Blog

  • Mengarungi Pandemi: Melankoli dan Pengharapan

    Mengarungi Pandemi: Melankoli dan Pengharapan

    Oleh A. Bagus Laksana

     Hope is the passion for the possible. (Pengharapan adalah gairah untuk segala sesuatu yang mungkin).

    —Soren Kierkegaard——

    Berkepanjangan! Pandemi Covid-19 terasa menjengkelkan karena tak kunjung mau pergi sesudah hampir setahun virus ini keras kepala, bertahan, dan bahkan bermutasi. Alhasi, Pandemi Covid-19 telah tampil sebagai sebuah momen dan situasi eksistensial, sebuah krisis yang membawa banyak persoalan, drama bahkan tragika dalam kehidupan manusia. Ada  pengalaman kesedihan, kelemahan, dan kerapuhan,  juga pengalaman kehilangan (loss) dan kematian.

    Secara kolektif, Pandemi ini juga mengoreksi banyak proyek dan optimisme dunia yang setelah Perang Dunia II praktis tidak mengalami krisis yang sungguh global sifatnya. Pandemi ini berpotensi menghilangkan kemajuan yang telah dicapai dalam bidang kesehatan di banyak negara. Program-program penanganan atau penghapusan penyakit-penyakit lain (polio, malaria) terhambat karena persoalan Covid-19. Dalam dunia Pendidikan, disrupsi Covid-19 masih menyisakan banyak kebingungan dan khekawatiran. Sebuah artikel di Kompas (14 November 2020) menyitir laporan Bank Dunia. Menurut laporan itu, rata-rata siswa di Indonesia kehilangan setengah tahun pemelajaran akibat Pandemi sampai saat ini. Kerugian jangka Panjang di bidang Pendidikan bahkan di kuantifikasi dalam jumlah uang, yaitu hilangnya pendapatan seumur hidup yang setara dengan 222,4 miliar dolar AS (Rp. 3.336 triliun) pada 68 juta siswa. Hal ini terjadi karena pendapatan anak di masa depan sangat terkait dengan seberapa banyak hal yang mereka pelajari di sekolah, dengan pengandaian bahwa Pendidikan membekali mereka dengan ketrampilan untuk menjadi produktif. Pertanyaannya adalah: apakah kerugian dan ketertinggalan (kemunduran) ini akan dibayar atau diganti dengan memberikan pendidikan yang hilang itu? Kalau demikian, sebetulnya kita melangkah mundur. Ataukah, dibutuhkan sesuatu yang justru baru, yang melebehi kualitas dari apa yang dianggap telah “hilang” itu? Bukankah kualitas pendidikan kita selama ini, yang sering diukur dengan standard PISA ( Programme for International Student Assessment), yaitu kemampuan membaca, penguasaan matematika dan sains, yang sebenarnya belum memberikan apa yang paling dibutuhkan oleh generasi muda kita, baik di masa sekarang, maupun di masa depan. Kita tahu bahwa Pendidikan dengan standard seperti ini, dalam keadaan biasa saja, sering dilakukan dengan cara yang mencekik siswa dan tidak efektif, belum terbukti bisa memberikan sumbangan yang sungguh formatif secara personal bagi para peserta didik.

    Seperti setiap krisis besar lainnya, Pandemi Covid-19 adalah moment pembelajaran kolektif yang lebih mendalam-self questioning, bahkan soul searching, bukan sekedar mengejar “ketertinggalan”. Kalau kita sekedar berusaha meraih kembali yang “hilang”, pengandainnya adalah target dan tujuan sebelumnya tidak pernah kita pertanyakan. Akibatnya, segala pertanyaan dan gugatan serta rasa perasaan kolektif  yang sedang bergejolak selama proses “kehilangan” juga tidak diperhitungkan secara mendalam, tidak dibiarkan untuk menginterogasi kita dan mengubah peta perjalanan kita ke depan.

    Pandemi Covid-19 pasti akan berlalu dengan cara tertentu, tetapi dunia pasca Covid-19 akan sungguh berbeda. Selain itu, Pandemi Covid-19 juga telah menyadarkan kita akan potensi munculnya penyakit dan epidemi lain. Kehidupan kita di planet ini tidak akan sungguh-sungguh bisa dijamin ketenangan dan stabilitasnya. Maka, agar kita tidak terus dihempaskan oleh pelbagai kritis ini, tidakkah kita perlu bertanya: apakah kita sudah berjalan ke arah masa depan yang tepat dan sungguh kita kehendaki bersama, dan apakah kita sudah memiliki bekal yang cukup untuk berjalan ke sana?

    Pandemi, distopia, dan melankoli

    Kita ingat pemandangan aneh selama lock down di bulan Maret atau April 2020. Kota-kota besar dunia yang biasanya ramai berubah menjadi supersepi, sunyi senyap dengan aroma dystopian yang kuat, lantaran meneyembulkan hadirnya sebuah tragedy besar. Beberapa minggu kemudian kota-kota kita kemudian ramai lagi. Namun, kali ini keramaian ini rapuh karena selalu terancam untuk berhenti juga dengan lock down dan pembatasan, seperti yang terjadi menjelang Natal 2020.

    Bunyi sirene ambulans, para petugas berbaju hazmat di rumah sakit, juga petugas di kuburan massal, ternyata mesti menyeruak kembali ke dalam kesadaran kita. Optimisme kita dihancurkan oleh statistik harian: 300 ribu orang meninggal di USA, 100 kali lipat dari jumlah korban serangan 11 September! Juga data di Indonesia sampai akhir Desember 2020: hampir 700 ribu orang terinfeksi, dan lebih dari 20 ribu orang telah meninggal.

    Covid-19 menjadi sangat personal, bukan lagi sebuah bahaya yang abstrak dan jauh, karena kita mengenal secara pribadi mereka yamg terinfeksi dan yang meninggal. Dan kita tidak tahu kapan dan bagaimana semua ini akan sungguh berakhir. Bagaimana pun juga Covid-19 belum ditemukan solusi permanennya. Vaksin sudah mulai ditemukan dan digunakan, tetapi virus ini pun sudah bermutasi. Pemulihan butuh waktu dan menjadi lebih kompleks, sebuah proses yang dibayang-bayangi oleh ketakutan dan kecemasan kolektif.

    Perjalanan ke depan tidak sederhana yang kita kira. Kita menjadi sadar bahwa keramaian dan “normalitas” itu begitu fana. Kita tidak bisa menjadi “flanneaur”, sekedar pejalan santai kaki di kota-kota tertentu, yang kemudian bisa membeli souvenir dengan tilisan “I Love London,” atau “I Love New York,” bahkan “I Love Jogja.” Suasana  dystopian di banyak sudut dunia ini mengundang rasa aneh, sedih, melankolia, dan keputusasaan, juga kebosanan akut. Barangkali seperti inilah perasaan huzun, melankonlia, yang dirasakan sastrawan Orhan Pamuk mengenai suasana kota Istambul. Istambul adalah sebuah kota besar yang menyisahkan kejayaan kekaisaran, tetapi kejayaan ini tertumpuk oleh reruntuhan (ruins) dan kemiskinan yang tidak elok. Semua penduduk Istambul didera perasaan ini, yaitu perasaan hancur dan kalah (Pamuk 2003; 90ff).

    Di Jepang, perasaan mirip huzun ini terjadi sebelum Pandemi, terutama setelah kehancuran akibat gempa besar dan tragedi Fukhusima 2011. Cukup banyak keluarga kemudian mempertimbangkan lagi cara hidup mereka di kota, dan kemudian berpindah ke desa-des yang selama ini sudah hampir kosong karena ditinggal penduduknya. Hal yang sama terjadi di banyak pusat urban di dunia, termasuk New York City, San Fransisco dan Los Angeles.

    Pandemi menjadi salah satu pemicu, tetapi bukan satu-satunya sebab. Tingginya angka kriminalitas, pelayanan publik yang buruk, pajak yang tinggi menjadi faktor lain yang penting. Di istana negara, 24 September 2020, Presiden Joko Widodo juga menengarai bahwa Pandemi Covid-19 telah menciptakan “ruralisasi” karena penduduk kota berbondong-bondong pindah ke desa untuk mencari pekerjaan dan penghidupan. Bagi Presiden Jokowi, pandemic ini bisa menjadi moment yang tepat untuk mereformasi ekonomi desa(https://www.medcom.id/nasioanl/politik/8koBL85b-jokowi-pandemi-covid-19-paksa-orang-kota-pindah-ke desa).

    Pandemi dan pengharapan

    Sebagai krisis global paling serius sejak Perang Dunia II, Pandemi Covid-19 mengundang banyak tanggapan, mulai dari nasionlisme kasar, obsesi pada pertumbuhan ekonomi, dan penyelesaian epidemologis, kritik pada globalisme, sampai tawaran ideologi “kepastian” oleh kelompok religius fundamentalis tertentu yang sering kali berbau fatalistik dan fideistik.

    Melampui tawaran-tawaran ini kita membutuhkan kerangkah nilai yang lebih dasaria, yang bisa memberikan kita daya untuk terus kreatif dan terlibat dalam perjalanan sejarah. Pandemi ini menyadarkan kita akan kerapuhan manusia, tetapi juga kekuatan kebersamaan atau solidaritas. Dinamika Pandemi Covid-19 tetap berada dalam alur perjalanan sejarah manusia kea rah yang lebih baik. Pandemi ini bukan sebuah akhir perjalanan kemanusiaan yang tragis, melainkan sebagai sebuah waktu jedah istimewa untuk memikirkan makna (pause for the cause), termasuk soal masa depan dan pengharapan sebagai energi batin kita. Masa Pandemi bukanlah masa berhitung pertama -tama soal kerugian dan ketertinggalan, melainkan momen refleksi untuk membangun “pengharapan” dan imajinasi kolektif mengenai masa depan.

    Filsuf Gabriel Marcel membedakan dua jenis pengharapan, yaitu pengharapan absolut (absolute hope) dan pengharapan akhir atau terukur (ultimate, aimed hope). Pengharapan absolut terhubungkan dengan orientasi atau cara pandang yang positif terhadap dunia, sebuah cara padang yang mengandung keterbukaan dan kesediaan rohani untuk menyogsong masa depan. Seorang pribadi yang memeiliki pengharapan absolut adalah pribadi yang tidak memiliki syarat atau batas, sehingga tidak akan menyerah dalam menghadapi keputusasaan eksistensial, yaitu ketiadaan makna hidup yang mendalam dan kegelapan masa depan.

    Pengharapan absolut, memiliki unsur kepercayaan (faith) yang dasariah, bahkan terasa naif, pada masa depan, pada kemungkinan pembaruan (renewal), pada kebaikan asasi yang ada di balik seluruh fenomena kehidupan. Pengharapan ini muncul dalam sikap tetap setia dan menaruh percaya pada hidup ketika hidup itu tampak absurd dan tak bisa dipahami. Menurut Marcel, berpengharapan adalah menaruh kepercayaan pada realitas. Berpengharapan berarti juga mengatakan bahwa seluruh kenyataan itu memiliki kemampuan untuk mengatasi bahaya atau ancaman yang mau menghancurkannya.

    Mengutip Vaclav Havel, David Halpin beragrumen bahwa pengharapan adalah sebuah orientasi dari roh, arah dasar hati manusia. Pengharapan bukanlah sebuah keyakinan bahwa keadaan akan menjadi sekedar baik, tetapi kepastian bahwa akan terbangun makna, apapun yang akhirnya terjadi (Havel 1990: 181; Halpin 2003: 17). Bagi Havel, pengharapan adalah sebuah dimensi jiwa manusia yang melampaui dunia yang dialami oleh manusia secara langsung. Begitu juga bagi Marcel, pengharapan lahir ketika manusia memperluas aktivitas sentralnya sebagai manusia, melampaui pengalaman dunia, ke dalam ranah Misteri (Marcel 1962: 33; Halpin 2013: 17).

    Dalam pemikiran Marcel ini masa depan memang dibangun di atas perencanaan dan solusi teknis, tetapi masa depan adalah juga sebuah perjalanan menuju sebuah ranah di mana ada kejutan yang radikal dan tak bisa diduga. Adalah sehat bagi setiap individu, juga masyarakat, untuk memelihara ketegangan antara perencanaan ( apa yang bisa direncanakan, yang bisa diharapkan) dan apa yang tidak bisa direncanakan. Perjalanan hidup kita beserta dengan seluruh rencana ke depan tidak hanya instrumentalistik belaka untuk mewujudkan hal-hal yang kita rencanakan, melainkan membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang tidak bisa kita duga dan rencanakan dengan rapi.  Dengan demikian, eksistensi manusia menjadi tidak beku. Kita maju ke depan, tetapi tidak dengan obsesi kemajuan (progress) yang dipaksakan dan yang hanya mengandalkan perencanaan (planning) teknokratis belaka. Obsesi ini akan melahirkan pandangan yang sempit dan miskin terhadap cakrawala kehidupan yang lebih penuh.

    Berhadapan dengan kemunduran, orang meratap karena merasa masa depannya terganggu. Gagasan “kemajuan” (the idea of progress) yang menjadi motor penggerak modernitas rupanya tertanam kuat dalam mentalitas manusia zaman sekarang. Kemajuan diusahakan dalam banyak bidang. Revolusi Industri 4.0 dan visi masyarakat 5.0 dirayakan dan hampir telah menjadi jargon kemajuan yang utama. Kita berbicara tentang sebuah era disrupsi yang harus ditanggapi secara radikal dengan langkah-langkah yang berani (bold). Kemudian muncul tawaran-tawaran “manajemen perubahan” (change manajement) yang menekankan radical change, creativity, agility.

    Dan tiba-tiba pandemic Covid -19 menghantam dunia dalam intensitas dan durasi yang tidak terduga. Pertumbuhan (growth) tidak lagi bisa diandalkan, karena yang ada adalah realitas resesi. Namun masa Pandemi juga menjadi momen pemulihan bagi bumi. Pandemi Covid-19 tiba ketika perdebatan tentang masa depan planet menjadi panas dan politis. Pandemi ini mendesakkan sebua kesadaran akan masa depan kosmos ini sebagai bagian dari horizon kehidupan yang lebih luas dan mengarah pada pengharapan absolut (absolute hope). Karena, bagaimanapun juga, kosmos ini bagian dari Misteri, bagian dari The Unknown yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh manusia.

    Kosmos itu melampaui eksistensi manusia dan masyarakatnya, dan memiliki tujuan, finalitas, sendiri yang tidak bisa diukur dalam hubungannya dengan manusia saja (Bdk. Laudato Si). Kesadaran ini penting untuk melawan mentalitas teknokratis meng-instrumentalisasi alam semesta. Dengan memperhatikan catatan kritis terhadap teknokratisme ini, umat manusia tentu harus berbuat untuk masa depan kosmos, sebagai bagian dari kosmos, dengan perencanaan dan strategi yang berasal dari keterhubungan ini.

    Ada memang kreativitas-kreativitas selama Pandemi, terutama diranah digital, termasuk work from home (WFH), pemelajaran jarak jauh (online leraning), dan sebagainya yang tampaknya memang masif, dan memberikan pengharapan yang terukur (aimed hope), namun bukan pengharapan absolut. Mengapa? Karena sebesar apapun inovasi teknologi digital, tidak akan bisa dan berhak memberikan kata akhir bagi makna dan perjalanan pengharapan umat manusia.

    Seluruh implikasi dari perubahan dalam bidang teknologi seperti ini pun masih kita perdebatkan, persis dalam hubungannya dengan arah perjalanan manusia ke depan. Misalnya, apa implikasi dari WFH? Ternyata yang bisa melakukan WFH adalah para profesional di bidang pekerjaan tertentu yang cukup elite. Dalam masa krisis Pandemi, WFH justru memperlihatkan ketimpangan dalam masyarakat kita. Kita juga bisa bertanya, apa implikasi-implikasi terjauh dan terdalam ketika pendidikan menjadi daring? Pemelajaran jarak jauh yang massif (online leraning) jelas memberi kuasa yang lebih dahsyat lagi pada perusahan-perusahan besar teknologi di saat di mana kita mulai menyadari kekuatan surveillant capitalism (zuboff 2019).

    Yuval Noah Harari memperingatkan: “Ketika kita membuat pilihan antara pelbagai alternatif, kita mesti bertanya pada diri sendiri bukan hanya mengenai bagaimana mengatasi ancaman yang mendesak, tetapi juga mengenai dunia semacam apa yang akan kita tinggalkan sesudah badai berlalu. Tentu, badai ini akan berlal, umat manusia akan bertahan, kebanyakan dari kita masih akan tetap hidup, namun kita semua akan hidup di dalam sebuah dunia yang berbeda.” (https//www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75).

    Menurut Harari, dalam masa krisis ini kita menghadapi dua pasang pilihan besar, yaitu anatara pengawasan totalitarian (totalitarian surveillance) dan pemberdayaan warga (citizenship empowerment), dan antara isolasi atas dasar sentiment kebangsaan (nationalist isolation) dan solidaritas global.

    Maka, kita dapat bertanya, apa sesungguhnya artinya segala inovasi dan “kemajuan”? Kalau masyrakat kita mengarah “ke depan”, sebetulnya mengarah ke mana, hari depan semacam apa yang sungguh kita inginkan bersama? Kemanusiaan dan komunitas kemanusiaan semacam apa yang kita rindukan? Siapa pihak yang akan memperoleh kuasa lebih besar dalam perencanaan masa depan ini? Masa depan itu membawa pelbagai kemungkinan. Dibutuhkan energi untuk mengarah ke masa depan, dan energi kolektif itu berhubungan erat dengan pengharapan. Kembali ke pemikiran Gabriel Marcel, pengharapan absolut (absulte hope) seperti apa yang kita bayangkan sebagai komunitas manusia global beserta planet yang kita huni?

    Pengharapan absolut ini mungkin bisa dipertanyakan dan digugat karena tidak selalu langsung menghasilkan hal-hal yang konkret dan bisa diukur. Namun, pengharapan absolut ini sejatinya adalah tujuan dalam dirinya sendiri, dan tidak langsung terkait dengan prestasi atau pencapaian tertentu. Pengharapan absolut lebih mencerminkan kualitas diri, baik individu maupun komunitasnya, dan juga berfungsi membangun keberanian (courage), keteguhan (persistence) dan imajinasi. Karena, apa yang terbaik dalam diri kita sesungguhnya terletak dalam apa yang kita harapkan untuk kit, yaitu mau menjadi seperti apa kita di masa depan.

    Pengharapan yang radikal

    Jurgen Moltmann, seorang teolog Jerman, menawarkan pemahaman akan Tuhan sebagai “Yang akan Datang” (The Coming One). Ada-nya Tuhan itu terletak dalam sifatnya sebagai “yang akan datang” (erchestai). Maka, masa depan adalah cara Tuhan berhubungan dengan sejarah.

    Moltman membedakan antara futurum dan adventus, dua konsep yang merujuk kepada masa depan tetapi berbeda satu sama lain. Masa depan sebagai futurum itu berkembang dari masa lalu. Sedangkan adventus adalah sebuah perubahan di dalam kondisi transendental dari waktu itu sendiri (time). Adventus adalah kedatangan yang membawa kejutan dan kebaruan yang tidak bisa diantisipasi dari masa lalu begitu saja. Masa depan sebagai adventus tidak terutama ditentukan oleh proses-proses historis, tetapi sebuah keterbukaan pada segala kemungkinan yang dibawah oleh “Dia yang akan datang”. Masa depan dalam arti ini memiliki kualitas sebagai penghakiman atas masa lalu. Masa depan itu punya kekuatan untuk mengakhiri masa lalu dan menyatakan keterbatasannya. Maka, adventus bukan sekedar perbaikan dari masa lalu, karena adventus itu selalu punya aspek “melebihi”. Dengan demikian, sejarah itu tidak berjalan secara linier belaka (Moltmann 1996: 25ff).

    Para pemikir kontemporer, misalnya Slavoj Zizek dan Tery Eagleton, juga bergulat dengan tema pengharapan dan ketegangan antara masa depan dan masa kini (yang akan menjadi masa lalu), termasuk gagasan apokaliptik yang berhubungan dengan “arah terakhir dunia”. Bagi Zizek dan Eagleton, sajarah adalah sebuah proses yang terbuka, yang berkembang tidak dalam cara yang terpisah dari tindakan dan keputusan manusia. Dalam bukunya Living in the End Times (2011), Zizek mengidentifikasi empat gejala yang menandakan “akhir dunia” (apokalips) sekarang yaitu, krisis ekologis, revolusi biogenetis, ketidakseimbangan dalam sisitem kapitalis dan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin parah. Bagi Zizek, kapitalisme sudah di ambang kehancuran dan kita mesti bersiap menghadapi bencana global (global catastrophe). Maka adalah waktunya untuk melakukan pembebasan radikal dan pembangunan komunitas yang baru. Menurut Zizek, lebih baik mengikutu “Peristiwa (The Event) in, meskipun akan berakhir dalam bencana, daripada sekedar bertahan dalam pengharapan hedonistik akan sebuah masa depan yang begitu-begitu saja.

    Zizek mengidentifikasi tiga versi apokaliptisme masa kini, yaitu geraka fundamentalisme Kristiani, gerakan New Age, dan kesuluruhan fenomena post-human yang bersifat tekno-digital (techno-digital-post human). Menurut Zizek, gerakan fundamentalisme Kristiani mungkin bisa diolok-olok, tetapi sebenarnya paling dekat dengan semangat pengharapan mileniarisme, yaitu pengharapan akan pembebasan dan transformasi masyarakat yang radikal (radical emancipatory logic). Justru dalam hal ini gerakan New Age dan post-human cacat pada akhirnya mengandaikan sebuah techno-gnosis yang tetap berpijak pada subyek modern yang otonom yang membuat keputusan bebas untuk bertindak (Sigurdson, 2012: 167). Apa kesalahan cara berpikir ini?

    Seperti disarikan Sigurdson, cara berpikir ini mengandaikan bahwa si subjek itu sendiri berada di luar realitas yang harus berubah. Yang di andaikan berubah hanyalah realitas, sedangkan subjeknya sendiri hanya diandaikan mengubah realitas tanpa ikut berubah. Bagi Zizek, pemikiran ini tidak radikal karena “subjek” tetap tak tersentuh dan tak berubah di tengah segala perubahan biogenetis dan teknologis ini. Kalau demikian, realitas akhirnya hanya akan bermuara kembali kepada tata keteraturan yang lama. Sekali lagi, karena si subjek tidak berubah. (Sigurdson 2012: 167).

    Apokaliptisisme yang ditawarkan Zizek adalah “materialisme Kristiani” yang mempertahankan komitmen absolut dan perjuangan politik yang penuh hasrat (passionate) dari apokaliptisme Kristiani, tetapi menolak unsur transendensi Ilahi dan menggantikannya dengan kontingensi (lawan transendensi) yang radikal. Bagi Zizek apokaliptisme Kristiani memiliki ciri khas, yaitu kepercayaan teguh bahwa tata sosial yang baru itu mungkin. Seperti pemikran Moltmann mengenai adventus di atas, menurut Zizek, apokaliptisisme Kristiani percaya teguh bahwa masa depan itu tidak semestinya hanya merupkan pengulangan dari apa yang sudah ada, seperti yang diapahami oleh gerakan seperti New Age dan liberalisme. Dengan demikian politik tidak harus menghindari “kekacuan” dan ketidakteraturan demi Realitas itu sendiri.

    Sebaliknya, bagi Zizek, di pusat tradisi Kristiani terdapat sebuah proyek yang secara radikal berbeda, yaitu negativitas yang radikal yang tidak berakhir dalam sebuah kekosongan yang penuh kekacauan, tetapi membangun keteraturan baru yang mengubah kenyataan (Sigurdson 2012: 168). Keteraturan baru ini tidak hanya merupakan perubahan dalam titik-titik atau koordinat-koordinat dari system politik yang ada sekarang, melainkan perubahan dari koordinat-koordinat itu sendiri.

    “Satu-satunya hal yang jelas adalah bahwa virus ini akan menggoncangkan setiap fondasi dari hidup kita, membuat penderitaan yang luar biasa dan juga persoalan ekonomi yang lebih berat dari pada The Great Depression. Tidak aka nada kehidupan normal kembali, normalitas baru akan dibangun di atas puing-puing hidup kita yang lama, atau kita akan menemukan diri di dalam barbanisme baru yang tanda-tandanya sudah sangat kelihatan. Tidak cukuplah kalau kita memperlakukan epidemi ini sebagai sebuah kecelakaan yang merugikan saja, untuk sekedar menyingkirkan segala persoalan yang ditimbulkan oleh epidemi ini, dan untuk kembali ke kehidupan normal yang dulu, dengan sedikit penyesuaian dalam bidang kesehatan. Kita harus bertanya: apa yang keliru dengan sistem kita sehingga kita terbukti tidak siap dengan bencana ini meskipun sudah diperingati oleh para ilmuwan sejak lama?” (Zizek 2020: 2-3).

    Bagi Zizek, jelaslah bahwa mekanisme pasar dalam ekonomi neoliberal sebenarnya tidak lagi cukup untuk mengatasi kompleksitas Pandemi. Harus diperiksa kondisi-kondisi dan struktur sosial yang menyebabkan pandemi virus Corona ini terjadi dan menjadi malapetaka yang besar, beserta dengan segala ketimpangan dan ketidakadilan yang semakin terkuak.

    Bangkit dalam Pandemi

    Sejarah peradaban itu memiliki unsur tragis, yang tampak dalam “puing-puing,” para korban dari gerak sejarah itu sendiri. Meski banyak orang bisa mencapai tingkat kebahagiaan tertentu, atau meski akhirnya Virus Covid-19 akan menemukan solusinya, tetap muncul pertanyaan radikal: bagaimana dengan para korban yang telah mati dan dilindas oleh Virus ini? Kita bertanya tentang pengorbanan para dokter dan petugas kesehatan yang meninggal, juga para korban lainnya. Vaksin ditemukan dan Pandemi akan berakhir,  tetapi bagaimana dengan nasib mereka ini?

    Kesadaran akan luka sejarah ini tidak bisa ditutup dengan segala janji kemajuan dan solusi apa pun yang sering ditampilkan oleh ideologi yang jumawa dan triumfalis. Karena itu, melankoli di masa pandemi ini ada gunanya. Orhan Pamuk menyitir Robert Burton, “Segala kenikmatan lain adalah kosong. Tidak ada yang lebih manis daripada melankolia (all other pleasure empty, none are sweet as melancholy; Pamuk, 2006:103). Bagi Burton melankolia adalah pintu menuju happy solitude, keheningan yang membahagiakan, justru karena menguatkan kemampuan imajinasinya.

    Keheneningan adalah esensi dari melankolia. Dan melankolia sebenarnya berhubungan dengan energi harapan. Menurut Al-Kindi (801-873), seorang filsuf Muslim, melankolia berasal dari kegagalan kita untuk mencapai kesatuan dengan orang lain. Dan Pandemi adalah undangan untuk mengarungi keheningan, menggunakan daya imjinasi dan pengharapan ke depan, baik pengharapan yang absolut, maupun pengharapan-pengharapan lain yang berjangka dekat.

    *********************************

     

    *Dr. A. Bagus Laksana, dosen Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

     

    *Sumber Tulisan Majalah BASIS Nomor 01-02, Tahun Ke-70, 2021

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • JNE Deklarasikan Hari Bahagia Bersama

    Maumere, berandanegeri.com – JNE bersyukur karena di usianya yang ke-31 tahun, masih dapat berbagi kebahagiaan kepada pelanggan setia maupun masyarakat Indonesia terlebih di masa pandemi ini.

    Berawal dari tagline JNE yang selalu diusung yaitu “Connecting Happiness”, JNE deklarasikan Hari Bahagia Bersama yang ditandai dengan peluncuran buku yang berjudul Bahagia Bersama pada Selasa 7 September 2021. Bertempat di Studio Markplus.Inc, EightyEight@Kasablanka, Jalan Raya Casablanca No. 88, Menteng Dalam Jakarta Selatan. Launching dilaksanakan secara virtual Zoom dan di tayangankan langsung  melalui  Youtube JNE.

    Acara ini dihadiri oleh M. Feriadi Soeprapto selaku Presiden Direktur JNE, Maman Suherman Penulis dan Penggiat Literasi, Muhammad “MICE” Misrad kartunis, Andy F. Noya, Melanie Subono, serta Ivan Gunawan.

    Maman Suherman selaku penulis buku Bahagia Bersama mengatakan, “Sebuah kehormatan dapat menjadi penulis buku Bahagia Bersama dan turut menularkan prinsip serta nilai-nilai berbagi yang membawa perubahan menjadi lebih baik lagi bagi individu mau pun masyarakat luas”.

    “Berbagi agar dapat bahagia bersama perlu dilakukan sebanyak mungkin oleh tiap orang, tidak hanya dalam keadaan lapang tapi juga bahkan dalam kondisi sempit”, tambah pegiat literasi ternama yang akrab disapa Kang Maman ini.

    Muhammad Misrad yang akrab disapa Mice, selaku kartunis yang turut membuat ilustrasi buku Bahagia Bersama menuturkan,

    “Merupakan sebuah challenge yang sangat asyik bisa menjadi bagian dari penyusun isi buku Bahagia Bersama. Prinsip berbagi agar semua bisa bahagia bersama harus disampaikan secara berbeda sehingga pesan bisa diterima oleh semua kalangan dan semua umur, bahkan anak-anak.”

    Kisah nyata yang diangkat tentang berbagi yang kemudian membawa perubahan besar. Terutama, bagi siapa pun yang berada di dalam atau terhubung dengan perusahaan jasa pengiriman ekspres dan logistik nasional JNE.

    Prinsip berbagi telah menjadi hal yang dijalankan oleh JNE sejak didirikan lebih dari 3 dekade lalu, tepatnya pada 26 November 1990.

    Feriadi Soeprapto, Presiden Direktur JNE, mengatakan, “Dalam menjalankan bisnis, JNE memiliki tagline “Connecting Happiness” yang berarti mengantarkan kebahagiaan. Maknanya sangat luas, sehingga jika bicara tentang JNE, maka bukan hanya tentang pengiriman paket, namun dalam berbagai aspek kehidupan. “Bahagia Bersama” adalah hasil yang dituju dari prinsip Berbagi, Memberi dan Menyantuni yang selama ini JNE jalankan”.

    Dalam rangka untuk meramaikan Hari Bahagia Bersama, JNE juga menyelenggarakan berbagai program antara lain mengadakan aktivasi melalui akun resmi intagram JNE_ID yang bertemakan “The Unsung Hero”. Kuis ini mengajak nitizen untuk menceritakan hal baik yang pernah dialami dan pemenang yang terpilih akan mendapatkan e-wallet dengan total hadiah 10 juta rupiah.

    Buku Bahagia Bersama dapat dibeli secara offline di toko buku Gramedia dan juga secara online melalui website gramedia.com serta toko resmi JNE di Tokopedia, Shopee dan Bukalapak

    Berbagai program menarik terkait buku Bahagia Bersama pun dapat diikuti semua orang melalui akun resmi sosial media JNE.  (Athick)

  • Ki Hadjar Dewantara: Mendidik Manusia Merdeka

    Ki Hadjar Dewantara: Mendidik Manusia Merdeka

    Oleh  Yohanes Suryo Bagus Tri Hatmojo

    “Pendidikan menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme guna memperjuangkan kepentingan bangsa di atas kepentingan-kepentingan politik yang kerdil dan sempit yang kemudian hanya mengorbankan kepentingan bangsanya. Pendidikan itu berupaya sekuat tenaga menanamkan rasa persaudaraan, persamaan, kesetiakawanan, dan kebersamaan hidup senasib seperjuangan, membela bangsa dalam segala bentuk penindasan, baik secara fisik maupun psikis, tidak peduli apakah penindasan tersebut berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Pendidikan pun bermuara guna melahirkan rasa mencintai segala aset bangsa agar dijaga dengan segala cara, agar dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kebesaran bangsa.”

    -Ki Hadjar Dewantara-

    Pengantar

    Bagi Ki Hadjar Dewantara, pendidikan memiliki tiga makna. Pertama, pendidikan adalah sarana untuk menumbuhkan semangat nasionalisme atau kebangsaan. Kedua, pendidikan adalah sarana untuk menumbuhkan semangat persaudaraan sebagai warga negara. Ketiga, pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan bangsa. Tiga makna pendidikan ini sungguh mulia dan indah apabila benar-benar direalisasikan. Akan tetapi, miris rasanya kita menyaksikan kenyataan di dunia pendidikan kita saat ini.

    Pendidikan saat ini hanya sekadar formalitas untuk tujuan mendapatkan gelar. Dengan suatu gelar seseorang bisa mendapatkan posisi yang layak dalam dunia kerja. Gelar juga digunakan untuk meraih status sosial tertentu. Seorang yang bergelar dipandang lebih berbobot dibandingkan yang tidak.

    Kurikulum kita sampai saat ini cenderung masih mendukung cara pikir pendidikan seperti itu. Proses pendidikan berubah dari proses pencerdasan menjadi proses penggelaran. Ini bukan proses untuk memerdekakan, tapi malah membelenggu. Sistem pendidikan yang kurang mencerdaskan dan memerdekakan ini sudah melenakan guru maupun murid.

    Proses pendidikan sama dengan proses pentransferan ilmu secara bertahap untuk emansipasi dan memajukan peserta didik. Akan tetapi, alih-alih menjadi maju dan merdeka, siswa malah kehilangan sifat kritis dan kreatif. Pendidikan kita malah pembunuhan karakter berpikir dan memecahkan masalah. Masalah besar pendidikan kita adalah bahwa sistem pendidikan di Indonesia tidak mendukung tujuan pendidikan yang sebenarnya, yaitu memerdekakan manusia.

    Tulisan saya ini hendak mengulas pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Saya memfokuskan diri pada model pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hadjar Dewantara untuk Indonesia. Untuk mengantar ke dalam konsep pendidikannya, saya akan mulai dengan menampilkan Ki Hadjar Dewantara dan sejarah pergerakannya. Di bagian akhir, saya berusaha untuk mengkaji relevansi pemikirannya.

    Mengenal Ki Hadjar Dewantara

    Raden Mas Soewardi Soerjaningrat lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Ia berasal dari keluarga keraton Yogyakarta. Ia adalah cucu Adipati Paku Alam III (1827-1864 ). Masa kanak-kanak dan remajanya dipengaruhi oleh sastra Jawa, agama Islam, dan ajaran Hindu purba. Kelak ia mengganti namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara.

    Bambang S. Dewantara menuturkan, “Sejak kecil wataknya independen, nonkonformis, dan merakyat. Beliau senang bermain dengan anak-anak awam dan sering tidur bersama mereka di serambi mesjid. Beliau pun tidak menyenangi adat dodok sembah.[1] Sikap independen ini melandasi R.M. Soewardi untuk mengganti namanya.[2]

    Perjalanan hidup R.M. Soewardi benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Setelah tamat dari Sekolah Dasar di ELS (Europeesche Lagere School), ia melanjutkan ke sekolah kedokteran STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) tetapi tidak selesai.

    Soewardi muda kemudian menjadi penulis dan wartawan di berbagai surat kabar seperti Sediotomo, Midden Java, de Expres, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer, dan Poesara. Ia dikenal peka terhadap masalah-masalah sosial, terutama tentang kolonialisme Belanda di tanah air.[4] Soewardi muda melawan penjajahan dengan senjata pena. Sebagai seorang wartawan muda, selain ulet, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, ia terlibat aktif di seksi propaganda Boedi Oetomo untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu.[5]

    Bersama Douwes Dekker dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, ia mendirikan Indische Partijpada tanggal 25 Desember 1912. Inilah partai politik yang pertama kali dikenal orang di Hindia. Douwes Dekker menjadi ketua, dr. Tjipto sebagai wakil ketua, dan Soewardi Soerjaningrat sebagai sekretaris. Indische Partij bertujuan mempersatukan bangsa-bangsa di Hindia Belanda yang mengakui Hindia Belanda sebagai tanah airnya ke dalam satu kesatuan kebangsaan Hindia dan memperjuangkan kemerdekaannya  dari penjajahan Belanda.[6]

    Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini (Indische Partij) agar memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi, pemerintah kolonial Belanda, melalui Gubenur Jendral Idenburg, menggagalkan kehadiran partai ini dengan menolak pendaftaran yang mereka ajukan .[7]

    Setelah penolakan itu, pada November 1913 Soewardi ikut membentuk Komite Bumipoetra. Komite ini dimaksudkan untuk menandingi Komite Perayaan Seratus Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda. Komite Boemipoetra ini mengkritik pemerintah Belanda yang akan merayakan kemerdekaannya dari Prancis di negeri jajahannya.[8]

    Soewardi menulis kritik dengan judul Als ik eens Nederlander was atau “Andai saya orang Belanda.” Berikut ini adalah tulisan Soewardi tersebut:

    “…alangkah senangnya hati, seandainya saya untuk sesaat saja sekarang ini dapat menjadi seorang Belanda. Bukan seorang warga negara semata-semata, namun benar-benar seorang putra sejati dari Kerajaan Besar Belanda dan berdarah murni pula. Saya akan bersorak-sorai bila kelak dalam bulan November hari yang dinanti-nanti itu tiba, pesta Kemerdekaan itu. Saya akan berseru-seru dengan hati gembira, memandang dengan bebas kepada bendera Belanda dengan pitanya yang berwarna oranye itu… Saya berpendapat, kiranya kurang sopan, rasanya memalukan dan tidak layak jika kita—dalam angan-angan saya, saya masih seorang Belanda—mengajak orang-orang pribumi turut bersorak-sorai dalam perayaan hari kemerdekaan kita ini. Kita pasti menyinggung perasaan halus dan kehormatan mereka oleh karena kita di sini di tanah tumpah darah mereka yang justru kita jajah, kita memperingati kemerdekaan kita sendiri… Apakah tidak terbayang dalam pikiran kita, bahwa budak-budak itu juga mendambakan saat-saat seperti yang kita alami ini? Seandainya saya seorang Belanda, sekarang pada saat ini, saya akan mengajukan protes terhadap gagasan untuk mengadakan peringatan ini. Saya akan menulis dalam surat-surat kabar bahwa perbuatan ini salah… Tetapi saya bukanlah orang Belanda, saya hanya seorang anak negeri tropis ini, berkulit warna coklat, seorang pribumi di tanah jajahan Belanda, dan oleh karena itu saya pun tidak akan memprotes. Sebab jika saya mengajukan protes, saya akan disalahkan. Saya akan dianggap menghina bangsa Belanda yang memerintah negeri saya ini….”

    Pada 20 Juli 1913, lima hari setelah karangan itu terbit, pemerintah Belanda melarang artikel yang dinilai menghasut pembaca untuk melawan Belanda. Polisi menyita terbitan itu dari berbagai toko buku dan kantor-kantor surat kabar. Mereka juga mengobrak-abrik percetakan de Erste Bandoengsche yang mencetak tulisan ini.[9] Karena karangan itu, Soewardi dibuang (internering) oleh Gubernur Jendral Idenburg ke Bangka.

    Setelah Soewardi dan Tjipto dibuang, Douwes Dekker menerbitkan tulisan dengan judul “Pahlawan-pahlawan Kita Tjipto Mangunkusumo dan R.M. Soewardi Soerjaningrat”. Dalam tulisan itu ia membela dua sahabatnya yang sedang berada di pembuangan. Pada akhirnya, tulisan ini membawa Douwes Dekker menyusul dua sahabatnya ke tanah pembuangan. “Pada 13 September 1913, Tiga Serangkai menjejakkan kaki mereka meninggalkan tanah air. Dengan kapal Bullow milik maskapai pelayaran Jerman, mereka bertolak ke Eropa untuk melanjutkan perjuangan.”[10]

    Setelah kembali dari pengasingan, bersama rekan-rekan seperjuangannya, Soewardi mendirikan National Onderwijs Instituut Taman Siswa (Perguruan Nasional Taman Siswa) pada 3 Juli 1922. Perguruan ini menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik. Tujuannya agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang memperoleh kemerdekaan. Meski membina Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara tidak meninggalkan kebiasaan menulisnya. Hanya saja tema tulisannya kini beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan.[11]

    Pada 1957, Ki Hadjar Dewantara mendapat gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada. Dua tahun kemudian pada tanggal 28 April 1959 ia wafat di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Melalui tulisan-tulisan dan kerja kerasnya, ia berhasil meletakkan dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia.

     Dari Politik ke Pendidikan

    Perhatian Ki Hadjar Dewantara bergeser dari politik ke pendidikan setelah kembali dari pengasingan. Perubahan ini tidak mengubah cita-citanya untuk memerdekakan Indonesia. Moh. Yamin mengatakan sebagai berikut,

    “Dalam pandangan Ki Hadjar, politik tidak mampu mengubah keadaan bangsa Indonesia. Politik justru semakin melahirkan kekisruhan yang semakin besar bagi dinamika kehidupan bangsa sebelum ada penguatan pendidikan dalam tubuh bangsa ini…”[12].

    Ki Hadjar Dewantara berharap dapat mewujudkan kemerdekaan berpikir peserta didik melalui pendidikan. Pada saatnya, pendidikan akan membawa peserta didik pada kemerdekaan yang lebih utuh. Maka, pendidikan adalah bagian integral dari proses memerdekakan Indonesia.

    Dalam pembukaan Perguruan Taman Siswa yang pertama, dengan tegas Ki Hadjar Dewantara mengajak masyarakat untuk membangun kebudayaan dan pandangan hidup sendiri dengan menyemaikan benih-benih kemerdekaan di hati rakyat melalui pendidikan yang bersifat nasional dalam segala aspek.[13] Cita-cita pendidikannya adalah untuk kemerdekaan manusia. Kemerdekaan berarti setiap individu bebas untuk menggunakan pikirannya dan bebas dari  paksaan pihak lain.

    Ki Hadjar Dewantara menilai konsep pendidikan Barat terlalu menekankan akal semata sementara, aspek kepekaan sosial terhadap sesama kurang diperhatikan. Sistem dikte yang dipakai oleh pemerintah kolonial membuat siswa kurang kreatif, bahkan cenderung takut untuk bertanya. Pendidikan kolonial menjadikan bangsa Indonesia bergantung pada bangsa lain.

    Kritik itu disusul dengan konsep Ki Hadjar Dewantara sendiri. Ia membangun sistem among yang memuat dua prinsip dasar. Prinsip pertama adalah kemerdekaan yang merupakan syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin sehingga bisa hidup merdeka dan tidak berada dalam kekuasaan golongan apapun. Kemerdekaan ini diinternalisasi sedemikian rupa dalam kehidupan praksis peserta didik sehingga mereka merasa berada dalam kehidupannya, bukan kehidupan lain yang diupayakan masuk dalam kehidupannya.

    Prinsip kedua adalah kodrat alam. Prinsip ini adalah syarat untuk menghidupkan dan mencapai kehidupan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Kodrat alam tersebut berarti alam yang ada ini harus dijaga dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Alam tidak boleh dirusak karena ia merupakan modal bagi pendidikan anak didik agar bertanggung jawab melestarikan dan memajukannya.

    Selain sistem among, Taman Siswa juga dikembangkan di atas panca darma  (lima asas) yang disusun pada tahun 1947 dan dikenal sebagai “Asas-asas 1922.” Lima asas itu adalah sebagai berikut:

    1. Asas Kemerdekaan

    Asas ini menekankan kemerdekaan untuk mengatur diri sendiri. Artinya, baik  sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, masing-masing berdisiplin terhadap diri sendiri dengan mendasarkan hidup pada nilai-nilai luhur. Oleh sebab itu, kemerdekaan berarti bagaimana suatu bangsa atau masyarakat memiliki disiplin yang kuat terhadap bangsa sendiri, tidak pertama-tama memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

    1. Asas Kodrat Alam

    Asas ini memaknai manusia sebagai mahluk ciptaan memiliki kesatuan hakikat dengan alam. Pada dasarnya manusia tidak bisa lepas dari kehendak pribadinya, tetapi manusia akan bahagia ketika mampu menyatukan diri dengan kodrat alam. Melalui azas ini, Ki Hadjar Dewantara mengajak agar manusia bijaksana dalam memanfaatkan hasil alam. Lebih-lebih ia meminta untuk tidak menjadikan alam sebagai budak yang bisa dikeruk habis-habisan. Manusia harus mampu menjaga dan merawatnya.

    1. Asas Kebudayaan

    Sebagai bangsa yang beradab dan berdaulat, bangsa Indonesia harus hadir dengan budayanya. Segala hal yang akan dikerjakan demi kemajuan bangsa ke depan harus berakar dari nilai-nilai budaya sendiri. Melestarikan budaya harus dilakukan demi kemajuan bangsa.

    1. Asas Kebangsaan

    Asas kebangsaan mendorong masyarakat agar memperjuangkan kesatuan bangsa tanpa membedakan budaya, ras, dan agama yang ada. Seluruh elemen bangsa harus mempunyai rasa kesatuan dengan bangsa sendiri, rasa satu dalam suka dan duka, rasa satu dalam kehendak menuju kebahagiaan hidup lahir dan batin seluruh masyarakat.

    1. Asas Kemanusiaan

    Asas ini memiliki makna bahwa mewujudkan kemanusiaan merupakan darma bagi setiap manusia. Tujuannya adalah membangun sebuah bangunan bangsa yang berpilarkan nilai-nilai damai, kedamaian, dan perdamaian hidup di tengah perbedaan yang ada.[14]

    Asas-asas di atas memperlihatkan cita-cita pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Hendaknya pendidikan mengakar pada perjalanan sejarah bangsa. Sebab, pendidikan memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak negeri. Pendidikan menjadi penguat awal dan dasar bagi perjalanan hidup anak-anak negeri demi membangun bangsanya. Secara tegas, pendidikan harus sebangun dengan nilai-nilai kultural bangsa ini.

    Taman Siswa berusaha untuk mewujudkan cita-cita ini. Selain menggunakan nilai-nilai bangsa sebagai landasan dalam belajar-mengajar, pendidikan juga harus kritis terhadap tradisi dan kesepakatan-kesepakatan yang menghambat perkembangan pribadi dan bangsa. Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan merupakan tuntunan hidup peserta didik. Maksudnya, pendidikan diharapkan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat.[15]

    Guru juga memiliki peran penting. Bagi Ki Hadjar Dewantaraya, para pendidik memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap kehidupan bangsa dan memperjuangkan kemerdekaan. Secara khusus ia memberikan tiga kunci dasar untuk menjadi pemimpin. Seorang pemimpin harus ing ngarsa sung tulada, ing madya mbangun karsa, tut wuri handayani.[16]

    Karakter seorang peserta didik dipengaruhi oleh bagaimana seorang pendidik yang adalah sekaligus pemimpin, memberikan pelajaran dan pengajaran. Mereka juga dipengaruhi oleh bagaimana para pendidik berinteraksi sosial baik dalam kelas, keluarga, maupun masyarakat.[17] Oleh sebab itu, mempraktikkan ing ngarsa sung tulada, ing madya mbangun karsa, tut wuri handayani menjadi tuntutan saat ini.

    Pemikiran-pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam hal pendidikan belum kadaluwarsa dan masih dapat digunakan untuk merefleksikan dunia pendidikan kita saat ini.

     Pendidikan yang Mencerdaskan: Relevansi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara

    Ki Hadjar Dewantara mengatakan,

    “Setelah Indonesia berdiri sebagai negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat dari statusnya yang hampir selama tiga setengah abad hidup terpecah-pecah di bawah penguasa bangsa asing, sekarang Indonesia melakukan kekuasaan politiknya berdasarkan pada kepentingan-kepentingan ekonomi, sosial, dan kultur bangsanya sendiri. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika rakyat Indonesia memperbaharui secara terpadu seluruh sistem pendidikan dan pengajarannya…”[18]

    Kata-katanya benar. Sekarang, masalahnya adalah ”bagaimana bentuk pendidikan yang mampu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat”.

    Pada 15 Juli 2013 lalu, Kurikulum 2013, yang disusun oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama 500 pakar dan ahli di bidangnya, disahkan oleh DPR. Ini merupakan terobosan baru bagi dunia pendidikan di Indonesia. Ketika KTSP belum mengakar pada dunia pendidikan Indonesia, pemerintah sudah membuat kurikulum baru.

    Dalam portal www.antaranews.com 22 Oktober 2013, Musliar Kasim, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, memaparkan bahwa kurikulum ini bertujuan untuk menumbuhkan “sikap, keterampilan, dan pengetahuan” peserta didik. Oleh sebab itu, “proses” menjadi lebih penting daripada “hasil.” Ia menandaskan bahwa hal ini penting demi tercetaknya generasi yang berkualitas dan mampu berdaya saing sesuai tuntutan dunia tahun 2021 kelak. Apakah kurikulum ini mampu mewujudkan pendidikan yang dicita-citakan oleh Ki Hadjar Dewantara, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat? Kita belum tahu.

    Belum genap satu tahun dijalankan, kurikulum ini sudah banyak dikritik. Dalam portal http://edukasi.kompas.com 19 Desember 2012, Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta menilai bahwa draft Kurikulum 2013 memiliki banyak kelemahan. Wuryadi, Ketua Dewan Pendidikan DIY, mengatakan bahwa penetapan kurikulum ini terlalu mengandaikan bahwa kapasitas semua guru adalah sama. Guru dituntut mampu mengajak siswa lebih mementingkan proses daripada hasil. Caranya, antara lain porsi siswa berbicara dan studi kasus diperbanyak. Akan tetapi, penekanan pada proses ini menjadi sia-sia apabila Ujian Nasional tetap dipertahankan. Mau tidak mau anak didik mengejar hasil demi lulus UN bagaimana pun caranya. Bahkan, tidak jarang mereka membeli kunci jawaban.[19]

    Tampaknya sejauh ini pemerintah hanya pusing dengan “bungkus” atau kulit muka pendidikan namun tidak sungguh-sungguh menyentuh inti masalah pendidikan.

    Ki Hadjar Dewantara menandaskan sebagai berikut:

    “Segala pembaharuan tersebut ada yang perlu dan mungkin dilaksanakan, baik dengan segera ataupun dalam jangka panjang, yakni dengan melakukan persiapan-persiapan yang perlu sehingga pembaharuan dapat dilakukan dengan lancar. Sebaliknya, janganlah memperbaharui apa yang tidak perlu diperbaharui atau tidak mungkin diperbaharui.”[20]

    Menurut saya, jika tujuan pendidikan adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun masyarakat, pembaharuan kurikulum tidaklah mendesak. Malah, pembaruan kurikulum itu menimbulkan kecurigaan bahwa ini akal-akalan pemerintah untuk memiliki proyek sehingga lapangan korupsi terbuka lebar.

    Pemikiran Ki Hadjar Dewantara mengenai pendidikan dipengaruhi tiga pemikir yang ia pelajari sebelumnya secara khusus dari Dr. Maria Montessori. Menurut Montessori, kanak-kanak itu jangan dibelajari, namun harus dituntun.[21] Artinya, mereka diasuh dan jangan sampai kehilangan kodratnya sebagai kanak-kanak. Pendidikan saat ini kadang malah menghilangkan daya kreatif dan kritis anak-anak. Semakin lama bersekolah, anak-anak justru menjadi pribadi yang tidak kreatif dan cenderung tidak kritis. Ketika pendidikan disederhanakan menjadi proses anak dibelajari dan didikte, efek negatif itulah yang akan terjadi.

    Pendidikan seharusnya menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengasah daya kreatif dan kritis mereka. Ketika keduanya tidak berkembang, maka sekolah hanya berperan sebagai ‘pabrik’ yang menghasilkan manusia-manusia pekerja.

    Penutup

    Melalui pergeseran fokus dari politik ke pendidikan, Ki Hadjar menggarap bidang yang tidak digarap oleh pejuang lain saat itu. Sementara yang lain memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda, Ki Hadjar memperjuangkan kemerdekaan lebih dalam ranah internal, kemerdekaan dalam berfikir dan kemerdekaan dalam mengaktualisasikan diri. Pendidikan sebagai proses kebangsaan yang diusung oleh Ki Hadjar tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan yang melulu individualistis, melainkan kemerdekaan sebagai orang Indonesia yang berjiwa nasionalis atau semangat kebangsaan, yang menghayati persaudaraan sebagai warga negara dan yang berjuang demi perkembangan bangsa.

    Ki Hadjar Dewantara meletakkan dasar pendidikan di Indonesia sebagai proses integral dari cita-cita kebangsaan kita. Ia berjuang untuk menegakkan bangsa yang merdeka, yang berdaulat, yang mengatur hitam dan putihnya sejarah tanah airnya. Sebelum republik berdiri, ia sudah berpikir jauh ke depan tentang orang-orang yang kelak mengurus negara itu. Sudah juga ia bayangkan karakter bangsanya.

    Maka, jika boleh berandai-andai, saya duga andai masih hidup saat ini, Ki Hadjar Dewantara lebih memilih tetap untuk menjadi guru daripada menjadi anggota DPR demi memperbaiki kondisi bangsa Indonesia saat ini. Ia memilih berdiri di depan kelas atau duduk di antara murid-muridnya untuk menuntun mereka menjadi manusia merdeka dan untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. Idealnya, perayaan Hari Pendidikan Nasional, setiap tanggal 2 Mei, mestinya menjadi saat kita untuk memperingati sekaligus memberi perhatian lebih terhadap pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Kemudian, kita bisa mengaktualisasikan tujuan pendidikan yang ia imajinasikan: memerdekakan manusia.

    Sebaliknya, kita merasa miris, sementara merayakan kelahiran tokoh pendidikan Indonesia, kita tidak mengacuhkan lagi perjuangannya. Seakan-akan Ki Hadjar Dewantara tercerabut dan tidak lagi memberi makna pada sejarah pendidikan Indonesia masa kini. Bukan tidak mungkin, jika pendidikan di negeri ini tidak lagi kita pikirkan dengan serius, sekolah-sekolah hanya akan melahirkan manusia-manusia kerdil yang terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan sektarian dan bahkan anti-kemanusiaan.

    ****************************************

    *Yohanes Suryo Bagus Tri Hatmojo, Alumni STF Driyarkara. Menaruh Minat pada Filsafat, Politik dan Pendidikan


     

    Sumber buku Memoria Indonesia Bergerak, Megawati Institute, 2014

     Daftar Pustaka

    Dewantara, Bambang S. 100 Tahun Ki Hadjar Dewantara. Jakarta: Pustaka Kartini. 1989.

    Dewantara, Ki Hadjar. Karya Ki Hadjar Dewantara. Yogyakarta: Percetakan Taman Siswa. 1962.

    Dewantara, Ki Hadjar. Menuju Manusia Merdeka. Yogyakarta: Leutika. 2009.

    Lubis, Boerhanoeddin. “Aktualisasi Ajaran Taman Siswa Pada Era 2000.” dalam Ki Supriyoko. Budaya Indonesia Menyongsong Era 2000. Jakarta: Yayasan Ki Hadjar Dewantara. 1996.

    Pranata SSP. Ki Hadjar Dewantara. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka.1959.

    Yamin, Moh. Menggugat Pendidikan Indonesia. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2009.

    —————————————————–

    Catatan Kaki

    [1] Adat dodok sembah adalah berjalan dalam posisi jongkok sambil menyembah jika hendak menghadap raja di istana atau di tempat lain. Bambang S. Dewantara, 100 Tahun Ki Hadjar Dewantara, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989). hlm. 16

    [2] Ibid. hlm. 17. Suatu hari Soewardi remaja dan saudara-saudaranya mengajak anak-anak kampung Jagalan menghambur dan bermain di sebuah taman rekreasi milik Benteng Vredensburg. Padahal di taman yang baru dibangun ketika itu dipancangkan papan-papan peringatan yang berbunyi: Niet Toegankelijk Voor Honden En Inlanders yang artinya adalah “Dilarang masuk bagi anjing dan orang-orang pribumi.”

    [3] R.M. Soewardi yang menjujung asas kemerdekaan nampak terlihat ketika ia menentang keputusan pihak STOVIA perihal larangan merayakan hari raya idul Fitri. Bersama kawan-kawannya saat malam sebelum Hari Raya Idul Fitri, Soewardi meletuskan petasan di berbagai kamar dan sudut asrama pelajar STOVIA. Akibat tindakannya ini, ia bersama teman-temanya dimasukkan ke dalam kamar yang tertutup selama beberapa lama. Pranata SSP, Ki Hadjar Dewantara, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1959). hlm. 38

    [4] Disadur dari biografi-ki-Hadjar-dewantara.html pada tanggal 21 Oktober 2013, pukul 15.00 WIB

    [5] Disadur dari http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/02/biografi-ki-Hadjar-dewantara.html pada tanggal 21 Oktober 2013, pukul 15.15 WIB

    [6] Bambang S. Dewantara. op.cit. hlm. 58

    [7] Ibid.

    [8] Ibid.

    [9] Ibid. hlm. 67

    [10] Ibid.hlm.80

    [11] Selama hidupnya Ki Hadjar Dewantara dua kali mengganti namanya. Ia mengganti Raden Mas Soewardi menjadi Soewardi Soerjaningrat (tanpa Raden Mas). Kemudian nama terakhir itu ia ubah menjadi Ki Hadjar Dewantara. Penggantian nama ini memiliki landasan yang mendalam. Penanggalan gelar Raden Mas merupakan simbol penting Ki Hadjar Dewantara meninggalkan keningratannya dan memilih untuk menjadi orang biasa yang dekat dengan rakyat. Penggantian nama menjadi Ki Hadjar Dewantara ketika mendirikan Taman Siswa juga merupakan simbol penting. HadjarNama ini merupakan nama seorang guru besar yang berhasil menyatukan aliran-aliran agama dan kepercayaan di seluruh Jawa Dwipa di zaman Karuhun. Pergantian menjadi Ki Hadjar Dewantara mengandung sebuah harapan agar dengan berdirinya Taman Siswa, ia bersama rekan-rekan seperjuangannya mampu menyatukan bangsa tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada.

    [12] Moh. Yamin, Menggugat Pendidikan Indonesia, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009). Hlm. 168

    [13] Boerhanoeddin Lubis, “Aktualisasi Ajaran Taman Siswa pada Era 2000,” dalam Budaya Indonesia Menyongsong Era 2000, (Jakarta: Yayasan Ki Hadjar Dewantara, 1996). hlm. 61

    [14] Moh. Yamin, op.cit., hlm. 176-177

    [15] Ki Hadjar Dewantara, Menuju Manusia Merdeka, (Yogyakarta: Leutika, 2009). hlm. 3

    [16] Artinya, di depan memberi teladan, di tengah membangun kehendak, di belakang memberi semangat.

    [17] iIbid. hlm. 196

    [18] Hadjar).Ibid. hlm. 21

    [19] Ujian Nasional tahun 2013 dinilai gagal. Selain keterlambatan soal di beberapa daerah yang menimbulkan berbagai dampak negatif, UN 2013 juga masih bergulat dengan masalah klasik yaitu bocornya kunci jawaban. Majalah Tempo edisi 29 April-5 Mei 2013 menandaskan bahwa di beberapa daerah terjadi kebocoran kunci jawaban, setidaknya di Kediri, Bandung dan Cirebon. Siswa rela mengeluarkan uang Rp 30 juta demi mendapatkan kunci jawaban dari enam mata pelajaran yang diujikan.

    [20] Ki Hadjar Dewantara (a).op.cit. hlm. 21

    [21] Ki Hadjar Dewantara (b). Karya Ki Hadjar Dewantara, (Yogyakarta: Percetakan Taman Siswa, 1962). hlm. 271

     

  • Gunakan Metode “Web Spider,” Misool Basseftim  Lakukan Rehabilitasi Terumbu Karang di Desa Lewotobi 

    LARANTUKA, berandanegeri.com – Dalam upaya mengembalikan ekosistem laut di desa Lewotobi Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur, maka Yayasan Misool Basseftim    melakukan rehabilitasi karang yang rusak dengan menggunakan metode Web Spider atau  jaring laba-laba, pada Sabtu, 28 Agustus 2021.

    Metode yang rangkanya berbentuk menyerupai jaring laba-laba ini  merupakan  metode rehabilitasi terumbu karang yang diadopsi dari rehabilitasi yang dilakukan di Pulau Badi Propinsi Sulawesi Selatan.

    Staf Community Development Misool Basseftim, Ayub Markus mengatakan metode Web Spider yang digunakan pihaknya untuk menanam terumbu karang tersebut sangatlah sederhana dan siapa pun bisa mempraktekkan dan biayanya juga  murah.

    “Hitung-hitungan sebanyak 25 terumbu karang yang kita buat dengan menggunakan metode Spider ini sebesar Rp2.800.000. Yang mana kalau dirata-ratakan, 1 Spider lebih Rp100.000,” tutur Ayub

    Selain itu, kata Ayub banyak keunggulan dari metode ini banyak rongga-rongga, sehingga arus tidak berhenti sampai disitu saja, melainkan arus akan terus mengalir. Apalagi wilayah perairan desa Lewotobi yang sangat terkenal dengan arusnya, maka metode ini sangat cocok untuk sirkulasi arus. Dan juga aman bagi persembunyian ikan-ikan kecil untuk bermain.

    Ayub Markus, Staf Community Development Misool Basseftim

    “Biasanya terumbu karang buatan hanya berbentuk besi saja tetapi untuk ini ditaburi dengan pasir. Sehingga karang-karang yang kita tanam maupun yang alami, lebih cepat daya tempelnya jika dibandingkan dengan permukaan besi yang halus,” ujarnya.

    Sebelumnya, sebut Ayub pada tahun 2017 lalu, pihaknya juga sudah melakukan penanaman terumbu karang buatan dengan menggunakan metode meja di perairan desa Lewotobi, sebanyak 10 meja.

    Setelah dilakukan survei  ternyata berhasil karena pertumbuhannya kurang lebih sudah mencapai batas maksimal.

    “Rata-rata terumbu karang yang kita tanam tahun 2017 lalu itu sudah mencapai 30 – 40 cm, artinya sudah bisa hidup secara natural dan sudah kelihatan ada biota-biota laut lain yang datang di daerah terumbu karang tersebut,” paparnya.

    Ayub juga mengungkapkan, penanaman terumbu karang Spider sebanyak 25 buah saat ini, berdekatan dengan 10 meja lainnya, yang sudah ditanam sejak tahun 2017 lalu itu.

    Dengan tujuan agar yang sudah terbangun dari 10 meja ini, bisa menyuplai sumber bibit-bibit planula karang kepada 25 Spider yang baru ditanam tersebut. 25 Spider juga ikut membantu supaya ikan-ikan yang sudah penuh di 10 meja, bisa pindah bermain sehingga menjadi banyak.

    “Jadi 10 meja di tahun 2017 dan ditambah lagi dengan 25 Spider saat ini, mereka saling berdekatan dan jadi satu koloni,” ungkapnya.

    Dirinya meminta  meminta agar karang yang sudah ditanam itu, harus dikontrol, terus dirawat dan selalu dibersihkan secara rutin dari sampah-sampah plastik maupun rating-ranting pohon yang jatuh ke laut, agar pertumbuhannya lebih cepat dan ikan-ikan juga mulai berdatangan lagi.

    “Dengan membangun rehabilitasi karang ini, masyarakat harus bisa membangun kesadarannya untuk mulai mencintai laut, dengan model-model terumbu buatan yang kita bantu ini,” harapnya.

    Sementara itu, Kepala Desa Lewotobi, Tarsisius Buto Muda menjelaskan bahwa, Restorasi Terumbu Karang sudah mulai dilakukan sejak tahun 2017 lalu, yang diawali dengan Seminar Budaya.

    Dalam seminar budaya tersebut Pemdes Lewotobi akhirnya membuat Peraturan Desa, Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pesisir dan Laut.

    “Karena ini lahir dari usulan dan kebutuhan masyarakat sendiri, maka kami lalu menganggarkannya melalui Dana Desa pada tahun 2017. Kemudian mendapatakan suppport lagi dari Misool Basseftim sebanyak 25 terumbu karang buatan saat ini,” terangnya.

    Kepala Desa Lewotobi Tarsisius Buto Nuda

    Tarsisius mengatakan, faktor utama terbentuknya peraturan desa  tersebut dikarenakan kondisi laut dan terumbu karang di perairan desa Lewotobi sudah semakin rusak. Selain itu, hasil tangkapan nelayan juga semakin menurun, sebagai akibat dari maraknya pengeboman ikan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.

    Ia menambahkan dengan adanya  peraturan desa yang dibuat oleh pihaknya itu, maka tingkat  kesadaran masyarakat semakin tinggi.

    Dirinya pun berharap agar dengan adanya penanaman karang ini, masyarakat dari waktu ke waktu akan semakin sadar untuk terus menjaga laut, khususnya menjaga terumbu karang dan juga biota laut lainnya.

    Proses rehabilitasi  terumbu karang dengan menggunakan Web Spider tersebut, dilakukan oleh 9 orang penyelam, di kedalaman 6 hingga 7 Meter dari permukaan air laut.( Athick)

  • ‘Pandemi Baru’ dan Syarat Kepemimpinan

    Oleh  Rikardus Perasong Hayon

    AGUSTUS 2021 menggenapi masa satu setengah tahun sesudah Covid-19 masuk ke Indonesia. Sejak terkonfirmasi masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 silam, virus Corona terus merajalela hingga saat ini. Virus Corona telah menciptakan jarak antara yang satu dan lainnya. Esensi kebersamaan antar manusia dalam sebuah ‘kehadiran’ fisik secara langsung, mau tak mau harus dibendung. Tujuannya, bermuara pada sebuah keselamatan tertinggi yaitu kehidupan. Di Indonesia, beberapa kebijakan telah ditetapkan pemerintah  dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, meski belum maksimal. Kasus harian masih saja bermunculan dan bahkan terus meningkat.

    Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 hingga Selasa 24 Agustus 2021, total kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai  4.008.166 orang, yang mana terhitung sejak kasus pertama diumumkan, 2 Maret 2020 silam. Dari total kasus tersebut, angka kesembuhan pasien di Indonesia terindikasi adanya penambahan sebanyak 35.082 orang, sehingga total keseluruhan pasien yang sembuh di Indonesia telah mencapai 3. 606. 164 orang. Sedangkan, total angka kematian hingga saat ini telah mencapai 128.252 orang, sejak awal pandemi (Kompas Com, 25/8/2021).

    Terus bertambahnya angka kasus Covid-19 perhari tidak serta-merta melahirkan persepsi bahwa adanya kesan apatis pemerintah. Pasalnya, sejak awal masuknya Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah menerapkan berbagai upaya dan kebijakan darurat dan berkelanjutan. Dalam bidang kesehatan misalnya; Pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Keppres No.VII tahun 2020, 13 Maret 2020, yang diikuti juga oleh berbagai kebijakan protokoler kesehatan seperti kampanye jaga jarak, penggunaan masker, cuci tangan, Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Lock Down, Larangan Mudik Keluar Daerah, Memfasilitasi tes Covid-19, Memfasilitasi Vaksinasi Covid-19, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level darurat hingga level 4 saat ini.

    Meski berbagai kebijakan darurat telah diupayakan pemerintah, namun kebijakan yang lebih menitik beratkan pada sektor kesehatan menimbulkan ‘celah’ pada sektor lainnya, terutama pada sektor ekonomi. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pembatasan aktifitas sosial menyebabkan berkurangnya pendapatan ekonomi  masyarakat terutama para pedagang dan pelaku usaha mikro. Angka pengangguran pun kian meningkat akibat pengurangan tenaga kerja di sektor dunia usaha, bahkan banyak perusahaan yang akhirnya ditutup karena tidak sanggup menggaji karyawannya. Fenomena demikian menunjukkan bahwa perhatian terhadap sektor ekonomi harus juga mendapat prioritas.

    ‘Pandemi Baru’

     Sudah memasuki satu setengah tahun sejak munculnya Covid-19  di Indonesia, pemerintah pun telah menetapkan  berbagai bentuk kebijakan di bidang ekonomi seperti; Pembentukan Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada tahun 2020, Layanan Kartu Pra Kerja, Bantuan Langsung Tunai dan percepatan realisasi APBN/APBD, Ada pula beberapa kebijakan dalam dunia usaha seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan korporasi serta bantuan perlindungan sosial melalui Bansos dan beberapa kebijakan ekonomi fiskal dan moneter lainnya.

    Meski sudah banyak regulasi dan kebijakan di bidang ekonomi sejak awal pandemi namun belum banyak dirasakan seluruh masyarakat yang terdampak. Secara kasat mata, perhatian terhadap sektor kesehatan terkesan masih menjadi prioritas. Buktinya hampir semua rumah sakit sudah dijadikan tempat rujukan pasien Covi-19 dan penanganan vaksinasi Covid-19 secara gratis, namun hampir tidak terlihat poskoh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi para korban PHK, pengagguran dan pelaku usaha yang mandek. Walaupun ada, namun jumlahnya tak sebanding.

    Tentu tidak salah bahwa perhatian pemerintah terhadap aspek kesehatan menjadi fokus utama karena berkaitan dengan keselamatan nyawa dari ancaman virus Covid-19 yang mematikan. Namun di sisi lain, kurangnya perhatian terhadap sektor lain terutama ekonomi menimbulkan kesenjangan sosial. Tidak terpenuhi kebutuhan ekonomi secara baik di masa kritis memunculkan the new pandemic. Pasien covid-19 sembuh tetapi orang non-Covid-19 yang terpuruk secara ekonomi berpotensi lapar karena tidak terbantu secara finansial. Alih-alih mencegah kematian akibat serangan Covid-19, malah membuka peluang kematian akibat kelaparan. Fenomena kelaparan tidak disadari tengah muncul di saat orang sibuk menjaga jarak, kurang akses pada konsumsi, dan kurang pendapatan finansial. Perlindungan kesehatan mendapat jaminan, namun ‘virus’ kelaparan berpotensi muncul sebagai pandemi baru. Ironi kebijakan yang memunculkan kesenjangan antara yang sehat dan yang lapar.

    Pertanyaannya, apakah kesehatan hanya soal seseorang bebas Covid-19? Bukankah substansi kesehatan sebenarnya adalah keselamatan hidup? Pertanyaan semacam ini harus menjadi acuan dan refleksi kita bersama, terutama para pengambil kebijakan di negeri ini. Sebenarnya, kesehatan harus mencakup bebas dari ancaman berbagai aspek yang mengganggu kehidupan.

    Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pengertian ini berarti bahwa kesehatan mencakup keseluruhan aspek dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tentu dalam situasi pandemi yang tengah memporak-poranda seluruh aspek kehidupan manusia saat ini, jaminan bahwa seseorang sehat, tidak hanya bebas dari Covid-19 tetapi juga bebas dari bahaya kelaparan, bebas dari gangguan psikis dan sebagainya.

    Oleh karena itu diharapkan upaya penanganan pandemi harus lebih komprehensif. Penangannya diarahkan untuk mencegah berbagai dampak yang mengancam kehidupan manusia secara masif, tidak hanya terbatas pada penanganan virus Corona itu sendiri tetapi juga dampak masif lainnya seperti mengatasi bahaya kelaparan, juga gangguan psikis akibat kehilangan orang-orang terdekat, pekerjaan, nganggur dan sebagainya. Perhatian harus menyeluruh pada semua aspek tanpa mengabaikan aspek lainnya.

    Syarat Kepemimpinan

    Pandemi Covid-19 telah membawa Bangsa Indonesia ke dalam kehidupan yang multikrisis.  Multikrisis bangsa ditandai oleh meningkatnya kasus Covid-19  setiap hari, tewasnya ribuan orang, macetnya roda ekonomi, banyak aksi penolakan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak menguntungkan masyarakat ekonomi mikro, dan berbagai aksi kriminal baik antar rindividu maupun kelompok dalam usaha mempertahankan hidup. Pandemi Covid 19 telah memunculkan ‘perang’ bangsa di hadapan multikrisis. Kondisi Indonesia saat ini tidak bedanya seperti apa yang digambarkan Filsuf Inggris, Thomas Hobbes (1647) sebagai Bellum Omniam Contra Omnes (Perang Semua Melawan Semua). Setiap orang berjuang mempertahankan hak nya untuk bertahan hidup di saat  dirinya dalam kondisi yang tidak beruntung. Seperti hal nya saat ini, Tidak hanya Covid-19, orang memerangi sesamanya sendiri tidak terkecuali para elit pemegang kendali kebijakan. Di tengah kondisi ini, perlu berbagai upaya bersama agar ‘perang’ ini dapat berakhir. Cita-cita akan well organized society perlu dibangun demi terciptanya kesejahteran bersama.

    Bangsa Indonesia baru saja menggenapi HUT RI yang ke 76, 17 Agustus 2021 yang lalu. Jika dilihat dari segi usia, Indonesia telah menginjak masa manula. Usia dimana nilai-nilai kebangsaan seperti keadilan dan kesejahteraan harus sudah dijunjung tinggi. Kemerdekaan sudah tidak terbatas legitim secara administrasi tetapi harus nampak secara praksis. Nilai-nilai kebangsaan praksisnya keadilan dan kesejahteraan rakyat adalah Citra Bangsa Indonesia yang telah diperjuangkan, harus terus dijunjung tinggi. Nilai-nilai kebangsaan juga harus menjadi pegangan para pemimpin saat ini sebagai representasi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan Bangsa Indonesia diperoleh lewat sebuah perjuangan, kerja keras, dan darah para pahlawan zaman dahulu. Hal ini menjadi acuan penting bahwa untuk membawa Bangsa Indonesia ke arah kemerdekaan saat ini, butuh figur pemimpin yang gigih, banyak berkorban, banyak ber-action bukan sekedar sosok retoris.

    Indonesia sudah merdeka, namun nilai-nilai kemerdekaan mungkin akan terus didengungkan sejauh belum menyentuh cita rasa keadilan dan kesejahteraan.  Dalam konteks pandemi saat ini, perlu berbagai regulasi dan kebijakan yang adil yang menyelamatkan bangsa dari belenggu keterpurukan akibat wabah Covid-19. Berbagai regulasi dan kebijakan pun perlu dikaji lebih dahulu agar yang menjamin perlindungan hak-hak pribadi atau kelompok. Pada prinsipnya, sektor kesehatan dan ekonomi sebagai sektor primer harus sama-sama mendapat prioritas.

    Selain itu pula, ada masalah lain yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Indonesia masih dibelenggu oleh kemiskinan dan pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat pengangguran hingga Februari 2021 mencapai 8,75 juta jiwa. 1,62 juta jiwa diantaranya terjadi akibat dampak Covid-19 (CNBC Indonesia, 5/5/2021). Kemiskinan dan pengangguran tidak terlepas dari pengaruh ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja. Di satu sisi, Orang tentu tidak mampu mengemban pendidikan yang cukup karena mahalnya biaya pendidikan. Di sisi lain, keterbatasan lapangan pekerjaan memungkinkan tinggi nya tingkat pengangguran. Semacam ada degradasi mutu yang terjadi. Para pengambil kebijakan ramai melegalisasikan pendirian berbagai sekolah dan kampus di mana-mana tanpa mengakomodir pertimbangan jangka panjang dengan pengadaan lapangan kerja yang cukup. Alhasil, lahir lah lulusan-lulusan dan sarjana-sarjana pengangguran yang kian tak terbendung. Lemahnya manajemen lintas sektor menggiring bangsa ke dalam kubangan kemiskinan dan jagat pengangguran. Bukan hal anyar, bahwa berbagai konflik, kekerasan dan kriminal banyak dipicu segelintir orang atau kelompok yang tidak beruntung secara ekonomi. Kriminalitas dan konflik sosial adalah buah dari penindasan atas nama ekonomi.

    Kini saatnya, bangsa harus diselamatkan dari kubangan penindasan para elit. Saatnya para elitis dan pembuat kebijakan harus sadar akan kapasitasnya. Kapasitas pemimpin sesungguhnya seorang adalah menjadi pelayan publik (public servant). Kepemimpinan harus mengemban misi pelayanan.  Pelayanan dengan ketulusan hati sangat memerdekakan diri. ‘Kemerdekaan’ dan ketulusan memungkinkan seorang pemimpin ‘memerdekakan’ orang yang dipimpin. Pemimpin yang merdeka juga muncul dari sosok pemimpin yang merakyat. Kepemimpinan yang merakyat sangat  identik dengan pendekatan sense of belonging. Kepemimpinan yang merakyat mampu melihat dan mendengar bahkan turut merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Pemimpin  yang berpikir jauh ke depan dengan pertimbangan semua aspek kehidupan rakyat.

    Dengan kemampuan melihat, mendengar dan merasakan, seorang pemimpin akan mampu dan  bijak dalam menilai sebuah persoalan. Persoalan hidup masyarakat lintas sektor akan gampang diketahuinya. Bahkan hingga merumuskan kebijakan pun akan efektif, efisien, adil , merata, dan membawa kesejahteraan bagi semua rakyat.  Itulah cermin pemimpin yang dicita-citakan bangsa ini. Pemimpin yang melayani akan menjadi bijak di kemudian hari, setelah memerdekakan rakyatnya.

    —————————————————

    *Penulis Adalah Alumni Magister Administrasi Publik UNAS Jakarta, Aktivis dan Pengajar

     

     

     

  • Tentang Atheisme dan Tuhan yang Tak Harus Ada

    GOENAWAN MOHAMAD

    Hidup dengan janji berarti hidup dalam iman, tapi bukan iman pada Tuhan yang telah selesai diketahui. Ini iman dalam kekurangan dan kedaifan—ikhtiar yang tak henti-hentinya, sabar dan tawakal, karena Tuhan adalah Tuhan yang akan datang, Tuhan dalam ketidakhadiran. Dari sini kita tahu para atheis salah sangka: mereka menuntut Tuhan sebagai sosok yang hadir dan ditopang kepastian. Sebenarnya mereka juga terkena waham, tertipu berhala.

    Hasil akhir pengetahuan para arifin adalah ketakmampuan mereka untuk mengetahui Dia. (Al-Ghazali dalam al-Maqsad al-Asnâ)

    Atheisme dimulai dengan kesulitan bahasa. Dan, jika kita membaca buku Christopher Hitchens, God is Not Great, kita akan tahu: ada juga salah sangka.

    Atheisme tak datang dari kecerdasan semata-mata, tapi juga dari kaki yang gemetar dan tubuh yang terdesak. Kegamangan kepada agama yang sedang tampak kini mengingatkan suasana sehabis perang agama di Eropa di beberapa dasawarsa abad ke- 16. Agama nyaris identik dengan kekerasan, kesewenang- wenangan, dan penyempitan pikiran. Dari sinilah lahir semangat Pencerahan: terbit karya Montaigne dan Descartes, buah skeptisisme yang radikal. Doktrin agama diletakkan di satu jarak.

    Kini berkibarnya “revivalisme”, terkadang dalam bentuk “fundamentalisme”, dan tentu saja bercabulnya kekerasan menyebabkan reaksi yang mirip: buku Hitchens terbit di dekat The End of Faith oleh Sam Harris (tahun 2004). Juga The God Delusion karya Richard Dawkins, seorang pakar biologi. Satu kutipan oleh Dawkins: “Bila seseorang menderita waham, gejala itu akan disebut gila. Bila banyak orang menderita waham, gejala itu akan disebut agama.”

    Namun, agaknya bukan karena waham bila dalam masa tiga dasawarsa terakhir ada “gerak” lain yang cukup berarti: mendekatnya filsafat ke iman. Dalam gerak “pascamodern” ke arah Tuhan ini diangkat kembali pendekatan fenomenologis Heidegger yang mendeskripsikan “berpikir meditatif”, atau lebih khusus lagi, “berpikir puitis”, yang lain dari cara berpikir yang melahirkan metafisika dan ilmu-ilmu.

    Bersama itu, ada kritik Heidegger terhadap “tuhan menurut filsafat”, atau tuhan dalam metafisika—yang baginya harus ditinggalkan. Dengan meninggalkannya, kata Heidegger, manusia justru akan lebih dekat ke “Tuhan yang ilahi” (göttlichen Gott).

    Mungkin dengan itu kita bisa memahami Derrida: ia menyebut diri atheis, tapi juga mengatakan “tetapnya Tuhan dalam hidup saya” yang “diseru dengan nama-nama lain”.

    Jelas gerak “menengok kembali agama” itu bukan gerak kembali kepada asas theisme yang lama. Dalam Philosophy and the Turn to Religion, Hent de Vries mengikhtisarkan kecenderungan itu dalam sepatah kata Perancis yang mengandung dua makna: kata á Dieu ’ke Tuhan’ atau adieu ’selamat tinggal’, “satu gerakan ke arah Tuhan, ke arah kata atau nama Tuhan”, yang juga merupakan ucapan “selamat tinggal yang dramatis kepada tafsir yang kanonik dan dogmatik… atas pengertian ’Tuhan’ yang itu juga”.

    Syahadat Nurcholish Madjid

    Tampak, tak hanya ada satu makna dalam nama “Tuhan”. Bahkan, sejak berkembang pendekatan pascastrukturalis terhadap bahasa, kita kian sadar betapa tak stabilnya makna kata.

    Kata Tuhan hanyalah “penanda” (signans) yang maknanya baru kita “dapat” tapi dalam arti sesuatu yang berbeda dari, misalnya, “makhluk”. Beda ini akan terjadi terus-menerus. Sebab itu, pemaknaan “Tuhan” tak kunjung berhenti.

    Penanda itu tak pernah menemukan signatum atau apa yang ditandainya. Signatum (“petanda”?) itu baru akan muncul nanti, nanti, dan nanti sebab kata Tuhan akan selamanya berkecimpung dalam hubungan dengan penanda-penanda lain.

    Maka, tiap kali “Tuhan” kita sebut, sebenarnya kita tak menyebut-Nya. Saya ingat satu kalimat dari sebuah sutra: “Buddha bukanlah Buddha dan sebab itu ia Buddha”. Bagi saya, ini berarti ketika kita sadar bahwa “Buddha” atau “Tuhan” yang kita acu dalam kata itu sebenarnya tak terwakili oleh kata itu, kita pun akan sadar pula tentang Sang “Buddha” dan Sang “Tuhan” yang tak terwakili oleh kata itu.

    Agaknya itulah maksud Nurcholish Madjid ketika menerjemahkan kalimat syahadat Islam dengan semangat taukhid yang mendasar: “Aku bersaksi tiada tuhan selain Tuhan sendiri”. Dengan kata lain, nama “Allah” hanyalah signans, dan tak bisa dicampuradukkan dengan signatum yang tak terjangkau. Jika dicampuradukkan, seperti yang sering terjadi, “Allah” seakan-akan sebutan satu tuhan di antara tuhan-tuhan lain—satu pengertian yang bertentangan dengan monotheisme sendiri.

    Di abad ke-13, di Jerman, Meister Eckhart, seorang pengkhotbah Ordo Dominikan, berdoa dengan menyebut Gottes (tuhan) dan Gottheit (Maha Tuhan). Yang pertama kurang-lebih sama dengan “pengertian” tentang Tuhan, sebuah konsep. Yang kedua: Ia yang tak terjangkau oleh konsep. Maka, Eckhart berbisik, “aku berdoa… agar dijauhkan aku dari tuhan”. Di tahun 1329 Paus Yohannes XXII menuduhnya “sesat”. Ia diadili dan ditemukan mati sebelum vonis dijatuhkan.

    Masalah bahasa itulah yang membuat akidah dan teologi jadi problematis. Teologi selamanya terbatas—bahkan mencong. Jean-Luc Marion mengatakan teologi membuat penulisnya “munafik”. Sang penulis berlagak bicara tentang hal-hal yang suci, tetapi ia niscaya tak suci. Sang penulis bicara mau tak mau melampaui sarana dan kemampuannya. Maka, kata Marion, “kita harus mendapatkan pemaafan untuk tiap risalah dalam teologi”.

    “Satu”, Zizek, dan ontologi Badiou

    Theisme cenderung tak mengacuhkan itu. Theisme umumnya berangkat dari asumsi bahwa dalam bahasa ada makna yang menetap karena sang signatum hadir dan terjangkau—asumsi “metafisika kehadiran”.

    Ini tampak ketika kita mengatakan “Tuhan yang Maha Esa”. Bukan saja di sana ada anggapan bahwa makna “Tuhan” sudah pasti. Juga kata esa menunjuk ke sesuatu yang dapat dihitung. Jika “tuhan” dapat dihitung, Ia praktis setaraf dengan benda. Ketika kita mengatakan “Tuhan itu Satu”, kita sebenarnya telah menyekutukan-Nya.

    Justru di situlah atheisme bermula. Slavoj Zizek mencoba membahas ini dengan menggunakan tesis ontologis Alain Badiou. Dalam tulisannya yang menawarkan sebuah “teologi materialis” dalam jurnal Angelaki edisi April 2007, Zizek mengatakan, “Satu” adalah pengertian yang muncul belakangan.

    Zizek mengacu ke Badiou: “banyak” (yang juga berarti “berbagai-bagai”) atau multiplisitas adalah kategori ontologis yang terdasar. Multiplisitas ini bukan berasal dari “Satu” dan tak dapat diringkas jadi “Satu”. Lawan multiplisitas ini bukan “Satu”, tapi “Nol”—atau kehampaan ontologis. “Satu” muncul hanya pada tingkat “mewakili” —hanya sebuah representasi.

    Monotheisme tak melihat status dan peran “Satu” itu. Tak urung, monotheisme yang menghadirkan Tuhan sebagai “Satu” memungkinkan orang mempertentangkan “Satu” dengan “Nol”. Maka, orang mudah untuk menghapus “Satu” dan memperoleh “Nol”. Lahirlah seorang atheis. Tepat kata Zizek ketika ia menyimpulkan, “atheisme dapat bisa terpikirkan hanya dalam monotheisme”.

    Namun, memang tak mudah bagi kita yang dibesarkan dalam tradisi Ibrahimi untuk menerima “teologi materialis” Zizek. Umumnya tak mudah bagi para pemeluk Islam, Kristen, dan Yahudi menerima argumen ontologis Badiou yang menganggap “Satu” hanya sebuah representasi meskipun dengan demikian mereka telah memperlakukan Tuhan sama dan sebangun dengan representan-Nya—satu hal yang sebenarnya bertentangan dengan dasar taukhid Surah al-Ikhlas dalam Al Quran, yang menegaskan “tak suatu apa pun yang menyamai-Nya”.

    Kaum monotheis memang berada dalam posisi yang kontradiktif. Apalagi, bagi mereka, Tuhan yang Satu itu juga Tuhan yang personal.

    Syahdan, Emmanuel Levinas mengkritik keras Heidegger. Kita tahu, acap kali Heidegger berbicara dengan khidmat tentang Sein (Ada). Sein (Ada) adalah yang menyebabkan hal-hal-yang-ada muncul ber-ada. Bagi Levinas, dengan gambaran itu Sein (Ada) seakan-akan mendahului dan di atas segala hal yang ada (existents). Artinya, dalam ontologi Heidegger, Ada menguasai semuanya. Bagaikan “dominasi imperialis”.

    Tampaknya Levinas menganggap Heidegger—pemikir Jerman yang pernah jadi pendukung Nazi itu—berbicara tentang Ada sebagai semacam tuhan yang impersonal. Juga ketika Heidegger menyebut Yang Suci (das Heilige).

    Menurut Levinas, ini menunjukkan kecenderungan “paganisme”. Tanpa mendasarkan Ada dan Yang Suci dalam hubungan interpersonal, Heidegger telah mendekatkan diri bukan ke “bentuk agama yang lebih tinggi, melainkan ke bentuk yang selamanya primitif”.

    Levinas—yang filsafatnya diwarnai iman Yahudi—tampaknya hanya memahami agama dengan paradigma monotheisme Ibrahimi. Tentu saja itu tak memadai. Bukan saja Levinas salah memahami pengertian Ada dalam pemikiran Heidegger. Ia juga tak konsisten dengan filsafatnya sendiri, yang menerima Yang Lain sebagaimana Yang Lain, tanpa memasukkannya ke dalam kategori yang siap.

    Padahal, dengan memakai iman Ibrahimi sebagai model, Levinas meletakkan keyakinan lain—Buddhisme dan Taoisme misalnya—dalam kotak. Apabila baginya agama lain itu “primitif”, itu karena tak sesuai dengan standar Kristen dan Yahudi. Ia menyimpulkan: di ujung “agama primitif” ini tak ada yang “menyiapkan munculnya sesosok tuhan”.

    Levinas tak melihat, justru dengan tak adanya “sesosok tuhan” dalam “agama primitif”, atheisme jadi tak relevan. Dengan kata lain, persoalannya terletak pada theisme sendiri. Saya teringat Paul Tillich.

    Teolog Kristen itu menganggap theisme mereduksi hubungan manusia dan Tuhannya ke tingkat hubungan antara dua person, yang satu bersifat “ilahi”. Dari reduksi inilah lahir atheisme sebagai antitesis. Maka, ikhtiar Tillich ialah menggapai “Tuhan-di-atas-Tuhan-dalam- theisme”.

    Tuhan “Tak Harus Ada”

    Kini suara Tillich (meninggal di tahun 1965) sudah jarang didengar. Setidaknya bagi saya. Tapi, niatnya menggapai “Tuhan-di-atas-Tuhan-dalam-theisme” dan ucapannya bahwa Tuhan “tidak eksist”—sebab Ia melampaui “esensi serta eksistensi”—saya temukan reinkarnasinya dalam pemikiran Marion.

    Jean- Luc Marion (filsuf Prancis), seperti Heidegger, menafikan tuhan kaum atheis yang sejak Thomas Aquinas (dan secara tak langsung juga sejak Ibnu Rushd, dengan dalil al-inaya dan dalil al-ikhtira’-nya) dibenarkan “ada”-nya dengan argumen metafisika. Baginya, Tuhan yang dianggap sebagai causa sui, sebab yang tak bersebab, adalah Tuhan yang direduksi jadi berhala: Ia hanya jadi titik terakhir penalaran tentang “ada”. Ia hanya pemberi alasan (dan jaminan) bagi adanya hal ihwal, jadi ultima ratio untuk melengkapi argumen. Tapi, di situlah metafisika tak memadai.

    Sebab Tuhan bukanlah hasil keinginan dan konklusi diskursus kita. Tuhan benar-benar tak harus ada (n’a justement pas á être). Ia mengatasi Ada, tak termasuk Ada. Ia mampu tanpa Ada. Bagi Marion, Tuhanlah yang datang dengan kemerdekaannya ke kita karena Kasih-Nya yang berlimpah, sebagai karunia dalam wahyu.

    Di momen yang dikaruniakan itu kita bersua dengan manifestasi les phénomènes saturés, ’fenomena yang dilimpah-turahi’. Di hadapan fenomena dalam surplus yang melebihi intensiku itu, aku mustahil menangkap dan memahami obyek—kalaupun itu masih bisa disebut “obyek”. Bahkan, aku dibentuk olehnya.

    “Fenomena yang dilimpah-turahi” itu juga kita alami dalam pengalaman estetik ketika melihat lukisan Matisse, misalnya: sebuah pengalaman yang tak dapat diringkas jadi konsep. Apalagi pengalaman dengan yang ilahi, dalam wahyu: hanya dengan aikon kita bisa menjangkau-Nya.

    Aikon, kata Marion, berbeda dengan berhala. Berhala adalah pantulan pandangan kita sendiri, terbentuk oleh arahan intensi kita. Sebaliknya pada aikon: intensi kita tak berdaya. Yang kasatmata dilimpah-turahi oleh yang tak-kasatmata, dan aikon mengarahkan pandanganku ke sesuatu di atas sana, yang lebih tinggi dari aikon itu sendiri. “Aikon” yang paling dahsyat adalah Kristus. Marion mengutip Paulus: Kristuslah “aikon dari Tuhan yang tak terlihat”.

    Di sini Marion bisa sangat memesona, tetapi ia tak bebas dari kritik. Dengan memakai wahyu sebagai paradigma “fenomena yang dilimpah-turahi”, Marion—seperti Levinas—berbicara tentang “agama” dengan kacamata Ibrahimi. Bagaimana ia akan menerima Buddhisme, yang tak tergetar oleh wahyu dari “atas”, melainkan pencerahan dari dalam?

    Bagi Marion, berhala terjadi hanya ketika konsep mereduksikan Tuhan sebagai “kehadiran”. Tapi, mungkinkah teologi yang ditawarkannya sepenuhnya bebas dari tendensi pemberhalaan?

    Dengan pandangan khas Katolik, ia bicara tentang aikon. Tapi, bisa saja aikon itu—juga Tuhan—di-atas-Ada yang diperkenalkannya kepada kita, sebagaimana Gottheid yang hendak digayuh Eckhart—merosot jadi berhala, selama nama itu, kata itu, dibebani residu sejarah theisme yang, jika dipandang dari perspektif Buddhisme Zen, tetap berangkat dari Tuhan yang personal, bukan dari getar Ketiadaan.

    Di sinilah kita butuh Derrida. Marion mengira “Tuhan-Tanpa-Ada” yang diimbaunya bisa bebas dari sejarah dan bahasa, tapi dengan Derrida kita akan ingat: kita selamanya hidup dengan bahasa yang kita warisi, dari tafsir ke tafsir. “Tuhan” tak punya makna yang hadir.

    Maka Yudaisme, misalnya, cenderung tak menyebut Nama-Nya; dalam nama itu Tuhan selalu luput. “Dieu déja se contredit”, kata Derrida: belum-belum Tuhan sudah mengontradiksi diri sendiri.

    Maka, lebih baik kita hidup dengan keterbatasan karena bahasa. Dengan kata lain, hidup dengan janji: kelak ada Makna Terang yang akan datang—betapapun mustahil. Hidup dengan janji berarti hidup dalam iman, tapi bukan iman kepada Tuhan yang telah selesai diketahui. Ini iman dalam kekurangan dan kedaifan—ikhtiar yang tak henti-hentinya, sabar dan tawakal, karena Tuhan adalah Tuhan yang akan datang, Tuhan dalam ketidakhadiran.

    Dari sini kita tahu para atheis salah sangka: mereka menuntut Tuhan sebagai sosok yang hadir dan ditopang kepastian. Sebenarnya mereka juga terkena waham, tertipu berhala.

    *****

     

    ———————————————

    *Sumber Kompas, Sabtu 6 Oktober 2007 (Kolom Bentara)

    *Goenawan Mohamad,  Penyair, Pendiri Majalah Tempo

     

  • Menulis Esai sebagai Kebahagiaan: Belajar dari Montaigne

     

    untuk: Budi Darma # RIP

     

    Oleh  Agustinus Tetiro (jurnalis dan esais)

     

    DALAM Filokomik, dilukiskan bahwa Montaigne memberi beberapa pengajaran untuk berbahagia, yaitu memiliki pengalaman hidup, sikap meragukan semua karena kita tidak sempurna, banyak piknik melihat dunia, keberanian untuk melepaskan, melawan prasangka dan bertoleransi.[1] Semua itu memberikan kita satu informasi bahwa Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) adalah seorang filsuf yang berfilsafat dengan merefleksikan pengalaman hidup dan riwayat biografisnya sendiri. Hal itulah yang membuatnya berbahagia. Kebahagiaan dalam berpengalaman langsung dengan realitas dan dalam kebersamaan dengan orang lain itulah yang diajarkan Montaigne melalui tulisan-tulisannya, terutama yang berbentuk esai yang diartikan sebagai “suatu obrolan yang cerdas dan memikat”.[2] Karena, menurut Montaigne, “latihan yang paling bermanfaat dan alami bagi pikiran kita adalah, menurut pendapat saya, percakapan”.[3]

    J.M. Cohen yang menerjemahkan karya besar Montaigne, Essays, ke dalam bahasa Inggris melukiskan dengan tepat filsafat yang dihidupi Montaigne dalam pilihan gaya menulisnya. Esai adalah sebentuk sastra (genus litterarium). “Tujuannya adalah menampilkan potret dirinya dalam bingkai keabadian; untuk membangun dari sejumlah sketsa parsial manusia esensial; bukan sebagai makhluk yang tidak berubah, tetapi sebagai orang yang mempertahankan inti identitas lebih penting sebagai subjek daripada peristiwa yang menimpanya.”[4]

    Semangat Montaigne dalam menulis esai sebagai kegembiraan hidupnya terinspirasi dari para filsuf klasik seperti Aristoteles dan filsafat Stoikisme.[5] Dari kedua sumber ini, Montaigne berbicara tentang persahabatan yang menggembirakan. Dalam tulisannya bertajuk “Tentang Persahabatan” (On Friendship), Montaigne banyak merujuk pada karya Cicero berjudul De Amicitia (Tentang Persahabatan) dan konsep persahabatan dari Aristoteles. Menurut Montaigne, persahabatan pertama-tama dipelajari dari rumah dan keluarga dan kemudian berkembang lebih luas hingga menjadi persahabatan politik (Aristoteles) dan warga dunia yang kosmopolis (Stoikisme Cicero). Orang berbahagia bila dia bisa mengalami pengalaman kebersamaan dengan orang lain.[6]

    Montaigne sangat antusias merefleksikan pengalaman kesehariannya, karena hal itu menggembirakan. “Dalam menilai kehidupan orang lain, saya selalu menanyakan bagaimana setidaknya dia berperilaku; dan salah satu tujuan utama saya dalam hidup saya adalah untuk berperilaku baik. Itu berakhir – dengan damai, maksud saya, dan dengan pikiran yang tenang.”[7]

    Montaigne tidak menutup mata bahwa dalam merefleksikan persahabatan dan pengalaman kebersamaan bisa saja kita salah paham ataupun menimbulkan kontradiksi. Hal itu tidak akan banyak menganggu, karena “kontradiksi pendapat, oleh karena itu, tidak menyinggung atau menjauhkan saya; mereka hanya membangkitkan dan melatih pikiran saya.”[8] Menurut Montaigne, latihan pikiran dan olah rasa seperti ini akan berguna untuk pemuliaan martabat manusia. Montaigne menulis, “Saya mencintai dan menghormati pengetahuan sebanyak mereka yang memilikinya; jika digunakan dengan benar, itu adalah perolehan manusia yang paling mulia dan paling kuat.”[9]

    Kekaguman pada realitas dan pada hidup manusia tentu saja telah mendorong Montaigne untuk dengan gembira menikmati pengalaman hidupnya. Dalam esainya bertajuk On the Power of Imagination (Tentang Kekuatan Imajinasi), Montaigne menekankan pentingnya imajinasi kreatif untuk kebahagiaan manusia. “Mungkin saja kepercayaan pada mukjizat, penglihatan, pesona, dan kejadian luar biasa seperti itu bersumber dari kekuatan imajinasi yang terutama bekerja di benak orang awam, yang lebih mudah terkesan.”[10]

    Imajinasi kreatif yang menuntun Montaigne menjadi sangat otentik bagi pembelajaran sang filsuf tentang hidupnya sendiri yang pada gilirannya membawa kebahagiaan. Bagi Montaigne, kebahagiaan bisa diperoleh dengan memberanikan diri sendiri untuk menyelami sejarah hidup masing-masing, mengalami sendiri, dan merefleksikan pengalaman dalam kebersamaan, khususnya bersama orang-orang yang—meminjam istilah saat ini—‘sefrekuensi’.[11] Imajinasi kreatif Montaigne dalam merefleksikan pengalaman hidup dan kebersamaannya itu yang kemudian memantapkan bentuk esai sebagai tulisan yang bisa diterima umum dan diakui sebagai karya yang otentik.

    Beberapa hal yang bisa dikatakan tentang esai menurut Montaigne.[12] Pertama, essai atau essais dalam bentuk jamaknya, sengaja dipilih oleh Montaigne, karena maksud utama tulisan dan renungan-renungannya adalah mencoba memahami manusia dan masyarakat secara lebih baik. Kedua, esai menghindari konsep-konsep abstrak dan selalu bertolak dari pengalaman. Menurut Montaigne, pengalaman manusia adalah obyek penelitian dan sekaligus juga metode penelitian. Ketiga, pengetahuan sistematis memang berguna, tetapi belum mempunyai manfaat yang optimal kalau tidak membantu kita mendapatkan pengertian moral tentang apa yang baik dalam hidup, dan sanggup membentuk sikap kita terhadap hidup itu sendiri.

    Sampai di sini, kita perlu memberikan beberapa pertimbangan. Pertama, pilihan Montaigne untuk menulis tentang kebahagiaan hidup dalam bentuk esai lebih menyentuh hati daripada uraian sistematik tentang kebahagiaan yang dalam banyak pengalaman ternyata tidak banyak membantu manusia untuk menggapai kebahagiaan. Kedua, kebahagiaan yang diperoleh dalam pengalaman kebersamaan dan rasa kagum pada kehidupan manusia tentu saja lebih membekas pada setiap sejarah hidup masing-masing pribadi. Ketiga, kendati demikian, peran pengetahuan sistematis tetap berguna dan tak tergantikan. Selain fungsinya untuk menginformasikan suatu pengetahuan, sejarah manusia juga mencatat bahwa ada orang yang juga bisa menulis suatu pengetahuan sistematis dengan hati yang gembira.

    ********************************

     

    [1]Jeane-Philippe Thivet dkk., Filokomik. 10 Filsuf 10 Strategi Bahagia (terj. A Setyo Wibowo) (Jakarta: KPG, 2020), hlm.56-67.

    [2]Ignas Kleden, Antara Obyektivitas dan Orisinalitas (Esei Kita), dalam “Prisma” No.8 Tahun XVII 1988 (Sastera dan Masyarakat Orde Baru), hlm.17.

    [3]“The most fruitful and natural exercise for our mind is, in my opinion, conversation.” Michel de Montaigne, Essays (translated with an Introduction by J.M. Cohen) (Middlesex, English: Penguin Books, 1958), hlm.286.

    [4]“His aim is to present a portrait of himself in a frame of timelessness; to build up from a number of partial sketches the essential man; not as an unchanging being, but as one who retained a core of identity more important as a subject than the events that befell him.” J.M. Cohen, Introduction, dalam Michel de Montaigne, Essays (translated with an Introduction by J.M. Cohen) (Middlesex, English: Penguin Books, 1958), hlm.9.

    [5]“Montaigne’s own practical philosophy derived from the Classical forms of self-discipline, which he found in Socrates and the Stoics.”  J.M. Cohen, Introduction, hlm.17.

    [6]Michel de Montaigne, Essays, hlm.91-105.

    [7]“In judging another man’s life, I always inquire how he behaved at the least; and one of my principal aims of my life is to conduct myself well it ends–peacefully, I mean, and with a calm mind.” Michel de Montaigne, Essays, hlm.36.

    [8]“Contradiction of opinion, therefore, neither offend nor estrange me; they only arouse and exercise my mind.” Michel de Montaigne, Essays, hlm.288.

    [9]“I love and honour knowledge as much as those who possess it; put to its proper use, it is the noblest and most powerful acquisition of man.”  Michel de Montaigne, Essays, hlm.292.

    [10]“It is probable that the belief in miracles, visions, enchantments, and such extraordinary occurrences springs in the main from the power of imagination acting principally on the minds of the common people, who are the more easily impressed.”  Michel de Montaigne, Essays, hlm.39.

    [11]“The only good histories are those written by men who were themselves at the head of affairs, or took a share in the conduct of them, or at least hand the good fortune to direct others of a similar nature.”  Michel de Montaigne, Essays, hlm.171.

    [12]Untuk bagian ini disarikan dari artikel berjudul Esai. Godaan Subyektivitas dalam  Ignas Kleden, Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan. Esai-Esai Sastra dan Budaya (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm.472-476.

    Agustinus Tetiro
  • Dua  Paus

    Dua Paus

    Goenawan  Mohamad

    SEORANG paus dan seorang kardinal bertemu di antara pepohonan taman Castle Gondolfo. Di bulan April 2011, siang terik, juga di tempat tetirah para paus di luar Roma itu.

    Kedua orang tua itu duduk di sudut yang teduh, kadang-kadang berjalan—dan selamanya berkonfrontasi.

    Adegan film The Two Popes di kebun Italia abad ke-17 itu adalah poros karya sutradara Fernando Meirelles ini, yang tumbuh dari fragmen penting sejarah Gereja Katolik, ketika iman, kekuasaan, dan dosa bertaut.

    Sang Kardinal berkata kepada sang Paus: “Seluruh Gereja kita kini membutuhkan pengampunan.”

    “Selama tahun-tahun belakangan ini kita sibuk menertibkan mereka yang tak menyetujui kebijakan kita—tentang perceraian, keluarga berencana, mereka yang gay… sementara planet ini sedang dihancurkan dan ketimpangan sosial tumbuh seperti kanker….”

    Anthony Hopkins sebagai Paus Benediktus dan Jonathan Pryce sebagai Kardinal Bergoglio membuat percakapan seperti itu tak berteriak, lebih seperti bunyi api dalam jerami. Dengan kemampuan seni peran yang mempesona, keduanya menghadirkan sejarah kehidupan yang berbeda, arah yang berseberangan. headtopics.com

    Tapi dalam The Two Popes kita tak perlu melihat paus dan kardinal itu replika tokoh sejarah abad ke-21. Film ini tak mengundang kita melihat Hopkins sebagai rohaniwan angker yang dulu bernama Ratzinger dan Pryce sebagai kardinal yang rendah hati dari Buenos Aires.

    Di layer itu yang kita temui seorang pemimpin agama di saat guncang: korupsi terbongkar dalam manajemen keuangan Takhta Suci, kasus pedofilia terbongkar di kalangan pastor. Vatikan seperti bukan lagi bagian dunia. Sementara itu, Paus Benediktus melihat Gereja, yang baginya suara “kebenaran yang universal”, dikepung “relativisme”.

    Maka Gereja harus dijaga. Konon Stalin pernah mengejek: “Vatikan—berapa batalion tentara dia punya?” Tentu tak satu pun. Tapi Gereja sebuah kekuatan moral di tengah dunia yang dilecut persaingan senjata, kapital, dan teknologi. Apa jadinya jika umat dilanda keraguan?

    Benediktus melihat, harus ada batas yang kukuh. Harus ada tembok…. Di pojok taman Gandolfo, ia tahu Kardinal Bergoglio tak menyukai itu.

    Bergoglio: “Apakah Yesus membangun tembok? Wajah Yesus wajah pengampunan, dan pengampunan ibarat dinamit yang meruntuhkan tembok-tembok.”

    Sebuah kontras. Benediktus adalah nada tunggal. Sejak muda ia lebih banyak bergaul dengan buku ketimbang manusia. Orang yang selalu makan malam sendirian ini tak kenal dunia yang beragam. Ia menyukai musik (malam itu ia memainkan karya Bedrich Smetana pada piano), tapi ia tak tahu bahwa tango sebuah tarian. Ia hanya bisa mencoba melucu dengan “humor Jerman”—yang diakuinya sendiri “tak harus jenaka”.

    Bergoglio adalah antithesisnya. Ia dari negeri yang meriah, rumit, dan traumatis. Masa lalu Argentina dicederai kediktatoran, masa panjang digerogoti ketimpangan sosial.

    Ia kesal agama Katolik tak bisa menjadi inspirasi baru. Ia ingin Gereja berubah, tapi Benediktus anggap berubah sama dengan berkompromi dengan dunia yang tak langgeng.

    “Anda pengkritik saya yang paling keras,” kata Paus.Dilihatnya oposisi Bergoglio tak hanya kata-kata. Kardinal ini menolak tinggal di kediaman megah yang ditentukan Vatikan. Ia mengenakan sepasang boot tentara yang talinya mudah lepas, sementara Sri Paus sepatu cantik desain Zara. “Sepatu Anda juga sebuah protes,” kata Bapa Suci.

    Tapi tak seluruh film ini kisah konfrontasi. Pelan-pelan ia menjadi kisah persahabatan. Benediktus tahu, orang Argentina ini tulus. Kehangatannya spontan. Ia tak menjaga jarak dari suster pengurus Istana, tukang kebun, penjaga pintu. Ia ikut berteriak-teriak seperti umumnya penonton pertandingan bola dan suka jajan pizza dari kedai.

    Dan meskipun ia tak mendukung sikap Benediktus, tak ada dalam sikapnya yang dengan angkuh menghakimi.

    Pelan-pelan orang yang duduk di Takhta Suci itu merenung. Dan di ruang dalam Kapela Sistina, ketika mereka kembali berdua, sang Paus mengatakan, “Saya tak menyetujui kebanyakan yang Anda katakan, tapi ada sesuatu….”

    Ia tak selesaikan kalimatnya. Tapi kemudian ia ucapkan keputusannya: Gereja harus berubah, dan Bergogliolah yang akan membawanya. Ia sendiri akan mengundurkan diri; ia ingin Kardinal Argentina itu menjadi paus berikutnya.

    Bergoglio menolak. Ia bukan orang yang tepat. Ada yang gelap di masa lalunya: di tahun 1970-an, untuk menjaga keselamatan gereja dan umat, ia bekerja sama dengan diktator militer yang baru mengambil alih kekuasaan. Ketika teman-teman Jesuitnya membuat gerakan untuk demokrasi, ia tak membantu. Mereka disergap, di antaranya dibunuh. Ia dituduh berkhianat, dan ia merasa berkhianat. Ia berdosa.

    Dan baginya, “Dosa itu luka, bukan cuma noda.” Maaf saja tak cukup.

    Ini tentu berlaku juga bagi Benediktus yang tak mengikis habis kejahatan seks di kalangan padri.

    Dan kedua paus itu pun bertaut. Saya ingat baris sajak Soebagio Sastrowardojo: “Melalui dosa kita bisa dewasa.”

    Kesadaran akan dosa diri tak menghapus dosa itu, tentu, tapi bisa menghapus perasaan paling suci dan ketakaburan, untuk lebih siap menjangkau, memeluk, mereka yang rapuh.

    Pada 25 Maret 2016: Paus Fransiskus (d.h. Kardinal Bergoglio) membersihkan kaki imigran muslim yang terpaksa lari dari tanah airnya. Caritas in veritate. “Kebenaran vital bagi hidup, tapi tanpa cinta kasih, ia tak tertanggungkan,” kata orang baik dari Argentina itu.

    ********************************

     

    Sumber Tulisan “Catatan Pinggir” Majalah Tempo – Edisi 28 Juni 2020.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia 17 Agustus 2021

    Berandanegeri.com – PADA perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) memperbarui data “Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia”. Data ini diolah dari Sistem Registrasi Wilayah Adat BRWA. Sistem ini meliputi tahapan pencatatan data dan informasi mengenai keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya.  Selanjutnya BRWA melakukan proses standardisasi data spasial (peta) dan data sosial (profil) masyarakat adat melalui proses Registrasi, Verifikasi, dan Sertifikasi wilayah adat.

    BRWA telah meregistrasi 1.034 peta wilayah adat dengan luas mencapai sekitar 12,4 juta hektar. Peta wilayah adat tersebut tersebar di 29 provinsi dan 136 kabupaten/kota. Status pengakuan wilayah adat berdasarkan kebijakan daerah yang bersifat pengaturan dan penetapan.  Ada 154 wilayah adat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan luas mencapai 2,46 juta hektar atau sekitar 19,8% dari total wilayah adat teregistrasi di BRWA. Pada wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang telah menerbitkan Peraturan Daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat terdapat 617 peta wilayah adat dengan luas mencapai 7,66 juta hektar. Sementara itu, masih ada sekitar 2,31 juta hektar wilayah adat belum memiliki payung hukum pengakuannya.

    Dari 12,4 juta hektar peta wilayah adat teregistrasi di BRWA, potensi hutan adatnya mencapai sekitar 8,35 juta hektar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan 75 surat keputusan pengakuan Hutan Adat dengan luas sekitar 56.903 hektar atau sekitar 0,68% dari potensi Hutan Adat saat ini.

    Informasi lengkap status pengakuan wilayah adat dan hutan adat secara nasional dan regional dapat dilihat pada infografis terlampir.

     

     

  • Bupati Dogiyai dan 24 ASN Wisuda S-2 di STPMD APMD Yogyakarta

    NABIRE berandanegeri.com – Bupati Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Yakobus Dumupa bersama 24 aparatur sipil negara (ASN) diwisuda secara virtual dalam acara Wisuda Program Magister Ilmu Pemerintahan Kelas Dogiyai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” di Gedung Sutopo STPMD “APMD”, Jalan Timoho, Yogyakarta, Sabtu (14/8/2021).

    “Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Dogiyai, saya merasa bangga dan bahagia. Sabtu (14/8) hari ini, saya bersama bapa dan ibu ASN boleh mengikuti acara wisuda setelah kuliah di STPDM “APMD” Yogyakarta hingga selesai,” kata Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa dalam keterangan tertulis yang diterima dari Nabire, kota Kabupaten Nabire, Sabtu (14/8/2021).

    Mantan anggota Majelis Rakyat Papua ini mengemukakan, kerja sama ini ditempuh sebagai upaya untuk membangun dan mengembangkan sumber daya manusia Dogiyai agar bisa mengerti pemerintahan dan berpemerintahan yang melayani masyarakat di kampung-kampung di Dogiyai. Proses pendidikan kelas khusus ini sebagian berlangsung tatap muka, yaitu sebelum masa pandemi Covid-19. Setelah pandemi merebak, kelas berlangsung dalam jaringan (daring).

    “Kami semua bersyukur kepada Tuhan karena boleh melewati proses perkuliahaan di daerah di tengah keterbatasan jaringan telekomunikasi yang kerap tersendat-sendat. Kami semua tetap semangat demi meningkatkan mutu pelayanan melalui pendidikan formal bagi warga masyarakat kampung. Para dosen juga tetap bekerja keras melayani aparat kami di kampung hingga kami sukses melalui capaian akademik membanggakan,” ujar Yakobus Dumupa, bupati berusia muda dan penulis belasan buku aneka tema.

    Bupati Yakobus Dumupa dan para ASN tersebut mengikuti wisuda secara virtual dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Program Magister Ilmu Pemerintahan Kelas Dogiyai tahun 2021 di Auditorium LPP RRI Jalan Merdeka, Nabire, kota Kabupaten Nabire atau sekitar 300 kilo meter dari Mowanemani, kota Kabupaten Dogiyai.

    Para wisudawan yang semuanya ASN Dogiyai, wilayah adat Meepago itu memulai kuliah pada Juli 2019 pada Program Magister Ilmu Pemerintahan di STPMD “APMD” Kelas Khusus Dogiyai Yogyakarta. Nota kesepahaman kerjasama atau Memorandum of Agreement (MoA) antara pihak Pemerintah Kabupaten Dogiyai dengan STPMD “APMD” Yogyakarta ditandatangani pada 19 Februari 2019 di Yogyakarta.

    Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta Dr Sutoro Eko Yunanto mengatakan, wisuda Program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Kelas Dogiyai membahagiakan meski awalnya penuh dengan dinamika. Namun, dengan pemindahan kuncir menandai bahwa para wisudawan menjadi ‘sujana’, orang yang penuh kebajikan.

    “Para lulusan harus mempunyai kemampuan berpikir, thinking yang lebih atau talking, berbicara kepada pemerintah dan masyarakat serta kemampuan memimpin. Namun, lebih penting adalah menjaga spirit melayani dan melindungi rakyat yang berdaulat. Ini menjadi semangat STPMD “APMD” Yogyakarta. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat wisudawan. Selamat melayani dan melindungi rakyat Dogiyai,” kata Sutoro Eko, doktor Ilmu Pemerintahan lulusan Universitas Gajah Mada.

    Asisten III Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Dogiyai yang juga Ketua Panitia Wisuda Samuel Rihi mengemukakan, pihak panitia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Dogiyai atas perhatian terhadap peningkatan kapasitas ASN melalui alokasikan anggaran untuk program kerjasama dengan Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta.

    “Bupati Dogiyai Pak Yakobus Dumupa dan Wakil Bupati Pak Oskar Makai sungguh mewujudkan salah satu misi dari visi Dogiyai Bahagia sehingga hari ini kita bisa saksikan pengukuhan 24 lulusan Magister Ilmu Pemerintahan yang merupakan putra-putri Dogiyai. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua STPMD “APMD” Pak Sutoro Eko yang sudah menerima Pemerintah Kabupaten Dogiyai sebagai mitra untuk mengembangkan SDM aparatur sipil negara guna melayani masyarakat di kampung-kampung di Dogiyai,” ujar Sem Rihi, yang juga Anggota Senat Luar Biasa STPMD “APMD” Yogyakarta.

    Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh pejabat struktural STPMD “APMD”, para dosen, senat, dan seluruh civisitas akademik yang setia meluangkan wakti untuk membimbing para mahasiswa kelas Dogiyai mulai awal hingga wisuda. Begitu juga dukungan penuh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan organisasi perangkat daerah serta elemen masyarakat terkait program pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas ASN.

    “Kami berterima kasih kepada semua pihak yang membantu panitia sehingga acara wisuda berjalan lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Secara khusus saya sampaikan limpah terima kasih kepada Bupati Dogiyai Pak Yakobus Dumupa, Wakil Bupati Bapak Oskar Makai, Sekda Bapak Petrus Agapa, Ketua DPRD Bapak Elias Anauw, dan Sekretaris Dewan Adat Bapak Alexander Pakage yang setia ikut mendampingi kami selama prosesi wisuda,” kata Sem Rihi.

    ****