Category: BERITA

Oleh Ansel Deri

GUBERNUR Viktor Laiskodat (Laiskodat) dan wakilnya, Josef A Nae Soi (Nae Soi) terus bertaruh sejumlah kebijakan di era kepemimpinan. Tagline Victory Joss –NTT Bangkit, NTT Sejahtera– menjadi visi-misi pemerintahannya ibarat parang tajam petani menebas ilalang atau menumbangkan pohon di tengah lahan perawan untuk memberikan kesempatan bagi jagung, pisang, ubi-ubian, kacang-kacangan, sayur-mayur, tumbuh subur.

Parang itu mesti dimanfaatkan setelah diasah tajam guna membersihkan “ilalang” (ketertinggalan) masyarakat mulai dari kebun di kaki gunung, di kota, hingga orang-orang kecil di rantau (luar negeri) yang bertaruh peluh mengongkosi anak-anak mereka agar kelak bernasib baik serupa gubernur dan wakil gubernur, misalnya.

Dalam durasi waktu kekuasaan setahun lima bulan lebih, Gubernur Laiskodat dan wakilnya, Nae Soi bertaruh niat, kerja keras, dan kerja cerdas bersama seluruh stakeholder menunaikan amanah rakyat memajukan Nusa Tenggara Timur. Kekuasaan yang digenggam keduanya –sekali lagi– masih balita. Laiskodat kita tahu, petinggi dan pernah jadi Ketua Fraksi NasDem DPR. Sedang Nae Soi adalah politisi Golkar, pernah manjabat Staf Khusus Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM.

Keduanya resmi dilantik dan diambil sumpah Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 5/9 2018. Rekam jejak mumpuni dan kekuasaan yang kini dalam genggamannya akan jadi sarana efektif sekaligus ibarat oase di tengah “padang gersang” (ketertinggalan dan stigma negatif lainnya) memajukan tanah Flobamora. Karena itu, tentu keduanya tahu dari mana langkah mengurai berbagai persoalan terutama ketertinggalan yang melilit masyarakat dan daerah selama ini.

Usai dilantik di hadapan awak media yang ngepos di Istana Merdeka, Gubernur Laiskodat menyampaikan paling kurang ada lima aspek yang segera dibenahi bersama wakilnya memajukan masyarakat dan daerah agar lebih maju dan sejahtera lahir-batin. Dalam catatan saya lima aspek itu yaitu pembangunan pariwisata, reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta sumber daya manusia.

Dalam jangka pendek Laiskodat berjanji. Pertama, menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di daerah ini. Kedua, menghentikan sementara (moratorium) pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Satu hal penting lain yakni Gubernur tak sudi NTT dipelesetkan dengan akronim-akronim negatif semisal Nanti Tuhan Tolong, Nasib Tidak Tentu, NTT Miskin dan Terkebelakang atau Nyatanya Tetap Tertinggal. Dengan demikian sebagai pemimpin ia mengajak rakyat berpikir dan berbuat besar memajukan masyarakat dan daerah. Mengapa plesetan itu perlu dihapus?

Potensial

NTT adalah Nusa Tenggara Timur, provinsi yang sangat dikenal di seluruh dunia sebagai daerah penyumbang misionaris. Meski dikenal juga sebagai provinsi dengan musim kemarau panjang, ia juga gudang penghasil manusia berotak cerdas,pekerja keras, dan jujur. Indonesia mencatat baik siapa sosok Herman Johannes, pahlawan nasional, cendekiawan, ilmuwan Indonesia, anggota Dewan Pertimbangan Agung (1968-1978) atau Menteri Pekerjaan Umum RI (1950-1951) era Presiden Soekarno, dan guru besar serta mantan Rektor Universitas Gajah Mada asal Rote.

Siapa pula yang tak kenal Frans Seda, politisi, tokoh Gereja, pengusaha dan Menteri Perkebunan (1963-1964), Menteri Keuangan (1966-1968) atau Menteri Perhubungan (1968-1973) era Presiden Soekarno dari Lekebai, Sikka, Flores. Atau juga dua nama pahlawan nasional yaitu Izaak Huru (IH) Doko dan Wilhelmus Zakaria (WZ) Johannes. Berikut Mgr Gabriel Manek SVD, uskup pribumi kedua Indonesia dan mantan anggota MPR RI asal Lahurus, Belu atau Gorys Keraf, guru besar Bahasa Indonesia UI asal kampung nelayan Lamalera, Lembata (sekadar menyebut beberapa di antaranya).

Di masanya, meski datang dari latar keluarga berbeda dari rahim tanah Flobamora dengan segala kekurangan yang dimiliki tempo doeloe, di lain sisi memiliki kemampuan luar biasa untuk dipersembahkan bagi bangsa dan negara dan tetap menginspirasi generasi muda kita. Belum lagi putra-putri NTT yang mendapat kepercayaan di era Soeharto, Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY hingga Jokowi, mengabdi untuk bangsa dan negara.

Sebut saja Ben Mboi, Nafsiah Mboi, Ben Mang Reng Say, Adrianus Mooy, ECW Neloe, Vincent Radja, Sonny Keraf, Saleh Huzen, Johnny Plate, dan putra-putri NTT lainnya yang mengabdi di jagad politik dan pemerintahan hingga berbagai bidang profesi lainnya hingga saat ini. Mereka ini datang dari kampung, berjuang sekuat tenaga kemudian kelak mendedikasikan ilmu dan tenaganya sehingga menjadi penyemangat tak hanya bagi para pemimpin dan rakyat di level nasional namun juga orang-orang terkasih di kampung halaman.

Di bidang sumber daya manusia NTT tak diragukan. Pun sumber daya alam yang menyebar di hampir semua pulau. Tentu tak logis melabeli NTT dengan stigma di atas. Testimoni Gubernur Laiskodat saat bertemu budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) bisa memberikan gambaran bahwa masyarakat NTT tak perlu takluk di bawah stigma yang meruntuhkan semangat dan militansi membangun NTT dengan SDA yang berlipat-lipat. Malah menjadi pemicu dalam bekerja memajukan daerah.

Upaya ‘Meruntuhkan’

Paling kurang ada beberapa hal yang dicatat dari plesetan tak produktif terhadap Nusa Tenggara Timur di atas. Pertama, Gubernur Laiskodat terdorong “meruntuhkan” stigma NTT seperti Nanti Tuhan Tolong atau Nasib Tidak Tentu sebagaimana ia baca dalam buku “Ide-Ide Plesetan” karya Cak Nun (meski bukan dalam konteks NTT) dalam perjalanan Jakarta-Surabaya dengan Cak Nun, budayawan yang juga murid Umbu Landu Paranggi, penyair asal Sumba yang dijuluki Presiden Malioboro atau Penyair Kuda Kayu.

“Ketika melewati pendidikan SMP, SMA, apa cita-cita dan mimpi saya? What I should be? What I must be? Saya merambah Ibu Kota Negara untuk meraih cita-cita, menggeluti berbagai bidang kehidupan kemasyarakatan yang rentan kekerasan, usaha taksi, membina keluarga dan akhirnya terjun di dunia politik. Beberapa kali saya terpental dan akrab dengan akronim ‘gaul’ alias gagal ulang-ulang. Saya bangkit dan bangkit lagi sampai mimpi itu terwujud: menjadi gubernur NTT; pemimpin lima juta jiwa yang tersebar di berbagai desa, dusun, kampung di bumi Flobamora,” kata Laiskodat (bdk. Petrus Salu SVD: Dunia Tak Selebar Daun Kelor; Penerbit Ikan Paus, 2019).

Kedua, dalam berbagai kesempatan menyambangi masyarakat di sejumlah kabupaten Gubernur Laiskodat bicara bahkan pidato dengan nada suara yang kerap dianggap kasar namun sesungguhnya merupakan bentuk protes atas plesetan-plesetan tak produktif di atas untuk memastikan bahwa NTT adalah provinsi yang kaya raya namun belum mendapat sentuhan pembangunan maksimal dan proporsional melalui APBN saban tahun anggaran. Manusia NTT adalah kelompok cerdas yang juga memiliki kontribusi besar dalam pawai pembangunan nasional yang juga perlu diperhatikan serius. Oleh karena itu, masyarakatnya pun perlu terus-menerus didorong, dimotivasi agar memiliki rasa percaya diri yang kuat untuk ikut ambil bagian memajukan daerahnya dengan kemampuan keuangan dan sumber daya alam yang dimiliki.

“Gubernur sangat anti dengan kemapanan, kelambanan, kemalasan, kebodohan, dan korupsi yang menjadi penyebab berbagai masalah di NTT. Misalnya, tingginya angka kemiskinan, rendahnya pendapatan per kapita, rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, tingginya angka stunting, dan sebagainya. Karena itu, ia tak henti-hentinya mendorong semua pihak yang bertanggungjawab langsung dengan kebijakan pembangunan NTT untuk membuat terobosan-terobosan baru yang inovatif dan memiliki nilai kebaruan,” kata Dr Jelamu Ardu Marius, M.Si, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT (bdk. Valeri Guru & Sam Babys: NTT Gerbang Selatan Indonesia;2019).

Pada 17 Februari 2020, Gubernur Laiskodat merayakan HUT ke-54. Tentu selain mengucap Syukur atas kebaikan Tuhan, lebih dari itu adalah awal yang baik meniatkan diri bersama masyarakat meruntuhkan plesetan-plesetan negatif; setia bekerja keras mewujudkan visi-misi besar: NTT Bangkit, NTT Sejahtera.

Ansel Deri, Mantan Staf Viktor Laiskodat di DPR RI

Sumber: Pos Kupang, Senin 17 Febrari 2020

 

MENTERI Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan, Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar ke-9 di dunia pada tahun 2030. Pasalnya, saat ini Indonesia menjadi salah satu dari 16 negara dengan PDB terbesar di dunia. “Tidak ada keraguan bahwa dunia sekarang berubah dari ruang fisik menjadi ruang digital, jadi Indonesia harus bersiap untuk mengubah dirinya menjadi era digital. Indonesia memiliki lanskap digital yang sangat dinamis, di mana saat ini ada 171,2 juta orang aktif menggunakan internet dan 355,5 juta langganan seluler, ada 26 juta UKM yang diproyeksikan go online pada tahun 2022,” ujar Johnny saat menyampaikan pidato kunci pada Gala Dinner US-Indonesia Society (USINDO) di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (13/2).

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu, Johnny lebih jauh mengatakan, Indonesia memiliki pasar digital yang sangat luas sehingga diproyeksikan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, baik secara regional maupun global. Hingga saat ini, lanjutnya, pemerintah telah memiliki empat unicorn dan satu Decacorn.

Selain itu, demikian Johnny, setidaknya delapan perusahaan startup siap menjadi Unicorn Indonesia berikutnya, perusahaan-perusahaan tersebut menurutnya tumbuh luar biasa menjadi perusahaan bisnis yang berpengaruh seperti saat ini yang menghasilkan lapangan kerja dan peluang ekonomi bagi Indonesia dan para pengusaha. Ia menegaskan, upaya mempercepat proses investasi digital sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo dalam menciptakan Indonesia yang adil, makmur dan berkelanjutan, “Ekosistem TIK yang kuat akan menciptakan efek positif yang akan memperkuat ketahanan ekonomi, mendukung pengembangan sumber daya manusia,” kata Johnny.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia telah telah dilakukan secara besar-besaran, tentu pembangunan yang berkelanjutan itu bekerja sama denga sektor swasta. “Kami telah membangun lebih dari 348.000 km panjang tulang punggung serat optik nasional, baik kabel darat maupun kabel bawah laut, dan hampir 480.000 Base Transceiver Stations (BTS) di seluruh negeri. Selain itu, lima satelit multi-fungsi telah orbit untuk menutupi titik-titik kosong (wilayah 3T),” ujarnya.

Selain itu, dalam rangka mengimbangi dunia global yang bergerak begitu cepat, pemerintah juga mengembangkan teknologi 5G. Oleh karena itu, pemerintah terus proaktif untuk memastikan masyarakat Indonesia saling terhubung satu sama lain melalui pengembangan teknologi 5G, “Ini menjadi prioritas kami, karena kami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi permintaan spektrum 737MHz pada tahun 2020, dan akan meningkat hingga 1310 MHz sebelum 2024,” tegasnya.

Pengembangan SDM Digital

Kementerian Kominfo, kata Menteri Johnny, memiliki peran penting dalam pengembangan SDM di era digital ini, sehingga menjadi tugas bersama untuk memberikan perhatian khusus dalam meningkatkan talenta-talenta digital yang unggul.

“Kami memiliki Siberkreasi yaitu gerakan nasional literasi digital, Gerakan ini telah menjangkau setidaknya 75.000.000 orang dalam dua tahun terakhir. Pada tingkat keterampilan digital yang lebih tinggi, tahun ini kami menyediakan 60.000 slot Beasiswa Digital Talent, serta 300 slot Digital Leadership Akademy, ada ribuan slot yang juga ditawarkan oleh mitra kerja kami seperti CISCO, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, IBM, Oracle, Huawei, ZTE, dan banyak lagi,” ujarnya.

Selain itu, Johnny menjelaskan upaya pemerintah untuk menyederhanakan regulasi dan kebijakan dalam mewujudkan visi Indonesia Maju, di antaranya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan RUU Omnibus Law yang saat ini telah diajukan ke DPR RI. Acara Gala Dinner USINDO juga dihadiri President of USINDO David Merril, Under Secretary of State for Economic Growth, Energy, and the Environment Keith Krach, CEO US International Development Finance Corporation (DFC) Adam Boehler, Menko Maritim dan Investasi RI Luhut B. Panjaitan, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar serta 300 pengusaha AS.

 Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meminta kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung dua program nasional yang ada di Provinsi NTT. “Saya minta kita semua dukung Program Nasional yang ada di NTT yakni Sensus Penduduk tahun 2020 dan Pemilihan Kepala Daerah di sembilan kabupaten yang ada di NTT,” tandas Gubernur VBL saat memimpin apel bersama di halaman gedung Sasando Kantor Gubernur di Jalan El El Tari 52 Kupang, Senin (03/02/2020). Ikut hadir Wagub NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Ben Polo Maing, dan seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT serta ratusan ASN juga sejumlah ASN yang akan memasuki masa purna tugas diantaranya Drs. Sinun Petrus Manuk (mantan Kadis PMD NTT), Dra. Sisilia Sona (mantan Kadis Kop, Nakertrans NTT, dan Karo Umum Drs. Hali Lanan Elias). Data Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT menyebutkan ada 125 ASN yang purna tugas terhitung Januari sampai dengan Maret 2020 yang terdiri dari golongan IV sebanyak 53 orang, golongan III sebanyak 64 orang, golongan II sebanyak 7 orang dan golongan I sebanyak 1 orang. Sensus Penduduk, sebut Gubernur VBL harus didukung agar bisa diketahui populasi penduduk baik di Indonesia maupun di Provinsi NTT. “Kita harus terlibat secara aktif. Sehingga kita tahu populasi penduduk di NTT maupun di Indonesia. Sekarang populasi penduduk di dunia sebanyak 7,7 miliar orang,” ucap Gubernur VBL.

 ASN Harus Netral Pada bagian lain arahannya, Gubernur VBL meminta kepada seluruh jajaran ASN untuk bersikap netral dalam menyikapi konstelasi Pilkada di sembilan kabupaten di NTT. “ASN harus netral,” tegas Gubernur dan menambahkan, “memang tadi pagi saya baca di media ada tiga daerah yang dikategorikan merah atau rawan.” Sebagaimana diketahui sembilan kabupaten yang melaksanakan Pilkada antara lain : Malaka, Belu, TTU, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Sabu Raijua, Sumba Timur dan Sumba Barat. Sedangkan tiga daerah yang dianggap rawan sesuai catatan pihak kepolisian antara lain : TTU, Manggarai dan Sumba Barat. (*) Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT.

 

JAKARTA-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef A Nae Soi mengakui, pemanfaatan teknologi seperti electronic filing (e-filing) sangat memudahkan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT.

“Hadirnya e-filing sungguh membuat proses penyampaian SPT menjadi jauh lebih mudah. Sekarang saya bisa lakukan dari rumah, tidak perlu ke kantor pajak,” ujar Nae Soi saat bertatap muka dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Nusa Tenggara, Belis Siswanto di ruang kerja Wagub, Rabu, (29/1/2020) sebagaimana keterangan pers yang diterima dari Valeri Guru, Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT di Jakarta.

Ikut hadir Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas), Devi Sonya Adrince, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP), Candra Budi, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3), Mochamad Taufiq serta didampingi Moch. Luqman Hakim, Kepala KPP Pratama Kupang dan M. Arifin, Kepala KPP Pratama Atambua. Juga hadir Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Zet Sony Libing serta Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT Jelamu Ardu Marius.

Kakanwil DJP Nusa Tenggara mengaku, koordinasi antara instansi sangat penting dilakukan untuk mendukung upaya optimalisasi penerimaan pajak di daerah termasuk di Provinsi NTT. Karena itu, “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja sama dan kontribusi yang telah diberikan kepada negara dalam hal penerimaan pajak,” kata Belis.

Dia menambahkan, terkait kinerja penerimaan tahun 2019; pihaknya berhasil mencapai total penerimaan sebesar Rp. 5.649.738.905.302,00 (realisasi 88,06%), dengan pertumbuhan sebesar 7,17%. “Capaian ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan, karena Kanwil DJP Nusa Tenggara telah berhasil melebihi pencapaian penerimaan pajak nasional yakni sebesar 84,64%. Untuk capaian dari Provinsi NTT sebanyak 90,33% yakni Rp. 2.741.970.147.122,00 (tumbuh sebesar 11,25%),” lanjut Belis.

Menurutnya, pada 2020 target penerimaan pajak secara nasional telah ditentukan oleh Pemerintah yakni sebesar Rp 1.642 triliun, tumbuh sebesar 4,12% dari target penerimaan tahun 2019. “Berbagai strategi dan upaya optimalisasi pengamanan penerimaan pajak harus sudah diimplementasikan. Tentunya, kebijakan yang diambil dalam rangka pengamanan penerimaan pajak tersebut selaras dengan kebijakan yang tengah diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah. Untuk itulah, diperlukan suatu koordinasi yang kuat antar instansi untuk pengharmonisan seluruh kebijakan agar tidak saling bertentangan,” kata Belis.

Ia melanjutkan, salah satu contoh upaya optimalisasi penerimaan pajak yang erat kaitannya dengan kebijakan di daerah ialah Program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). “Memorandum of Understanding (MoU) KSWP antara Kanwil DJP Nusa Tenggara dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditandatangani pada tanggal 11 Juli 2019 lalu. Implementasi dari program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan seluruh masyarakat. Saya berharap, agar MoU tersebut dapat berjalan dengan efektif, pengawasan atas implementasi program KSWP di wilayah NTT dapat dilakukan secara bersama-sama baik dari DJP maupun dari Pemerintah Provinsi NTT,” jelas Belis.

Terhadap berbagai hal yang disampaikan Kakanwil DJP Nusa Tenggara, Nae Soi mengatakan, manfaat pajak sangat dirasakan dalam berbagai bidang diantaranya bidang ekonomi, pariwisata, dan bidang lainnya. “Contoh nyata yang dapat dirasakan masyarakat diantaranya adalah pembangunan jalan, dan gedung-gedung. Terlebih lagi Nusa Tenggara Timur akan menjadi tuan rumah kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik tahun 2020, juga NTT akan menjadi tuan rumah Pertemuan G20 di tahun 2023 yang akan datang,” ujar Nae Soi.

Menurutnya, untuk mempersiapkan kegiatan tersebut tentunya dibutuhkan dana yang tidak sedikit. “Di sinilah, penerimaan dari pajak berperan untuk pembangunan dan dalam rangka persiapan kegiatan-kegiatan yang telah saya sebutkan tadi,” lanjut Nae Soi.

“Kami berkomitmen untuk mendorong peningkatan perekonomian melalui pemberian pelayanan perpajakan terbaik, yang berlandaskan prinsip keadilan (fairness) dan equal treatment, serta mendorong peningkatan ekonomi usaha kecil dan menengah dengan penerapan Business Development Services (BDS),” kata Belis menambahkan. Berkenaan dengan layanan perpajakan, seluruh masyarakat dapat mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang tersebar di NTB dan NTT.

“Selain dari pelayanan yang didapatkan di kantor pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah banyak mengembangkan pelayanan yang dapat diakses secara online di situs pajak.go.id, seperti penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing yang bisa dilakukan via handphone dimana saja dan kapan saja,” tambah Kepala KPP Pratama Kupang, Moch. Luqman Hakim.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait kewajiban perpajakan, kantor pajak akan mengadakan penyuluhan, kelas pajak, kampanye, dan sosialisasi yang topiknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap wajib pajak, dan tentunya dengan mempertimbangkan kearifan lokal wilayah setempat.

“Edukasi dilakukan tidak hanya kepada para wajib pajak tapi juga kepada calon wajib pajak. Contohnya, melalui kegiatan Pajak Bertutur yang diperuntukkan untuk pelajar dan mahasiswa. Kami juga telah melakukan kerja sama dalam hal Tax Centre dan Relawan Pajak dengan Universitas Nusa Cendana (Undana) dan Universitas Flores (Unflor).” ujar Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas), Devi Sonya Adrince.

 Di akhir pertemuan, Belis Siswanto mengungkapkan harapannya untuk dapat bekerja sama dalam hal pertukaran data pihak ketiga yakni seperti dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan beberapa dinas lainnya. “Kami mohon dukungan Bapak Wagub beserta jajaran untuk berkenan memberikan dukungan, saran dan masukan dalam pelaksanaan tugas di Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara; agar kami dapat mengoptimalkan penerimaan pajak tahun 2020 ini. Kami sangat terbuka atas segala masukan dan saran dari Bapak dan jajaran agar kami dapat terus memperbaiki diri dalam rangka memberikan pelayanan prima dan mencapai penerimaan negara yang optimal,” kata Belis.

 

Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM menegaskan, keberadaan Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi NTT adalah bertujuan untuk menyaring, news (berita), hoax (kabar bohong), pendapat dan persepsi publik atau seseorang terhadap fakta dan data yang dimilikinya; sehingga masyarakat bisa membedakannya. “Inilah out comes yang sesungguhnya,” ucap Wagub Nae Soi saat bertatap muka dengan jajaran komisioner KPID NTT di ruang kerja wagub, Kamis (30/01/2020).

Ikut hadir dalam pertemuan bersama Wagub, Kadis Kominfo Provinsi NTT, Drs. Aba Maulaka dan Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si. Menurut Wagub, ukuran kinerja KPID ada dan terletak pada azas kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat di Provinsi NTT. “Saya yang paling penting, masyarakat bisa membedakan apa itu news, hoax, pendapat dan persepsi. Ini memang tugas yang tidak mudah. Terlalu ideal; tapi kan orang-orang KPID NTT itu kan orang-orang yang luar biasa,” tandas Wagub dan berharap agar KPID NTT bisa bekerja maksimal. Dijelaskan, tugas KPID NTT tidak sekadar memberikan ijin kepada lembaga penyiaran tetapi KPID NTT merupakan benteng untuk menyaring news, hoax, pendapat dan persepsi publik. “Kalau masyarakat dapat merasakan keberadaan dan manfaat KPID NTT maka tidak usah bicara tentang dana. Dana akan mengikuti dengan sendirinya. Tapi intinya out comes yang dirasakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat belum merasakan tapi minimal ada tanda-tanda yang mulai menggeliat,” kata Wagub dan menyampaikan, “Selamat bekerja ya…”

 Kadis Kominfo NTT, Aba Maulaka menjelaskan, keberadaan KPID NTT telah eksis di Provinsi NTT sejak tahun 2006 dan hingga kini telah terjadi empat kali pergantian komisioner. “Tahun 2020 ini dana hibah yang diberikan kepada KPID NTT dari APBD NTT sebesar Rp 250 juta, rasanya dana ini tidak cukup,” ucap Kadis Aba Maulaka. Ungkapan yang sama disampaikan Ketua KPID NTT, Yosef Kolo. “Kami telah dilantik dan telah bekerja. Kami datang sebagai anak dan mau melapor kepada Bapak Wagub,” kata Jurnalis AFB TV. Ikut hadir bersama Ketua KPID NTT, Wakil Ketua Desiana Rumlaklak, Koordinator Bidang PS2P, Jack Lauw dan anggota Oni Lauta; Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Frederikus R. Bau dan Koordinator Bidang Kelembagaan, Gasim. Usai tatap muka dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT.

Dalam acara Pengambilan Sumpah dan Janji/Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai, pada hari Kamis, 23 Januari 2020, Bupati Dogiyai  atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Dogiyai menyampaikan pidato lisan, dengan intisari pidatonya sebagai berikut:

• Permohonan maaf atas keterlambatan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai yang disebabkan oleh lambatnya proses penerbitan SK oleh Pemerintah Provinsi Papua. Tetapi hal itu jangan dijadikan polemik, sebab sekalipun pelantikannya lambat dilakukan tetapi masa jabatan anggota DPRD tetap genap lima tahun dan tidak ada pengurangan waktu masa jabatan. Sekarang semua pihak fokus untuk melaksanakan proses pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Dogiyai kedepan.

• Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Dogiyai, Bupati Dogiyai menyampaikan selamat kepada para anggota DPRD Kabupaten Dogiyai yang telah dilantik. Selamat menjadi menjadi pejabat Negara dan pelayan rakyat Kabupaten Dogiyai.

• Esensi maksud dan tujuan bernegara dan berpemerintahan adalah membangun dan menciptakan hidup yang lebih baik dan lebih benar, yang ditandai dengan adanya perubahan hidup (buruk ke baik, salah  ke benar) dan pertumbuhan (terus berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif). Pemerintah Kabupaten Dogiyai, DPRD Kabupaten Dogiyai dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan proses pembangunan itu dalam hidup bernegara dan berpemerintahan.

• Secara teoritis, negara dan pemerintahan modern dalam hal berdemokrasi merupakan implementasi dari teori Trias Politica, yang dikembangkan oleh John Locke (ilmuwan Inggris) dan Montesquieu (ilmuan Prancis), yang membagi kekuasaan dalam pemerintahan dalam bentuk Legislatif, Eksekutif, Yudikatif. Di negara barat, seperti Amerika Serikat dan lainnya kekuasaan ini dijalankan secara “terpisah” (pemisahan kekuasaan), tetapi di Indonesia kekuasaan antar ketiga unsur dijalankan  secara “berbagi” (pembagian kekuasaan). Dalam pembagian kekuasaan, memungkinkan terjadinya proses “kerja sama” antara unsur penyelenggaraan kekuasaan. Untuk menjalankan kekuasaan Legislatif itulah perlu dilaksanakannya PEMILU sebagai sarana memilih penguasa legislatif, yang di Kabupaten Dogiyai adalah DPRD Kabupaten Dogiyai.

• Masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Dogiyai antara lain adalah sistem dan pelayanan pemeritahan yang buruk; pengelolaan keuangan daerah yang tidak sehat; SDM, kesehatan, dan ekononomi yang rendah; pengangguran yang tinggi (maunya jadi PNS/Honorer, tidak mau bertani/beternak dan profesi lainnya); penyakit sosial (kenakalan remaja, perjudian, prostitusi, pencurian, dan lainnya); gangguan KAMTIBMAS; ketergantungan kepada pemerintah yang sangat tinggi; keterbatasan insfrastruktur, dan berbagai masalah lainnya. Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai telah dilantik di tengah masalah-masalah itu, untuk menghadapi masalah-masalah itu, dan untuk terlibat dalam proses penyelesaian masalah-masalah itu.

• Untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan di Kabupaten Dogiya, maka Pemerintah Kabupaten Dogiyai telah menetapkan visi Dogiyai Bahagia dengan 10 misi. Visi dan misi ini kemudian telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Dogiyai 2018-2022. Ini merupakan RPJMD pertama dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Dogiyai dan merupakan RPJMD pertama di Provinsi Papua yang dibuat dengan berpedoman pada Permendagri 86/2017. RPJMD Kabupaten Dogiyai ini telah menjadi “model” atau “contoh” bagi pembuatan RPJMD Kabupaten/Kota lainnya di Papua dengan berpedoman pada Permendagri 86/2017.

• Proses pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang telah dilaksanakan di Kabupaten Dogiyai dalam dua tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati telah menghasilkan sejumlah keberhasilan, perkembangan, dan kemajuan, misalnya tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah meningkat drastis; pengelolaan keuangan menjadi lebih sehat (mendapat opini WDP, padahal selama 10 tahun Kabupaten Dogiyai selalu mendapat opini disclaimer); meningkatnya SDM aparatur penyelenggara pemerintahan; pembangunan insfrasruktur meningkat tajam; pembangunan di bidang keagamaan meningkat tajam (misalnya, memfasilitasi pembangunan gedung rumah ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya), kedisiplinan pegawai meningkat; pemberdayaan masyarakat (dengan pemberian pelatihan dan permodalan); Kabupaten Dogiyai mulai dikenal dikenal luas; dan banyak keberhasilan lainnya yang bisa diraih hanya dalam dua tahun.

• Sekalipun mulai ada keberhasilan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat Kabupaten Dogiyai, masih ada kelemahan yang menghambat proses pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat, misalnya rendahnya rasa cinta pembangunan; perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan masih berorientasi uang atau mengejar keuntungan pribadi; pejabat, Pegawai ASN dan masyarakat terpecah-belah atas dasar kewilayahan, keagamaan, kepentingan politik, dan lainnya; masih banyaknya kelompok sakit hati dan iri hati yang menjadi provokator dalam hidup berpemerintahan dan bermasyarakat; tingginya ketergantungan masyarakat kepada pemerintah (Bupati) termasuk dalam hal-hal yang sepele; pelayanan pemerintahan Kampung dan Distrik lemah; masih punya pola pikir yang salah tentang pembangunan; dan lainnya. Masalah-masalah inilah yang menjadi penghambat pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Dogiyai. Jika hal-hal ini masih ada dan terus dilestarikan, maka proses pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Dogiyai tidak akan berjalan dengan baik. Karena itu, kelemahan-kelemahan ini harus dibenahi secara bersama-sama.

• Perlu disadari oleh semua pihak, termasuk oleh anggota DPRD bahwa pembangunan merupakan sebuah proses panjang, bukan hasil instan yang dinikmati seketika. Sebagai seburh proses, pembangunan membutuhkan waktu; pikiran cerdas; kerja cerdas dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi; dan perlu persatuan dan kebersamaan Pemerintah, DPRD, masyarakat, dan semua pihak. Yang terpenting adalah semua pihak harus terlibat secara aktif dalam seluruh proses pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat, karena kebersamaan dan keterlibatan aktif itulah yang akan menentukan hasil akhir dari setiap proses pembangunan.

• Tentu saja pada akhirnya seluruh proses pembangunan akan diukur keberhasilannya. Ada tiga hal pokok yang harus menjadi tolok ukurnya: (1) bagaimana proses pelayanan pemerintahan membuahkan keadilan dalam masyarakat; (2) bagaimana proses pemberdayaan telah mendorong dan menghasilkan kemandirian masyarakat; dan bagaimana proses pembangunan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Penilaian semacam ini perlu dilakukan secara berkala dalam kurun waktu tertentu atas pelaksanaan visi, misi, program dan kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Dogiyai.

• DPRD Kabupaten Dogiyai sesungguhnya merupakan wakil rakyat/sahabat rakyat dan mitra kerja pemerintah (eksekutif). Dalam kapasitas sebagai itu, Anggota DPRD diharapkan untuk  memahami dan melaksanakan tugas dan fungsinya (legislasi/PERDA, anggaran, pengawasan) dengan baik dan benar; berdisiplin dalam bekerja (terutama rajin masuk kantor); kalau boleh menetap/punya rumah di Kabupaten Dogiyai; dan menjaga nama baik pribadi dan wibawa pemerintahan. Hal-hal inilah yang mendorong anggota DPRD untuk berhasil melaksanakan tugasnya dalam lima tahun kedepan. Ini merupakan harapan dari Bupati dan semua masyarakat Kabupaten Dogiyai.

• Sekretariat DPRD Kabupaten Dogiyai wajib melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan keuangan kepada Anggota DPRD dengan baik dan benar; sebagai Pegawai ASN dilarang berpolitik; menyusun program dan kegiatan yang relevan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD; dan wajib berdisiplin dalam kerja. Kepada Pegawai ASN di SETWAN yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik akan diberikan sanksi yang tegas.

• Setelah pelantikan, anggota DPRD akan langsung bekerja. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bekerja adalah: bekerja dengan menjaga etika berpemerintahan; boleh menyampaikan kritik tetapi harus rasional dan obyektif, tetapi jangan memfitnah dan menyebarkan berita bohong; berkoordinasi dengan berbagai pihak sebagai mitra kerja; dan hidup dan bekerja dengan pedoman pada nilai-nilai hidup orang Mee: ipa akaga, maa akaga, ibo akayaiki/ibo akate, akaapa/ide akaga, enaimo (wegai, ekowai, wudi, nai).

• Karena Anggota DPRD adalah “wakil rakyat”, maka rakyat Kabupaten Dogiyai mempunyai hak untuk mengawasi DPRD dan memberikan aspirasi, kritik dan saran kepada DPRD. Rakyat Kabupaten Dogiyai harus aktif melaksanakan haknya ini.

• Terimakasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire yang melantik anggota DPRD; terimakasih kepada semua tamu  undangan yang telah menghadiri acara pelantikan; dan semua pihak yang telah mempersiapkan, menghadiri dan mensukseskan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai.

• Semoga anggota DPRD Kabupaten Dogiyai membawa dan menyumbangkan pikiran dan perbuatan yang positif dan produktif untuk melayani masyarakat dan membangun Kabupaten Dogiyai. Selamat bekerja dan selamat melayani rakyat Kabupaten Dogiyai. Marilah kita mewujudkan DOGIYAI BAHAGIA dengan hidup dan berkarya untuk memuliakan Tuhan, menghormati sesama manusia, dan menghargai alam semesta.

Bupati Dogiyai,

YAKOBUS DUMUPA, S.IP