Category: OPINI

Oleh Agus Widjajanto

 

 

Filosofi dari aksara Jawa Honocoroko merupakan intisari dari nilai nilai Pancasila, yang pada pemerintahan Orde Baru, dilakukan penguatan nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan Eka Prasetya Pancakarsa, yang tujuannya adalah agar segenap anak bangsa bisa memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam  berbangsa dan bernegara yang merupakan ajaran luhur bangsa yang digali dari falsafah asli bangsa Indonesia.

Konsep dasar kepercayaan Jawa atau Javanisme adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakekatnya adalah satu kesatuan hidup. Javanisme memandang kehidupan manusia selalu terpaut erat dalam “Kosmos”, dengan demikian perjalanan kehidupan manusia merupakan suatu perjalanan yang penuh dengan pengalaman pengalaman religius.

Dalam mencari eksistensi jati dirinya sebagai mahluk Hamba Tuhan maka, daya upaya dilakukan melalui pengembaraan yang tidak pernah berhenti untuk mencari hakekat hidup dan kehidupan itu sendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Hukum Alam (Sunatullah), hingga timbul pertanyaan dari mana kita berasal dan setelah itu mau kemana dan pada akhirnya  kembali kemana (Sangkan Paraning Dumadi), maka dikarenakan wujud sang pengeran/pangeran yang berarti Tuhan yang tidak berwujud sebagai tempat yang meliputi seluruh energi semesta dimana manusia sebagai mahluk  bernaung dan berlindung, yang tidak bisa ditembus dan dijangkau dengan pikiran serta  panca indra kita, maka sebagai wujud ekpresinya untuk menggambarkan itu semua maka ada istilah Tan Keno Kinoyo Ngopo.

Pengetahuan tentang konsep ketuhanan salah satunya disimbulkan kedalam aksara Jawa, aksara yang sejatinya untuk media menulis orang Jawa, digunakan sebagai “Simbol”  pengetahuan konsep Ketuhanan. Simbol tersebut terdapat dalam tiap huruf aksara Jawa  Ha Na Ca Ra Ka , Da Tha Sha Wa La, Pa Da Ja Ya Nya, Ma Ga Ba Ta NGa.

Bahwa setiap huruf mengandung arti makna berbeda dan berkaitan antara satu dengan yang lain, yang semuanya berjumlah 20 huruf aksara Jawa yang merupakan pengembangan dari huruf Palawa, yang setiap hurufnya punya muatan yang berkaitan dengan sifat religius dalam konsep Ketuhanan, yang dalam keseharian dijabarkan dalam entitas olah ROSO bagi orang Jawa yang menekankan sisi spiritualitas yakni dengan laku spiritual.

Dalam beberapa babad atau cerita diciptakannya Aksara Jawa pada tahun satu Saka, penciptanya huruf honocoroko  adalah Aji Saka seorang tokoh pengembara dari tanah Hindustan India yang mengembara ke Tanah Jawa pada abad ke-dua Masehi, dengan demikian Aji Saka merupakan figur yang menyebarkan agama Hindu pertama di Tanah Jawa, maka tidak heran di Jawa banyak tempat-tempat  yang diadopsi dari tanah Hindustan di India misalnya Gunung Muria, dan Gunung Semeru yang identik dengan Gunung Mahemeru yang disesuaikan dengan lidah orang Jawa, kisah Aji Saka sampai saat ini tumbuh subur di Jawa dan kisah Aji Saka menjadi inspirasi kehidupan batin orang Jawa, sebagai pusaka jati diri, ibarat pusaka adalah curigo, sedang kan warongkonya bisa bernama apa saja, sebagai pakaian penutup aurat dan memperindah bentuk.

Aksara Jawa Ha Na Ca Ra Ko mewakili spiritualitas orang Jawa yang paling dalam yang merindukan harmoni, yang tidak suka atas terpecah belahnya anak bangsa. Arti dan makna dari huruf Aksara Jawa tersebut adalah :

Ha Na Ca Ra Ka, yang berarti utusan yakni utusan hidup berupa nafas yang berkewajiban menyatukan jiwa dengan jasad badan kasar manusia. Ada yang dipercaya untuk bekerja.  Yang ketiga unsurnya adalah Tuhan, Manusia, dan kewajiban Manusia sebagai Hamba Tuhan.

Da Ta Sa Wa La yang berarti manusia setelah diciptakan sampai dengan saat meninggal tidak boleh SawaLa atau mengelak sebagai manusia, harus bersedia melaksanakan, menerima takdir, dan menjalankan kehendaknya.

Pa DhA Jha Ya Nya, yang berarti menyatunya Zat Pemberi Hidup (Tuhan) dengan yang diberi hidup (Mahluk) yang diberi sifat unggul atau jaya sebagai mahluk yang diberkati untuk memimpin di muka Bumi.

Ma Gha Ba Ta Ngo, yang artinya menerima yang diperintahkan dan melarang atas hukum yang dilarang dari Tuhan yang Maha Esa, yang maksutnya manusia harus berserah diri Sumarah pada garis kodrati, meskipun manusia diberi hak meWiradat, atau  berusaha.

Sedangkan arti setiap hurufnya yang mengandung makna secara filsafat dan dimensi spiritual  adalah:

 HA Hana Hurip Wening Suci – adanya hidup adalah kehendak dari yang Maha Suci (Tuhan).

 NA Nur Chondro, Ghaib Condro artinya pengharapan manusia hanya selalu pada Sinar Cahaya ke-Tuhanan untuk jadi penuntun.

CA Cipto Wening artinya arah dan tujuan manusia hanya pada yang Maha Tunggal atau Tuhan.

RA Rasa Ingsun Handulusih artinya rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani.

KA Karsoningsung memayuning Bawono, artinya hasrat ditujukan untuk kesejahteraan Alam Semesta.

Dumading Dzat kang tanpo winangenan, artinya menerima hidup apa adanya.

TA.  Tatas lan Wibowo, artinya totalitas dalam hidup untuk mencapai tujuan satu visi dan misi .

SA. Sifat Ingsun, artinya membentuk kasih sayang seperti sifat Tuhan yang penuh kasih.

 WA. Wujud Hana tan keno kiniro, artinya Ilmu manusia hanya terbatas, tapi implikasi nya bisa tanpa batas.

LA. Lir Handoyo paseban jati, artinya mengalirkan hidup semata pada tuntunan Illahi.

PA. Papan Tan tanpo Kiblat, artinya hakekat Tuhan yang ada di segala arah, Timur dan Barat milik Allah dimana wajahmu dihadapkan disitulah Allah berada.

DHA.  Duwur wekasane endek wiwitane, artinya untuk bisa berada di atas, tentu selalu dimulai dari bawah/dasar.

JHA. Jumbuhing Kawulo LAN Gusti, artinya selalu berusaha menyatu memahami kehendaknya.

YA. Yakin marang samubarang, artinya yakin atas titah kodrat illahi.

NYA.  Nyoto tanpo moto, artinya memahi kodrat kehidupan.

MA. Madep manteb nembahing illahi, artinya mantab dalam menyembah Illahi.

GA. Guru Sejati kang Muruki, artinya guru sejati adalah hati nurani dan belajar lah padanya.

BA. Bayu sejati kang andalani, artinya menyelaraskan pada gerakan Alam Semesta (Sunatullah).

TA. Tukul Soko niat, artinya sesuatu akan terjadi dari niat diri kita.

NGA. Ngracut busaning Manungso, artinya melepas dan menghancurkan ego pribadi, sebagai manusia.

Bahwa setiap huruf huruf aksara Jawa dalam Honocoroko tersebut penuh dengan dimensi spiritual yang punya kekuatan magis secara spiritual, dengan tata cara yang tentu diajarkan oleh para ahli filsafat dan kebatinan Jawa.

Apabila diringkas maka merupakan sebuah perjalanan, untuk menjawab segala pertanyaan kita dari mana kita berasal dan setelah dilahirkan untuk apa, di dunia, lalu kita akan kembali kemana dengan bekal apa kita berjalan.

Karena setiap aksara tersebut bermakna dimensi spiritual maka, seluruh Sila-Sila dari Pancasila merupakan perwujudan dan pengejawantahan dari aksara Jawa tersebut yang dijabarkan dalam bahasa modern saat ini dalam sila pertama hingga kelima dari Pancasila.

Huruf “Hancoroko” juga bisa diartikan bahwa secara filosofi  berasal dari bahasa Jawa, yang merupakan falsafah atau filosofi hidup yang populer di Jawa. Berikut adalah penjelasan tentang falsafah “Hancoroko”:

“Hancoroko” terdiri dari dua kata: “hancor” yang berarti “hancur” atau “rusak”, dan “roko” yang berarti “tubuh” atau “badan”.

Falsafah “Hancoroko” berarti bahwa tubuh atau badan kita akan selalu mengalami perubahan dan kerusakan seiring waktu. Ini adalah konsep yang mengingatkan kita tentang ketidakabadian dan keterbatasan hidup kita.

Dalam konteks yang lebih luas, falsafah “Hancoroko” juga dapat diartikan sebagai pengingat untuk tidak terlalu melekat pada hal-hal duniawi, karena semuanya akan berakhir dan hancur suatu hari nanti. Oleh karena itu, kita harus fokus pada hal-hal yang lebih penting dan abadi, seperti spiritualitas dan hubungan dengan orang lain.

Dalam kaitan membangun karakter bangsa, terhadap generasi muda, dimana pembangunan karakter bangsa mencakup  potensi-potensi keunggulan bangsa, untuk ketahanan bangsa,  yang diarahkan empat tatanan yakni menjaga jati diri bangsa, menjaga keutuhan NKRI, membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan membentuk bangsa yang maju, mandiri dan bermartabat sebagai bangsa yang besar dan berbudaya.

Kiranya konsep aksara Jawa dari Honocoroko bisa dijadikan pijakan dan pembelajaran bersama dari generasi muda, yang merupakan tulang punggung bagi bangsa ke depan agar tetap  mengenal budaya bangsanya sebagai bangsa yang berbudaya tinggi dan adiluhung. Nusantara pernah mencapa kejayaan dimana saat abad ke Tujuh Masehi, dinasti Sanjaya dan Syailendra membangun monumen budaya bangsa yang menghasilan bangunan yang jadi keajaiban dunia yakni candi Prambanan dan Candi Borobudur beserta anak-anak candi dalam situs sejarah yang bisa dilihat hingga hari ini, belum lagi saat abad ke-11 Masehi, Singosari dengan armada angkatan lautnya yang sangat terkenal telah menakhlukan hampir sepertiga wilayah dunia, serta Majapahit imperium yang sanggup menyatukan Nusantara (wilayah Asia Tenggara saat ini), harus bangga sebagai anak bangsa, sebagai refleksi semangat tidak mau dijajah bangsa lain dalam bentuk apapun, baik ekonomi, budaya, tatanan kenegaraan dalam konsep berdemokrasi, isu Hak Asasi Manusia dan Terorisme yang selalu dijadikan komuditas Politik, untuk intervensi pada negara yang berdaulat dalam negara modern saat ini.

 

Tan Hanna Dharma Mangrwa, BhinekaTunggal Ika.

——————————

 

Penulis adalah Seorang Praktisi Hukum di Jakarta, Pemerhati Sosial Budaya, Hukum dan Politik

 

 

Oleh  Ariel Heryanto

 

 

Dalam suratnya lebih dari sepuluh tahun lalu, Pramoedya Ananta Toer bertanya apakah saya, sebagai sarjana dan peminat sastra, tertarik meneliti karya-karya sastra Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Karya-karya itu kebanyakan berupa cerita pendek, dan kalau tidak salah ingat, juga sandiwara yang ditulis selama dalam pembuangan politik. Kalau saya berminat, Pramoedya bersedia menunjukkan naskah-naskah yang disimpannya. Saya tidak pernah bermimpi mendapatkan tawaran kehormatan sebesar itu. Tanpa perlu berpikir berhari-hari, saya menolak. Tantangan itu terlalu berat. Saya merasa terlalu kecil.

Walau sejenak, perasaan serupa muncul ketika saya diminta menulis artikel pendek tentang Pramoedya dalam konteks pembahasan abad ke-20 yang segera berakhir. Memang siapa saja bisa menulis tentang Pramoedya dan tidak semua orang punya akses naskah-naskah istimewa dari perpustakaan Pramoedya. Akan tetapi, menuIis tentang Pramoedya tak kalah berat dan rumit. Tulisan ini tidak secara khusus membahas Pram oedya sebagai pribadi yang istimewa atau karya-karyanya . Sudah terlalu banyak orang melakukan itu, sebanyak pula yang mencacinya. Bagi yang tidak punya waktu atau akses ke perpustakaan yang lengkap tentang tokoh ini, tetapi punya akses internet, silakan tengok http://www.radix.net/-bardsley /prampage.htm1.

Di bawah ini hanya sebagian kecil dari sejarah Pramoedya yang diacu sebagai perantara untuk berkomentar tentang Indonesia di akhir abad ke-20 ini. Tulisan ini ingin mengatakan bahwa salah satu prasyarat untuk membenahi Indonesia masa ini dan abad ke-21 dengan membongkar dan mengelola sejarah masa lalu yang terbengkalai di abad ini.

 

Abad ke-20

Abad ke-20 menyimpan berbagai kisah besar dan dramatik. Di antaranya yang paling memu kau adalah terbentuknya “bangsa-negara” sebagai sebuah kesatuan analisis, sebuah wilayah, sebuah jati diri, sebuah kategori, sebuah fantasi, sebuah pembatasan, dan sekaligus sebuah karya budaya, ekonomi, dan politik. Paling tidak begitu pengalaman sebagian terbesar umat manusia yang hidup di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Sekarang yang namanya bangsa-negara disayang-sayang, bahkan dikeramatkan orang. Di akhir abad ke-20, seperti di pertengahan abad, kesatuan bangsa-negara Indonesia digugat. Akan tetapi, gugatan itu bukan diajukan untuk mendirikan bangsa-negara yang baru. Yang digugat adalah Negara Kesatuan Indonesia, bukan bangsa-negara sebagai sebuah konsep. Jumlah bangsa-negara di wilayah ini ingin diperbanyak bukan dikurangi. Gugatan itu bukan kampanye pembubaran seluruh lembaga bernama bangsa-negara.

Padahal, belum lagi seratus tahun lalu, Indonesia sebagai bangsa-negara merupakan sesuatu yang teramat absurd bagi penduduk Hindia Belanda. Juga pada saat Pramoedya dilahirkan di Blora, 6 Februari 1925. Sebuah masyarakat dan cara hidup bersama sebagai warga negara yang sederajat di muka hukum dan undang-undang? Yang berdaulat atas sebuah wilayah, dan senasib sepenanggungan? Jangankan dirindukan dan diperjuangkan agar terjelma, terjangkau angan-angan pun tidak. Bahkan ketika berlangsung Polemik Kebudayaan di akhir tahun 1930-an, Sutan Takdir Alisjahbana mengeluh betapa salah-kaprah pemahaman orang (termasuk kaum cendekiawan waktu itu) tentang “nasion”.

Hingga di akhir abad ke-20, masyarakat ideal itu tetap menjadi angan-angan, slogan, dan cita-cita belaka bagi kebanyakan masyarakat di dunia yang tercabik-cabik rasisme, seksisme, kesenjangan kaya-miskin, atau korupsi politik. Akan tetapi, angan-angan dan slogan ”bangsa-negara” seakan-akan telah ditelan mentah-mentah jutaan penduduk dunia. Kebangsaan dan kewarganegaraan diterima bulat-bulat dan bersemangat. Berjuta-juta orang telah rela, kata Benedict Anderson, ”bukannya membunuh orang lain, tetapi mati” demi yang namanya bangsa. Juga untuk bangsa kecil yang ingin memisahkan diri dari bangsa besar yang selama ini merangkumnya.

Betapa dramatik dan sekaligus traumatik lompatan sejarah dalam rentang hanya satu abad, dari situasi ketika bangsa-negara merupakan benda absurd ke situasi bangsa-negara dianggap °barang lumrah. Yang jarang disadari kaum nasionalis, setiap lompatan apalagi lompatan besar, berarti menghindari banyak hal yang mungkin teramat penting bagi si pelompat. Berbagai tragedi di sekitar abad ke-20 barangkali tidak terjadi, atau terjadi tidak separah itu, seandainya proses pembentukan bangsa-negara itu dapat dicerna lebih mendalam, diawasi, dan dijalani saksama. Berbagai masalah pelik Indonesia di akhir abad ke-20 dapat dicari sumbemya di awal abad, kalau bukan lebih jauh ke belakang.

Pramoedya Ananta Toer rnelewati tiga-perernpat dari abad ke-20 yang penuh gejolak ini dengan aktif, kritis, dan kreatif. Dengan tekun ia merneriksa lompatan peradaban terbesar abad ini. Ia mencapai banyak, tetapi juga membayar mahal untuk keterlibatan aktifnya itu. Pengalaman hidup dan karya-karyanya menjadi sebagian dari proses itu, dan saksi yang berkisah dengan kritis tentang proses itu.

Generasi Pramoedya hidup di abad ini menyaksikan dua Perang Dunia, revolusi kemerdekaan, banjir darah Perang Dingin, serta kemakmuran ekonomi Asia di akhir abad. Akan tetapi, tidak semua dari generasi itu bertahan hidup dan sesehat Pramoedya. Apalagi mampu segiat dan sekreatif Pramoedya mencatat serta menuliskan suka dukanya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat bangsa-negara dan dunia.

 

Yang Terpuji, yang Terkutuk

Empat novel bersambung (tetralogi) karya Pramoedya Toer yang ditulisnya dalam pengasingan di Pulau Buru telah menjadi salah satu puncak terbesar di abad ke-20 ini bukan saja sebagai karya sastra dari penulisnya, melainkan juga bagi seluruh kesusastraan bangsa Indonesia, jika bukan Asia Tenggara.

Tanpa tandingan, karya itu menguak sejarah terbentuknya bangsa-negara Indonesia dengan aneka kompleksitasnya, termasuk apa artinya menjadi Indonesia bagi seorang petani, pelacur, pemuda, istri, wartawan, polisi hingga preman. Ia menjungkirbalikkan sejumlah mitos yang diajarkan Departemen Pendidikan Kebudayaan dan dan Departemen Penerangan setiap hari berpuluh tahun kepada jutaan anak sekolah sebagai pelajaran sejarah nasional.

Tidak mengherankan, itulah karya sastra Indonesia yang paling banyak diterjemahkan ke bahasa asing dan meraih penghargaan intemasional terbanyak; termasuk beberapa kali pencalonan penulisnya sebagai pemenang hadiah nobel.

Akan tetapi, itu baru separo cerita yang sudah terlalu sering ditulis orang. Separo yang lain melengkapi sejarah Pramoedya sebagai sejarah sosial abad ke-20. Belum pernah ada penghinaan dan penindasan baik terhadap karya sastra maupun pembaca yang mengaguminya sehebat yang dialami tetralogi itu. Ironisnya, penindasan itu terjadi di Tanah Air sendiri. Kisah abad ke-20 di dunia, dan Indonesia khususnya, bukan hanya kisah manusia berbudaya dan berprestasi. Ini juga kisah kebiadaban, penghancuran, penindasan, kebencian terhadap karya budaya.

Seperti nasib hampir semua karya Pramoedya yang lain, tetralogi Buru dinyatakan sebagai barang terlarang oleh Kejaksaan Agung dibawah rezim Orde Baru. Pelarangan buku bukan hal aneh dalam sejarah Indonesia, khususnya di zaman kolonial awal abad ke-20 dan zaman Orde Baru. Akan tetapi, belum pernah ada kebencian penguasa negara di Indonesia di sepanjang abad ke-20 terhadap sastrawan dan karya sehebat terhadap Pramoedya dan karyanya. Larangan itu meluap-Iuap dan memakan lebih banyak korban ikutan.

Empat mahasiswa Universitas Indonesia dipecat rektor mereka 14 Oktober 1981. Alasannya, mereka telah mengundang Pramoedya sebagai salah satu pembicara dalam sebuah diskusi di dalam kampus, 24 September 1981. Pemecatan tentu saja bukan satu-satunya ganjaran bagi keempat mahasiswa itu. Keempatnya ditahan di luar hukum dan disiksa aparat militer yang pada zaman itu boleh berbuat apa saja.

Tujuh tahun kemudian, tiga orang pemuda di Yogyakarta ditangkap, ditahan, disiksa sebelum diadili, kemudian divonis berat dengan tuduhan subversi, alias merongrong negara. Sebabnya? Mereka memiliki, membaca, mendiskusikan, dan mengedarkan beberapa novel karya Pramoedya. Mereka dihukum penjara antara tujuh hingga delapan setengah tahun pada usia mereka belum lagi 30 tahun.

ltu baru dua contoh dramatis dari serangkaian kisah penindasan negara terhadap karya Pramoedya yang bukan satu-satunya korban. Ada berbagai kasus lain yang tampaknya kurang hebat; termasuk interogasi dan intimidasi pada pemilik dan pegawai percetakan, toko buku atau perpustakaan. Max Lane dilucuti dari jabatannya sebagai staf Kedutaan Australia di Jakarta gara-gara menerjermahkan Bumi Manusia, jilid pertama tetralogi Pramoedya.

Pramoedya sendiri tidak pemah diadili dan dinyatakan bersalah, walau ia dihukum jauh lebih dari semua anak-anak muda yang mengaguminya. Ia dipenjara di zaman kolonial Belanda (1947-1949), ditahan tentara di zaman Demokrasi Terpimpin (1963), dan yang paling berat dibuang ke Pulau Buru di bawah rezim militer Orde Baru selama 14 tahun (1965-1979).

Kisah tentang Pramoedya dan novel-novelnya tidak kalah menarik daripada isi cerita dalam novel-novel itu sendiri. Bahkan keduanya sulit dipisahkan. Seakan-akan para intel, petugas kejaksaan, dan aktivis mahasiswa serta seluruh sejarah Indonesia yang bereaksi terhadap novel itu, hanya melakonkan kembali tokoh-tokoh dalam novelnya, sesuai alur cerita yang sudah digariskan dalam novel itu! Kisah tentang-bukan kisah dalam-novel Pramoedya adalah kisah Indonesia abad ke-20.

Pramoedya dipuji dan dicaci secara ekstrem. Sosoknya tidak berwarna tunggal seperti juga sejarah bangsanya ataupun novel-novelnya. Pada minggu-minggu pertama sebagian dari buku itu beredar, saya cepat-cepat membuat sebuah resensi dan mengirimkan ke media massa sebelum buku itu dilarang. Tidak ada satu pun redaksi yang mau memuat. Akan tetapi, itu tidak penting.

Yang menarik, penolakan itu disertai surat redaksi pada saya yang bertanya, “Bagaimana ya caranya dapat satu eksemplar buku dia?” Ketika menginterogasi Yusuf Ishak, Direktur Hasta Mitra, penerbit setia karya-karya Pramoedya, petugas Kejaksaan Agung minta salinan buku yang dilarangnya sendiri, sebab istrinya belum sempat membaca “buku hebat” itu!

Pada tanggal 13 Oktober 1981, Kejaksaan Agung Republik Indonesia membakar seeara massal dua jilid pertama dari tetralogi Buru yang dicalonkan dunia sebagai pemenang hadiah Nobel. Jumlahnya tidak jelas. Angka yang resmi yang dilaporkan majalah Tempo (14 Januari 1981) sebanyak 972 eksemplar. Akan tetapi, ada pihak lain yang meneurigai jumlahnya ribuan. Pramoedya tentu saja tidak kaget atau heran jika mendengar berita itu. Naskah novel yang sempat beredar dari Pulau Buru merupakan hasil penulisan ulang terhadap naskah yang berkali-kali sempat dirampas dan disita aparat negara.

Ketika ditangkap pada tanggal 13 Oktober 1965 di rumahnya sebelum dibuang 14 tahun, Pramoedya sedang sibuk menyiapkan ensiklopedi sastra Indonesia. Kepada para penyerbu yang menculiknya, ia berpesan berkali-kali agar buku-buku dan dokumentasi yang dikumpulkan selama 15 tahun (termasuk karya Soekarno) tidak dirusak. “Kalau pemerintah memang menghendaki agar diambil, tetapi jangan dirusak. “Beberapa hari kemudian, ia mendengar perpustakaannya diobrak-abrik dan isi rumahnya dijarah. Penggambaran saksi mata, mengingatkan kita pada laporan pers tentang penyerbuan kantor PDI (1996), kekerasan rasial antiminoritas (1998), atau penyerbuan milisi di Timor- Timur (1999).

 

Sejarah dan Sastra

Semua itu hanya sebagian keeil dari sejarah yang mengajarkan kita, bahwa berbagai persoalan besar di Indonesia di abad ke-20 ini sebenarnya bukan barang baru; bukan semata-mata kasus penyimpangan individual; tidak semata-mata karena ada Dwifungsi ABRI, korupsi rezim Soeharto, apalagi krisis 1997.

Negara dan pemerintah bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas berbagai tragedi (prestasi) nasional. Masyarakat sendiri-sedikit banyak termasuk Pramoedya-ikut ambil bagian dalam berbagai seluruh proses itu. Berbagai kasus mutakhir ini merupakan akibat langsung dan logis dari sebuah sistem yang awet, dan jarang diperiksa, apalagi ditanggulangi. Oleh karena itu, perhitungan dengan sejarah sendiri menjadi bagian yang tidak kalah penting dari “utang luar negeri” ataupun “modal asing” bagi masa depan Indonesia.

Dalam beberapa tahun Indonesia dilanda berbagai skandal dan konflik sosial bertubi-tubi. Bukan saja skandal Bank Bali dan Texmaeo, melainkan juga perang-saudara di Ambon, kekerasan di Aceh. Sebelumnya, ada perkosaan massal yang bemuansa rasialis di Jakarta. Jangan lupa penculikan puluhan aktivis oleh aparat “keamanan (!)” negara dan penyerbuan kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia. Sebelumnya, pembredelan tiga media massa cetak. Daftarnya terlalu panjang, walau hanya meliputi beberapa tahun terakhir.

Orang Indonesia bisa kaget-kagetan menghadapi semua itu kalau ia tidak cukup kenaI sejarah bangsanya sendiri. Berbagai bencana sosial mutakhir merupakan pengulangan atau kelanjutan belaka dari sesuatu yang sudah berakar jauh dalam sejarah dan tidak pernah dipatahkan. Atau ia merupakan gejala baru yang meledak karena bertemu dengan unsur-unsur lama dalam sejarah Indonesia. Semua ini masih akan terus terulang pada abad ke-20 jika tidak diperiksa dan diobati. Dan anak-anak cucu kita akan terus terkaget-kaget dan terheran-heran tanpa berdaya.

Ketika perhatian seIuruh dunia tertumpah ke Timor-Timur, beberapa pengamat sering merasa heran mengapa para aktivis muda Indonesia tidak turun ke jalan dalam jumlah jutaan dan ikut mencaci ABRI. “Apakah para aktivis rasialis atau menderita rabun jauh?”, mereka bertanya-tanya. Pada saat yang sarna, beberapa rekan Indonesia menggugat para simpatisan Timor-Timur: “Mengapa hanya ribut tentang mereka? Bagaimana dengan Aeeh, Ambon, atau Tanjungpriok? Apakah ini bias agama atau kemunafikan berslogan hak asasi?”

Walau keduanya sangat berbeda, mereka seakan-akan sepakat bahwa sejarah Indonesia baru berawal tahun 1966. Hampir-hampir tidak ada gugatan: Bagaimana dengan banjir darah tahun 1965-1966 yang bersifat lintas agama, suku dan geografi? Bahkan melibatkan beberapa negara asing.

Masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh seberapa jauh bangsa ini mampu mengelola sejarah sendiri di abad ke-20 yang selama ini terbengkalai. Dalam jangka dekat ini berarti mengatasi timbunan sampah busuk reruntuhan rezim Orde Baru. lni termasuk menegakkan keadilan, membayar utang pertanggungjawaban modal dan kompensasi bagi korban yang tidak bersalah di masa lampau, serta rujuk nasional.

Sampah Orde Baru sendiri tidak bisa diselesaikan terpisah dari sumbernya, yakni Kebiadaban Nasional tahun 1965-1966 yang belum pernah dibongkar secara nasional sesudah Orde Baru  secara formal pamit di tahun 1998. Pada gilirannya, kebiadaban nasional itu hanya sebuah letupan nasional dari sebuah proses global yang menjulur di sepanjang abad ke-20, yakni bangkitnya bangsa-negara bersama industri kapitalisme. Sementara Perang Dingin dan krisis ekonomi tahun 1997 hanya letupan lain.

Sumbangan terbesar tetralogi Buru, seluruh kisah kehidupan Pramoedya terletak di situ. Ia tidak menyediakan semua jawaban untuk berbagai masalah mutakhir. Bahkan ia tidak berprestasi menjawab apa-apa. Berkali-kali Pramoedya menekankan bahwa ia hanya menulis novel dan bukan sejarah ilmiah. Akan tetapi, inilah novel yang dihasilkan dari sebuah penelitian tekun dan perenungan selama 20 tahun tentang asal usul proses transformasi peradaban besar-besaran sejak akhir abad ke-20 yang membuahkan bangsa-negara Indonesia dengan aneka cacat dan keistimewaannya.

———————————–

 

Sumber Tulisan: Dari Buku 100 Tahun Nusantara,  2000, Penerbit Buku Kompas.

 

 

Oleh  Agus Widjajanto

 

 

Buku klasik Agama Jawa, tulisan dari Clfford Geertz, seorang ahli dan peneliti Antropologi dari Amerika Serikat yang meneliti kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa pada tahun 1952 hingga 1954, saat Pemerintahan Orde Lama berkuasa, yang mengetengahkan ide  pembagian dalam beragama yang berkaitan dengan budaya di Jawa menjadi:  Abangan, Santri, Priyayi. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Clifford Geertz, terus menimbulkan perdebatan dan pembahasan baik secara akademis maupun dikalangan praktisi pemerhati sosial budaya dan ahli-ahli agama diselutuh dunia.  

Tulisan dan penelitian dari Clifford Gaardz dipandang sebagai salah satu kajian kebudayaan yang paling berpengaruh dan terus menbulkan perdebatan dan menginspirasi kajian kajian baru baik ditingkat nasional maupun international. Bahkan baru-baru ini terbit jurnal yang berjudul: Journal of Social Issues in Southest Asia dinyatakan sebagai The Most Unfluinteal Books of Southeast Asian Studiest, dimana buku ini berasal dari disertasi Clifford Geertz pada tahun 1952 hingga 1954 yang ditulis dan diteliti menyimpang dari tradisi Antropologi pada umumnya yang memberi perhatian utama kepada komunitas kecil petani atau penggembala juga suku suku terasing yang diperkirakan akan hilang. Salah satu kota kecil di Jawa timur disebut dalam tulisan Clifford Geertz adalah “Modjokutho” yang dimaksut mungkin Mojokerto saat ini, dimana telah terjadi benturan budaya, dimana agama mayoritas yakni Islam  dengan agama lama Hinduisme dan tradisi animisme berbaur dalam satu sistem sosial.

Atas penelitiannya Geertz dijuluki penemu ilmu pengetahuan baru  yakni “Antropologi Spekulatif” dan Geertz dinobatkan sebagai salah seorang teoritikus Antropologi paling terkemuka di dunia akademis karena penelitiannya mengenai Agama Jawa.

 

Apakah diterima atau tidak oleh kaum agama di Indonesia, yang pasti memang terjadi kaum agama masih kental menjalankan tradisi secara kebudayaan seperti bulan suro diawali dengan puasa yang merupakan bulan suci dan keramat bagi orang Jawa, yang sebetulnya mengadopsi dari peristiwa Azzura terbunuhnya cucu-cucu Nabi Muhammad di kota Karbala. Banyak sekali kaum terpelajar hanya menjalankan ibadah, sholat, puasa , zakat dan haji tapi belum bisa membaca kitab suci dalam huruf arab atau huruf alquranul Kharim, ini adalah fenomena yang terjadi hingga saat ini.

Membicarakan agama dan kepercayaan yang ada di Nusantara khususnya Jawa, yang sudah ada ribuan tahun sebelum datang nya agama-agama besar baik dari Agama  Samawi maupun dari Hindustan India, tidak bisa dilepaskan akan sejarah dari bangsa ini, yang diyakini para ahli disekitar pulau-pulau yang jumlahnya ribuan pulau di Nusantara ini pernah ada benua yang hilang, yang tenggelam karena mencairnya es di kutub Utara, yang berakibat Dunia mengalami banjir besar, dimana daratan menjadi terpisah dan membentuk pulau-pulau, yang oleh peneliti Inggris Stephen OpenHeimer tahun 1998  dengan teorinya daratan tersebut  dulu disebut Sunda Land, atau Benua Sunda dimana antara Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur serta  Kalimantan merupakan satu hamparan daratan, yang saat itu kosong karena tenggelamnya benua yang hilang lalu terjadi migrasi besar besaran dari Utara ke Selatan dan mendiami pulau-pulau di Nusantara ini, yang apabila dikaitkan dengan Firman Tuhan dalam Kitab-Kitab Suci agama Samawi mungkin berkaitan saat banjir Bandang Nabi Nuh.

Bahwa sebelum ada bangsa ini di Nusantara, ditanah Nusantara ini telah ada suatu bangsa yang sangat tinggi peradaban dan budaya serta penguasaan teknologi saat itu, disebut bangsa LeMuria, yang konon merupakan bangsa yang ada sebelum bangsa Atlantis, yang oleh para ahli berkaitan dengan wilayah disekitar Gunung Muria di Kudus,  Jawa Tengah yang merupakan pusat peradaban tersebut yang hidup diperkirakan pada sekitar 75 000. – 11 000 sebelum Masehi.

Para ahli meyakini berdasarkan penelitian Geologi, ada daratan yang Bernama “Argolen” sebutan atas benua besar yang terpisah dari Australia Barat dan menghilang, yang merupakan satu misteri terbesar di dunia Geologi yang akhirnya sedikit terpecahkan dimana Argolen Benua yang hilang yang menjadi kunci untuk menjelaskan asal-usul keanekaragaman fauna di Indonesia, yang artinya Indonesia dulu bukan merupakan negara kepulauan tapi sebuah daratan benua besar yang terpecah karena pergeseran lempeng bumi dan adanya banjir besar karena mencairnya kutub Utara, dan ini siklus ribuan tahun yang diyakini akan kembali terjadi karena merupakan hukum alam.

LeMuria sendiri adalah benua hopotetis yang diusulkan oleh ahli Zoologi, Philip Sclaters pada tahun 1864 yang berteori tentang tenggelamnya sebuah benua dibawah Samudera Hindia yang kemudian teori ini diambil alih dan dijabarkan oleh ahli Okultis dengan  teorinya asal usul manusia. Hal ini agar para pembaca mempunyai gambaran yang jelas, tentang kondisi sebelum negeri ini terpecah menjadi ribuan pulau-pulau.

Bahwa menyangkut agama dan kepercayaan dari orang-orang Nusantara pada umumnya dan Jawa khususnya telah disepakati oleh para sejarawan dan para ahli  sosiologi  bahwa pada jaman kuno masyarakat Jawa menganut kepercayaan Animisme dan Dinamisme, padahal yang terjadi sesungguhnya dari kepercayaan Animisme-Dinamisme tersebut masyarakat Jawa saat itu telah memiliki kepercayaan akan adanya kekuatan yang bersifat tak terlihat (ghaib) yang sangat besar dan menakjubkan. Yang dalam perkembangannya agama orang Jawa tersebut disebut agama “Kapitayan” yaitu agama kuno yang diyakini oleh orang Jawa sebelum datangnya atau masuknya agama Hindu dan Budha dari tanah Hindustan India, pada abad ke-2 Masehi, dengan adanya kerajaan tertua pertama di pulau Syang Yang Sirah (kepala) yaitu Kerajaan Salaka Nagara, di Ujung Kulon lalu bergeser ke timur di Priangan dengan nama Taruma Nagara. Tuhan agama Kapitayan sendiri disebut “Sang Hyang Taya” yang mana Taya sendiri bermana kosong atau suwung, awang awung, kesunyatan yang dalam agama-agama besar dari Samawi disebut Tuhan Allah, yang berdiri sendiri tanpa wujud yang merupakan Dzat yang Esa, yang kekuasaan-Nya meliputi seluruh alam semesta, dimana sesungguhnya mempunyai makna yang hampir sama, beda nya dari agama-agama besar baik Islam, Kristen, ditulis dalam kitab suci secara dogmatis,  sedang agama Jawa Kuno Kapitayan merupakan ajaran leluhur yang turun-temurun tanpa dibukukan dalam sebuah kitab yang dianggap firman Illahi.

Pembawa dan penyebar agama Kapitayan menurut keyakinan para penganutnya adalah Dang Hyang Semar, keturunan dari Sang Hyang Ismoyo yang berasal dari bangsa LeMuria  yang dianggap Nabinya Orang Jawa dari sejak jaman Jawa Kuno hingga kini masih diyakini yang  dulu berdiri dan bersemayam dipusat pemerintahannya di Jawa disekitar gunung Muria hingga gunung Lawu di Jawa Tengah.

Secara Etimologi kata Kapitayan merupakan istilah berasal dari Jawa Kuno yang memiliki kata dasar “Taya” (huruf caraka kuno) yang berarti tak terbayangkan tak terlihat dan mutlak benar.

Disini agar para pembaca bisa mengerti bahwa bangsa ini mempunyai peradaban yang agung dan besar sebelum datangnya agama-agama besar di dunia modern saat ini, hanya saja karena sifat dari orang-orang Nusantara, khususnya Jawa yang selalu bisa menerima hal-hal baru dan dipadukan dengan hal-hal lama, termasuk dalam hal agama dan kepercayaan, maka tidak mengherankan mengapa Islam bisa diterima dan berkembang begitu cepatnya pasca Sunan Ampel Raden Rahmatullah, yang telah dianggap keluarga oleh Raja Brawijaya ke-5, karena memang ada darah Singosari dari  jalur keturunan ibundanya, karena ajaran agama Samawi tersebut sama dan identik dengan Tuhan dalam agama Kapitayan bahwa Tuhan tidak terlihat dan Mempunyai kekuasaan sangat besar, yang digambarkan dengan suwung atau kosong penuh kesunyatan, maka tidak mengherankan bahwa orang-orang penganut Kejawen selalu mencari suwung atau susuhing angin (rumah angin) agar bisa mengenal Tuhan Yang Esa , yang laku dijabarkan dengan penemuan Manunggaling Kawulo lan Gusti, dalam perspektif tasawuf Jawa oleh Syech Abdul Jalil atau Siti Jenar, dan Hingga Ronggo Warsito. Yang merupakan perpaduan antara agama Jawa Kuno berdasarkan ajaran tutur tinular dari leluhur secara turun temurun dengan ajaran sesuai kitab suci dalam agama Islam, walaupun sesungguhnya kejawen sendiri tidak hanya bagi pemeluk agama Islam saja tapi ada juga Kristen Kejawen, Budha dan Hindu Kejawen, hanya saja sudah terlanjur identik Hanya Islam Kejawen karena mayoritas dalam masyarakat Jawa saat ini adalah memeluk agama Islam.

Kembali kepada Tuhan dari Agama Jawa Kuno Kapitayan, adalah Syang Hyang Taya, yang orang Jawa mendefinisikan dalam satu kalimat “Tan Keno Kinoyo Ngopo” yang artinya tidak bisa digambarkan seperti apa yang bersifat Ghaib atau tidak terlihat tapi dirasakan setiap kehadirannya.

Hakekat dari pencarian urip atau hidup dalam agama Jawa, adalah menemukan Kayu Gung Susuhing Angin, yang merupakan pencarian jati diri, dimana plong, bolong, dan suwung sebagai wujud nyata pekerti keagamaan, untuk bisa memahami sejatinya hidup dan kehidupan, sejatinya kita dilahirkan dari mana asalnya (sang kan paraning dumadi) dan setelah lahir didunia harus mengapa, dan bertindak bagaimana sebagai bekal nanti di alam kekal, setelah kita tiada kita kemana? Itu adalah filosofi Jawa yang terkandung dalam huruf Honocoroko, yang merupakan lanjutan dan pendarmabaktian dari pada agama Jawa Kapitayan, yang memandang utusannya yaitu Ki Semar sebagai Kadewatan (dunia dewa) yang lebih memfokuskan pada laku kita, darma bakti sebagai mahluk hidup yang merupakan bagian dari alam semesta , Jagad Cilik dan Jagad Gede. Dan itu sudah ada ribuan tahun sebelum datangnya agama-agama besar ke Nusantara khususnya Jawa. Jadi salah jikalau hanya memandang nenek moyang kita hanya mempunyai kepercayaan Animisme Dinamisme, dan tidak berbudaya.

Maka tidak heran karena antara Tuhan Allah dalam Alquranul kharim punya makna yang sama dengan Tuhannya Agama Jawa Kuno Kapitayan, dengan demikian wajar apabila perkembangannya sangat pesat dan cepat di Nusantara ini khususnya Jawa.

Apabila dikaitkan dengan agama Kapitayan dengan Agama Budi seperti yang diramalkan dalam Ramalan Jaya Baya, akan datangnya Agama Budi bersenjatakan Trisula Weda, akan nagih janji sesuai janji perjanjian Sabdo Palon Noyogenggong dengan Syech Subakir ditanah Jawa, maka bisa dijelaskan disini, yang mempunyai makna, segala tindakan kita dalam ibadah yang bersifat Mu’ amallah , harus manunggal atau satu antara hati manusia, ucapan manusia dan tindakan manusia yang harus berbudi luhur sesuai ajaran ajaran luhur , yang digambarkan sebagai sebuah pusaka atau senjata Trisula Wedha. Yang bisa menyelamatkan manusia. Kadang pada jaman modern ini, manusia hanya menonjolkan Akidah dan Ritual ibadah seperti Sholat, puasa, zakat, haji,  akan tetapi tidak ditransformasikan akidah-akidah tersebut dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat (Mu’ amllah) itu yang kerap menjadikan kita sebagai manusia yang gagal paham dalam memahami sebuah ibadah secara utuh, dan yang lebih miris lagi terjadi fenomena, bahwa bangsa ini dulu bangsa penyembah berhala, yang apabila tidak datang agama-agama besar samawi maka bangsa ini tetap akan jadi bangsa penyembah animisme dinamisme, hal ini karena kekerdilan cara berpikir dan tidak tahu secara utuh sejarah masa lalu bangsa ini. Sebuah bangsa yang mempunyai peradaban yang sangat besar dimana dibelahan dunia lain masih primitif, bangsa di tanah Nusantara ini sudah berbudaya tinggi dan mempunyai peradapan yang sangat luar biasa agung dan besar.

———————

 

Penulis, Pemerhati Masalah Sosial, Budaya, Hukum dan Politik, Tinggal di Jakarta

 

 

 

Oleh Odemus Bei Witono, Direktur Perkumpulan Strada dan Pemerhati Pendidikan

 

 

Berapa waktu lalu saya mengunjungi beberapa lab komputer SD di daerah Jakarta dan sekitarnya. Ada perasaan gembira dan sekaligus khawatir. Karena kemajuan zaman berpotensi mempengaruhi cara pandang anak-anak muda belia. Kekhawatiran tersebut tentu saja dipicu oleh pertanyaan mendasar, apakah cara berpikir teknologis dapat diimbangi dengan kepekaan sosial dalam realitas keseharian?

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, pendidikan dasar dan menengah dihadapkan pada dilema konkret dalam menyeimbangkan pengajaran ilmu sosial dan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). STEM sering kali menjadi prioritas karena adanya relevansi kebutuhan di era digital dan dunia kerja masa depan.

Akan tetapi pengutamaan STEM secara berlebihan berisiko mengabaikan ilmu sosial yang berperan dalam membangun empati, nilai budaya, serta kemampuan berpikir kritis. Padahal pendidikan sejati tidak sekadar bertujuan menghasilkan tenaga kerja yang terampil secara teknis, tetapi juga individu yang memiliki pemahaman sosial dan kepekaan terhadap isu-isu kemasyarakatan.

Di Indonesia, diskursus mengenai integrasi STEM dan ilmu sosial nampak jelas semakin mengemuka, terutama dengan adanya wacana penerapan mata pelajaran kecerdasan buatan (AI) dan peng-kodean (coding) sejak tingkat sekolah dasar (SD) dan menengah.

Langkah ini merupakan respons terhadap tuntutan global yang semakin menekankan keterampilan berbasis teknologi. Kendati demikian, muncul kekhawatiran oleh banyak pihak bahwa upaya tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pendidikan, khususnya terhadap pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan siswa.

Salah seorang pakar pendidikan Indonesia, dalam suatu kesempatan, menegaskan bahwa keseimbangan antara penguasaan STEM dan ilmu sosial sangat krusial. Individu yang mampu mengintegrasikan kedua bidang tersebut dapat menjadi generasi emas yang bermartabat. Sebaliknya, tanpa pemahaman ilmu sosial memadai, generasi muda berisiko menjadi apatis terhadap isu-isu sosial yang berdampak luas pada masyarakat.

Porsi pendidikan STEM yang dominan tanpa didampingi pendidikan ilmu sosial berkualitas dapat melahirkan individu dengan keterampilan teknis tinggi tetapi minim sensitivitas sosial. Hal demikian berpotensi memunculkan inovasi teknologi yang kurang mempertimbangkan aspek etika dan keadilan sosial.

Selain itu, penerapan mata pelajaran seperti AI dan coding sejak SD perlu dirancang dengan cermat agar tidak menjadi beban tambahan bagi siswa. Pada usia dini, anak-anak masih dalam tahap eksplorasi dasar terhadap berbagai bidang ilmu, termasuk literasi dan numerasi. Jika materi kompleks seperti coding tidak diajarkan dengan pendekatan yang sesuai, dikhawatirkan efektivitas pembelajaran menurun dan minat belajar anak melemah.

Pendekatan inter-disipliner dapat menjadi solusi dalam menjembatani kesenjangan antara STEM dan ilmu sosial. Dengan metode ini, siswa tidak hanya belajar teknologi, tetapi juga memahami implikasi sosial di baliknya.

Misalnya, pengajaran coding dapat dikaitkan dengan simulasi perencanaan kota ramah lingkungan, atau AI dapat digunakan untuk menganalisis pola sosial dan ekonomi berkelanjutan. Integrasi semacam ini sejalan dengan prinsip Merdeka Belajar yang menekankan konektivitas lintas disiplin.

Peran guru menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan integrasi ini. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan komprehensif agar guru dapat menyampaikan materi secara interdisipliner dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum pun harus dirancang agar mencerminkan keseimbangan antara STEM dan ilmu sosial, dengan memberikan perhatian yang proporsional terhadap kedua bidang tersebut.

Untuk memastikan implementasi dapat berjalan sukses, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Pertama, kurikulum mencakup materi STEM yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan dikaitkan dengan nilai-nilai sosial. Misalnya, proyek kelompok yang mengajak murid memecahkan masalah sosial dengan pendekatan teknologi.

Kedua, guru perlu dilatih memahami pendekatan interdisipliner dalam pengajaran STEM dan ilmu sosial. Pelatihan ini sebaiknya disertai dengan panduan praktis dan dukungan teknologi. Ketiga, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh sekolah, termasuk di daerah terpencil, memiliki akses memadai terhadap perangkat teknologi guna menghindari kesenjangan dalam penerapan STEM.

Keempat, kebijakan pendidikan perlu dievaluasi secara berkala untuk mengukur dampaknya terhadap siswa. Umpan balik dari guru, siswa, dan orang tua dapat dijadikan dasar dalam menyempurnakan kebijakan.

Kelima, pendidikan STEM perlu dilengkapi dengan pendidikan nilai dan etika agar siswa memiliki kesadaran terhadap dampak sosial dari teknologi yang mereka pelajari. Diskusi kelas mengenai isu nyata seperti privasi data dan kesenjangan digital dapat menjadi sarana efektif dalam menanamkan kesadaran ini.

Pada akhirnya, dilema integrasi STEM dan ilmu sosial dalam pendidikan dasar perlu mendapat perhatian serius. Seperti yang diungkapkan oleh Iradat Wirid (2024), generasi emas hanya dapat terwujud jika terdapat keseimbangan antara penguasaan STEM dan ilmu sosial. Pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam merancang kebijakan yang memastikan integrasi kedua aspek ini berjalan seimbang.

Dengan pendekatan inter-disipliner, pelatihan guru yang tepat, serta pembaruan kurikulum yang berorientasi pada keseimbangan, Indonesia dapat melahirkan generasi yang tidak melulu unggul dalam bidang teknologi, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan sosial yang berdaya guna bagi bangsa dan dunia.

———————–

 

 

Oleh Agus Widjajanto

 

 

Nama Indonesia yang dulu disebut Hindia Belanda  selalu dihati setiap sanubari para wisatawan yang datang ke negeri kita, demikian juga para pejabat dan tentara Hindia Belanda yang dulu pernah berdomisili di negeri kita, namun jarang yang tahu bahwa siapa penemu pertama kali kata Indonesia, yang lalu digunakan Soekarna dan Mohammad Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan dengan nama Bangsa Indonesia.

Indonesia pertama kali dicetuskan oleh warga negara Inggris yakni “James Richardson Logan”  dan “George Samuel Windsor Earl ” pada tahun 1850. Saat itu George Samuel Windsor Earl mengusulkan nama “Malayunesia” sedangkan James Richardson Logan milih nama “Indunesia” yang kemudian  Logan mengganti Huruf u dalam kata Indunesia,diganti dengan huruf o menjadi Indonesia. Logan Berpendapat bahwa “Indonesia” lebih cocok untuk menjadi istilah geografis bukan etnografis dimana Logan membagi Indonesia menjadi 4 kawasan mulai dari Formosa hingga Taiwan. Setelah itu dalam dunia penelitian geografis dalam pemetaan dunia, seorang ilmuwan Jerman Adolf Bastian seorang  etnolog menulis setiap jurnalnya dengan kata “Indonesia” (Archipelago Eastern Asia, Jurnal of the Indian, Indonesien Order Die Inselin Des Malayschen Archypelago). Dalam buku sejarah Modern Indonesia, yang diterbitkan kalangan terbatas, Pramoedya Ananta Toer, juga menyebut nama Logan yang pertama menemukan sebutan kata Indonesia.

Nama Indonesia mulai digunakan oleh para nasionalis dan intelektual pribumi pada awal abad ke-20, dimana istilah Indonesia digunakan dalam berbagai organisasi dan publikasi tertulis saat pra kemerdekaan, termasuk pada saat 28 Nopember 1928 saat Soempah Pemuda dikumandangkan saat itu. Bahkan salah satu tokoh revolusi dan pendiri bangsa yakni GSSJ Ratulangi, menamakan perusahaan asuransi jiwa di bandung yang terletak di jalan Braga, yang pada papan tertulis saat Bung Karno ada acara perkumpulan pemuda di bandung saat itu berbunyi “Levensverzekering Maatschaappij Indonesia” yang ternyata sebuah perseroan asuransi jiwa yang didirikan GSSJ Ratulangi pada tahun 1918 sebelum Sumpah Pemuda dan sesudah berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908 .

Geografis dan garis katulistiwa dengan curah hujan setiap tahun dengan flora fauna yang paling lengkap didunia yang merupakan paru-paru nya dunia, sejak jaman dahulu kala saat bangsa Portugis, Vasco de Gama bahkan Ibnu Batutah seorang ilmuwan dunia  Islam paling terkemuka, pernah meneliti di daerah sumatera ujung bagian samudera pasifik, hingga kota Barus penghasil kapur barus, serta Muara Enim Sumatera Selatan yang sejak jaman prasejarah dan abad ke-7 berkuasanya kerajaan Sriwijaya disebut Swarna Dwipa atau pulau emas, karena memang hampir diseluruh Sumatera saat itu dan hingga saat ini sebenarnya merupakan sumber kandungan emas, dan pulau Jawa sendiri mengapa disebut Jawa Dwipaya karena sejak dulu sebagai pusat peradaban dunia dan pusat lumbung pangan Nusantara dengan beras dan bahan pokoknya untuk kehidupan orang-orang Nusantara yang kalau itu masih berupa hutan belantara yang ada pada pulau-pulau besar, baik Sumatera, Kalimantan, Sulawesi.

Bahkan seorang Ilmuwan pakar genetika dari Oxford Inggris  yang bernama Stepen Oppenheimer dalam teori penelitian nya menyatakan bahwa didaerah Hindia Belanda dulu hingga Malaysia, Singapure, Kamboja, Vietnam, Thailand, Philippines, hingga Taiwan pulau Formosa  merupakan sebuah daratan yang menyatu berupa Benua yang dinamakan Sunda Land (Benua Sunda) teori dari Stepent Oppenheimer ini dipublikasikan dalam buku nya yang berjudul Eden in the East: The Drowned Continent of Southeast Asia pada tahun 1998. Sementara kata dan istilah  Sunda Land pertama kali digunakan oleh peneliti Reinout Willem Van Bemmelen dalam buku Geografi Indonesia pada tahun 1949.

Teori Sunda Land menyatakan bahwa Sunda Land adalah daratan cikal bakal kepulauan Nusantara. Sunda Land tenggelam akibat banjir besar yang terjadi antara tahun 14.000 hingga 7000 Sebelum Masehi, setelah Benua Sunda Land tenggelam penghuninya menyebar keberbagai daerah dan menurunkan ras dan suku-suku baru di bumi. Teori ini dipandang sebagai Teori Kontraversi sebagai studi sejarah manusia  yang bertentangan dengan teori sebelumnya seperti Teory Out of Taiwan.

Dalam Teory Out of Taiwan, diyakini bahwa penyebaran masyarakat penutur rumpun bahasa Austronesia berpindah dari pantai timur Tiongkok bagian selatan melalui Taiwan yang berpindah dengan cara berimigrasi besar-besaran ke arah kepulauan Nusantara pada tahun 7000 Sebelum Masehi.

Berdasarkan Teory Out of Taiwan, asal usul nenek moyang bangsa Indonesia yang dulu disebut Nusantara, diyakini datang dari pulau Formosa Taiwan , teori yang didukung oleh Hari Truman Simanjuntak tersebut didasarkan pada ketidak samaan pola genetika antara kromosom manusia Indonesia dengan bangsa Tiongkok China daratan. Salah satu bukti arkeologi dan sejarah dalam Teory Out of Taiwan adalah kegemaran bercerita dan melukis didinding gua-gua , teori ini semakin diperkuat lewat riset genetika, bahwa dalam Teory Out of Taiwan ini diyakini bahwa nenek moyang bangsa kita berawal dari Yunan  Tiongkok bagian Selatan, yang berimigrasi melalui dua gelombang yakni gelombang pertama disebut gelombang Proto Melayu berimigrasi dari Yunan China Selatan pada sekitar tahun 3000- 1500 SM. Dan memiliki budaya neo Litikum serta perahu bercadik satu. Sedangkan yang kedua adalah gelombang yang disebut Deutro Melayu berimigrasi dari daerah Indochina bagian Utara sekitar tahun 1500 hingga 500 tahun SM, yang membawa kebudayaan dongson atau perkakas senjata besi. Selain Proto Melayu dan Deutro Melayu ada juga nenek moyang kita bangsa Indonesia dari Ras Melanesoid, Negrito, dan Weddid.

Dan Teory Out of Taiwan ada kelemahan dimana keberadaan penyebaran bangsa Austronesia di Indonesia melalui pendekatan genetika masih terlalu beragam dan belum ada titik temu. Dari beberapa ahli peneliti mengenai asal-usul nenek moyang Nusantara, setidaknya ada 4 teori yakni Teory Yunnan, Teory Out of Taiwan , Teory Nusantara, dan Teory Out of Afrika. Jikalau mengacu pada Teory Out of Afrika maka nenek moyang kita berimigrasi dimulai pada paruh waktu 72.000 tahun SM dimana sekelompok homo sapiens atau manusia modern melakukan perjalanan ke selatan dari benua Afrika ke semenanjung Arab menuju India. Keturunan gelombang pertama  Homo Sapiens yang pertama tiba ditempat yang sekarang disebut Indonesia dan mendiami pulau-pulau  yang berjumlah ribuan pulau ini pada sekitar 50.000 tahun SM, penulis Teory Out of Afrika adalah James Watson. Teory Out of Afrika dari James Watson ini diragukan setelah ditemukannya fosil homo Erectus yang berusia jauh lebih tua dari pada manusia modern dari Afrika yakni sekitar 1 juta tahun SM lebih tua dariTeory Out of Afrika sendiri.

Fosil yang ditemukan oleh Arkeologi modern di daerah Situs  Trinil Ngawi, Jawa Timur, adalah manusia purba Homo Erectus atau Pithecantropust Erectus yang ditemukan oleh peneliti Eguene Dubois seorang peneliti manusia purba asal Belanda. Fosil-fosil yang ditemukan di Trinil berupa kerangka  menyerupai manusia berbuntut  kera, dimana Dubois berargumen bahwa fosil situs Trinil Pithecantropust Erectus merupakan mising link atau mata rantai yang hilang antara perkembangan kera dan manusia. Dan lalu diteliti oleh ilmuwan genetika Charles Darwin yang lalu menulis teori evolusi manusia yang disebut teori Charles Darwin.

Apabila dikaitkan dengan kepercayaan leluhur bangsa ini dalam agama Kapitayan yang akan bermuara pada Sunda Wiwitan, yang mana dipercaya sebagai agama asli bangsa ini ribuan  sebelum masehi, yang dibawa Begawan Ismoyo atau Ki  Semar yang dianggap nabinya para leluhur asli bangsa ini yang diyakini merupakan seorang bengawan yang masih hidup dan bersemayam secara astral dari jaman imperium kerajaan bangsa Le Moria, yang hidup sebelum bangsa Atlantis, maka teori Charles Darwin tentang Teori Evolusinya sudah terbantahkan secara keilmuan baik dari sisi genetika dan Arkeologi maupun dari sisi Sosiologi.

Disinllah yang menjadi  tantangan baru bagi peneliti generasi milenium, untuk bisa menguak sejarah asal-muasal kejadian baik secara teori terjadinya alam semesta sendiri maupun menyangkut keberadaan manusia pertama dan nenek moyang dari bangsa ini, yang menurut penulis merupakan siklus peradaban dan kehidupan pada setiap masa milenial dan suatu bangsa, bahwa dimuka bumi ini selalu silih berganti peradaban dan telah terjadi kiamat besar maupun kecil pada setiap bangsa berdasarkan hitungan waktu, cokro manggilingan, berdasarkan penemuan arkeologi yang telah hidup jutaan tahun sebelum generasi kita sesungguhnya ada peradaban dan kehidupan yang silih berganti.

Bahwa pada setiap jaman akan selalu berkembang dan berputar sesuai alamiah, dengan gerakan semesta, dimana teori-teori baru akan selalu ditemukan, yang akan membantah atau melengkapi dan memperbaiki teori-teori sebelumnya yang merupakan bagian dari sunatullah ( hukum alam kodrat dan ikrodhat) bahwa hukum-hukum keharmonisan alam semesta akan selalu bergerak dan berputar searah jarum jam. Dimana misteri kosmos hingga saat ini belum terpecahkan, dimana kekuasaan Tuhan adalah semesta itu sendiri, wajah Tuhan ya seluruh alam semesta itu sendiri dengan segala perbedaan mahluk tapi  dituntut agar terjadi  keharmonisan keseimbangan alam itu sendiri, sebagai hukum.

Yang pasti Nenek moyang kita yang mendiami ribuan pulau-pulau di Nusantara ini hingga tertulis dalam manuskrip pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar yang menguasai  Asia Tenggara hingga masuknya bangsa Portugis, Belanda hingga Inggris yang awalnya adalah berdagang mencari rempah-rempah, yang dulu dikenal dengan nama Hindia  Belanda dan  sekarang bernama Indonesia, sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik (Vide pasal 1 ayat 1 UUD 1945) adalah manusia-manusia yang beradab dan menjunjung tinggi demokrasi, sesuai diamanatkan pada pembukaan Preambule dari Kontitusi kita, bahwa sejatinya musyawarah untuk mencapai mufakat, berdiri sama tinggi, duduk Sama rendah adalah manifestasi dari demokrasi itu sendiri ala Indonesia, yang digali berdasarkan local wisdom berdasarkan budaya asli bangsa sendiri. 

Jagalah ke-Indonesiaan dari budaya asing dari demokrasi asing dari sistem ekonomi asing, cintailah negeri jangan bertanya apa yang bisa diberikan oleh negaram kepadamu, tapi betanyalah pada setiap diri  kalian apa yang bisa dirimu persembahkan kepada bangsa dan negaramu.  Walau sekecil apapun yang bermanfaat bagi sesama bagi keluarga dan lingkunganmu .

…………………………………

 

Penulis, Pemerhati Masalah-masalah Sosial Budaya, Hukum Politik dan Sejarah

 

 

Oleh B. Herry Priyono

 

 

MUSIM gempita membandingkan dua calon presiden dan wakil presiden hampir usai. Negeri ini akan segera memasuki pucuk waktu. Kita hendak berdiri beberapa menit di bilik pemungutan suara untuk menerobos momen genting yang akan memberi nama hari esok Indonesia.

Apa yang berubah sesudah kedua kubu menjajakan rumusan visi dan misi, program, serta mematut-matut diri dalam debat di televisi? Tidak banyak, kecuali emosi politik yang terbelah ke dalam pertarungan abadi antara ”memilih dari keputusasaan” dan ”memilih bagi harapan”. Setelah berbagai timbangan nalar dikerahkan, yang tersisa adalah tindakan memilih yang digerakkan dua daya itu. Mungkin kita bahkan tidak menyadarinya.

Namun, dengan itu dua kubu juga kian membatu. Masih tersisa beberapa hari bagi kita untuk menimbang pilihan dengan akal sehat. Barangkali tiga pokok berikut dapat dipakai untuk menambah aneka kriteria yang telah banyak diajukan.

 

Nafsu berkuasa

Kekuasaan dan kepemimpinan terkait integral secara paradoksal. Tidak setiap nafsu kekuasaan menghasilkan kepemimpinan, tetapi setiap kepemimpinan mensyaratkan kekuasaan. Seberapa hasrat kekuasaan yang dibutuhkan untuk kepemimpinan sejati? Di sinilah tersembunyi paradoks penting. Paradoks adalah kondisi atau pernyataan yang terdengar bertentangan atau tak masuk akal, tetapi sesungguhnya menyimpan kebenaran lebih utuh.

Orang yang sangat haus kekuasaan tidak pernah menjadi pemimpin baik. Sebaliknya, orang yang ditandai keengganan dan kesangsian yang sehat terhadap kekuasaan biasanya jauh lebih sanggup menjadi pemimpin baik. Sebabnya sederhana. Hanya sosok yang dapat merelatifkan atau membuat jarak dari kekuasaan yang sanggup menghidupi tugas agung bahwa kursi kekuasaan tidak identik dengan dirinya, tetapi sarana perwujudan mandat.

Ambillah analogi sederhana. Orang yang sedemikian haus uang tak lagi melihatnya sebagai sarana. Siang dan malam ia kesurupan memeluk uangnya dengan cara apa saja. Begitu pula orang yang punya nafsu menggelegak pada takhta. Ia lebih bernafsu menjadi penguasa, bukan pemimpin. Dari proses ini pula kediktatoran dan tirani dilahirkan. Namun, bagaimana benih tirani itu berkembang biak?

Pada mulanya adalah harapan. Dan, harapan itu amat cemerlang, sama seperti euforia Reformasi 1998. Setelah pergantian tiga rezim yang singkat, kita menaruh harapan pada rezim yang terpilih tahun 2004. Kita mengira dalam periode pertama rezim itu akan memimpin kita menata porak poranda Indonesia, lalu mengakhiri periode kedua yang mulai tahun 2009 dengan beberapa tonggak pemberadaban. Sampai di mana harapan itu?

Satu-dua tonggak bisa disebut dan kegemaran akan citra juga berkibar sebagai idiom baru politik. Namun, bukan rahasia lagi rezim ini gagal menjaga jantung kultural Indonesia, yaitu kebinekaan. Terutama lantaran impotensinya mencegah kelompok-kelompok tribal berkeliaran makin ganas dan meremuk siapa saja yang tidak sejalan dengan tafsir agama mereka. Bahkan, polisi yang punya mandat konstitusional monopoli kekerasan lebih sibuk dengan slogan ketimbang kelugasan.

Dalam arti itulah sakit jiwa kolektif diperanakkan lewat cara rezim ini memerintah. Maka, para korban semakin mencari-cari sosok pelindung, sedangkan kaum tribal agama mencari sosok pemaksa. Orang yang bernafsu kekuasaan meledak-ledak untuk menjadi presiden Indonesia beroperasi melalui patologi kolektif ini. Dalam keterjalinan berbagai arus inilah arti ’tegas’ lalu tidak dibedakan dengan ’tangan besi’ dan ’bengis’.

Maka, silakan cermati kedua capres dan cawapres. Mana sosok yang ditandai nafsu menggelegak akan kekuasan? Saya berani bertaruh, sosok dengan nafsu kekuasaan yang meledak-ledak tidak akan menjadi pemimpin baik bagi Indonesia. Seandainya maju jadi calon presiden, sosok seperti ini akan mengerahkan puluhan triliun rupiah untuk membeli suara, memakai preman dan operasi-hitam untuk mengancam pemilih, memalsu surat dan kotak suara, serta menggunakan kekerasan dan cara apa saja bagi pemenangan.

Ringkasnya, sosok ini membuat dirinya sama-dan-sebangun dengan kekuasaan. Dan, caranya berkuasa digerakkan terutama oleh busungan rasa megalomania.

 

Perkara kecil

Masalah dengan sosok megalomania bukan hanya karena bermulut besar, tetapi karena orang seperti itu tidak sanggup setia pada urusan kecil dan tugas kepemimpinan yang menuntut kesetiaan mengemban tugas dalam rutinitas; tanpa panggung dan media, tanpa publisitas dan tepuk tangan. Apa yang dilakukan dan semua orang lain hanyalah alat: ia memakai rakyat untuk kekuasaan, bukan memakai kekuasaan untuk rakyat.

Itulah mengapa orang seperti ini bisa saja menjadi penguasa, tetapi bukan pemimpin. Padahal, memilih presiden Indonesia bukan memilih penguasa atau selebritas, tetapi seorang pemimpin. Tentu saja pemimpin perlu berpikir besar, tetapi bukan sebagai megalomania. Di sinilah tersembunyi paradoks lain. Seorang pemimpin besar hanya dapat kita temukan dengan mengenali bukti kesetiaannya pada perkara dan tugas lebih kecil yang pernah diemban.

Sebabnya juga sederhana: hanya dia yang telah teruji dan terbukti setia pada perkara kecil yang akan sanggup setia dalam perkara besar. Hanya orang yang teruji dan terbukti setia pada tugas lebih kecil dalam lingkup lebih kecil yang akan sanggup setia pada tugas yang berskala lebih besar. Apakah itu niscaya? Tak ada yang niscaya dalam dunia manusia, kecuali kematian.

Namun, bolehlah kita pakai kewarasan sederhana. Apakah Anda akan mempercayakan kepemimpinan Indonesia pada sosok yang terbukti tidak setia dalam tugas pada lingkup lebih kecil? Ataukah kepada sosok yang telah terbukti setia pada tugas pemerintahan dalam skala lebih kecil? Segala dalil probabilitas menunjuk pada kewarasan pilihan kedua. Dengan segala hormat, sikap keras kepala memercayakan tongkat kepemimpinan Indonesia pada sosok yang terbukti tidak setia dalam tugas kepemimpinan lingkup lebih kecil adalah pilihan membabi buta.

Lingkup lebih kecil itu bisa saja kepemimpinan suatu kotamadya atau provinsi. Itu sudah cukup sebagai lingkup ujian sejauh mana calon presiden terbukti setia dalam tugas dan perkara kecil. Boleh saja orang berteriak menggelegar bahwa ia akan melakukan ini dan itu yang serba kolosal untuk Indonesia. Namun, itu kata-kata dan slogan yang mudah dipesan dan cepat dilatihkan. Jarak antara slogan dan kepemimpinan sejati terletak jurang teramat dalam yang tidak terjembatani apa pun, kecuali oleh bukti kesetiaan dalam perkara dan tugas kepemimpinan pada skala lebih kecil yang pernah diemban.

Sekali lagi, ia yang setia dalam perkara kecil juga akan sanggup setia dalam perkara besar; orang yang telah setia dalam kepemimpinan pemerintahan suatu kota juga akan setia dalam kepemimpinan sebuah negara. Sebaliknya, ia yang tidak setia dalam perkara kecil juga tidak akan sanggup setia dalam perkara sebesar negara.

Ringkasnya, sosok yang terbukti tidak setia dalam perkara dan tugas berskala lebih kecil bukanlah orang yang layak dipilih memimpin Indonesia.

 

Habitus kepemimpinan

Pokok di atas sentral bagi kewarasan pilihan. Mengapa orang yang terbukti setia dalam hal kecil jauh lebih sanggup setia dalam perkara besar? Di sinilah tersimpan pokok kunci lain yang dalam dunia pemikiran dipelajari melalui bidang ”teori tindakan”.

Intinya, orang boleh membual tentang kehebatan kalkulasi nalar. Namun, penelitian demi penelitian kian membuktikan bahwa dalam sebagian besar tindakan, manusia lebih digerakkan oleh kebiasaan. Jika memakai kata yang agak keren, istilah habitus paling dekat mengungkapkan maksudnya.

Habitus perilaku manusia tidak mudah berubah, apalagi pada orang yang semakin menua. Tentu, kepemimpinan membutuhkan daya penalaran dan kalkulasi tinggi. Namun, jauh lebih menentukan adalah ciri habitusnya dalam memimpin, juga apabila bukti habitus kepemimpinan itu terjadi pada skala pemerintahan lebih kecil.

Maka, kita dapat lugas menimbang: sosok mana yang telah terbukti punya habitus kepemimpinan baik? Habitus kepemimpinan baik adalah kebiasaan perilaku memimpin yang secara instingtif tertuju pada kemaslahatan orang biasa dan kebaikan-bersama, ciri tegas dialogis, cemburu merawat kebinekaan, merawat lingkungan hidup, tidak korup, tidak meremuk hak asasi, tidak militeristik dan memakai kekerasan sebagai solusi instan, dan sebagainya. Sebaliknya adalah habitus memerintah yang buruk.

Bukankah itu nirvana? Ya, tetapi itulah cita-cita Indonesia. Itulah kisah harapan kita, yang jerih payahnya hanya sanggup dirawat oleh pemimpin yang telah terbukti setia dalam tugas lebih sederhana, bukan sosok penuh megalomania. Jerih payah menghidupi kisah harapan itu tidak mungkin mekar kembali tanpa ciri-cirinya juga kita tanam dan lekatkan erat-erat pada ciri habitus sosok calon pemimpin.

Sebagaimana kita tidak akan mempercayakan benih yang bagus pada tanah yang gersang, begitu pula amat fatal jika kita memercayakan cita-cita luhur Indonesia kepada orang yang justru berkebalikan dengan keluhuran habitus kepemimpinan. Cara menanam jalan harapan itu adalah memilih sosok yang telah lebih terbukti punya keluhuran habitus kepemimpinan. Seperti telah disebut, cukuplah habitus kepemimpinan pemerintahan itu terbukti pada lingkup dan skala lebih kecil.

Maka, kita berdiri di pucuk waktu ketika pilihan kita akan memberi nama hari esok Indonesia. Setelah digulung riuh rendah kampanye, mungkin kita semakin gundah. Pilihan waras bagi jalan harapan dapat didasarkan pada tiga kriteria sederhana, yang hemat saya tidak lekang digerus kebingungan.

Pertama, sosok yang bernafsu kekuasaan meledak-ledak tidak akan punya keluhuran memimpin Indonesia. Kedua, hanya sosok yang telah teruji dan terbukti setia memimpin pemerintahan pada skala lebih kecil juga akan setia memimpin suatu negara. Ketiga, hanya sosok yang telah teruji dan terbukti punya habitus luhur kepemimpinan atas lingkup lebih kecil juga sanggup mengemban mandat kepresidenan dengan habitus kepemimpinan luhur yang sama.

Itulah dasar memilih bagi jalan harapan. Dalam dunia manusia, masa depan bukan hasil ramalan, melainkan kemungkinan untuk dibentuk. Itulah mengapa di pucuk waktu nanti kita mesti membentuk hari esok Indonesia bukan dengan memilih mesin ketakutan masa lalu, melainkan dengan memilih harapan baru. ●

 

——————————————

 

*B Herry Priyono, SJ,  Dosen pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.

*Sumber Tulisan: Harian Kompas,  01 Juli 2014

 

 

Oleh  Agus Widjajanto

 

 

Astina merupakan sebuah Negara yang makmur, subur dengan beragam budaya, bahasa dan adat istiadat yang memukau seluruh jagad Dewata. Sebelum lahirnya Pandawa Lima, halaman belakang Astina (Tritis Mburi Paseban), padang yang luas disebut sebagai Padang Kurusetra, tempat terjadinya pertempuran paling menentukan dalam perang Bharatayudha. Pemicu perang dunia yang menentukan hidup dan matinya Negara Kurawa, beserta negara-negara Harjana serta Singaparna.

Padang Kurusetra yang ditulis dalam kisah pewayangan sebagai perang terbesar dalam dunia dongeng, digambarkan sebagai lautan lepas, yang kandungan mineral gas bumi dan minyak bumi hingga jutaan metrik ton, yang bisa menghidupi energi kerajaan Kurawa. Diklaim sebagai wilayah tradisional tempat mengais rejeki sejak leluhur-leluhur Kurawa ribuan tahun yang lalu.

Kurawa adalah sebuah bangsa yang masyarakatnya menyebar di seluruh jagad raya, menguasai berbagai lini, baik keuangan, perbankan, tehnologi informasi, pertambangan, hingga dunia medis, yang meraup milyaran dolar, sebagai mana mata uang jaman sekarang.

Prabu Krisna selaku Raja di Raja, dimana kekuasaan suara rakyat adalah suara gusti  di kerajaan Astina yang kaya raya. Selalu berpikir, apa yang akan terjadi, melihat situasi Padang Kurusetra sebagai tempat perburuan mineral dan menjadi perebutan antar negara baik Kurawa maupun Amarta dan koalisi  kerajaannya Singaparna.

Prabu Krisna berharap berdoa kepada Syang Yang Widi, agar segera dilahirkan Pandawa Lima, sebagai para punggawa kesatria negara yang gagah berani, sakti mandra guna bila waktunya tiba untuk bisa berperang. Perang yang  dipicu oleh perebutan wilayah laut yang disebut Lautan Padang Kurusetra, yang dijaman alam terang dikenal dengan Laut China Selatan (LCS).

Selalu timbul masalah saling klaim tumpang tindih antar peta garis putus-putus yang dikenal dengan Nine Dast Line, antara kerajaan Philipania  dan Vietnamaja serta tentu akan menyeret Amarta beserta sekutunya di selatan jauh yang bernama kerajaan Austamania.

Astina sendiri memang wilayah Padang Kurusetra, halaman belakangnya mau tidak mau suka tidak suka akan terseret dalam pusaran konflik peperangan paling berdarah yang melibatkan negara-negara besar, bukan hanya Kurawa dan Amarta  serta Austanamia. Akan tetapi juga menyeret kerajaan di wilayah pulau kecil, terhimpit wilayah yang bernama Singaparna sebagai pusat keuangan wilayah dekat dengan perbatasan Astina.

Astina sendiri dalam beberapa dekade telah terjadi pergantian kepemimpinan dimana pendiri Astina, Raja Soekarnapurnayudha, telah memproklamirkan diri sebagai Pembuka Gerbang Astina,  mengantarkan kemerdekaan Astina pura. Oleh para pujangga, dibagi menjadi 7 generasi Raja-raja, Astina dengan berbagai sebutan yakni:

1. Satriyo Kinunjoro Marwo Kuncoro
2. Satriyo Mukti Wibowo Kesandung Kasempar
3. Satriyo Jinumout Sumelo Atur
4. Satriyo Lelono Topo Ngrame
5. Satriyo Piningit Hamong Tuwuh
6. Satriyo Boyong Pembukaning Gapuro
7. Satriyo Atriyo Pinandito Sisihaning Wahyu.

Sebagai Perdana menteri terpilih di Astina, Syang Yang Widi Prabu Brabowaseso  mewakili Prabu Krisna sebagai Manifestasi Suara Rakyat,   merasa masgul dengan kondisi saat ini. Beliau sebagai Raja pada urutan ke-6 dalam penggolongan ramalan Jayabaya  yakni,  Satriyo Boyong Pembukaning Gapuro, menghantarkan Raden Prabowaseso ke singgasana Astina.

Apakah mampu untuk membuka gerbang Gapuro  kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Astina ?  Ditandai terjadinya segala macam masalah dan bencana yang silih berganti, ditengah maraknya korupsi, tindak kejahatan, ketidakadilan, ekonomi jagad raya yang sulit.

Padahal Astina Raya merupakan sebuah kerajaan yang netral, tidak membentuk sebuah koalisi militer seperti AUKUS, untuk menunggu datang nya Satriyo Pinandito Sisihaning Wahyu menjelang perang Bharatayudha dipadang Kurusetra .

Apakah peperangan akan pecah sebelum lahirnya Parikesit atau Satriyo Pinandito Sisihaning Wahyu? Hal ini harus dipersiapkan sejak dini, bahwa bisa saja Kurawa dengan ambisi besarnya ingin menjadi penguasa jagad raya, akan meletupkan perang dengan menyerang terlebih dahulu kerajaan atau negara yang punya kepentingan jalur yang melewati Padang Kurusetra, sebagai jalur bebas international yang jadi jalur urat nadi perdagangan international. Bukan tidak mungkin karena wilayah Padang Kurusetra terletak persis dihalaman belakang Astina Raya maka pasti akan terimbas atas peperangan besar tersebut yang berakibat yang kalah jadi arang yang menang jadi abu.

Pangeran Prabowaseso selaku pemegang komando atas restu Prabu Kresna harus  berpikir keras bagaimana mempersiapkan diri, baik menyangkut kekuatan udara yang nanti dikomandani oleh Gatot Katja, angkatan laut yang akan dikomandani oleh Bima dengan senjata Gada Rujakpala, maupun angkatan darat yang dikomandani oleh Arjuna.

Saat ini para Pandawa Lima belum lahir dan masih dalam kandungan dari hasil perkawinan Pandu Dewanata dengan Dewi Kunti dan Dewi Madrim, maka Prabu Krisna berharap kepada Syang Yang Gusti. Agar segera dilahirkan untuk memperkuat angkatan perang Astina dalam menjaga teritori negara sebagai negara besar dan berdaulat.

Memang berat tugas Pangeran Prabowaseso selaku wakil dari Bhatara Krisna, harus membereskan masalah dalam negeri Astina sendiri. Banyak sekali pegawai keraton korupsi yang sudah jadi budaya, Aparat Penegak Hukum jalan sendiri-sendiri menggunakan kekuasaannya yang terang-terangan menabrak aturan hukum yang ada. Hukum sudah tidak jadi panglima tapi hukum jadi komoditas bisnis dan kepentingan politik praktis.

Resi Begawan Sekutrem telah menasehati agar Perdana menteri Prabowaseso meniru keputusan Negara Hongkohong pulau dekat  daratan Kurawa, yang berani mengganti seluruh APH yang dianggap korup dengan merekrut anak-anak muda dengan pendidikan gratis dan seleksi transparan tanpa biaya. Menciptakan APH yang bersih demi kestabilan Astina, untuk menghadapi perang Bharatayudha, agar terjadi keseimbangan dalam negeri, kuat secara jasmani dan rohani mental spiritual tanpa ada pengkhianatan dari dalam.

Dilakukan obsi mengganti sistem hukum yang ada dari sistim lama kepada sistim baru, berupa sistim juri dimana hakim hanya sebagai penengah seperti halnya dalam sistem hukum Negara Amarkhan. Dimana juri diambil dan  dipilih secara acak di masyarakat dengan latar belakang berbeda yang tujuannya adalah mencapai rasa keadilan masyarakat, begitulah saran Resi Begawan Sekutrem.

Dalam perang Bharatayudha, musuh paling berat yang dihadapi Pandawa adalah pangeran Jayadarna Lembu Peteng, anak dari Begawan Supeni yang sakti mandraguna. Walau dipenggal kepalanya, Jayadarna Lembu Peteng masih hidup, karena doa dari Resi begawan Supeni yang berdoa Jayadarna hidup. Prabu Krisna dalam perang Bharatayudha harus mengurus Petruk dan Gareng untuk mengganggu doa resi Begawan Supeni menjadi Jayadarna mati, bukan hidup, barulah gerakan perang Supit udang pasukan Jayadarna bisa ditumpas.

Bahkan Jayadarna telah membikin manufer Astina gelap untuk meruntuhkan kewibawaan Pangeran Prabowaseso dalam pemerintahan. Dalam Dunia  alam terang, tiada yang selalu mulus pasti ada hambatan, ada batu  sandungan, anggap saja batu  kerikil sebagai batu sandungan dalam mencapai tujuan dalam perjalanan  untuk kemenangan Astina Raya kedepan.

Prabu Krisna, Raja Astina Raya, bersenjatakan Trisula Wedha, yakni tombak bermata tiga yang mempunyai kekuatan sangat dahsyat sebagai lambang supremasi laut udara dan darat yang dikenal dengan Trimatra. Sangat dihormati, tidak hanya negara Kurawa, akan tetapi juga Amarta, Austanasia, serta Singaparna.

Namun dalam politik kepentingan, adalah selalu dominan untuk menjadi kawan maupun lawan. Akan tetapi setidaknya Prabu Krisna bisa memanfaatkan kekuatan dan kesaktiannya untuk menjaga teritorial negara Astina Raya beserta kemakmuran rakyat nya dalam menghadapi segala kemungkinan terburuk dalam perubahan Geo Strategis dan Geo Politis kawasan maupun Jagad Raya.

Prabu Krisna yakin sesuai petunjuk alam kelangitan bahwa Astina Raya akan mengalami kemenangan dan kejayaan yang dapat membawa rakyatnya menuju kemerdekaan, yakni yang makmur dan  berkeadilan serta yang adil dan berkemakmuran dengan alamnya yang gemah Ripah loh jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjan, Jayalah negeriku Jalas Veva Jaya Mahe.

Semoga  seperti kisah pewayangan, bahwa kadang hidup adalah sebuah mimpi dan yang kerap  jadi kenyataan adalah imajinasi dari impian itu sendiri, I Hope***

———————–

 

Penulis adalah Pemerhati Sosial Budaya dan Sejarah Bangsa

 

 

 

 

Oleh Oscar Motuloh 

 

 

Aktivitas di dermaga Sydney kala itu berlangsung seperti biasa. Tapi juru kamera Marion Michelle mulai membangun kisah yang dirunut oleh salah satu perintis film dokumenter berkebangsaan Belanda, Joris Ivens. Dalam rekaan realita dicampur dengan rekonstruksi adegan di keriuhan pelabuhan, fokus diarahkan pada sejumlah pekerja saat melakukan aksi mereka. Ada yang berkebangsaan Australia, Jim Healey, dia ternyata adalah kepala serikat buruh pelabuhan. Bersama seorang pelaut berbadan tegap, berkulit gelap, Jim berlari membawa pengeras suara meloncat ke geladak kapal patroli kecil. Mereka bergerak di antara kapal-kapal yang tengah berlabuh membongkar-muat barang. Mereka menyerbu agar para buruh kapal dan pelabuhan melakukan mogok kerja. Tak melayani kebutuhan kapal perang dan kapal niaga Belanda yang berniat menyelundupkan senjata ke perairan Indonesia demi menggapai syahwat kolonialnya kembali. Merebut bekas tanah jajahan yang beberapa bulan lalu, 17 Agustus 1945, telah menyatakan kemerdekaannya.

Seruan perihal pentingnya kemerdekaan bagi sebentuk bangsa spontan beroleh dukungan nyata oleh mayoritas buruh dari macam-macam ras di areal pelabuhan. Drama penggalangan dukungan dengan usaha pemogokan beroleh rahmatnya. Dengan durasi 22 menit, melalui tajuk yang dipilih Ivens, film documenter Indonesia Calling berhasil memenangkan hati pemirsa perihal betapa kuatnya semangat solidaritas buruh berbagai bangsa yang bekerja di pelabuhan untuk melakukan pemogokan demi mendukung keberadaan janin merdeka yang bernama Republik Indonesia. Di antara keriuhan, membahana teriakan, “freedom.. freedom for Indonesia“ yang lantang bertalu-talu. Membunuh mesin-mesin kapal yang tak lagi berisik menggelegar.

Healey tersenyum menatap rekannya, pelaut berbadan gelap yang tampak terharu menyaksikan begitu besar dukungan bagi kemerdekaan bangsanya, Indonesia. Dalam semangat eforia kemerdekaan bangsa-bangsa Asia, Ivens meletakkan hati dan prinsip anti kolonialismenya bersama solidaritas para buruh di sana. Di penghujung film dokumenter yang mulai beredar secara global pada tahun 1946 itu, lagu Indonesia Raya berkumandang dengan anggun, penuh martabat. Editing dalam format hitam-putih yang canggih pada masanya, menimbulkan imajinasi yang melivuk bersama sang saka merah putih dan barisan anak-anak muda yang menghormat pada simbol kebebasan yang berkibar di angkasa. Membiarkan berkas mentari menyelinap di antara koreografi bendera yang seolah menyibak cakrawala dan dunia yang merdeka nan damai. Kreditasi produksi kemudian berlalu dari layar.

Saat penerangan ruang dinyalakan, masih tampak sejumlah fotografer muda tertegun dengan mata berkaca. Ada rasa bangga terlihat di antara tepuk tangan panjang membahana di ruang kecil tempat film itu diputar, di Galeri Foto Jurnalistik Antara, pada suatu September 2008. Indonesia Calling ditayangkan kembali mengiringi pameran foto karya Mendur Bersaudara dan seorang fotografer Belanda bernama Cas Oorthuys dalam tajuk “Identitas Untuk Kebangkitan”. Kegiatan yang digelar untuk mengenang 100 tahun Kebangkitan Nasional  pada peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke 63.

Akibat dukungan Ivens yang tertuang dalam Indonesia Calling, pemerintah Belanda mencekalnya untuk kembali ke tanah airnya dan membiarkan dia  menjadi eksil dan tinggal di sejumlah persinggahan di Eropa Timur. Meskipun kemudian haknya dipulihkan pada tahun 1988 karena berjibun penghargaan yang diterimanya sebagai pembuat film dokumenter yang prestisius, namun Ivens memilih Paris sebagai tempatnya menutup mata, dalam usia 91. Fotografer Cas Oorthuys juga mengalami hal serupa, namun tak separah Ivens. Dalam dua tahun keberadaannya di Indonesia, Januari – Maret 1947, ketika pemerintahan Republik Indonesia terasing di Yogyakarta, Oorthuys mengabadikan keseharian rakyat negeri baru tersebut. Dia menjelajah pulau Jawa dan Kalimantan, membawa pulang kenang-kenangan himpunan foto yang memperlihatkan dukungan visual dan hatinya atas optimisme yang terlihat dari keseharian rakyat dan buruh Indonesia yang begitu yakin atas kemerdekaan yang diraih dengan darah dan airmata.

Oorthuys tercatat sebagai fotografer Belanda pertama yang menyuarakan dukungannya atas kemederkaan Indonesia melalui imaji-imaji yang diciptakannya. Di Belanda, pendiriannya atas Republik Indonesia mendapat kecaman dan hujatan luar biasa dari pemerintah dan sebagian bangsanya. Buku foto dengan tulisan yang dibuat oleh pakar pendidikan Albert de la Court diberi judul “Een Staat in Wording” (A State in the Making), akhirnya terbit pada bulan Juli 1947. Dalam pengantar buku de la Court menulis, “Foto-foto yang dikumpulkan disini, memperlihatkan berbagai aspek dari kenyataan di Indonesia selama pekan-pekan terakhir sebelum penandatanganan persetujuan Linggarjati. Foto-foto ini memberi gambaran mengenai apa yang tumbuh dan yang mati di sana: mengenai hal-hal baru yang datang, dari hal-hal yang lama yang menghilang setelah banyak perjuangan dan penderitaan… Dari berbagai gambar ini akhirnya akan timbul kesan: di sini ada sebuah negara yang sedang menjadi. Sebab begitulah kenyataannya…”

Fotografi dan realita selalu menimbulkan risiko profesi. Karena prinsip dan idealisme yang menetapkan cap prestise pada pencapaian seorang fotografer. Dalam arena dokumenter dan jurnalistik visual, para profesionalnya tak bisa eksis dan diapresiasi hanya karena garis tangan. Mereka menempuh penugasan ataupun insiatif pribadi dengan gunungan risiko. Oorthuys dan Ivens menempuh itu dengan bahagia. Mereka menerobos kendala opini dengan perkasa. Merekam optimisme yang disimbolkan pada gestur dan karakter garis-garis pada wajah para buruh dan rakyat jelata lainnya. Mengamati imaji Oorthuys pada fotografi dan Ivens atas sinematografi, mendudukkan kita pada kekuatan visual yang akan selalu mengutarakan opininya dengan elegan.

Mereka seperti menghadirkan kolobarasi fotografer eksentrik Eadweard Muybridge yang memotret secara simultan gerakan puncak manusia dan hewan dengan dua lusinan kamera sekaligus, yang dilakukannya pada tahun 1870-an. Muybridge kemudian dikenal sebagai fotografer yang dianggap sebagai perintis perfilman, alias bapak gambar bergerak. Terinspirasi dari metode eksperimentalnya, maka Lumiere bersaudara berhasil menemukan kamera film dan menayangkannya pada 1895 dan setahun kemudian Thomas Alva Edison sukses mengembangkan penayangan film ke layar perak di hadapan penonton yang membeli tiket masuk dan menyaksikan sejarah dengan sangat antusias. Maka cinematografi dan sebaliknya menjadi perpanjangan maksud dari medium visual yang memang saling membutuhkan dan melengkapi.

Dari semangat itulah, peringatan Hari Buruh (May Day) kali ini ditafsir dalam realita hasil reportase sejumlah fotografer yang merekam aktivitas sebagian besar buruh perempuan dalam menyuarakan aspirasi mereka. Kemerdekaan Indonesia, kehadiran karya Oorthuys dan Ivens adalah referensi fotografi yang selalu relevan dalam prinsip-prinsip gerakan buruh di seluruh pelosok tanah air. Dari semangat itulah para fotografer muda berikut meletakkan pengamatannya. Diana Putri Tarigan, Adhi Wicaksono, Atet Dwi Pramadia, Grandyos Zafna, Fanny Octavianus, Fahrul Jayadiputra, Ismar Patrizki, Irsan Mulyadi, Joko Sulistyo, M. Agung Rajasa, M. Risyal Hidayat, Nyoman Budhiana, R. Rekotomo, Seno Soegondo, Yudhi Mahatma, Yusran Uccang dan Zabur Karuru. Mereka menyibakkan pada kita kondisi keberadaan para buruh masa kini yang detil interiornya coba ditampilkan secara detil oleh fotografer Diana Putri Tarigan.

Melengkapi keberadaan pameran foto buruh bertajuk “cerita dari balik layar: BERANDA PARA BURUH”, maka di ruang Neo Journalism Club dihadirkan potongan imaji foto-foto still photo movie yang dicuplik dari produksi film cerita berdasar inspirasi kejadian yanng sesungguhnya. Mengambil judul “KISAH 3 TITIK“, film ini mencoba merespons kisah kehidupan keseharian tiga buruh yang datang dari strata berbeda. Ada tiga karakter yang menjadi sentral cerita. Titik Sulastri kerap disebut sebagai Titik Janda berusia 28 tahun. Pendiam, mengutamakan kebahagian sang anak karena telah bercerai dengan suaminya. Mencoba peruntungan nasib dengan bekerja di Jakarta. Ada Titik Dewanti Sari yang disapa dengan Titik manajer. Anak tunggal, tinggal dengan ayah yang dibiayainya. Ibunya kabur sejak Titik Janda masih kecil. Dia adalah social climber yang ingin meraih cita dengan cara apapun. Terakhir ada karakter Kartika, allas Titik Tomboy, melewati masa kecil di daerah bergajul, hidupnya keras. Itu sebabnya dia selalu berdandan seperti pria pada umumnya.

Ke-tiga tokoh fiktif ini memandang Jakarta dan kota besar dengan cara mereka masing-masing. Kehidupan ibukota yang keras dan maskulin membuat drama film ini menjadi satu garis linear yang mungkin menjadikan masyarakat dari strata-strata lainnya berjalan menghitung hari-hari mereka dalam keacuhan. Kepenatan kota yang menyebabkan manusia mencari kesenangan semu bagi jiwa yang terpinggirkan. Di ujung film sutradara Bobby Prabowo membiarkan semua sengkarut kehidupan menjadi fragmen yang harus di jawab dan menjadi PR penonton. Diana mencoba menampilkan karakter realita dari para tokoh non-fiksinya, Dwi Slamet Rahayu, mengadu peruntungan di Jakarta karena harus menginginkan kehidupan yang lebih baik bersama suaminya. Dwi Murtini, perempuan tomboy berasal dari Wonogiri yang mencintai sastra. Dan Hartiati hijrah ke Jakarta pada 1993, usai merampungkan Sl-nya di fakultas SosPol pada salah satu universitas di Ponorogo.

Dalam perjalanan kelam dunia buruh semenjak masa kegelapan pada pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda Van den Bosch (1830-1870) yang zalim karena menerapkan sistem tanam paksa. Meskipun petani di tanah Jawa tetap diperkenankan memiliki tanah, namun harus membayar pajak tanah atau menyerahkan diri sebagai budak untuk bekerja sepanjang 66 hari setiap tahun. Status kepetanian mereka secepat kilat berubah menjadi kuli semata. Di desa Badur, Banten, kondisi itu ditafsir dengan menyerahkan sapi seperti milik keluarga Saijah dalam roman berjudul Max Havelaar, of de koffiji-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij  (Max Havelaar: Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda”, ditulis di Belgia pada 1859, lalu diterbitkan pertama kali di Belanda pada 1860, alihbahasa Indonesia dilakukan HB Jassin pada 1972).

Dari selipan karya Eduard Douwes Dekker bekas residen di Lebak tersebut kita dapat menyelami atmosfir keberadaan para putra pribumi yang dipekerjakan sebagai kuli kerja paksa dan tentu kisah cinta sejati antara Saijah dan Adinda yang berakhir dramatis. Aroma sastra penuh kesengsaraan nan korup, mirip dengan sanubari Douwes Dekker yang selalu merana serta menyerep penderitaan rakyat Indonesia yang sesungguhnya amat dicintainya. Dari sana, dia memilih nama berbahasa latin sebagai nama penanya, Multatuli (aku sungguh menderita). Pada tahun 1976 sutradara Belanda Fons Rademakers didampingi Mochtar Soemodimedjo mengangkat epik ini ke layar lebar dengan judul yang sama dan menjadi film terberangus oleh rezim Orde Baru.

Film ini ditarik saat siap ditayangkan di bioskop ibukota. Setelah Orde Baru tumbang, kebebasan berekspresi tetap terbelenggu syak wasangka. Saat Slamet Raharjo mengangkat kisah pejuang buruh Marsinah ke layar perak, dia juga mendapat sinyal dari Menteri Menakertrans untuk menunda produksi, pihak militer juga mengajukan keberatan atas film tersebut. Akhirnya “Marsinah: Cry Justice” tayang di bioskop-bioskop ibukota pada April 2002. Sementara Eros Djarot, adik kandung Slamet, mengalami hal yang lebih buruk ketika mencoba mengangkat kisah buruh perempuan di tahun 1965. Bertajuk “Lastri”, film drama bertema sosial tersebut malah dihentikan setelah proses shooting telah menyelesaikan 12 scene adegan. Berlarutnya ijin shooting dan juga penolakan masyarakat, membuat pihak produksi menghentikan proses pengambilan gambar film tesebut pada November 2008.

Peringatan Hari Buruh pasca-reformasi selalu mengesankan eforia, mirip seperti pawai partai politik yang bikin macet jalanan dan bikin was-was para pengusaha eceran setelah 32 tahun dikendalikan oleh satu partai saja. Maklum sejak diberangus sepanjang kekuasaan rezim Soeharto, peringatan Hari Buruh selalu ditafsir oleh penguasa Orde Baru sebagai produk komunisme, meskipun kita tahu May Day terjadi atas gerakan solidaritas global atas unjuk rasa buruh berdarah yang berlangsung sejak 1 Mei 1886 di Chicago, AS. Pada tanggal 4 Mei, konflik fisik pecah, petugas membantai penunjuk rasa tak berampun. Ratusan pendemo tewas sebagai martir, begitu pula para pemimpin mereka yang ditangkap dan dieksekusi. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Pembantaian Haymarket. Demi pengorbanan atas perjuangan mereka menuntut perbaikan jam kerja  serta hak sipil lainnya, maka 1 Mei menjadi peringatan Hari Buruh secara global.

Kita tentu masih ingat betapa Marsinah harus menyerahkan jiwanya untuk pembentukan serikat buruh di pabrik tempatnya bekerja. Mahasiswa Universitas Bung Karno, Sondang Hutagalung memperingati pengelola negeri dengan membiarkan api menjemput nyawanya di depan rumah jaga Istana Merdeka. Tapi kenapa unjuk “Kamisan” masih berlangsung, sementara sang penghuni istana putih di seberang sana menolehkan kepalanyapun tidak. Atau teriakan spiritual yang menghantar mahasiswa menggulingkan rezim Soeharto, “Hanya ada satu kata, lawan!“ Slogan yang akan terus diteriakkan dengan lantang sampai angkara ditelan bumi. Tapi apakah kita hirau pada penciptanya, yang juga terhilangkan jiwanya dengan misterius. Wiji Thukul, Munir dan Marsinah adalah martir demokrasi yang jiwanya yang tercerabut karena memperjuangkan hak semesta orang banyak. Misteri yang bernama buruh kegelapan terus gentayangan menanti perintah Sang Dalang untuk membunuh korban berikutnya.

 

—————————-

 

Sumber Tulisan: Kata Pengantar pada Buku Cerita dari Balik Layar-Beranda Para Buruh, Penerbit Galeri Foto Jurnalistik Antara

 

 

 

Oleh Agus Widjajanto

 

 

Berbicara masalah Papua tentu tidak bisa dipisahkan dengan adat istiadat dan sejarah bergabung nya Papua yang dulu disebut Irian Jaya, ke pangkuan Ibu Pertiwi. Papua adalah taman firdaus (Surga) dalam dunia nyata yang nampak didepan mata, apakah kita bisa menempatkan surga itu sendiri pada setiap diri sanubari para pengambil keputusan di negeri ini, dan pada setiap dada spirit jiwa pada setiap warga negara sebagai bagian dari saudara kita dalam bingkai Negara kesatuan?

Pada medio tahun 70 an band legendaris Koes Plus menyayikan lagu kolam susu, dimana tongkat kayu dan batu jadi tanaman, sepertinya layak untuk digambarkan bukan hanya tongkat kayu dan batu jadi tanaman saja tapi emas dan intan permata yang terlupakan bahwa Papua adalah bagian dari sejarah berdiri nya Negara ini, dimana didalam memproklamasikan berdirinya bangsa, dan secara resmi berdirinya negara, wilayah teritori dari negara adalah bekas jajahan pemerintahan Hindia Belanda.

Papua bergabung dengan Indonesia setelah melalui proses penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada tahun 1969 yang merupakan hasil dari perjanjian New York yang ditandatangani Belanda dan Indonesia pada tahun 1962. Pada tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) adalah badan pelaksana sementara PBB yang dibentuk untuk menangani konflik antara Indonesia dan Belanda dalam konflik perebutan Irian jaya. Termasuk memindahkan kekuasaan dari Belanda kepada pemerintahan Indonesia, dimana pimpinan UNTEA diangkat oleh sekretaris jendral PBB dengan persetujuan kedua belah pihak yakni Indonesia dan Belanda.

Pada tanggal 1 mei 1963 Papua diberikan sepenuhnya kepada Indonesia, kedudukan Papua semakin kuat dan pasti setelah dilakukan Referendum Ach of free Choice atau Pepera pada tahun 1969. diakui maupun tidak, itu yang tertulis dalam Risalah di PBB.

Saat ini status Papua diberikan otonomi khusus dimana hak kepada propinsi di Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat nya sendiri. Dimana otonomi khusus diberikan berdasarkan aspirasi dan hak hak dasar masyarakat Papua untuk mewujudkan keadilan, menjunjung harkat martabat dan melindungi hak dasar saudara kita di Papua. Mempercepat pembangunan ekonomi di Papua serta mengatasi konflik dan tuntutan memisahkan diri dari NKRI.

Secara konsep terbentuk nya Otonomi khusus Papua sangat bagus yang bertujuan mempercepat kesejahteraan saudara saudara kita di Papua, dan diberikan kewenangan sendiri untuk mengelola, daerah propinsi di Papua, tapi secara aktual sebenarnya sulit untuk diterapkan dikarenakan kurang siapnya mental spirit dan sumber daya manusia pemegang keputusan dan kebijakan dari pemerintahan daerah Papua sendiri untuk menjalankan otonomi khusus tersebut, yang harusnya dipersiapkan secara matang, dilakukan pendidikan kaderisasi, sosialisasi dengan pendekatan sosiologi dari para ahli dan komunitas keagamaan yang ada disana dengan cara membentuk sebuah team secara komprehensif yang bertugas memberikan pendidikan dan pelatihan khusus baik untuk pengelolaan pemerintahan maupun untuk sosialisasi mrndorong masyarakat nya agar bisa mengenyam pendidikan secara baik, yang diambilkan dari saudara saudara kita dari Indonesia timur baik dari pakar pakar sosiologi dan budaya dari NTT (Nusantara Tenggara Timur) maupun dari pakar ahli sosiologi dari Ambon yang bisa diambilkan dari tokoh agama, budayawan, akademisi, pagiat sosial hak asasi manusia, agar bisa memberikan pendidikan tata cara pengelolaan agar otonomi khusus bisa berjalan dan mencapai sasaran yang ingin dicapai yang tujuan nya bagaimana bisa mempercepat kesejahteraan masyarakat papua sendiri.

Banyak kasus para pejabat di Papua, terjerat kasus hukum dalam tindak pidana korupsi dimana dana bantuan otonomi khusus justru dibuat untuk kepentingan pribadi, tidak tersalurkan untuk dana pendidikan dan kesejahteraan masyarakat nya. Ini yang harus jadi perhatian dengan merubah cara budaya hidup yang kurang baik, dan bisa diberikan pemahaman rasa bertanggung jawab dan harus punya pendidikan yang baik untuk bisa merubah nasib dari masyarakat tradisional Papua kepada masyarakat yang modern dengan tetap tidak kehilangan local wisdom nya sebagai orang Papua.

Banyak sekali tokoh tokoh, pemuda pemuda yang belajar jadi mahasiswa di universitas universitas di Jawa, baik Yogjakarta, Jakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Unjung Pandang (Makassar), selalu menunjukan sikap ingin melepaskan Papua dari Negara kesatuan Republik Indonesia, seolah olah begitu mudahnya mengelola sebuah negara, seolah olah bisa langsung membalikan tangan, dan dengan dukungan politis dari negara besar baik Amerika, maupun. Eropa katakanlah, bisa merdeka, padahal negara negara besar tersebut juga punya agenda, punya kepentingan yang tentu tidak gratis, dimana ada kata bijak tiada makan siang yang gratis di dunia ini, begitu juga mereka, disamping akan berhitung Geo Strategis, dan Geo Politis kawasan (Asia Tenggara) maupun Geo Politis dan strategis Global yang berkaitan dengan ekonomi dan militer dalam hegemoni mereka, yang tentu akan meminta sebuah imbalan yang sesuai dengan kekuatan yang diberikan, belum lagi harus berpikir secara logis, keberadaan Indonesia dikancah Regional dan Dunia, dalam menghadapi perang dagang perang strategis kawasan melawan negara adidaya lain dari sudut militer, tentu menjadi perhitungan tersendiri, untuk memberikan dukungan kepada Papua merdeka, yang dipandang kepentingan nya lebih kecil tidak sebanding dengan kepentingan Geo Strategis kawasan regional bagi negara adidaya daya tersebut, dan harus mendapat dukungan secara international.

Ini yang harus dimengerti, bahwa pengelolaan suatu wilayah dengan bumi bagai surgawi, dihamparan taman firdaus dunia, Papua memerlukan anak bangsa asli daerah untuk bisa mengelola dan mendaabsktikan kepada masyarakat disana agar dapat pendidikan yang baik, karena, kunci dari pada kesejahteraan terkeyak pada pendidikan, kepada pemahaman atas sesuatu hal, baik menyangkut pengelolaan alam maupun pengelolaan dana bantuan otonomi khusus yang sebenarnya sangat besar, maju tidak nya Papua dengan otonomi khusus adalah tergantung anak bangsa dari saudara saudara kita yang dari Papua sendiri, dengan cara harus merubah sudut pandang dan tata cara yang kurang baik, yang dipandang oleh masyarakat lain dalam kontek bermasyarakat.

Restoratif justice yang pernah penulis tulis adalah model penyelesaian secara adat dari Papua secara local wisdom, melalui penyelesaian kekeluargaan dalam kasus pidana maupun kasus keperdataan dalam masyarakat local yang diadopsi oleh para pakar ahli hukum barat dengan nama Restoratif Justice, hal ini harus nya menjadi kebanggaan bagi saudara saudara kita di papua, dan harus terinspirasi dari budaya Ubuntu dari Afrika Selatan, kami adalah satu dan tidak bisa di pecah dan dipisah, kami adalah kami, dalam kaitan kontek Berbangsa dan bernegara.

Kepentingan politik selalu ada sejak jaman Yunani kuno hingga kerajaan Imperium Terbesar yakni Romawi kuno, hingga saat ini selalu ada, dan rakyat selalu jadi obyek dan korban dari politis itu sendiri, marikah jadikan spirit dari setiap dada saudara saudara kita dipapua agar bisa menjadi subyek, menjadi orang yang perperan untuk perbaikan untuk kesejahteraan terhadap lingkungan dan masyarakat nya.

Untuk bisa menjadi Subyek harus belajar harus beradaptasi dengan lingkungan dengan kawasan, dan itu bisa dilakukan oleh mahasiswa mahasiswa dari papua yang telah selesai ikatan dinas dan belajar di universitas di jawa sumatera dan sulawesi, dan kita semua harus belajar dari sejatah Dunia, agar diri kita tidak dijadikan obyek semata, kesetaraan lah tujuan dari menjadi subyek dalam berbangsa dan bernegara, tidak justru selalu meneriakan bagaimana bisa merdeka, karena tidak mudah dan sesederhana yang dipikirkan untuk mencapai Merdeka. Diberikan otonomi khusus untuk mengelola, sebenarnya sebuah ruang dan kesempatan untuk bisa memakmurkan masyarakat papua sendiri, karena masalah paling krusial dari permasalahan bangsa adalah masalah sosial, masalah kesejahteraan. Itu kesempatan yang besar untuk memerdekakan diri baik secara jasmani dan rohani, sebagai bagian dari bangsa, langkah pertama ya harus ada kesadaran pada setiap pribadi untuk keluar dari pola pikir sebagai obyek, harus ada pendidikan yang baik, harus ada infrastrukture yang baik, untuk bisa mengelola usaha sendiri harus ada kemampuan management yang baik, dari mental spiritual yang baik.

Disinalah para tokoh papua yang berpendidikan harus nya bisa untuk memberikan pencerahan dan keadilan, bahwa sesungguhnya kita adalah bersaudara, sebangsa setanah air, satu langit satu hamparan tanah Dari wilayah teritorial Nusantara yang diciptakan memang dari kodrat dan takdirnya terdiri dari ribuan pulau dipisahkan lautan dalam dan dangkal, selat, gunung, lembah, ngarai, terdiri dari ribuan suku, adat istiadat, bahasa daerah, tapi disatukan oleh semangat dan satu tujuan, yang bernama Indonesia, namun untuk bisa menjadi subyek dari kesejahteraan dan kesetaraan sosial tergantung dari diri kita sendiri, kemapuan beradaptasi, kemampuan pengelolaan daerah. Lahirlah dan Jadilah seorang Frans Kaisiepo frans Kaisiepo kembali yang pada pada tanggal 31 agustus 1945 orang yang pertama berani menyanyikan lagi Kebangsaan Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih,

Papua atau dulu disebut Irian Jaya, dalam sejarah harus direbut melalui Operasi Trikora, saat Orde Lama presiden Soekarno yang membentuk pasukan komando baik dari TNI AD, TNI AL maupun TNI AU serta para sukarelawan prutra putri Indonesia, yang jumlahnya ribuan orang sekarelawan. Operasi militer terbesar saat itu dinamakan Operasi Mandala pada awal tahun 1962, yang dipimpin oleh Mayor Jendral Soeharto, yang bermarkas di Makassar, dengan kekuatan kapal selam 12 Buah dan Kapal perusak terbesar dari Rusia saat itu yang bernama KRI Irian, militer akan melakukan tiga tahap operasi yakni Ilfiltrasi ke daerah operasi, Konfrontasi dengan menyerbu tangsi tangsi belanda, dan tetahir tahab konsolidasi menciptakan keamanan seluruh wilayah Papua maka hingga saat ini pengaruh pak Harto terhadap saudara saudara kita di papua sangat besar dengan pendekatan memanusiakan manusia ini yang harus dilakukan pemerintahan sekarang, untuk konsolidasi pendekatan secara local wisdom terhadap papua. Walau pada akhirnya operasi mandala tidak jadi terlaksana karena campur tangan politik geo strategis kawasan dari Anerika Serikat untuk memaksa belanda menyerahkan Papua sebagai bagian dari NKRI, akan tetapi sudah jatuh babyak korban kusuma bangsa, termasuk Laksamana muda Yos Soedarso dalam pertempuran laut Aru. Jadi papua tidak siperoleh secara mudah saat itu.

Dalam kontek pendekatan papua kita harus melihat disain awal terbentuk nya negara ini, dimana jangan sekali kali melupakan sejarah bangsa.

Itulah mengapa sedari awal para pendiri bangsa mendesain sistem perwakilan dengan membentuk sebuah Lembaga yang bisa menampung perwakilan dari setiap daerah di Indonesia ini, termasuk papua, yang bisa terwakili dari tokoh tokoh papua sendiri, lewat utusan daerah dan utusan golongan dalam sebuah Majelis besar sebagai manifestasi dari suara rakyat, yang bernama MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), yang merupakan Implementasi dari sila ke empat Pancasila yang berbunyi” Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” kata permusyawaratan dan perwakilan merupakan pengejawantahan dari MPR, secara fungsional yang bisa mengambil keputusan besar bagi bangsa ini, sedang DPR sebagai implementasi dari Political representatif, sebagai pengontrol atas kekuasaan Eksekutif sebagai penyelenggara negara. Utusan golongan bisa terisi dari pada para tokoh agama para pastur di papua yang duduk di MPR agar bisa menyiarakan aspirasi dari saudara saudara kita di Papua. Walaupun ada anggauta DPR dari daerah pemilihan papua, namun kebijakan partai selalu lebih dominan dari pada keberanian anggauta DPR tersebut menyuarakan aspirasi masyatakat dari dapil nya.

Untuk itu selalu penulis tekankan pemerintah dan DPR harus berani mengambil politik hukun dengan mengembalikan marwah dan kewenangan dari MPR kebali, lewat Amandemen terbatas, secepatnya, agar arah tujuan serta rencana dari bangsa ini kedepan jelas mau kemana baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.

Itu juga harus menjadi perhatian dari pemerintahan saat ini untuk lebih memperhatikan saudara saudara kita di Papua, bukan hanya lewat otonomi khusus saja, tapi lakukan cara memanusiakan sesama sebagai saudara sebangsa dengan tata cara pendekatan sosiologis dan sosial secara bermartabat.

Pendekatan budaya Papua adalah pendekatan pembangunan yang menggunakan kearifan local (Local Wisdom) dan karakteristik sosial budaya Papua. Jangan disamakan dengan tata cara pembangunan seperti diwilayah lain yang lebih modern di Jawa dan Sumatera serta Sulawesi,

Pendekatan budaya disamping untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua, juga dengan pendekatan budaya Papua, dengan menggandeng tokoh tokoh Papua yang berpendidikan yang ada di Jakarta dan wilayah lain serta tokoh agama tokoh adat yang ada di Papua sendiri, untuk menyelesaikan konflik menjaga keharmonisan masyarakat, mengakomodir aspirasi seluruh kelompok kepentingan politik, dan menciptakan dialog perdamaian melalui rekonsiliasi di tanah Papua. Budaya yang bisa digunakan adalah, bakar batu, ararem, potong jari (Iki Palek), ukiran kayu, tarian perang, dan pakaian adat koteka.

Mungkin itu yang bisa dilakukan, agar Papua bisa menjadi tanah surga bagi penduduk nya sendiri, dan bagi Negara kesatuan RI.

 

———————-

Agus Widjajanto, Pemerhati Sosial Budaya, Sejarah, Tinggal di Jakarta

 

 

 

 

Oleh Agus Widjajanto

 

 

Seperti kita dengarkan bersama dan saksikan pidato Presiden Prabowo Subiyanto di harlah NU di Istora Senayan jakarta, yang begitu menggelora akan menindak segala korupsi dan ketidakadilan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum beserta jajaran pemerintahan kabinet Merah Putih, agar tidak melakukan penyelewengan dan bekerja hanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat sebagai mandataris.

Untuk memperbaiki kondisi bangsa baik eksekutif, legislatif, yudikatif harus dimulai dulu membangun sistem ketatanegaraan yang baik yang bisa mengharmoniskan kinerja tiga lembaga tersebut saling menunjang demi bangsa dan negara, sebagai negara demokrasi yang berkiblat pada Trias Politica, dengan sistem ke-Indonesiaan berdasarkan local wisdom seperti yang telah dibangun oleh para bapak pendiri bangsa.

Masalah paling krusial saat ini adalah menyangkut sistem perwakilan yakni representasi dari penjelmaan rakyat dimana suara rakyat adalah kekuasaan tertinggi dari sebuah negara (Vox Populi Vox Dei) bahwa  suara rakyat adalah bagaikan suara Tuhan.

Seperti kita ketahui bersama pasca amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan hingga ke-empat kali, telah merubah sistem ketatanegaraan  kita, dari sistem perwakilan kepada sistem liberal. Dimana dalam amandemen tersebut telah direduksi (mengurangi kewenangan) secara signifikan, dimana penjelmaan dari rakyat, melalui sebuah lembaga yang bernama MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat ) tidak lagi diberikan kewenangan untuk menetapkan GBHN dan memilih presiden serta wakil presiden. Bahwa kewenangan MPR versi amandemen hanya mempunyai kewenangan:

1. Mengubah dan menetapkan UUD
2. Melantik presiden dan wakil presiden
3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD

Dengan demikian, MPR Hanyalah sebuah lembaga seperti halnya macan ompong dalam kandang, dimana semua kita tahu untuk merubah UUD dan menetapkan UUD harus ada kemauan politik dari para elit politik tidak hanya didalam Eksekutif dan Legislatif akan tetapi juga ada dorongan dari para tokoh-tokoh nasional diluar kekuasaan dan itupun harus melalui amandemen, tiadanya kemauan politik dari para elit politik baik dalam lingkaran kekuasaan maupun dari legislatif dalam hal ini DPR dan DPD, maka sampai kiamat pun MPR tidak bisa  bekerja walaupun punya inisiatif sekalipun untuk mengubah UUD.

Dilihat dari susunan MPR saat ini hasil amandemen tidak lagi merupakan “Penjelmaan Rakyat” karena hanya terdiri dari anggota DPR dan anggauta DPD (sebagai utusan daerah) sementara Utusan Golongan (secara fungsional) termasuk kelompok minoritas baik dalam suku, ras, maupun agama di negeri ini, tidak lagi terwakili dan duduk sebagai anggota MPR, contohnya tokoh dari saudara-saudara kita di  Papua, atau dari PGI, dari Walubi, dari Hindu Dharma dan suara mereka sangat penting untuk menjaga Ke-Indonesiaan. Dengan demikian MPR tidak lagi menjadi representasi dari sebuah lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat, yang saat ini  dilaksanakan oleh DPR dan DPD, sedangkan presiden bukan dipilih oleh DPR dan DPD saat pemilu, akan tetapi dipilih oleh rakyat Indonesia secara langsung yang berpenduduk 270 juta jiwa. Dan bunyi pasal 1 ayat 2 dari UUD 1945, bukan lagi berbunyi ” kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR” sebagai penjelmaan seluruh rakyat dalam menyalurkan suara dan kehendaknya, dirubah menjadi  “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

Para pendiri bangsa sudah punya pemikiran ke depan jauh melampaui jaman, dimana saat Indonesia merdeka jumlah penduduknya adalah berkisar 61 juta jiwa, apabila diterapkan pemilu langsung maka pertanggungjawabannya tidak mungkin meminta setiap orang dari 61 juta jiwa tersebut, maka mengadopsi sistem pemerintahan desa dalam sistem Rembuk Desa yang ada di Bali, di NTT, di Papua, di Jawa, yang dinamakan lembaga  “Majelis Permusyawaratan Rakyat “, dan ini dikoneksitaskan dengan Dasar Negara Pancasila yang tertulis dalam sila ke-empat dari Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakila, yang mempunyai esensi adanya dua lembaga yakni DPR sebagai representatif political yang tugasnya mengontrol kekuasaan agar tidak otoriter, tidak sewenang wenang-wenang dan lembaga MPR sebagai representatif dari fungsional yakni sebagai penuntut, memberi petunjuk kepada Eksekutif melalui GBHN, agar Eksekutif membuat (Rencana Pembangunan Lima Tahun)  Repelita setiap lima tahunan untuk jangka pendek dan untuk  menengah, serta  panjang bagi bangsa ini kemana arah rencana yang akan dicapai siapapun presiden yang terpilih nanti tetap akan melanjutkan sesuai GBHN yang telah disusun bersama melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di MPR sebagai implementasi dari perwakilan suara rakyat yang berjumlah 270 juta orang. Bukan saja suara dari partai politik akan tetapi suara dari Utusan Daerah dan Utusan Golongan dari seluruh wilayah NKRI dari 38 propinsi di Indonesia.

Pada saat pemerintahan Orde Lama, atas desakan dan masukan  dari pimpinan  militer AD saat itu yang melihat situasi dan kondisi berbangsa dan bernegara dimana negara bukan lagi sebagai simbol negara kesatuan (integralistik) tapi sudah menjadi Negara Indonesia Serikat, yang merupakan taktik kolonialisme saat itu untuk melemahkan eksistensi pemerintahan pusat, dimana lalu timbul negara dalam negara, yang di pecah menjadi negara-negara bagian, maka Bung Karno dengan berani mengambil keputusan politis melakukan  Dekrit Presiden pada tanggal 5 juli 1959, dengan membubarkan Kontutuante hasil pemilu 1955, membubarkan UUD Sementara,  mengambil keputusan tegas  mengembalikan UUD 1945, sesuai yang dibentuk awak oleh para Pendiri Bangsa.

Kita juga harus belajar dari sejarah masa lalu , bukan saja sejarah kita sendiri sebagai bangsa, akan tetapi juga belajar kepada sejarah Amerika Serikat sebagai negara Kampiun Demokrasi yang dijadikan kiblat oleh negara-negara didunia pasca Perang Dunia ke-II berakhir.

 

Bahwa Presiden Abraham Lincoln presiden Amerika paling legendaris saat perang saudara antara Utara dan Selatan saat Amerika baru merdeka, dimana selatan hendak melepaskan diri dari Amerika Serikat saat itu, Presiden Abraham Lincoln dalam memberikan pertanggung jawaban kepada rakyatnya, dalam mengambil sebuah tindakan politik, untuk menyelamatkan negara, dimana Abraham Lincoln menyatakan dalam pidatonya:

 

“Pada waktu menerima jabatan sebagai (Presiden), maka saya telah bersumpah untuk memelihara, melindungi dan mempertahankan Konstitusi AS dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, saya juga memahami bahwa sumpah saya untuk  memelihara konstitusi dengan sebaik-baiknya itu berarti memberikan kewajiban kepada saya bahwa pemerintah rakyat dari Konstitusi itu yang wajib saya pelihara dengan menggunakan segala upaya apapun, sedangkan Konstitusi itu hanya merupakan Undang-Undang  organis dari pemerintah dan rakyat itu. Apakah mungkin dengan dibiarkannya musnah dan hancurnya bangsa dan negara masih dapat dipelihara Konstitusinya?.

Menurut hukum yang berlaku umum, maka jiwa dan raga harus dilindungi. Walaupun demikian, ada kalanya suatu anggota badan harus dipotong untuk menyelamatkan jiwa. Namun, adalah tidak bijaksana mengorbankan jiwa hanya untuk  menyelematkan anggota badan. Saya merasa bahwa Tindakan-tindakan yang biasanya tidak konstitusional akan menjadi sah menurut hukum, jika tindakan itu tidak dapat dihindari lagi justru untuk  menyelamatkan konstitusi dengan jalan menyelamatkan BANGSA dan NEGARA. Benar atau tidak, inilah pendirian saya.”

 

Itulah pidato dari Abraham Lincoln yang sangat terkenal, yang tujuannya hanya kepada Bangsa dan Negara atau kepentingan yang lebih besar sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat yang telah memberikan mandat kepadanya.

Kami berharap demikian juga kepada presiden terpilih Prabowo Subiyanto yang telah melewati masa 100 hari pemerintahannya dengan kabinet Merah Putih yang begitu besar dan gemuk karena harus mengakomodir kepentingan akibat dari sistem Multi Partai, diharapkan harus berani seperti halnya seorang Soekarno atau Abraham Lincoln presiden Amerika Serikat, dengan demikian segala tindakan politik yang hanya bertujuan demi rakyat bangsa dan negaranya, akan dikenang hingga ratusan tahun ke depan sebagai seorang pemimpin sejati. Gajahmati meninggalkan gading, macan meninggalkan belang dan manusia meninggalkan nama baik.

Pidato presiden Abraham Lincoln harus dimaknai dalam kontek masa kini, dimana hukum sudah dijadikan lahan bisnis oleh Aparat Penegak Hukum, bukan keadilan lagi yang dicapai akan tetapi ketidak adilan yang didapat, yang sangat menyengsarakan dan  merugikan rakyat, demkian juga kuatnya kekuasaan Partai Politik, bukan lagi mewakili kepentingan  rakyat akan tetapi  untuk kelompoknya mencapai kekuasaan, demikian juga sistem ekonomi dimana yang miskin akan tetap miskin yang kaya akan bertambah kaya, yang telah keluar dari cita cita para Pendiri Bangsa (Founding Fathers) itu yang harus diperangi, diberantas dengan keputusan tegas.

Kembalikan lagi kepada tree partai atau dua partai politik, sesuai cita-cita Bung Karno sejak awal dimana dua partai politik yang diilhami dari Amerika Serikat, yang berbasis agama dan yang berbasis nasionalis, yang akan melahirkan  kelompok nasionalis yang religious dan kelompok  religius yang nasionalis.

Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berani bertindak mengambil keputusan layaknya Abraham Lincoln atau Soekarno  serta bisa  bekerja, kita nantikan bersama kiprahmu wahai presidenku, presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, baik golongan  mayoritas maupun golongan  minoritas  menyangkut suku ras agama dan politik.

—————————–

 

Penulis adalah pemerhati sosial budaya, politik dan hukum, tinggal di Jakarta