Category: BERITA

Wamena, berandanegeri.com

Warga masyarakat Bogoga, wilayah Pegunungan Papua, Provinsi Papua menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin masa jabatan 2019-2024 oleh Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia pada Minggu, (20/10) di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

“Kami berdoa dan berharap kiranya tugas Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden amanah dan membawa berkat berlimpah bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk kami masyarakat di wilayah Pegunungan Papua,” kata Dem Wanimbo, tokoh masyarakat Bogoga, wilayah Pegunungan Papua dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (21/10).

Selaku Ketua Tim Relawan Pemenangan Jokowi-Maruf Pegunungan Papua, kata Dem Wanimbo, dua putera terbaik bangsa, Jokowi-Maruf Amin diharapkan sungguh membawa perubahan signifikan selama kepemimpinannya, terutama masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok tanah air seperti Papua dan Papua Barat.

“Kami masyarakat menaruh harapan besar kepada kedua pemimpin ini. Kami akan mendukung penuh kerja-kerja beliau berdua bersama Kabinet Kerja dalam memajukan bangsa dan negara, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan seperti Papua, yang merupakan beranda negeri,” lanjut Dem Wanimbo, yang juga Ketua Tim Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogoga, wilayah Pegunungan Papua.

Masyarakat Pegunungan Papua, ujar Dem, juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada aparat keamanan gabungan TNI-Polri yang sudah ikut mengamankan prosesi pelantikan sehingga berjalan aman dan lancar. Ia mengharapkan agar situasi keamanan dan ketertiban itu terjaga hingga ke seluruh wilayah di Indonesia.

“Periode kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden KH Maruf Amin bersama Kabinet Kerja sangat strategis bagi kami warga masyarakat di daerah. Oleh karena itu, keamanan dan ketertiban mutlak diperlukan agar seluruh agenda pemerintah mulai dari pusat hingga daerah dapat berjalan lancar dan warga dapat berperan serta menyukses agenda pemerintahan Jokowi-Maruf,” ujar Dem.

 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pukul 15.30 WIB, Minggu (20/10/2019) kemarin.

Warga masyarakat dan relawan Jokowi-Ma’ruf terutama di wilayah Bogoga, Pegunungan Tengah Papua, menyambut gembira dan memberikan ucapan selamat kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. “Kami juga berdoa dan berharap kepada Bapak Jokowi dan Bapak KH Maruf Amin membawa Indonesia menjadi lebih baik serta masyarakatnya semakin sejahtera, termasuk kami yang tinggal di wilayah Pegunungan Tengah Papua,” kata Dem.

Dalam rangka Dies Natalis Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta yang ke-85, pada Sabtu, 27 September 2019, bertempat di Aula STT- Jakarta dilangsungkan sebuah acara Orasi yang dibawakan oleh Dr. Simon Rachmadi.  Tema Orasi “Theologia in Loco di Tengah Jalinan Antar-Peradaban”. Orasi  di lanjutkan dengan “DISKUSI ORASI DIES  NATALIS KE-85 SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI JAKARTA”.  Tampil sebagai penanggap Orasi: Pdt. Rumenta Santyani M., Pdt. Dr. Yonky Karman, Dr. Ignas kleden. Hasil diskusi kami sajikan untuk Anda.

Theologia in Loco

Istilah theologia in loco dicetuskan pertama kali oleh Peter Dominggus Latuihamallo (1979), berdasarkan pidato pembukaan Hoogere Theologische School-asal usul Sekolah Tinggi Teologi  Jakarta –yang diucapkan oleh Th. Muller Kurger ( rektor pertama Sekolah Tinggi Teologi – Jakarta) pada 1943. Theologia in loco dapat di definisikan sebagai berteologi di suatu lokus, berteologi dalam konteks aktual. Dalam berolah teologi, seorang teolog tidak boleh membiarkan dirinya terlalu asik dalam aneka istilah dan garis-garis tradisi iman yang sifatnya berpusat ke dunia Barat. Jika mau berteologi, mesti diusahakan teologi yang berpijak pada konteks bumi pertiwi. Tujaunnya adalah supaya olah teologi tidak menjelma menjadi proses indoktrinasi ataupun ideologisasi, papar Dr. Simon dalam orasinya.

Masuknya kolonialisme di Indonesia juga membawa dampak kepada cara pewartaan injil. Pewartaan Injil yang dikerjakan ke daerah-daerah kolonial menjadi berwatak kolonial. Evangelisasi menjadi semacam proyek untuk membentuk gereja di daerah-daerah koloni menurut cetakan Eropa Barat. Dalam konteks itulah pemikiran Muller Kruger untuk membawa semangat theologia in loco menjadi sebuah kritik atas paham evangelisasi kolonial. Evangelisasi bukanlah memindahkan kekristenan Eropa Barat ke wilayah Indonesia. Evangelisasi perlu menjadi suatu proses untuk menemukan kekristenan khas Indonesia yang tumbuh di bumi Nusantara dengan memakai metode theologia in loco, berteologi yang memperhatikan konteks ‘pribumi’. Theogia in loco adalah cara berteologi yang sifatnya kontra-kolonialisme.

Simon lebih jauh menjelaskan bahwa salah seorang teolog yang serius membicarakan wacana thelogia in loco adalah Robert Schreiter. Ia adalah seorang imam Katolik dari kongregasi CPPC (Missionary of the Precious Blood). Spiritualitas yang dihayati oleh kongregasi ini bertumpu pada devosi pada darah kudus Yesus. Kristus menumpahkan darahnya untuk meretas batas antara Allah dan manusia. Darah Kristus bersifat mempersatukan apa-apa yang semula terpisah oleh karena hempasan dosa. Dengan latar belakang pemikiran inilah menurut Simon, Robert Schreiter lalu menulis buku yang sangat terkenal Constructing Local Theologies. Dalam buku ini dipaparkan tiga model relasi Injil dan budaya: model translasi, model adaptasi dan model kontekstualisasi. Dari ketiga model relasi ini Schreiter mengusulkan sikap dasar yang perlu dikembangkan secara terus menerus yaitu ‘mendengarkan budaya’. Proses pewartaan iman tidak terwujud dalam bentuk aksi bicara, namun  justru pada sikap mendegarkan secara mendalam hingga mencapai – apa yang oleh Clifford Geertz disebut sebagai- deskripsi tebal, artinya kemampuan memahami secara mendetail-menghayati secara mendalam-tentang apa-apa yang semula tidak dikenal dari dunia pihak lawan bicara. Proses mendengarkan budaya adalah metode kunci untuk melakukan usaha kontekstualisasi. Dengannya seorang teolog yang melakukan theologia in loco mencoba ‘mendengarkan’ kutub-kutub yang saling berseberangan antara Injil dan budaya.  Dengan di ‘dengar’ kan secara mendalam, artinya disimak secara mendetail, maka kedua kutub (Injil dan budaya) akan saling berdialog didalam diri sang teolog.

Mendengarkan Budaya

Salah satu penanggap orasi adalah Pdt. Rumenta Santyani M. Menurut Rumenta, orasi Dr. Simon dengan memakai prespektif  Robert Schreiter dalam kaitan ber’theologi in loco’ mengusulkan bahwa sikap dasar yang perlu disumbangkan adalah ‘mendengarkan budaya’. Bagi Dr. Simon Rachmadi, proses ‘mendengarkan budaya’ adalah kunci untuk melakukan usaha kontekstualisasi. Proses ‘mendengarkan budaya’ mengandaikan ada kemauan untuk menunda segala bentuk penilaian yang terburu-buru dan mengandaiakan kesediaan melakukan diaolog yang berlapis-lapis.

Pdt. Rumenta lebih jauh menegaskan bahwa dalam proses mendengarkan budaya, kita dapat menggunakan pendekatan ‘hermeneutika’ Paul Ricoeur.  Hermeneutik Ricoeur dapat membantu kita untuk memahami teks ( bisa berupa teks kitab suci atau budaya). Gagasan hermeneutik Ricoeur membantu kita untuk membaca teks (kitab suci atau budaya) secara otentik. Perhatian pada sebuah teks tidak semata-mata terletak pada pemahaman harafiah, tetapi mendalami aspek-aspek dibalik teks yang kelihatan, misalnya tentang seorang teolog dengan situasi dan konteks kebudayaan orang-orang sesamannya beserta tujuan dan kepada siapa teks itu hendak diberikan. Dengan hermeneutika nya Ricoeur juga mengajak kita untuk tidak berhenti pada penemuan makna yang otentik dari sebuah teks. Namun lebih dari itu menangkap pesan atau relevansinya dengan konteks kehidupan kita sendiri.

Benturan Peradaban, Sesuatu yang Real

Pendeta Yonky Karman juga tampil sebagai penanggap orasi. Menurutnya alasan Dr. Simon memilih tema orasi karena melihat kenyataan masyarakat Indonesia kian tersekat dalam arus semangat clash of civilizations, meminjam hipotesis Samuel Huntington, dalam benturan yang hasilnya akan ada yang menang atau kalah dan hal inilah yang tak dikehendaki Dr, Simon. Agar pewartaan agama tidak berujung konflik antar umat, Dr. Simon menawarkan paradigma tertentu yang menolong terbentuknya kesadaran yang lebih produktif untuk melakukan evangelisasi in tempo. Paradigma itu perlu didekati bukan sebagai cara pikir, melainkan cara bersikap, yaitu kerelaan sikap terbuka terhadap perubahan zaman, supaya dapat menolong manusia untuk semakin melihat bahwa Allah dapat dijumpai dalam segala kebaikan yang terjadi di alam semesta. Menurut Yonky, Huntington memang tidak sekedar berbicara tentang peradaban sebagai kemajuan lahir batin dari segi kebudayaan, tetapi lebih jauh lagi juga memakai paradigma peradaban untuk meletakan realitas dan dinamika politik dunia pasca-Perang Dingin. Peradaban-peradaban yang dimaksudnya sebagai sesuatu yang konkret dan kontemporer terkait budaya (a cultur entity), tetapi lebih luas (the broadest level of identification) dan dinamis (dynamic) daripada budaya, dengan suatu peradaban orang dengan mengidentifikasi diri sangat kuat. Peradaban-peradaban yang berbeda satu sama lain itu yang lebih bisa menjelaskan konflik antarnegara pasca-Perang Dingin. Benturan antar peradaban adalah nyata bagi Huntington, tidak soal siapa kalah atau menang dalam benturan itu seperti yang dikhawatirkan Dr. Simon. Justru amat penting mengakui dan mengenali peradaban-peradaban yang ada.

Dr. Simon juga mengajukaan sebuah jalan berteologi secara baru di Indonesia yakni dengan jalan ‘peradaban cinta kasih’. Menurut Yonky, istilah ‘peradaban cinta kasih’ adalah istilah diluar nomenklatur   keilmuan dan abstrak. Maka, peradaban yang yang dimaksud Dr. Simon meski lintas dan melampaui agama, masih sebatas idealisme (eksatologis). Apabila cara pikir Dr. Simon diikuti (pewartaan atau teologi dibangun di atas peradaban cinta kasih),  maka tugas pertama kita adalah membangun fondasi peradaban cinta kasih terlebih dahulu.

Memikirkan Cara Baru Berteologi dalam Tegangan Globalisasi

Ignas Kleden, sosiolog dan kritikus sastra juga memberikan tanggapan terhadap orasi Dr. Simon. Theologia in loco, menurut Ignas adalah usaha mencoba menjadikan Nusantara sebagai tanah tempat bibit iman dan teologi ditanam dan dirawat perkembangannya, berdasarkan apresiasi terhadap kreativitas rohani yang sudah ada dalam kebudayaan dan kepercayaan setempat, yang perlu pengarahan baru yang sesuai dengan watak kabar gembira yang hendak diwartakan dalam evangelisasi. Dengan tujuan tersebut kebudayaan dan kepercayaan lokal tidak secara apriori dianggap dan diperlakukan sebagai praktek yang tidak mengenal yang kudus, yang benar, dan yang baik, sebagai sumber yang memberi kehidupan kepada setiap orang. Orang-orang lokal yang tidak diperlakukan sebagai pihak yang hidup dalam serba pandangan yang sesat, tetapi sebagai pihak yang mencari keselamatan, namun belum mengenal jalan terbaik mencapai keselamatan dan dapat dibantu dalam hal itu dengan diaolog dan komunikasi, dengan merujuk kepada apa yang telah mereka ketahui dalam system kepercayaan asli mereka.

Reorientasi dalam pandangan keagamaan tidak saja didasarkan pada pemindahan tempat berteologi dari Eropa ke gereja-gereja di Nusantara, tetapi juga pada pembaharuan dalam metode, semangat dan ekspresi dalam evangelisasi, yang mempertimbangkan dan memanfaatkan perkembangan baru dalam perubahan zaman. Peribahasa Romawi mengatakan  tempora mantur et nos mutamur in illis, zaman berubah dan kita berubah di dalamnya. Dengan kata lain pembaruan evangelisasi hanya mungkin dilakukan dengan memanfaatkan konteks ruang dan konteks waktu yang baru.

Akan tetapi pada titik inilah menurut Ignas, kita berhadapan dengan soal yang muncul dari globalisasi. Kenyataan baru yang kita hadapi sekarang ialah bahwa globalisasi telah menyebabkan hubungan antara perkembangan pada tingkat lokal dan pada tingkat global menjadi amat erat dan tak terpisahkan. Para ilmuwan sosial, dengan lebih lentur berpendapat bahwa istilah globalisasi atau globalization dalam bahasa Inggris  lebih tepat dinamakan glocalization yang berarti yang global menjadi lokal dan yang lokal menjadi global. Jarak ruang dan jarak waktu menjadi kecil sekali, karena ruang dan waktu mengalami semacam kompresi akibat globalisasi yang melahirkan time space compression. Suatu perubahan besar dalam kesadaran dan perilaku sosial ialah berpindahnya gravitasi sosial dari ruang ke waktu, karena peranan dominan saat ini telah bergeser dari ‘rules of territory’ berpindak ke ‘masters of speed’ sebagaimana yang dirumuskan oleh filosof Juergen Habermas.

Dalam keadaan seperti itu apakah yang masih dapat menjadi locus berteologi sementara apa yang dinamakan lokalitas telah memuat demikian banyak pengaruh global, dan tempo berteologi harus memperhitungkan waktu global atau waktu lokal?

Kegiatan berteologi dan karya evangelisasi, tak dapat menghindari tantangan dan kewajiban menghadapi perubahan besar yang terjadi pada masa kita sekarang ini yang dibawa dan didesak oleh globalisasi. Apa yang dapat diusulkan disini adalah baik theologia in loco atau theologia in tempora harus disertai kesiapan yang lentur untuk menyesuaikan diri, karena baik locus maupun tempus sudah berubah pada setiap saat. Yang amat dibutuhkan saat ini menurut Ignas Kleden adalah sebuah teologi dalam perubahan dan tentang perubahan dan bagaimana dalam perubahan itu, iman kita tetap dan tidak berubah. Atau kita boleh memfrasekan peribahasa Romawi  tempora mutantur et nos mutamur in illis sed fides manet samper nobiscum ( zaman berubah dan kita berubah di dalamnya, tetapi iman tetap tidak berubah dan selalu bersama kita).

Ignas kleden lebih jauh mengingatkan bahwa pemikiran Huntington dalam bukunya  ‘The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order (1996) memacu kita berpikir lebih serius tentang aspek-aspek kebudayaan dalam pembangunan umumnya dan dalam ekonmi dan politik khususnya. Bagi kita di Indonesia masalah yang lebih penting barangkali, bukannya berdebat tentang adanya tabrakan antarperadaban, tetapi memikirkan bagaimana membuat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan menjadi sarana yang jelas konstribusinya terhadap perkembangan peradaban. Jadi daripada meributkan persoalan the clash of civilization, Indonesia sebaiknya merumuskan temanya sendiri, yaitu the political-economy of civilization.

Paskalis Bataona

Untuk menjawab kebutuhan dan solusi masalah Papua saat ini diperlukan dialog Jakarta-Papua yang adil dan setara. Sebelum dialog, harus ada dialog antara tujuh wilayah adat dan komponen-komponennya. Pemerintah juga diminta untuk membentuk unit khusus tentang Papua.

Hal ini mengemuka dalam Dialog Publik  yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat GAMKI, bertema “Membangun Dialog yang Setara dan Adil antara Papua dan Jakarta”,  di Graha Oikoumene, Salemba, Jumat 27 September 2019.

Hadir sebagai narasumber antara lain Ketua Umum DPP GAMKI, sekaligus anggota DPR RI Dapil Papua Willem Wandik, Peneliti LIPI Dr. Adriana Elisabeth, tokoh muda Papua Methodius Kossay, pelaku social entrepreneur Billy Mambrasar, dan Ketua Badan Musyawarah Papua dan Papua Barat se-Jabodetabek Frans Ansanay. Moderator dialog Staf Ahli Anggota DPR Ansel Deri.

Willem Wandik dalam pemaparannya menyampaikan bahwa selama ini diskusi-diskusi yang dilakukan tentang Papua belum menyentuh akar persoalan. Diskusi juga perlu melibatkan generasi muda dan tokoh Papua termasuk membicarakan tentang akar persoalan rasialisme.

“Diskriminasi terhadap mahasiswa Papua harus menjadi fokus perhatian. Hal ini cenderung disepelekan oleh negara kemudian dikaburkan dengan masalah kesejahteraan, pemekaran wilayah, dan pembangunan fisik. Padahal rasisme adalah musuh global yang harus diselesaikan hingga ke akar-akarnya,” ujarnya.

Willem Frans Ansanay, mengatakan dialog harus dimulai dengan melibatkan tujuh wilayah adat dan komponen-komponen lainnya yang ada di seluruh tanah Papua. Selain itu, katanya perlu merivisi undang-undang otonomi khusus.

“Undang-Undang Otsus harus direvisi, sehingga hak-hak politik dan ekonomi dikembalikan ke Papua. Sebenarnya ada banyak proteksi dan afirmasi terhadap masyarakat Papua di berbagai bidang, akan tetapi rancangan-rancangan Perdasus (Perda khusus) seringkali tidak bisa disetujui dan diwujudkan,” kata Ansanay.

Methodius Kossay menyatakan, sebelum memperkuat UU Otsus perlu untuk menyembuhkan luka batin anak muda Papua. Hal ini penting agar terbangun kembali rasa saling percaya antara pemerintah dan pemuda mahasiswa.

“Mahasiswa Papua mengalami trauma yang mendalam. Pemerintah selalu menaruh kecurigaan terhadap aktivitas mahasiswa Papua, bahkan diskusi-diskusi mahasiswa sering dibatalkan. Mahasiswa Papua yang ditahan di Mako Brimob agar dapat secara mudah dikunjungi oleh sahabat dan keluarganya. Ini adalah bagian dari rekonsiliasi itu,” tegasnya.

Billy Mambrasar menyampaikan pandangan bahwa ada banyak generasi muda Papua yang berkarya dalam diam, dan selama ini tidak diekspos oleh media.

“Kita harus mengubah paradigma tentang kekayaan alam Papua dari kepemilikan menjadi pengelolaan. Potensi SDA yang banyak tanpa kemampuan untuk mengelola dan memaksimalkan nilai tambah akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu kita harus fokus pada SDM yang kompetitif, bersaing, dan berkarya.”

“Kami memilih untuk berinovasi dan melatih anak-anak Papua untuk ber-entrepreneur. Fenomena yang terjadi bahwa, banyak orang Papua yang berkarya di luar negeri dan hasil kerjanya diakui oleh dunia namun tidak mendapat perhatian di Indonesia,” ujarnya.(*)

Ben/Paskalis

MERAUKE-Komando Distrik Militer (Kodim) 1707/Merauke, Papua akan melaksanakan Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-106 tahun 2019 di Kampung Kogir, Distrik Minyamur, Kabupaten Mappi yang secara resmi akan dibuka pada 2 Oktober 2019. Meski pembukaan pelaksanaan TMMD ke-106 tahun 2019 berlangsung pada Oktober mendatang, namun Kodim 1707/Merauke telah memberangkatkan sebanyak 37 personel ke Kogir sejak Rabu (18/9).

“Perjalanan menuju kampung Kogir cukup jauh. Kita membutuhkan waktu tempuh kurang lebih dua hari perjalanan melalui darat dan dilanjutkan dengan jalur sungai,” ujar Komandan Kodim 1707/Merauke selaku Dansatgas TMMD ke-106 Letkol Inf Eka Ganta Chandra, SIP melalui Pasiter Kodim 1707/Merauke Kapten Inf Herman Purba dalam keterangan tertulis yang diterima media ini di Jakarta Rabu (25/9).

Menurut Herman Purba selaku Danki Satgas TMMD ke-106, personel Satgas TMMD ke-106 diberangkatkan lebih awal mengingat kondisi medan selama perjalanan yang cukup sulit. Selain itu jarak tempuh yang sangat jauh dari kota Merauke menuju Kogir. Selain itu, para personil itu diberangkatkannya lebih awal agar dapat menyiapkan sarana dan prasarana di kampung Kogir sebelum kegiatan resmi dibuka.

Selain itu, jelas Herman Purba, perjalanan ditempuh dengan jalur darat dari kota Merauke menuju kampung Asiki. Kemudian perjalanan dilanjutkan melalui sungai. Jalur sungai menuju lokasi TMMD ke-106 adalah diakui sangat sulit.

Perjalanan melalui sungai dimulai dari Asiki menggunakan kapal kayu menyusuri sungai Digoel menuju Distrik Bade. Dari Bade perjalanan melewati sungai dilanjutkan ke Simpang Mur kemudian menuju Kogir dengan melewati daerah yang disebut Sumber Aman atau semacam selat.

“Dari Sumber Aman akan keluar ke laut melalui muara sungai yang kemudian menyusuri bibir pantai sampai Muara Yuliana. Tiba di muara Yuliana, perjalanan dilanjutkan melalui Sungai Yuliana menuju kampung Kogir. Dari muara Yuliana menuju Kampung Kogir hanya menemui satu kampung yaitu Kofar,” lanjut Herman Purba.

Herman Purba menambahkan, untuk perjalanan darat dari kota Merauke menuju Asiki, ditempuh dalam waktu kurang lebih tujuh jam perjalanan. Sedangkan untuk jalur sungai, jika menggunakan perahu speed bermesin 40 PK dari Asiki sampai ke Simpang Mur memerlukan waktu kurang lebih empat jam perjalanan.

Selanjutnya, dari simpang Mur menuju muara Yuliana ditempuh selama kurang lebih dua hingga tiga jam perjalanan. Selanjutnya, dari muara Yuliana menuju kampung Kogir kurang lebih satu jam perjalanan.

“Saat ini para personil Satgas TMMD ke-106 menempuh perjalanan melalui jalur sungai. Mereka menggunakan kapal kayu sehingga memerlukan waktu tempuh jauh lebih lama. Dari Asiki menuju Bade memakan waktu tempuh kurang lebih empat belas jam. Perjalanan dilanjutkan dari Bade menuju kampung Kogir dengan waktu tempuh selama kurang lebih dua puluh empat jam,” jelas Herman Purba (*).

Sabtu, 21 September 2019, bertempat di Gramedia Matraman, Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero se Jabodetabek  merayakan pesta emas STFK-Ledalero.

Perayaan pesta emas ini dirayakan dengan mengadakan talk show bertema “Sumbangan Filsafat dan Teologi bagi Indonesia Unggul”.

Dr. Ignas Kleden, Dr. Karlina Supelli, Ansi Lema, S.IP, M.SI, tampil sebagai pemberi materi dalam acara tersebut. Modertaor diskusi Intelektual Muda Gusti Tetiro. Gagasan dan pemikiran mereka coba kami paparkan.

Filsafat Kontekstual

Berfilsafat dalam paparan Ignas Kleden adalah suatu tindakan, suatu aktivitas. Filsafat adalah aktivitas untuk berpikir secara mendalam tentang siapakah manusia, apakah Tuhan ada, bagaimana menata negara, bagaimana hidup baik dan filsafat mencoba menjawab secara rasioanal, kritis, dan sistematis.

Menurur Ignas, dalam berfilsafat yang diandalkan hanyalah rasionalitas semata. Hal ini membedakan filsafat dengan cara kerja ilmu-ilmu empiris dimana ilmu-ilmu empiris tidak hanya mengandalkan rasionalitas tapi juga membutuhkan data dan fakta-fakta.

Dalam kaca mata Ignas Kleden,  filsafat digambarkan sebagai sebuah infrakstruktur.  Sebagai infrastruktur, filsafat diharapkan mampu mengatur secara baik lalu lintas ide-ide, gagasan, berita yang memenuhi ruang publik republik ini.

Filsafat dapat digunakan untuk mempertanyakan segala sesuatu untuk mendekati kebenaran. Kebenaran dalam filsafat tidak pernah bersifat final. Filsafat juga dapat dipakai sebagai pisau untuk mempertanyakan secara kritis asumsi-asumsi di balik cara kerja ilmu-ilmu termasuk ilmu filsafat sendiri.

Dengan filsafat, kata Ignas, kita dilatih untuk mampu berpikir lebih mendalam, rasional, dan komunikatif. “Filsafat bersifat terbuka, filsafat tidak memberikan kemapanan jawaban. Ia dan filsafat selalu menggugat dan mempertanyakan,”katanya.

Sumbangan filsafat buat Indonesia menurut Ignas adalah filsafat harus mampu membangun diskursus juga harus mampu membongkar pemikiran sempit ideologi.

Kata Ignas, bertolak dari pemikiran Hans Kung ( teolog katolik dari Jerman), Teologi Kristen tidak menciptakn kebenaran, tetapi hidup dari kebenaran Allah’”.

Ignas menegaskan ilmu teologi bertitik tolak dari “kebenaran Allah “ yang mau dibawa ke dalam kehidupan keseharian umat.  Teologi di Indonesia mesti mampu membaca keadaan umat pada saat mereka menerima Wahyu Tuhan untuk direfleksikan dalam keseharian mereka. Dan jenis teologi yang tepat untuk hal ini adalah Teologi Kontekstual. 

Ignas menjelaskan, teologi kontekstual adalah sebuah teologi yang memberikan minat dan komitmen untuk masalah khusus dalam percobaan menangapi Wahyu dan Iman. Refleksi teologi tidak berhenti pada teori belaka yang abstrak dan jauh dari realitas hidup sehari-hari. Teologi harus mampu mendorong iman umat untuk menghidupi Kebenaran Allah dalam kehidupan sehari-hari.

Digitilisasi dan Ruang Publik

Karlina Supelli, Dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara memaparkan gagasannya tentang bagaimana  digitilisasi kehidupan membawa perubahan budaya baru yakni politik emosi.

Keberhasilan teknologi digital bermula dari gagasan teknis bahwa beragam ide dan fakta kehidupan dapat diwakilkan ke dua komponen bilangan nol dan satu. Asas pemandunya adalah logika algoritmik yang mengakar di paradigma  rasionalitas teknis.

Algoritma adalah sederetan perintah yang maknanya tunggal. Rasionalitas teknologi digital adalah rasionalitas instrumental yang mengalami peningkatan seketat-ketatnya tanpa peluang bagi penafsiran subyektif.

Dari rasionalitas yang demikian kaku, lanjut Karlina, tercipta ruang yang mengacak-ngacak bilik batin manusia yang paling pelik: hasrat, rasa perasaan, dan emosinya.

“Teknologi digital menyediakan pelataran yang dirancang secara cermat untuk memancing pengguna membuka bilik pribadinya lebar-lebar dam membagi isinya secara sukarela,” ungakpnya.

Dengan pengguna aktif media sekitar 2,3 miliar, emosi yang dirasa bersama (shared emotion) menjadi praktek kebudayaan baru yang membentuk presepsi khalayak ramai dan realitas.

“Sebagai ekspresi sosial dari rasa perasaan, emosi dapat disebar, dipertukarkan, dirangsang dan dipengaruhi. Media daring memiliki kemampuan untuk melecut emosi secara serentak. Kita masuk ke zaman emosi sebagai konsekuensi dari pola tanggapan kita sendiri terhadap perubahan yang dibawa oleh teknologi,” jelas Karlina.

Karlina mengatakan, pola tanggapan kita rupanya dikuasai lebih banyak oleh emosi dan hasrat . Emosi dan hasrat inilah yang paling gampang di seret ke arena politik. Akibatnya terhadap demokrasi sudah kita alami.

Rakyat memilih dalam sebuah pemilihan umum misalnya, dalam pemilihan itu ia tidak mempertimbangkan baik-buruk, calonnya mampu apa tak mampu tapi lebih pada emosi (sang calon seras, sang calon seiman) yang ditawarkan melalaui digitalisasi itu.

Karlina mencoba memberi jalan keluar mengatasi politik emosi yakni dengan membangun kebiasaan seperti yang terbentuk dalam budaya ilmiah tanpa harus menjadi seorang ilmuwan.

Kebiasaan-kebiasaan itu yakni melatih kejujuran dalam memperoleh pengetahuan, kesetiaan kepada fakta, keterbukaan terhadap kritik, kesediaan bekerja sama untuk saling menguji pendapat, penghormatan kepada kemerdekaan berpikir, dan keberanian untuk meragukan.

Yohanis Fransiskus Lema, S.IP, M.SI, atau biasa disapa Ansi Lema mempersoalkan ‘Ruang Publik’ yang kian hari kian tercemar. Kata ‘Ruang Publik’, menurut Ansi, merupakan sebuah konsep yang dewasa ini menjadi popular di dalam ilmu-ilmu sosial, teori-teori demokrasi dan diskursus politis.

Dalam pandangan Ansi Lema, ‘ruang publik’ di republik ini telah dikotori oleh kata-kata, bahasa, ujaran ujaran  yang penuh kebencian. Ruang publik politik Indonesia penuh dengan berita-berita hoax, dan ujaran penistaan.

Situasi ini, menurut Ansi Lema mesti disikapi dengan cara merebut kembali ‘ruang publik’ dengan opini, bahasa- bahasa diskursus yang mencerdaskan dan mancerahkan. “Dimanakah suara para alumnus filsafat dan teologi?,”tanya Ansi.

Dia mengatakan, kini saatnya para filsuf dan teolog mesti tampil dan merebut ruang publik dengan cara masuk berdiskursus di ‘ruang publik’ lewat opini di surat kabar, menuangkan gagasan-gagasan di media-media online.

“Hal yang amat penting yang juga menjadi tantangan adalah berani memilih untuk terjun ke dunia politik untuk menjadi anggota dewan, agar dengan berbekal ilmu filsafat dan teologi segala keputusan pembuatan undang-undang dapat di kontrol. Bukankah keterlibatan setiap orang di dalam dunia adalah sakramen, maka kalau kita ambil bagian dan terlibat dalam ‘ruang politik’ kita telah membuat ruang publik itu menjadi ‘sakramen’,”ujarnya.

Penulis : Paskalis Bataona

Keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur semakin memperkuat pergeseran konsepsi bernegara dari cara pandang dan budaya politik yang sebelumnya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris.

Sejak menjadi presiden pada Pilres 2014, Jokowi telah memberikan arti baru atas perkembangan politik di Indonesia. Jokowi tidak lagi menggunakan perpektif Jawa dalam menjalankan kekuasaannya, namun melihat Jawa dari sudut Indonesia. Dari prilaku kekuasaan yang begitu dekat dengan rakyat kebanyakan, juga menjadi salah hal yang menunjukkan bahwa Jokowi membebaskan dirinya dari konsepsi kekuasaan politik Jawa.

Dalam diskusi yang bertajuk “Indonesia Pasca Jawa di Bawah Jokowi”, yang diselenggarakan Surapati Sindicate di Jakarta 19 September 2019, terungkap berbagai pandangan dari sejumlah peneliti dan pengamat sosial-budaya tentang arti penting perubahan  konsepsi kekuasaan Jawa yang telah mempengaruhi jalannya pemerintahan sejak proklamasi 17 Agustus 1945.

Ada empat pembicara yang dihadirkan dalam diskusi ini, diantaranya peneliti Ekonomi-Politik Fachry Ali, cendikiawan dan mantan jurnalis Manuel Kaisiepo, akademisi UGM Aris Arif Mundayat dan Ketua Lakpesdam NU Asep Salahuddin. Moderator Nezar Patria dari The Jakarta Post.

Menurut Fachri Ali, konsepsi kekuasaan Jawa itu meliputi penempatan kalangan ariatokrat dalam kekuasaan,kekuasaan yang bersifat sakral, konkrit, terpusat, satu kesatuan dan konstan. 

“Dengan tingkah laku politik Jokowi yang tidak terikat pada tempat dan wilayah maka konsepi kekuasaan Jawa dengan sendirinya menghilang, kata Fachri.

Dijelaskan, keputusan Jokowi menempatkan ibukota Indonesia lebih ditentukan oleh pertimbangan teknis-ekonomis dan pemerataan kemakmuran daripada hal yang menyangkut mitos dalam konsep politik Jawa.

Manuel Kaisepo dalam paparannya, mengungkapkan bahwa kekuasaan yang terpusat menjadikan daerah hanya sebagai penghasil bahan mentah. Sementara seluruh produksi, berlangsung di Jawa. Hal ini menurutnya menimbulkan disparitas regional, dan ketidakpuasan daerah karena merasa tidak adil.

Manuel mencontohkan perkembangan politik Papua, lebih banyak diakibatkan politik sentralistik yang menyebabkan ketidakadilan.

Namun menurut Manuel, perhatian pada pergeseran konsepsi kekuasaan Jawa sentris ke Indonesia sentris, dari sentralisasi menuju desentralisasi tidàk bisa hanya dilihat pada Era Jokowi, tapi juga pada dua presiden terdahulu yakni Habibie dan Gus Dur.

” Era Habibie ditandai dengan menyebarnya pusat-pusat perubuhan ekonomi atau dikenal dengan kawasan pertumbuhan baru (Kapet) yang masif di luar Jawa.Era ini pun di tandai dengan pemberlakukan otonomi khusus Papua. Sementara Gus Dur mengembangkan perspektif yang lebih luas termasuk mengatasi persoalan Aceh dan Papua,” kata Manuel.

Asep Salahudin dan Aris Arif Mundayat menyambut baik semangat post Jawa yang tergambar dalam pikiran dan praksis politik Jokowi.

Menurut Salahudin, keindonesiaan secara kultural tetap diacukan pada kekayaan etnik, tapi penanda politik bukan lagi Jawa, Sunda, Batak dan seterusnya tapi Indonesia seperti impian para pemuda tahun 1928.

Arif Mundayat mengharapkan jabatan kedua Jokowi perlu memikirkan bagaimana memecah kolonialitas negara modern Indonesia dengan perpektif pasca Jawa. “Kita perlu duduk bersama secara politis dengan cara yang deliberatif untuk masa depan Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan,”ujarnya.

Penulis : Benjamin Tukan