Blog

Oleh Dami N. Toda

 

MEMBICARAKAN kritik sastra, tidak terlepas dari pengertian peran dan tujuannya terhadap karya sastra. Gayley dan Scott, misalnya menerangkan peran dan tujuan kritik sastra untuk “mencari kesalahan, memuji, menghakimi, membanding-bandingkan dan menikmati”, H.B. Jassin menerangkan tugas kritik sastra “menjembatani dan memberikan penilaian”, I.A. Richards, yang sering disebut sebagai pemula prinsip kritik sastra modern, menerangkan peran dan tujuan kritik sastra untuk “membeda-bedakan pengalaman serta memberikan penilaian sekadarnya terhadap karya sastra”.

Untuk tiba pada peran dan tujuan tersebut, seorang kritikus tentu saja harus tahu benar sifat-sifat pengalaman serta memiliki wawasan dan bandingan yang luas, mempunyai kemampuan meletakkan penilaian dan komunikasi nilai-nilai. Soal titik tolak pendekatan atau masalah metode, boleh saja tergantung pada pilihan kritikus, selama pendekatan tersebut dianggapnya relevan.

Oleh sebab itu, tak heran bila terdapat banyak sekali jenis penamaan kritik sastra menurut pendekatan yang diletakkan. Ada kritik ilmiah (scientific criticism) yang struktural, ada kritik estetis, kritik etis, kritik sosiologis, yang semuanya dapat dikategorikan dalam nama kritik penilaian (judicial criticism), yakni jenis kritik yang bekerja secara deduktif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Di samping itu, ada lagi kritik induktif, yakni kritik yang tidak berpretensi kriteria pasti, tetapi memulai dari kasus-kasus sastra itu sendiri (sebagai kasus). Kritik induktif, pada dasarnya menerima kenyataan tiap sastra memiliki : kriteria sendiri”, tiap sastra memiliki “hukum-hukum” cipta tersendiri, yang menjadikan yang satu (adalah) “lain” dari yang lain, dan selalu “baru”.

Pemisahan kritik sastra berdasarkan “kartu-kartu nama” di atas, sebenarnya kurang menguntungkan karya sastra. Terkesan kebulatan “dunia” sebuah sastra seakan digiring ke dalam pra-anggapan sistem (ilmu) tertentu, yang belum tentu utuh menelusuri keunikan karya sastra. Posisi karya sastra tertekan hanya sebagai batu ujian atau objek dari sistem lain.

Dari segi kemungkinan lain, pra-anggapan di atas, bukan juga sesuatu hal yang tidak mustahil. Karena dalam prateknya, tak ada suatu metode yang didedukasikan secara robot. Dan mungkin saja ada karya sastra tertentu, menurut proses kreatifnya, cocok ditelusuri secara sistem tertentu.

Namun, secara umum dapat dikatakan. Suatu kritik sastra yang baik harus bekerja sebanding dengan sifat esensial sastra yang ditelusurinya. Berarti, kritik sastra yang baik, di dalam peranannya “membedakan pengalaman dan memberikan penilaian” perlu cara kerja induktif dan deduktif. Berarti kritik sastra yang baik, harus bekerja secara intrinsik dan ekstrinsik. Maksudnya, (1) bahwa kritik sastra tersebut harus masuk ke dalam intisari otonomi pencarian kreatif sebuah sastra, bergulat dengan isi dan bentuk dari “dunia” yang ditemukan pengarang, (2) bahwa kritik sastra harus mampu menghubungkan cakrawala sastra (itu) dengan cakrawala luar sastra yang bersifat keabsahan universal (universal validity), yang memungkinkan nilai sastra tersebut komunikatif (kepada segala orang, waktu, dan tempat), gamblang dibaca oleh pembaca dan dimaklumi masyarakatnya.

Kritikus mengembani tugas tersebut bukannya tanpa kesulitan. Kesulitan tersebut, sebenarnya berpangkal pada (sifat) kerumitan hakikat sastra itu juga, yang kadang-kadang sangat personal sifatnya, dan mengandung tafsir (sangat) ganda (lebih-lebih dalam puisi). Sifat personal yang menonjol, pencarian yang bersifat pribadi, menyebabkan kritikus kadang-kadang harus memasuki kehidupan pribadi pengarang, mengenali akar-akar proses kreatifnya untuk dapat memahami dan mengenali lebih banyak. Seorang kritikus yang bekerja secara deduktif dan percaya kepada tradisi sastra (yang konvensional) semata, akan sangat enggan melakukan hal-hal seperti itu, sebab memang benar bahwa kadang-kadang (dalam sastra tertentu) tidak perlu dilakukan.

Di samping itu, sifat sastra yang mengandung tafsir ganda (polyinterpretable) melebarkan kemungkinan-kemungkinan perbedaan tafsir atau pendapat di antara para kritikus sastra. Sedangkan bagi sastra itu sendiri, justru tafsir ganda itulah yang membuat sebuah sastra senantiasa “aktual” dan “baru”, selalu berisi kemungkinan inspiratif untuk membaca yang berbeda dan memiliki keabsahan universal.

Kerumitan dari dalam dunia sastra dijumlah dengan tuntutan kecermatan, kepekaan dan keluasan bandingan pengalaman dari dalam diri kritikus, jadilah sebuah kritik menjadi sebuah tantangan dan warna tersendiri. Lain kritikus mewarnakan lain penyaksian.

(I)

Peranan kritik sastra, di satu pihak menimbulkan harapan dan penungguan masyarakat sastra dan pengarang, yang kadang-kadang terlalu berlebihan. Bahkan terdapat semacam kecenderungan untuk “melembagakan” kehadiran kritik sastra (dan kritikus) di samping karya sastra. Keadaan tersebut, di pihak lain, memojokkan peranan kritik sastra kepada kedudukan serba salah: harus ada ataukah tidak harus ada. Atau apakah ia sekadar makcomblang ataukah penakar nilai.

Dalam sastra Indonesia modern, kesadaran terhadap (kebutuhan) kritik sastra dapat ditelusuri, misalnya pada kasus “Pengadilan Puisi” tanggal 8 September 1974 di Bandung, Pertemuan itu dihadiri lebih dari 200 peserta/pengarang yang datang secara spontan dari Jakarta, Jawa Tengah, dan Bandung, berkumpul di Aula Unika Parahyangan, Jalan Merdeka. Terjadi semacam “pentasan” pengadilan versi pengarang. Bertindak sebagai “Hakim Ketua”, Sanento Juliman (Bandung), “Hakim Anggota”, Darmanto Jt (Semarang) “Penuntut Umum”, Slamet Sukirnanto (Jakarta), “Saksi-saksi” : Semua pengarang yang hadir.

Bagi kritik sastra yang menarik dalam acara tersebut, adalah keluhan panjang dari pengarang Indonesia terhadap kritik sastra, sejak sebutan “krisis kritik ”, “krisis kritikus sastra”, hingga pernyataan bahwa sastra nasional Indonesia “belum memiliki kritik sastra”. Bahkan keadaan “tidak memasyarakatnya” sastra nasional dewasa ini, ditimpakan dosanya pada ketakmampuan kritik sastra Indonesia.

Terlepas dari apa penungguan dan pengertian pengarang Indonesia terhadap kritikus dan kritik sastra Indonesia, terbuktilah bahwa keluhan di atas timbul dari “mitos” misi kritik sastra, serta kenyataan langkanya kritik sastra ditulis akhir-akhir ini dalam perkembangan sastra Indonesia semakin meluas.

Harapan, penungguan, bahkan tuduhan serta tuntutan terhadap kehadiran kritik sastra Indonesia, secara psikologis dapat dimengerti. Sejauh perjalanan sastra nasional yang sudah 60 –an tahun itu, Dr. H.B. Jassin adalah satu-satunya “penjaga” (meminjam istilah “Custodian” dari Dr. A. Teeuw) sastra nasional yang setia. Dengan sangat tekun Dr. H.B. Jassin menghimpun dokumentasi sastra nasional untuk memungkinkan orang lain (mahasiswa, peminat bangsa Indonesia dan asing) mengenali dan mempelajari sastra Indonesia. Buku-buku antologi, kritik sastra yang ditulisnya sejak 30-an tahun lalu, tetap memberikan informasi lengkap dan pendapat-pendapatnya yang kuat hingga sekarang. Tak bisa lengkap mempelajari sastra Indonesia tanpa menimba buku dari sumber-sumber dokumentasi Dr. H.B. Jassin.

Memperhatikan pendekatan Dr. H.B. Jassin terhadap sastra yang tidak meremehkan informasi-informasi pribadi esai, surat pribadi, riwayat hidup pengarang, sudah dapat diduga bahwa pendekatannya terhadap sastra sangat penuh. Dalam berusaha memahami sebuah karya, Dr. H.B. Jassin tidak hanya puas menikmati panorama muka secara tekstual, tetapi juga memasuki liku-liku proses pra-kreatif sebuah karya, yang berakar pada pengarang serta dunia pribadi pengarang. Dalam kata-kata Dr. H.B. Jassin sendiri:

“…penyelidikan kesusasteraan bukan hanya pekerjaan otak, tetapi terutama pekerjaan hati yang ikut bergetar dengan objek penyelidikan dan sebagai penyelidikan harus mengandung serta memantulkan kembali getaran-getaran itu. Saya kuatir bahwa penyelidikan-penyelidikan yang telah saya lakukan diterima sebagai fakta-fakta objektif ilmiah belaka, padahal saya selalu berusaha untuk dalam semua penyelidikan mengikut sertakan diri pribadi sebagai penghayat sumber-sumber pengalaman estetis yang diungkapkan dalam kesusastraan, tentu saja dengan tidak mengabaikan segi-segi objektif faktual, karena inilah justru yang harus menentukan kadar ilmiahnya suatu penyelidikan. Hasil penyelidikan adalah pertemuan yang akrab antara objek yang diselidiki dan subjek yang menyelidiki, dan ini bagi saya lebih memuaskan, karena nampak di dalamnya lukisan diri pribadi juga”.

(Nukilan Pidato Inaugurasi pemberian Doktor Kehormatan dalam ilmu sastra, Universitas Indonesia, 14 Juni 1975).

Sesudah Dr. H.B. Jassin, adalah Dr. A. Teeuw. Buku-buku dan tulisan kritik lepas Dr. A. Teeuw, yang ditulis dalam bahasa Inggris (dan Indonesia) sangat berjasa memperkenalkan sastra Indonesia modern ke dunia internasional. Informasi dan kritik yang ditulisnya meliputi perkembangan terbaru sastra Indonesia modern. Pendekatan Dr. A. Teeuw terhadap sastra, berdiri di atas “bangunan bahasa yang menyeluruh dan otonom” atau “konvensi bahasa dan budaya”, dan mengakui “tidak memakai hanya satu metode tertentu saja untuk mendekati sajak” (prakata buku Dr. A. Teeuw, Tergantung Pada Kata, 1980: 5).

Dr. H.B. Jassin dan Dr. A. Teeuw, adalah dua nama besar yang tak mungkin terpisahkan dari sejarah penelitian dan pengenalan sastra Indonesia modern. Tepat pada waktunya, mereka berada paling depan dan spektakuler memberikan gambaran sejarah sastra Indonesia modern secara keseluruhan, mengukuhkan identitas sastra nasional di tengah bangsanya sendiri.

Kritikus-kritikus yang lebih muda, adalah bekas-bekas mahasiswa Dr. H.B. Jassin dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia, seperti Dr. Boen S. Oemarjati, Drs.M.S. Hutagalung, Drs. J.U. Nasution, Drs. M. Saleh Saad. Dari alumni Universitas Gajah Mada, adalah Subagio Sastrowardoyo, Sapardi Djoko Damono, Rachmat Djokopradopo, Th. Sri Rahayu Prihatmi. Dari Bandung adalah Drs. Jakob Sumardjo. (Dan beberapa peneliti luar negeri yang sedang menulis, seperti Harry Aveling, Dr. Keith Foulcher, Paul Tickell, Dr. Chambert-Loir, Dr. Burton Raffel, Dr. Rainer Carle, Dr. Ulrich kratz). Sedangkan dari “permuhibahan” di Malaysia, Drs. Umar Junus, merupakan seorang kritikus yang paling rajin dari semua.

Kelompok akademis yang disebut belakangan ini, kebanyakan telah sering memunculkan tulisan kritik sastra, atau dalam istilah akademis mereka disebut dengan istilah “telaah sastra” (atau analisis sastra). Seperti terbaca dari sebutan “telaah sastra”, mereka mendekati karya sastra dari segi penelitian “ilmu”, atau analisis laboratorium. Tahun-tahun terakhir, di bawah sponsor Proyek Penelitian Sastra Indonesia Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sering diadakan “penataran peneliti” serta lokakarya dibantu oleh (antara lain) Dr. A. Teeuw (Universitas Leiden) sebagai penatar, untuk maksud-maksud “telaah sastra” Indonesia modern tersebut. Hasilnya belum nampak, kecuali Dr. A. Teeuw sendiri yang membukukan “telaah”12 puisi dalam buku yang berjudul referensif, Tergantung Pada Kata, 1980.

Penungguan masyarakat sastra dan pengarang kepada kelompok akademis, menjadi lebih beralasan tatkala dalam tahun 1968 terdengar “perjanjian-perjanjian” lewat polemik kritik sastra yang bernama “Metode Kritik Sastra Ganzheit” (Arief Budiman dan Goenawan Mohamad) versus (yang kemudian pada 1973 dinamakan) “Aliran Kritik Sastra Rawamangun” oleh Drs. M.S. Hutagalung.

“Metode Kritik Sastra Ganzheit” konon dibaptis dari psikologi Gestalt, menolak pretensi norma-norma sastra, melangkah sesubjektif mungkin berdasarkan penerimaan “pertemuan” keseluruhan tanpa mementingkan unsur-unsur. Dalam praktiknya, metode tersebut dapat ditelesuri dalam tesis Arief Budiman, Chairil Anwar, Sebuah Pertemuan diterbitkan PT. Dunia Pustaka Jaya, 1976. Dalam Prakata, Arief Budiman antara lain menulis:

“Saya sendiri sudah tidak percaya lagi kepada konsepsi-konsepsi apa yang disebut sebagai indah dan apa yang tidak. Sebab itu, saya juga tidak mau menggunakan kata tersebut, karena kekaburan artinya. Saya melihat bahwa sebuah karya seni menjadi “indah” buat seseorang karena sudah terjadi pertemuan yang otentik antara seseorang dan dunia yang diungkapkan oleh karya seni tersebut. Pertemuan itu bersifat pribadi, tidak bisa secara massal dan karena itu apa yang disebut “indah” tidak bisa dirumuskan.

Seseorang yang menghayati sebuah karya seni sebenarnya sedang melakukan pertemuan. Pertemuan antara si orang yang menghayati itu dan karya seni tersebut. Antara keduanya terjadi saling perbauran yang dinamis sifatnya.

Dari perbauran inilah muncul sebuah nilai, nilai Gestalt atau lebih tepat lagi barangkali nilai Ganzheit, yang terjadi akibat pertemuan subjek dan objek. Nilai ini bersifat unik dan tidak akan muncul kalau keduanya saling berpisah”

“Aliran Kritik Sastra Rawamangun” sebenarnya merupakan proklamasi kemudian (pada 1973) oleh Dr. M.S. Hutagalung, sebagai perpanjangan sanggahan “Kritik atas Metode Kritik Sastra” oleh Drs. S. Effendi, dan Drs. J.U. Nasution terhadap “Metode Kritik Sastra Ganzheit” Arief Budiman dan Goenawan Mohamad dalam diskusi kritik sastra tahun 1968. Apa yang disebut “ Aliran Kritik Sastra Rawamangun”, adalah usaha “versi Rawamangun” mempraktikkan aspek-aspek teori sastra terhadap studi sebuah karya sastra. Contoh hasil “Aliran Kritik Sastra Rawamangun” dapat ditelusuri kembali dalam apa yang telah dikerjakan Drs. M.S. Hutagalung, misalnya terhadap karya Asrul Sani, atau Drs, J.U. Nasution terhadap karya Sitor Situmorang.

Bagi masyarakat sastra dan pengarang, yang mendambakan kehadiran kritik sastra Indonesia, apalagi dalam keadaan belum memasyarakatnya sastra Indonesia modern, “perjanjian” dari polemik tersebut menimbulkan penungguan terhadap “buah” yang lebih banyak, yang dalam istilah awam mereka disebut sebagai “kritik yang berwibawa”. Dan justru keadaan seperti itulah yang belum dirasakannya.

Setelah polemik tersebut, Drs. M.S. Hutagalung dan lain-lainnya lebih jarang memunculkan tulisan kritik sastra lagi. Arief Budiman, juga muncul seakan-akan hanya untuk menempati “Metode Kritik Sastra Ganzheit” yang dijanjikannya (bersama Goenawan Mohamad) dengan menulis tesis tentang sajak-sajak Chairil Anwar, sebuah pokok yang sudah sering ditulis sejak Dr. H.B. Jassin, bahkan dijadikan disertasi oleh Dr. Boen.S. Oemarjati. Bukan juga berarti bahwa apa yang dikerjakan Arief Budiman sudah tak ada perlunya lagi. Goenawan Mohamad, yang dalam “Angket Sastrawan 1974” yang dikerjakan Jakob Sumardjo terpilih sebagai urutan ketiga deretan “kritikus berwibawa”, bahkan seakan berhenti menulis kritik sastra.

Kontaminasi dari kejadian-kejadian di atas menyimpulkan dan membesarkan isyu “krisis kritik” dan “krisis kritikus” di kalangan sastrawan. Di pihak lain menimbulkan hikmah lain, bahwa sastrawan-sastrawan seperti Abdul Hadi WM, Sutardji Calzoum Bachri, Korrie Layun Rampan dan lain-lain, menulis kritik sastra di surat-surat kabar dan majalah. Kemungkinan tersebut ditunjang oleh tersedianya ruang-ruang budaya tetap dalam surat kabar dan majalah, yang sangat berkembang sejak akhir 1960-an atau awal 1970-an.

Tulisan-tulisan kritik pada kolom media massa itu sangat berharga memberikan apresiasi dan informasi tetap tentang perkembangan sastra modern Indonesia kepada masyarakat luas. Bagi kelangsungan hidup kritik sastra di Indonesia, “kritik sastra koran” tersebut, juga sangat positif dalam hal menolak anggapan seakan-akan kritik sastra adalah semacam lembaga bagi “orang-orang pilihan” (di luar sastrawan) untuk “mengadili” karya sastra dengan dahi berkerut dan penuh sitiran “norma-norma sastra”, yang belum tentu relevan.

(II)

Masih ada lagi ganjelan lain, yang nampak didorong-dorong oleh polemik “metode kritik” itu! Bahwa seakan-akan “kesalahan metode” kritik sastra adalah kambing hitam dan tidak mampu dan tidak berfungsinya kritik sastra Indonesia mengembani tugas memberikan penilaian dan “menjembatani” sastra Indonesia dengan masyarakat bangsa. Dua kelompok yang berpolemik pun masing-masing menawarkan “obat kuat” berupa metode masing-masing. “Metode Kritik Satra Ganzheit” dan “Metode Aliran” untuk menjamin keampuhan kukuhnya sebuah kritik sastra.

Padahal di atas segala metode, masih ada faktor utama, yakni faktor kemampuan manusia di belakang “senapan” (the man behind the gun) metode. Kemampuan bermetode bukanlah masalah utama, tetapi kepekaan kritikus menyelami dan menangkap seluruh kemungkinan isyarat yang diberikan sebuah sastra serta mensistematisasikannya kepada pembaca. Dalam hal ini, saya setuju dengan pendapat Subagio Sastrowardoyo (yang menjawab wawancara Satyagraha Hoerip, Sinar Harapan, 1977). “Karya seni seseorang pada hakikatnya adalah estetika tersendiri. Pada anggapan saya, begitu juga kritik sastra seseorang. Membawa pola tersendiri. Gaya dan mazhab tersendiri. Soal apakah namanya, saya anggap tak begitu penting. Soal apa perbedaan pendapat, biarlah. Orang kan bebas menafsirkan. Termasuk mengeritik.”

Pendapat Subagio Sastrowardoyo tersebut, pada galibnya sama dengan pendapat Dr. A. Teeuw yang saya kutip di depan. Sebuah sastra memang merupakan sebuah dunia tersendiri. Tak mudah diglobalisasikan dengan atau dalam suatu metode formal begitu saja. Pendekatan suatu metode yang bersifat prejudikatif, tidak selalu menguntungkan. Soalnya, antara kritik sastra sebagai hasil, dan kritik sastra sebagai teori, metode, aliran, merupakan pengertian berlainan. Teori hanya ilmu. Metode hanya jalan. Aliran hanya arus. Percuma saja seorang menguasai metode, teori, secara sempurna tanpa diimbangi ketajaman menangkap bias-bias yang diberikan sebuah dunia sastra. Metode ataupun aliran, bukan penebus untuk menjamin keselamatan mutu sebuah kritik sastra. Sebuah kritik sastra mungkin sangat jelek nilainya, walaupun referensi teori, metode sudah sempurna. Kalau ada sastra baik dikritik secara jelek, ataupun sastra jelek dikritik secara baik, maka bagi nilai kritik sastra, keduanya sama-sama jelek mutunya. Karena sama-sama menipu nilai. Untuk mengobati ketidakpekaan semacam itu, tidak ada sebuah metode atau aliran kritik sastra yang mampu menolong.

Rahasia keberhasilan sebuah kritik, terletak pada kepekaan akal dan rasa pengamat. Sebagai sebuah dunia tersendiri, sebuah sastra yang memperlihatkan isi (atau bobot­) dan bentuk yang tidak dapat dikenali lagi secara terpisah-pisah, seperti Anda misalnya mengenali H2 yang lain dari O, tetapi telah terpadu dalam senyawa sebagai hakikat “air” (persenyawaan H2O). Pengenalan kembali kepada unsur-unsur, tentu saja bisa dilakukam asal atau selama tidak kehilangan relevansi otonomi persenyawaan, seperti halnya air sebagai hakikat baru yang otonom, yang bukan H2 yang bersendiri dari O.

Oleh sebab itu, untuk memasuki sebuah sastra, seorang kritikus harus benar-benar akrab dengan persenyawaan isi dan bentuk itu, yang dalam artian kreatif bukan senantiasa menghasilkan hal-hal yang konvensional. Soal memilih metode, dari mana kritikus mulai bekerja, bukan soal, tergantung pada pilihan akhir dari kritikus.

Menegakkan kritik sastra yang baik, tentu saja meminta tanggung jawab yang tidak setengah-setengah. Kritikus harus membaca dengan kecermatan daya analisis dan intuisinya. Relevan pada sastra sebagai subjek (bukan hanya objek), yang senantiasa membiaskan keutuhan dan inspirasi yang tidak mati-mati. Mungkin orang berkata, kritik sastra bukanlah suatu yang mutlak ada ketimbang sastra itu sendiri. Tetapi begitu ditulis, kritik sastra (harus) dapat (diharapkan) menempatkan sebuah karya (secara utuh) di tengah masyarakat dan tatanan nilai-nilai secara keseluruhan.

Barangkali itulah salah satu sebab, mengapa membuat tugas membuat kritik sastra bukan selalu pekerjaan yang menyenangkan. Langkanya tulisan kritik sastra di masyarakat kita, (walaupun masyarakat membutuhkannya) adalah suatu bukti “kebijaksanaan” juga, atau sikap hati-hati untuk mengerjakannya. Mengerjakan kritik sastra yang baik, senantiasa membutuhkan waktu, yang mungkin lebih lama dari waktu pengarang mengerjakan karya serupa. Pekerjaan “memuji” atau “mencela” dalam kritik sastra, adalah suatu pekerjaan yang mahal.

(III)

Menghubungkan peristiwa “Pengadilan Puisi” Bandung (1974) dengan gejala “tidak memasyarakatnya” sastra nasional kita, tidak terlalu tepat kalau kambing hitamnya ditudingkan kepada kelangkaan kritik sastra. Benar, bahwa kritik sastra berpengaruh terhadap apresiasi sastra, tetapi secara esensial kritik sastra bukanlah sama dengan iklan buku atau mak comblang. Sebuah sastra dapat mengembangkan publiknya sendiri tanpa kritik sastra.Sebuah sastra yang dipuji-puji oleh kritik sastra belum menjamin masyarakat pembaca yang luas, Sebaliknya, sastra yang mungkin dikenal sebagai murahan oleh kritik sastra, justru mendapat pembaca yang luas. Oleh sebab itu, gejala “tidak memasyarakatnya” sastra nasional seperti dikeluhkan pengarang-pengarang kita, mustinya disebabkan oleh hal lain yang lebih relevan, yakni bagaimana riwayat sastra “nasional” Indonesia itu berkembang dalam kehidupan sejarah bangsa kita.

Umar Junus, sehubungan dengan “keterbatasan peminat puisi Indonesia” menyebutkan kasus “tradisi puisi modern telah dibuka dengan keterbatasan dunia sendiri” sebagai sebab . (Lihat: Umar Junus, “Keterbatasan Kepada Dunia Sendiri: Permasalahan Puisi Modern Indonesia”, Mitos dan Komunikasi, 1981:183-90). Pendapat Umar Junus, benar ditinjau dari perhitungan latar belakang puisi Indonesia modern yang disebutnya sebagai “dihasilkan dunia berbeda dari pantuan dan syair”.

Kalau dilengkapkan pelibatannya dengan masalah sastra Indonesia modern secara keseluruhan, mungkin permasalahan “kepencilan” sastra dari masyarakatnya dapat diakibatkan oleh kasus-kasus umum sebagai berikut:

1. Masalah-masalah dalam tubuh sastra nasionalitu sendiri, yakni faktor sastrawan dan bentuk pencarian mereka, media bahasa yang mereka pakai, yang masih mengalami dualisme dengan bahasa daerah/sastra daerah tempat asal.
   2. Masalah-masalah dalam masyarakat Indonesia, yakni tradisi budaya yang berbeda melatar belakangi “masyarakat nasional” Indonesia.
   3. Masalah-masalah lain berkenaan dengan negara baru, seperti masalah kepekaan agen modernisasi serta pengelola masyarakat, masalah ekonomi dan pendidikan bangsa, dan masalah benturan nilai dengan perkembangan abad ke-20 yang sangat cepat.

Masalah pertama, hendaknya disadari bahwa media bahasa nasional Indonesia yang menjadi media pengucapan sastra nasional, adalah “media proklamasi” (lewat Ikrar Sumpah Pemuda, 1928) yang bersifat politis, dan harus dalam waktu singkat memikul tugas berat melakukan kesinambungan tradisi sastra, dari latar belakang daerah yang jamak itu menuju tradisi “baru”, yakni sastra nasional Indonesia. Kesenjangan antara pemahaman sastra “daerah” tentang bentuk sastra dan “siapa” sastrawan , sangat lain dari “tradisi” baru sastra nasional, yang sangat jelas “siapa” sastrawan dan “menulis” karya yang mana. Pada awal peralihan itu, tidak mengherankan bila terjadi banyak percobaan dan pencarian, seperti usaha memasukkan bentuk soneta pada awal sejarah sastra nasional tersebut, dan tidak sedikit polemik dan slogan mencari “arah” kebudayaan nasional Indonesia. Peranan awal tersebut telah dijalankan dengan baik oleh generasi Sumpah Pemuda 1920-an dan generasi Pujangga Baru pada 1930-an, serta kemudian membuka jalan kepada perkembangan yang sangat pesat pada tahun-tahun kemudian.

Masalah kedua, hendaklah disadari bahwa masyarakat Indonesia memiliki pengertian yang sangat jamak. Beraneka dalam kelompok etnis dan tradisi, terpisah tempat tinggal dalam wilayah kepulauan yang sangat luas. Latar belakang sastra daerah yang berbeda-beda, belum mengenal tradisi “sastra baca dan sastra tulis/cetak”. Warga masyarakat secara otomatis hidup dalam tradisi sastra lewat penurunan nilai-nilai kebudayaan tradisional. Pengertian sastra tak bisa dipisahkan dari masyarakat karena telah menjadi satu dan hidup dalam nilai-nilai sastra itu sendiri. Masuknya sebuah “tradisi”baru berupa sastra “nasional” dengan sifat baca dan tulis dalam media bahasa nasional “Indonesia”, tentu saja tidak serta merta diserap masyarakat tradisional tersebut. Dapat dipahami, kalau sastra nasional Indonesia membutuhkan waktu penyesuaian pertama, dan wajar harus menerima kenyataan “terasing” di tanah air sendiri entah untuk berapa puluh tahun.

Masalah ketiga, hendaklah disadari bahwa nilai-nilai kebudayaan nasional, seperti proses pengendapan “nilai budaya” nilainya, terbentuk dalam keselarasan waktu dan nilai-nilai lain dari kebangunan/pertumbuhan sebuah bangsa. Proses waktu senantiasa dibutuhkan untuk pengakaran. Sebuah nilai yang ditanamkan secara “paksa” akan “mengapung”serta mudah sekali terlantar kembali, dan akan menampakkan kekerdilan. Pengakaran sebuah nilai budaya baru hanya mungkin bisa dipercepat kematangannya lewat jalur pendidikan nasional yang langsung atau tak langsung dari sistematis. Misalnya, tradisi membaca harus sudah ditanamkan sejak Taman Kanak-kanak. Ditunjang oleh tersedianya buku-buku bacaan (terpilih bagi semua usia) dan perpustakaan (sekolah dan luar sekolah), niscaya tumbuh semacam kebutuhan rohani untuk membaca di kalangan masyarakat, termasuk membaca buku-buku sastra. Dalam hal (strategi) tersebut, peranan yang merantai antara pemerintah, pendidik/tokoh masyarakat, orang tua, pengarang, penerbit, pencetak, toko buku, perpustakaan, (termasuk juga peranan kritikus) menjadi sangat penting. Dalam hubungan dengan Repelita III (Rencana Pembangunan Nasional Lima Tahun ke III), GBHN/Tap MPR IV/1978 sub “Kebudayaan”, ternyata memang tidak melalaikan sektor itu. Tinggal saja bagaimana pemerintah memilih “ujung tombak” untuk strategi yang menyeluruh. Mungkin “ujung tombak” kebijaksanaan yang pernah diciptakan zaman kolonial dulu, yakni Commissie voor de Volkslectuur yang kemudian menjadi Balai Pustaka, perlu ditata kembali serta diberikan peranan lebih luas daripada sekadar peranan birokratis rutin. Di samping merangsang kreativitas pengarang dan juga penerbit swasta, menampung kegiatan-kegiatan yang spontan bertumbuh dari masyarakat, seperti misalnya kegiatan (lomba) baca puisi dan baca prosa pada tahun-tahun terakhir.

(IV)

Kesimpulan dari gambaran-gambaran di atas, jelas kelihatan bahwa kelangkaan kritik sastra, bukanlah kambing hitam paling langsung dari keadaan belum memasyarakatnya sastra nasional dewasa ini. Banyak masalah lain, yang lebih prinsipil. Untuk memasyarakatkan sastra nasional sebagai “nilai budaya” bangsa, tidak cukup ditanggulangi oleh sebuah kritik sastra yang baik (apalagi sebuah kritik sastra biasanya “sukar dibaca” oleh orang kebanyakan, karena sifatnya yang kadang-kadang tidak sahaja). Kaitan kerja sama antara pemerintah sebagai pengelola masyarakat bangsa, pendidik/tokoh-tokoh masyarakat, orang tua, pengarang, kritikus, penerbit, pencetak, toko buku, perpustakaan, rupanya bersama-sama merupakan serta membentuk “iklim” dan “tanah” bagi pertumbuhan/perkembangan sastra nasional sebuah bangsa.

Tentu saja bukan berarti bahwa kritik sastra Indonesia harus menunggu “kesiapan” kerja sama itu. Selama karya sastra (nasional) itu telah ada/ditulis (tanpa peduli berapa luas pembacanya kini), maka kritik sastra Indonesia pun senantiasa harus juga ada/ditulis sebagai pembanding atau penakar nilai. Karena hikmah sebuah kritik sastra yang baik, juga akan menjadi pembanding yang sangat bersifat mendidik bagi pengarang-pengarang. Hasil kritik yang diraih kritikus tentu saja harus sebaik-baiknya, dalam arti harus relevan dengan karya yang ditelusuri. Tentang apa nama cara kerja/metode yang ditempuh kritikus, biarlah menjadi tanggung jawab serta pilihannya sendiri. Keanekaan pendekatan terhadap sebuah sastra memang sangat mungkin, karena sebagai karya kreatif, hasil sastra dari lain pengarang dan lain periode, lain latar belakang, akan menimbulkan keanekaan dunia sastra itu sendiri.

*********************************************

*Sumber  tulisan dari buku Hamba-Hamba Kebudayaan, Penerbit Sinar Harapan

 

 

 

Linda Christanty

 

JALAN itu lurus. Berangkal batu, pecahan keramik, kristal semen, melapisi permukaannya. Bias cahaya meriah dari papan reklame dan logo pertokoan memberinya siluet.

Minggu, 20 Mei 2001, pukul 21.00, sebuah taksi biru merayap di sana. Jarum speedometer-nya menunjuk angka 15 kilometer per jam. Setelah melampaui satu tikungan dan disambut sorot neon 40 watt, kendaraan tersebut berhenti. Tepat di muka pemukiman para pemulung.

Enam pria melompat dari dalam taksi, kemudian sibuk menarik tubuh seseorang dari jok belakang. Kedua tangan dan kakinya terikat kawat. Rintihan parau terdengar lemah dari tenggorokan pria itu.

Ia sekarat.

Orang-orang mendekat dengan rasa ingin tahu.

Lima puluh meter dari tempat kejadian, di samping pagar seng yang membatasi pemukiman tersebut dengan perkampungan, ada sebuah jalan kecil. Nama jalan tertera pada papan hijau tua yang terpancang di mulutnya: Jalan Tanjung Palapa.

Faried tinggal di tepi jalan itu. Ia mahasiswa sebuah sekolah tinggi publisistik di Jakarta. Ia baru saja pulang ketika keponakannya memberitahu ada keramaian dekat pemukiman para pemulung. Faried bergegas ke sana.

Massa berkumpul sekitar 50 orang, terdiri dari warga setempat, pemulung, dan tukang ojek. Faried mencoba menerobos kerumunan, mendesak maju. Di tanah menggeletak tubuh seseorang.

“Ini siapa?” tanya Faried pada pria yang berdiri di dekatnya.

“Kebo.”

Teriakan terdengar dari tengah massa.

“Buntungin aja tangannya!”

“Ceburin ke kali!”

“Bakar!”

Tiba-tiba seorang pemulung mengguyur tubuh tak berdaya ini dengan minyak tanah.

Massa hanya menonton.

“Tolong jangan di sini. Kalau ingin menghakimi dia itu urusan kalian, tapi

jangan di sini,” seru Faried, panik.

Ia khawatir nama kampungnya tercemar akibat tindak kriminal, bukan pada nasib korban.

Seakan menyetujui peringatan tadi, empat pria mengangkat tubuh Kebo, lalu meletakkannya dalam gerobak, bersatu dengan sampah plastik dan ban mobil bekas.

Para pemulung itu mendorong gerobak ke tempat pembakaran sampah sampai berhenti di bawah sebatang pohon mangga. Bagai mengawali seremoni persembahan, salah seorang dari mereka menyalakan korek api.

***

KARIMUN Usman baru saja selesai sholat Subuh. Rambut mulai memutih di usianya yang menjelang enam puluh. Sang istri, Siti Royamah, tengah sibuk di dapur. Karimun biasa sarapan dengan beberapa iris roti tawar dan secangkir kopi, sebelum berangkat ke gedung parlemen di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Barat, tempat ia melaksanakan tugas sehari-hari. Ia berkantor di sana sejak 1999.

Saat berkunjung ke kebun bunga milik seorang sahabat di Cibodas pada 31 Januari 1999, Karimun bertemu Megawati Soekarnoputri, ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Mereka berbincang-bincang dan ternyata menemukan kecocokan dalam cara pandang terhadap berbagai konflik di Indonesia. Politik memang dunia yang intim dengannya sejak lama. Karimun pernah menjadi ketua anak cabang Partai Nasional Indonesia di Cotgire, Loksukun, Aceh Utara, pada 1966 dan sempat ditahan di penjara Loksukun, karena dituduh komunis.

Buah pikirannya di Cibodas tak sia-sia. Dewan pimpinan cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Aceh mencalonkan Karimun duduk di parlemen. Karimun terpilih sebagai wakil partai berlambang banteng gemuk tadi. Orang Aceh menaruh banyak harapan padanya. Ia punya ruang untuk memperjuangkan kedamaian dan keadilan bagi rakyat di negeri yang masih bergolak itu.

Meski punya rumah dinas di Kalibata, Karimun Usman tetap tinggal di Kompleks Pengairan, milik Departemen Pekerjaan Umum. Ia pensiun dari departemen tersebut pada April 1999. Rumah pribadi Karimun cukup nyaman. Ada garasi mobil, kursi-kursi dengan bantalan beludru di terasnya, dan lantai yang terbuat dari marmer merah bata.

Sidang paripurna akan berlangsung pagi 21 Mei 2001. Tapi, Karimun Usman belum mengganti t-shirt putih dan pantalon warna kremnya dengan setelan resmi, ketika pintu rumahnya diketuk orang pada pukul 06.30.

Norman, salah seorang warga, sudah menunggu di teras. Raut wajahnya menyiratkan kabar buruk. Karimun mafhum. Ia terbiasa menghadapi kabar seburuk apa pun. Karimun menjadi ketua rukun warga (RW) di wilayah itu sejak 1976, sehingga sudah cukup teruji. Kadang-kadang, ia kedatangan tamu tengah malam buta. Kadang-kadang, dini hari.

“Ada mayat terbakar ditemukan di RW kita, Pak,” lapor Norman.

Tanpa berpikir panjang, Karimun berangkat bersama Norman. Jarak rumahnya ke tempat kejadian sekitar 300 meter.

Banyak orang berkerumun. Mayat itu hangus bersama gerobaknya di belakang Tower Anggrek Mall, Slipi, Jakarta Barat. Anggrek Mall atau lebih dikenal dengan sebutan Mal Taman Anggrek adalah sebuah pertokoan mewah di Jakarta. Berbagai barang dari merek ternama dijual di sana; dari celana dalam sampai gaun pesta, dari makanan sampai alat olah raga. Di sekitar pertokoan ini berdiri apartemen-apartemen menjulang dengan jendela kaca berkilau.

Karimun diwawancarai reporter dari Patroli, sebuah program tayang di stasiun televisi Indosiar. Polisi belum datang.

“Siskamling itu supaya nggak kenal waktu. Siskamling dibutuhkan bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sebagai anggota masyarakat. Jangan sampai terjadi seperti hal yang kita lihat pagi ini,” kata Karimun, menatap kamera.

Ia menyesal terlambat mencegah kebiadaban tersebut.

Karimun tercenung dalam ruang kerjanya yang terletak di koridor lantai lima Gedung Nusantara II, salah satu gedung perkantoran dalam kawasan parlemen. Sebuah jendela kaca menghadap jalan raya mengakhiri ujung koridor yang terasa dingin dan sunyi. Halaman gedung terlihat lengang. Barikade kawat berduri membentang di muka pagar besi. Pos penjagaan berisi seorang polisi. Teman-temannya mengaso di atas hamparan rumput hijau di sebelah kanan gedung yang

diteduhi pohon beringin. Tenda besar dan truk tronton milik brigade mobil berada di sekeliling mereka. Setelah ribuan mahasiswa dan rakyat menduduki gedung tersebut untuk menuntut penurunan Presiden Soeharto tiga tahun lalu, aparat keamanan jarang istirahat. Mereka harus menahan aksi-aksi protes yang terus mengalir ke parlemen.

“Menurut saya, apa pun kesalahan orang, tidak perlu kita bakar. Setelah kekesalan dilepaskan, serahkan orang itu kepada polisi, lalu diproses secara hukum,” ujar Karimun.

Tapi, Karimun sendiri pesimis terhadap kinerja aparat penegak hukum, “Koruptor kakap lolos, maling ayam ditahan tiga bulan.”

Ia menganggap kondisi perekonomian yang buruk memicu tindak kekerasan massa akhir-akhir ini. Masyarakat mengekspresikan kekecewaan dengan membabi-buta, meski yang menjadi sasaran justru sesama rakyat kecil lagi.

“Ternyata setelah hampir dua tahun, yang terjadi justru dalam eksekutif, mengganti menteri dalam sebulan bisa dua kali. Menteri-menteri ditugaskan untuk lobi-lobi. Yang menyangkut tugas dan pokoknya tidak dilakukan. Sehingga apa yang sudah dicanangkan dibangun di daerah ini atau daerah sana, tidak dilakukan. Emosi-emosi kedaerahan bisa timbul dari sini. Akibatnya, kalau ada

satu saja pemicu, orang tidak mau melihat pada keadaan sekarang, walaupun keadaan yang sekarang jauh lebih bagus daripada tiga puluh tahun Soeharto berkuasa.”

***

CEROBONG bangunan tersaput jelaga itu terus-menerus mengeluarkan asap hitam ke langit biru. Bangunan ini bagian dari Mal Taman Anggrek. Tepat di seberang temboknya berdiri bilik-bilik pemulung. Gundukan sampah plastik dan kaleng bekas cat atau minyak oli berada di muka atau sisi bilik mereka. Bau busuk tercium, tapi tak seekor lalat pun terbang atau hinggap. Bunga-bunga liar berkelopak putih dengan sepuhan ungu mendekati putiknya menjalar di atas tanah. Keindahan menjadi sebuah sindiran di sini.

Kebo hampir setahun tinggal di lapak tersebut. Ia seperti para penghuni lain, memiliki sebuah bilik untuk berteduh. Bilik Kebo berdinding tripleks dengan atap seng dan tambalan tripleks pada bagian tertentu. Jarak lantai ke langit-langit 1,5 meter. Luas bilik 2×2,5 meter persegi. Karpet merah darah dari bahan sejenis wol melapisi lantai bilik yang terbuat dari tanah. Tempat tidur kayu tanpa kasur merapat ke salah satu dinding. Kebo menyimpan beberapa potong pakaian dalam tas olahraga warna biru. Semua ini kekayaan yang ia miliki.

Kamar Kebo lebih mirip gua. Tanpa jendela. Di siang hari terasa pengap, sedang di malam hari begitu lembab. Cahaya matahari dan pergantian udara melewati satu-satunya lubang pada dinding; sebuah pintu yang terbuka. Kebo menggunakan kamar tersebut untuk tidur dan seringkali dalam keadaan teler akibat pengaruh alkohol. Ia gemar minum arak atau anggur hitam. Seorang pelacur biasa menemaninya bersenang-senang. Namun, perempuan yang dibawanya silih-berganti. Kebanyakan mereka berusia setengah tua dan seringkali berhubungan atas dasar suka sama suka.

Bila musim hujan tiba lantai bilik tergenang air dan berlumpur. Penghuni lapak mencoba menimbun lantai bilik mereka dengan puing dan kayu, meski air yang turun dari langit nyaris tak terbendung. Kebo melakukan hal yang sama, lalu menjemur karpet yang basah berlumpur.

Lapak-lapak pemulung ini berdiri di atas lahan seluas lima hektare. Sebelum gerakan reformasi pada 1998, tanah tersebut tercatat sebagai milik Yayasan Bhakti Putra Bangsa. Papan nama yayasan menancap di atas lahan yang gersang. Hutomo Mandala Putra, putra bungsu mantan Presiden Soeharto, orang nomor satu yayasan itu.

Ketika Presiden Soeharto berkuasa, keluarga dan kroninya menguasai sebagian besar aset ekonomi serta perdagangan di Indonesia. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme menjadi lumrah.

Menjelang detik-detik kejatuhan Soeharto pada 1998, perekonomian Indonesia mencapai kulminasi paling buruk. Sistem ekonomi dalam negeri yang lama bobrok ditambah krisis mata uang yang melanda negara-negara Asia membawa petaka. Nilai rupiah meluncur dari Rp 2.300 per dolar Amerika pada Juli 1997 ke angka Rp 17 ribu per dolar Amerika pada Januari 1998. Pertumbuhan ekonomi turun 15 persen secara keseluruhan, seiring krisis di sektor-sektor kunci.

Pada Juni 1998, sektor pertanian menurun 2,4 persen, manufaktur 19,3 persen, pertambangan 8,3 persen, dan perdagangan serta jasa 25,2 persen. Jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat hampir 50 persen dan kebanyakan terkonsentrasi di wilayah Jawa. Pendapatan per kapita menurun dari 1088 dolar per kapita pada 1997 ke 610 dolar per kapita pada 1998.

Pada situasi krisis ini pula, gubernur Jakarta Sutiyoso memberi kesempatan pada masyarakat kota untuk menggarap lahan-lahan tidur, baik milik pemerintah maupun perusahaan. Akibatnya, orang berbondong-bondong membuat sertifikat atas lahan yang bukan milik sendiri. Bahkan, di antara mereka ada yang menyewakan lahan tersebut pada orang lain.

Seorang demi seorang datang, mengguntingi kawat pembatas, dan mengikat tali rafia pada tiang-tiang kayu untuk bermukim. Kebo termasuk dalam gelombang pendatang. Ia sudah lama menjalani hidup semacam itu, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Baginya itu hanya satu siklus yang biasa, seperti matahari terbit atau terbenam.

Selain mengumpulkan sampah plastik atau kaleng dan menjualnya kepada bos lapak, Kebo menimbun lubang-lubang di sepanjang Jalan Tanjung Palapa. Ia memiliki sebuah gerobak kayu untuk mengangkut bahan baku perbaikan jalan itu.

Kedengarannya mulia.

“Tapi suka minta uang sama orang-orang, kalau nggak dikasih nabok,” kata Ismawan, salah seorang pemulung yang tinggal berseberangan dengan Kebo.

“Abis nguruk, dia minta bayar. Terus, suka beler,” ujar Sri Utami, istri Ismawan.

Kebo memang bukan jenis yang bisa menimbulkan rasa nyaman. Tubuh Kebo penuh tato. Tato ular kobra di lengan kiri, betis kiri, dan betis kanannya. Pada lengan kanannya ada tato kalajengking. Punggung Kebo berhias tato wajah perempuan berambut panjang.

Namun, cara Kebo berpakaian cukup perlente. Ia gemar mengenakan setelan jaket dan celana jins. Sepatu kulit warna coklat melengkapi penampilannya. Tinggi pria ini sekitar 157 sentimeter, berkulit hitam, dan agak gemuk.

Usia Kebo 40 tahun. Ini usia berdasarkan surat nikahnya dengan Muah binti Sukardi. Di situ nama Kebo tertulis: Ratno bin Karja.

***

DESA Sisalam berada di Kecamatan Wanasari, bagian selatan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dari alun-alun kabupaten, angkutan umum berwarna kuning jurusan Jagalumpeni siap mengantar penumpang ke Sisalam dengan ongkos Rp 1.000. Mobil melewati jalan yang tak rata dan berbatu-batu. Perempuan-perempuan desa membawa barang belanjaan dari kota mengisi bangku-bangkunya. Dandanan mereka sederhana. Ada juga yang bertelanjang kaki.

Sisalam tertera dalam daftar desa tertinggal. Belum ada pusat kesehatan masyarakat di sini. Hanya sebuah sekolah dasar milik pemerintah yang melayani kebutuhan pendidikan anak. Listrik baru dua tahun masuk ke desa ini. Kebanyakan penduduk Sisalam bekerja sebagai buruh tani. Tak ada papan nama desa. Jembatan kembar berada di muka jalan masuk yang terbuat dari tanah dan batu kali berwarna hitam. Jejak hujan tertinggal pada ceruk-ceruk jalanan yang tergenang air.

Rumah Muah binti Sukardi masih 500 meter ke dalam. Arsitekturnya amat sederhana. Dua buah jendela dan sebuah pintu di bagian muka. Langit-langit memperlihatkan komposisi kayu yang silang-menyilang, sedang sinar matahari menerobos ke dalam dari celah-celah genteng yang berlumut. Dinding-dinding rumah dikapur putih.

Ia bersimpuh di lantai semen yang dingin pagi itu. Sorot matanya sayu. Wajahnya bundar tanpa riasan. Muah tinggal bersama putri angkatnya, Teti, yang berusia 13 tahun. Kebo dan Muah merawat Teti sejak anak tersebut masih bayi, karena perkawinan mereka tak membuahkan keturunan.

“Rumah ini peninggalan embah saya,” tutur Muah, dalam logat Banyumas yang kentara. Konsonan diucapkan dengan tengah lidah pada langit-langit mulut.

Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Pernikahannya dengan Kebo adalah pernikahan kedua. Usia perkawinan pertama Muah hanya bertahan setahun, meski ia dan suaminya saling cinta. Orangtua suami pertamanya, Damat, tidak menyukai Muah yang miskin. Mereka mencarikan istri lagi untuk Damat.

Pertemuan Muah dan Kebo juga kebetulan. Saat itu Muah ikut orangtuanya yang jadi pemulung di Pisangan, Jakarta. Muah berjualan pecel di samping bilik mereka. Kebo baru saja keluar dari penjara, setelah mendekam di sana selama enam bulan. Ia juga tinggal di lapak itu. Kayem, ibu Muah, menegur Kebo yang kebetulan lewat.

“Bo, Kebo kapan lu pulang?” tanya Kayem.

Muah memandangi ibunya heran, “Nama orang kok Kebo, sih Mak?”

“Ya, memang gitu. Dipanggilnya Kebo, Kebo gitu ….”

Suatu hari Kebo membeli pecel dagangan Muah dan hatinya berdesir melihat perempuan ini.

“Tuh cewek boleh juga,” kisah Kebo pada sesama pemulung.

Semula Muah tak tertarik, tapi Kebo pantang menyerah. Saat kaki Muah luka tergores kaleng, Kebo membelikannya sandal jepit.

“Kamu mau nggak kawin sama saya?” tanya Kebo.

Muah ragu-ragu.

“Saya pengen jadi orang Jawa, jadi orang tani,” rayu Kebo.

“Kalau situ mau sama saya, yang penting situ insaf. Berhenti mabok, asal lu baik, gua nggak apa-apa kawin sama lu,” Muah, mengajukan syarat.

Ketika Muah hendak pulang kampung, Kebo memaksa ikut. Mereka sempat kumpul kebo selama enam bulan dan berkali-kali digrebek pemuda setempat. Pada 18 November 1986, Kebo dan Muah menikah di Sisalam. Tak seorang pun dari pihak keluarga Kebo hadir.

Asal-usul Kebo tak jelas.

Saat berpacaran dengan Kebo, Muah sempat bertanya, “Lu kampungnya di mana?

Orangtua lu di mana?”

“Di Dongkal. Cuma waktu kelas satu SD, saya ngikut truk berangkat ke Jakarta, terus bawa sarung sama ayam. Ayamnya nyolong punya orangtua saya. Ayam lagi angkrem (mengerami telur) diambil, buat ongkos. Sejak itu saya nggak pernah pulang,” jawab Kebo pada Muah.

Hidup di Jakarta tidak mudah bagi Kebo. Ia tersesat sendirian di sebuah dunia asing, berada di tengah perubahan cuaca dan rasa lapar. Selain itu, berbagai bentuk kekerasan juga mengintai anak-anak jalanan seperti Kebo, termasuk pembunuhan dan penganiayaan seksual.

Pada 1996, media massa sempat menggemparkan masyarakat lantaran memuat berita perkosaan serta pembunuhan anak jalanan. Seorang pelaku yang dibekuk aparat kepolisian bernama Robot Gedek. Sebelum membunuh anak-anak itu, ia menyodomi mereka.

Kehidupan di jalanan mempertemukan Kebo kecil dengan pemungut puntung rokok dari tong-tong sampah kota, pria yang kemudian mengangkatnya sebagai anak. Kenangan Kebo terhadap ayah angkatnya samar-samar.

“Kebo tinggalnya nggak tetap. Semenjak dia di belakang Mal Taman Anggrek saya nggak ikut. Saya disuruh ngurusin anak,” kenang Muah.

Kebo menitipkan uang belanja buat Muah melalui saudara atau teman sekampung yang datang ke Jakarta. Kadang-kadang, Kebo datang sendiri mengantarnya.

“Untuk dua bulan kadang Rp 150 ribu, kadang Rp 100 ribu,” kata Muah. Ia maklum pekerjaan suaminya tak bisa menghasilkan banyak uang, tapi, “Ini juga diminta lagi, kalau dia mau beli minuman. Rp 10 ribu, Rp 20 ribu … lama-lama abis,” lanjutnya. Pendapatan Kebo bervariasi setiap hari.

“Pernah sehari dapat Rp 7.000, tapi nggak tentu.”

Kebo tidak berubah. Dia tetap suka menenggak minuman keras. Bahkan, ia jadi amat pencemburu. Rasa cemburu membuat Kebo tega menyakiti istri sendiri.

“Saya ngasih nasi sama temannya dikiranya saya senang. Kejadiannya di Kampung Sawah, Jakarta, di samping Mal Taman Anggrek. Saya dipanggil, terus É mulut saya sudah bercucuran darah,” kata Muah, menerawang.

Kebo boleh cemburu pada istrinya, tapi Muah harus menerima kehadiran perempuan lain dalam rumah tangga mereka. Pada 1988, Muah menengok suaminya di lapak Kemanggisan, Jakarta Barat. Seorang perempuan hamil bernama Yuli berada dalam bilik Kebo. Di malam hari Muah terpaksa membiarkan suami dan kekasihnya itu bercinta.

Akhirnya, Kebo mengutarakan niatnya untuk menikah lagi.

“Situ boleh kawin, asal ceraikan saya,” ujar Muah, panas.

“Gua nggak mau ninggalin lu,” jawab Kebo.

“Percuma, nggak mau ninggalin, tapi nyakitin terus.”

“Nggak apa-apa kalau kamu maunya begitu. Tapi kamu kan punya orangtua, punya saudara.” Kebo mengancam.

Muah gemetar.

Dalam keadaan marah, Kebo mengambil golok.

Ia memotong telunjuk tangan kanannya sendiri.

Para tetangga di Sisalam sering mendengar Kebo memukul istrinya. Muah menjerit-jerit, lalu berlari keluar rumah. Muah terpaksa bersembunyi di rumah tetangga untuk menghindari kekejaman Kebo. Tapi, nasib Muah tak selalu baik. Ia pernah pingsan akibat tindakan Kebo dan terkapar berlumuran darah. Kebo malah meninggalkannya, mencari arak, dan mabuk.

Namun, Kebo sangat lembut terhadap anak-anak. Ia senang mengajak anak-anak kampung pergi memancing. Kebo juga tak suka mendengar Muah membentak Teti. Saat mereka bertengkar malam-malam, Kebo tak ingin putrinya tahu. Suatu malam di antara ribuan malam yang menakutkan bagi Muah, Teti terbangun mendengar suara gaduh. Bocah ini melihat kursi sudah jungkir-balik di lantai.

“Ada apa, sih, Pak?” tanya Teti.

“Nggak ada apa-apa, kok, Nok.”

Pada 1992, Kebo membuat ulah pertama kali dengan penduduk kampung Sisalam. Dia mengancam seorang pria bernama Soka. Kebo menempelkan golok di leher Soka sambil menggiringnya mondar-mandir di jalan desa. Penduduk menyaksikan, tapi tak berani melerai.

“Soka ini pendatang, sama seperti Kebo. Mungkin, mereka ini ingin menunjukkan siapa yang paling berkuasa,” ujar Rodijuro, lurah Sisalam.

“Tapi, hanya sekali itu. Dia nggak pernah bikin keributan lagi dengan warga sini,” kata Wage, pertahanan sipil (hansip) Sisalam.

Akibat perbuatannya itu Kebo dikurung lima bulan di tahanan Kepolisian Resort

Brebes.

Angin siang berembus lewat pintu dan jendela yang terbuka. Kenangan pahit menyesakkan dada Muah. Sebentar-bentar terdengar embikan kambing dari kejauhan. Muah meluruskan kedua kakinya yang terasa penat. Perempuan mungil ini menghela napas panjang. Baru saja ia kembali dari memotong padi di sawah. Muah bekerja sebagai buruh tani. Pemilik sawah memberikan seperenam hasil panen untuk upah para buruh. Pekerjaan tersebut bersifat musiman. Ketika beras dari hasil panen sudah habis dan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari menipis, Muah berharap pada kiriman uang dari suaminya. Namun, Kebo sudah dua bulan tak berkabar berita sejak Mei 2001 itu.

***

SENJA turun pada Jumat 18 Mei 2001. Dua pelacur, Lina dan Unyil, menemani Kebo yang teler dalam biliknya. Biasanya, Kebo ditemani salah seorang dari mereka. Kali ini agak istimewa.

Pintu bilik Kebo tertutup rapat. Kebo dan dua perempuan ini tenggelam dalam kesenangan mereka. Tiba-tiba Kebo menyuruh Unyil dan Lina melakukan adegan lesbian, seperti dalam film biru.

“Dua perempuan disuruh telanjang. Terus disuruh begituan,” tutur Kusni, salah seorang pemulung.

Kedua perempuan tersebut menolak. Kebo marah dan mengancam akan membakar bilik. Dengan langkah sempoyongan ia berjalan ke ambang pintu. Seorang pemulung lewat. Kebo berteriak memintanya membeli minyak tanah.

Pria ini tak bersedia. Kebo lantas menempelkan golok ke leher pria tersebut, yang buru-buru memenuhi permintaan Kebo.

Kebo menyiram tempat tidur kayunya dengan dua liter minyak tanah, lalu menyulut korek api. Lina dan Unyil nekad membuka pintu. Mereka lari tunggang-langgang. Pukul 18.15 api menyala. Bilik Kebo terbakar. Api merembet ke bilik-bilik tetangga.

Kebo kaget. Nalurinya menyuruh kabur. Teriakan panik terdengar santer.

“Kebakaran … kebakaran!”

“Kebakaran!”

“Kebakaran ….”

Sewaktu orang-orang menyelamatkan diri serta barang-barang mereka dari jilatan api, Kebo telah meninggalkan kawasan tersebut. Sebelas bilik hangus.

“Ada yang sedang tiduran, ada yang baru selesai mandi, dan melihat api sudah membakar, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ada yang belum pulang. Waktu itu saya sedang nonton tivi. Tiba-tiba saja api sudah membesar dan semua orang panik. Semua hangus terbakar. Surat tivi, kartu tanda penduduk, surat nikah, peralatan dapur, pakaian É semua terbakar. Saya hanya bisa menyelamatkan tivi. Pakaian saya hanya ini saja yang nyisa, yang melekat di badan ini. Gubuk terbakar semua, abis. Sekarang kami nggak punya tempat tinggal, numpang-numpang sama

tetangga,” kata Wati, tetangga Kebo, dengan wajah memelas.

Penduduk kampung sekitar lapak ikut terkena getahnya.

“Aliran listrik mendadak padam. Telepon aja ikut mati.”

Dua hari kemudian, pemulung-pemulung yang membawa besi, golok, dan kayu menemukan Kebo teler di lapak kayu Kedoya Utara, Jakarta Barat. Jumlah mereka, 32 orang. Tentu bukan lawan yang seimbang. Kebo dianiaya beramai-ramai tanpa melakukan perlawanan. Setelah ia jatuh pingsan, para pengeroyok mencegat taksi untuk membawanya kembali ke belakang Mal Taman Anggrek.

 

ARNOLD Toynbee, sejarawan Inggris terkemuka, mengatakan bahwa menjadi pemimpin bagai berada di antara dua celah sempit. Bila berteguh pada pendirian akan jadi diktator, tapi terlalu mendengarkan rakyat membuatnya terkesan lemah.

Pemerintahan Abdurrahman Wahid mengalami hal itu. Di tengah warisan krisis yang parah dan ancaman disintegrasi di berbagai wilayah, Wahid serba salah. Tawaran bantuan dari International Monetary Fund datang, tapi bukan tanpa pamrih. Syaratnya, antara lain subsidi bahan bakar minyak dan listrik harus dicabut. Padahal, kesulitan ekonomi masih mendera rakyat. Kerusuhan di daerah membuat Wahid terpaksa meminta militer turun tangan dan pelanggaran hak-hak sipil tak bisa dihindari. Hukum kehilangan kekuatan.

Penghakiman massa terhadap pelaku kriminal maupun tersangka kejahatan menjadi fenomena. Rakyat bertindak sendiri untuk mempertahankan milik mereka yang tersisa.

“Tindakan massa itu tidak benar. Itu pembunuhan. Polisi mengeluarkan tembakan peringatan, kalau situasinya demikian,” ujar kepala dinas penerangan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Komisaris Besar Anton Bachlul Alam.

Polisi sering gagal meredakan massa yang marah. Korban tewas di depan mata mereka.

“Pada situasi di era reformasi, orang ingin bebas, demokrasi kebablasan, semua hal dihadapi dengan people power. Polisi akan bertindak tegas. Karena ada juga korban yang jadi korban. Ini yang lebih memprihatinkan. Istilahnya, terjadi maling teriak maling. Penjahat itu kan sudah tahu bahwa massa akan menghakimi mereka, sehingga mereka melakukan ini,” kata Anton.

Di Indonesia, lebih seribu orang jadi korban kekerasan massa tahun lalu. Harian Kompas memuat 46 peristiwa pengeroyokan yang disertai pembakaran sepanjang Januari 1999 sampai Mei 2000 di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Wilayah Jakarta Barat merupakan peringkat pertama dalam jumlah korban. Masyarakat kawasan ini dikategorikan “tega.” Delapan kasus pembakaran orang hidup-hidup berlangsung di sini. Data forensik dari Universitas Indonesia menunjukkan

korban kekerasan massa pada tahun 2001 di Jakarta mencapai 86 kasus dengan 6 kasus pembakaran korban.

Kebo hanya melanjutkan daftar panjang tadi.

Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia, mengatakan kekerasan massa sekarang memasuki tahap yang sulit dihentikan. Ia curiga media massa terlibat.

“Media massa harus puasa memberitakan,” kata Meliala, serius.

Meliala tak pukul rata terhadap semua media. Internet tidak berpengaruh pada masyarakat kelas bawah, sedang televisi kurang berpotensi.

“Televisi juga terlambat mengambil gambar, mereka tak punya gambar yang bagus.

Misalnya, yang ditayangkan Patroli itu, gambarnya tidak berbicara dan tidak cukup melekat di memori. Media cetak lebih berpengaruh. Pos Kota, misalnya, headline-nya bukan pada perilaku massa yang brutal, tapi mengarah pada korban yang gosong, yang news yang makin gosong itu. Makin sadis berita itu, makin oke. Tidak serta-merta memang. Tapi, kemudian kelompok massa yang marah melihat kok model itu cocok dengan mereka.”

Gunawan Eko Prabowo, redaktur pelaksana suratkabar Pos Kota, terbahak-bahak. Ia

batal menyentuh semangkuk bakmi pangsit yang terhidang di meja kami, di salah satu restoran yang bersebelahan dengan kantornya. Sepasang mata pria ini mulai mengerjap-ngerjap. Ia sudah sebelas tahun bekerja di Pos Kota.

“Saya sering mendengarkan pendapat semacam itu. Saya ingin bukti. Berapa persen berita kami mempengaruhi orang untuk melakukan kejahatan? Coba adakan penelitian,” ujar Gunawan dengan mimik serius.

“Peniruan langsung atau spontan itu mengada-ada.”

Tapi, ia setuju berita bisa menjadi rujukan modus kejahatan terencana.

“Dulu ada kasus Nyonya Diah, mayat dipotong tujuh itu. Setelah kasus Nyonya Diah, berlanjut dengan kasus Kristin. Mayatnya dipotong-potong juga. Pengakuan pamannya yang menjadi pelaku, ‘Saya baca koran, Nyonya Diah dipotong. Polisi sangat sulit mengungkap kasus. Jadi saya tiru itu’,” tutur Gunawan.

Pos Kota suratkabar yang identik dengan berita kriminal, meski Gunawan membuktikan hanya 25 persen dari keseluruhan halamannya yang memuat berita semacam itu. Oplah Pos Kota fluktuatif. Paling tinggi 700 ribu eksemplar, paling rendah 300 ribu eksemplar.

“Berita seperti itu kami muat, karena paling dekat dengan keseharian masyarakat

pembaca Pos Kota, menengah ke bawah,” Gunawan berargumentasi.

Bagaimana dengan pemilihan judul berita dan ungkapan yang vulgar?

“Selagi saya bisa koreksi, saya koreksi. Dulu ada headline yang menceritakan razia terhadap wanita tuna susila. Dalam judulnya ada kalimat berbunyi, ‘celana dalamnya ketinggalan.’ Saya panggil redakturnya. Kok, bisa menurunkan judul seperti ini? Saya marahi,” kilahnya.

Di lain pihak, Gunawan khawatir dengan mengubah gaya penulisan Pos Kota membuat mereka kehilangan pasar. Brand name itu terlanjur melekat. Apalagi sekarang banyak koran yang mengikuti gaya Pos Kota, baik tema maupun penyajian berita. Tingkat persaingan antar media dalam ceruk yang sama makin tinggi. Pos Kota tak ingin berjudi.

Citra Pos Kota sebagai suratkabar berita kriminal membuat harian ini sering berfungsi sebagai pos polisi. Masyarakat datang untuk melaporkan anak yang hilang. Pengusaha mengadukan rekan bisnis yang kabur menggondol sejumlah uang milik bersama.

“Kelihatannya masyarakat lebih percaya pada media ketimbang pada polisi. Seringkali polisi terlambat. Fasilitas mereka nggak memadai. Saya pernah melihat sendiri bagaimana untuk mengejar penjahat saja harus cari motor dulu, beli bensin patungan,” kata Gunawan.

Pengalaman produser Patroli Indosiar, Indria Purnama Hadi, menyangkut pengaruh berita pada tindak kejahatan nyaris sama dengan Gunawan. Indria bahkan tak menyangkal pendapat Meliala.

“Sebelumnya saya pernah dengar ada yang berkata bahwa televisi atau media berpengaruh pada perilaku orang. Tapi, ini akhirnya saya alami sendiri. Suatu hari kami mewawancari pelaku pencurian kendaraan bermotor di Sleman, Yogyakarta. Usianya masih muda, sekitar 17 tahun. Dalam sehari ia bisa mencuri dua sampai tiga motor. Kami kaget juga sewaktu ia bilang, untuk mencuri itu dia melihat dari Patroli,” kata Indria.

Evaluasi pun dilakukan. Sejak itu ia lebih berhati-hati melakukan penyuntingan.

Patroli tak lagi menampilkan alat-alat yang mendukung pencurian.

Menurut Indria, program tayang tersebut lahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi stasiun televisi lain. Banyak televisi menyajikan berita politik, yang membuat orang jenuh. Berita-berita Patroli tak melulu menonjolkan sisi kriminal, melainkan mengandung tujuan sosial dan hukum.

“Agar masyarakat makin hati-hati,” ujar Indria. “Sebagai peringatan kepada masyarakat yang lain. Misalnya, penghakiman massa itu memberi informasi sekaligus peringatan. Atau tayangan tentang ledakan mercon yang membawa korban di Duri Kepa. Orang yang punya mercon di Depok, misalnya, jadi waspada.”

Pada awal masa tayang, Patroli memperoleh informasi dari kepolisian. “Tapi, sekarang masyarakat sendiri yang menelepon kami. Seperti kasus mayat yang dibakar di belakang Mal Taman Anggrek itu,” ujar penanggung jawab program Patroli sejak tayang pertama pada April 1999 lalu.

Di luar segala kontroversi pengaruh media, Adrianus Meliala menyisakan satu asumsi lagi.

“Pada dasarnya kita ini sudah punya bibit dan menjadi budaya. Coba datang ke Cengkareng. Ada satu daerah di sana yang memasang pengumuman: di sini tempat orang dibakar pertama kali. Di sini ada semacam glory, pengagungan. Artinya, ketika terjadi di daerah lain, bukan lagi sekadar peniruan, tapi pengagungan,” tuturnya, prihatin.

***

EMPAT pembunuh Kebo masih buron. Sebelum menghilang, mereka mengumumkan kematian Kebo pada pemulung lain sambil tertawa bangga.

Polisi hanya berhasil membekuk delapan tersangka penganiaya Kebo, termasuk SuhariÑpaman Muah, dan Zumadi, adik Muah satu ibu.

Di Sisalam, Muah makin gelisah. Kebo belum juga pulang. Tak tahan menanggung penasaran, ia meminta Wage, hansip Sisalam, mengantarnya ke Jakarta.

Pada 22 Mei 2001, mereka sampai di Terminal Pulogadung. Wage membeli suratkabar

Pos Kota. Jantung pria ini berdetak keras saat menyimak sebuah kolom di kiri halaman muka. Muah yang buta huruf tenang-tenang saja.

“Suamimu lagi ada masalah,” kata Wage.

Saat Muah dan Wage menghadap Brigadir Satu Eko Kuswanto di kantor Kepolisian Resort Jakarta Barat, delapan tersangka berkumpul di ruang yang sama.

Suhari dengan wajah letih mengeluh pada Wage, “Saya itu kesal, dimintain duit terus sama dia (Kebo) saban hari, sing tanpa perhitungan.”

Eko bertanya pada Muah, “Ibu Muah, suami ibu meninggal dibunuh orang. Apakah ibu mau menuntut?”

Muah tidak ingin menuntut kematian Kebo secara hukum, “Orang dia itu jahat.”

Seorang polisi wanita yang ikut hadir terkesima, “Saya juga perempuan, Bu Muah. Masak orang berumah tangga itu nggak ada kasih sayangnya?”

Wage membantu Muah menulis surat pernyataan. Setelah itu Muah membubuhkan cap jempol di atasnya.

“Sekalipun dia itu dibunuh seseorang, tapi dia orang jahat. Saya masih ingat, dulu pemerintah mengadakan misterius itu, pemerintah juga membunuhi orang, kok, orang jahat,” kata Wage pada Eko.

Pada 1980-an, pemerintah Soeharto melakukan sebuah operasi yang terkenal dengan sebutan “Petrus” atau penembakan misterius. Ribuan penjahat ditembak, sedang mayatnya ditinggalkan begitu saja. Pers dan forum internasional mengutuk tindakan yang dianggap melanggar prinsip kemanusiaan ini. Dalam biografi Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Soeharto membela diri, “Itu untuk terapi goncangan. Supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya.”

Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, salah satu rumah sakit umum di Jakarta, ada bagian yang membiarkan waktu berhenti. Dunia orang-orang mati. Bau busuk mengelana di lantai ruang pendingin. Deretan lemari besi merapat ke dinding. Pada pintunya tertera angka-angka; 1,2,3, dan 4 dari cat biru. Seonggok arang tersimpan di balik pintu nomor 3. Dalam daftar registrasi petugas kamar mayat tercantum catatan: “21/5001/793/9.35/Tanpa Nama/Polsek Tanjung Duren/Luka bakar.” Tak ada pihak keluarga datang mengambil mayat itu.

Pada 25 Mei 2001, petugas kamar mayat membawa mayat tanpa nama tadi ke pemakaman massal Tegal Alur, Jakarta Barat. Penggali kubur menimbun tanah di atas lubang. Kebo kembali sendirian.

***

PERTENGAHAN Juni 2001. Mata Muah kembali menerawang. Berbagai perasaan berkecamuk dalam benak wanita ini.

“Bagaimanapun dia suami saya, ya kadang kangen. Tapi, dia begitu.”

Nani, istri lurah Sisalam, menghibur, “Sudahlah, kini kowe sudah bebas. Nanti cari suami yang baik.”

Kecemasan Muah masih tertuju pada yang hidup.

“Kasihan adik saya. Anak-anaknya masih kecil.”

Surat perpanjangan penahanan Zumadi yang dikeluarkan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menggeletak di lantai semen yang dingin.

Ratusan kilometer dari Sisalam, cerobong bangunan tersaput jelaga terus mengeluarkan asap hitam ke langit biru. Bekas-bekas bilik yang terbakar menyuguhkan pemandangan mengenaskan.

Kerangka kursi panjang teronggok di muka bilik Kebo yang tinggal puing. Karpet merah dari bahan wol miliknya masih tersampir di tali jemuran. Seorang pria berkaus singlet mendorong gerobak di antara sampah kaleng dan plastik. Roda kehidupan berderit lagi, berputar, tiada berhenti. Manusia menjalaninya seperti kutukan, sebagaimana Atlas, dewa dalam mitologi Yunani, memikul bumi pada pundaknya.

Muah termangu memandangi serpihan-serpihan kertas yang berserak di lantai, surat nikahnya dengan Kebo. Kebo merobek surat tersebut saat mereka bertengkar

hebat untuk kesekian kali.

“Akan saya simpan terus kenang-kenangan,” ujar Muah, nyaris berbisik.*

 

********************************

 

Sumber Tulisan dari Buku Jurnalisme Sastrawi,  KPG 2008