada kata “lawan” itu, sesungguhnya Jokowi bisa menemukan inti terdalam dari kata kairos. Jelas laku atau ziarah gunung itu sesungguhnya adalah ziarah rakyat yang bermuatan kairos. Jokowi tak boleh berlambat dengan kairos. Sebab lain dengan waktu biasa, kairos adalah waktu sejarah dan waktu anugerah, karenanya waktu itu takkan berlangsung lama dan hanya datang sekali. Jokowi belum terlambat untuk kembali memeluk kairos itu. Namun, bila berlambat-lambat, dalam sekejap Jokowi akan kehilangan kesempatan menjadi Paku Gunung Jamurdipa bagi Nusantara yang sedang membutuhkannya. Kalau demikian, dalam sekejap Nusantara akan dilanda gonjang-ganjing lagi.   ——————————–   Sumber Tulisan Kompas, 29 Juni 2015

Oleh Agus Widjajanto

 

MELIHAT situasi geopolitik dan geostrategis di Asia Tenggara dan global saat ini, membenarkan analisa bahwa dalam politik tidak ada yang namanya istilah kawan maupun lawan abadi. Apalagi dalam politik erat kaitannya dengan kekuasaan, baik itu kekuasaan dalam sebuah negara maupun kekuasaan kawasan.

Kita bisa melihat bagaimana perang Ukraina dan Rusia yang sebelumnya sudah diprediksikan banyak pihak benar-benar terjadi, Hamas Palestina dan Israel, Taiwan yang selalu mewaspadai invasi militer dari Tiongkok.

Di negara kita, konflik atau sengketa di Natuna hingga kini belum menemui titik terang. Saling klaim dan tumpang tindih (nine dase line) atas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) beradu pengaruh antara China dan Amerika bersama sekutunya Australia dan United King Dom. Belum lagi pangkalan militer negara adidaya yang mengelilingi wilayah Indonesia.

Di Filipina, Presiden Marcos Jr mengijinkan dibukanya pangkalan militer di 9 titik. Dari Pulau Palawan di utara Kalimantan, Darwin Australia yang berdekatan dengan Nusa Tenggara Timur, Pulau Kokos yang berdekatan dengan Sumatra, Diego Garcia di Samudera Hindia. Berikut Singapura uang menjadi ‘pangkalan logistik’ bagi Amerika Serikat.

Melalui adagium “tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik”, kami menganggap bahwa sejarah masa lalu di Nusantara yakni Imperium Majapahit, sangat relevan untuk dihadirkan kembali. Khususnya pada puncak meletusnya Perang Paragreg yang menghancurkan Imperium Majapahit, medio 1400 Masehi.

Perang kerap tidak bisa diprediksa kapan datang dan meletus nya , kadang dipicu hal hal sepele yang punya implikasi besar terhadap peradapan manusia, dan perang merupakan sejarah awal adanya sebuah negara di muka bumi ini akan selalu ada, maka kewaspadaan harus tetap terjaga, lebih lebih negara kita dikaruniai sumber Daya alam yang begitu melimpah, letak Demografis yang sangat strategis, walau tidak selama nya invasi sebuah negara selaku menggunakan kekuatan militer, dimana Neo Imperalisme Modern juga menggunakan budaya, Hak asasi manusia,  Ekonomi melalui lembaga Keuangan Dunia IMF , World Bank dan kurs mata uang asing  dan Demokrasi untuk mencengkeram pengaruh nya dalam menguasai sebuah bangsa. Ini yang harus diwaspadai dimana penghancuran dari dalam kepada sebuah Bangsa merupakan modus lama dengan tema dan strategi baru yang dibungkus dengan Demokrasi, Hak asasi manusia dan  budaya serta bantuan ekonomi tersebut .

Belajar dari suasana debat calon presiden semalam tgl 7 Desember dimana pasangan calon capres  menyerang pasangan calon lain , menyangkut data pertahanan yang harus dibuka didalam debat terbuka, menunjukan kekerdilan cara berpikir jauh dari sifat kenegarawanan yang melindungi kerahasiaan negara , yang hanya punya tujuan politik kekuasaan praktis semata, bisa mrmbahayakan pertahanan dan kerahasiaan negara sendiri, dan ini pembelajaran bagi kita bagi generasi kita, apapun yang terjadi jangan mengorbankan kepentingan bangsa dan negara. Harus punya jiwa Nasionalis sejati yang dilandasi cinta tanah air. Dan kita harus belajar dari sejarah bangsa ini, mengapa bisa dijajah bangsa asing hingga ratusan tahun .

Kembali kilas sejarah kebelakang dalam sejarah bangsa ini,  seperti tertulis dalam Sejarah,  Raja terbesar dari kerajaan Majapahit yaitu Hayam Wuruk membawa Majapahit mencapai masa kejayaan, dengan menguasai Nusantara yang saat ini meliputi seluruh wilayah NKRI ditambah, semenanjung Malaya, tumasik atau Singapure,  Kamboja, Philippines, Brunai Darussalam, sebagian Thailand, Vietnam  yang saat ini meliputi hampir seluruh Wilayah Asia Tenggara. Yang saat itu Maha Patih Gajah Mada Atau Perdana Menteri dari pada Raja  Hayam Wuruk, dengan Sumpah Amukti palapanya, akan mempersatukan seluruh Nusantara dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit.  Dan benar terjadi dalam kekuasaan Majapahit, yang mempunyai Armada Angkatan Laut terbesar dan terkuat di Asia tenggara saat itu.

Usai kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit sendiri mengalami perpecahan akibat terjadinya perebutan kekuasaan di lingkungan kerajaan saat itu, yang dikenal dalam sejarah dengan Perang Paragreg .

Perpecahan Majapahit, usai wafatnya Hayam Wuruk juga ditulis dalam kitab Pararaton, dimana Majapahit terbelah menjadi dua yakni wilayah Barat dan wilayah Timur.  Bre Wirabumi  memimpin Majapahit di sisi Timur, usai perang Paragreg, dikutip dari “Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Leluhur Majapahit”  Raja Hayam Wuruk mempunyai dua orang saudara perempuan yakni, Bre Lasem yang kawin dengan Raden Larang dari Metahun, dan Bre Panjang yang kemudian kawin dengan Raden Sumana yang bergelar Bre Paguhan. Perkawinan Bre Lasem dengan Bre pajang tidak melahirkan keturunan .

Kakawin Negara Kertagama juga menyinggung dua adik perempuan Dyah Hayam Wuruk tersebut yakni Bre Lasem dan Bre Pajang, dimana dalam kakawin Negara Kertagama mencatat lebih jelas, bahwa Bre Lasem sebenarnya adalah anak putri Daha, lahir dari perkawinan Bre Daha Dyah Wiyat Sri Rahadewi Maharajasa, dengan Bre Wengker Hyang Parameswara yang bergelar WijayaRajasa.

Jadi sebenarnya Bre Lasem adalah saudara sepupu dari Raja Dyah Hayam Wuruk, Bre Lasem bernama Rajasa duhitendu Dewi dia adalah putri tunggal Bre Daha yang berhak menggantikan ibunya Dyah Wiyat Sri Rahadewi, sebagai Bre Daha. Sedang kan  Bre Pajang kawin dengan Sri Singawardana dari Paguhan.

Oleh karena Empu Prapanca, pengarang kitab Nagara Kertagama yang hidup pada saat zaman Raja Dyah Hayam Wuruk kiranya uraian sejarah nya lebih bisa diterima dan dipercaya dari pada uraian Pararaton, namun pada hakekatnya uraian Nagara Kertagama dan Pararaton itu dalam banyak hal saling melengkapi satu dengan yang lain.

Menurut catatan dalam Pararaton dari perkawinan Bre Pajang dan Singawardana dari Paguhan lahir Raden Gagak sali alias Aji Wikrama atau Wikrama Wardhana yang bergelar Bre Mataram.

Sementara dalam Negara Kertagama, Bre Lasem kawin dengan Bre Wrabhumi  putra dari Dyah Hayam Wuruk dari selir (Binihaji ), sedang kan Bre Kahuripan yang kemudian kawin dengan Raden Sumirat alias Bre pandan alas.

Pararaton menyatakan bahwa Bre Wirabumi diaku putra oleh Bre Daha, yang dimaksud  dengan Bre Daha disini bukan Dyah Wiyat Sri Rahadewi, bibik Dari Dyah Hayam Wuruk, karena Dyah Wiyat hidup dua generasi lebih tua, akan tetapi Rajasa Duhitandu Dewi, karena perkawinannya dengan Bre Matahun tidak membuahkan keturunan. Dyah Wiyat Sri Rahadewi wafat pada tahun 1371 di buatkan candi di Adilangu. Nama candinya bukit purwawisesa, kiranya sepeninggal Bre Daha Dyah Wiyat Sri Rahadewi tersebut, Rajasa Duhitendu Dewi berpindah dari Lasem ke Daha, berkat perpindahan tersebut ia bergelar Bre Daha, Rajasa Duhitundudewi ialah putri tunggal yang berhak menguasai tahta kerajaan Daha .

Pada waktu itu ayahnya Sri Wijaya Rajasa yang bergelar Bre Pamotan Hyang Parameswara masih hidup, dan menguasai Kerajaan Timur yang ber ibukota di Pamotan,  Bre Pamotan Hyang Parameswara wafat pada tahun 1338 M, satu satunya pewaris Kerajaan Timur ialah Bre Daha Rajasa Duhitundadewi, ibu angkat dari Bre Wirabumi.

Sejak tahun 1388 M Rajasa Duhitundadewi berpindah dari Daha ke Pamotan, sedangkan Bre Wirabumi secara resmi menjadi Bre Daha, dalam berita dari Pengembara Tiongkok disebutkan Bre Wirabhumi itu disebut Put Ling Ta ha translate China dari putri Daha atau Bre Daha.

Berkat pengangkatannya sebagai putra Bre Daha, Bre Wirabhumi berhak mewarisi kerajaan majapahit sebelah timur, yang sejak tahun 1388 dikuasai Bre Daha Rajasaduhitjndadewi.

Tidak mengherankan jika pada tahun 1403 berita China itu menyebut Bre Wirabhumi yang sejak tahun 1388 menjadi Bre Daha, penguasa kerajaan Timur.

Bre Daha ( put Ling Ta ha ) pada tahun itu mengirim utusan ke negeri China untuk meminta pengakuan dari kaisar Yunglo , dari situlah Bre Wirabhumi dapat menjadi penguasa Timur yang telah dirintis oleh Hyang Parameswara WijayaRajasa sejak tahun 1377.

Bahwa kekuasaan Majapahit mengalami kemunduran dan pecah menjadi dua wilayah disebabkan oleh tiadanya Raja yang disegani dan berwibawa saat itu, yang kedua akibat Tiadanya Mahapatih atau perdana menteri sekaliber Gajah Mada untuk membantu pemerintahan yang ada, yang ketiga terjadi perang Paragreg atau perang saudara yang saling  mengklaim lebih berhak berkuasa, karena tidak adanya keturunan dari Hayam Wuruk saat itu.

Sejarah mencatat, meletusnya perang paregrek dalam kekuasaan internal Majapahit diduga kuat akibat dari pengakuan kedaulatan dari Dinasti Tiongkok saat itu pada medio tahun 1400, Masehi oleh kaisar Yung Lo, dari Dinasti Ming  dimana dinasti Tiongkok memberikan stempel berlapis emas sebagai pengakuan resmi kedaulatan atas Istana Majapahit Timur, yang mana utusan Tiongkok saat itu dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Saat itu dikatakan bahwa pada tahun 1405 M, Laksamana Cheng Ho berkunjung kepada Bre Wirabumi di Istana Majapahit Timur, dan atas dasar pengakuan kedaulatan sepihak itulah maka, Istana Majapahit Barat yang Rajanya Bhre Wirakrama Wardhana, tidak terima dan menyerbu satu tahun kemudian sejak Laksamana Cheng Ho berkunjung, Tarikh yang ditulis oleh utusan China Tiongkok sama dengan yang tertulis dalam pararathon. Dan peristiwa perang Saudara yang dikenal dengan perang Paregrek itulah menjadi pemicu runtuhnya kekuasaan Majapahit dikemudian hari.

Maka jangan sekali kali melupakan sejarah Bangsa, Kita harus Belajar dari sejarah atas perang paregrek, dimana menjadi pembelajaran kita dalam mengambil kebijakan dalam politik hukum, agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi dimasa kini.

Kebesaran suatu Bangsa akan mengalami siklus naik turunnya kekuasaan berdasarkan Tjokro manggilingan atau siklus tiga ratusan tahunan, dan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya Kertarajasa, juga mengalami hal sama. Demikian kekuasaan Dari Imperium Imperium besar di belahan Bumi lainya, cuma kita berdoa semoga Tuhan yang Esa, akan memberikan siklus tersebut kepada Negeri tercinta Indonesia ini, dilahirkan pemimpin yang besar yang akan membawa kejayaan dan dihormati Dunia internasional, menuju masyarakat adil makmur, gemah ripah loh jinawe, toto tentrem kerto rahardjo.

 

Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangraw

 

Jakarta , 19, Juni 2023

 

*Penulis adalah Praktisi Hukum dan  Penulis  Sejarah Budaya, Politik dan Hukum