Category: BERITA

Jakartaberanda negeri– Praktisi hukum Agus Widjajanto menyoroti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang merevisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), khususnya terkait pemberian perlindungan hukum bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang diterbitkan Danantara.

Menurut Agus, negara memang memiliki kewenangan memberikan insentif dan jaminan untuk mendorong investasi, namun pemberian perlindungan yang berujung pada kekebalan hukum secara absolut berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi.

“Di negara hukum tidak dikenal adanya imunitas absolut bagi subjek hukum tertentu. Investor boleh diberi kepastian, jaminan, maupun insentif fiskal, tetapi bukan diberikan status kebal terhadap tuntutan pidana, perdata, ataupun perpajakan. Negara hukum yang sehat memberikan karpet merah kepada investor melalui sistem yang baik, bukan melalui surat kebal,” kata Agus Widjajanto kepada wartawan, Senin (22/6/2026).

Agus menjelaskan, apabila benar terdapat ketentuan yang membebaskan pembeli obligasi tersebut dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk perpajakan, serta gugatan perdata, maka norma tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengenai asas persamaan kedudukan warga negara di depan hukum.

“Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa pengecualian. Status sebagai pembeli obligasi tertentu tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan perlakuan istimewa yang menghapus pertanggungjawaban hukum,” ujarnya.

Ia menambahkan, sistem hukum Indonesia memang mengenal imunitas dalam lingkup terbatas, seperti imunitas diplomatik berdasarkan Konvensi Wina dan imunitas fungsional bagi pejabat negara saat menjalankan tugas jabatan. Namun, menurutnya, tidak terdapat konsep imunitas bagi pelaku ekonomi atau investor.

“Imunitas bagi diplomat atau pejabat dalam menjalankan fungsi negara itu berbeda. Untuk investor atau pembeli surat berharga, yang dikenal adalah perlindungan hukum dan kepastian usaha, bukan kekebalan dari proses hukum,” katanya.

Agus juga mengingatkan bahwa berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, setiap undang-undang harus sejalan dengan UUD 1945. Apabila terdapat norma yang bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengujinya.

“Jika terdapat frasa yang mengandung makna pembebasan dari segala tuntutan hukum, norma tersebut berpotensi diuji melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C UUD 1945. Banyak putusan MK sebelumnya yang membatalkan ketentuan yang memberikan kekebalan kepada kelompok tertentu karena dinilai melanggar prinsip equality before the law dan kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” jelasnya.

Lebih lanjut, Agus menilai pemerintah sesungguhnya dapat memberikan berbagai insentif untuk meningkatkan minat investor, seperti pemberian insentif pajak, jaminan pembayaran pokok dan bunga, maupun kepastian kontrak. Namun, menurut dia, perlindungan tersebut tidak boleh berubah menjadi impunitas.

“Negara boleh memberikan insentif dan kepastian investasi. Tetapi apabila perlindungan itu diartikan sebagai pembebasan dari tanggung jawab pidana, perdata, dan perpajakan, maka hal tersebut justru dapat menimbulkan persepsi buruk terhadap tata kelola dan good corporate governance Indonesia,” ujarnya.

Ia menilai keberadaan ketentuan yang memberikan kekebalan hukum justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi di antara para pelaku pasar keuangan.

“Investor global mencari kepastian hukum, bukan kekebalan hukum. Apabila muncul kesan adanya perlakuan istimewa yang melampaui batas, justru dapat memunculkan kekhawatiran terhadap kualitas sistem hukum dan tata kelola investasi di Indonesia, yang dianggap tidak ada Kepastian hukum sewaktu waktu bisa berubah ” kata Agus.

Agus menegaskan, hingga kini sistem perpajakan Indonesia juga tidak mengenal imunitas bagi warga negara. Prinsip tersebut bersumber dari Pasal 23A dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta tercermin dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Bahwa dalam aturan UU P2 SK juga telah memperluas cakupan Investor surat Utang khusus Danantara tersebut termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan Pajak ( Tax Amnesty ) maupun program pengungkapan Suka Rela ( PPS ) hal ini bisa masuk celah terjadi nya praktek Pencucian Uang ,dimana pelaku tidak bisa dituntut Pidana kejahatan Pencucian Uang dan gugatan perdata sekalipun . Dan hal ini secara langsung akan menghancurkan sendi sendi negara , menuju kehancuran  melalui Proteksi Hukum .Kata agus lebih lanjut.

“Pada prinsipnya, hukum pajak Indonesia berlaku bagi setiap orang. Tidak ada kasta khusus yang kebal terhadap kewajiban perpajakan. Karena itu, apabila benar terdapat norma yang memberi pembebasan menyeluruh dari tuntutan hukum dan pajak, maka norma tersebut patut dikaji secara mendalam dari perspektif hukum dalam negara hukum yang bersumber dari  konstitusi,” pungkasnya.

Oleh  Agus  Widjajanto

 

Jakarta berandanegeri.com – Pemerhati sosial, budaya, dan politik Agus Widjajanto, yang saat ini merupakan kandidat Doktor Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung, menilai kericuhan yang terjadi dalam dialog bertajuk ” Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia ” di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono tidak dapat dilepaskan dari kuatnya pengaruh opini yang telah terbentuk sebelumnya di kalangan mahasiswa.

Menurut Agus, sebagian mahasiswa telah terlanjur menerima framing tertentu yang berkembang melalui film dokumenter Pesta Babi. Akibatnya, berbagai data dan penjelasan yang disampaikan pemerintah terkait alih fungsi lahan maupun program strategis ketahanan pangan nasional menjadi sulit diterima secara objektif. Sebagai negara demokrasi bukan berarti adanya kebebasan yang tidak bertanggung jawab, ada batasan etika moral dan pertanggung jawaban hukum terhadap kebebasan berpendapat itu sendiri.

“Mahasiswa sudah terlanjur termakan framing yang berkembang. Akibatnya, data sevalid apa pun mengenai alih fungsi lahan dan manfaatnya bagi lumbung pangan nasional menjadi sulit diterima karena yang tersimpan di benak mereka adalah rasa kecewa yang telah terbentuk sebelumnya,” ujar Agus Widjajanto, Selasa (16/6/2026).

Agus menilai akar persoalan sebenarnya bukan semata-mata pada program pemerintah yang diperdebatkan, melainkan pada munculnya persepsi ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Ia menyinggung adanya kasus dugaan korupsi yang terjadi dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya terlihat secara kasat mata di tengah masyarakat dan dinilai berlangsung cukup lama tanpa penanganan yang cepat.

Menurutnya, program yang pada dasarnya memiliki tujuan baik dan manfaat besar bagi masyarakat tersebut akhirnya menghadapi resistensi karena dianggap mengurangi alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan ini yang harus dijelaskan oleh pemerintah secara komprehensif kepada masyarakat dan generasi muda.

“Intinya adalah persoalan ketidakadilan dalam penerapan program. Program yang sebenarnya bermanfaat menjadi dipersepsikan negatif karena muncul anggapan bahwa sebagian dana pendidikan dipangkas, sementara di sisi lain masyarakat melihat adanya praktik korupsi yang tidak segera ditangani secara tegas,” katanya.

Sebagai solusi, Agus menilai pemerintah perlu menunjukkan langkah-langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa. Salah satu contohnya adalah kebijakan terkait harga bahan bakar minyak.

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan kenaikan harga Pertamax yang umumnya dikonsumsi kelompok masyarakat menengah ke atas, sekaligus mempertahankan harga Pertalite yang banyak digunakan masyarakat berpenghasilan rendah. Dan bagaimana kebijakan pemerintah saat harga minyak pasaran dunia turun , ini harus transparan .

Selain itu, pemerintah juga perlu menyajikan data yang komprehensif mengenai perkembangan harga minyak dunia dan praktik subsidi energi yang diterapkan berbagai negara.

“Pemerintah harus memberikan contoh kebijakan yang konkret. Sajikan data harga minyak internasional, tunjukkan bagaimana mekanisme subsidi dilakukan di berbagai negara, dan jelaskan alasan kebijakan yang diambil secara terbuka agar masyarakat memahami konteksnya,” ujarnya.

Agus juga menyoroti polemik terkait alih fungsi lahan di Papua yang kerap menjadi perdebatan publik. Menurutnya, informasi mengenai program pembukaan lahan pertanian harus disampaikan secara berimbang agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh.

Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu menjelaskan secara rinci bahwa pembukaan lahan pertanian tersebut tidak merusak hutan rakyat dan justru ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

Untuk menjamin objektivitas informasi, Agus mendorong keterlibatan media massa dalam melakukan investigasi langsung ke lapangan, dimana media sebagai kekuatan ke empat dalam demokrasi modern yang berperan sebagai pengontrol kekuasaan agar ada keseimbangan dan keadilan dalam menjalankan roda pemerintahan .

“Kirim media-media besar untuk melakukan investigasi langsung ke Papua secara bebas dan independen tanpa intervensi apa pun. Dengan begitu, media dapat menyajikan kondisi yang sebenarnya serta menghasilkan pemberitaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, karena dalam negara Demokrasi modern peran media sebagai kekuatan ke empat yang melengkapi  dalam trias poitica modern ” tegasnya.

Lebih lanjut, Agus menilai bahwa dalam kehidupan demokrasi, setiap pandangan pada akhirnya akan diuji oleh fakta dan rasionalitas. Ia meyakini bahwa argumentasi yang hanya bertumpu pada emosi tanpa didukung logika dan data yang kuat pada akhirnya akan kehilangan relevansinya di ruang publik.

 

Menurutnya, masyarakat akan mampu menilai secara mandiri berbagai informasi yang beredar tanpa harus selalu mengandalkan intervensi aparat.

Agus juga menyayangkan terjadinya kericuhan dalam forum akademik di UGM. Menurutnya, insiden tersebut secara tidak langsung mencoreng citra kampus yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat intelektual terkemuka di Indonesia.

Memang sangat memalukan bagi akademisi , dan dunia kampus , dimana masyarakat bisa menilai yang harus nya bisa jadi ajang debat inteletual justru menggunakan otot emisional dan seperti orang jalanan

“Kericuhan yang terjadi di lingkungan kampus justru dapat merendahkan martabat institusi pendidikan itu sendiri. Kampus seharusnya menjadi ruang dialog, pertukaran gagasan, dan adu argumentasi yang sehat berdasarkan data serta kajian ilmiah,” katanya.

Sebagai generasi penerus bangsa, Agus mengingatkan mahasiswa untuk belajar dari perjalanan sejarah Indonesia, baik pada masa gerakan reformasi 1998 yang berujung pada runtuhnya Orde Baru maupun dinamika reformasi setelahnya. Dan sejarah lahir nya Pancasila dari mana lima laku utama tersebut digali , yang menjadi jiwa bangsa , agar ada pemahaman uang utuh dan jomprehensif.

Menurutnya, pemahaman terhadap sejarah sangat penting agar gerakan mahasiswa tetap berada dalam koridor intelektual, kritis, dan konstruktif bagi pembangunan bangsa.

“Mahasiswa harus belajar dari sejarah. Peristiwa 1998 maupun perjalanan reformasi setelahnya memberikan banyak pelajaran berharga. Kritik tetap diperlukan dalam demokrasi, tetapi harus dibangun di atas fondasi pengetahuan, logika, dan tanggung jawab moral sebagai calon pemimpin bangsa,” pungkas Agus Widjajanto.

 

Flores Timur Beranda Negeri.com – Gema takbir Idul Qurban berkumandang di seantero jagad Lamaholot Kabupaten Flores Timur,  Rabu, 27/05/2026.

Suara toa dari Mushola ke Mushola, Masjid  ke Masjid seakan berlomba sahut menyahut bak irama melodi yang sangat indah mengumandangkan kalimat takbir.

Orang tua, muda, kaya, miskin, laki – laki, perempuan, semuanya larut dalam rasa gembira yang hanya satu tahun sekali bisa dirayakan oleh umat muslim sedunia.

Anggota DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat yang selalu hadir bersama masyarakat NTT dalam berbagai momentum hari raya keagamaan di NTT dan Kabupaten Flores Timur khususnya.

Melalui perwakilan, Politisi NasDem ini menyerahkan satu ekor sapi kepada Takmir Masjid yang diterima oleh panitia pemotongan hewan Qurban 2026 di Masjid Ataqwa Witihama.
Daging kurban tersebut kemudian dibagikan kepada 220 kepala keluarga.

Anggota DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat kepada media ini mengatakan hari raya Idul Adha ke 1447 H/2026, adalah momentum bertemunya dua peristiwa besar dalam islam yaitu ibadah haji dan ibadah kurban.

Kedua ibadah tersebut yang jika dirunut jauh kebelakang semuanya adalah bertujuan untuk meneladani kisah keimanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim AS dan juga keluarganya.

Nabi Ibrahim yang diperintah oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Dan atas izin dari Ismail, maka Ibrahim akan menyembelih Ismail, anak satu-satunya yang dimiliki.

Ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, bahkan pisau tajam sudah berada di lehernya, kemudian Allah menggagalkan dan menggantikan dengan seekor kambing jantan.

Dari kisah Nabi Ibrahim ini, dapat dijadikan cermin, serta bukti dari ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah SWT terutama dalam hal berkurban.

Idul Adha merupakan simbol kekuatan umat muslim karena mampu memberikan gambaran tentang betapa kuatnya ideologi dan sejarah.

Dimana dalam Idhul Adha, selain kisah keteladanan Nabi Ibrahim untuk berkurban, juga ada ritual Ibadah Haji yang setiap tahun selalu dilaksanakan.

Sejatinya ibadah haji merupakan substansi dari pengejawantahan kehidupan manusia untuk merefleksikan dirinya agar menjadi lebih baik.

Antusiasme umat muslim Indonesia pergi ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah Haji tidak pernah surut, tetap tinggi, bahkan semakin membludak dari tahun ke tahun, bahkan umat muslim rela bertahun tahun menunggu kuota haji yang memakan waktu begitu panjang dan lama.

Setiap umat Islam berharap pergi ke tanah suci sebelum ajal menjemput dan idul kurban adalah bukti berbagi kasih kepada sesama.

“Momen Idul Adha adalah tindakan nyata untuk menyadarkan diri kita, bahwa peduli harus terus dibangun untuk memberikan manfaat yang sesama,” kata Julie Sutrisno Laiskodat.

Selain itu, idul kurban momen introspeksi dan refleksi diri, karena di dalamnya terdapat unsur pendekatan diri kepada Allah SWT, serta keikhlasan dan kesabaran.

Ia berharap melalui idul qurban semoga Allah, menjadikan setiap helaan napas umatnya sebagai bukti cinta dan pengorbanan kepada sesama.

( Athy Meaq).

 

Maumere berandanegeri.com. Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriyah Tahun 2026 dalam semangat keteladanan, ketaatan dan pengorbanan, Anggota DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat berbagi daging kurban dengan sejumlah umat muslim di Sikka.

Melalui daging kurban yang didistribusikan menjadi wujud nyata kepedulian untuk berbagi sesama umat yang membutuhkan dan melatih diri agar setiap manusia tidak hanya mementingkan diri sendiri.

Demikian dikatakan Minarni M.SI, Tenaga Ahli (TA) DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat secara virtual saat pembagian daging kurban oleh Tim Muslim JSL (Julie Sutrisno Laiskodat) Sikka, Kamis, 28/5/2026.

“Dalam momentum idul kurban ini, Ibu Julie ingin berbagi melalui hewan kurban, dengan semua saudara di Dapil NTT 1. Yakni dari Manggarai Barat, sampai Lembata dan Alor,” kata Minarni.

Minarni mengajak, agar amal ibadah kurban yang telah ditunaikan oleh Julie Sutrisno Laiskodat, diterima oleh Allah SWT dan semoga semangat pengorbanan ini terus menginspirasi kebaikan di hari-hari selanjutnya.

Ketua Tim Muslim JSL di Sikka, Haji Alimudin mengatakan, tim JSL yang sudah terbentuk di Sikka tersebar di 25 titik di wilayah Kabupaten Sikka.

“Tahun ini umat muslim di beberapa titik mendapatkan satu ekor sapi kurban dari Bunda Julie, dan insya Allah tahun depan semua titik dapat,” kata Alimudin.

Anggota DPRD Sikka Heriawan menegaskan, oleh Julie Sutrisno Laiskodat selalu mengajarkan kepada kadernya bahwa makna idul kurban tidak sebatas menyembelih hewan kurban.

Akan tetapi lanjut Heriawan, sifat sombong, kikir dan egois yang harus disembelih agar dalam hidup setiap kader NasDem tidak hanya mementingkan diri sendiri.

“Bunda Julie selalu ajarkan kami, agar sifat sombong, kikir dan egois harus disembelih agar hidup setiap kader NasDem tidak hanya mementingkan diri sendiri,” ujarnya.

Sejumlah penerima daging kurban mengucapkan terimakasih kepada Anggota DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat dan sejumlah pihak yang terlibat dalam perayaan kurban 2026 di Sikka.

( Athy Meaq )

 

 

Jakarta berandanegeri.com – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) telah menangkap dan memeriksa empat oknum anggota Badan Inteljen Strategis (BAIS) yang diduga terlibat dan pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus. Keempat oknum tersebut telah diperiksa oleh Polisi Militer TNI (POM TNI).

Mengacu keterangan Komandan Pusat Polisi Militer Mayjen TNI Yusri Nuryanto, empat oknum itu, yakni Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW dan Serda ES. Keempatnya telah diperiksa secara maraton. Di sisi lain, Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan Puspom TNI.

Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajran (Unpad), Muradi mengapresiasi atas kinerja Mabes TNI dalam hal ini Puspom TNI, karena dengan begitu cepat bisa menangkap dan memeriksa keempat terduga pelaku. Menurut Muradi, kasus ini bukan perkara mudah untuk ditangani.

“Ini bukan perkara mudah kalau melihat situasi yang berkembang. Selain diapresiasi, temen-teman POM TNI harus bisa menarik ke atas, mana aktor intelektual. POM TNI harus mampu bawa kasus ini lebih transparan,” kata Muradi kepada wartawan, Rabu (18/3/2026).

Muradi juga menyatakan TNI harus dapat menjamin kasus serupa tak terulang. “Bisa enggak di masa mendatang enggak kejadian lagi. Intinya, jangan cuma berhenti di empat orang. Proses juga harus terbuka. Publik harus bisa akses. Ada peradilan terbuka. Harapan publik kini ada di teman-teman TNI,” kata Muradi.

Andrie Yunus merupakan salah satu aktivis yang menginterupsi rapat pembahasan RUU TNI yang digelar Komisi I DPR dan pemerintah di Hotel Fairmont pada 15 Maret 2025. Andrie bersama beberapa perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan masuk ke ruang rapat dan menyatakan penolakan terhadap revisi UU TNI.

Praktisi hukum Agus Widjajanto menyoroti keberatan beberapa pegiat hak asasi manusia dan LSM soal pengesahan UU TNI yang di mana ada penambahan dua kewenangan.

Menurut Agus, sejumlah pasal yang dianggap sebagian kalangan merupakan representasi dari kembalinya dwi fungsi TNI, seperti  Orde Baru adalah sangat tendensius dan berlebihan. Agus mengungkap, terdapat tiga pasal yang disahkan saat itu. Pertama, Pasal 3 soal kedudukan TNI dalam strategis pertahanan yang secara administratif di bawah Kemhan. Kedua, Pasal 7 soal tugas dan operasi selain perang ada dua kewenangan tambahan dari 14 kewenangan sebelumnya, yakni antara lain membantu menanggulangi keamanan siber dan membantu melindungi keamanan/penyelamatan WNI di luar negeri.

“Kewenangan ini memang masuk ranah pertahanan negara, bukan lagi kamtibmas, lalu apa yang dipersoalkan. Katakan ada pembajakan di Kedubes RI di luar negeri memang domain tentara yang harus terjun,” kata Agus.

Ketiga, Pasal 47 dari UU TNI yang mengatur anggota TNI bisa mengisi jabatan di lembaga/kementerian. Agus mengatakan pasal ini berbubungan erat dengan kapasitas TNI. “Jadi, sudah wajar. Jadi, apa yang jadi masalah,” ucap Agus yang juga kolumnis/penulis buku.

———————

 

Tapanuli Tengah Caritas Indonesia – Jaringan Caritas Indonesia (KARINA-KWI) resmi memulai “Gerakan Rumah Bela Rasa” di Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, 26 Februari 2026. Launching “Gerakan Rumah Bela Rasa” ini ditandai dengan penyerahan dua hunian yang sudah selesai dibangun kepada dua keluarga penyintas bencana di Desa Pangaribuan dan Desa Sijungkang, keduanya di Kec. Andam Dewi, Tapanuli Tengah (Tapteng).

Serah terima hunian ini dihadiri Uskup Sibolga, Mgr. Fransiskus Tuaman Sinaga; Sekretaris Badan Pembina Yayasan Karina-KWI, Mgr. Siprianus Hormat; dan Direktur Caritas Indonesia, Romo Fredy Rante Taruk. Program ini merupakan upaya pemulihan hunian bagi penyintas bencana banjir yang terjadi di Sumatra pada akhir November 2025.

Bencana banjir dan tanah longsor tersebut mengakibatkan kerusakan masif di tiga provinsi. Berdasarkan data, tercatat sebanyak 158.088 rumah mengalami kerusakan berat atau hilang. Kondisi ini memaksa ribuan keluarga tinggal di pengungsian dalam waktu lama. Kehilangan rumah berdampak buruk pada keamanan dan kesehatan keluarga.

Sebagai respon nyata, Jaringan Caritas Indonesia dan Caritas-PSE Keuskupan Sibolga menginisiasi program Emergency Appeal (EA) 23/2025 dan program “Gerakan Rumah Bela Rasa”. Dalam program ini, Caritas Indonesia menjadi pengarah dan penanggungjawab, sementara implementor program adalah Caritas-PSE Keuskupan Sibolga. Program ini juga berjalan sebagai wujud nyata kerja sama lintas keuskupan di Indonesia. Target utama adalah membangun atau merehabilitasi rumah-rumah bagi penyintas bencana banjir di Sumatra.

 

Menyediakan Hunian

Jaringan Caritas Indonesia hadir di Tapanuli Tengah untuk membantu saudara-saudara penyintas bencana banjir dengan menyediakan hunian bagi mereka. Mgr. Sipri menyampaikan Jaringan Caritas Indonesia hadir untuk mendukung pemerintah dalam upaya menyediakan hunian bagi para penyintas bencana yang kehilangan rumahnya.

“Dengan kerja sama ini akan memaksimalkan bantuan kemanusiaan kita untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana,” tegas Mgr. Sipri.

Mgr. Sipri menambahkan, bahwa Caritas hadir bagi mereka yang rapuh, yang karena bencana ini kehilangan rumah mereka, tempat untuk kembali dan pulang. Ia menyampaikan, Caritas hadir untuk mewujudkan hunian yang layak dan bermartabat. Mgr. Sipri juga berterima kasih kepada semua pihak, para donatur, para imam di Keuskupan Sibolga, para imam Kapusin, dan semua yang terlibat membantu dan mendukung terwujudnya hunian bagi para penyintas bencana.

Sehari sebelumnya dilaksanakan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU), antara Caritas Indonesia, yang diwakili Romo Fredy dan Pemerintah Kabupaten Tapteng yang diwakili, Sekda Tapteng, Binsar Sitanggang. Penandatanganan ini untuk menegaskan kerja sama antara Jaringan Caritas Indonesia dan Pemerintah Tapteng dalam mendukung dan membantu penyintas bencana banjir.

Pada saat penandatangan MoU ini, Binsar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Jaringan Caritas Indonesia dan Caritas-PSE Keuskupan Sibolga yang telah hadir dan membantu pada masa pemulihan pasca bencana di wilayah Tapteng. Ia menyampaikan, kehadiran Caritas semakin mempercepat upaya pemulihan, sehingga masyarakat dapat semakin cepat beraktivitas secara normal kembali.

 

Membangun Lebih Baik

Direktur Caritas-PSE Keuskupan Sibolga, Romo Walter Manurung pada saat serah terima menyampaikan Gambaran umum pembangunan “ Rumah Bela Rasa” Caritas Indonesia  ini. Proses ini dimulai dari asesmen menyeluruh, berdasar data dari pemerintah, tim Caritas mendatangi setiap penerima manfaat. Dari asesmen ini kemudian didapatkan data penerima manfaat yang akan dibantu penyediaan hunian tetap.

Romo Walter melanjutkan, untuk kriteria penerima manfaat pembangunan hunian adalah mereka yang kehilangan rumah mereka selama bencana banjir di Sumatra. Sesuai kebijakan pemerintah, pembangunan hunian dilakukan di lokasi yang berada di luar Zona Rawan Bencana (ZRB). Untuk penyintas yang sebelumnya memiliki rumah di dalam ZRB, pembangunan hunian baru akan dilakukan dengan cara relokasi di lahan mandiri, yang mensyaratkan adanya surat kepemilikan lahan yang sah.

Pembangunan rumah dalam “Gerakan Rumah Bela Rasa” ini akan berlangsung selama 18 bulan ke depan. Estimasi biaya pembangunan mencapai Rp 60.000.000 per unit rumah. Setiap rumah akan dibangun dengan spesifikasi tahan gempa. Rumah dibangun dengan tipe 36 serta dilengkapi 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Gambaran ini sesuai dengan standar minimum hunian layak dari pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Romo Walter menambahkan, rumah akan dibangun dengan struktur baja ringan dengan atap berbahan zincalume yang anti karat. Untuk dinding rumah dibangun dengan bata ringan. Ia memastikan, desain hunian ini dibuat, sehingga memungkinkan bagi setiap penerima manfaat untuk dapat mengembangkan hunian ini, dengan tambahan fasilitas baru atau memperluas dan memperbesar kapasitasnya.

“Proses pembangunan huntap ini mengusung prinsip “building back better” atau membangun kembali dengan lebih baik. Desain rumah telah disesuaikan dengan risiko bencana di setiap wilayah,” ujar Romo Walter.

 

Hunian Bermartabat

Gerakan ini bermula dari kunjungan Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC ke lokasi respons kebencanaan Caritas Indonesia di Tapanuli Tengah, dari pertemuan reflektif pada 23 Desember 2025. Pada kesempatan ini, Mgr. Anton menyampaikan kegelisahan serta gagasannya untuk segera memberikan solusi nyata berupa pembangunan rumah permanen yang bermartabat bagi warga Sumatra yang terdampak bencana.

Gagasan ini disambut baik, jaringan Caritas Indonesia kemudian bergerak menyatukan semangat untuk mewujudkan hunian bagi para penyintas bencana. Gerakan ini bercita-cita membangun rumah yang dirancang sebagai hunian tetap (huntap) yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.

Direktur Eksekutif Caritas Indonesia, Romo Fredy Rante Taruk menyampaikan, gerakan ini adalah wujud solidaritas untuk saudara-saudara yang terdampak bencana, terutama untuk keluarga yang kehilangan tempat tinggal selama banjir terjadi. Ia menyampaikan, “rumah ini nantinya akan menjadi benteng martabat dan rasa aman keluarga”.

Romo Fredy mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam mendukung berjalannya “Gerakan Rumah Bela Rasa” ini. Caritas Indonesia menyadari, bahwa mewujudkan rumah bagi ratusan bahkan ribuan penyintas bencana bukanlah tugas kecil. Oleh karena itu, gerakan ini merupakan ajakan terbuka bagi umat, masyarakat umum, sektor swasta, maupun komunitas yang berkehendak baik untuk ikut berpartisipasi.

“Ini adalah gerakan bela rasa. Setiap bantuan yang diberikan akan sangat berarti untuk membangun kembali kehidupan sesama kita di Sumatra yang terdampak bencana,” kata Romo Fredy.

Gerakan ini membuka kesempatan bagi para donor dan mitra untuk berkolaborasi menciptakan masa depan yang lebih aman bagi para penyintas. Sebab, keamanan dan ketahanan hidup penyintas adalah prioritas utama bersama. Oleh karenanya, melalui program ini, Caritas tidak hanya membangun rumah, tetapi juga memulihkan martabat, rasa aman, dan ketahanan hidup keluarga serta komunitas terdampak.

 

——————

Foto Launching  Gerakan Rumah Bela Rasa di Kec. Andam Dewi, Tapanuli Tengah.

Dok. Caritas Indonesia

 

Keluarga penerima manfaat rumah perdana yang sudah selesai dibangun dalam Gerakan Rumah Bela Rasa di Kec. Andam Dewi, Tapanuli Tengah.

Dok. Caritas Indonesia

 

Foto Penandatangan MoU antara Caritas Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dok. Caritas Indonesia

 

 

 

 

 

 

Oleh  Agus  Widjajanto

 

Seluruh sadara-saudara kita yang memeluk agama Kristiani, telah menjalani Natal tahun ini dengan kidmad dan berharap penuh berkat, Natal tahun ini bisa menjadi momen introspeksi yang tepat untuk kita merefleksikan tentang bencana banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Padang. Bencana ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif manusia terhadap alam.

 

Beberapa contoh banjir bandang yang pernah terjadi di Indonesia, seperti:

– Banjir Bandang Mandailing Natal (2018): 24 orang meninggal, 102 rumah hancur, dan 123.936 jiwa terdampak.

– Banjir Tangse, Aceh (2011): 158 orang meninggal, 145 orang hilang, dan jalur komunikasi serta jaringan listrik terputus.

– Banjir Wasior, Papua Barat (2010): 20 titik banjir, 7 kecamatan terdampak, dan ribuan warga mengungsi.

 

Bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

– Kerusakan hutan: Penebangan liar dan kerusakan hutan dapat meningkatkan risiko banjir bandang.

– Curah hujan tinggi: Hujan deras yang tidak berhenti dapat menyebabkan banjir bandang.

– Sistem drainase buruk: Sistem drainase yang tidak efektif dapat memperburuk situasi banjir.

 

Mari kita gunakan momen Natal ini untuk merefleksikan dan meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif manusia terhadap alam

Seperti kita ketahui bersama dipunghujung tahun 2025 terjadi bencana besar yang menewaskan lebih dari 1000 masyarakat terkena dampak bemcana dan beberapa ratus orang yang belum ditemukan, fenomena bencana alam Sumatera yang diterjang banjir bandang menyisakan kisah pilu dimana ada beberapa desa hilang tanpa jejak, dan tentu menimbulkan kerugian bukan hanya materi tapi secara psikologis menghantui setiap anak, ibu dan orang tua di wilayah terzebut, belum lagi tersedot biaya ABPN negara dalam merenofasi kerusakan yang terjadi, menjadi catatan kelam dan pembelajaran sangat mahal yang harus ditebus bangsa ini.

Bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat ilegal logging memang menjadi pembelajaran penting bagi bangsa Indonesia di penghujung tahun 2025. Bencana ini disebabkan oleh kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang dipicu oleh aktivitas ilegal logging dan pembukaan lahan liar.

 

Perusahaan yang Terlibat

Satgas Garuda PKH telah mengidentifikasi 31 perusahaan yang diduga terlibat dalam kerusakan DAS, dengan rincian:

– Aceh: 9 perusahaan

– Sumatera Utara: 8 subjek hukum, termasuk perusahaan dan pemegang hak atas tanah (PHT)

– Sumatera Barat: 14 subjek hukum

 

Tindakan Hukum

Bareskrim Polri telah meningkatkan penanganan perkara kayu gelondongan yang ditemukan di wilayah Garoga, Tapanuli Utara, hingga Anggoli, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ke tahap penyidikan. Selain itu, Satgas PKH juga akan menjatuhkan sanksi administratif kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab, berupa evaluasi perizinan terhadap korporasi yang memiliki izin usaha.

 

Pelajaran yang Dapat Dipetik

Bencana ini menunjukkan pentingnya:

– Mitigasi bencana: Memperkuat mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat

– Perencanaan tata ruang: Perencanaan tata ruang yang berbasis risiko

– Rehabilitasi DAS: Rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan hutan

 

Dengan demikian, kita dapat belajar dari bencana ini untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan dalam melindungi lingkungan dan mencegah bencana serupa di masa depan.

Bahwa sesungguhnya kita harus sadar alam ini memang titipan dari generasi mendatang dan semesta, sehingga kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melindunginya. Ini adalah amanah yang harus kita emban dengan baik, agar generasi mendatang dapat menikmati keindahan dan kekayaan alam yang sama seperti kita.

 

Mengapa alam ini Titipan?

– Amanah dari generasi mendatang: Alam ini adalah warisan dari generasi sebelumnya dan titipan untuk generasi mendatang, sehingga kita harus menjaganya dengan baik.

– Tanggung jawab kita: Kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melindungi alam, agar dapat memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup.

– Keseimbangan ekosistem: Alam memiliki keseimbangan ekosistem yang rapuh, sehingga kita harus menjaga dan melindunginya agar tidak terganggu.

 

Apa yang Harus Kita Lakukan?

– Mengurangi dampak negatif: Kita harus mengurangi dampak negatif kita terhadap alam, seperti mengurangi polusi, menghemat sumber daya, dan mengurangi limbah.

– Melindungi keanekaragaman hayati: Kita harus melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem alam, agar dapat menjaga keseimbangan alam.

– Mendidik dan meningkatkan kesadaran: Kita harus mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga alam, agar dapat bersama-sama menjaga dan melindungi alam.

 

Dengan demikian, kita dapat menjaga alam ini sebagai titipan dari generasi mendatang dan semesta, agar dapat memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup.

Apakah alam ini warisan dari nenek moyang kita kepada kita, atau kah memang karunia semesta kepada kita sebagai bangsa ?

Alam ini dapat dilihat sebagai warisan dari kedua-duanya, yaitu nenek moyang dan semesta.

 

Warisan dari Nenek Moyang

– Amanah dari generasi sebelumnya: Alam ini adalah warisan dari generasi sebelumnya, yaitu nenek moyang kita, yang telah menjaga dan melindunginya selama ribuan tahun.

– Kearifan lokal: Nenek moyang kita telah memiliki kearifan lokal dan pengetahuan tradisional tentang bagaimana menjaga dan memanfaatkan alam dengan bijak.

– Tanggung jawab kita: Kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melindungi alam ini, agar dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

 

Warisan dari Semesta

 – Keseimbangan ekosistem: Alam ini adalah bagian dari keseimbangan ekosistem semesta, yang melibatkan semua makhluk hidup dan non-hidup.

– Sumber daya alam: Alam ini menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, seperti air, udara, dan tanah.

– Tanggung jawab kita: Kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melindungi alam ini, agar dapat menjaga keseimbangan ekosistem semesta.

 

Dengan demikian, alam ini adalah warisan dari kedua-duanya, yaitu nenek moyang dan semesta, sehingga kita harus menjaga dan melindunginya dengan bijak.

Bahwa dampak yang ditimbulkan bagi dunia (global) sangat besar termasuk pada perubahan iklim dimana tidak lagi beraturan , hal ini harus kita sadari bahwa Rusaknya hutan Sumatera memang memiliki dampak yang signifikan pada perubahan iklim dunia dan kehidupan manusia secara global. Hutan Sumatera adalah salah satu hutan hujan tropis terbesar di dunia dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global.

 

Dampak pada Perubahan Iklim

– Penyerapan karbon: Hutan Sumatera menyerap karbon dioksida (CO2) dari atmosfer, yang membantu mengurangi efek rumah kaca dan perubahan iklim.

– Pengurangan emisi: Rusaknya hutan Sumatera dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca, yang mempercepat perubahan iklim.

– Perubahan pola cuaca: Rusaknya hutan Sumatera dapat mempengaruhi pola cuaca global, yang dapat menyebabkan perubahan suhu, curah hujan, dan cuaca ekstrem.

 

Dampak pada Kehidupan Manusia

– Krisis air: Rusaknya hutan Sumatera dapat mempengaruhi siklus air, yang dapat menyebabkan krisis air di daerah sekitar.

– Kehilangan biodiversitas: Rusaknya hutan Sumatera dapat menyebabkan kehilangan biodiversitas, yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan ekosistem.

– Dampak ekonomi: Rusaknya hutan Sumatera dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan, seperti kehilangan pendapatan dari industri kayu dan pariwisata.

 

Solusi

– Rehabilitasi hutan: Rehabilitasi hutan Sumatera dapat membantu mengembalikan keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak perubahan iklim.

– Pengelolaan hutan berkelanjutan: Pengelolaan hutan berkelanjutan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan.

– Pendidikan dan kesadaran: Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan Sumatera dapat membantu meningkatkan upaya penebangan hutan.

 

Dengan demikian, kita harus bekerja sama untuk menjaga dan melindungi hutan Sumatera, agar dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga kehidupan manusia secara global.

Mari kita sadar bahwa alam ini bukan milik kita, bukan warisan nenek moyang kita  dan kita berhutang pada generasi mendatang untuk tetap menjaganya, sebagai bagian dari Sunatullah (hubungan manusia dengan alam semesta) yang harus bisa kita pertanggung jawabkan. Negara harus hadir, harus ada kebijakan regulasi yang tegas untuk menjaga alam ini. Demi anak cucu kita, demi dunia dan demi kemanusiaan.

 

————————-

Penulis adalah pemerhati sosial budaya dan hukum

Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr. Antonius Subianto Bunjamin OSC melakukan kunjungan pastoral ke Sibolga untuk meninjau langsung respon kebencanaan yang dilakukan oleh jaringan Caritas Indonesia bagi para korban banjir di Sumatra. Mgr. Anton hadir di Sibolga bersama Wakil Ketua Badan Pengurus Yayasan Karina KWI, Mgr. Pius Riana Prapdi, dan Direktur Eksekutif Caritas Indonesia, Rm. Fredy Rante Taruk, Pr.

Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memastikan bahwa Gereja Katolik hadir secara nyata bagi penyintas bencana, dengan semangat solidaritas dan pelayanan. Pada kesempatan ini, Mgr. Anton dan Mgr. Riana mengunjungi pos  pelayanan kesehatan lapangan dan dapur umum yang didirikan jaringan Caritas Indonesia di Sibolga.

Pada kesempatan ini, Mgr. Anton mengingat pesan dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2025, yang salah satu pesannya adalah tentang rumah sakit lapangan. Menurutnya, dalam dengan saudara-saudari yang terdampak bencana, ada kebersamaan yang juga memunculkan solidaritas satu sama lain.

“Baru saja Gereja Katolik Indonesia mengadakan Sidang Agung yang menganjurkan agar Gereja (dalam situasi kebencanaan-red)- menjadi rumah sakit lapangan, tempat konkrit. Inilah rumah sakit lapangan, bahkan ada ada dapur lapangan. Di dalam kebersamaan ini solidaritas terbentuk,” ujar Mgr. Anton.

Selanjutnya, Mgr. Anton menyampaikan belarasa dari Bapa Kardinal dan para uskup dari 38 keuskupan di Indonesia, bagi warga penyintas bencana banjir di Sumatra. Ia juga menyebutkan rasa kedekatan dari Paus Leo XIV bagi para korban bencana banjir di Sumatra.

“Para uskup dari seluruh Indonesia, Bapa Kardinal, bahkan Paus Leo XIV, menyampaikan belarasa dan kedekatannya dengan saudara-saudara yang terkena dampak bencana,” ujarnya.

Sejak awal terjadi bencana banjir di Sumatra, Caritas Indonesia bersama seluruh jaringan terlibat dalam aksi kemanusiaan untuk menolong, mendampingi, dan mencukupi kebutuhan setiap penyintas bencana banjir di Sumatra. Jaringan Caritas Keuskupan dari 38 keuskupan di Indonesia seluruhnya terlibat aktif. Caritas juga mengkoordinir setiap tarekat, kongregasi, universitas, kelompok, organisasi, dan komunitas dalam Gereja Katolik Indonesia. Semangat kebersamaan ini merupakan perwujudan dari semangat “One Church One Response”, di mana seluruh elemen bergerak bersama untuk menolong saudara-saudara para penyintas  bencana banjir di Sumatra.

“Dengan semangat kerja sama, pelayanan kemanusiaan Caritas Indonesia dijalankan untuk memberikan pelayanan yang bermartabat dan menjadi tanda nyata kasih Gereja bagi sesama yang sedang berjuang bangkit dari bencana,” ujar Mgr. Anton.

 

1000 Rumah Belarasa

Dalam pertemuan pada 23 Desember 2025, Mgr. Anton menyampaikan gagasan program bantuan pembangunan rumah bagi warga terdampak bencana alam di Sumatra. Gagasan ini lalu disambut baik oleh Romo Fredy yang bertekad untuk mewujudkan harapan ini. Maka, Caritas Indonesia akan mulai mendesain program “1000 Rumah Belarasa Caritas Indonesia” dan akan mengajak umat dan masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan impian ribuan masyarakat yang kehilangan rumah tempat tinggal.

Tujuan program ini adalah menyediakan hunian tetap yang layak dan bermartabat bagi warga terdampak yang rumahnya rusak, bahkan hilang pasca bencana banjir. Sejauh ini, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) telah merilis spesifikasi rumah yang akan dibangun untuk warga penyintas bencana dengan nilai anggaran setiap rumah sebesar Rp. 60.000.000.

 

Bantuan Belarasa

Hingga 21 Desember 2025, Pelayanan tanggap darurat jaringan Caritas Indonesia di tiga keuskupan telah menyalurkan bantuan berupa: Pangan (kebutuhan pokok): 5.254 Paket untuk 5.254 KK (22.251 Jiwa); Hygiene Kit: 1.375 Paket untuk 1.375 (5.735 Jiwa); Shelter Kit: 662 Paket; Layanan Kesehatan: 3.751 Jiwa; Dukungan Psikososial: 1.588 Jiwa; dan Dapur umum: 5 titik Lokasi.

Caritas Indonesia mengirimkan 60 ton bantuan kemanusiaan yang terdiri dari obat-obatan, bahan makanan, dan selimut dari Pos Logistik Nasional di Jakarta ke wilayah terdampak bencana di Sumatra.

Caritas Indonesia telah memulai tahapan aktivasi Emergency Appeal (EA) sebagai bagian dari jaringan konfederasi Caritas Internationalis. Langkah ini untuk menggalang dukungan dari anggota konfederasi Caritas Internationalis guna memperkuat respons kemanusiaan di wilayah terdampak.

Selanjutnya, Caritas Indonesia melakukan Joint Need Assessment bersama lembaga-lembaga kemanusiaan yang tergabung dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI)

Update Respon Kebencanaan di Tiga Keuskupan

 

Keuskupan Sibolga

Jaringan Caritas Indonesia terus memberikan pelayanan Kesehatan bersama relawan kesehatan yang membantu. Pelayanan ini didukung oleh tenaga kesehatan dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta serta rumah sakit Katolik di Sibolga dan Medan. Pelayanan kesehatan ini di antaranya sudah diadakan di beberapa lokasi: Silangit, Huta Godang, Muara Opu, Aek Horsik, Hutauruk, Aek Horsik, Muara Opu, Bonandolok, Sarudik, Sibolga, Simaeame, Sibuni-buni, Hutanalobon, Si Jago-jago, Sibung-bung Nauli, Aloban Bair, Siboluan Nauli, Gunung Marulak, Simullang, SD Melame, Melame, Lubuk Jantan, Huta Balang, dan Gereja Paroki Pinangsori.

Jaringan Caritas Indonesia bersama BNPB juga semakin memperluas cakupan dan bentuk pelayanan di Pos Pelayanan Terpadu di Kampung Pisang dengan memperbanyak tenda dan juga menambahkan instalasi air bersih untuk warga terdampak. Di lokasi ini juga sudah dibangun sekolah darurat untuk siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pos Pengungsian di Gereja Paroki St. Yohanes Penginjil Pinangsori, Tapanuli Tengah terus membuka pelayanan Kesehatan dan dapur umum untuk warga terdampak. Upaya ini diharapkan meringankan beban masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dalam proses pemulihan pasca bencana.

 

Keuskupan Padang

Caritas Keuskupan Padang terus melanjutkan pelayanan kebencanaan dengan berkoordinasi bersama BPBD Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Pos pengungsian sementara didirikan di Gereja St. Maria Diangkat ke Surga, Siberut Selatan, serta di Gereja Stasi Silappak, yang menampung 455 warga (156 KK).

Selain mendirikan pos pengungsian, Caritas Padang juga melanjutkan distribusi bantuan di berbagai wilayah terdampak, termasuk Kabupaten Agam, Kota Padang, dan Kabupaten Padang Pariaman. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok, air mineral, dan hygiene kit, sebagai wujud nyata kepedulian Gereja terhadap masyarakat yang sedang berjuang menghadapi dampak banjir.

 

Keuskupan Agung Medan

Uskup Agung Medan, Mgr. Kornelius Sipayung OFMCap ikut terus mendukung respon kebencanan di wilayah pastoral keuskupannya ini, terutama di wilayah Aceh yang menjadi wilayah paling parah terdampak banjir. Ia beserta para relawan ikut serta dalam penyaluran bantuan di wilayah Aceh yang terdampak bencana.

Caritas Indonesia bersama Caritas Keuskupan Agung Medan (KAM) menunjukkan komitmen nyata dalam pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir di Sumatera Utara. Kolaborasi dilakukan bersama Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia di empat lokasi pelayanan, yaitu Paroki Tarutung, Pangkalan Brandan, Lhokseumawe, dan Pakkat. Di Desa Pematang Cengal, Caritas KAM menyalurkan bantuan berupa paket kebutuhan pokok dan hygiene kit untuk meringankan beban masyarakat terdampak.

Dalam skema bantuan darurat tiga bulan, JRS merancang program mencakup water sanitation dan layanan darurat lainnya, dengan posko koordinasi di Bireuen. Jaringan Caritas bersama JRS juga memperkuat fasilitas pelayanan kebencanaan di Paroki St. Paulus Pangkalan Brandan, melalui kajian kebutuhan masyarakat dan strategi distribusi. Kehadiran Caritas dan JRS menegaskan semangat solidaritas Gereja: menghadirkan kasih yang nyata melalui pelayanan kesehatan dan distribusi bantuan bagi para penyintas bencana.

 

 

Foto  – Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, Mgr. Pius Riana Prapdi, dan Rm. Fredy Rante Taruk saat berada di pos pelayanan jaringan Caritas Indonesia di Sibolga. Dok. Caritas Indonesia

 

Foto – Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, Mgr. Pius Riana Prapdi, dan Rm. Fredy Rante Taruk saat berdialog dengan perwakilan pemerintah desa dan TNI di pos pelayanan jaringan Caritas Indonesia di Sibolga. Dok. Caritas Indonesia

 

Foto; Mgr Kornelis Sipayung saat menyerahkan bantuan bersama relawan jaringan Caritas di wilayah terdampak banjir di Aceh

 

Foto: Distribusi menyerahkan bantuan bersama relawan jaringan Caritas di wilayah terdampak banjir di Aceh

 

Foto: Pelayanan kesehatan untuk penyintas bancana banjir di Sibolga

 

Foto: pendampingan psikososial untuk penyintas bencana di Sibolga

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaringan Caritas Indonesia (KARINA KWI) terus hadir mendampingi masyarakat terdampak banjir di Sumatra. Pasca dua minggu setelah kejadian bencana, relawan jaringan Caritas Indonesia terus menyalurkan kebutuhan dasar untuk para pengungsi dan para penyintas bencana. Jaringan Caritas Indonesia juga telah menginisiasi pendampingan psikososial anak-anak penyintas, serta pembentukan pos pengungsian terpadu bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

 

Pembentukan Pos Pengungsian Terpadu

 Caritas Indonesia (KARINA KWI), Caritas-PSE Sibolga, bersama BNPB membangun Pos Pengungsian Terpadu di Dusun Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Di lokasi ini, sudah berdiri 100 untuk 691 jiwa Penyintas dari Kecamatan Badiri dan Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah 16 Desember 2025. Pos ini adalah bagian dari pusat layanan kemanusiaan bagi warga yang terdampak bencana, sekaligus ruang aman untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.

Pos ini menjadi ruang aman sementara bagi warga terdampak banjir. Menjadi tempat bernaung, saling menguatkan, dan mulai menata kembali kehidupan. Kehadiran pos terpadu diharapkan memperkuat koordinasi dan pelayanan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.

Direktur Caritas Indonesia (Yayasan KARINA KWI), Romo Fredy Rante Taruk, Pr menyampaikan, jaringan Caritas Indonesia akan terus menyalurkan bentuan kebutuhan pokok untuk para penyintas di lokasi pengungsian ini. Selain itu, pelayanan lesehatan dan pendampingan psikososial akan diperluas cakupannya untuk dapat menjangkau semakin banyak penyintas.

“Jaringan Caritas Indonesia terus berjalan bersama pemerintah setempat, aparat desa, relawan, dan jaringan kemanusiaan, berkoordinasi untuk memastikan pos pengungsian ini dapat berfungsi secara optimal,” ujarnya.

Kehadiran Pos Pengungsian Terpadu ini diharapkan dapat memperkuat respon darurat di tingkat komunitas, memastikan bantuan tersalurkan secara terkoordinasi, serta menghadirkan rasa aman dan harapan bagi warga terdampak.

 

Pendampingan Psikososial Anak-anak

Caritas Indonesia bersama Caritas PSE Sibolga menginisiasi pendampingan dan kegiatan psikososial untuk para penyintas bencana, khususnya anak-anak. Relawan Caritas mengadakan kegiatan pendampingan psikososial untuk 40 anak di pengungsian Biara Hamente, Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pada kesempatan ini, anak-anak diajak untuk masuk dalam suasana permainan, cerita, dan kebersamaan. Diharapkan, dari kegiatan ini, anak-anak kembali menemukan ruang aman untuk mengekspresikan diri.

Psikososial bencana adalah pendekatan untuk mendampingi korban bencana agar pulih secara mental, emosional, dan sosial, bukan hanya fisik atau material. Fokusnya adalah mencegah trauma berkepanjangan, memperkuat daya tahan psikologis, serta memulihkan kehidupan sosial masyarakat terdampak.

Pendampingan ini penting khususnya bagi anak-anak, sehingga mereka dapat kembali menemukan keceriaan dan tumbuh kembali di tengah keterbatasan pada situasi kebencanaan. Pendampingan psikososial menghadirkan rasa tenang bagi anak-anak, membuat mereka merasa  didengar, dan terlindungi.

 

Update Respon Kebencanaan di Keuskupan Sibolga

Dalam masa pemulihan pascabencana, kebutuhan akan pelayanan kesehatan menjadi hal mendesak bagi masyarakat terdampak. Relawan Caritas Indonesia (KARINA-KWI) menegaskan komitmennya untuk hadir secara inklusif, memastikan setiap warga tanpa kecuali memperoleh akses layanan kesehatan dan dukungan psikologis.

Pada 11 Desember 2025, Caritas Indonesia melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan konseling psikologi di Desa Sibuni-buni, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebanyak 129 pasien menerima layanan tersebut, yang bertujuan menjaga kesehatan fisik sekaligus membantu pemulihan mental masyarakat.

Sehari kemudian, 12 Desember 2025, pelayanan serupa kembali digelar di Desa Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam kegiatan ini, 86 warga mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan konseling psikologi. Kehadiran Caritas Indonesia di lokasi bencana menegaskan komitmen untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, tanpa membedakan latar belakang.

Untuk pelayanan kesehatan bagi warga terdampak banjir, jaringan Caritas Indonesia didukung dokter dan para relawan kesehatan dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta. Selain itu para relawan kesehatan ini juga berasal dari rumah sakit Katolik baik di Keuskupan Sibolga dan dari Keuskupan Agung Medan.

Di Keuskupan Sibolga, pos pelayanan juga dibuat di Gereja Paroki St. Yohanes Penginjil Pinangsori, Tapanuli Tengah. Melalui rangkaian pelayanan ini, Caritas Indonesia berharap dapat memperkuat ketahanan fisik dan mental masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dalam proses pemulihan pascabencana.

 

Update Respon Kebencanaan di Keuskupan Padang

Caritas Keuskupan Padang terus melanjutkan pelayanan kebencanaan di wilayah pelayanan keuskupan. Caritas Keuskupan Padang terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik di Kota Padang dan Kepulauan Mentawai.

Pos pengungsian sementara didirikan di Gereja St. Maria Diangkat ke Surga, Siberut Selatan. Wilayah Siberut Selatan sampai saat ini masih ada wilayah yang terendam banjir yang memaksa ratusan keluarga masih mengungsi terutama di aula paroki. Selain itu, pos pengungsian juga dibuat di Gereja Stasi Silappak, Paroki Siberut Selatan. DI gereja ini terdapat 455 warga (156 KK) yang mengungsi.

Di Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai ratusan rumah masih terdampak dan sejumlah fasilitas umum terendam. Desa Muntei dan sekitarnya ketinggian air mencatat lebih dari 300 KK terdampak. Fasilitas umum seperti sekolah, pustu, rumah ibadah, dan balai desa ikut terendam.

Siberut Utara: Beberapa dusun seperti Malancan, Sotboyak, dan Mongan Poula masih mengalami banjir dengan ketinggian air mencapai 100–200 cm. Namun sebagian wilayah terpantau sudah mulai surut, namun warga masih terdampak. Untuk wilayah Muara Siberut dan Madobag beberapa wilayah masih tergenang banjir setinggi 50–100 cm merendam rumah warga dan merusak jembatan penghubung. Sedangkan di Siberut Barat Daya dan Siberut Tengah: Ketinggian banjir berkisar 30–60 cm, sebagian wilayah sudah mulai surut. Siberut Barat: Desa Sigapokna mengalami banjir cukup tinggi (100–200 cm) dengan 177 KK terdampak.

Sementara itu Caritas Padang masih terus melanjutkan distribusi bantuan bagi warga yang terdampak banjir, di Kec. Ampek Bagari, Kab. Agam; Kec. Koto Tengah, Kota Padang; serta Kec. 2×11 Kayu Tanam dan Ke. Lubung Arung, Kab Padang Pariaman. Distribusi bantuan ini sebagai wujud nyata kepedulian Gereja terhadap masyarakat terdampak bencana. Distribusi bantuan mencakup kebutuhan pokok, air mineral, dan hygiene kit.

 

Update Respon Kebencanaan di Keuskupan Agung Medan

Jaringan Caritas Indonesia dan Caritas Keuskupan Agung Medan (KAM) terus menunjukkan komitmen nyata dalam pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir di Sumatera Utara. Selain itu, Caritas Indonesia dan Caritas KAM juga bekerja sama dengan Jesuit Refugee Service Indonesia (JRS) untuk berkolaborasi dalam pelayanan kebencanaan di empat lokasi yakni: Paroki Tarutung, Paroki Pangkalan Brandan, Paroki Lhokseumawe, dan Paroki Pakkat.

Caritas KAM terus melanjutkan distribusi bantuan untuk para panyintas bencana. Di Desa Pematang Cengal, Caritas KAM membagikan bantuan berupa paket kebutuhan pokok dan hygiene kit. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang kehilangan harta benda akibat banjir sekaligus menjaga kesehatan keluarga terdampak.

Jesuit Refugee Services (JRS) telah lama aktif melakukan berbagai pelayanan kemanusiaan di Aceh. Melihat komitmen tersebut, Caritas Indonesia bersama Keuskupan Agung Medan menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam program yang sedang berjalan, sehingga tercipta respons bersama yang lebih kuat dan terkoordinasi.

Dalam skema emergency aid selama tiga bulan, JRS merancang program mencakup water sanitation dan layanan darurat lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan, telah dibentuk dua tim: satu tim berangkat dari Medan dan satu tim dari Banda Aceh. Tim ini diperkuat oleh relawan serta tenaga harian yang sudah dipersiapkan. Pada bulan pertama, JRS akan membuka kantor-posko di Beurun sebagai pusat koordinasi.

Jaringan Caritas bersama JRS akan memperkuat fasilitas pelayanan kebencanaan di Paroki St. Paulus Pangkalan Brandan. Tindakan ini diharapkan memperkuat posko di paroki. Saat ini, relawan Caritas bersama Pengurus PSE paroki melakukan kajian kebutuhan masyarakat yang bertujuan mengetahui kebutuhan penyintas dan strategi distribusinya.

Kehadiran Caritas Indonesia, Caritas Keuskupan Medan, dan JRS di tengah masyarakat terdampak banjir menegaskan semangat solidaritas Gereja: menghadirkan kasih yang nyata melalui pelayanan Kesehatan dan distribusi bantuan.

 

Solidaritas Sahabat Caritas

Respon kebencanaan ini tidak berjalan sendiri. Dukungan dari berbagai pihak memungkinkan pelayanan jaringan Caritas Indonesia dapat terus berlangsung. Keberadaan jariangan Caritas Indonesia saat ini juga mendapat dukungan dari Takhta Suci Vatikan melalui Nunsiatura Apostolik Indonesia. Beberapa lembaga yang mendikung jaringan Caritas Indonesia dalam respon bencana banjir di Sumatra ini di antaranya:

Romo Fredy menyampaikan, Caritas Indonesia berterima kasih atas dukungan yang diberikan. Solidaritas ini menjadi kekuatan untuk terus menghadirkan harapan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak, khususnya anak-anak yang paling rentan.

“Kami Caritas Indonesia, menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh Sahabat Caritas atas doa, solidaritas, dan dukungan yang terus mengalir. Dukungan Anda menjadi kekuatan bagi sesama kita yang sangat membutuhkan dan menjadi kekuatan kita bersama dalam menghadapi situasi sulit ini.”

Foto – Staf dan relawan Caritas Padang saat mendistribusikan bantuan ke beberapa wilayah terdampak Banjir Sumatra. Dok Caritas Indonesia

 

Foto-Pos Pengungsian Terpadu di Dusun Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah yang dibangun bersama Jaringan Caritas Indonesia, Caritas-PSE Sibolga, bersama BNPB.  Dok. Caritas Indonesia

 

 

 

Caritas Indonesia bersama jaringan Caritas Keuskupan dari seluruh Indonesia terus bergerak cepat dalam memberikan pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrim di Sumatera. Pelayanan kemanusiaan telah dibuka di tiga wilayah keuskupan (Keuskupan Sibolga, Keuskupan Padang, dan Keuskupan Agung Medan). Pelayanan di setiap keuskupan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan paroki, para imam dan suster, umat, mitra lokal, serta relawan.

Saat ini, di Keuskupan Sibolga telah dibuka Pos Layanan Kemanusiaan Jaringan Caritas Indonesia bersama Caritas-PSE Keuskupan Sibolga di Wisma Kristoporus, Jl. Dr. F. L. Tobing No.6, Huta Tonga-Tonga Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga. Lokasi ini menjadi pusat respon dan pusat pelayanan kemanusiaan yang dijalankan oleh jaringan Caritas Indonesia.

 

Keuskupan Sibolga

 

Di Keuskupan Sibolga, respons cepat dilaksanakan di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga. Caritas Indonesia dan Caritas-PSE Keuskupan Sibolga membuka tiga pos layanan dan dapur umum di tiga Lokasi: Desa Huta Godang, Batang Toru, Tapanuli Selatan; Gereja Santo Yohanes Penginjil, Pinangsori, Tapanuli Tengah; dan Gereja Santo Yosef, Pandan, Tapanuli Tengah.

Di tiga lokasi pos layanan ini, Caritas memberikan layanan berupa pemeriksaan kesehatan dan dapur umum. Untuk dapur umum, sejak 26 November telah mendistribusikan rata-rata 300–400 paket makanan per hari. Sebelumnya, Caritas juga membuka dapur umum di Kota Sibolga pada periode 26 November-2 Desember 2025 yang melayani 1.000 porsi makanan per hari.

Caritas juga mengelola lima shelters pengungsian yang menampung 610 KK (±3.050 orang). Lokasi ini telah dilengkapi tikar, terpal, selimut, dan bantuan makanan. Shelters pengungsian ini diperuntukkan bagi keluarga yang harus mengungsi karena rumahnya terdampak banjir dan belum dapat ditempati.

Posko layanan kesehatan didirikan bekerja sama dengan rumah sakit/klinik mitra, tarekat religius, serta relawan dokter dan tenaga medis. Tim medis Caritas Indonesia terdiri dari tiga dokter, satu psikolog, dan tiga tenaga medis memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi para penyintas. Pada 6–7 Desember 2025, tim medis telah melayani 141 pasien dengan keluhan diare, penyakit kulit, dan ISPA.

Untuk distribusi kebutuhan pokok, Caritas Indonesia telah membagikan kepada 1.310 KK (±6.550 orang) di delapan desa (Pandan, Hamatete, Pinangsori, Sugusagi, Sugusapu Huta Godang, Sibolga City, Pangaribuan, Ujung Padang). Paket kebutuhan pokok ini berisi beras, gula, minyak goreng, mie instan, susu kental, ikan kaleng, biskuit, kopi/teh, sabun, sampo, pasta gigi, ember 20L, popok, handuk, dan pakaian baru.

 

Keuskupan Padang

 

Caritas Indonesia telah mengirimkan relawan Core Response Team (CRT) untuk mendukung respon kebencanaan Banjir Sumatra di Kota Padang. Caritas Indonesia dan Caritas Padang berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, dan paroki untuk proses rapid assessment dan koordinasi di lapangan.

Caritas Padang juga bekerja sama dengan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) membuka Pos Layanan dan mendistribusikan kebutuhan darurat di Kota Padang. Sejauh ini, respon di Padang telah mencakup bantuan untuk 1.665 jiwa (293 rumah tangga).

Caritas mendukung kebutuhan dua dapur umum yang dibuka Paroki St. Fransiskus Asisi Padang Baru. Satu dapur umum dibuka di pusat paroki, dan yang kedua di Stasi Pasaman Barat. Dua dapur umum ini menyediakan sekitar 200 porsi per hari.

Untuk layanan Kesehatan, Caritas bekerja sama dengan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang memberikan pelayanan kesehatan di Batang Anai, Padang Pariaman, pada 6 Desember 2025. Selama layanan Kesehatan ini, enam dokter melayani sebanyak 193 pasien dengan keluhan: diare, penyakit kulit, dan ISPA.

Distribusi bahan kebutuhan pokok di Padang berupa: beras, telur, ikan, minyak goreng, biskuit, bawang merah, cabai, air minum, dll. Caritas juga mendistribusikan bantuan berupa perlengkapan kebersihan, ember, sekop, dan gerobak dorong, untuk mendukung proses pembersihan berbagai macam sampah, lumpur, dan tanah yang terbawa banjir ke pemukiman warga. Sebanyak 293 paket peralatan kesehatan juga sudah dibagikan kepada warga yang membutuhkan.

Saat ini, Caritas Padang dan Caritas Indonesia masih terus melanjutkan kajian cepat untuk melihat lebih jauh kebutuhan warga terdampak bencana.

 

Keuskupan Agung Medan

 

Di Keuskupan Agung Medan, saat ini telah membuka delapan titik shelter pengungsian yang dikelola oleh paroki dan menampung 5.469 jiwa (1.274 KK). Shelter ini dilengkapi dengan terpal, tikar, selimut, dan sandang.

Untuk pelayanan dapur umum dan distribusi makanan, di wilayah Keuskupan Agung Medan telah menjangkau 13.219 jiwa (2.824 KK). Caritas Medan telah mendistribusikan bahan kebutuhan pokok berupa beras, minyak goreng, ikan, mi instan, LPG, gula, biskuit, dan susu.

Caritas Medan juga telah menginisiasi pelayanan kesehatan di Desa Huta Gurgur, Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan yang telah melayani 68 pasien penyintas bencana untuk sementara ini.

Sebagai bentuk solidaritas lintas keuskupan, Caritas Medan juga mengirimkan bantuan untuk respon di Keuskupan Sibolga berupa 2,5 ton beras, air minum, mi instan, susu, minyak goreng, gula, biskuit, sandang, sayuran segar, bumbu dapur, dan obat-obatan.

 

Penguatan Tim dan Koordinasi CRT

 

Selain distribusi bantuan, Caritas Indonesia juga menekankan pentingnya koordinasi internal melalui Caritas Response Team (CRT). Saat ini sebanyak 10 anggota CRT akan diberangkatkan pada hari Rabu untuk memperkuat respon di lapangan. Pembagian peran CRT dilakukan berdasarkan kekuatan masing-masing anggota sehingga dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkala.

Direktur Caritas Indonesia, Romo Fredy Rante Taruk, Pr. Menyampaikan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari pelbagai pihak, yang mendukung pelayanan kemanusiaan jaringan Caritas Indonesia untuk para penyintas bencana banjir bandang, tanah longsor,  dan cuaca ekstrim di Sumatra. Jaringan Caritas Indonesia tetap hadir dalam mendampingi saudara-saudari yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor.

“Caritas Indonesia mengucapkan terima kasih atas uluran kasih dari banyak pihak, doa, dukungan, bahkan keterlibatan langsung para relawan dan semua yang membantu. Semoga semangat ini menguatkan saudara-saudari kita yang terdampak.”

Respon kebencanaan ini merupakan wujud nyata komitmen Caritas Indonesia untuk hadir bersama masyarakat yang menderita, dengan mengedepankan prinsip solidaritas, pelayanan, dan cinta kasih. Caritas Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan keuskupan, lembaga Gereja, serta mitra lokal agar bantuan kemanusiaan dapat menjangkau lebih banyak penyintas dan proses pemulihan kepada warga terdampak dapat dilakukan dengan segera.