Oleh Todung Mulya Lubis

KITA semua adalah saksi-saksi sejarah negeri ini yang masih sering berkiblat kepada kekuasaan. Banyak orang terutama pengusaha, elite politik, aktivis mahasiswa atau pemuka agama yang mengejar kekuasaan, bukan menciptakan nilai-nilai yang akan membebaskan masyarakat dari hegemoni kekuasaan. Ada pandangan yang sangat kuat bahwa kekuasaan adalah segala-galanya, adalah sumber dari hak yang diberikan kepada manusia. Sedangkan manusia itu adalah objek kekuasaan yang nasibnya bergantung kepada kekuasaan. Inilah paradigma terbalik yang salah kaprah. Seharusnya kekuasaan itu bertanggung jawab kepada manusia, kepada rakyat, karena itulah pejabat negara atau kerajaan itu sering disebut sebagai abdi rakyat atau “civil servant”. 

Pada gilirannya paradigma berpikir di atas telah memperkuat pikiran-pikiran status quo yang antiperubahan. Reformasi dan demokrasi tidak dikenal dalam paradigma ini, bahkan bisa-bisa reformasi dan demokrasi itu dianggap sebagai musuh. Inilah yang mencuat dari mulut Pangemanann dalam roman sejarah Rumah Kaca-nya Pramudya Ananta Toer. Kurang lebih ucapan Pangemanan dapat ditilik sebagai berikut:

Bukankah sudah jelas? ……Pitung-pitung modern yang mengusik-usik kenyamanan Gubermen – semua telah dan akan kutempatkan di meja kerjaku. Segalanya menjadi jelas terlihat. Hindia tidak boleh beruba-harus dilestarikan.

 Pangemanann adalah tokoh pribumi didikan Barat yang ditempatkan pemerintah kolonial untuk mengisi struktur birokrasi, beamtenstaat. Salah satu tugas terpenting Tuan Pangemanann adalah mengawasi Minke, tokoh protagonist yang menjadi pusat penceritaan Pram. Minke, seperti yang diketahui Bersama, adalah personifikasi dari Raden Mas Tirto Adhisoerjo, yang menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Karena perlawanan yang keras dari Raden Mas Tirto Adhisoerjo inilah, maka pemerintah kolonial Belanda merasa perlu menempatkan Pangemanann untuk menjinakkan sepang terjang Tirto. Maka tugas Pangemanann, seperti diucapkannya sendiri, adalah:

“….mendiskreditkan pimpinan Syarikat yang terlibat sebagai perusuh dan kepala huru-hara. ……..mengikuti betapa benggol-benggol Syarikat masuk perangkap seperti tikus. Dan , …..menyingkirkan Inisiator atau Sang Pemula dari suatu Kebangkitan Nasional.”

 Rumah Kaca adalah potret kehidupan pada 1912, Ketika fajar nasionalisme mulai merekah dan kolonialisme tengah mencengkeram leher kaum pribumi. Tapi kontekstualisasi cerita Rumah Kaca, tampaknya, setelah 88 tahun berlalu dan Indonesia dikelola oleh kekuatan sipil, Tuan-tuan Pangemanann baru tercipta di mana-mana. Diberbagai ruang birokrasi, dari struktur terkecil, Balai Desa hingga Istana Negara, Tuan Pangemanann Baru selalu membisikkan romantisme kekuasaan yang naif; tanpa arah dan cenderung membangun paradigma kekuasaan dengan menakbirkan aura primordialisme.

Potret lain dari romantisme kekuasaan yang naif; tanpa arah dan cenderung membangun paradigma kekuasaan dengan menakbirkan aura primordialisme yang disokong keserakahan duniawi (hedonis) tercermin juga pada cerpen Satyagraha Hoerip (Oyik), “Pamanku dan Burung-burungnya”. Oyik memaparkan:

“Otakku memaki-maki, bahwa di tengah resesi ekonomi dunia ini, ternyata ada orang-orang di negeriku yang enak saja membuang-buang  uang hanya untuk membeli seekor burung. Padahal berjuta-juta orang lain di sekitar mereka mati-matian mencarinya sepanjang hidup mereka, dengan banting tulang sekalipun, dan tak kunjung mendapatkan uang sebanyak itu.”

 Cerpen Oyik, dalam penafsiran lain, bisa saja ditempatkan pada konteks kekinian, Ketika jutaan rakyat setiap hari mengais keringat dengan “darah dan daging” untuk mendapatkan “sekeping” rupiah, para pemegang puncak kekuasaan, tanpa beban psikologis melakukan rekreasi dengan argumentasi diplomasi dan investasi masa depan. Mungkinkah “mereka” tergugah dengan inguan Pram, gerutuan Oyik, teriakan Rendra dan protes spiritualitasnya Tardji dan Danarto? Saya pribadi merasa optimis, bukankah karya sastra yang mengungkapkan keadaan, kata Nadine Gordimer, akan berubah menjadi tindakan di negeri yang menindas, yang banyak tekanan, banyak kerancuan istilah, desas-desus dan ribuan persoalan yang disembunyikan.

Di tengah carut-marut jagad politik, di tengah arus gelombang kekuasaan yang masih dibalut luka lama dan aura primordialisme yang semakin mengkristal, saat ini kita tengah menghadapi peralihan abad dari abad ke-20 ke-21. Peralihan abad ini mengandung makna yang sangat kompleks  bagi masyarakat dunia karena dihadapkan pada berbagai persoalan yang pelik dan rumit seperti krisis ekonomi keuangan global terutama yang menimpa negara-negara Asia, runtuhnya ideologi komunis, dan menguatnya sistem ekonomi pasar, munculnya gejala disintegrasi wilayah dan politik, dominasi hegemoni Amerika yang dahsyat serta bangkitnya China yang bakal mengubah peta ekonomi global. Secara ideologis kita melihat sistem ekonomi kapitalisme yang sering diterjemahkan sebagai sistem ekonomi pasar bebas juga mulai mengatur pola hubungan ekonomi nasional maupun internasional. Tentu kita tetap menyaksikan potret “ekonomi kota” dan “ekonomi desa” yang senjang, di mana rakyat di pedesaan masih tetap menjadi “pheriphery” yang terimbas sangat minimal dari berkah ekonomi kota yang berinteraksi dengan ekonomi kota lainnya dalam konteks antar negara dan kawasan.

Peralihan abad ini ditandai pula dengan revolusi teknologi dan komunikasi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, di mana dunia semakin sempit, di mana masyarakat tak lagi dihadapkan kepada batas negara (borderles), di mana jarak tak semakin bermakna. New York, Capetown, dan Jakarta, atau Pemekasan di Madura, menjadi titik-titik yang tak terlalu berharga di saluran telepon selular dan internet. Perdagangan dalam dalam bentuk e-commerce sudah mulai merambah rumah-rumah terutama di kota-kota besar. Transaksi ekonomi mulai berubah dari dari transaksi personal menjadi transaksi elektronikal. Perubahan yang tengah kita hadapi sudah dan bakal merubah perilaku dan kebiasaan masyarakt dan manusia di mana buku dan koran akan semakin dipinggirkan, di mana kantor akan semakin ditinggalkan. Kehiduapn elektronik yang ‘computerized’ dengan segala macam tombol akan mengobrak-abrik tertib dan adat kantor, sekolah, linkungan maupun keluarga. Kita tidk usah terperanjat dengan e-family. Betapa kita akan semakin didera sepi.

Perubahan abad ini dalam konteks sejarah Indonesia menjadi sangat bermakna karena kita juga tengah dihadapkan kepada banyak sekali perubahan yang terjadi pada masyarakat dan bangsa ini. Setelah 32 tahun lebih di bawah pemerintahan Orde Baru yang represif, kita sekarang tengah berada dalam arus perubahan politik dari pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan yang lebih demokratis meskipun kita jatuh bangun dalam membangun sendi-sendi demokrasi. Perubahan politik yang membawa banyak dampak sosial ini pada satu sisi menjanjikan harapan akan masa depan yang lebih bebas dan terbuka, akan tetapi pada sisi lain menuntut ongkos sosial ekonomi yang sangat mahal. Krisis ekonomi yang memukul Asia termasuk Indonesia bukan saja telah menghancurkan nilai tukar rupiah dan roda perekonomian nasional tetapi terlebih lagi telah menghancurkan daya tahan sosial dan budaya sehingga kita menyaksikan banyak sekali gejolak sosial yang merusak pranata-pranata sosial dan ekonomi hingga pada keutuhan bangsa dan negeri. Meski politik mempunyai andil, kerusuhan di Maluku, Papua, Poso, dan Aceh adalah juga akibat daya tahan ekonomi yang semakin menipis. Kesenjangan ekonomi terutama di daerah luar Jawa adalah konsekuensi kebijksanaan sentralistis yang memiskinkan masyarakat luar Jawa. Kalau kebijaksanaan ekonomi selama ini tak membuat masyarakat luar Jawa miskin, mungkin keberatan atas sistem politik otoriter tak akan memicu menguatnya arus pemisahan diri, yang dimulai dengan perlawanan-perlawanan lokal atau kerusuhan-kerusuhan lokal.

Karakteristik pemerintah Orde Baru lainnya adalah rendahnya rasa hormat terhadap supermasi hukum atau Rule of Law. Hukum berfungsi semata-mata sebagai instrument kekuasaan meskipun banyak ahli hukum berteori tentang “law as a tool of social engineering”. Rekayasa sosial di sini sering diartikan sebagai pengarahan dan pertuntunan dari atas yang sama artinya “top down approach”. Pembangunan hukum, degan demikian menjadi bagian dari rekayasa untuk menguntungkan lapis masyarakat atas sehingga hukum pada praktiknya lebih mneguntungkan masyarakat atas khususnya penguasa dan pengusaha. Tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin lama semakin rendah untuk tidak dikatakan tak ada sama sekali. Karenanya, pengadilan yang seharusnya menjadi rumah keadilan telah berubah menjadi pasar di mana keadilan diperjualbelikan. Hukum dagang yang berlaku di kalangan pedagang semakin lama semakin menjadi arena dagang hukum.

Basis budaya hukum di negeri ini memang lemah. Sejarah kita lebih mengenal keberadaan raja dan ratu yang adil, bukan hukum yang adil. Pusat perubahan dan perbaikan adalah kedermawanan sang raja dan ratu. Sedikit sekali kita menemukan literature lama yang bercerita tentang hukum yang adil. Dan amat menarik bahwa pemerintahan kolonial selama ratusan tahun tidak berminat membangun hukum yang adil, sebaliknya yang dibangun adalah rasa takut terhadap mereka yang bernama aparat hukum. Demikianlah, misalnya, kita menyaksikan pemerintah kolonial melembagakan diskriminasi sosial yang memisahkan orang Belanda, Timur Asing, dan Pribumi. Celaknya, pemerintahan Orde Baru juga melakukan hal yang sama, dalam artian bahwa hukum itu berbeda bergantung keadaan politik dan ekonominya. Pokoknya, orang-orang yang tidak punya kuasa dan sumber daya tak terperhatikan dan terlindugi oleh hukm. Hukum, pada akhirnya, memang tidak netral. Hukum itu berpihak pada kekuasaan.

Dari sinilah kemudian, kritik terhadap kehidupan masyarakat – Ketika amuk massa merebak, pembunuhan massal merajalela, dan hukum rimba tumbuh subur dijalanan serta kekerasan sebagai jalan pertama merampungkan persoalan – juga merupakan bagian kritik terhadap kesadaran. Seperti halnya himbauan Octavio Paz Ketika memberi ceramah di College de France, 14 Juni 1988, bahwa kritik terhadap kesadaran masyarakat, juga merupakan kritik terhadap kesadaran: keluarga dan dominasi pria, moral seksual, sekolah (sebagai lembaga pendidikan), gereja, agama dan nilai-nilai manusiawi. Tanpa meremehkan keberhasilan teknologi, sesungguhnya masyarakat sudah mulai menyangsikan konsep tentang kemajuan, gagasan yang dulu pernah dianut Barat dan mitos intelektual-nya. Gambaran tentang kondisi pikiran selama paruh pertama abad itu menunjukkan kebimbangan dalam menentukan pilihan, antara kepastian dan kekerasan, antara intelektualitas ekstrem dan pemujaan terhadap kekerasan.

Untuk itu mengembalikan integritas bangsa, dengan menumbuhkan integritas pribadi melalui “kerja keras” sambil menata ulang berbagai persoalan yang masih tersisa sebagai pekerjaan rumah kita, adalah syarat mutlak yang harus kita bayar setelah eforia reformasi menggelinding di tengah kita. Toh kita tidak ingin seperti mitos Sisypus; melakukan pekerjaan berulang kali tanpa ada koreksi total terhadap keringat yang terus-menerus mengucur dari tubuh kita. Meskipun menurut Albert Camus, Sisyphus adalah makhluk teramat bijaksana di antara makhluk bumi fana ini, karena tidak ada siksaan yang lebih parah lagi daripada mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Tapi pekerjaan berulang kali tanpa koreksi adalah satu kesalahan sejarah hidup yang tidak harus diulang. Tentu itu hanyalah semacam rekreasi kehidupan tanpa kita mau menyentuh aksi kehidupan yang lebih bermakna, untuk memyongsong kehidupan masa depan.

Dalam pandangan Nurcholis Madjid, demokrasi yang sedang kita tegakkan bersama setelah rezim otoriter Orde Baru runtuh adalah demokrasi yang mengembangkan sikap kritis dan membuka semua peluang pemikiran untuk berbeda, sebagai usaha mencari suatu sistem politik yang dapat bertahan hidup atau yang mampu menyesuaikan dan mewujudkan Kembali perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang ada diharapkan masih efektif untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam membangun negara. Dalam konteks inilah membangun demokrasi sebagai hamparan tujuan gelombang reformasi akan menemukan bentuknya, karena dalam urat nadi demokrasi melibatkan kesediaan yang tulus untuk melakukan kompromi dan pencarian pertemuan kebaikan, yang bermuara pada upaya memperbaiki mekanisme kontrol terhapad kekuasaan.

Upaya yang tulus untuk melakukan kompromi dan pencarian pertemuan kebaikan, sebagai usaha untuk memperbaiki mekanisme kontrol terhadap kekuasaan, semakin menemukan fasilitasnya ketika ruang-ruang publik semakin terbuka untung menampung berbagai ragam pemikiran, dan berbagai saluran aspirasi politik kepartaian akan lebih baik jika berkaitan langsung dengan nilai-nilai masyarakat madani, yang mengedepankan asas keadilan, persamaan manusia, keterbukaan atau transparansi, keadaban, dan partisipasi universal.

Lebih jauh Nurcholis Madjid menjelaskan, masyarakat madani atau dalam kamus umum perbincangan politik sering kali disebut sebagai masyarkat sipil; civil society, adalah suatu istilah yang juga mengalami pergeseran pemaknaan. Istilah civil society pada awalnya lahir di Inggris Ketika awal perkembangan kapitalisme modern, yang konon merupakan implikasi pertama penerapan ekonomi Adam Smith dengan karyanya The Wealh of Nations. Pandangan ekonomi Smith itu mendorong perkembangan kewirausahaan Inggris, yang dalam prosesnya terbentur kepada pembatasan-pembatasan oleh pemerintah karena adanya merkantilisme negara. Para wirausahawan kemudian menuntut adanya “ruang” di mana mereka dapat bergerak dengan bebas dan leluasa mengembangkan usaha mereka. Ruang kebebasan itu merupakan tempat terwujudnya civil society, yang merupakan ruang penengah antara kekuasaan (pemerintah) dan rakyat umum. Jadi civil society selalu melakukan identifikasi kebebasan serta selalu lepas dari pembatasan-pembatasan kekuasaan.

Untuk itu, upaya melepaskan unsur komunalisme dalam aspirasi politik kepartaian, harus berpijak pada kerangka makro pembentukan masyarakat madani, agar setiap individu yang mendiami komunitas partai politik terhindar dari kekerabatan tradisional. Kekerabatan tradisional yang sempurna sering kali bertumpu pada persoalan-persoalan suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Maka diperlukan perubahan mendasar dalam diskursus politik kepartaian yang akhir-akhir ini menyemarakan konstelasi politik Indonesia; dari cara memahami penampakan lahiria (indikator eksoterik) dari sebuah tradisi dan praktik kekerabatan tradisional ke arah yang lebih bersifat konseptual.

Tampaknya ciri mendasar dari pembentukan dan pertumbuhan partai baru yang mengedepankan unsur  komunalistik serta kekerabatan tradisional adalah menegakan aura primodialisme sebagai suatu variable yang mempengaruhi loyalitas dan perlaku politik. Kondisi semacam ini dibentuk oleh praktik ketidakadilan ekonomi dan politik yang telah lama dikembangkan Orde Baru; dalam pandangan seorang ‘Indonesianis’, R. William Liddle, sebetulnya memiliki persyaratan teoritis yang cukup untuk mengalami kehancuran. Yakni hampir tiadanya sarana artikulasi kepentingan dan organisasi kepentingan; dan terlampau diandalkan koersi sebagai alat untuk memecahkan masalah. Namun dalam praktiknya, persyaratan teoritis itu hanya hanya memadai secara epistemologis, dan tidak tergambar di level praktis. Orde Baru ternyata bisa bertahan dalam rentang waktu yang panjang.

Sempitnya ruang artikulasi masyarakat membuka peluang makin besar bagi lahirnya organisasi massa yang menghendaki semangat komunalistik, kekerabatan tradisional yang dibingkai aura primodial. Maka sangat wajar jika sempitnya ruang artikulasi kepentingan publik, secara tidak langsung mempertegas suatu skema bahwa kekuasaan ekonomi, politik dan agama, telah lama tidak berada di bawah kontrol masyarakat, sehingga mempersulit pembentukan jaringan kerja sama dan koalisi yang dapat berfungsi untuk menentukan tema bersama, sebagai bagian dari hubungan kausalitas antara negara dan rakyat.

Maka ketika kekuatan ekonomi, politik, dan agama tidak berada di bawah kontrol masyarakat, yang terjadi kemudian menguatnya arus kekuasaan memusat, yang tidak mampu disentuh oleh berbagai lapisan publik. Dari sinilah kemudian konsep pertumbuhan tidak berjalan sesuai dengan rencana, dan pada akhirnya menutup peluang terjadinya trickle down effect, prosedur menetes dari atas ke bawah, dalam berbagai bentuknya menjadi tersumbat. Atas dasar inilah, teori modernisasi bertolak membangun asumsi-asumsi pembenaran, bahwa keterbelakangan dan kemunduran bangsa-bangsa Dunia Ketiga disebabkan oleh faktor budaya mentalitas. Faktor budaya mentalitas sering kali dianggap menjadi biang keladi dan ‘momok’ bagi pembangunan model pertumbuhan (growth model). Dari sinilah kemudian terbentuk satu kenyataan lain, yakni turunnya toleransi publik terhadap praktik ketidakadilan ekonomi dan politik, yang pada akhirnya membawa rasa frustasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembentukan nilai-nilai demokratis.

Untuk itu dalam kerangka mengembalikan kekuatan ekonomi, politik, dan agama di bawah kontrol masyarakat dibutuhkan kemauan untuk mengubah kondisi yang stagnan, agar dalam memasuki orde reformasi tidak terjebak pada sikap optimisme yang pesi-mistis. Anjuran Y.B. Mangunwijaya bahwa perlunya desakan-desakan publik untuk melakukan pembokaran sistem kehidupan bersama dan mengganti struktur tanah liat yang bisa dimanipulasi menjadi apa pun oleh penguasa, sehingga tidak dapat menjamin terlaksananya negara hukum yang kukuh prinsip-prinsipnya, menjadi sangat relevan untuk diajukan. Perubahan-perubahan sistem dan struktur yang mengakses kehidupan bersama, merupakan penegasan tentang pentingnya budaya politik untuk menjaga Orde Reformasi agar memperoleh aksentuasi yang tepat dalam memahami dan menyongsong Indonesia Baru.

Tugas kita adalah memulihkan kembali kedaulatan manusia dan kedaultan rakyat. Desakan-desakan publik hanya bisa dilakukan kalua kedaulatan manusia dan kedaulatan rakyat itu dipulihkan. Ini tidak berarti bahwa negara dan pemerintah itu tidak punya tempat, dan tampaknya Thomas Jefferson benar Ketika dia mengatakan pemerintah itu sebagai necessary evil. Dalam dua spektrum inilah kita berada, yaitu mengakui bahwa manusia dan masyarakat itu sebagian diatur oleh negara, tetapi tetap memelihara seonggok kebebasan (freedom) yang tidak bisa diambil oleh negara. Tetapi, sesungguhnya setiap manusia di muka bumi ini dalam dirinya memiliki hak dan kewenangan untuk memerintah dirinya sendiri. Di sinilah kedaulatan manusia tercipta dan pada gilirannya kedaulatan rakyat menjadi kunci sukses dari demokrasi, yang akan membuat demokrasi tidak berhenti sebagai teori, tetapi justru sebagai way of life. Dan jika kitab oleh mengutip Amartya Sen, maka “praktik demokrasi akan memberi warga manusia kesempatan untuk saling belajar, dan memberikan juga rakyat kesempatan untuk merumuskan nilai-nilai dan prioritas-prioritas.” Inilah yang oleh Amartya Sen disebut sebagai constructive importance dari demokrasi.

Sekarang sampailah saya pada bagian akhir dari ceramah ini. Kesimpulan utama yang bisa diambil adalah perlunya kita semua menyongsong masa depan dengan penuh harapan dan kita akan belajar dari semua kesalahan yang terjadi pada masa lalu. Persoalan hukum dan demokrasi bukanlah semata-mata persoalan ahli hukum dan pejuang-pejuang demokrasi. Penegakan hukum dan demokrasi adalah persoalan kita semua sebagai bangsa dan negara. Oleh karena itu, semua komponen bangsa ini harus saling bahu-membahu menciptakan dan memperkuat terciptanya apa yang akhir-akhir ini disebut sebagai good governance.

Saya teringat Ketika panitia Amnesty Internasional di Oxford mengadakan berbagai kajian pada 1992, tentang pokok yang dirumuskan secara tegas oleh pembicara kuncinya, Helena Cixous: Apakah diri manusia sebagai individu seperti yang didefiniskan pada abad ke-18 dalam ideologi Hak-hak Asasi Manusia masih ada?……Bila tidak, lalu kemerdekaan siapa yang hendak kita lindungi dengan susah payah?

Apakah gejala pengebirian kaidah-kaidah hukum dan demokrasi, bisa disebut sebagai bagian dari romantisme masa lalu? Atau inikah tabiat manusia modern yang haus kekuasaan, dan selalu mengagung-agungkan modernitas sebagai ‘komoditas ekspor’ barang dagangan politiknya? Dan pada akhirnya, rakyat kecil adalah korban keserakaan kerumunan orang yang berkuasa.

Satu hal yang harus dicatat, ketika politik dan kekuasaan bekerja melangkahi pagar-pagar hukum dan pengabaian terhadap etika hidup, jangan harap demokrasi yang diagung-agungkan dengan gegap gempita bisa ditegakan di negeri ini.

Reformasi sudah berjalan setahun lebih.  Sayangnya kita tak bertemu dengan hasil reformasi, bahkan kita menyaksikan kembalinya semangat antireformasi dengan segala bentuknya. Demokrasi kembali kehilangan dagingnya, dan rakyat hanya melihat tulang-tulang yang berserakan. Menakutkan memang melihat banyak pemuka dan anak bangsa lupa diri, dan lagi-lagi berkiblat diri kepada kekuasaan. Tapi kata takut inilah yang harus kita lawan, dan di sini, Aung San Suu Kyi benar Ketika ia mengatakan, “It is not power that corrupts but fear.” Marilah kita tidak takut.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oleh Prof. Dr. Fransisco Budi Hardiman, S.S., M.A

“Kind words are like honey — sweet to the soul and healthy for the body” – Proverb 16:24

ADALAH suatu kehormatan boleh berdiri di mimbar ini untuk berbicara tentang filsafat, sebuah bentuk pengetahuan yang sudah sangat tua usianya, namun masih relatif muda sebagai subyek akademis di negeri kita. Universitas Pelita Harapan merupakan salah satu perguruan tinggi yang mengajarkan filsafat, bukan hanya untuk jurusan tertentu. Semua alumni, entah itu dokter, insinyur, arsitek, guru, atau sarjana ekonomi, pernah belajar filsafat lewat kurikulum liberal arts dan pasca sarjana. Kalau saat ini membahas tugas filsafat untuk era komunikasi digital, saya mengajak berpikir tentang manfaat filsafat untuk publik. Tugas itu tentu tidak mudah karena harus ditunaikan di tengah zaman yang mulai malas berpikir dan lebih suka browsing dan googling ini.

Filsafat sudah berakhir, yaitu mati. Demikian kesalahpahaman yang terjadi, setelah Heidegger dan Rorty menulis hal itu. Beberapa kematian atau akhir lain juga sempat diberitakan, seperti “kematian pengarang” (Roland Barthes), “kesudahan seni” (Arthur Danto) dan “akhir manusia” (Michel Foucault). Sudah jauh sebelumnya nabi sekular Friedrich Nietzsche mengumumkan “kematian Allah”, dan mungkin awalnya dari situ. Kesalahpahaman terjadi karena “akhir” atau “kematian” yang dimaksud para filsuf kontemporer itu sebetulnya adalah cara-cara berfilsafat yang kedaluwarsa. Banyak yang ingin melayat filsafat, tetapi tidak melihat mayat dalam peti matinya. Penjelasannya sederhana. Selama manusia berpikir, selama itu filsafat masih hidup dan bahkan dilahirkan kembali. Namun di sini kita pun menghadapi masalah yang lebih pelik daripada wacana-wacana tentang kematian filsafat. Apakah manusia masih berpikir di era komunikasi digital? Apakah arti berpikir di zaman kita? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Tapi ketika menggariskan tugas filsafat, kita sedang dipaksa untuk menemukan jawabannya.

Zaman kita disebut dengan berbagai nama, seperti: post-modern, revolusi industri 4.0, dan di sini kita sebut era komunikasi digital. Transisi ke era itu kita sebut revolusi digital. Apa yang menyamakan isi semua nama itu adalah luapan informasi yang diakibatkan pemakaian teknologi komunikasi digital. Di akhir abad ke-20 filsuf dan sosiolog Prancis Jean Baudrillard telah bicara tentang ‘simulacra’, yaitu tentang kondisi kita saat ini, ketika realitas telah diganti dengan simbol (1). Menurutnya pengalaman kita — politis, ekonomis, psikologis, erotis – tidak lebih daripada simulasi kenyataan. Teks, video, gambar di internet membingkai atau merekayasa peristiwa seolah-olah terjadi. Kita berada di dalamnya. Saat ini, ketika sebagian besar orang menundukkan kepala melihat layar ponselnya, analisis Baudrillard tampak semakin terbukti. Isi Zoom, Whatsapp, Tik Tok dan Twitter, terasa lebih real daripada orang yang duduk di depan kita. Kita menjadi gagap menghadapi kelangsungan.

Efeknya untuk demokrasi cukup menggelisahkan. Dengan telepon cerdas ideal-ideal demokrasi seolah dapat diraih. Inilah era ketika siapa saja bisa bicara, seolah dapat mengakses kekuasaan. Dalam komunikasi digital tidak ada hirarki yang membatasi. Setiap orang bisa menjadi produsen, sutradara, sekaligus ekspert bagi orang lain. Tetapi persis pada saat ini pula, ketika akses langsung ada dalam genggaman, cita-cita demokrasi terancam luput dari genggaman. Alih-alih mengupayakan saling pemahaman, kerap kali media-media sosial menjadi sarana menyebarkan hoaks, berita palsu, dan berbagai kecohan lain dalam bentuk teks, video, poster, chat, atau foto yang mendistorsi kenyataan. Industri kebohongan telah sampai ke ruang privat kita untuk mengkhianati akal sehat dan memancing kebencian timbal balik. Apakah bisa disebut komunikasi, jika kita tidak saling mengerti? Apakah bisa disebut demokrasi, jika kebohongan merusak komunikasi?

Filsafat telah mengemban tugasnya sejak kelahirannya di zaman Yunani kuno. Tugasnya adalah mengajak berpikir. Berpikir adalah mempersoalkan. Sejak awal filsafat hidup dengan bertanya. Dahulu ia mempersoalkan mitos. Dalam buku ketujuh The Republic, Plato bercerita tentang para tawanan dalam gua yang sejak kecil hanya melihat bayang-bayang pada dinding (2). Mereka percaya bahwa bayang-bayang adalah realitas. Mitos dikritik sebagai realitas semu seperti itu. Di zaman modern filsafat mempersoalkan ideologi dan bahkan agama sebagai bentuk lain mitos. Saat itu fiksi masih relatif mudah dibedakan dari realitas.

Dalam revolusi digital, ketika luapan informasi mengacaukan persepsi, distingsi antara fiksi dan realitas mulai kabur dan agaknya tidak menarik Iagi untuk dipersoalkan. Para pengguna gawai tidak Iagi peduli bahwa mereka telah menjadi tawanan seperti dalam cerita Plato itu. Bukan dinding goa, melainkan layar; bukan bayang-bayang, melainkan simulacra sedang menjebak mereka, Namun mereka tampaknya menikmati bayang-bayang itu. Apakah filsafat masih dapat menunaikan tugas Idasiknya? Masih perlukah tugas itu, jika berpikir dianggap sama saja dengan menikmati suasana goa masing-masing?

Filsafat dan Komunikasi Digital

Jawaban saya adalah: Filsafat harus tetap menjalankan tugas klasiknya, yaitu mengajak berpikir untuk menemukan kebenaran, memaknai keindahan, dan menilai kebaikan. Tugas ini diperlukan justru di Zaman kita, ketika komunikasi digital menjadi mode of bcing kita yang baru. Khususnya di Indonesia, sebuah negara dengan pengguna internet yang mencapai sekitar 125 juta orang, tugas ini mendesak untuk dilakukan, Sebelum mengurai tugas itil, saya akan mengulas dua hal. Pertama, apa itü dunia digital. Kedua, apa kebaruan komunikasi digital.

Jika bicara tentang dunia’, yang kita maksudkan adalah segah sesuatu yang ada (3). Namun sebagai persoalan komunikasi, ‘dunia’ adalah segah sesuatu yang relevan bagi kita untuk kita bicarakan. istilah dunia digital mengacu pada pengertian terakhir ini. Aliran silih berganti pesan-pesan, gambar-gambar, video-video – atau singkatnya komunikasi-komunikasi –^ı membentuk satu kesatuan yang kita sebut dunia digital. Dunia seperti ini berciri linguistik. Jika kita menyalakan ponsel dan mulai terlibat dalam komunikasi, kita menjadi aktor dalam dunia digital itil. Dunia itü membedakan diri dari sesuatu di luarnya yang juga relevan bagi kita dalam komunikasi, yakni: dunia korporeal atau dunia fisik. Gabungan antara dunia digital dan dunia korporeal dapat kita sebut ‘kompleksitas baru’.

Dalam kondisi ideal dunia digital dan dunia korporeal menjaga batas-batasnya dan saling menafsirkan satu sama lain. Kita tahu bahwa isi dunia digital bukan seluruh kenyataan, melainkan ‘realitas sejauh dibicarakan’. Akal sehat mempertahankan distingsi itu. Namun distingsi antara realitas dan ‘realitas sejauh dibicarakan itü menjadi sulit dijaga, ketika luapan informasi mengkooptasi kesadaran dan mengacaukan persepsi pengguna gawai. Di dalam situasi ini dunia digital mengganti dunia korporeal. Alih-alih kepada realitas, orang menjadi lebih percaya kepada ‘realitas sejauh dibicarakan’, yakni simulacra. Namun tiap hal punya akhir. Bukankah jika ponsel mati atau pulsa habis, ‘realitas sejauh dibicarakan’ itu berhenti? Jeda hening itu memberi tempat kepada ‘realitas di luar pembicaraan’ untuk menampakkan diri. Kotnunikasi tidak dapat menghabisinya. Transparansi digital malah telah menyembunyikannya di balik kata-kata.

Filsafat menghadapi kompleksitas baru itu sebagai tantangan. Dahulu, ketika dunia hanya korporeal, renungan-renungan tertuju pada dunia korporeal itu. Descartes menemukan kesadaran Inodern dengan mengacu kepada dirinya, subyek yang bertubuh. Kesadaran dibayangkan sebagai substansi, res cogitans. Namun sekarang, dalam kompleksitas baru, filsafat tidak lagi membayangkan si “aku” sebagai substansi karena si “aku” dalam komunikasi digital itu terdiri atas gumpalan relasi-relasi yang memantulkan kembali pesan-pesan yang dibacanya. Hal-hal, termasuk si “aku”, dalam kotnunikasi digital bukanlah mirror of nature (Rorty), melainkan — sebut saja — mirror of comunication. Diri bukanlah substansi, melainkan gumpalan relasi-relasi atau “masyarakat dalam masyarakat” (Simmel) (4). Seperti bawang, tidak ada nucleus di dalamnya, hanya lapisan-lapisan kontingensi yang berujung pada bukan apa-apa. Berapa banyak “aku kumiliki, jika si “aku” adalah mirror of communication? Adakah yang lebih misterius daripada “diri” dalam komunikasi digital? Masih adakah subyek moral?(5)

Di samping gambaran manusia, secara praktis cara-cara pencarian kebenaran, keindahan, dan kebaikan juga berubah. Mereka tidak dicari dengan refleksi-diri di dalam benak, pada daya cerap, atau dalam lubuk hati sendiri, melainkan dicari dengan klik ke dalam belantara informasi arahan Google atau Youtube. Akal tidak lagi herois seperti di zaman Pencerahan. Api yang dinyalakan Prometheus mulai redup. Akal harus bernegosiasi dengan sentimen dan imajinasi yang berseliweran di ruang maya. Setelah dua perang dunia di abad lalu filsafat makin menyadari kontingensi akal budi dan mulai bicara tentang “faktisitas” (Heidegger), “keberuntungan” (Nussbaum), dan “anugerah” (Derrida). Akal membantu untuk mengenal dunia, tetapi ia tak punya akses langsung ke dunia, karena akalpun adalah interpretasi yang merangkul kekosongan (6). Kondisi ini makin benar dalam komunikasi digital. Isi gawai kita tidak mengakhiri, malah menyingkap makin banyak misteri kehidupan dengan tafsir tanpa ujung.

Kompleksitas baru itu tidak terpisahkan dari kebaruan komunikasi digital. Ada tiga ciri kebaruannya (7). Penampilan online seseorang tidak perlu mengandaikan adanya tubuh. Komunikasi menjadi bodyless. Anda berada di sana sekaligus di sini, tetapi tubuh Anda entah di mana. Itulah fenomena dekorporealisasi yang menjadi ciri pertama komunikasi digital. Dalam telepresensi orang tidak merasakan langsung tindakannya, maka sensibilitasnya jauh berkurang. Salah-rasa dan mati-rasa menjadi lazim. Tubuh menjangkarkan kita dalam dunia, maka tanpanya kita kehilangan rasa “berada-dalam-situasi”. Tidakkah komitmen menjadi sulit di sini? Ciri kedua adalah tercerabutnya tindakan dari teritorium tertentu. Klik atau ketik yang kita lakukan pada layar menghapus perbedaan lokal dan global karena setiap tindakan memiliki potensi global. Kita mengawasi sekaligus diawasi. Tiap orang potensial menjadi paparazzi bagi yang lain. Fenomena ini kita sebut deteritoralisasi. Apa lalü arti tempat, jika pesan kita bisa ada di mana-mana tapi tidak di manapun? Akhirnya, tindakan, seperti klik atau ketik, bisa mendahului keputusan kesadaran akibat ketidakberpikiran para pengguna, padahal efek tindakan itü bisa sangat membahayakan. Satü klik bisa saja menimbulkan kerusuhan, seperti terjadi di India dan Amerika belum lama ini. Kita menyebut kegiatan yang lolos dari cek kesadaran akibat rutin ini banalisasi.

Ketiga ciri kebaruan itü ikut mengaburkan kriteria epistemologis, estetis, dan etis zaman kita. Celakanya banyak orang menyalahpahami kekaburan itü sebagai dekonstruksi, lalü bersikap defaitistis terhadap kompleksitas. Dekonstruksi bukan destruksi, melainkan suspensi makna untuk memberi ruang bagi hal-hal baru, maka perlu dilanjutkan dengan rekonstruksi. Jika tidak, kita melakukan pembiaran (8). Anda membongkar rumah tua, tetapi bukan untuk membiarkan reruntuhan itü melainkan untuk membangun yang baru. Sebagaimana kita selalu butuh rumah untuk bermukim, kita juga selalu membutuhkan kriteria kebenaran, keindahan, dan kebaikan untuk berpikir dan berbuat. Apakah filsafat cukup puas hanya dengan mempersoalkan kriteria-kriteria itü dan mendukung relativisme epistemis dan moral? Jawaban saya sederhana: Filsafat tidak bertugas untuk membiarkan relativisme, apalagi untuk menghasilkannya, melainkan untuk menguranginya. la harus membantu menetapkan kriteria baru untuk mengurangi absurditas. Jika tidak, filsafat tak kurang daripada sofisme.

Tugas Filsafat

Ada sekurangnya tiga tugas filsafat di era komunikasi digital. Tugas pertama adalah menyingkap ambivalensi komunikasi digital. Filsafat Perlu memproyeksikan kemungkinan-kemungkinan baru pemakaian teknologi digital untuk meningkatkan kemanusiaan kita, seperti kreativitas, kebebasan, dan moralitas. Namun ia juga harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang sejauh mana teknologi digital dapat mendegradasi kemanusiaan kita sampai ke taraf mesin. Dengan teknologi ini kita bisa menjadi kosmopolitan, dan terbuka kemungkinan terbentuknya kewargaan global. Namun ancamannya juga nyata, yakni: thoughtlessness. Dewasa ini perluasan kapasitas kemanusiaan kita berjalan seiring dengan kekuasaan besar robotisasi yang mendegradasi berpikir menjadi sekadar proses ‘teknis’, seperti browsing dan googling. Ketidakberpikiran bisa sangat berbahaya. Bukankah radikalisme religius diuntungkan oleh mereka yang bereaksi robotik?(9) Agaknya kita tidak hanya dilatih menjadi kosmopolitan, tetapi juga sekaligus menjadi cyborg. Filsafat harus bersiasat untuk mengatasi dilemma itu.

Tugas kedua adalah kritik ideologi dan refleksi rasional. Sebagai pengetahuan kritis, filsafat bertugas mewaspadai hubungan-hubungan kekuasaan teknokratis dan dogmatisme sains dan teknologi. Sejauh mana digitalisasi telah menjelma menjadi pengawasan panoptis? Marginalisasi baru mana yang ditimbulkannya di antara kelas-kelas sosial? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat wajar dilontarkan justru ketika banyak orang mengandaikan begitu saja teknologi digital sebagai kebenaran. Sebagai pengetahuan reflektif, filsafat bertugas untuk menyingkap perubahan pemahaman antropologis, epistemologis, dan estetis yang diakibatkan oleh interaksi antara manusia dan dunia digital.

Apakah kita masih manusia, ketika otak kita disambungkan secara langsung atau tak langsung ke komputer? Apakah kebenaran, keindahan, dan kebaikan, jika orisinalitas dan artifisialitas sulit dibedakan? Apakah hubungan digitalisasi dengan evolusi peradaban, kesadaran, penderitaan, dan Tuhan? Untuk menjawab hal-hal iłu, filsafat tidak bisa bekerja sendirian. la perlu bekerjasama dengan disiplin-disiplin lain, termasuk mitra seniornya, teologi, dan partner yuniornya, sains. Hal iłu dilakukan juga dengan keinsyafan akan batas-batas bahasa sebagai representasi realitas. Selalu ada ceruk antara bahasa dan realitas yang tidak dapat ditutup secara tuntas oleh interpretasi, entah iłu filosofis, teologis, ataupun ilmiah.

Akhirnya, tugas ketiga adalah memberi tilikan etika komunikasi digital. Etika penting untuk membuat para pengguna media sosial mengalami komunikasi sebagai suatu dunia yang meneguhkan kebersamaan mereka sebagai digital citizens. Saling menghina, mengancam, atau berbohong di media-media sosial menghasilkan worldlessness, rasa kehilangan dunia. Meski selalu chatting, orang tetap merasa sendirian dan terisolasi dari yang lain. Etika harus menghasilkan kembali dunia milik bersama, mulai dari sopan santun, kode etik, asas-asas tmoral, sampai pada tuntutan hak-hak komunikasi warga digital. la juga perlu memberi kritik atas praktik monopoli perusahaan-perusahaan penambang data. Digitalisasi harus diiringi promosi keadilan. Karena tugas ini mendesak untuk perbaikan perilaku digital, etika komunikasi digital harus diberikan sejak dini di sekolah dan universitas.

Anugerah Komunikasi

Sebagai penutup saya telah menyiapkan sebuah catatan kecil. Bukan hanya filsafat yang terbeban dengan ketiga tugas yang baru saja selesai saya ulas. Kita semua terbeban untuk memperbaiki komunikasi digital sehingga komunikasi digital makin dapat menjadi sarana mencapai saling pengertian. Manusia tidak pernah bisa memastikan komunikasinya dengan pencapaian rasionalnya, karena selalu saja ada inkomunikabilitas dalam komunikasi. Saling mengerti perlu disyukuri sebagai suatu pemberian, anugerah komunikasi. Seperti direnungkan Derrida, ada paradoks dalam memberi: Hidup ini terberi secara bebas, tetapi pemberian ini sekaligus mengandung tugas (10). Dalam bahasa Jerman, hal itu terungkap dalam dua kata: Gabe dan Aufgabe. Kata Gabe (pemberian) menyiratkan kata Aufgabe (tugas).

Peristiwa saling mengerti meminta kita untuk mewujudkan kebaikan bersama. Komunikasi digital bukan hanya fakta, melainkan juga mengandung himbauan untuk menyebarkan kebenaran, menyingkap keindahan, dan berbagi kebaikan. Kita mengupayakan komunikasi, tetapi ia juga adalah suatu peristiwa dengan hasil tidak terprediksi atau — seperti disebut Hannah Arendt – suatu “reaksi berantai” (11). Kita, mahluk-mahluk rentan, tidak memegang kendali atas seluruh peristiwa komunikasi. Kita hanya perlu mengasihi orang lain dengan tiap kata yang kita ketik di layar, dan hal itu dibuat nyata dengan ‘inkarnasi’ ke dalam kehadiran korporeal. Acta, non verba. Mungkin dengan itu orang menjadi lebih bijaksana di era komunikasi digital.***

———————————————————————————————-

*Pidato Pengukuhan Guru Besar Filsafat di Universitas Pelita Harapan – 8 Desember 2021

(1) Lih. Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, (University of Michigan Press: Michigan 1995).

(2) Lih. Platon, Der Staat, (Felix Meiner Verlag: Hamburg, 1993), fragmen 514-516, h. 269-271

(3) Bdk. Martin Heidegger, Sein and Zeit, (Max Niemeyer Verlag; Tubingen, 2001), paragraf 14, h. 63.

(4) Lih. Georg Simmel, Soziologie. Untersuchungen uber die Formen der Vergesellschaftung, Gesamtausgabe. Band II, (Suhrkamp Taschenbuch Wissenchaft: Frankfurt, 1992, h. 53

(5) Bdk. Kevon O’Donnel, Postmodernisme, (Penerbit Kanisius: Yogyakarta, 2009), h. 8

(6) Bdk. Ibid., h.119

(7) Lih. E Budi Ilardiman, Aku Klik maka Aku Ada. Manusia dalam Revolusi Digital. (Kanisius,2021) h. 221-223

(8) Derrida berkeberatan dengan kesalahpahaman itu dan mengklarifikasi maksudnya dalam: Jacques Derrida, Gesetzeskraft. Der mystische Grund der Autoritat, (Suhrkamp: Frankfurt a.M., 1996), h. 20-21 juga h. 42.

(9) Lih. E Budi Ilardiman, Aku Klik maka Aku Ada, h. 78

(10) Bdk. Jacques Derrida, Given Time. I. Counterfait Money, (University ofChicago Press: Chicago, 1992).

(11) Lih. Hannah Arendt, Vita activa Oder Vom tätigen Leben, (Piper: München, 1996), h. 237

Oleh Odemus Bei Witono

KREATIVITAS pendidikan di tengah pluralitas budaya dan tradisi di Indonesia menemukan tantangan dan peluang untuk bertahan atau maju guna mengembangkan diri jauh lebih baik dari situasi sebelum pandemi. Prototipe sebagai alternatif kurikulum baru nasional yang diterapkan pada 2022, mengusung semangat belajar mandiri yang mengandaikan refleksi mendalam tentang tolok ukur keberhasilan yang disesuaikan dengan keadaan. Kondisi ekonomi yang saat ini menggeliat di tengah pandemi Covid-19 secara kultural mendorong para insan kreatif mencari cara terbaik untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia berusaha beradaptasi untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki. Luas wilayah Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke dengan berbagai kesulitan wilayah di dalamnya merupakan peluang bagi pemerintah dan sekolah di berbagai tempat untuk melakukan gerakan bersama mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selama ini sekolah-sekolah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah mencoba berbagai metode pendidikan untuk melampaui dan mengatasi situasi sulit. Guru dituntut untuk mempelajari teknologi, khususnya Information and Communication Technology (ICT). Dalam ICT ada aktivitas memproses, menyimpan, menganalisis, mensistematisasikan, memproteksi, dan menyajikan informasi dengan cara yang berbeda, dinamis, dan kreatif. Menurut Villa dan Poblete (2007) ICT didefinisikan sebagai alat penting untuk ekspresi, komunikasi, pembelajaran dan penelitian. Guru dan murid menggunakan ICT sesuai dengan kebutuhan dalam rangka percepatan pencapaian standar kompetensi yang diharapkan oleh bangsa dan negara sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang ada.

ICT dalam praksis digunakan untuk mendukung sumber daya kurikulum. Di masa lalu, inti kurikulum menurut O’Malley (1995) berkaitan langsung dengan humaniora, yang secara luas dipahami sebagai studi tentang apa artinya menjadi manusia. Kurikulum saat ini masih memperhatikan aspek pembentukan manusia, yaitu memanusiakan manusia melalui berbagai pelajaran yang didapat selama belajar. Kurikulum pada dasarnya berisi pelajaran, video, modul pembelajaran interaktif, dan sumber daya lain yang secara langsung mendukung murid dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Sekolah membutuhkan sumber daya pengembangan profesional yang dapat mendukung guru atau orangtua dalam mengembangkan peserta didik, membimbing mereka melalui konten, mengembangkan keterampilan untuk mengajar dari jarak jauh, atau secara umum meningkatkan kapasitas mereka untuk mendukung peserta didik sehingga mereka dapat belajar lebih mandiri di rumah dan di sekolah. Sekolah perlu didukung oleh berbagai perangkat teknologi yang dapat membantu mengelola proses belajar mengajar, seperti perangkat komunikasi, sistem manajemen pembelajaran, atau perangkat lain yang dapat digunakan guru, orang tua, atau murid untuk membuat atau mengakses konten pendidikan.

Kemampuan guru mengelola kelas membutuhkan kreativitas yang handal untuk mengembangkan sekolah melalui pembelajaran campuran atau hybrid. Berdasarkan beberapa buku rujukan, setidaknya ada tiga dimensi yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kreativitas. Pertama, proses observasi dan interpretasi yang inovatif. Ada banyak cara bagi guru dan murid untuk memaknai realitas. Penemuan-penemuan yang terjadi umumnya dimulai dari pengamatan, kemudian memunculkan pertanyaan, “Mengapa hal ini terjadi?” kemudian dilanjutkan dengan membuat jawaban. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan suatu metode ilmiah yang dapat ditarik kesimpulan berdasarkan akal, logika, pengetahuan, dan pemahaman. Kemampuan memaknai realitas sangat penting bagi guru dan murid untuk memahami berbagai tantangan hidup, dan dengan demikian dapat memecahkan masalah yang dialami. Untuk mempertajam interpretasi terhadap realitas, guru dan murid didorong untuk mengevaluasi dan merefleksikan apa yang telah mereka lihat, alami, dan yakini. Kedua, pencarian dan penemuan pendekatan baru. Dunia yang dinamis sebenarnya selalu berubah. Perubahan dunia merupakan keniscayaan hidup yang perlu dihadapi. Oleh karena itu, pendidik dan peserta didik termotivasi untuk terus mencari makna atas peristiwa yang dialami. Guru dan murid diajak untuk mencari ide, peristiwa, atau masalah yang dihadapi untuk dipecahkan menurut pendekatan baru. Ketiga, proposal inovatif dan orisinal. Guru dan murid, bersama-sama dalam kurikulum prototipe diperbolehkan membuat proposal proyek untuk mengoptimalkan penerapan pembelajaran dalam kenyataan. Model pembelajaran berbasis proyek merupakan pola cara belajar yang memanfaatkan berbagai kegiatan bermakna sebagai inti dalam proses pembelajaran yang dialami murid. Dalam kegiatan berbasis proyek murid dapat melakukan kegiatan eksplorasi, penilaian, observasi, interpretasi untuk dapat memperoleh pengetahuan baru, keterampilan baru, dan mengembangkan sikap sosial yang seharusnya dimiliki.

Sebagai catatan akhir, pasca pandemi, pendidikan di Indonesia hidup dalam situasi new normal. Program pendidikan akhir-akhir ini akan mengalami kemajuan pendidikan yang signifikan karena guru dan murid didorong untuk menguasai teknologi pembelajaran, konten ilmu pengetahuan, dan pedagogi yang sesuai dengan kondisi baru. Mereka akan terbiasa dengan cara-cara kreatif untuk mengembangkan bahan ajar di sekolah dan di rumah, offline atau online. Jika masyarakat sudah terbiasa dengan teknologi, mereka pasti dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk mengamati proyek pendidikan di dalam atau di luar, area penelitian sekolah. Semoga di era new normal, guru dan unsur pimpinan sekolah siap mengembangkan seluruh potensi sekolah –melalui kebebasan belajar– dapat terlibat aktif mencerdaskan kehidupan bangsa. Penggunaan teknologi modern, konten ilmu pengetahuan, dan pedagogi pembelajaran formatif dalam konteks kekinian tidak dapat dipungkiri dan dihindari.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Odemus Bei Witono, Direktur Perkumpulan Strada dan Pemerhati Pendidikan

Oleh A Sonny Keraf

Krisis keuangan global yang dipicu krisis keuangan di Amerika Serikat sebenarnya disebabkan oleh pengkhianatan terhadap ideologi ekonomi pasar.

Tidak seperti dikehendaki Bapak ekonomi pasar, Adam Smith, Pemerintah AS justru membiarkan pasar keuangannya bebas tak terkendali tanpa intervensi.

Di pihak lain, saat Pemerintah AS mengintervensi pasar keuangannya dengan mengucurkan dana besar talangan dari pajak rakyat, tindakan itu memunculkan pertanyaan apakah tindakan itu tepat dan adil dari perspektif sistem ekonomi pasar. Pertanyaan yang sama juga muncul, bahkan harus muncul, saat Pemerintah Indonesia mengambil aneka tindakan yang mengarah pada intervensi pasar keuangan guna mencegah krisis ekonomi.

Tidak tabu intervensi

Sistem ekonomi pasar sebagaimana dikehendaki Adam Smith memang membuka ruang bagi interaksi dan transaksi bisnis secara bebas di antara pelaku. Prinsipnya, pelaku bebas masuk dan keluar dari pasar. Tetapi, ini tidak berarti dalam sistem ekonomi pasar sebagaimana dicetuskan Adam Smith, intervensi negara melalui pemerintah ditabukan sama sekali. Dia memang melontarkan doktrin nonintervensi dari negara. Namun, itu tidak mutlak. Negara bahkan dibenarkan untuk intervensi.

Intinya, boleh atau tidak pemerintah atas nama negara melakukan intervensi terhadap pasar ditentukan oleh paling kurang dua hal. Pertama, ini ditentukan oleh siapa sesungguhnya pemerintah yang sedang berkuasa.

Kedua, niat dasar dari tindakan intervensi pemerintah terhadap pasar. Kedua pertimbangan ini pada dasarnya bersifat moral: menyangkut keadilan (fairness) dalam interaksi pasar.

Bagi Adam Smith, saat pasar (untuk konteks modern berarti juga pasar keuangan) telah berkembang menjadi sedemikian liar dan jelas ada pihak atau pelaku pasar terindikasi atau telah dirugikan, maka sah secara moral dan dibenarkan untuk pemerintah melakukan intervensi demi mencegah dan/atau memulihkan kembali kerugian dari pihak tertentu dalam pasar.

Tentu saja ini mengandaikan informasi terbuka sehingga bisa diketahui potensi atau kejadian yang merugikan pihak tertentu. Dan, itu berarti perlu dan diharuskan adanya pengawasan dari negara melalui pemerintah untuk menjaga agar pasar benar-benar fair dan tidak malah merugikan pihak tertentu.

Atas dasar teori Adam Smith, dapat disimpulkan, pemerintahan George W Bush telah melakukan kesalahan fundamental yang justru mengkhianati sistem ekonomi pasar sendiri, yaitu membiarkan pasar keuangannya bebas liar beroperasi dengan menelan korban dan banyak pihak dirugikan secara menyakitkan tanpa ada intervensi berupa pengawasan atau kontrol apa pun.

Pemerintahan Bush seharusnya melakukan intervansi jauh sebelumnya tidak saja untuk mencegah krisis tetapi juga mencegah pelaku pasar yang dirugikan sekaligus menjaga fairness dalam interaksi pasar. Intervensi ini adalah sebuah keharusan doktrin pasar bebas sejak dari lahir oleh pencetusnya sendiri.

Pemerintah yang mana?

Di pihak lain, intervensi terhadap pasar oleh pemerintah tidak serta-merta bisa dibenarkan bahkan oleh sistem ekonomi pasar sendiri. Dalam konteks historis, Adam Smith menolak intervensi pemerintah (Inggris saat itu) karena pemerintah telah berkolusi dan bersekongkol dengan para pedagang (kaum merkantilis) untuk mengatur transaksi dagang sedemikian rupa demi kepentingan dan keuntungan pedagang dengan merugikan kepentingan banyak pihak.

Jadi, pertama, selama pemerintah berkolusi dan bersekongkol dengan pihak tertentu (pedagang) untuk mengatur transaksi bisnis demi kepentingan kelompok tertentu dengan merugikan pihak lain, intervensi itu secara moral salah dan karena itu harus ditolak.

Kedua, selama niat dasar intervensi pemerintah adalah bukan menegakkan fairness dan menjamin kepentingan bersama secara fair, intervensi itu secara moral juga salah karena itu tidak pernah dibenarkan.

Dengan dasar pemikiran ini, apakah intervensi pemerintahan Bush dan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pasar keuangan yang sedang krisis dibenarkan atau tidak, amat tergantung niat dasar, warna, dan watak pemerintahan itu. Jika niat dasarnya adalah untuk menyelamatkan kepentingan publik yang mengalami kerugian akibat krisis keuangan, tentu bisa dibenarkan. Lebih dari itu, jika bisa dijamin bahwa pemerintah yang sedang melakukan intervensi itu memang steril dari kepentingan bisnis atau politik, juga bisa dibenarkan.

Cerita akan lain jika niat dasar dari intervensi yang dilakukan pemerintah sebenarnya adalah untuk menyelamatkan kepentingan bisnis pihak tertentu yang sedang sekarat karena krisis keuangan, tetapi dibungkus argumen demi menyelamatkan krisis keuangan dan untuk mencegah korban lebih banyak. Intervensi yang kelihatan mulia, tidak serta- merta secara moral dibenarkan.

Alat paling sederhana untuk mengecek kemurnian niat pemerintah adalah apakah ada anggota kabinet yang mempunyai kepentingan bisnis langsung atau tidak langsung dengan perusahaan yang sedang dilanda krisis keuangan. Kalau ada (entah presiden, wakil presiden, atau menteri), kita harus mencurigai niat intervensi pemerintah karena amat mungkin ditunggangi kepentingan anggota kabinet untuk menyelamatkan perusahaannya. Selama ada anggota kabinet yang perusahaannya dilanda krisis keuangan atau ada anggota kabinet menjadi pemain di pasar saham, intervensi pemerintah amat patut dicurigai dan diwaspadai.

Pada titik ini, persoalan keadilan atau fainerss, yang menjadi fokus utama teori Adam Smith, kembali mengemuka secara jelas. Apakah adil, bila pemerintah menggunakan uang negara untuk menyelamatkan perusahaan keuangan yang sekarat padahal mereka jugalah yang telah merugikan kepentingan para klien mereka secara tidak fair, serakah dan tidak peduli?

Apakah intervensi dengan kedok menyelamatkan krisis ekonomi negara secara keseluruhan adalah adil jika akhirnya rakyat banyak yang dirugikan justru yang membayar kerugian yang ditimbulkan para kapitalis yang tamak dan rakus? Lalu, siapakah yang membela rakyat ketika kekuasaan negara juga digunakan para kapitalis melalui pemerintah yang berkuasa untuk menyelamatkan kepentingan kapitalis?

********************************************************************

A Sonny Keraf, Menulis Disertasi di KUL Belgia,  “Etika Ekonomi Pasar Adam Smith“,  Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia berjudul “Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah”, 1996 Kaniius. 

Sumber : Kompas, Rabu, 22 Oktober 2008

Cicilia Damayanti, Pengajar di Universitas Indraprasta PGRI – Jakarta dan Alumnus Doktoral STF – Driyarkara 

Pendahuluan

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia sebagai hasil kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini menjadikan Pancasila sebagai rumah yang menaungi kepentingan banyak orang. Kesepakatan ini tidak selalu berjalan mulus, penuh dengan perdebatan dan penolakan dari beberapa pihak. Meski demikian, proses tersebut berlanjut untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang diharapkan dapat dilanjutkan oleh generasi penerus. John Rawls pernah berpendapat bahwa kesepakatan berdasarkan kesamaan dalam perbedaan (overlapping consensus) akan dapat dicapai, meskipun tidak otomatis. Keadilan dapat diraih bila orang-orang yang penuh pertimbangan (reasonable persons) bersatu untuk membuat kesepakatan berdasarkan kesamaan dalam perbedaan (Rawls. 1993, 48-9). Hal ini sudah dilakukan oleh anggota Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang kemudian menghasilkan Pancasila.

Sejarah Lahirnya Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara khas yang dimiliki Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila penuh dengan dialog yang terbuka terhadap perbedaan. BPUPKI menjadi badan yang melahirkan dan mengesahkan Pancasila sebagai ideologi negara. BPUPKI melakukan sidang pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, Sukarno menjabarkan lima sila sebagai dasar negara yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Prinsip dasar dari sila-sila tersebut antara lain: 1) Kebangsaan Indonesia, 2) Internasionalisme/Peri kemanusiaan, 3) Mufakat/demokrasi, 4) Kesejahteraan Sosial, 5) Ke-Tuhanan yang berkebudayaan.

Jalannya sidang tidak berjalan mulus sebab ada perdebatan pada sila pertama yang hendak menambahkan kalimat: Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Para Pemeluk-Pemeluknya. Sebab golongan Indonesia Timur, yang sebagian besar non-Muslim, menolak kalimat tersebut karena dianggap tidak mencerminkan keragaman Indonesia. Sehingga pada 22 Juni 1945 sila pertama diubah menjadi: Ketuhanan yang Maha Esa, dan disahkan bersama sila-sila yang lain pada tanggal 18 Agustus 1945. Kesepakatan untuk menciptakan Pancasila dibuat bersama perwakilan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk dari golongan minoritas. Antara lain: 1) perwakilan tokoh Tionghoa seperti: Liem Koen Hian, Oei Tiang Tjoei, Oei Tjong Hauw, dan Mr. Tan Eng Hoa, 2) Perwakilan Arab: AR Baswedan, 3) Perwakilan Indo-Belanda: PF Dahler, 4) Perwakilan Perempuan: Maria Ulfah dan Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito.

Gen-Z

Saat ini Pancasila menghadapi tantangan terbaru saat memasuki era teknologi 4.0. Tantangan terbesar adalah bagaimana mengajarkan Pancasila untuk kemudian diamalkan dan dijalankan oleh Gen-Z. Gen-Z adalah generasi yang lahir setelah Gen-Y antara tahun 1995 – 2010. Generasi dikenal sebagai generasi internet. Mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Generasi Z menggunakan ponsel pintar dan tablet secara alami. Karakteristik mereka antara lain: 1) Mahir teknologi dan suka berkomunikasi. Gen-Z dapat melakukan akses dengan cepat dan mudah sehingga dapat diandalkan dalam hal IPTEK. Dengan merebaknya internet membuat mereka mudah melakukan komunikasi. Media sosial menjadi sarana mereka untuk berkomunikasi dan berekspresi secara spontan, yang membuat mereka terkesan kurang sopan. 2) Gemar mengumbar privasi dan lebih mandiri. Semakin banyaknya media sosial dan jaringan internet yang memadai memudahkan mereka untuk berekpresi dan menunjukkan segala hal yang dialami. Mereka terbiasa mengabil keputusan secara mandiri tanpa melibatkan pertimbangan orang lain, dan lebih memilih untuk belajar dan berkembang sendiri. 3) Lebih toleran dan penuh ambisi. Mereka terbiasa menerima segala perbedaan yang ada dengan sikap lapang dada disertai sikap toleransi. Gen-Z dapat menghormati sesame orang dan lingkungan yang berbeda dengannya. Hidup mereka penuh semangat dan memiliki ambisi yang bergelora. Mereka tidak mudah berpuas diri dan selalu ingin terus berkembang. Mengejar impian adalah tujuan hidupnya dan kadang mengabaikan kepentingan orang lain. Karakter mereka individualistis dan egosentris karena selalu ingin memenuhi ambisinya (https://www.merdeka.com/jatim/pengertian-gen-z-serta-karakteristiknya-ketahui-agar-tak-keliru-kln.html). Lantas bagaimana kita bisa membantu mereka memahami nilai-nilai Pancasila?

Penerapan Nilai Pancasila yang Baru

Bagi Gen-Z, informasi merupakan media yang membantu mereka dalam menyerap pengetahuan sehari-hari. Untuk itu nilai-nilai Pancasila perlu diuraikan secara lebih up-to-date agar dapat membantu mereka menerima hal ini dengan baik. Berikut ini akan dijelaskan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai macam pemikiran dan contoh yang mengikuti perkembangan pengetahuan Gen-Z.

Sila pertama: Ketuhanan yang Maha Esa. Berbicara tentang ketuhanan berkaitan dengan agama dan kepercayaan seseorang. Pada tahun 2000, di era pemerintahan Presiden Gus Dur, agama Khong Hu Cu resmi diakui oleh negara. Pengakuan ini tidak berhenti sampai di sini, Gus Dur kemudian juga memberikan kebebasan bagi para pemeluk agama Khong Hu Cu, yang kebanyakan keturunan Cina, untuk menjalankan ibadah agamanya secara terbuka dan merayakan hari raya keagamaan mereka. Dampak dari peraturan ini membuat kita sekarang bebas melihat pertunjukkan barongsai, yang sempat dilarang di era Orde Baru. Di samping itu masih ada perjuangan masyarakat Badui yang berharap kolom agama KTP mereka bisa diisi dengan agama Sunda Wiwitan. Kita semua tahu identitas bangsa kita masih mengharuskan kolom agama untuk diisi. Masyarakat Badui keberatan bila harus mengisi salah satu dari 6 agama yang diakui pemerintah. Sebab menurut mereka itu bukan agama dan kepercayaan yang mereka anut, sehingga banyak dari orang Badui memilih mengosongkan kolom agamanya. Mahkamah Institusi di akhir tahun 2018 memutuskan bahwa kolom agama di KTP bisa diisi dengan “Kepercayaan”. Meskipun masyarakat Badui masih mengharapkan kolom agama mereka bisa diisi dengan Sunda Wiwitan, tetapi sebagian besar sudah dapat menerima. Sebab mereka membutuhkan KTP untuk keperluan administrasi sehari-hari, seperti mengambil bantuan dari pemerintah, mendaftarkan sekolah, atau untuk memiliki akta kelahiran (https://m.antaranews.com/amp/berita/809218/kolom-agama-ktp-warga-badui-diisi-penganut-kepercayaan)

Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan berarti penghormatan terhadap nilai-nilai kesetaraan manusia. Manusia yang saling menghargai harkat dan martabat sesamanya. Bagaimana mewujudkan hal ini? Salah satunya dengan menghargai keragamaan semua manusia. Ketika kita berbicara semua manusia, berarti termasuk juga mereka yang berkebutuhan khusus dan para lansia. Apa yang mereka butuhkan dalam hidup? Menurut Martha Nussbaum (1947- ), seorang filsuf dari Amerika, orang berkebutuhan khusus dan lansia membutuhkan bukan uang semata, tetapi bagaimana orang tersebut dapat mengembangkan kemampuannya dengan menjadi apa yang diinginkannya (Nussbaum. 2006:164-170). Hal ini mengajak kita untuk memasukkan anak yang berkebutuhan khusus ke dalam kelas bersama dengan anak yang biasa. Tindakan ini dapat mengajarkan kepada anak-anak yang lain tentang keragaman. Kelas campuran ini dapat mengajak mereka untuk menyadari bahwa kelemahan orang lain merupakan bagian dari keragaman kemampuan yang dimiliki manusia. Pada hakikatnya pendidikan adalah kesempatan bagi setiap orang yang berhubungan dengan hak dan martabatnya sebagai manusia. Pendidikan menjadi sarana dan akses untuk memilih pekerjaan, memberikan suara dalam politik, dan menjadi posisi tawar-menawar yang kuat untuk menjadi diri sendiri. Situasi ini membutuhkan pengaturan publik yang baik dan budaya publik yang layak untuk memastikan orang lanjut usia dan orang berkebutuhan khusus tidak menjadi masalah bagi keluarga mereka. Kebijakan publik sebaiknya disebarkan agar pilihan untuk mengasuh orang yang diasuhnya menjadi pilihan nyata, bukan paksaan yang lahir dari ketidakpedulian sosial. Di sini terlihat bahwa dalam kepedulian ada tindakan timbal balik (reciprocity). Prinsip mendasar dalam kepedulian adalah tanggapan terhadap apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Negara berkewajiban untuk memperhatikan kebutuhan anak-anak (juga yang berkebutuhan khusus) dan para lansia.

Sila ketiga: Persatuan Indonesia. Kita dapat belajar melalui Kartini, Kardinah, dan Roekmini. Tiga dara dari Jepara ini menggunakan daun semanggi sebagai simbol persatuan. Mengapa daun semanggi? Daun ini dipercaya sangat bagus untuk tulang, terutama untuk mencegah ostereoporosis. Ketika berbicara tentang tulang, kita sedang menggambarkan tentang penopang. Tulang adalah penyangga tubuh. Tulang yang kuat menghasilkan tubuh yang sehat. Persatuan perlu dijaga dan dipelihara agar kuat. Melalui simbol daun semanggi dari tiga dara ini, kita dapat belajar bahwa persatuan membutuhkan kerja sama, saling pengertian, saling menghormati, dan saling menjaga. Semua orang diharapkan dapat membuka hati untuk mau terlibat dalam masyarakat dan membangun kerja sama yang berkelanjutan. Sehingga persatuan Indonesia sungguh dapat lestari (https://amp.kompas.com/biz/read/2020/12/24/203555128/mengenang-sosok-kartini-kardinah-dan-roekmini-tiga-bersaudara-penentang).

Sila keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sila ini terpusat pada permasalahan Hak Asasi manusia (HAM) yang masih menjadi perjuangan sampai sekarang. Para petani dari pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, sejak tahun 2016 terus memperjuangkan hak asasi mereka dengan menolak pembangunan pabrik semen di daerah Kendeng milik PT Semen Indonesia. Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2016 sudah memutuskan untuk menolak pembangunan pabrik semen tersebut. Tetapi sampai saat ini pembangunan pabrik semen tersebut terus berjalan. Mereka merasa menteri ESDM memiliki tendensi untuk menyimpang dari keputusan MA tersebut. Para petani Kendeng terus menggelar aksi di seberang Istana Presiden dengan menyemen kaki mereka. Tindakan ini sebagai simbol penolakan terhadap pengelolaan penambangan semen di daerah mereka. Para petani Kendeng berjuang untuk menyuarakan aspirasi mereka dengan cara damai yang diselingi dengan lagu dan musik gamelan. Bagi mereka lingkungan hidup harus dipelihara agar tetap lestari dan bisa dinikmati oleh generasi penerus. Mereka menuntut pemerintah membuat peraturan yang dapat menjaga kelestarian lingkungan. Mereka tidak melakukan aksi ini untuk diri mereka saja. Dalam benak mereka ada generasi penerus yang akan terus menghuni planet bumi ini. Mereka memikirkan generasi mendatang (https://tirto.id/ibu-ibu-petani-kendeng-tagih-penuntasan-kasus-pabrik-semen-c2XC). Gerakan menjaga kelestarian lingkungan juga digerakkan oleh kaum muda. Osin dari Nusa Tenggara Timur dan Aulia dari Jakarta Barat juga berjuang untuk mengatasi perubahan iklim yang makin dahsyat untuk menjaga peradaban manusia saat ini. Mereka berjuang bersama komunitasnya. Osin membuat alat desalinasi air laut sederhana untuk menyediakan air bagi hewan dan tanaman di lingkungannya. Dia berhasil membuat kontribusi untuk lingkungan sekitar, meskipun dalam skala kecil. Aulia mengajak teman-temannya membuat bank sampah, agar warga bisa mengumpulkan dan belajar cara memilah sampah (https://m.mediaindonesia.com/opini/428007/mencari-greta-bermuatan-lokal). Melalui para tokoh ini, Gen-Z diajak untuk bergerak bersama dalam menjaga lingkungan sekitar dan peduli pada generasi selanjutnya.

Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan berarti kesetaraan semua orang. Saat berbicara tentang kesetaraan hal utama yang harus diraih adalah memberi kesempatan dan kebebasan bagi setiap orang untuk berfungsi dalam hidupnya. Bagaimana mereka bisa berfungsi di masyarakat? Salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan mereka dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan kesehatan yang memadai. Sebab bila seseorang terdidik tapi tidak sehat tentu saja dia tidak dapat meraih cita-citanya. Sehingga keadilan dapat terwujud saat setiap orang dapat menjadi apa yang ingin dilakukannya. Hal terpenting adalah bahwa setiap orang berhak diperlukan sebagai tujuan, bukan sebagai sarana semata. Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi contoh nyata yang sering mengalami ketidakadilan. Sebagai manusia mereka sering diperlakukan sebagai manusia kelas dua. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka tidak mendapat upah yang layak, jam kerja yang tidak menentu, dan tidak memiliki jaminan sosial maupun kesehatan. UUD 1945 sudah menegaskan bahwa setiap warga negara adalah sama di depan hukum. Tapi sampai saat ini tidak ada regulasi turunan dalam bentuk undang-undang untuk menghargai harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Sehingga nasib mereka masih menjadi PR kita bersama untuk mewujudkan keadilan.

Penutup

Melalui kelima sila dari Pancasila ini diharapkan tumbuh semangat patriotisme untuk bangga pada bangsa dan negaranya. Tetapi tetap harus berhati-hati karena patriotisme dapat bermuka dua (Janus-faced). Wajah menghadap keluar menyatakan bahwa kita mempunyai tugas utama berkorban bagi kepentingan bersama. Sedangkan wajah yang menghadap ke dalam mengajak setiap orang untuk merasa hebat dan memisahkan diri dari orang lain di luar komunitas negara, menjadi subversif dan mengucilkan orang asing. Dalam hal ini patriotisme bersifat bipolar. Di satu segi mengikat setiap warga negara untuk bekerja sama dan berupaya menjunjung tinggi kesetaraan dan martabat manusia. Di segi lain menjadi tindakan untuk membela bangsanya secara fanatik. Sehingga membedakan dirinya dari orang yang tidak sama keyakinan dan pemahaman dengannya. Hal ini menyebabkan patriotisme tetap membutuhkan nalar kritis sejak awal dan berkelanjutan. Sebab, patriotisme sejati menuntut kebebasan untuk berpikir kritis dalam berpendapat.

Suatu negara terdiri dari kesepakatan bersama dengan semua warga yang menjadi bagiannya. Kebebasan berpendapat dan berserikat merupakan hak mutlak yang dimiliki setiap warga negara. Pertanyaan yang mengusik adalah bagaimana setiap orang dapat berpendapat dan berserikat bila tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan kesehatan yang memadai? Pemeritah suatu negara berperan penting dalam mewujudkan hal ini. Tidak lupa setiap warga negara berhak untuk menjadi pengawas bagi jalannya pemerintahan yang bersih dan adil. Peran serta aktif setiap warga negara membantu jalannya demokrasi yang dinamis dan berkelanjutan. Sebab, negara adalah tempat setiap orang menerima keragaman dan keunikan setiap individu. Rumah bersama di mana setiap orang hidup damai dan sejahtera. Negara adalah tempat yang menerima setiap orang menjadi satu keluarga. Kedekatan ini masih menjadi perjuangan kita bersama untuk mewujudkannya, terutama dalam menghadapi keragaman yang ada di sekitar kita. Mampukah kita sebagai manusia yang berakhlak mulia menjaga dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan di tengah himpitan teknologi yang kian membuat jarak di antara kita? Melalui konteks yang sudah diuraikan tersebut kita akhirnya memahami bahwa aplikasi Pancasila terus bergerak dan berkembang dinamis. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukanlah nilai yang kaku dan statis. Dalam praktiknya nilai-nilai tersebut terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, dan pastinya selalu untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan sejahtera.

*****************************************************