Blog

Presiden Joko Widodo pada Selasa, 10 September 2019, bertemu dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, para tokoh Papua menyampaikan usulan dan aspirasi mereka langsung kepada Presiden.

Kepala Negara yang telah mengunjungi daerah-daerah di Papua sebanyak 12 kali pada tahun ini tersebut menanggapi beberapa aspirasi yang sebagian besar berfokus pada peningkatan sumber daya manusia.

“Tadi yang disampaikan oleh Pak Abisai Rollo mengenai pembangunan SDM itu betul. Sangat diperlukan yang namanya pembangunan SDM karena SDM ini menjadi kunci,” ujar Presiden.

Abisai Rollo, seorang tokoh masyarakat Papua yang mewakili para tokoh Papua menyampaikan sejumlah aspirasi, berharap kepada pemerintah untuk mendorong generasi muda Papua agar dapat menempuh pendidikan dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri yang lebih baik sehingga nantinya mampu memberikan bakti lebih bagi pembangunan negara.

“Bapak Jokowi sebagai sobat kami di Papua, kami sangat berharap dengan keserasian investasi di bidang SDM ini maka stigma negatif tidak lagi diletakkan kepada kami. Generasi muda kami memiliki masa depan dan mereka tidak pernah melupakan sejarah bangsa yang besar ini,” ucap Abisai.

Terkait dengan hal tersebut, Presiden Jokowi memberikan respons dan menggunakan kewenangan yang dimilikinya agar tenaga-tenaga muda Papua dapat diserap oleh BUMN-BUMN serta perusahaan lainnya.

“Siang hari ini saya mau buka (lapangan kerja), ini untuk BUMN dan perusahaan swasta besar yang akan saya paksa. Kalau lewat prosedur nanti kelamaan. Jadi kewenangan saya, saya gunakan untuk bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari Tanah Papua,” kata Presiden.

Presiden melanjutkan bahwa dirinya, dalam tahap pertama, akan mengalokasikan kesempatan kerja bagi 1.000 sarjana muda Papua. Menurutnya, dalam sejumlah kunjungan ke luar negeri, Presiden beberapa kali bertemu dengan para mahasiswa asal Papua yang memiliki kualitas kemampuannya tak diragukan.

“Saya bangga, waktu saya ke California di Amerika, saya bertemu mungkin dengan 12 mahasiswa kita yang dari Papua. Bukan pintar-pintar, (tapi) sangat pintar-pintar. Waktu saya ke New Zealand juga ketemu dengan lebih dari 10 mahasiswa dari Tanah Papua. Saya lihat juga pintar-pintar semuanya,” tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara juga akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi para ASN Papua untuk dapat berkontribusi lebih bagi pembangunan dengan menempatkan putra-putri Papua di tingkatan eselon sejumlah kementerian dan lembaga negara.

“Mengenai masalah PNS tadi supaya juga ada penempatan di provinsi-provinsi yang lain termasuk mulai kita atur di eselon 1, eselon 2, dan eselon 3,” ujarnya.

Dalam pertemuan Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

Berikut 10 Poin Aspirasi Tokoh Asal Papua yang :

1. Pembentukan lima wilayah adat di provinsi Papua dan Papua Barat

2. Pembentukan badan nasional urusan tanah Papua.

3. Penempatan pejabat-pejabar eselon 1 dan 2 di kementerian dan LPMK

4. Pembangunan asrama nusantara di seluruh tempat studi

5. Menjamin keamanan mahasiswa asal Papua.

6. Usulan revisi Undang-undang Otsus dalam Prolegnas 2020.

7. Menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN Honorer di tanah Papua.

8. Percepatan palapa ring timur Papua.

9. Mengesahkan lembaga ada perempuan dan anak Papua

10. Membangun istana Papua dan berkantor di Istana Presiden yang ada di Papua

Ketua DPR Bambang Soesatyo atau biasa dipanggil Bamsoet kembali meluncurkan buku terbarunya di Posko BamSoet , jalan HOS Cokroaminoto No 57, Menteng Jakarta Pusat, Rabu 28 Agustus 2019.

Bamsoet meluncurkan buku berjudul “Akal Sehat” yang merupakan kumpulan pemikiran dan tulisannya. Peluncuran buku yang disertai diskusi buku ini menampilkan pembicara Politisi PDI Perjuangan Maruara Sirait, Intelektual Yudi Latif dan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo.

Buku Akal Sehat yang merupakan buku ke-15 karya politisi Partai Golkar ini bercerita seputar demokrasi dan kesejahteraan.

“Dalam berbagai tulisan di buku ini, fokus besar yang ditulis masih seputar demokrasi dan kesejahteraan. Karenanya banyak ulasan tentang perilaku elite politik hingga generasi milenial, dari mulai korupsi sampai penggunaan fitnah dan hoax dalam perburuan kekuasaan. Yang kesemuanya itu terkadang menjadikan kita lupa sebagai manusia yang mempunyai akal sehat,” kata Bamsoet

Lewat bukunya ini, Bamsoet menyinggung fenomena Pemilu 2019 yakni semakin banyak orang-orang pintar yang rajin memproduksi kabar bohong atau hoaks sehingga kehilangan akal sehat.

Bamsoet mengatakan bangsa Indonesia sedang diuji, ketika pelaksanaan Pemilu 2019. Banyak orang-orang pintar rajin produksi hoaks sehingga masyarakat kehilangan akal sehat dan kemudian terbelah.

Menurut dia, ada pemikiran sistem demokrasi yang berjalan di Pemilu 2019, apakah akan dievaluasi atau tetap terus dijalankan dengan konsep pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif berjalan serentak.

Dia berpendapat, kalau sistem demokrasi yang saat ini dianut maka bukan tidak mungkin demokrasi Indonesia tergantung angka, bukan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Bamsoet lahir di Jakarta, 10 September 1962. Karier profesionalnya dimulai sebagai wartawan pada umur 23 tahun. Bamsoet menjadi wartawan Harian Umum Prioritas lalu pindah ke Majalah Vista. Kariernya menanjak naik saat menjadi pemimpin redaksi majalah Info Bisnis.

Kecintaannya pada dunia tulis menulis ternyata masih terbawa hingga sekarang. Posisinya sebagai Ketua DPR RI tidak menyurutkan semangat untuk menyalurkan kegelisahan melalui buku.

“Buku Akal Sehat merupakan buku terbaru saya yang ke-15. Menulis buku merupakan bagian dari relaksasi pemikiran agar tak jenuh menghadapi aktivitas politik yang penuh intrik,” ujar Bamsoet.

Bagi Bamsoet, kegiatan menulis bukanlah barang baru. Sejak tahun 1985, dirinya sudah bergelut di bidang jurnalistik saat menjadi wartawan Harian Umum Prioritas, dilanjutkan menjadi Sekretaris Redaktur Majalah Vista (1987), Pemimpin Redaksi Majalah Info Bisnis (1991) dan Pemimpin Redaksi Harian Umum Suara Karya (2004).

Bamsoet berharap, buku Akal Sehat ini bisa menambah khasanah industri buku di Indonesia. Sekaligus menyajikan berbagai tawaran gagasan yang bisa menggairahkan dialektika pemikiran kebangsaan.(*)

Presiden Joko Widodo menghadiri peresmian Pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyoroti fungsi legislasi para wakil rakyat dalam hal membuat regulasi.

“Kita ingin semuanya nantinya setiap regulasi itu bisa dikerjakan dengan cepat. Tetapi mohon maaf, saya lihat dalam urusan yang berkaitan dengan regulasi, kita ini memakai pola lama yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita ubah,” kata Presiden.

Sejak zaman Orde Baru, kata Presiden, proses pembuatan undang-undang masih bertele-tele. Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak para anggota legislatif untuk mengevaluasi hal tersebut sehingga bisa menghasilkan regulasi dengan lebih cepat.

“Saya melihat, mohon maaf, apakah tidak bisa kita evaluasi agar lebih cepat? Tanpa mengurangi ketelitian dan kecermatan kita dalam membuat setiap undang-undang sehingga kualitasnya juga akan semakin detail dan semakin baik,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga memandang apabila terdapat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mungkin belum dapat diselesaikan oleh anggota DPR dalam suatu periode, maka rancangan tersebut seharusnya dapat dilanjutkan oleh periode berikutnya tanpa harus memulai semua dari awal.

“RUU yang belum selesai di periode sebelumnya, seharusnya kan bisa carry over secara otomatis pada DPR periode berikutnya. Yang saya tahu, ini enggak bisa. Karena mestinya yang bertanggung jawab kan lembaganya, sehingga bisa diteruskan di periode yang selanjutnya agar kita tidak kehilangan waktu. Mohon maaf, ini mengingatkan saja kepada kita semuanya agar kita ini bisa bekerja lebih cepat karena tadi yang saya sampaikan,” paparnya.

Menurut Kepala Negara, sekarang ini fleksibilitas, kecepatan memutuskan, dan kecepatan bertindak itu sangat menentukan berjalan atau tidaknya lompatan-lompatan yang akan dilakukan oleh Indonesia. Untuk itu, Presiden mengajak para anggota legislatif untuk bekerja menghadapi tantangan-tantangan yang sudah tak sama dengan masa lalu.

“Sehingga perlu saya sampaikan, kita sekarang ini butuh deregulasi besar-besaran. Penyederhanan dan konsistensi di dalam membuat regulasi yang orientasinya semuanya harus hasil. Output, outcome, orientasinya ke sana semuanya,” ujarnya.

“Jangan sampai kita ini masih seperti dulu-dulu. Targetnya membuat undang-undang sebanyak-banyaknya. Menurut saya sudah tidak relevan. Menurut saya, membuat undang-undang enggak usah banyak-banyak, tetapi yang dibutuhkan rakyat, dan itu memberikan fleksibilitas yang cepat terhadap eksekutif dalam bekerja,” tambahnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi tidak ingin jika regulasi yang kaku dan rumit justru menyibukkan dan mempersulit masyarakat maupun pelaku usaha. Menurutnya, tidak seharusnya regulasi yang dibuat justru menjebak dan menakut-nakuti pembuatnya sendiri sehingga menghambat bangsa Indonesia untuk melakukan berbagai inovasi.

“Oleh sebab itu saya mengajak kepada bapak ibu yang terhormat, yang mulia anggota DPR, DPD, agar regulasi yang tidak konsisten, regulasi yang banyak tumpang tindih antara satu dengan lainnya, kita selaraskan bersama-sama, kita sederhanakan bersama-sama,” ujarnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ukuran kinerja pembuat undang-undang, bukan diukur dari seberapa banyak undang-undang yang dibuat. Tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bisa terlindungi.

“Harus bisa meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan untuk anggaran sepenuhnya kita dedikasikan untuk rakyat, bangsa, dan negara ini,” tandasnya.

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan akan semakin berat. Tantangan tersebut berasal dari luar, seperti revolusi industri jilid keempat, era disrupsi, hingga tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian, serta tantangan yang berasal dari dalam negeri seperti intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Untuk itu, diperlukan kecepatan dalam memutuskan dan sikap responsif terhadap perubahan yang ada.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat ia menyampaikan sambutan pada acara peresmian Pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024. Acara tersebut digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.

“Hari ini misalnya kita baru berbicara Brexit, besok sudah pindah lagi pada perang dagang, besok lagi sudah berbicara lagi masalah peso yang juga mempengaruhi mata uang seluruh dunia. Hal-hal seperti ini yang menyebabkan kita harus bekerja lebih cepat, memutuskan lebih cepat, dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang ada,” tegas Presiden

Presiden Jokowi Ajak Legislatif Fleksibel dan Cepat dalam Membuat Regulasi

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan akan semakin berat. Tantangan tersebut berasal dari luar, seperti revolusi industri jilid keempat, era disrupsi, hingga tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian, serta tantangan yang berasal dari dalam negeri seperti intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Untuk itu, diperlukan kecepatan dalam memutuskan dan sikap responsif terhadap perubahan yang ada.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat ia menyampaikan sambutan pada acara peresmian Pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024. Acara tersebut digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.

“Hari ini misalnya kita baru berbicara Brexit, besok sudah pindah lagi pada perang dagang, besok lagi sudah berbicara lagi masalah peso yang juga mempengaruhi mata uang seluruh dunia. Hal-hal seperti ini yang menyebabkan kita harus bekerja lebih cepat, memutuskan lebih cepat, dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang ada,” tegas Presiden Jokowi.

Di tengah persaingan global tersebut, kata Presiden, hampir semua negara sekarang ini berkompetisi dan bersaing dalam memperebutkan investasi, teknologi, maupun memperebutkan pasar.

“Siapa yang menjadi pemenang? Menurut saya negara yang cepat, bukan negara yang besar, tetapi negara yang cepat. Selalu saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lamban, sudah,” lanjutnya.

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia juga akan berasal dari dalam negeri. Presiden setidaknya menyebut tiga hal, yaitu intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Untuk itu, Presiden memandang bahwa strategi-strategi baru dalam bernegara amatlah diperlukan, termasuk dalam membuat regulasi.

“Kita membutuhkan cara-cara baru dalam bernegara. Harus lebih cepat, sehingga dalam hal ini saya mengajak dalam membuat regulasi-regulasi nantinya juga kecepatan itu sangat kita perlukan. Karena tanpa sebuah kecepatan dalam membikin regulasi ya kita akan ditinggal oleh revolusi industri jilid keempat, oleh teknologi baru yang selalu bermunculan setiap hari,” jelasnya.

Dalam setiap konferensi internasional yang dihadirinya, Kepala Negara menyebut bahwa kecepatan regulasi yang selalu tertinggal dari perubahan teknologi selalu menjadi pembahasan para kepala negara maupun kepala pemerintahan. Misalnya pada KTT G20, semua pemimpin berbicara masalah pajak digital yang belum ada regulasinya di hampir semua negara.

“Sehingga kecepatan-kecepatan di dalam membuat undang-undang dan peraturan itu sangat diperlukan dan semua itu membutuhkan sebuah ekosistem politik, ekosistem hukum, dan ekosistem sosial yang kondusif yang mendukung adanya kecepatan yang tadi saya sampaikan,” imbuhnya.

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretaria Presiden

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) tentang persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) tahun 2020 yang akan digelar di Provinsi Papua. Rapat terbatas tersebut digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 26 Agustus 2019.

Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa PON merupakan ajang olahraga terbesar di Indonesia yang akan diikuti oleh puluhan ribu atlet dan ofisial dari 34 provinsi. Ia juga mengingatkan bahwa PON bukan hanya ajang kompetisi olahraga semata.

“Saya ingin mengingatkan bahwa PON bukan hanya ajang kompetisi olahraga semata. Namun PON adalah arena kita bersama untuk merayakan keragaman, mempertebal semangat persaudaraan kita dan juga arena memperkuat persatuan dan kesatuan,” ujar Presiden.

Dengan waktu persiapan yang tinggal setahun lagi, Presiden Jokowi menekankan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung penyelenggaraan PON. Pembangunan venue, non-venue, hingga kesiapan akomodasi bagi atlet dan ofisial yang akan datang ke Papua, menurut Presiden, sangat diperlukan.

“Saya minta para menteri terkait, Gubernur Papua juga, untuk terus terjun langsung memantau, mengecek perkembangan dan persiapan di lapangan. Lakukan evaluasi secara berkala tentang masalah dan kemajuan yang sudah dicapai di lapangan,” lanjutnya.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur pendukung, Presiden Jokowi juga meminta agar dipikirkan tidak hanya pada saat PON saja. Lebih jauh, Presiden ingin agar sarana dan prasarana tersebut juga dimanfaatkan pascapenyelenggaraan PON dan Peparnas 2020.

“Jangan sampai setelah pelaksanaan PON dan Peparnas, sarana dan prasarana olahraga yang sudah dibangun dengan biaya yang tidak sedikit justru tidak dimanfaatkan sehingga menjadi rusak dan tidak terawat,” katanya.

Untuk itu, secara khusus Presiden Jokowi meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk membuat rencana pemanfaatan sarana prasarana olahraga ini, terutama untuk pembinaan bibit-bibit unggul anak-anak Papua di bidang olahraga.

“Saya yakin (dari) Tanah Papua akan lahir talenta-talenta yang hebat di bidang olahraga, termasuk sepak bola, atletik, dan cabang-cabang olahraga lainnya,” tandasnya.

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden