Blog

 

Oleh Goenawan  Mohamad

PADA suatu siang, 50 tahun yang lalu di gedung tua di Senen Raya 83, ketika kami menyiapkan nomor pertama Majalah Tempo, saya dengar seseorang bergumam: “Majalah ini hanya akan berumur tiga bulan.”

Saya kaget, sedikit. Yang bersuara adalah  B, salah seorang  anggota tim yang disiapkan mengelola administrasi majalah baru nanti. Tapi saya pura-pura tak mendengar.

“Jangan-jangan dia betul”, kemudian  saya ceritakan pesismisme itu kepada T, seorang teman.

“Tenang saja”, jawab T. “Mungkin  tiga bulan lagi Tempo  bubar, tapi kalian  sudah membuat sejarah.”

“Jangan-jangan kau  betul,” kata saya, sedikit terhibur.

Setengah abad kemudian, ternyata B salah dan  T bisa saya katakan betul.  Tempo membuat sejarah karena pada dasarnya  ia muncul secara baru dan  separuh nekad.

 

****

 

Tempo lahir dan mengubah corak majalah. Sebelumnuya, sebuah berkala mingguan adalah sejenis toko-serba-ada.

Star Weekly, misalnya, yang terbit di Jakarta sebelum dibreidel Presiden Sukarno di tahun 1960, bisa memuat uraian panjang tentang filsafat sejarah Arnold Toynbee, tapi juga cerita bergambar tentang pendekar Sie Djin Kui;  ada ulasan peristiwa internasional tentang konflik Terusan Suez,  tapi ada juga   resep membuat ketupat-tahu ala Magelang. Majalah Panyebar Semangat, yang terbit di Surabaya  dalam bahasa Jawa juga demikian:   ada  laporan dari daerah-daerah (rubrik Njajah desa milang kori), ada juga  komik lucu “Mas Klombrot” dan cerita detektif gubahan Any Asmara yang  jagoannya bergelar “raden mas”.

Tempo sama sekali di luar model toko-serba-ada itu. Isinya hanya   “berita”. Tak ada rubrik dapur, teka-teki silang, atau cerpen. Kalaupun ada rubrik “Agama”, yang ditulis di sana bukan khotbah, melainkan  berita tentang, misalnya, malapetaka di musim haji di Arab Saudi. “Kesehatan” tak memuat petunjuk mencegah asam urat, melainkan tentang kabar berhentinya wabah cacar di dunia.

Waktu kami mulai bekerja, kami tak tahu adakah pembaca akan tertarik dengan cara baru menyampaikan informasi itu.  Tempo disiapkan  tanpa didahului survei. Ia meloncat di dalam gelap.

Mungkin itu yang dimaksud T sebagai “membuat sejarah”.  Tempo sebuah inovasi. Dalam arti tertentu: eksentrik.

 

***

 

Tapi tak benar Tempo lahir begitu saja dari kepala saya dan teman-teman.  Jauh sebelumnya, di tahun 1933, di  Amerika Henry Luce menciptakan majalah Time.  Mingguan ini begitu berhasil hingga jadi model bagi majalah lain: Newsweek di Amerika,  L’Express di Prancis, Der Spiegel di Jerman.

Time juga model bagi Tempo: ia memperkenalkan berita sebagai cerita dan membuat informasi sebagai stimuli.  Saya tertarik  “filsafat” ini: pembaca tak cuma dianggap kantong plastik yang akan dijejali data, fakta, angka. Pembaca diajak bertualang dalam kejadian.

Perjalanan tualang itu berlangsung di dalam dan melalui bahasa.

Bahasa bukan hanya mengisahkan dunia, ia  juga membentuk dunia. Tak selalu gampang. Sebab sering bahasa punya  hubungan  dengan sesuatu yang tak selamanya nyaman: kekuasaan.  Sejak akhir 1950-an, bahasa Indonesia berubah. Ia hanya berperan   dengan  satu pola, jadi bahasa politik yang dikuasai doktrin.  Ia bukan lagi bahasa yang hidup dari percakapan yang leluasa. Ia  sulit jadi bahasa yang kontemplatif, atau kocak, atau  bermain-main,  penuh hal yang tak terduga.

Sejak Bung Karno meletakkan Indonesia di bawah “demokrasi terpimpin”,  bahasa  didominasi kata-kata yang diringkas, diulang bersama-sama, tanpa difikirkan.  Slogan dan singkatan bergemuruh:  “Manipol”, “Usdek”, “nekolim”, “kontrev”, dan seterusnya.  Makna kata-kata tak lagi diuraikan. Orang tak lagi diberi kesempatan menelaah, bahwa “Manipol” berasal dari  “manifesto politik”, dan kita tak dirangsang untuk menilai  isi manifesto itu.  Kata “Usdek” sebenarnya ringkasan serangkaian kebijakan Negara, (melaksanakan Undang-undang Dasar 1945, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kebudayaan nsional),  tapi kemudian ia jadi  kata  tersendiri yang diucapkan secara otomatis. Orang   dihimpun untuk dijejali doktrin Negara, yang dirumuskan dalam “Tubapi” —“Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi”.

Indoktrinasi adalah alat yang efektif untuk mengendalikan pikiran. Ia disampaikan dengan sejumlah slogan yang bertubi-tubi — dan membuat orang gentar, atau merasa bersalah, untuk membantah.  Hitler dan Stalin mengukuhkan kekuasaan mereka dengan mengedarkan  sebuah bahasa dengan kata yang  diringkas jadi akronim dan dikumandangkan: “Gestapo” dan “Stalag”,  “Politbiro” dan “Proletkult”.

Ketika “demokrasi terpimpin” diganti dengan kekerasan  oleh “Orde Baru”, sifat “terpimpin”-nya dilanjutkan dengan lebih brutal. Slogan dan akronim ala Bung Karno (dan PKI) ditiadakan, tapi bahasa berubah jadi bahasa kekuasaan yang otoriter dan birokratik.  Akronim yang baru beredar:  “kopkamtib”, “Gestapu”, “dikbud”, “rapim” — umumnya melanjutkan akronimisasi yang dipakai dokumen militer.

Saya melihat bedanya dari akronim “demokrasi terpimpin.” Bahasa “demokrasi terpimpin” dibuat untuk mobiliasi massa. Sebagai bagian  propaganda, ia sangat komunikatif: kata-kata kuncinya mudah dihafal dan punya efek emotif.

Sebaliknya akronim birokratik “Orde Baru”. Seperti  komunikasi militer,  fungsinya membuat pesan yang efien dan efektif — dan tak untuk difahami  massa.

Tapi  kedua-duanya adalah bahasa-kekuasaan yang memiskinkan pikiran.  Ketika kata diringkas untuk hanya diulang — dan  tak pernah diproses dalam pikiran kita dengan pelbagai alternatif — pikiran tak punya banyak lorong buat menjelajah.   Ketika kata “Manifes Kebudayaan” disingkat jadi “manikebu” dan disebar berkali-kali, orang lupa bahwa di situ ada kata “manifes” dan “kebudayaan”— dua pengertian yang memerlukan pemikiran. Demikian juga kata “Gestapu”:  kita  tak peduli lagi bahwa dalam akronim itu ada kata “gerakan”, dan kita tak berfikir lagi bagaimana  “gerakan” terjadi dan mengapa. Yang disasar:  efek psikologis. “Gestapu” dipakai agar mengerikan, seperti kata “Gestapo”— polisi rahasia — dalam kosa kota Nazi Jerman.  Bahasa diperkeras dengan dibekukan.

Tempo terbit dengan memilih bahasa yang melawan  pembekuan itu.  Kami memproduksi berita-sebagai-cerita.

Di koran harian dan buletin, berita adalah berita-lugas, straight news. Di sana fakta — nama, waktu, tempat, bagaimana terjadi, mengapa — disebutkan dengan urutan  yang pasti. Sebaliknya dalam  Tempo, meskipun fakta tetap dimuliakan, mereka  tak disusun dengan formula.

Tiap kali dikemukakan  secara baru. Pendapat klise disingkirkan, kata klise dibuang.  Tempo meniadakan frase, “dalam rangka…”, yang selalu dipakai dalam laporan pejabat. Bahasa pun dikembangkan variasinya.  Kami mengoptimalkan sinonim.  Kata “santai” diperkenalkan buat mendampingi “rileks”; saya mendapatkannya dari bahasa Komering, usulan Bur Rasuanto, waktu itu wakil pemimpin redaksi.  Putu Wijaya, redaktur musik dan teater, menyebarkan istilah “dangdut”. Ada juga kata cas-cis-cus:  pemakaian bahasa Inggris  dalam percakapan sehari-hari.

Bahasa yang miskin dalam sinonim adalah bahasa yang menghilangkan pilihan untuk berbeda dan beragam dalam berpikir  — seperti ketika kini

orang hanya  memakai kata “milad” dan tak boleh “hari lahir”, “shalat” dan tak boleh memakai kata “sembahyang”.

 

****

 

Dalam berita-sebagai-cerita, membosankan adalah dosa seorang penulis.

Seperti dongeng 1001 malam, tiap cerita harus memikat. Akan sempurna jika frase yang cerdas dan kocak muncul dari awal sampai akhir. Kisah  dibangun dengan membuka  saat-saat bercanda.

Tentu saja isi cerita harus unik dan penting diketahaui. Tempo menyusun  seperangkat kriteria untuk itu. Pembuka cerita, lead, harus memancing,  bukan itu-lagi-itu-lagi.  Penutup cerita tak berpetuah.  Mengikuti gaya  novel yang baik, berita-sebagai-cerita harus mengandung suspens dan konflik.

Untuk itu, dibutuhkan bukan hanya ketrampilan menulis, tapi juga sikap kreatif, terbuka,  merdeka, kritis— dan dengan rasa humor.  Salah satu semboyan Tempo yang jarang diketahui adalah  “Jujur, Jelas, Jernih — Jenaka pun bisa”.  Kita tahu, kejujuran, kejelasan, dan kejernihan sangat penting dalam komunikasi, tapi orang sering lupa  “jenaka”.

“Jenaka”, disengaja atau tidak,  sebuah penangkal. Ia bisa melucuti fanatisme, mengendurkan permusuhan, menjangkau hati orang lain. Ia anti memuliakan hierarki.

Ini bukan sekedar persoalan teknik. Dalam berita-sebagai-cerita, seperti sudah saya sebut di atas,  ada  undangan buat pembaca— yang tak diperlakukan sebagai kantong plastik — untuk ikut masuk dalam proses narasi.

Maka tokoh cerita hadir:  ia diperkenalkan  bukan cuma sebagai nama dan asal-usul.  Tinggi atau pendek tubuhnya, cara duduk dan jalannya, pilihan pakaiannya — semua perlu digambarkan.  Bahkan juga suasana ruang dan waktu selama kejadian.  Sosok itu kongkrit. Manusia yang jadi berita bukan sekedar kasus, juga bukan cuma penyampai pendapat.  Ia punya sejarah, ia bisa merasakan nikmat dan sakit.

Ada yang mengatakan jurnalisme Tempo  “jurnalisme sastra”.  Saya kira label itu tak ada gunanya.  Ada lagi yang mengatakan, jurnalisme itu jurnalisme “interpretative”, jurnalisme dengan tafsir. Saya lebih suka tak menamainya.

Yang penting, Tempo ingin menampilkan manusia dan peristiwa dalam konteks dan proses, dalam multi segi dan perubahan. Tak ada kisah yang final.  Kemungkinan selalu dibuka untuk versi yang berbeda dari apa yang kita ketahui. Maka bukan kebenaran obyektif yang hendak dicapai (dan akan sia-sia), melainkan kesediaan mendengar kebenaran dari orang yang berbeda. Jurnalisme ini jurnalisme dengan empati.

Tempo mengupayakannya sejak setengah abad yang lalu.  Tak selalu berhasil, tapi rasanya tak bisa dihentikan.

 

———————————————————

Sumber:  Majalah Tempo Edisi 8-14 Maret 2021

Oleh  Anies Rasyid Baswedan

 

HARI  Kemerdekaan tahun ini tampak berbeda bagi anak-anak di Kampung Akuarium. Senyum mereka kini merekah menyaksikan Kampung Susun Akuarium yang akhirnya berdiri setelah perjuangan panjang.

Lima tahun lalu, sepulang dari sekolah, harapan akan masa depan cerah seketika sirna. Rumah orang satu kampung diratakan buldoser. Sebuah ironi, warga jadi pengungsi di kampungnya sendiri: Rumah disapu, status kependudukan dicabut. Masa depan terasa gelap.

Tahun-tahun itu jadi pengalaman berat bagi anak-anak di pesisir utara ibukota tersebut. Namun, tepat di tanggal 17 Agustus 2021, walau kenangan buruk itu tak bisa dihapus, masa depan itu bisa hidup kembali. Kampung Susun Akuarium berhasil tegak berdiri.

Di kampung itu, semua warga urun rembuk mengenai rancangan yang diinginkan sesuai pola interaksi sosial keseharian dan kegiatan ekonomi mereka. Warga tak dicerabut dari akarnya, melainkan merasa memiliki apa yang menjadi hak mereka.

Bahkan, pola kepemilikannya pun tak transaksional. Warga bukan ditempatkan sekadar sebagai penyewa, melainkan warga membentuk koperasi pemukiman. Anggotanya hanya warga penghuni.

Pemerintah mempercayakan koperasi ini untuk mengelola dan merawat kampung susun. Ya, mereka memang masih sederhana keadaan ekonominya, tapi jangan sepelekan kemampuan warga. Mereka bisa bekerja bersama dan mengelola kampung susunnya secara kolektif.

Kolaborasi kolektif dalam Kampung Susun Akuarium adalah bukti bahwa membangun kampung kota bukan sekadar mendirikan bangunan, melainkan menghadirkan ruang hidup yang memanusiakan warganya.

Cerita Kampung Susun Akuarium hanyalah satu dari 21 kampung yang ditata dengan pendekatan lebih humanis. Kita menyebutnya dengan Community Action Plan (CAP). Kata kuncinya: Community!

Memanusiakan Warga

Pendekatan pembangunan top down yang hanya menjadikan warga sekadar sebagai objek tak lagi relevan. Ini era kolaborasi dan warga adalah subjek yang berperan aktif dalam pembangunan, bukan jadi objek yang ditinggalkan deru kemajuan.

Community Action Plan adalah ikhtiar bersama mewujudkan pendekatan kolaboratif dan memanusiakan warga dalam pembangunan kampung kota.

Kampung lain seperti Kampung Tanah Merah yang sebelumnya terisolir kini mendapat akses melalui pembangunan infrastruktur seperti jembatan, transportasi umum, dan penyediaan air bersih.

Bahkan rumah yang sudah berdiri puluhan tahun tapi tak ber-IMB (Izin Mendirikan Bangunan) karena status legal atas tanah belum tuntas kini diberi solusi yaitu IMB kolektif.  Satu buah IMB untuk semua bangunan dalam satu Rukun Tetangga (RT). Bukan IMB per rumah tapi per komunitas. Sebuah terobosan yang baru pertama kali dilakukan di Republik ini.

Dengan adanya IMB kolektif itu, mereka kini bisa terima aliran listrik, aliran air dan pelayanan dasar lainnya. Status tanah yang belum tuntas tak perlu membuat warga kehilangan hak dasarnya seperti air dan listrik.

Solusi semacam itu muncul setelah diskusi panjang dengan warga dan semua pemegang kepentingan. Sebagai pengemban amanah, kita berikhtiar terus mewadahi dan memberi ruang aspirasi untuk bersama mencari solusi. Pendekatan birokratis yang cenderung otoritatif dan menutup alternatif solusi dalam memecahkan beragam masalah warga tak lagi kita gunakan.

Yang terbaru: Pembangunan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung untuk warga Bukit Duri. Pendekatan komunitas bersama warga lokal dan arsitek pendamping berupaya menghadirkan kampung susun yang beranjak dari kebutuhan dan aktivitas warga.

Keliru jika memandang kampung kota seperti Kampung Akuarium, Tanah Merah, Bukit Duri, dan banyak kampung kota lainnya hanya sebagai kumpulan rumah. Kampung-kampung kota adalah cermin paling nyata dari persatuan. Kampungnya satu, isinya seribu satu unsur manusia. Itulah kampung kita.

Pembangunan kampung kota pun jangan dimaknai semata sebagai pembangunan deretan bangunan mati, tapi dipandang sebagai satu kesatuan bangunan sosial yang hidup. Itulah kampung. Itulah alas budaya kebersamaan bangsa kita. Kampung-kampung kota tersebut berupaya kita ayomi, alih-alih dihakimi. Hilangkan masalahnya bukan meniadakan kampungnya.

Pendekatannya pun berbeda untuk masing-masing daerah, tak pakai satu solusi untuk semua. Tiap daerah punya karakter dan masalah hidup yang berbeda-beda. Keunikan itu harus diberdayakan, bukan malah disingkirkan dan distandarkan.

Alih-alih merasa paling tahu dan otoritatif, Pemprov DKI berupaya menghadirkan ruang kolaborasi antar komunitas. Warga, fasilitator, pakar, dan pemerintah bekerja sama (ko-kreasi) menemukan solusi bersama untuk setiap kampung kota.

Kemajuan yang Berkeadilan

Masih terngiang ucapan Sandyawan Sumardi, pegiat komunitas di Bukit Duri, saat Pemprov DKI bersama komunitas warga akan membangun Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung. Ia mengatakan, “Punya rumah hunian sendiri adalah awal kisah hidup perjuangan kami.”

Bagi warga, rumah bukan sekadar bangunan fisik. Rumah adalah ruang hidup, sebuah harapan akan masa depan yang lebih baik di ibukota.

Sayangnya, ketika membicarakan kemajuan, ada persepsi yang menormalisasi jika ada warga yang menjadi korban derap kemajuan. Persepsi ini secara implisit mengatakan bahwa penyingkiran dianggap normal asal yang jadi korban adalah orang lain, bukan diri sendiri. Kita ubah paradigma yang tak memanusiakan seperti itu.

Kemajuan harus memanusiakan. Memberikan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua warganya. Tanpa itu semua, solidaritas dan persatuan warga akan mustahil terwujud.

Jakarta adalah kota harapan, ruang yang mewadahi ragam mimpi dan harapan dari seluruh penjuru Republik ini. Sebutkan suku dan agama dari seluruh penjuru negeri, semua ada di Jakarta.

Jakarta sebagai rumah untuk semua, inilah gagasan yang terus kita wujudkan dengan karya dan kebijakan. Rumah yang terasa hangat bagi seluruh warganya. Rumah yang menghadirkan interaksi yang menyatukan dan mengayomi, alih-alih memisahkan dan mengasingkan.

Rumah yang menyatukan, karena hadirnya kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh warganya! •••