Category: BERITA

Tokoh Pemuda Papua Methodius Kossay mengatakan pasca insiden rasialisme di Surabaya dan aksi masyarakat Papua di depan Istana Presiden beberapa waktu lalu membawa akibat sampingan bahwa banyak orang Papua tiba-tiba menjadi “artis”.

Pemuda asal Lembah Balim-Jayawijaya ini menjelaskan, sekarang ini dimana pun orang Papua berada selalu saja ada yang minta untuk difoto.

Demikian pula, kata alumni Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Jogja ini, fenoemena yang sama terjadi juga  pada sebagian orang Papua yang tiba-tiba muncul menjadi narasumber di televsi, media dan diskusi.

“  Sejak kasus rasis di Surabaya dan aksi di depan Istana Presiden, orang Papua tiba-tiba menjadi artis. Dimana-mana bila ketemu orang Papua mereka diajak foto. Orang Papua pun banyak yang tiba-tiba tampil jadi narasumber media dan diskusi,” katanya dalam diskusi bertajuk “Damai Papua Untuk Keutuhan NKRI“di Aula Gedung IAST Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (17/09/2019).

Diskusi yang diselenggarakan Rumah Perdamaian UKK-CGGS Universitas Indonesia ini menampilkan pembicara antara lain, Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya, Pengajar Ketahanan Kajian Ketahanan Nasional UI  Dr. Margaretha Hanita, M.Si dan Tokoh Pemuda Papua Methodius Kossay.

Menurut Kossay yang juga aktivis HAM bidang pendidikan ini, dengan mengajak foto bersama menjadikan pelajar dan mahasiswa Papua merasa tertekan karena  ruang geraknya dibatasi.

“Ini semakin memperburuk kondisi kejiwaan terutama pelajar dan mahasiswa Papua karena ruang gerak mereka menjadi sangat terbatas. Banyak mahasiswa dan pelajar dari Papua menjadi kuatir dengan situasi ini. Mereka tertekan karena merasa diawasi kemana pun mereka pergi,” katanya.

Dia mencontohkan,  kejadian di Semarang baru-baru ini, dimana usai sebuah acara para pelajar asal Papua dikumpulkan dan diajarkan untuk mengungkapkan sesuatu kemudian dikamerakan.

“sudah tentu kejadian ini menyebabkan kondisi anak menjadi takut. Anak kemudian menyampaikan kepada orangtuanya di Papua, dan wajar saja kalau orangtua mengajak anaknya untuk kembali ke Papua. Hal demikian, terjadi juga pada mahasiswa Papua yang melakukan eksodus kembali ke Papua.” ujarnya.

Dia juga mengomentari para tokoh Papua yang sering muncul di media mengatasnamakan orang Papua. Padahal, menurut dia, hal yang perlu dilakukan saat ini adalah bicara langsung dengan masyarakat atau dengan para pihak yang selama ini menjadi korban.

 Selama ini, kata dia, banyak orang Papua yang dianggap tokoh tidak pernah duduk bersama mahasiswa, hanya saat ada masalah baru mereka bicara.

“Jangan bicara dengan orang yang bicara baik saja. Banyak tokoh, hanya ada masalah baru bicara. Padahal Kita butuh mendengar dari orang yang bekerja di lapangan, bukan orang yang bicara di layar kaca, bicara yang enak-enak,” katanya.

Dia menegaskan, selama ini tidak ada kunjungan pemerintah ke mahasiswa, maka pantas kalau mahasiswa tidak menerima kunjungan para tokoh dan pemerintah.

Menurut dia, sebagai usulan konkret, ke depannya baik tokoh Papua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di mana saja berada untuk melibatkan mahasiswa dan pelajar Papua dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan memperlakukan mahasiswa dan pelajar sebagai warganya.

“Melibatkan orang Papua bukan hanya saat terjadinya sebuah kasus. Itu sudah terlambat. Hal yang diperlukan adalah mengobati luka batin. Kita ini bicara banyak program, tapi luka batin tidak diobati maka susah,” ungkapnya.

Diakuinya, saat ini dibutuhkan adanya saling percaya. Namun untuk menuai suatu kepercayaan itu tidak mudah, harus menggunakan berbagai cara tanpa kekerasan. Kalau tidak, masalah Papua tidak akan selesai.

Dalam hal membangun kepercayaan itu, ia juga berharap agar para mahasiswa dan aktivis yang sekarang ditahan di Mako Brimob bisa dibebaskan.

Langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan Papua adalah dengan dialog.“Dialog dilakukan secara menyeluruh, bermartabat, saling menghormati, tanpa kekerasan dan berkelanjutan, untuk menyelesaikan akar permasalahan di Papua dan dicarikan solusi yang tepat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Lenis Kogoya  mengatakan, melalui Otsus, pemerintah benar-benar ingin membangun wilayah Papua untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

 “Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Dalam UU Otsus Papua, masyarakat Papua telah diberi kewenangan yang besar, seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati harus orang Papua,” jelasnya.

Ia menambahkan, implementasi UU Otsus Papua harus dimaksimalkan dan perlu adanya kontrol dari pemerintah pusat.

 “Jika Otsus Papua pelaksanaanya baik, maka kesejahteraan masyarakat Papua akan meningkat dan bisa menyelesaikan masalah Papua dalam kerangka NKRI,” katanya.

Sementara itu, Dr Margaretha Hanita, M.Si  mengatakan, Otsus Papua telah mengakomodir pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi dari 3 kelompok mayoritas Papua, yaitu kelompok adat, agama, dan perempuan.

 “Untuk menyelesaikan masalah di Papua dapat dilakukan melalui pendekatan adat. Hal ini dikarenakan di Papua, adat sangat dijunjung tinggi dan dihargai, mengingat masyarakat masih kuat memegang norma adat dan cenderung lebih tunduk pada Hukum Adat dibandingkan dengan Hukum Positif. Eksistensi adat dan agama di Papua sangat kuat,” jelasnya. (Ben)

Reformasi menyeluruh terhadap ekosistem perizinan dan investasi menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam menghadapi tren penurunan ekonomi global saat ini. Hal itu kembali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai perbaikan ekosistem investasi di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 11 September 2019.

“Reformasi itu adalah kunci. Kuncinya ada di sini dalam kita menghadapi menurunnya pertumbuhan ekonomi global dan, banyak yang mengatakan, dunia dalam proses menuju pada sebuah resesi ekonomi,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan, Indonesia harus segera bergerak cepat dalam mengupayakan reformasi tersebut. Negara-negara lain berlomba untuk berbenah dan menawarkan peluang investasi yang lebih menarik kepada perusahaan-perusahaan mancanegara.

“Sampai saat ini saya masih sering menerima keluhan para investor yang menghadapi kendala-kendala karena regulasi, perizinan untuk investasi, di negara kita yang betul-betul prosedural, terlalu banyak aturan, terlalu banyak undang-undangnya, berbelit-belit,” ucapnya.

Situasi yang dihadapi para investor tersebut justru menimbulkan citra buruk bagi upaya Indonesia untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya. Padahal, negara-negara lain mampu menawarkan layanan perizinan yang jauh lebih cepat dan sederhana.

“Perizinan mereka betul-betul jauh lebih cepat, jauh lebih sederhana, dan juga memberikan insentif-insentif yang lebih menarik,” kata Presiden.

Maka itu, dalam beberapa waktu mendatang, Presiden bersama dengan jajaran terkait akan terus melakukan pembahasan intensif untuk menangani persoalan-persoalan tersebut. Kepala Negara berharap agar dalam pembahasan-pembahasan yang ada nantinya akan benar-benar terwujud perbaikan ekosistem investasi yang semakin memudahkan.

Selain itu, menindaklanjuti rapat terbatas serupa yang digelar pada 4 September 2019, Presiden Joko Widodo meminta kepada kementerian-kementerian terkait soal daftar inventarisasi masalah yang dihadapi perusahaan-perusahaan mancanegara saat hendak berinvestasi di Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut acap kali menyebabkan minat investasi menjadi tidak terealisasi.

“Yang gede-gede banyak, yang sedang-sedang lebih banyak. Tolong inventarisasi semuanya. Saya minta dicek satu per satu masalahnya ada di mana. Kita harus buka sumbatan apa yang menyebabkan itu tidak terealisasi,” tandasnya.

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo pada Selasa, 10 September 2019, bertemu dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, para tokoh Papua menyampaikan usulan dan aspirasi mereka langsung kepada Presiden.

Kepala Negara yang telah mengunjungi daerah-daerah di Papua sebanyak 12 kali pada tahun ini tersebut menanggapi beberapa aspirasi yang sebagian besar berfokus pada peningkatan sumber daya manusia.

“Tadi yang disampaikan oleh Pak Abisai Rollo mengenai pembangunan SDM itu betul. Sangat diperlukan yang namanya pembangunan SDM karena SDM ini menjadi kunci,” ujar Presiden.

Abisai Rollo, seorang tokoh masyarakat Papua yang mewakili para tokoh Papua menyampaikan sejumlah aspirasi, berharap kepada pemerintah untuk mendorong generasi muda Papua agar dapat menempuh pendidikan dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri yang lebih baik sehingga nantinya mampu memberikan bakti lebih bagi pembangunan negara.

“Bapak Jokowi sebagai sobat kami di Papua, kami sangat berharap dengan keserasian investasi di bidang SDM ini maka stigma negatif tidak lagi diletakkan kepada kami. Generasi muda kami memiliki masa depan dan mereka tidak pernah melupakan sejarah bangsa yang besar ini,” ucap Abisai.

Terkait dengan hal tersebut, Presiden Jokowi memberikan respons dan menggunakan kewenangan yang dimilikinya agar tenaga-tenaga muda Papua dapat diserap oleh BUMN-BUMN serta perusahaan lainnya.

“Siang hari ini saya mau buka (lapangan kerja), ini untuk BUMN dan perusahaan swasta besar yang akan saya paksa. Kalau lewat prosedur nanti kelamaan. Jadi kewenangan saya, saya gunakan untuk bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari Tanah Papua,” kata Presiden.

Presiden melanjutkan bahwa dirinya, dalam tahap pertama, akan mengalokasikan kesempatan kerja bagi 1.000 sarjana muda Papua. Menurutnya, dalam sejumlah kunjungan ke luar negeri, Presiden beberapa kali bertemu dengan para mahasiswa asal Papua yang memiliki kualitas kemampuannya tak diragukan.

“Saya bangga, waktu saya ke California di Amerika, saya bertemu mungkin dengan 12 mahasiswa kita yang dari Papua. Bukan pintar-pintar, (tapi) sangat pintar-pintar. Waktu saya ke New Zealand juga ketemu dengan lebih dari 10 mahasiswa dari Tanah Papua. Saya lihat juga pintar-pintar semuanya,” tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara juga akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi para ASN Papua untuk dapat berkontribusi lebih bagi pembangunan dengan menempatkan putra-putri Papua di tingkatan eselon sejumlah kementerian dan lembaga negara.

“Mengenai masalah PNS tadi supaya juga ada penempatan di provinsi-provinsi yang lain termasuk mulai kita atur di eselon 1, eselon 2, dan eselon 3,” ujarnya.

Dalam pertemuan Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

Berikut 10 Poin Aspirasi Tokoh Asal Papua yang :

1. Pembentukan lima wilayah adat di provinsi Papua dan Papua Barat

2. Pembentukan badan nasional urusan tanah Papua.

3. Penempatan pejabat-pejabar eselon 1 dan 2 di kementerian dan LPMK

4. Pembangunan asrama nusantara di seluruh tempat studi

5. Menjamin keamanan mahasiswa asal Papua.

6. Usulan revisi Undang-undang Otsus dalam Prolegnas 2020.

7. Menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN Honorer di tanah Papua.

8. Percepatan palapa ring timur Papua.

9. Mengesahkan lembaga ada perempuan dan anak Papua

10. Membangun istana Papua dan berkantor di Istana Presiden yang ada di Papua

Ketua DPR Bambang Soesatyo atau biasa dipanggil Bamsoet kembali meluncurkan buku terbarunya di Posko BamSoet , jalan HOS Cokroaminoto No 57, Menteng Jakarta Pusat, Rabu 28 Agustus 2019.

Bamsoet meluncurkan buku berjudul “Akal Sehat” yang merupakan kumpulan pemikiran dan tulisannya. Peluncuran buku yang disertai diskusi buku ini menampilkan pembicara Politisi PDI Perjuangan Maruara Sirait, Intelektual Yudi Latif dan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo.

Buku Akal Sehat yang merupakan buku ke-15 karya politisi Partai Golkar ini bercerita seputar demokrasi dan kesejahteraan.

“Dalam berbagai tulisan di buku ini, fokus besar yang ditulis masih seputar demokrasi dan kesejahteraan. Karenanya banyak ulasan tentang perilaku elite politik hingga generasi milenial, dari mulai korupsi sampai penggunaan fitnah dan hoax dalam perburuan kekuasaan. Yang kesemuanya itu terkadang menjadikan kita lupa sebagai manusia yang mempunyai akal sehat,” kata Bamsoet

Lewat bukunya ini, Bamsoet menyinggung fenomena Pemilu 2019 yakni semakin banyak orang-orang pintar yang rajin memproduksi kabar bohong atau hoaks sehingga kehilangan akal sehat.

Bamsoet mengatakan bangsa Indonesia sedang diuji, ketika pelaksanaan Pemilu 2019. Banyak orang-orang pintar rajin produksi hoaks sehingga masyarakat kehilangan akal sehat dan kemudian terbelah.

Menurut dia, ada pemikiran sistem demokrasi yang berjalan di Pemilu 2019, apakah akan dievaluasi atau tetap terus dijalankan dengan konsep pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif berjalan serentak.

Dia berpendapat, kalau sistem demokrasi yang saat ini dianut maka bukan tidak mungkin demokrasi Indonesia tergantung angka, bukan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Bamsoet lahir di Jakarta, 10 September 1962. Karier profesionalnya dimulai sebagai wartawan pada umur 23 tahun. Bamsoet menjadi wartawan Harian Umum Prioritas lalu pindah ke Majalah Vista. Kariernya menanjak naik saat menjadi pemimpin redaksi majalah Info Bisnis.

Kecintaannya pada dunia tulis menulis ternyata masih terbawa hingga sekarang. Posisinya sebagai Ketua DPR RI tidak menyurutkan semangat untuk menyalurkan kegelisahan melalui buku.

“Buku Akal Sehat merupakan buku terbaru saya yang ke-15. Menulis buku merupakan bagian dari relaksasi pemikiran agar tak jenuh menghadapi aktivitas politik yang penuh intrik,” ujar Bamsoet.

Bagi Bamsoet, kegiatan menulis bukanlah barang baru. Sejak tahun 1985, dirinya sudah bergelut di bidang jurnalistik saat menjadi wartawan Harian Umum Prioritas, dilanjutkan menjadi Sekretaris Redaktur Majalah Vista (1987), Pemimpin Redaksi Majalah Info Bisnis (1991) dan Pemimpin Redaksi Harian Umum Suara Karya (2004).

Bamsoet berharap, buku Akal Sehat ini bisa menambah khasanah industri buku di Indonesia. Sekaligus menyajikan berbagai tawaran gagasan yang bisa menggairahkan dialektika pemikiran kebangsaan.(*)

Presiden Joko Widodo menghadiri peresmian Pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyoroti fungsi legislasi para wakil rakyat dalam hal membuat regulasi.

“Kita ingin semuanya nantinya setiap regulasi itu bisa dikerjakan dengan cepat. Tetapi mohon maaf, saya lihat dalam urusan yang berkaitan dengan regulasi, kita ini memakai pola lama yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita ubah,” kata Presiden.

Sejak zaman Orde Baru, kata Presiden, proses pembuatan undang-undang masih bertele-tele. Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak para anggota legislatif untuk mengevaluasi hal tersebut sehingga bisa menghasilkan regulasi dengan lebih cepat.

“Saya melihat, mohon maaf, apakah tidak bisa kita evaluasi agar lebih cepat? Tanpa mengurangi ketelitian dan kecermatan kita dalam membuat setiap undang-undang sehingga kualitasnya juga akan semakin detail dan semakin baik,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga memandang apabila terdapat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mungkin belum dapat diselesaikan oleh anggota DPR dalam suatu periode, maka rancangan tersebut seharusnya dapat dilanjutkan oleh periode berikutnya tanpa harus memulai semua dari awal.

“RUU yang belum selesai di periode sebelumnya, seharusnya kan bisa carry over secara otomatis pada DPR periode berikutnya. Yang saya tahu, ini enggak bisa. Karena mestinya yang bertanggung jawab kan lembaganya, sehingga bisa diteruskan di periode yang selanjutnya agar kita tidak kehilangan waktu. Mohon maaf, ini mengingatkan saja kepada kita semuanya agar kita ini bisa bekerja lebih cepat karena tadi yang saya sampaikan,” paparnya.

Menurut Kepala Negara, sekarang ini fleksibilitas, kecepatan memutuskan, dan kecepatan bertindak itu sangat menentukan berjalan atau tidaknya lompatan-lompatan yang akan dilakukan oleh Indonesia. Untuk itu, Presiden mengajak para anggota legislatif untuk bekerja menghadapi tantangan-tantangan yang sudah tak sama dengan masa lalu.

“Sehingga perlu saya sampaikan, kita sekarang ini butuh deregulasi besar-besaran. Penyederhanan dan konsistensi di dalam membuat regulasi yang orientasinya semuanya harus hasil. Output, outcome, orientasinya ke sana semuanya,” ujarnya.

“Jangan sampai kita ini masih seperti dulu-dulu. Targetnya membuat undang-undang sebanyak-banyaknya. Menurut saya sudah tidak relevan. Menurut saya, membuat undang-undang enggak usah banyak-banyak, tetapi yang dibutuhkan rakyat, dan itu memberikan fleksibilitas yang cepat terhadap eksekutif dalam bekerja,” tambahnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi tidak ingin jika regulasi yang kaku dan rumit justru menyibukkan dan mempersulit masyarakat maupun pelaku usaha. Menurutnya, tidak seharusnya regulasi yang dibuat justru menjebak dan menakut-nakuti pembuatnya sendiri sehingga menghambat bangsa Indonesia untuk melakukan berbagai inovasi.

“Oleh sebab itu saya mengajak kepada bapak ibu yang terhormat, yang mulia anggota DPR, DPD, agar regulasi yang tidak konsisten, regulasi yang banyak tumpang tindih antara satu dengan lainnya, kita selaraskan bersama-sama, kita sederhanakan bersama-sama,” ujarnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ukuran kinerja pembuat undang-undang, bukan diukur dari seberapa banyak undang-undang yang dibuat. Tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bisa terlindungi.

“Harus bisa meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan untuk anggaran sepenuhnya kita dedikasikan untuk rakyat, bangsa, dan negara ini,” tandasnya.

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan akan semakin berat. Tantangan tersebut berasal dari luar, seperti revolusi industri jilid keempat, era disrupsi, hingga tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian, serta tantangan yang berasal dari dalam negeri seperti intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Untuk itu, diperlukan kecepatan dalam memutuskan dan sikap responsif terhadap perubahan yang ada.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat ia menyampaikan sambutan pada acara peresmian Pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024. Acara tersebut digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.

“Hari ini misalnya kita baru berbicara Brexit, besok sudah pindah lagi pada perang dagang, besok lagi sudah berbicara lagi masalah peso yang juga mempengaruhi mata uang seluruh dunia. Hal-hal seperti ini yang menyebabkan kita harus bekerja lebih cepat, memutuskan lebih cepat, dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang ada,” tegas Presiden

Presiden Jokowi Ajak Legislatif Fleksibel dan Cepat dalam Membuat Regulasi

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan akan semakin berat. Tantangan tersebut berasal dari luar, seperti revolusi industri jilid keempat, era disrupsi, hingga tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian, serta tantangan yang berasal dari dalam negeri seperti intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Untuk itu, diperlukan kecepatan dalam memutuskan dan sikap responsif terhadap perubahan yang ada.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat ia menyampaikan sambutan pada acara peresmian Pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024. Acara tersebut digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.

“Hari ini misalnya kita baru berbicara Brexit, besok sudah pindah lagi pada perang dagang, besok lagi sudah berbicara lagi masalah peso yang juga mempengaruhi mata uang seluruh dunia. Hal-hal seperti ini yang menyebabkan kita harus bekerja lebih cepat, memutuskan lebih cepat, dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang ada,” tegas Presiden Jokowi.

Di tengah persaingan global tersebut, kata Presiden, hampir semua negara sekarang ini berkompetisi dan bersaing dalam memperebutkan investasi, teknologi, maupun memperebutkan pasar.

“Siapa yang menjadi pemenang? Menurut saya negara yang cepat, bukan negara yang besar, tetapi negara yang cepat. Selalu saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lamban, sudah,” lanjutnya.

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia juga akan berasal dari dalam negeri. Presiden setidaknya menyebut tiga hal, yaitu intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Untuk itu, Presiden memandang bahwa strategi-strategi baru dalam bernegara amatlah diperlukan, termasuk dalam membuat regulasi.

“Kita membutuhkan cara-cara baru dalam bernegara. Harus lebih cepat, sehingga dalam hal ini saya mengajak dalam membuat regulasi-regulasi nantinya juga kecepatan itu sangat kita perlukan. Karena tanpa sebuah kecepatan dalam membikin regulasi ya kita akan ditinggal oleh revolusi industri jilid keempat, oleh teknologi baru yang selalu bermunculan setiap hari,” jelasnya.

Dalam setiap konferensi internasional yang dihadirinya, Kepala Negara menyebut bahwa kecepatan regulasi yang selalu tertinggal dari perubahan teknologi selalu menjadi pembahasan para kepala negara maupun kepala pemerintahan. Misalnya pada KTT G20, semua pemimpin berbicara masalah pajak digital yang belum ada regulasinya di hampir semua negara.

“Sehingga kecepatan-kecepatan di dalam membuat undang-undang dan peraturan itu sangat diperlukan dan semua itu membutuhkan sebuah ekosistem politik, ekosistem hukum, dan ekosistem sosial yang kondusif yang mendukung adanya kecepatan yang tadi saya sampaikan,” imbuhnya.

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretaria Presiden

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) tentang persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) tahun 2020 yang akan digelar di Provinsi Papua. Rapat terbatas tersebut digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 26 Agustus 2019.

Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa PON merupakan ajang olahraga terbesar di Indonesia yang akan diikuti oleh puluhan ribu atlet dan ofisial dari 34 provinsi. Ia juga mengingatkan bahwa PON bukan hanya ajang kompetisi olahraga semata.

“Saya ingin mengingatkan bahwa PON bukan hanya ajang kompetisi olahraga semata. Namun PON adalah arena kita bersama untuk merayakan keragaman, mempertebal semangat persaudaraan kita dan juga arena memperkuat persatuan dan kesatuan,” ujar Presiden.

Dengan waktu persiapan yang tinggal setahun lagi, Presiden Jokowi menekankan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung penyelenggaraan PON. Pembangunan venue, non-venue, hingga kesiapan akomodasi bagi atlet dan ofisial yang akan datang ke Papua, menurut Presiden, sangat diperlukan.

“Saya minta para menteri terkait, Gubernur Papua juga, untuk terus terjun langsung memantau, mengecek perkembangan dan persiapan di lapangan. Lakukan evaluasi secara berkala tentang masalah dan kemajuan yang sudah dicapai di lapangan,” lanjutnya.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur pendukung, Presiden Jokowi juga meminta agar dipikirkan tidak hanya pada saat PON saja. Lebih jauh, Presiden ingin agar sarana dan prasarana tersebut juga dimanfaatkan pascapenyelenggaraan PON dan Peparnas 2020.

“Jangan sampai setelah pelaksanaan PON dan Peparnas, sarana dan prasarana olahraga yang sudah dibangun dengan biaya yang tidak sedikit justru tidak dimanfaatkan sehingga menjadi rusak dan tidak terawat,” katanya.

Untuk itu, secara khusus Presiden Jokowi meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk membuat rencana pemanfaatan sarana prasarana olahraga ini, terutama untuk pembinaan bibit-bibit unggul anak-anak Papua di bidang olahraga.

“Saya yakin (dari) Tanah Papua akan lahir talenta-talenta yang hebat di bidang olahraga, termasuk sepak bola, atletik, dan cabang-cabang olahraga lainnya,” tandasnya.

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Perkembangan teknologi informasi yang tengah menerpa dunia termasuk Indonesia saat ini, membawa perubahan yang luar biasa dalam interaksi antar manusia termasuk dalam hal literasi. Perkembangan ini pun kemudian dituntut harus menuju pada ekonomi berkeadilan.

Sosiolog Imam Prasodjo mengatakan perkembangan yang dibawa teknologi informasi di Indonesia sangat luar biasa yang menyebabkan semua orang ikut mendistribusikan informasi dan semua orang mengkonsumsi informasi.

“Semua menjadi jurnalis. Sekarang eranya semua orang jadi komentator,” kata Imam Prasodjo dalam diskusi yang digelar Tempo Institute di Gedung Tempo, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Diskusi brtajuk “Dunia Literasi Kita: Dampaknya bagi Ekonomi Berkeadilan” dipandu Direktur Eksekutif Tempo Mardiyah Chamim.

Menurut Imam Prasodjo, apa yang terjadi dulu tahun 1970-an, hanya orang-orang tertentu saja yang jadi komentator, karena saat itu media terbatas,  hanya TVRI satu-satunya televisi, sementara sekarang sudah ada macam macam televisi,  koran dan sosial media.

Fenomena ini merupakan sebuah interaksi baru. Mendadak semua orang bisa terkenal hanya karena bermain gedget. Perubahan yang terjadi adalah digital family.   Orang maju karena konektif dengan banyak orang. Semua tempat menjadi tertinggal karena tidak ada koneksi.

Dikatakannya, era sekarang juga membawa orang tidak lagi menyatu, melainkan tersegmentasi ke dalam kelompok. “Saya tadi berpikir bahwa  dengan semua orang punya akses informasi maka semua jenis informasi bisa kita dibandingkan. Ternyata tidak. Orang berkomunikasi dengan temannya yang cocok. Akhirnya orang pun tidak menyatu tapi menjadi segementasi,”ujarnya

Terkait dengan literasi, menurutnya literasi yang dibicarakan selama ini berhubungan dengan offline culture, namun yang terjadi sekarang ada juga online culture, bahkan yang offline tergerus oleh online culture.

“Kedepan orang mulai bicara mana negara maju, mana yang tidak. Negara  maju  memiliki jejaring. Orang maju adalah yang konektif dengan banyak orang, ” terangnya.

Di tengah membanjirnya informasi, dia mengusulkan agar informasi-informasi yang tercecer tersebut perlu dirangkai menjadi sebuah pengetahuan. Dari pengetahuan teoritis dan pengetahuan praktis inilah baru kita bisa mengambil keputusan.

“Saya membayangkan literasi itu tidak sekedar baca tulis, tapi sampai mendistribusikan pengetahuan. Pengetahuan yang banyak perlu  di-manage,” ujarnya.

Selain Imam Prasodjo, pembicara lain, Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Hilmar Farid, Afi Nihaya Faradisa, dan pemerhati Sastra Anak, Murti Bunanta. (Ben)

Presiden Joko Widodo meninjau operasional tambak garam di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu, 21 Agustus 2019. Presiden ingin memastikan bahwa perkembangan produksi tambak garam di daerah tersebut telah berjalan sekaligus melihat potensi yang dimilikinya.

“Saya ke sini hanya ingin memastikan bahwa program untuk urusan garam ini sudah dimulai. Karena kita tahu impor garam kita 3,7 juta (metrik) ton, sementara yang bisa diproduksi dalam negeri baru 1,1 juta ton. Masih jauh sekali,” ujarnya yang tampak hadir bersama Ibu Negara Iriana.

Secara keseluruhan, Provinsi NTT memiliki potensi besar produksi garam dengan luas tambak kurang lebih 21.000 hektare. Khusus Kupang, setidaknya 7.000 hektare lahan dapat dikembangkan untuk tujuan tersebut. Sementara lokasi tambak garam yang dikunjungi Presiden hari ini berproduksi di atas lahan tambak seluas 10 hektare dari potensi 600 hektare yang ada.

“NTT ini memiliki potensi yang bisa dikerjakan itu 21.000 hektare. Di Kupang ada kurang lebih 7.000 hektare, yang dimulai ini 600 hektare dulu. Tetapi juga baru diselesaikan 10 hektare,” kata Presiden.

Pengembangan industri garam di NTT tersebut memerlukan investasi yang tak sedikit. Meski demikian, pemanfaatan sepenuhnya untuk lahan tambak seluas 600 hektare tersebut akan dikejar penyelesaiannya di tahun mendatang. Selain itu, Presiden melanjutkan, para petani tambak setempat juga akan diberdayakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

“Tahun depan akan selesai 600 hektare, petani tambak diikutkan juga. Kerja sekaligus ikut (memiliki) seperti saham sehingga nanti penghasilan masyarakat di sini bisa lebih baik,” ucapnya.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara juga sempat melihat garam hasil produksi lahan tambak tersebut dan membandingkannya dengan garam sejenis dari luar wilayah tersebut. Ia memastikan bahwa garam yang dihasilkan di Nunkurus tersebut memiliki kualitas yang sangat baik.

“Tadi saya ditunjukkan beberapa perbandingan garam yang diambil dari luar dibawa ke sini. Yang dari Madura, yang dari Surabaya, dan dari Australia. Memang hasilnya di sini lebih bagus, lebih putih, bisa masuk ke garam industri, dan kalau diolah lagi bisa juga menjadi garam konsumsi,” tuturnya.

Selama kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur NTT Viktor Laiskodat beserta istri, dan Staf Khusus Presiden Gregorius Gories Mere.

(BPMI Setpres)

Dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara bertolak menuju Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu pagi, 21 Agustus 2019.

Presiden, dalam kunjungannya ke Kupang, diagendakan untuk meninjau tambak garam di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur.

Setelahnya, Presiden dan rombongan bergerak menuju Kantor Bupati Kupang untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat setempat.

Selepas melaksanakan ibadah salat Zuhur dan santap siang, Kepala Negara diagendakan untuk meninjau Pelabuhan Tenau, Kota Kupang, sebelum bertolak menuju Jakarta dari Bandara Internasional El Tari.

Turut menyertai Presiden dan Ibu Negara dalam penerbangan menuju Provinsi NTT antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dan Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Basuki Nugroho.