Berandanegeri.com. SELURUH aparatur sipil negara (ASN) dan para siswa mulai dari SD, SMP dan SMA, dan SMK di Kabupaten Dogiyai, Papua akan libur mulai tanggal 19 Maret hingga 5 April 2020. Mereka akan masuk kerja dan sekolah pada 6 April 2020. Namun, bagi ASN diperintahkan untuk bekerja di rumah masing-masing dan tetap berkoordinasi dengan masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa melalui Surat Edaran Nomor 440/100/Set tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dogiyai tertanggal 20 Maret 2020 menyebutkan, langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran coronavirus diseas 2019 (covid-19)di Dogiyai.
“Pemerintah Kabupaten Dogiyai sungguh-sungguh mengambil lankah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan penyebaran covid-19,” ujar Bupati Dumupa dalam keterangan tertulis yang diterima berandanegeri.com di Jakarta, Jumat (20/3 2020).
Menurut Bupati Dumupa, langkah yang diambil menyusul penetapan covid-19) oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Berikut langkah tersebut diambil setelah memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ, dan Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/3234/SET berkaitan dengan pencegahan penyebaran covid-19
Bupati Dumupa menambahkan, selain meliburkan para ASN dan siswa di seluuruh wilayah Dogiyai,pihaknya juga memerintahkan seluruh Kepala OPD dan pegawai ASN Dogiyai untuk membatalkan atau tidak melakukan perjalanan dinas keluar daerah, kecuali untuk urusan yang sangat penting dan mendesak setelah mendapatkan izin dari Bupati.
Menurutnya, Pemerintah Dogiyai telah membentuk Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Dogiyai dengan tugas sebagai berikut. Pertama, melakukan sosialisasi mengenai Pencegahan Penyebaran CoronavirusDisease 2019. Kedua, membentuk Posko Penecegahan Penyebaran covid-19 di KM 100 Siriwo dan Moanemani.
Tugas posko untuk melakukan pendeteksian infeksi covid-19 kepada setiap orang yang masuk ke wilayah Dogiyai dan melakukan tindakan medis bagi orang yang terindikasi pengidap virus covid-19. Ketiga, melakukan evaluasi terhadap kondisi pencegahan penyebaran covid-2019 secara berkala.
“Saya mengimbau seluruh masyarakat Dogiyai dan semua orang yang masuk wilayah Dogiyai agar bekerja sama untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran covid-19 di wilayah Dogiyai,”ujar Dumupa.
BERANDANEGERI.COM,- Koordinator MBSS (Mari Bale Semana Santa), Benty Aliandu mengatakan menyebarnya virus corona merupakan ujian buat masyarakat dan Pemerintah Flores Timur menghadapi perayaaan besar keagamaan Semana Santa di Larantuka- Flores Timur April mendatang.
Semana santa yang merupakan perayaan keagamaan umat Katolik Larantuka yang mentradisi berabad silam, kini menjadi tujuan tetap ribuan pesiarah seantero dunia untuk berziarah ke Larantuka jelang perayaan Paskah.
“Di satu sisi kita melaksanakan Semana Santa sudah menjadi tradisi masyarakat atau umat Katolik Larantuka, namun di sisi lain kita juga harus merespon aturan mengenai pencegahan virus ini,”kata Benty Aliandu yang menghubungi berandanegeri.com, Jumat (13/3).
Benty mengatakan, upaya pencegahan virus korana ini sudah menjadi masalah nasional bahkan dunia, yang berarti semua orang sudah tahu dan bersedia menjaga dirinya, sehingga hal ini pun sudah tentu menjadi perhatian masyarakat Larantuka dan para peziarah yang datang.
” Kita tidak perlu panik dengan menyebarkan informasi kekuatiran karena itu akan membuat perayaan menjadi tidak lagi bermakna,”ujar Benty.
Menurut Benty, hal yang terpenting adalah memberi kepercayaan kepada masyarakat dan semua pihak yang akan mengikuti semana santa untuk menjaga diri sendiri dan melaksanakan tugasnya masing-masing secara maksimal dalam hal pencegahan virus corona dan demi suksesnya perayaan Semana Santa.
“Semua harus sudah bisa menerima kondisi ini. Coba bayangkan jika semua datang dalam ketakutan dan kekuatiran dan para petugas pun overacting mengawasi umat dan peziarah,maka perayaan ini menjadi tidak bermakna,” ujar Benty.
Benty mengatakan standar prosudur pengamanan corona dilaksanakan sebagaimana mestinya dan ini harus diikuti semua pihak baik pemerintah, gereja dan umat yang terlibat menyelenggarakan.
Benty menyayangkan sejumlah berita yang mulai mengkaitkan Semana Santa dengan corona, yang awalnya bertujuan menyampaikan saran dan ajakan untuk antisipasi, tapi malahan berdampak memberi ketakutan dan kekuatiran.
“Sekali lagi kita harus percaya masyarakat dan pihak-pihak penyelenggara. Corona itu bukan hanya masalah Larantuka, masalah negara ini dan masalah dunia. Jangan menakut-nakutkan orang. Mari bale semana santa, mari datang ke Larantuka,” ucap Benty. (Che)
JAKARTA, berandanegeri.com. Pastor Markus Solo Kewuta SVD menyesalkan foto dirinya bersama Paus Fransiskus yang beredar di media sosial (medos) di Indonesia dengan judul “Ke Indonesia Tertunda”. Ia menyesalkan beredarnya foto tersebut karena seolah-olah berita gambar itu dibuat oleh beliau sendiri. Atau sumber berita pembatalan kunjungan Paus itu berasal dari beliau.
“Bukan! Berita resmi pembatalan kedatangan Paus itu berasal dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, Pak Agus Sriyono, seperti yang dirilis oleh media-media,” ujar Pastor Markus Solo, Kamis (12/3/2020).
Ia
menyesalkan ada orang sudah menggunakan foto beliau untuk menyebarkan berita
pembatalan kedatangan Paus itu yang mengundang multi-tafsir. “Saya meminta
untuk tidak menyebarkan foto itu lagi. Terima kasih,”
lanjut Pastor Markus.
Berandanegeri.com. SETIDAKNYA 17 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, menemui Bupati Eliaser Yentji Sunur. Mereka menyampaikan mengundurkan diri dari PPK karena merasa kurang nyaman kerap dipanggil dan dimintai keterangan aparat penegak hukum dari kejaksaan dan kepolisian.
Langkah itu mendapat tanggapan Petrus Bala Pattyona, praktisi hukum nasional asal Lembata di Jakarta. Pattyona mempertanyakan mengapa para pejabat itu mundur dengan alasan tidak nyaman kerap dipanggil aparat kepolisian dan kejaksaan. Padahal, mereka menjalankan tupoksinya sesuai regulasi.
“Jika selama ini PPK menjalankan tugas sesuai aturan pasti mereka siap mempertanggungjawabkan segala pekerjaan yang diadukan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Dalam pengadaan barang dan jasa terlalu banyak celah untuk diakali, berbuat curang. Mulai dari menetapkan pemenang tender, sudah diatur syarat-syarat yang bisa saja menggagalkan peserta lain. Simak saja pendaftaran peserta via email. Pada hari pendaftaran bisa saja diatur emailnya ngadat, sehingga apabila peserta yang diunggulkan sudah masuk langsung di-lock, dikunci,” ujar Pattyona dalam keterangan tertulis yang diterima media ini di Jakarta, Senin (9/3).
Peserta yang sudah direkomendasi memenangkan tender dibuat kontrak kerja. Namun, saat mau tanda tangan kontrak sudah ada dua pos pengeluaran yaitu uang penunjukan pemenang tender dan uang tandatangan kontrak. Celakanya, ada peserta lain yang tidak direkomendasikan keluar sebagai pemenang tender. Sekalipun pemenang tender yang tidak direkomendasikan itu dari segi finansial, pengalaman, peralatan atau meminjam bendera pihak lain bahkan sebagai kuasa dari CV atau PT tidak memenuhi syarat, yang menang tender.
“Celah malingnya di sini. PPK dan pemenangnya sudah baku atur. Saat tanda tangan untuk pencairan uang muka yang melibatkan bendahara ada celah lagi di sini. Pemenang tender harus mengerti, kalau tidak maka disposisi pencairan di bank kas daerah tidak akan cair. Selanjutnya mulai pengadaan material atau kerja fisik diatur cara pembayaran. Misalnya, seolah-olah sudah ada kemajuan fisik 50 persen tetapi faktanya tidak demikian,” ujar Pattyona,praktisi hukum asal kampung Kluang, Desa Belabaja.
Pattyona melanjutkan, di ruang terbuka ini berpotensi bermain dalam berita acara kemajuan pekerjaan yang ditandatangani kontraktor, pengawas, petugas lapangan. Semua bisa tandatangan walau fisiknya tidak sesuai. Bila ada batas waktu pekerjaan untuk serah terima proyek, dibuat seolah-olah sudah tuntas. Padahal mungkin di lapangan tidak sesuai.
Semua berpotensi bermain merekayasa berita acara kemajuan proyek untuk pencairan sisa dana proyek dan pengguna barang jasa/pemilik proyek punya hak retensi 6 bulan, misalnya 5 persen sesuai kontrak. Di ruang ini, ujarnya, uang masih berpotensi bermain soal mutu material atau fisik bangunan. Seolah-olah kualitasnya bagus sehingga ada kesempatan mencairkan dana.
“Tugas PPK memang berat. Setiap tahap penuh tekanan, godaan tetapi jika PPK bekerja sesuai regulasi sesungguhnya tak ada masalah. Namun siapa (PPK) berani melawan tekanan, intervensi big bos yang mengatur mereka sebagai boneka atau figuran? Sementara di lain pihak apabila timbul masalah hukum karena celah kejahatan yang mungkin muncul dari setiap tahapan mereka yang bertanggung jawab?” kata Bala retoris.
Sebelumnya, sejumlah media lokal dan nasional sebelumnya memberitakan, 17 pejabat pemerintah di Lembata menemui Bupati Sunur. Mereka menyampaikan mundur sebagai PPK dan kelompok kerja di sejumlah proyek pemerintah. Para PPK tersebut bekerja di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan, dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Alasannya, mereka merasa tidak nyaman dalam mengendalikan kontrak berdasarkan pengalaman sebagai PPK pada tahun-tahun sebelumnya dan saat ini. Mereka kerap dipanggil untuk dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan guna diperiksa berkaitan proyek meski masih dalam tahap pemeriksaan.
Permintaan pengunduran diri mengingat beban tugas dan tanggung jawab serta risiko hukum yang dihadapi dalam mengendalikan kontrak tidak seimbang dengan honorarium yang dianggarkan. Berikut tak tersedia anggaran membiayai peningkatan SDM sebagai PPK.
Atas permohonan
pengunduran diri belasan PPK tersebut, Bupati Sunur mengatakan akan
menindaklanjutinya. Pengunduran diri para pejabat itu sangat mengganggu
percepatan pembangunan sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo. “Nah
pencabutan SK menunggu saya bicara dengan Kapolda. Kalau Kapolda juga tidak
tanggapi, saya setopkan saja, saya laporkan ke Presiden,” ujar Sunur
mengutip sebuah media on-line
nasional.
Berandanegeri.com. KREATIVITAS anak milenial terus dipacu dan berkembang, hal ini terlihat dari pameran lukisan yang dilakukan oleh sekolah melukis Tomato Art ke 9 yang berlangsung dari 29 Februari – 1 Maret 2020 di Lotte Shoping Centre, Jl Casablanca, Jakarta Selatan.
Deezal Annabel Putri atau akrab disapa Annabel, turut memamerkan hasil karya lukisannya tentang “Pelecehan”(Harrasment) dengan judul Case Study 01. Hal ini ia lakukan atas hasil penelitiannya dengan mendatangi dan mewawancarai si korban dan dituangkan dalam bentuk lukisan.
“Saya dan istri selaku orang tua tentu terus memberikan dorongan dan motivasi agar Annabel terus memperdalam dan mengembangkan bakat serta daya imajinasinya agar lukisan lukisannya semakin bermutu dan disenangi oleh orang lain yang melihatnya,” ujar Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) Saleh Husin.
Pada pertengahan Desember 2018 Annabel juga pernah membuat pameran tunggal lukisan hasil karyanya di Kemang Jakarta Selatan dengan tema Sence Movement (Sense MVMT). “Saya juga berharap suatu saat nanti pameran karya anak-anak milenial ini dapat di lihat oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai bentuk dukungan untuk para milenial dapat tampil di pentas internasional,” lanjut Saleh Husin, mantan Menteri Perindustrian. (Ansel)
Pengantar : Untuk semakin mengenal tradisi semana santa, sejarah dan kebudayaan wilayah Larantuka dan sekitarnya, berandanegeri.com menurunkan beberapa tulisan sejak hari Rabu 26 Februari 2020 hingga menjelang Paskah 12 April 2020. Tulisan akan dikemas sebagai esey budaya. Ini merupakan artikel keempat Semoga berguna.
Oleh : Benjamin Tukan
Larantuka pada awal perkembangannya, cenderung memusat hanya pada daerah Postoh di bagian timur hingga Sandominggo, kelurahan Larantuka di sebelah barat, yang merupakan pergerakan wilayah misi Katolik, kerajaan dan pemerintahan.
Di Postoh ada gereja Katedral, rumah para pastor, sekolah dan pertukangan misi, kompleks tentara, penjara, pasar dan pelabuhan. Di Sandominggo ada rumah Uskup Larantuka yang sebelumnya pada masa portugis terdapat sebuah gereja, juga ada sekolah. Di antara timur dan barat, ada rumah jabatan bupati, kantor pemerintahan, rumah raja, dan beberapa kapela.
Dari timur hingga barat, Larantuka menyerupai sebuah benteng. Segala keperluan penduduk dipenuhi di dalam “benteng” itu. Postoh mungkin lebih dikenal sebagai benteng sesungguhnya karena fasilitasnya yang lebih lengkap yang berhubungan dengan pusat militer (tansi tentara) dan penjara.
Wilayah dari Postoh hingga Sandominggo, itulah poros perkembangan penduduk Larantuka. Oleh karena kehidupan begitu terkonsentrasi di dalam “benteng” itu, maka melekat pula perasaan sebagai “orang dalam” untuk membedakan dari “orang luar”. Perasaan-perasaan semacam ini masih terbawa hingga saat ini.
Penduduk yang mendiami wilayah Larantuka ini sering menamakan diri mereka orang Nagi. Kata “Nagi” sering diidentikkan dengan “Nagarai” pengaruh kosa kata Melayu, yang sama artinya dengan kampung atau sama dengan “Lewo” dalam bahasa Lamaholot. Orang Nagi menggunakan bahasa Nagi atau bahasa Melayu dialek Larantuka.
Aktivitas warga Larantuka
Dalam kehidupan keseharian, orang nagi terbiasa menjalankan tradisi keagamaan yang ditinggalkan Portugis. Setiap kampung memiliki kapela, dengan kewajiban bagi setiap warga atau umatnya untuk selalu membersihkan dan memelihara tempat dan ornamento termasuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan. Tradisi prosesi Jumat Agung dan tradisi semana santa merupakan tradisi bersama di antara orang nagi.
Selain aktif di gereja, orang Nagi pun dekat dengan kerajaan dan juga dengan pemerintahan modern. Ini juga membawa konsekuensi lain, bahwa penduduk yang tinggal di dalam wilayah ini lebih dahulu berkembang atau minimal dapat lebih dahulu tahu akan kebijakan yang datang dari pusat kekuasaan. Dalam hubungan dengan akses terhadap pendidikan juga lowongan untuk menjadi pegawai, tentu orang nagi lebih banyak memiliki peluang. Di antara tamatan-tamatan dalam pendidikan awal, banyak orang nagi yang menjadi guru dan duduk di lembaga pemerintahan.
Sebagai sebuah komunitas kota yang tumbuh dan berkembang dekat dengan pusat kekuasaan, konsekuensi lain yang tidak bisa dihindarkan adalah perasaan untuk mengidentifikasikan diri sebagai yang paling tahu, terpelajar dan punya kebudayaan tinggi. Tidak jarang pula dalam kehidupan sosial muncul anggapan tentang keterbelakangan yang dialami oleh masyarakat di sekitarnya, sebagai sesuatu yang terberi.
Jika sejarah mau dilihat lagi, perasaan-perasaan yang merasa paling tahu ini kadang menciptakan gap antara masyarakat yang ada di dalam dan di luar “benteng”. Kota tetap dimaknai hanya milik mereka yang kebetulan punya akses dengan sumber-sumber kekuasaan ataupun pengetahuan.
Perkembangan masyarakat memang tak terhindarkan. Cepatnya perubahan pasca kemerdekaan, membuat kehidupan orang nagi mulai bercampur baur dengan penduduk lain yang datang ke ibukota Kabupaten dan yang datang ke pusat misi. Pendidikan yang diperoleh beberapa anak di luar orang nagi, akibat peluang yang dibuka gereja dan pemerintahan, memungkinkan tamatannya bekerja di Larantuka. Kendati ada perasaan untuk memiliki tradisi yang diwariskan, otoritas gereja setempat dan pemerintah tidak mungkinkan untuk membeda-bedakan satu dengan yang lain, jika tidak pada pertimbangan khusus atau berdasarkan kompetensi.
Orang nagi yang tamatan sekolah guru dan pertukangan dikirim untuk bekerja di di desa-desa sekitarnya ataupun dikirim ke perkampungan-perkampungan di Flores, Sumba dan Timor. Hal ini telah juga jauh sebelum kemerdekaan. Tapi mau dikatakan di sini bahwa orang nagi tidak saja mengenal budaya lain dari kedatangan penduduk ke Larantuka, tapi juga mengenal budaya lain karena ditugaskan untuk bekerja di wilayah lain. Terjadi proses kawin mawin, juga bentuk-bentuk pembauran yang terjadi membuahkan makna-makna baru pada kehidupan orang nagi.
Bencana banjir 1979, yang memporak-porandakan kota Larantuka membuka lembaran baru untuk mereka yang tinggal di dalam “benteng” untuk menerobos keluar dan berbaur dengan masyarakat sekitarnya. Mereka yang menjadi korban dibangun pemukiman baru di luar kota/benteng yang berakibat berubah pula pola interaksi masyarakat.
Sebagaimana contoh, di perkampungan baru Weri (pemukiman untuk korban banjir yang dibangun pemerintah pasca banjir 1979) orang nagi mulai lebih intens berbaur dengan masyarakat umumnya. Apalagi pemukiman korban banjir ini, dalam perkembangan kemudian, lebih menyerupai perumahan perumahan baru bagi siapa saja yang hendak tinggal di Larantuka.
Pelabuhan Larantuka (Foto : FBC)
Dari Weri di ujung timur, jika hendak kembali ke Larantuka (wilayah Postoh -Sandominggo) maka orang akan melewati berbagai kampung kecil seperti kota Sau, Kota Rowidho, Kampung tengah, Lebao , dan seterusnya hingga Amagarapati dan Ekasapta. Tak berlebihan kampung-kampung kecil ini dengan sendirinya terdongkrak untuk diperhatikan. Perkembangan kota terjadi juga di Barat pada desa-desa selepas Sandominggo yakni Pante Besar, Lewolere dan Waibalun. Mulai terjadi pergerakan untuk keluar dari benteng, sekaligus menorobos masuk ke dalam benteng.
Pasca banjir 1979, banyak kantor dibangun kembali di luar benteng. Kantor Bupati dan kantor-kantor lainnya yang dibangun di tempat baru menyerupai kompleks perkantoran itu, semakin meninggalkan Larantuka sebagai sebuah benteng. Larantuka perlahan mulai menjemput perkembangan kota modern yang didalamnya harus pula merayakan pluralitas.
Sedikit berkembang dari kota yang hanya dalam benteng, kini sedikit mulai meluas, sekalipun masih terkesan sangat sempit untuk menampung segala fasilitas perkotaan. Namun, ada optimisme bahwa masyarakat kota yang lebih plural dapat saja segera terwujud. Sementara beberapa perkampungan tradisional yang berada di sekitar pegunungan Ile mandiri mulai ditata sekaligus menjanjikan suasana pembangunan kota yang lebih baik dan bernilai untuk jangka panjang.
Berhadapan dengan perkembangan masyarakat tanpa harus meninggalkan kekhasan tradisi yang dimiliki masyarakat, maka pekerjaan rumah yang besar adalah mencari formula yang pas agar kehidupan itu bisa mendatangkan kebahagian bagi semua orang tanpa ada yang merasa tersisih dari perkembangan yang ada. Perayaan Semana Santa, misalnya, di satu sisi adalah perayaan orang nagi Larantuka dengan segala aturan yang ditetapkan, tapi sebagai perayaan keagamaan harus terus membuka diri untuk keterlibatan pihak lain.
Diskusi masih terbuka. Gereja, Pemerintah, dan Kerajaan, tokoh masyarakat, akademisi mestinya selalu duduk bicara menghadapi perubahan yang terus datang. (*)
Berandanegeri.com, BUPATI Kabupaten Dogiyai, Papua, Yakobus Dumupa, S.IP merespon peristiwa kecelakaan lalu lintas dan pengeroyokan yang terjadi pada Minggu, 23 Februari 2020, di Kampung Ekimani, Distrik Kamu Utara, Kabupaten Dogiyai. Insiden tersebut menyebabkan pengendara motor, DEMIANUS MOTE (37 tahun), warga Kabupaten Dogiyai, dan sopir truk YUS YUNUS (27 tahun) warga Polewali Madar, Sulawesi Barat meninggal dunia.
Kejadian ini telah menjadi viral dan mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Berkaitan dengan itu dan dalam rangka untuk menyelesaikan masalah ini secara baik, jujur dan adil, saya selaku Bupati Dogiyai menyampaikan beberapa hal agar masyarakat luas tahu duduk soalnya,” kata Bupati Dogiyai dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat 28 Februari 2020.
Berikut beberapa poin yang disampaikan Bupati Yakobus Dumupa:
(1) Pemerintah Kabupaten Dogiyai atas nama PARA PELAKU pengeroyokan dan pembunuhan serta seluruh masyarakat Kabupaten Dogiyai menyampaikan TURUT BERDUKA CITA dan PERMOHONAN MAAF yang sebesar-besarnya kepada pihak KORBAN almarhum YUS YUNUS dan keluarganya dan kepada seluruh warga Polewali Mandar dan warga Sulawesi yang berada di Polewali Mandar, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Nabire dan dimanapun berada. Kami berdoa semoga arwahnya diterima oleh ALLAH, Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkannya diberi penghiburan dan kekuatan untuk menjalani hidup ini. Dan kami berharap semoga permohonan maaf kami dari lubuk hati yang terdalam ini dapat diterima.
(2) Pemerintah Kabupaten Dogiyai juga menyampaikan TURUT BERDUKA CITA atas meninggalnya almarhum DEMIANUS MOTE. Semoga arwahnya diterima oleh ALLAH, Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkannya diberi penghiburan dan kekuatan untuk menjalani hidup ini.
(3) Perlu diklarifikasi dan dipertegas mengenai satu hal yang simpang siur dan tidak benar, bahwa pengeyorokan dan pebunuhan terhadap sopir YUS YUNUS bukan sebagai upaya balas dendam atas kematian BABI, karena para pelaku yang melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap YUS YUNUS tidak mempersoalkan kematian babi. Tetapi hal ini karena tersulut emosi melihat kematian DEMIANUS MOTE yang DICURIGAI ditabrak oleh truk. Sehingga diharapkan untuk tidak mengembangkan dan menyebarluarkan isu seolah-olah nyawa babi dibalas dengan nyawa manusia. Sekali lagi saya pertegas bahwa ini tidak benar!
(4) Beberapa pihak mempunyai pemahaman dan kronologis yang berbeda-beda mengenai masalah ini, dan perbedaan itu menyebabkan tanggapan yang berbeda-beda pula. Untuk itu, agar masalah tidak menjadi simpang siur dan agar menjadi terang-benderang sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya, maka kami mempercayakan pihak berwajib (kepolisian) untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah ini. Dan diharapkan hasil penyelidikan secara baik dan benar itulah yang perlu dipercayai.
(5) Pemerintah Kabupaten Dogiyai tidak mengharapkan masalah ini membesar, meluas dan menyimpang dari kejadian yang sebenarnya. Perlu dipahami bersama bahwa masalah ini tidak ada kaitan dengan kepentingan politik, rasisme, agama, suku, kepulauan dan lainnya. Dan juga ini bukan masalah antara orang Dogiyai dengan orang Polewali Mandar atau masalah antara orang Papua dan orang non-Papua. Masalah ini murni kecelakaan lalu lintas dan kriminal. Karena itu dimohon untuk tidak mengaitkan masalah kecelakaan lalu lintas dan kriminal ini dengan masalah politik, rasisme, agama, suku, kepulauan, dan lainnya.
(6) Pemerintah Dogiyai MEMOHON semua pihak, terutama pihak korban dan pelaku untuk MENAHAN DIRI dan TIDAK MELAKUKAN AKSI BALAS DENDAM atas permasalahan ini. Semua pihak harus menyerahkan penyelesaian masalah ini melalui proses hukum.
(7) Pemerintah Kabupaten Dogiyai mendukung seluruh proses penyelidikan terhadap masalah ini, yang sedang dilakukan oleh pihak berwajibn (POLSEK Kamu, POLRES Nabire dan POLDA Papua). Diharapkan kepada semua pihak juga untuk mendukung proses hukum ini. Demikian pernyataan yang dapat kami sampaikan dengan maksud agar masalah ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
BANDARANEGERI.COM,- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., mendorong kepala daerah untuk menyediakan kebutuhan bahan bacaan bagi penduduknya dan membangun perpustakaan hingga ke tingkat desa.
Mendagri mengatakan hal itu saat membuka Rakornas Perpustakaan Nasional 2020 yang bertajuk “Inovasi dan Kreativitas Pustakawan Dalam Penguatan Budaya Literasi Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju” di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/02).
Menurut Mendagri, kunci untuk memunculkan sumber daya yang
unggul, selain faktor kesehatan, SDM unggul juga harus terdidik dan terlatih.
Semakin banyak bahan bacaan tersedia, maka makin terbuka inovasi yang bisa
dihasilkan, mengembangkan ide, dan juga opsi-opsi sehingga mampu menghasilkan
keputusan yang cepat.
“Saya meminta kepada Kepala Daerah baik yang di Provinsi,
Kabupaten/Kota agar pertama membuat dinas perpustakaan, yang kedua
menganggarkannya, kemudian mendorong juga pembangunan perpustakan di
kecamatan-kecamatan. Nggak usah besar-besar, tetapi sesuai dengan kebutuhan
masyarakat di situ, untuk desa juga sama,” kata Mendagri.
Menurut Mendagri, besarnya dana desa yang dikucurkan Pemerintah
Pusat kepada rekening kas desa juga dapat dimanfaatkan untuk membuat
perpustakaan yang dapat mendorong literasi masyarakat setempat.
“Dengan adanya dana desa, saya koordinasikan dengan Kemendes
agar dapat digunakan juga untuk membangun perpustakaan mini tiap desa, tidak
perlu besar-besar tetapi buku-buku yang ada, kemudian bahan koleksi yang ada di
situ yang kira-kira bisa dikonsumsi informasinya oleh masyarakat untuk
mengembangkan inovasi mereka untuk membangun daerahnya,” ujarnya.
Tak hanya itu, sebagai Kementerian yang memiliki tugas dan
fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan
di daerah, pihaknya akan membuat surat edaran untuk mendorong adanya dinas
perpustakaan di daerah.
“Saya akan membuat Peraturan Mendagri termasuk surat edaran, bagaimna untuk membentuk organisasi atau lembaga dinas perpustakaan. Yang kedua adalah mereview APBD-nya supaya APBD-nya juga menganggarkan, setelah itu melakukan pengawasan melalui inspektorat. Ini semua kalau semua Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke Desa akses untuk perpustakaan ini ada, maka akan mendongkrak minat baca juga,” ujarnya.
Dana Desa
Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Conrad Hendrarto mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019, dana desa yang dikucurkan pemerintah tiap tahunnya ke rekening kas desa, dapat dialokasikan untuk pembangunan perpustakaan desa dan pengadaan bahan baca.
”Di kota bahan bacaan banyak tersedia, berbeda dengan di desa yang akses untuk mendapatkan buku terbatas sehingga diperlukan adanya perpustakaan desa. Keberadaan perpustakaan desa dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan,” tutur Conrad dalam paparannya pada Rakornas Bidang Perpustakaan, Selasa (25/2).
Lebih lanjut, Conrad menjelaskan, ada enam langkah
memberdayakan perpustakaan desa. Diantaranya, melakukan analisa potensi desa,
pembagian peran dan pengolahan kinerja penggiat literasi desa, peningkatan
peran desa dalam perpustakaan desa sesuai dengan kewenangannya, serta integrasi
kegiatan pendampingan di tingkat desa untuk kegiatan literasi.
“Kita harus mengetahui apa potensi desa, agar dapat memberikan buku-buku yang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Hingga tahun 2019, sebanyak 1.201 unit perpustakaan sudah dibangun dengan menggunakan dana desa,” lanjutnya.
Rakornas Perpusnas Tahun 2020 mengambil tema ‘Inovasi dan Kreativitas Pustakawan dalam Penguatan Indeks Literasi untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju’, diikuti sekurangnya 2000 pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun pengiat dunia literasi dan perpustakaan di Indonesia. Rapat koordinasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan sinkronisasi program untuk peningkatan indeks literasi di Indonesia. (che)
BERANDANEGERI.COM,-
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo mengatakan generasi milenial berperan besar dalam
pengembangan kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga berdampak
positif terhadap lama kunjungan dan tingkat pengeluaran wisatawan saat
berkunjung ke Indonesia.
“Riset di revolusi industri 4.0 menunjukkan bahwa 51
persen wisatawan saat ini adalah milenial, dan 70 persen wisatawan dalam
pencarian dan berbagi pengalamannya dalam berwisata selalu dilakukan melalui
online. Disinilah milenial melalui platform digital bisa berperan untuk
mempromosikan wilayah kita,” kata Angela Tanoesoedibjo dalam acara
“Milenials Gathering” di Grand Jatra Hotel, Balikpapan, Senin
(24/02/2020).
Angela mengatakan, pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan
sektor yang memiliki multiplier effect besar di masyarakat. Pembangunan
pariwisata misalnya yang akan selalu sejalan dengan pembangunan di daerah, mulai
dari infrastruktur, telekomunikasi dan lainnya.
“Jadi perlu digarisbawahi bahwa pengembangan ekonomi
kreatif adalah pengembangan masyarakatnya sendiri dan akan terus
berkembang,” kata Angela.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai devisa
yang diraih sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setiap tahunnya selalu
meningkat. Di tahun 2018, pariwisata menyumbang devisa sebesar 19,29 miliar
dolar AS dan lebih dari 20 miliar dolar AS pada tahun 2019.
Begitu juga di ekonomi kreatif yang nilai ekspornya di tahun
2018 mencapai 21,2 miliar dolar AS dan di 2019 diperkirakan mencapai 22,06
miliar dolar AS.
“Serapan kerjanya juga sangat besar. Kita lihat di
tahun 2018 pariwisata mampu menyerap 12,8 juta orang dan ekonomi kreatif mampu
menyerap 18,2 juta orang,” kata Angela.
Lebih lanjut Angela mengatakan, Kemenparekraf dalam upaya
meningkatkan kualitas wisatawan, dalam hal ini lama kunjungan dan tingkat
pengeluaran, memiliki target jangka pendek dan menengah. Pertama adalah
meningkatkan safety and security
sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.
Selanjutnya adalah meningkatkan konektivitas, yakni dengan
menambah jumlah seat capacity ke Indonesia, termasuk interconnectivity di
Indonesia. “Ketiga adalah peningkatkan SDM, karena pariwisata erat
kaitannya dengan services,” kata Angela.
Begitu juga di ekonomi kreatif, dimana pemerintah akan
menciptakan ekosistem yang dapat mendukung pemain lokal, termasuk mendukung
bibit-bibit unggul generasi milenial.
“Ini penting sekali, karena kita ingin menciptakan
keseimbangan antara pemain lokal dan pemain asing,” kata Angela.
“Tak kalah penting adalah peningkatan SDM dari sisi
teknikal, soft skill, sehingga bisa berkembang menjadi seorang entrepreneur.
Kita juga akan siapkan training dimana nantinya calon pekerja akan dipertemukan
dengan industri sehingga dapat langsung terserap dengan baik,” ujar
Angela.
Angela berharap generasi milenial benar-benar bisa mengambil
peran dalam pengembangan tersebut.
“Saya harap yang hadiri di sini bisa jadi bagian dari itu, memperbaiki citra Indonesia dan mempromosikan Indonesia lebih baik lagi,” kata dia. (*Che)
BERANDANEGERI.COM,- Destinasi super premium Labuan Bajo yang berada di Nusa Tenggara Timur dipromosikan dalam ajang “42nd International Fair of Tourism” yang berlangsung pada 20-23 Februari 2020 di Beograd, Serbia.
Dalam siaran pers Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kegiatan ini merupakan kerja sama antara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beograd dengan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF).
Duta Besar RI untuk Serbia dan Montenegro M. Chandra Widya Yudha saat pembukaan International Fair of Tourism di Beograd, Kamis (20/2/2020), menjelaskan kegiatan pameran seperti ini berperan penting untuk strategi KBRI Beograd mempromosikan pariwisata Indonesia di Serbia dan kawasan sekitarnya.
“Berkat berbagai kegiatan promosi yang dilakukan, terlihat
ada kenaikan signifikan wisatawan Serbia ke Indonesia sebesar 40 persen
dibanding pada 2018. Tercatat wisatawan Serbia ke Indonesia pada 2019 sebanyak
5600 wisatawan,” katanya.
International Fair of Tourism diadakan setiap tahunnya dan
menghadirkan sekitar 900 exhibitor dan dikunjungi oleh sekitar 65.000 ribu
pengunjung. Partisipasi KBRI Beograd pada pameran ini merupakan salah satu program
prioritas di tahun 2020.
Dubes Chandra Widya Yudha juga menjelaskan meskipun Bali
menjadi destinasi favorit wisatawan Serbia, KBRI Beograd juga mempromosikan
destinasi lainnya yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan
Likupang sebagai 5 Destinasi Super Prioritas yang saat ini sedang didorong
pembangunan infrastrukturnya.
“Labuan Bajo menjadi fokus utama pameran ini dikarenakan akan
menjadi tempat penting penyelenggaraan Konferensi G20 dan Konferensi ASEAN.
Selain BOPLBF, KBRI Beograd bekerja sama dengan Turkish Airlines, Jungle Tribe
yang merupakan TA/TO Serbia dengan market share wisatawan ke Indonesia paling
besar,” katanya.
Terpisah Dirut BOPLBF Shana Fatina juga menjelaskan, Labuan
Bajo telah ditetapkan Presiden Jokowi sebagai destinasi wisata premium. Yang
pengembangan infrastrukturnya ditargetkan selesai pada akhir 2020.
“Event ini menjadi salah satu momentum kita untuk memperkenalkan pariwisata di NTT. Selain Labuan Bajo dan Flores, NTT memiliki potensi pariwisata luar biasa, seperti Sumba dan Daratan Timor. Karena bicara pariwisata ini kan kita tidak hanya bicara soal atraksi alam, tetapi juga budaya dan manusianya,” katanya. (Che)
