My Blog

Blog

  • Gorys Keraf: Menjiwa dan Meraga di Bahasa Indonesia

    Gorys Keraf: Menjiwa dan Meraga di Bahasa Indonesia

    Oleh  Na’im Matur Rofiqoh*

     

    Ia bukan selebritas. Lacakan sembarangan di majalah-majalah masa 1970-an sampai 1990-an tak bercerita banyak tentang dirinya. Ia luput dari sorotan pokok dan tokoh yang penting untuk dicuplik hidupnya dan dikabarkan pada pembaca.

    BUKU Apa dan Siapa: Sejumlah Orang Indonesia 1981-1982 (Grafiti Pers, 1981) yang menulis ‘profil nama-nama yang sering disebut dalam media massa,’ tak menampilkan namanya. Ia tetap dianggap tak penting meski di halaman pengantar, majalah Tempo yang menyusun buku ini menjelaskan, syarat pemasukan nama-nama di buku tak cuma soal dia terkenal secara nasional, tapi juga ‘meskipun tak sangat luas terkenal, sangat penting dalam lingkungan profesi dan kaumnya.’ Di buku Apa dan Siapa Orang Indonesia 1985-1986, pembaca juga tak menemu nama Gorys Keraf di antara ketebalan 1287 halaman. Mata malah bertemu Anton Moedardo Moeliono yang tak termaktub di buku Apa dan Siapa jilid sebelumnya. Tapi di kalangan pelajar dan mahasiswa pada masa 1970-an sampai 1980-an namanya sangat tenar. Buku-buku garapannya, terutama Tata Bahasa Indonesia dan Komposisi bak kitab suci yang bakal mengantarkan mereka pada ketangkasan berbahasa Indonesia.

    J.J. Rizal, sejarahwan dan bos penerbit Komunitas Bambu, saat dolan ke Solo dan mewaktu sejenak bersama teman-teman di Bilik Literasi pun mengakui ketokohan Gorys Keraf pada masa lalu. Beberapa sastrawan kondang, katanya, mengaku berguru pada buku-buku Gorys Keraf demi kecakapan dan kegenitan berbahasa Indonesia. Gorys Keraf turut memberi andil. “Oh, iya, semua pasti menggunakan bukunya Pak Gorys Keraf buat belajar bahasa, terutama Komposisi itu,”kata J. J. Rizal, 4 Maret 2008, di Whatsapp saat saya memastikan ingatan tentang malam itu. Dia pun mengaku berguru bahasa pada buku-buku Gorys Keraf.

    Sapardi Djoko Damono, melalui pesan Whatshapp, 3 Maret 2018, menyebut Gorys Keraf, yang sempat menjadi rekan mengajar di Universitas Indonesia, sebagai pekerja keras, pengajar yang baik dan rajin, pembimbing skripsi yang sabar, sosok yang ‘selalu tampak sibuk.’ Dia pun mengakui Gorys Keraf itu tokoh bahasa yang penting masa 1970-an sampai 1980-an, “sebagai penulis buku laris.” Selain J.S. Badudu, menurut Sapardi, Gorys Keraf-lah yang serius menulis buku-buku untuk bahan ajar. Obrolan yang terjadi antara Sapardi dan Gorys lebih sering bertaut pada perkara penulisan buku ajar dan buku karangan Gorys “yang waktu itu banyak dipakai mahasiswa.”

    Nun di Lampung, sekitar tahun 1999-2002, Rahma Purwahida mengenal Gorys Keraf melalui ibunya yang saat itu kuliah lanjut di Lampung sambil mengajar. Melalui pesan Whatshapp, 1 Maret 2018, Rahma berkisah buku Gorys Keraf, Tatabahasa Indonesia dan Komposisi, yang menjadi bacaan ibunya sebagai persiapan mengajar di Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Rahma yang memiliki rasa penasaran tidak berjeda pun bersua kata dengan Gorys Keraf. Saat dia kuliah di Universitas Negeri Yogyakarat (UNY) tahun 2005, buku-buku Gorys Keraf pun menjadi bacaan mahasiswa meski ‘lebih tenar buku-buku Suparno dan buku-buku Abdul Chaer.’ Nyatanya, sampai sekarang, Rahma yang menjadi dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Jakarta masih menganggap buku Komposisi penting.

    Di Jawa Tengah, Tri Winarno, salah satu guru SMK Negeri 2 Klaten, kadang masih menggunakan buku-buku karangan Gorys Keraf untuk bahan ajar. Sekarang buku-buku Gorys Keraf tergeser karena bersaing dengan buku-buku pelajaran dari pemerintah. Saat kuliah di Universitas Muhamadiyah di Surakarta (UMS) tahun 2000, Tri pun diminta dosen untuk membaca buku Komposisi. Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, Solo, sampai sekarang juga masih dianjurkan dosen untuk membaca buku yang kini menjadi klasik itu, pada semester awal perkulihan. Di toko-toko buku bekas seperti di belakang Sriwedari dan Gladag, Solo, buku asli dan banyak sekali bajakan Komposisi masih bisa ditemui.

    Ket. Foto: Buku Disertasi Gorys Keraf “MORFOLOGI DIALEK LAMALERA”

    Di daerah asalnya, Lamalera, Lembata, Nusa Tenggara Timur, Gorys Keraf pun dikenal sebagai tokoh yang turut memberi arti besar bagi bahasa Indonesia. Frater Erich Langobelen, calon imam projo keuskupan Larantuka, asal Lembata, membagi ingatan, di pesan suara Whatshapp, 5 Maret 2018, “Mungkin tidak semua orang juga tahu tentang kiprahnya di dunia itu. Orang hanya tahu bahwa Gorys Keraf itu punya sumbangsih besar di bahasa Indonesia. Hanya namanya saja yang orang tahu tapi pemikirannya tidak semua yang tahu. “Perkenalan Erich dengan Gorys Keraf bermula saat kelas dua SMP, 2007. Dia diminta guru bahasa Indonesianya, yang keponakan Gorys Keraf, membaca bukunya. Tapi, Erich benar-benar membaca buku Gorys Keraf, terutama Komposisi, saat dia meneruskan pendidikan di seminari ‘Sando Minggo’, Hokeng, tempat yang sama Gorys Keraf menghabiskan SMP-nya. Di seminari, menurut Erich, nama Gorys Keraf pun masih dikenal meski koleksi buku-bukunya di perpustakaan tidak begitu lengkap.

    Cuilan-cuilan ingatan tentang Gorys Keraf memberi kepastian pada ketokohannya di tema bahasa. Biografinya, sejauh ini, tak tercatat di mana-mana kecuali di sampul belakang buku-buku yang ia tulis, atau pada akhiran buku di halaman berjudul ‘Tentang Penulis.’ Disana pembaca tahu secuplik kehidupan akademis putra Lembata itu, bersama sebuah potret yang menampilkan wajah dengan bahasa tak beda: tembam berkulit gelap dengan bibir lebar yang tipis. Kedua mata selalu mengenakan kaca mata gelap meski tubuh bisa memakai setelan jas atau kemeja berlengan pendek.

    Kampung Lamalera, tempat lahir Gorys Keraf

    Lahir 17 November 1936 di Lamalera, Gregorius Prawin Keraf merampungkan SMP di seminari ‘San Dominggo’, Hokeng, 1954. Usai lulus dari SMA Suryadikara, Ende, 1958, ia merantau ke Jakarta dan memeroleh gelar sarjana jurusan Bahasa Indonesia Kejuruan Linguistik tahun 1964 dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ia juga mengajar di SMA Suryadikara di Ende, SMA Seminari ‘San Dominggo’, di Hokeng, juga beberapa SMA di Jakarta: SMA Buddhaya II (1962-1965), SMA St. Ursula, dan SMA St. Theresia (1964). Tahun 1964, ia bekerja sebagai registar di Unika Atma Jaya Jakarta dan dosen di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Unika Atma Jaya. Ia juga memberi kuliah di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta, dan dosen di Jakarta Academy of Languanges.

    Rupa-rupa pengalaman mengajar dan barangkali ketiadaan buku pengajaran tata bahasa Indonesia yang memberi bobot pada pendidikan bahasa Indonesia itulah yang mungkin menggerakan Gorys Keraf menulis Tatabahasa Indonesia (1969). Pada 1970, buku yang ditulis untuk pelajar sekolah menengah tingkat atas itu diterbitkan oleh Nusa Indah, Ende, Flores. Pada 1984, Tatabahasa Indonesia telah mengalami cetak ulang yang kesepuluh.

    Pembaca menyimak tuturan Gorys Keraf pada kata pengantar edisi perdana yang masih disertakan di cetakan tahun 1984: “Peningkatan taraf pendidikan tersebut tidak mungkin berjalan baik kalau pengetahuan dan penguasaan bahasa Indonesia belum cukup. Kekurangan ini akan di atasi bila taraf pengetahuan para pendidik juga ditingkatkan,  serta buku=buku pegangan yang kurang sesuai mengalami penyempurnaan (……). Karena insyaf akan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan buku-buku Tatabahasa Indonesia hingga saat ini, maka kami mencoba menyusun Tatabahasa ini dengan mempergunakan prinsip-prinsip Ilmu Bahasa Modern, memakai penafsiran-penafsiran baru dan analisa-analisa yang lebih sesuai dengan taraf kemajuan Ilmu Bahasa sekarang. Tidak pada tempatnya bila kita tahu adanya kekurangan-kekurangan tersebut, tetapi tetap mempergunakan bahan-bahan yang sama. Karena itu perlu ada perombakan.” Sedikit cuplikan mencandrakan niat sungguh-sungguh Gorys Keraf demi kemajuan pendidikan bahasa di Indonesia. Tak ada pilihan lain agar tujuan itu mewujud kecuali ‘memaksa’ orang-orang mempertangkas cara pikir lewat persembahan buku-buku bermutu.

    Bambang Kaswati Purwo, dosen Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, sempat menulis makalah berjudul “Menguak Alisjahbana dan Keraf: Pengajaran Bahasa Indonesia” di majalah kebudayaan BASIS, no 12 Desember 1987. Di makalah itu, Bambang melakukan penelusuran pada dua buku yang ‘pengaruhnya begitu dalam memasuki relung-relung pengajaran bahasa Indonesia’: dua jilid tata bahasa garapan Sutan Takdir Alisjhbana (1949) dan Tatabahasa Indonesia Gorys keraf. Penyelidikan pada struktur bahasa dan teori di kedua buku tata bahasa yang paling digdaya melawan waktu itu, sampai pada suatu simpulan yang penting. Buku Sutan Takdir Alisjahbana dan Goris Keraf telah ketinggalan zaman dan selayaknya diadakan buku tatabahasa yang lebih menyambut zaman bahasa, yang ‘sejalan dengan kemajuan pandangan manusia mengenai bahasa.’

    Barangkali, negara serius mempertimbangkan ajuan Bambang. Lewat Balai Pustaka, negara menerbitkan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia pada 1988. Buku lebih tebal dari garapan Gorys Keraf. Tim penyusun yang di ketuai oleh Anton M. Moeliono, waktu itu juga menjabat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tidak melibatkan Sutan Takdir Alisjahbana dan Gorys Keraf, dua orang yang mendahului penulisan tata bahasa Indonesia. Lagi pula, ada bagian penting yang termuat di Tatabahasa Indonesia Gorys Keraf dan tak sehuruf pun terbahas di Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia versi negara: “Sejarah dan Kedudukan Bahasa Indonesia.” Orang-orang mungkin sempat meragu, apakah negara menginginkan orang Indonesia bertutur dalam bahasa yang tak mereka ketahui asal-usulnya.

    Usai Tatabahasa Indonesia, tahun 1971, Gorys Keraf menerbitkan buku kedua, Komposisi dengan keterangan kecil, Sebuah Pengantar Kepada Kemahiran Bahasa. Penerbit buku masih sama, Nusa Indah. Secuplik cerita penulisan buku itu ada di kata pengantar. Mulanya, Komposisi ditulis demi bahan ajar sebuah mata kuliah yang belum pernah ada di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Mata kuliah itu berjudul Kemahiran Bahasa Indonesia. Kuliah kemahiran bahasa dirasa perlu sebab tercandra  dari tulisan-tulisan ilmiah mereka, mahasiswa belum memiliki kecakapan bahasa memadai demi kelayakan sebagai sarjana. Desakan kemahiran berbahasa Indonesai di perguruan tinggi juga disebabkan kegagalan pendidikan di sekolah lanjutan untuk ‘menamatkan pelajar-pelajar dengan bekal kemampuan bahasa yang membanggakan.’ Komposisi berhasil disusun setelah bertahun-tahun pengalaman Gorys Keraf memberi kuliah di kelas.

    Komposisi, kata Gorys Keraf, “Dimaksudkan terutama untuk meletakkan dasar-dasar karang-mengarang bagi mahsiswa atau siapa saja, yang ingin menggarap karangan secara baik dan teratur” (Diksi dan Gaya Bahasa, 2004). Di pengantar edisi kedua, 1973, pembaca menemu buku Komposisi segera tak bersisa dilahap penikmat bahasa. “Dalam waktu singkat, cetakan pertama dari buku Komposisi ini sudah habis terjual, “tulis Gorys Keraf. Permintaan-permintaan segera cetak ulang berdatangan. Pada 1978, Komposisi sudah dicetak lima kali.

    Melani Budianta, Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan sempat menjadi mahasiswa Gorys Keraf pada 1973 sampai 1974 memberi kesaksian lewat surel, 4 Maret 2018. Melani mengingat sosok Gorys Keraf yang tinggi besar, senantiasa berjalan mondar-mandir di hadapan kelas, dan mampu menjangkau seluruh kelas, sekitar 50 mahasiswa lebih, dengan suaranya. Menurut Melani, Gorys mengajar dengan sangat sistematis, jelas, dan komunikatif. Ia sering membikin contoh-contoh lucu untuk ‘menunjukan penalaran yang keliru’ dan menggagalkan mahasiswa tidur di kelas.

    Dari sejumlah dosen Universitas Indonesia waktu itu, bagi, Melani, Gorys Keraf termasuk yang ‘menggunakan bahasa Indonesia dengan sempurna.’ Ia tak sekedar menjiwai tapi juga meraga di bahasa Indonesia. Melani Budianta memberi narasi panjang tentang laku bahasa Gorys Keraf.

    “Bahasa Indonesia yang mengalir dari mereka-secara lisan maupun tertulis-adalah bahasa intelektual yang mengolah pikiran secara logis, runtun dan utuh. Dengan demikian, Gorys keraf bukan sosok dosen yang mengajarkan teori belaka. Ia sendiri, dengan tutur bahasanya, adalah contoh yang terbaik dari apa yang diajarkannya. Kuliah komposisi yang diberikannya kepada mahasiswa semester awal, adalah kuliah yang menata bukan saja kaidah berbahasa, tetapi terutama penalaran ilmiah. Kuliah ini merupakan landasn yang penting bagi calon sarjana. Saya sangat beruntung mendapatkan ilmu dari Gorys Keraf. Latihan untuk membuat karangan (out line), menyusun argument yang absah dalam satu paragraf yang padu, adalah langkah pertama untuk setiap calon sarjana. Gorys Keraf-dengan kuliah yang mencerahkan dan penjelasannya yang terstruktur dan rinci, yang dituangkan dalam buku Komposisi, buku teks klasik itu-telah memberikan  bekal tak ternilai bagi calon intelektual.”

    Gorys Keraf menambah kerja menulis tiga buku lanjutan, Ekposisi dan Deskripsi (1981), Argumentasi dan Narasi (1982), dan Diksi dan Gaya Bahasa (1984), diterbitkan oleh Gramedia Pustaka, Jakarta. Peralihan ke penerbit mayor mencandrakan anggapan kemonceran Gorys Keraf pada perkara kebahasaan. Di pengantar Diksi dan Gaya Bahasa (cetakan ke-14, 2004), bertanggal 13 Juli 1980, Gorys Keraf memberi penjelasan, “Bersama Diksi dan Gaya Bahasa, kedua buku yang disebut terakhir (Eksposisi dan Deskripsi dan Argumentasi dan Narasi) merupakan trivium komposisi lanjutan, atau bersama-sama merupakan suatu seri retorika.” Gorys Keraf menginginkan pembaca tak sekedar tahu cara menulis karangan bagus. Ia ingin mereka lesap ke dalam lekuk liku batin bahasa Indonesia dan sanggup menulis karangan yang memukau.

    Tempo, 1 Desember 1984, mengabarkan buku-buku yang akan membantu pembaca ‘pandai menyampaikan pemikiran, mempengaruhi sikap dan perasaan orang lain melalui pidato atau tulisan.’ Iklan menganjurkan pembaca agar memakai ‘bahasa Indonesia yang baik dan benar.’ Diantara buku-buku di daftar, pembaca bertemu tiga buku karangan Gorys keraf: Argumentasi dan Narasi, Diksi dan Gaya Bahasa, dan Linguistik Bandingan Historis. Penerbit memberi godaan panjang agar buku-buku itu meyakinkan. Iklan pun memberi penjelasan singkat mengapa buku-buk wajib termiliki.

    Tempo, 6 Juli 1985, memuat iklan buku sastra terbaru Gramedia, Anak Tanah Air garapan Ajip Rosidi. Iklan tak cuma menginginkan pembaca memiliki buku Ajip. Godaan lanjut ikaln: “Lengkapilah buku ini dengan terbitan kami yang lain di bidang kesusastraan Indonesia.” Iklan menampilkan daftar 25 buku bahasa dan sastra yang mesti dimiliki pembaca. Enam sampul buku pun tersaji di hadapan mata (calon) pembaca. Di antara sampul buku itu, ada Diksi dan Gaya Bahasa yang ditulis Gorys Keraf. Dari 25 uku di daftar, ada dua buku Gorys Keraf, termasuk Linguistik Bandingan Historis (1984) bersama buku Santun Bahasa garapan Anton Moeliono, dan Inilah Bahasa Indonesia yang Benar garapan J.S. Badudu. Seperti godaan iklan, orang-orang tahu buku-buku garapan Gorys Keraf penting untuk bekal untuk kecakapan berbahasa Indonesia dalam perkara karang-mengarang dan berbincang.

    Menahbiskan raga dan jiwa demi mengajar di Universitas Indonesia, 30 Agustu 1997, Gorys Keraf berpamit dari jagad bahasa Indonesia. Ia memberi warisan kata di buku-buku Linguistik Bandingan Historis (1984), Tata Bahasa Rujukan Bahasa Indonesia (1995), Cakap Berbahasa Indonesia (1996). Tapi siapa saja yang rindu, pergi ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tak bakal membayar lunas. Perpustakaan Negara itu punya tiga buku Gorys Keraf saja: Komposisi, Diksi dan Gaya Bahasa, dan Kamus Terampil Berbahasa. Negara dimaklumkan selalu abai dan melupa, tapi kita memuliakan diri sedikit mengingat masa lalu bahasa Indonesia di sosok  G o r y s   K e r a f.

                                          ***

    *Na’imatur Rofiqoh, Redaktur Sebaran Bahasa Katebelece

    *Sumber Tulisan: Majalah BASIS, Nomor 03-04, Tahun Ke-67, 2018.

  • ASN dan Siswa di Dogiyai Libur Hingga 5 April 2020

    ASN dan Siswa di Dogiyai Libur Hingga 5 April 2020

    Berandanegeri.com. SELURUH aparatur sipil negara (ASN) dan para siswa mulai dari SD, SMP dan SMA, dan SMK di Kabupaten Dogiyai, Papua akan libur mulai tanggal 19 Maret hingga 5 April 2020. Mereka akan masuk kerja dan sekolah pada 6 April 2020. Namun, bagi ASN diperintahkan untuk bekerja di rumah masing-masing dan tetap berkoordinasi dengan masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

    Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa melalui Surat Edaran Nomor 440/100/Set tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dogiyai tertanggal 20 Maret 2020 menyebutkan, langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran coronavirus diseas 2019 (covid-19)di Dogiyai.

    “Pemerintah Kabupaten Dogiyai sungguh-sungguh mengambil lankah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan penyebaran covid-19,” ujar Bupati Dumupa dalam keterangan tertulis yang diterima berandanegeri.com di Jakarta, Jumat (20/3 2020).

    Menurut Bupati Dumupa, langkah yang diambil menyusul penetapan covid-19) oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Berikut langkah tersebut diambil setelah memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ, dan Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/3234/SET berkaitan dengan pencegahan penyebaran covid-19

    Bupati Dumupa menambahkan, selain meliburkan para ASN dan siswa di seluuruh wilayah Dogiyai,pihaknya juga memerintahkan seluruh Kepala OPD dan pegawai ASN Dogiyai untuk membatalkan atau tidak melakukan perjalanan dinas keluar daerah, kecuali untuk urusan yang sangat penting dan mendesak setelah mendapatkan izin dari Bupati.

    Menurutnya, Pemerintah Dogiyai telah membentuk Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Dogiyai dengan tugas sebagai berikut. Pertama, melakukan sosialisasi mengenai Pencegahan Penyebaran CoronavirusDisease 2019. Kedua, membentuk Posko Penecegahan Penyebaran covid-19 di KM 100 Siriwo dan Moanemani.

    Tugas posko untuk melakukan pendeteksian infeksi covid-19 kepada setiap orang yang masuk ke wilayah Dogiyai dan melakukan tindakan medis bagi orang yang terindikasi pengidap virus covid-19. Ketiga, melakukan evaluasi terhadap kondisi pencegahan penyebaran covid-2019 secara berkala.

    “Saya mengimbau seluruh masyarakat Dogiyai dan semua orang yang masuk wilayah Dogiyai agar bekerja sama untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran covid-19 di wilayah Dogiyai,”ujar Dumupa.

    Ansel Deri

  • Jepang di Larantuka : Saudara Tua Datang Berkunjung

    Jepang di Larantuka : Saudara Tua Datang Berkunjung

    Pengantar : Untuk semakin mengenal tradisi semana santa, sejarah dan kebudayaan wilayah Larantuka dan sekitarnya, berandanegeri.com menurunkan beberapa  tulisan sejak hari Rabu 26 Februari 2020 hingga menjelang Paskah 12 April 2020. Tulisan akan dikemas sebagai esey budaya.Ini merupakan artikel Kesepuluh. Semoga

    Penulis : Benjamin Tukan

    Pada tanggal 15 Mei 1942, kira-kira pukul 06.00 pagi hari ketika itu nagi Larantuka masih sunyi senyap, tiba-tiba ada dua pesawat udara Jepang melintas-lintas di atas langit. Di ujung Lewotobi, muncul sebuah kapal perang besar dan dua buah kapal kecil yang membawa meriam.

    Tapi anehnya, orang nagi merasa biasa-biasa saja. Di jembatan Postoh, orang menaikkan bendera putih, sebagai tanda tidak mau berperang. Tetapi pesawat Jepang tetap berputar-putar kesana kemari. Lantas kapal yang berlayar di Lewotobi kelihatannya tidak beringsut maju.

    Tiba-tiba nagi dliputi kabut gelap, ada asap terbungkus menutupi selat Lewotobi. Laut dan darat penuh kabut gelap, dan begitu terperanjat, kapal besar tersebut sudah merapat ke dermaga.

    Prajurit Jepang terjun ke darat, mereka membawa bedil sambil berlari mengejar musuh yang menurut mereka berbaju biru. Parjurit Jepang mencari ke sana ke mari, tetapi mereka tidak menemukannya. Karena lelah, Komandannya Yamamato san duduk menghentikan penatnya.

    Prajurit bercerita, mereka mengejar musuh berbaju biru tersebut sejak dari Lewotobi. Mereka tidak dapat melihat musuh tersebut, sebab Nagi diliputi kabut kelam. Terus menerus memberondong peluru, tetapi tidak bisa menembus musuh. Mereka berhenti menembak, dan begitu terperanjat, mereka sudah berada di daratan. (Kutipan Buku : “Prosesi Bersama Tuan Ma dan Tuan Ana: Mempertimbangkan Tradisi Katolik di Larantuka- Konga-Wureh, YPPM, Jakarta 2001”).

    ***

    Jepang datang ke Larantuka masih dalam suasana perang dunia ke II. Musuh-musuh peperangan belum semuanya pergi, sementara muncul keinginan untuk segera menata Larantuka dan sekitarnya termasuk juga daerah Flores dan nusantara lainnya untuk menjadi daerah di bawah pengaruh Jepang.

    Perang memang tidak mengenal siapa-siapa hanya demi Negara semuanya bisa terjadi. Hal yang menyita waktu dan perhatian ketika itu adalah bagaimana agar orang-orang Belanda dimasukkan ke dalam camp agar tidak terjadi saling pengaruh di masyarakat. Jika demikian, mau tak mau misonaris katolik asal Belanda juga menjadi target untuk dimasukkan ke dalam penjara.

    Misionaris di penjara, berarti umat kehilangan pastornya. Tapi tak sekedar itu saja, misionaris telah masuk dalam kehidupan masyarakat yang membuat perpisahan begitu menyedihkan, apalagi dengan sangat terpaksa. Jepang tahu tentang ini karena mengambil orang yang telah berakar dalam hidup masyarakat bisa menimbulkan gejolak di kalangan penduduk.

    Uskup Yamaguchi dan beberapa imam Jepang didatangkan dari Jepang, untuk terus menjadi pelayan di tengah masyarakat, disamping menjadi penghubung yang baik antara misi katolik dan pemerintah pendudukan Jepang.

    Uskup yang berkedudukan di Ende ketika itu, sekali-sekali waktu datang mengunjungi umat di pelosok-pelosok Flores untuk memberikan karisma. Uskup Yamaguchi juga banyak memberikan laporan dan pengertian kepada pemerintah Jepang ketika itu tentang apa artinya keberadaaan misionaris termasuk menepis kecurigaan orang atas keberadaan misonaris yang nota bene berasal dari Belanda.

    Jepang tidak lama di Nusantara, hanya 3 tahun. Sejak 8 Maret 1942 komando angkatan perang Belanda di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dimulailah apa yang dinamakan pendudukan Jepang di Nusantara hingga 1945.

    Di Flores, angkatan perang Jepang tiba pertama kali 13 mei 1942 di Reo Manggarai kemudian menyusul pasukan angkatan laut dan 3 buah kapal angkutan laut mendarat di Ende. Dengan menjadikan Makasar sebagai pusat angakatan Laut Jepang untuk kawasan Timur, pasukan Jepang mulai mendaratkan kapalnya di bagian tenggara yakni Flores dan Timor.

    Suasana perang kala itu, nampaknya tidak memberikan ruang untuk memikirkan tentang penataan pemerintahan yang berbeda dari sebelumnya. Bahkan sebaliknya untuk pemerintahan hanya diganti saja istilahnya. Itulah sebabnya, bekas wilayah afdeeling dirubah menjadi Ken dan tetap ada 3 ken yakni Timor Ken, Flores Ken dan Sumba Ken.

    Untuk wilayah Indonesia bagian Timur dikepalai oleh Minseifu yang berkedudukan di Makasar. Di bawah Minseifu adalah Minseibu yang untuk daerah Nusa Tenggara Timur termasuk ke dalam Sjoo Sunda Shu (Sunda Kecil) yang berada di bawah pimpinan Minseifu Cokan Yang berkedudukan di Singaraja. Disamping Minseibu Cokan terdapat dewan perwakilan rakyat yang disebut Syoo Sunda Sukai Yin. Dewan ini juga berpusat di Singaraja.

    Ken ini masing-masing dikepalai oleh Ken Kanrikan. Sedangkan tiap Ken terdiri dari beberapa Bunken (sama dengan wilayah onder afdeeling) yang dikepalai dengan Bunken Karikan. Di bawah wilayah Bunken adalah swapraja-swapraja yang dikepalai oleh raja-raja dan pemerintahan swapraja ke bawah sampai ke rakyat tidak mengalami perubahan.

    Kendati demikian, beberapa orang yang berumur 50 an tahun pada 1980-an, sangat fasih berceritra tentang kedatangan orang Jepang di Larantuka. Selain pesawat-pesawat tempur hilir mudik ketika itu, orang-orang Larantuka sering berceritra tentang perjumpaan dengan orang-orang Jepang ketika itu.

    Mereka terkenang pada sapaan orang Jepang ketika itu, bahkan ucapan terima kasih yang selalu diucapkan orang Jepang setiap kali mengakiri suatu pembicaraan dengan mereka. Ada beberapa tempat peninggalan Jepang yang sering disebut saat hingga saat ini yakni gua persembunyian tentara Jepang. Yang lain adalah cerita tentang prilaku orang Jepang. Tapi untuk ceritra itu kini hampir tidak ada lantaran generasi yang mengalami banyak yang sudah meninggal.

    ***

    Kalau saja bukan karena perang, kehadiran orang-orang Jepang bukanlah bermasud meniadakan budaya yang sudah dibangun, apalagi membawa budaya baru untuk penduduk setempat. Jepang sendiri adalah Negara yang sangat menjunjung tinggi tradisi bahkan dari tradisilah mereka menciptakan kemajuan yang besar untuk negaranya.

    Melalui nilai-nilai yang berkembang dalam tradisi, Jepang segera menemukan kesukesesan baik dalam mengelola Negara, maupun berusaha tumbuh setara dengan Negara modern. Sekalipun demikian, tradisi bagi masyarakat Jepang tidak dianggap sebagai suatu yang statis, bukan pula hal yang lahiriah. Tradisi yang dimaksud adalah semangat budaya yang terus diwariskan.

    Pante Uste Balela-Larantuka

    Ada dua babakan sejarah yang cukup mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Jepang yaitu masa Jengoku Jidai atau zaman Tokugawa (masa perang) berkisar antara abad XV – XVII dan masa Restorasi Meiji (masa damai) berkisar dari abad XVII – XIX. Ketika masa Jengoku Jidai, para Samurai menjadi pasukan bela negara yang kuat dan merupakan kelas masyarakat tertinggi di sana.

    Sementara ketika terjadi Restorasi Meiji (masa damai) selama 200 tahun, para samurai tidak lagi menjadi gangster (tukang berkelahi) tetapi mengabdi menjadi guru dan mengajari anak-anak orang-orang kaya (kelas pedagang). Sudah dapat dibayangkan bahwa buah dari usaha selama masa damai ini, melahirkan generasi-generasi baru yang berpendidikan yang menjadi modal Jepang melangkah lebih maju lagi.

    Para Samurai yang menjadi guru adalah pekerja keras. Mereka selalu menanamkan sikap bekerja keras, disiplin, dan tanggungjawab kalau itu untuk kemajuan. Maka tidak heran kalau orang Jepang dikenal pekerja yang menghabiskan waktu lebih panjang untuk bekerja.

    Oleh karena mencintai pekerjaan, mereka pun mencintai siapa dan apa saja yang berhubungan dengan kerja termasuk hasil dan produk kerja. Mereka merawat pekerjaan hingga mengetahui pada bagian perhatian pada kerja harus diprioritaskan.

    Orang Jepang juga dikenal sebagai orang yang sangat menjaga hubungan baik. Untuk menjaga hubungan baik itu, mereka selalu berusaha menempati janji. Dalam hubungan dengan rasa saling menghargai, justru membuat orang Jepang sangat tertib dan tidak berusaha menerobos “barisan” kalau bukan haknya. Sikap terbuka dalam kerja adalah contoh lain betapa orang-orang Jepang menghargai setiap orang yang bekerja.

    Sejak restorasi Meiji, Jepang mengambil budaya yang bagus dari Barat seraya mengembangkan budaya asli Jepang, antara lain: monozukuri, hitozukuri, sunao, dan kokoro.  Di kalangan elite Jepang, ada Nilai Bushido.

    Monozukuri mengacu pada pentingnya proses untuk menghasilkan sesuatu (mono=produk, zukuri=proses). Hitozukuri adalah pentingnya sumber daya manusia dalam proses produksi (hito=manusia). Semua kemajuan ditentukan oleh kualitas SDM.

    Sunao artinya ketulusan atau keikhlasan. Kokoro artinya hati nurani. Sementara nilai Bushido menjunjung tinggi integritas (Gi), Keberanian (Yu), Kemurahan hati (Jin), Hormat dan santun kepada orang lain (Rei), Kejujuran (Makoto), Martabat (Meiyo), Kesetiaan (Chungi), Kepedulian (Tei), dan Harakiri, tak mau hidup menanggung malu.

    ***

    Tak banyak dokumentasi selama Jepang berada di Larantuka, tapi ada sebuah buku yang menarik berjudul “I Remember Flores” ditulis P Mark Tennien dan Maryknoll berdasarkan cerita Kapten Tasuku Sato. Buku ini diterbitkan Penerbit: Nusa Indah, dengan Cetakan II: 2005.

    Buku ini awalnya dalam bahasa Inggris dengan Penerbit: Farrar, Strauss and Cudahy, New York, 1957.  Alih bahasa ke bahasa Indonesia oleh Thom Wignyanta dan pernah menjadi serial di Majalah DIAN no 3 Tahun I 1973 hingga No 18 Tahun II, 1975.

    Siapakah Kapten Tasuku Sato? Tasuku Sato adalah kapten Angkatan Laut Jepang.  Lahir di Taipei, Oktober 1899.  Masuk Pendidikan Angkatan Laut Jepang dengan spesialisasi navigasi di Etajima pada usia 17 tahun dan tamat usia 22.  Mengajar di Sekolah Pendidikan Angkatan Laut di Etajima selama 15 tahun. Tahun 1940 bekerja di Departemen Angkatan Laut. 

    Setelah dipercayakan tugas di sejumlah bidang, pada 1943, Tasuku Sato ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Pengawal Angkatan Laut Kerajaan Jepang di Flores. Jepang menduduki Wilayah Hindia Belanda tahun 1942. Tasuku Sato Bertugas di Flores 1943-1945. Berada di NTT hingga 1947.  Dua tahun dipenjara Sekutu di Sumba dan di Timor.

    Buku ini hanya sedikit menjelaskan tentang perang. Sebagian besar buku ini justru  bercerita  tentang pengalaman Tasuku Sato, mengunjungi berbagai wilayah di Flores hingga Adonara dan interaksinya dengan penduduk Flores yang beragama Katolik dan para pengurus Gereja Katolik, yakni uskup dan para imam.

    Buku ini juga menceritakan aktivitas dua uskup (Uskup Ogihara dari Hiroshima dan Uskup Agung Yamaguchi dari  Uskup Nagasaki)   dan sejumlah imam asal Jepang yang dikirim Departemen Angkatan Laut Jepang. Pengalaman di penjara. Penilaian dan kesan Tasuku Sato tentang Flores dan agama Katolik.

    Dermaga Larantuka

     Di Flores Tasuku Sato memiliki kesan bahwa agama begitu berakar, sehingga bisa merupakan satu perintang bagi pemerintahan Jepang. Bahkan dia menyebutkan “Tidak ada yang lebih merugikan dan malahan merupakan penghalang terbesar terhadap tugas kita memerintah pulau ini selain agama Katolik. Membiarkan Gereja tetap berpengaruh berarti menghalangi pemerintah sipil kita dalam menjalankan tugas secara efektif. Demikian kesimpulan laporan pimpinan sebelum Tasaku Sato. hal 49

    Dalam kunjungan ke Larantuka ketika itu seperti ditulis dalam buku ini, pertama kali ia datang ke Larantuka, ia disambut dengan sangat meriah dalam upacara penyambutan yang terkesan seperti upacara-upacara kemiliteran dan pesta-pesta rakyat yang penuh dengan mabuk-mabukan. Penyambutan di Larantuka, merupakan penyambutan kesekian kalinya ia di Flores dan menunjukan bahwa setiap kali upacara selalu dibuat lebih meriah dari penyambutan sebelumnya.

    Di Larantuka, kedatangannya diterima oleh dua orang raja sekaligus, yakni Raja Larantuka dan Raja muslim Adonara. Ia pun merasakan betapa ia disambut dengan tarian dan upacara semi militer bagaikan Eropa abad pertengahan.

    Dia menuliskan kesaksiannya bahwa “betapa masyarakat Larantuka yang menganut agama katolik, raja Larantuka yang disegani masyarakatnya, juga hubungan persaudaraan yang baik antara raja Larantuka yang katolik dengan raja Adonara yang muslim.

    Terhadap kota Larantuka, dia menyebutkan, “sekalipun kota Larantuka adalah kota terpenting ketika itu ujung timur Flores, kota inipun bisa dibilang sangat sepi.

    Dia menggambarkan Larantuka sebagai berikut : “Larantuka cumalah sebuah perkampungan kecil, meskipun merupakan kota terbesar di Flores Timur. Di muka rumah penginapan saya, kantor pemerintahan sipil, ada sebuah sekolah, dermaga yang cuma dapat dilabui oleh motor-motor kecil. Dari sana, jalan raya kota terbagi ke utara dan barat. Sepanjang jalan terdapat toko-toko, boleh dikatakan kosong akibat perang dan kekurangan barang-barang. Memang gereja katedral dengan megahnya mengawasi seluruh kota , berbangga dengan sejarahnya. Masih dalam kompleks gereja katedral, masih ada lagi sekolah, asrama, rumah sakit dan biara . Lonceng gereja bergaung menyambutku datang seakan-akan mengingatkan sejarah gereje yang sudah cukup lama.”

    Lebih lanjut dia menulis: “Ketika mendengar gaung lonceng bertalu-talu itu, saya seolah-olah mendengar orang berkata bahwa peperangan datang dan pergi, tetapi Gereja bertahan sepanjang masa. Tampaknya, ada garis-garis yang tak dapat mati dan abadi dalam babakan sejarah Gereja bahkan dirasakan oleh orang luar seperti saya”.(116).

    ***

    “Meskipun kami tidak memenangkan perang, tetapi Insya Allah, barangkali kami meninggalkan bekas-bekas kejujuran dan harga diri yang  pada waktunya  akan diungkapkan juga oleh sejarah,”  demikian tulis Tasuku Sato (hal 167).  

    Memang kehadiran Jepang di Flores atau di Larantuka begitu singkat. Tapi ibarat pertemuan singkat yang sering terjadi antar manusia, setelah pertemuan singkat itu berlalu, maka orang akan bertanya “siapa dia”?

    Belajar dari Tasuku Sato yang mengenal Larantuka dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, begitu pun bila kita mau mengenal masyarakat Jepang. Orang hanya dapat maju dan berkembang, bila mempraktikan nilai-nilai baik yang ada dalam masyarakat.   Bukankah kemiskinan, kemelaratan, dan keterbelakangan yang masih ada di masyarakat kita karena kita kurang memperhatikan mereka yang miskin dan melarat?

    Dalam masyarakat patrilineal seperti di Indonesia, perubahan harus mulai dari atas yang memberikan suri teladan dalam kesalehan sosial. Barangkali ini yang bisa diambil dari kunjungan saudara tua itu.

  • “Pangeran dari Timur”, Narasi Sastra dan Tafsir Rupa

    “Pangeran dari Timur”, Narasi Sastra dan Tafsir Rupa

    BELAKANGAN ini karya-karya sastra Indonesia tumbuh cukup subur. Munculnya karya-karya sastra tidak hanya menggembirakan dunia sastra namun juga dunia ilmu sosial yang mulai melirik sastra setelah jenuh dengan positivisme. Ilmu sejarah juga mulai mencari bentuknya dengan cara penulisan sejarah yang lebih memikat. Novel Pangeran dari Timur yang ditulis oleh Iksaka Banu dan Kurnia Effendi adalah salah satu cara sastrawan menulis sejarah dengan cara sastrawi. Bertempat di Museum Bank Indonesia, Jln. Pintu Besar Utara No. 3,  Sabtu, 14 Maret 2020 novel ini diluncurkan. Tampil sebagai pembicara dalam acara peluncuran itu adalah Iksaka Banu dan Kurnia Effendi, penulis novel Pangeran dari Timur. Yang menarik dari acara peluncuran novel ini adalah sesi action painting. Ini adalah sebuah sesi dimana bagian novel ini dibacakan disertai coretan lukisan yang dibuat oleh pelukis Widi S. Martodihardjo. Sambil mendengarkan narasi penggalan novel Pangeran dari Timur, yang dinarasikan oleh Nana Riskhi Susanti, Widi, pelukis dari Bali itu mencoba menangkap pesan cerita dan menuangkannya di atas kanvas.

    Ket. Foto: Pelukis Widi S. Martodihardjo sedang menuangkan di atas kanvas ide yang ditangkap dari narasi novel “Pangeran dari Timur”

    Dari Sayembara Skenario Film hingga Beasiswa ke Negeri Belanda

    Penulisan novel ini bermula dari sebuah sayembara skenario film tentang Raden Saleh yang diadakan oleh sebuah majalah wanita. Ketika itu Iksaka Banu dan Kurnia Effendi berniat mengikuti lomba tersebut. Rintangan pertama yang mereka temui adalah tidak adanya buku referensi tentang Raden Saleh. Gairah untuk menulis Raden Saleh muncul lagi saat Banu dan Effendi berbelanja buku murah di Teater Utan Kayu. Pada saat itu mereka mendapatkan sebuah buku tipis yang mengulas tentang Raden Saleh. Pada tahun itu mereka juga terpukau oleh gaya tulisan Alan Lightman dalam novel Mimpi-Mimpi Einstein yang diterjemahkan oleh Yusi Avianto Pareanom, diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Cara Alan bertutur sungguh filmis. Hal itu memicu awal penulisan sepenggal kisah mengenai Raden Saleh, maestro pelukis yang – ndilalah– menempati posisi ambigu dalam silang pendapat, baik dari kritikus seni rupa maupun pengamat nasionalisme.

    Ket. Foto: Novel “Pangeran dari Timur”

    Kerja keras untuk menggarap novel ini dilanjutkan dengan pasang surutnya semangat Banu dan Effendi. Bila ada diskusi, pameran, perhelatan yang terkait dengan Raden Saleh, Banu dan Effendi berusaha mengikuti acara-acara itu guna menambah informasi. Seluruh indra mereka kembangkan untuk mengendus, mengintai, mencari buku-buku, mailing list yang berhubungan dengan tokoh Raden Saleh.

    Tahun 2017, adalah tahun ‘berkat’ bagi penulisan novel itu. Salah satu penulis novelnya, Kurnia Effendi, mendaftarkan diri sebagai calon peserta reseidensi penulis di luar negeri. Negeri Belanda dipilih sebagai tempat risetnya dengan tujuan ingin napak tilas Raden Saleh agar tidak ada alasan lagi bagi tertundanya penulisan novel yang sudah belasan tahun tak kunjung rampung. Proposal akhirnya disetujui oleh Komite Buku Nasional sehingga beasiswa unggulan dari Kemendikbud menjadi bekal residensi selama dua bulan di Belanda. Selama di Belanda Kurnia Effendi dengan sungguh-sungguh mengunjungi setiap tempat dan mencatat informasi  yang berhubungan dengan Raden Saleh.

    Kegelisahan Banu dan Effendi berikutnya adalah bagaimana cara menempatkan Raden Saleh sebagai sosok yang mereka kagumi (mungkin karena sama-sama penghamba seni rupa) tetapi dari sisi patriotisme, perjalanan hidupnya justru mendapat privilese dari pihak yang sedang menginjak-injak harga diri bangsanya. Banu dan Effendi akhirnya menemukan cara untuk meramu ‘kontroversi’ tentang Raden Saleh. Plot untuk penulisan novel Raden Salah menemukan titik terangnya. Penulisan novel ini di bagi dalam dua arus zaman: abad ke-19 (masa kehidupan Raden Saleh) dan abad ke-20 (masa pergerakan menjelang kemerdekaan Indonesia).

    Siapakah Raden Saleh?

    Raden Salah Syarif Boestaman lahir di Terboyo, Semarang, tahun 1811. Raden Saleh dilahirkan dalam sebuah keluarga Jawa-Arab dari pasangan Sayyid Hoesan bin Alwi bin Awal bin Yahya dan Mas Adjeng Zarip Hoesen. Ketika berusia 10 tahun, Raden Saleh diserahkan kepada pamannya Kyai Adipati Soero Menggolo, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Semarang. Pamannya merupakan salah satu anggota Javaansch Weldadig Genootschap (masyarakat filantropi), yang sebagian besar anggotanya adalah pejabat Belanda.

    Keramahan Raden Saleh dalam bergaul memudahkannya masuk dalam lingkungan orang-orang Belanda. Ia diterima bekerja di Lembaga Pusat Penelitian Pengetahuan dan Kesenian Bogor. Di lembaga itu ia bertemu dengan Antonie Auguste Joseph Payen, seorang pelukis keturunan Belgia yang ditugaskan pemerintah kolonial untuk melukis pemandangan alam di Hindia Belanda untuk hiasan kantor Departemen van Kolonieen Belanda. Raden Saleh belajar melukis pada Payen.

    Foto Raden Saleh

    Ketika Payen harus kembali ke Eropa pada 1825, Raden Saleh sudah menjadi bagian dari keluarga Jean Baptise de Linge, seorang akuntan di Direktorat Keuangan. Ketika de Linge diperintahkan untuk melakukan perjalanan ke Belanda, pada saat itu Raden Saleh ikut bersama mereka. Setelah tugas selesai, ketika de Linge bertolak dari Belanda, Raden Saleh justru memutuskan untuk tinggal dan belajar lebih lama di Belanda. Di Belanda ia belajar melukis potret pada Cornelis Kruseman. Raden Saleh juga belajar melukis pemandangan kepada Andries Schelfhout. Dari Belanda Raden Salaeh terus mengembara ke Eropa.

    Pada 1851 Raden Saleh kembali dari Eropa ke Hindia Belanda. Raden Saleh menikah dengan Constancia sekitar tahun 1855 dan tinggal di Kampung Gunung Sahari di utara kota. Raden Saleh kemudian bercerai dan menikah lagi dengan Raden Ayu Danoediredjo, seorang gadis keluarga ningrat dari Keraton Yogya. Raden Saleh meninggal dunia pada 23 April 1880 dan di makamkan di TPU Bondongan, Bogor.

    Menulis novel Pangeran dari Timur, membutuhkan waktu yang cukup panjang, sekitar 20 tahun, tutur Iksaka Banu dan Kurnia Effendi. Namun harus diakui, buku setebal 593 halaman ini merupakan sebuah sumbangan besar bagi dunia sastra dan perbukuan di Indonesia. Manusia sudah menjadi makhluk bersastra sejak bayi, melalui kidung yang disenandungkan oleh ibu. Makluk kecil itu lalu belajar menjadi makhluk pencerita. Manusia adalah homo fabulator (makhluk pencerita), tulis Ben Okri dalam bukunya A Way of Being Free. Cerita itu kini kita nikmati dalam novel Pangeran dari Timur.

    Paskalis Bataona

  • Dari Laut dengan Kapitan Perahu

    Dari Laut dengan Kapitan Perahu

    Ignas Kleden *

    INDONESIA adalah negeri kepulauan, mungkin negeri kepulauan terbesar di dunia. Dari seluruh keluasannya sebesar 1.923.715 kilometer persegi, dua pertiganya terdiri dari laut. Sekalipun daratan hanya membentuk sepertiganya, boleh dikatakan orientasi penduduk negeri ini adalah ke daratan. Padahal, sebelum kedatangan orang Barat pada awal abad ke-16, yang diteruskan dengan sejarah kolonisasi, pelayar-pelayar dari kawasan ini telah melanglang buana lewat lautan, dari Filipina hingga ke Madagaskar, dari Lautan Teduh hingga ke India. Pada masa sekarang, penduduk di daerah-daerah pesisir umumnya bukan menggantungkan hidup pada laut, melainkan pada pertanian, entah sawah entah ladang. Menangkap ikan dan mengolah sumber daya laut hanyalah pengisi waktu senggang untuk mendapatkan lauk-pauk dan memperoleh sedikit tambahan pendapatan kalau orang sedang tidak bekerja di kebun.

    Foto: Raja Ampat

    Mengapa penduduk NTT, misalnya, yang hidup di pulau-pulau kecil yang dikelilingi laut, tidak berorientasi ke laut dalam mata-pencahariannya, tetapi justru tetap lengket ke daratan, yang tidak begitu subur? Pertanyaan ini pernah saya dengar dari Sarwono Kusumaatmadja ketika dia masih menjadi Menteri Kelautan. Dibutuhkan studi kebudayaan yang cukup luas untuk mendapatkan jawabannya. Menurut dugaan saya, hal ini terjadi karena dalam mata pencaharaian di laut, tidak terdapat sesuatu yang dapat menjadi ekuivalen pertanian. Tidak ada perasaan bahwa dalam menangkap ikan, orang juga mengontrol dan mengolah alam seperti seperti halnya orang mengelola tanah dan menanam bibit dalam pertanian. Kehidupan di laut lebih mirip kehidupan berburu dan meramu hasil hutan di daratan. Orang datang mengambil hasil yang diberikan oleh alam, dan kemudian meninggalkannya. Perasaan ini mungkin menyebabkan orang tidak terlalu berbangga bekerja mencari penghidupannya di laut, dan tetap mengandalkan nafkahnya pada pertanian.

    Persoalannya adalah apakah di laut dapat diciptakan suatu usaha yang mirip pertanian, tempat para pekerjanya merasa mengawasi dan mengolah alam sebagaimana petani membuat saluran air di sawah dan mengawasi padinya. Hal ini mungkin dilakukan kalau di berbagai daerah di Indonesia dapat dikembangkan budi daya laut, tempat potensi sumber daya laut tidak hanya diambil, tetapi juga dipelihara dan dikembangkan secara terencana. Budidaya udang, teripang, rumput laut dan mutiara adalah beberapa contoh yang sudah dicobakan di banyak tempat. Kalau saja usaha budidaya ini dapat menciptakan presepsi baru bahwa di laut orang dapat mengawasi dan mengolah alam, mungkin perhatian untuk menggarap potensi laut akan meningkat sebanding dengan perhatian kepada pertanian.

    Preokupasi dengan daratan dan sikap mengabaikan laut terlihat tidak saja dalam bidang ekonomi penduduk, tetapi juga dalam bidang yang lebih canggih seperti pola kepemimpinan, khususnya kepemimpinan politik. Yang dominan dalam politik Indonesia semenjak kemerdekaannya adalah pola kepemimpinan dengan warna feodal yang kuat dari latar belakang pertanian. Para bangsawan yang menguasai tanah menjadi patron untuk para petani yang menjadi klien mereka. Bangsawan memerintah para kawulanya sambil menjaga kebudayaan, sedangkan para petani menerima perintah dan mengurus ekonomi. Tukar-menukar berlangsung antara kekuasaan dan kebudayaan yang turun dari atas dan hasil-hasil pertanian yang diserahkan dari bawah. Petani terlalu lugu untuk mengurus politik dan terlalu kasar untuk mengurus kebudayaan, sementara para pangeran terlalu halus untuk mencangkul di sawah. Dengan pola seperti itu, sifat utama hubungan feodal adalah orientasi ke atas yang kuat, patronisme yang paternalistis, penekanan kepada ketundukan dan nilai-nilai yang mendukung ketundukan, konsep waktu yang siklusnya seperti musim yang selalu berulang, dan legitimasi yang bersifat turun-temurun, meskipun selalu ada ruang untuk mobilitas vertikal untuk lapisan bawah. Hak dan kewajiban ditempatkankan dalam asimetri. Yang di atas memberi petunjuk, yang di bawah melaksanakan. Yang di bawah memohon yang di atas berkenan.

    Alam juga tidak begitu sulit diramalkan, sehingga pengetahuan yang sederhana saja sudah memadai untuk keperluan tersebut. Keteraturan alam hanya di selang-selingi oleh bencana seperti kemarau panjang, banjir, atau letusan gunung berapi. Kehidupan sosial relative stabil. Dalam pola seperti ini, waktu adalah suatu sumber daya yang tak akan habis (renewable resource), dan keputusan seperti mufakat dapat diambil dengan menghabiskan waktu yang panjang. Tidak mengherankan, seorang pemimpin tidak begitu mendatangkan banyak resiko, sekalipun dia ditentukan begitu saja dari atas.

    Buku Karya Mattulada

    Ketidakpuasan terhadap pola in sudah sering kali diungkapkan dalam berbagai kritik, tetapi usaha untuk mencari pola kepemimpinan alternatif belum banyak dilakukan. Tak adanya alternatif ini menyebabkan kita mudah terjebak dalam kesadaran palsu, ketika seseorang dengan sengit mengkritik feodalisme, sedang dia sendiri dengan asyik mempraktekan cara-cara feodal. Dalam beberapa studi yang diadakan tentang kebudayaan pesisir, khususnya yang dilakukan oleh almarhum Prof. Dr. Matullada, telah diidentifikasi suatu pola kepemimpinan yang berasal dari tradisi  kelautan yang dinamai kepemimpinan kapitan perahu. Kepemimpinan jenis ini sekarang layak dipertimbangkan karena ia dapat memberi warna baru dalam kepemimpinan politik Indonesia sekarang. Selain itu, kepemimpinan itu digali dari suatu latar belakang yang amat dominan di masa lampau, dan mencerminkan kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut dan lautan. Pola kepemimpinan ini ditandai oleh beberapa ciri yang secara mencolok berbeda dari kepemimpinan dengan latar belakang pertanian.

    Pertama, seorang kapitan perahu tidak dapat ditentukan saja dari atas. Tentu saja dropping bisa saja dilakukan, tetapi risikonya amat tinggi karena langsung berhadapan dengan ujian dalam prakteknya. Seorang kapitan yang tidak berpengalaman tidak bisa dijamin membawa perahunya dari Surabaya ke kepulauan Riau, misalnya, sementara perahunya bisa saja mendarat di sebuah tempat di Lombok atau Sumbawa. Demikian pun tanpa pengetahuan yang memadai mengenai laut, dia dapat membawa perahunya menabrak karang atau terhunjam di tempat yang dangkal. Risiko tersesat, terdampar, dan karam demikian tingginya sehingga mengangkat sembarang orang menjadi kapitan perahu akan tak terbayangkan dalam tradisi kelautan. Demikian pun kesanggupan untuk berlayar dengan selamat menempuh jarak jauh mempersyaratkan adanya pengetahuan yang cukup mendalam mengenai navigasi, peta di laut, arah angin, letak bintang, gerak arus, dan saat-saat datangnya topan. Perubahan di laut jauh lebih cepat dan bervariasi dari perubahan alam di darat. Karena itulah kehidupan di atas laut menjadi dinamis, penuh antisipasi terhadap perubahan cuaca, yang mengharuskan keputusan baru dan penyesuaian baru dari waktu ke waktu.

    Kedua, dalam menghadapi krisis seperti topan atau gelombang besar, seorang kapitan perahu tidak bisa mengajak berunding para awak kapal selama beberapa jam atau menunggu tercapainya mufakat setelah bermusyawarah seharian penuh. Keputusan harus diambil, katakanlah, pada pukul 23.05, dan barangkali dikoreksi pada pukul 23.10. Pengambilan keputusan yang cepat dan tegas, dan mengoreksi keputusan yang keliru dalam waktu singkat, adalah imperatif. Kalau dia terlambat mengambil keputusan atau terlambat mengoreksi keputusan yang keliru, dapat berakibat tenggelamnya kapal, yang bisa mengakhiri hidup para penumpangnya. Adapun tepat-tidaknya keputusan yang diambil langsung mengalami ujian pada saat itu, yaitu apakah kapalanya tetap terjebak dalam topan atau dapat meloloskan diri dari bahaya. Akuntabilitas seorang kapitan perahu hampir-hampir merupakan akuntabilitas alamiah karena benar-salah keputusannya akan diuji oleh kekuatan alam sendiri.

    Ketiga, kalau kapalnya karam dan para penumpangnya terancam bahaya, seorang kapitan perahu terikat oleh semacam “sumpah jabatannya” yang biasanya dipegang teguh, yakni bahwa dia tetap berada di perahunya sampai penumpang dan awak perahunya yang terakhir telah mendapat kesempatan menyelamatkan diri. Secara tradisional seorang kapitan perahu dapat saja mengkhianati “sumpah jabatannya” ini, tetapi dengan itu secara sosial dia telah mati. Orang-orang dikampungnya tidak akan pernah memaafkan dia, dan barangkali anak cucunya juga akan tetap menanggung aib ini bahwa pernah ada seorang kapitan perahu yang denikian pengecut meninggalkan penumpang perahu dan para awaknya begitu saja dalam keadaan terlunta-lunta ketika kapalnya karam. Mentalitas cari selamat sendiri adalah hal yang ditabukan.

    Tentu saja etos ini ada risikonya sendiri. Seorang kapitan perahu cenderung menjadi pemimpin dengan one-man leadership. Ketegasan yang dituntut daripadanya dapat berubah menjadi sikap otoriter. Kepemimpinan tunggal ini masih sering kita dengar dari ungkapan sehari-hari bahwa tidak mungkin ada dua orang kapitan di atas satu perahu. Dalam kehidupan di atas perahu, kepemimpinan tunggal ini relatif diterima karena diimbangi dengan tanggung jawab yang sangat  besar dari sang kapitan. Dia juga didukung oleh legitimasi yang kuat berupa pengakuan dan penerimaan para awak perahunya. Di samping itu, patut diingat bahwa risiko otoritarianisme adalah risiko yang ada pada segala jenis kepemimpinan dan segala jenis kekuasaan. Dalam hal ini, legitimasi dapat menjadi kontrol yang kuat. Seorang pemimpin yang selalu menunjukkan sikap otoriter terhadap bawahannya, dengan atau tanpa alasan lambat-laun akan kehilangan legitimasinya. Sebab, legitimasi adalah unsur yang masih menyelamatkan rasionalitas penggunaan kekuasaan. Kalau orang-orang yang diperintah merasa bahwa kekuasaan itu bukannya dipergunakan untuk menyelamatkan seluruh perahu dan penumpang melainkan sudah menjadi tanda kesewenang-wenangan kapitannya, bisa saja terjadi pembangkangan di atas perahu.

    Kalau kita ingat bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan, dan bila diingat juga bahwa tradisi kelautan mempunyai akar sejarah yang demikian mendalam, patutlah dipikirkan, apakah mungkin, dan bagaimana caranya, pola ini dapat diterapkan dalam politik Indonesia saat ini, yang menghadapi masalah serius mengenai kepemimpinan. Penyair Chairil Anwar bahkan sudah menulis puisi tentang laut pada 1946:

    Beta Pattiradjawane

    Kikisan laut berdarah laut

    Beta Pattiradjawane

    Ketika lahir dibawakan

    Datu dayung sampan

    (Sajak Cerita Buat Dien Tamaela).

    Sayangnya, baris-baris sajak ini sudah terlalu lama tidak dibacakan dalam politik Indonesia.

    ***

    *Ignas Kleden, Sosiolog dan Kritikus Sastra

    *Sumber Tulisan, Majalah Tempo, Edisi 12-19 Agustus 2001

  • Semana Santa, Ajakan Pencegahan Corona Jangan Bikin Masyarakat Panik

    Semana Santa, Ajakan Pencegahan Corona Jangan Bikin Masyarakat Panik

    BERANDANEGERI.COM,- Koordinator MBSS (Mari Bale Semana Santa), Benty Aliandu mengatakan menyebarnya virus corona merupakan ujian buat masyarakat dan Pemerintah Flores Timur menghadapi perayaaan besar keagamaan Semana Santa di Larantuka- Flores Timur April mendatang.

    Semana santa yang merupakan perayaan keagamaan umat Katolik Larantuka yang mentradisi berabad silam, kini menjadi tujuan tetap ribuan pesiarah seantero dunia untuk berziarah ke Larantuka jelang perayaan Paskah.

    “Di satu sisi kita melaksanakan Semana Santa sudah menjadi tradisi masyarakat atau umat Katolik Larantuka, namun di sisi lain kita juga harus merespon aturan mengenai pencegahan virus ini,”kata Benty Aliandu yang menghubungi berandanegeri.com, Jumat (13/3).

    Benty mengatakan, upaya pencegahan virus korana ini sudah menjadi masalah nasional bahkan dunia, yang berarti semua orang sudah tahu dan bersedia menjaga dirinya, sehingga hal ini pun sudah tentu menjadi perhatian masyarakat Larantuka dan para peziarah yang datang.

    ” Kita tidak perlu panik dengan menyebarkan informasi kekuatiran karena itu akan membuat perayaan menjadi tidak lagi bermakna,”ujar Benty.

    Menurut Benty, hal yang terpenting adalah memberi kepercayaan kepada masyarakat dan semua pihak yang akan mengikuti semana santa untuk menjaga diri sendiri dan melaksanakan tugasnya masing-masing secara maksimal dalam hal pencegahan virus corona dan demi suksesnya perayaan Semana Santa.

    “Semua harus sudah bisa menerima kondisi ini. Coba bayangkan jika semua datang dalam ketakutan dan kekuatiran dan para petugas pun overacting mengawasi umat dan peziarah,maka perayaan ini menjadi tidak bermakna,” ujar Benty.

    Benty mengatakan standar prosudur pengamanan corona dilaksanakan sebagaimana mestinya dan ini harus diikuti semua pihak baik pemerintah, gereja dan umat yang terlibat menyelenggarakan.

    Benty menyayangkan sejumlah berita yang mulai mengkaitkan Semana Santa dengan corona, yang awalnya bertujuan menyampaikan saran dan ajakan untuk antisipasi, tapi malahan berdampak memberi ketakutan dan kekuatiran.

    “Sekali lagi kita harus percaya masyarakat dan pihak-pihak penyelenggara. Corona itu bukan hanya masalah Larantuka, masalah negara ini dan masalah dunia. Jangan menakut-nakutkan orang. Mari bale semana santa, mari datang ke Larantuka,” ucap Benty.  (Che)

  • Pastor Markus Sesalkan Penyebaran Foto Dirinya Bersama Paus

    Pastor Markus Sesalkan Penyebaran Foto Dirinya Bersama Paus

    JAKARTA, berandanegeri.com. Pastor Markus Solo Kewuta SVD menyesalkan foto dirinya bersama Paus Fransiskus yang beredar di media sosial (medos) di Indonesia dengan judul “Ke Indonesia Tertunda”. Ia menyesalkan beredarnya foto tersebut karena seolah-olah berita gambar itu dibuat oleh beliau sendiri. Atau sumber berita pembatalan kunjungan Paus itu berasal dari beliau.

    “Bukan! Berita resmi pembatalan kedatangan Paus itu berasal dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, Pak Agus Sriyono, seperti yang dirilis oleh media-media,” ujar Pastor Markus Solo, Kamis (12/3/2020).

    Ia menyesalkan ada orang sudah menggunakan foto beliau untuk menyebarkan berita pembatalan kedatangan Paus itu yang mengundang multi-tafsir. “Saya meminta untuk tidak menyebarkan foto itu lagi. Terima kasih,” lanjut Pastor Markus.

    Ansel Deri

  • Produksi Pengetahuan dan Produksi Kekuasaan

    Produksi Pengetahuan dan Produksi Kekuasaan

     

      Oleh  Ignas Kleden

     

    DALAM satu hal mungkin tidak ada tempat lain di dunia yang menyamai Indonesia, yaitu bahwa pendapat para pakar begitu didengar dalam membicarakan everyday politics, baik menyangkut ekonomi maupun politik. Di Negara-negara maju, pembagian antara kerja politisi dan para ilmuwan sudah demikian baku,sehingga para ilmuwan dan peneliti tidak begitu terlibat dalam membicarakan issue aktual,tetapi bergulat dengan masalah penelitian mereka. Yang menyangkut issue aktual mengenai ekonomi dan politik (juga bidang lainnya) ditanggapi para politikus di parlemen atau partai politik yang bertugas mengawasi pemerintah menyangkut kebijaksanaan dan keputusan politik.

    Terlibatnya para pakar Indonesia dalam aktualitas politik dan ekonomi menunjukan bahwa keahlian untuk kedua bidang ini belum seluruhnya terwakili secara memadai di kalangan politisi. Untuk masalah politik, pendapat dan sikap para ahli ilmu politik (misalnya dari LIPI maupun dari lembaga penelitian lainnya) banyak diminta dan didengar. Demikan pula untuk masalah ekonomi Indonesia, pendapat para pengajar dan peneliti ekonomi dari kampus dan lembaga penelitian amat dinanti-nantikan. Keadaan ini telah berkembang sedemikian jauh, sehingga paraktis para ahli kita, terutama dalam kedua bidang itu, lebih mempersiapkan dirinya untuk melayani pertanyaan khalayak atau menjawab pertanyaan media, daripada berkutat dengan suatu penelitian yang direncanakan dengan matang dan dikerjakan secara kontinu.

     

    Foto: Buku Masyarakat dan Negara, Karya Ignas Kleden


    Istilah pakar dalam semantik politik Indonesia bukan saja berarti seseorang yang mempunyai keahlian, tetapi lebih berarti seorang ahli yang berperan sebagai public intellectual atau cendikiawan publik dan bukan sebagai knowledge worker atau peneliti profesianal dalam bidangnya. Pada titik ini terlihat sebuah interaksi yang menarik. Makin tinggi tingkat keahlian teknis politisi (dalam ekonomi, teknik, kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan kebudayaan) akan makin kurang dibutuhkan peran para pakar dari kampus atau lembaga penelitian untuk menanggapi situasi aktual yang berkembang. Dengan demikian, munculnya gejala pakar dalam politik Indonesia, merupakan sebuah indikasi tentang belum memadainya tingkat ekspertis politisi kita untuk mengimbangi kalangan eksekutif yang umumnya mempunyai keahlian teknis yang relatif lebih tinggi.

    Keadaan ini telah menimbulkan beberapa kesulitan yang cenderung lebih merugikan daripada menguntungkan. Sering terlihat bahwa sebagian besar masalah aktual, baik politik dan ekonomi, dicoba dipecahkan berdasarkan common sense dan logika, tetapi lemah dasarnya secara empiris. Sebagai contoh, krisis ekonomi yang demikian hebat, sampai kini, sepengetahuan saya, belum mendorong lahirnya sebuah penelitian yang luas dan cukup mendalam oleh peneliti Indonesia sendiri tentang sebab-musababnya, kaitan-kaitannya, faktor-faktor internasional dan nasional dan usul apa yang diajukan untuk mengantisipasi timbulnya krisis itu di masa depan. Ada beberapa studi yang dilakukan oleh satu dua lembaga penelitian, tetapi jangkuan penelitiannya amat terbatas dan hasilnya pun sering tidak dipublikasikan. Dalam bidang politik, belum terdengar seorang peneliti kita melakukan riset tentang kejatuhan Soeharto untuk menetapkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara sahih. Apa yang kita ketahui sampai sekarang lebih banyak berupa hasil leraning by hearsay, yaitu omongan a la warung kopi pada berbagai arasnya: bocoran informasi tingkat tinggi, gosip pinggir jalan, atau analisis yang lebih spekulatif sifanya daripada empiris.

    Hampir pasti bahwa baik penelitian ilmu ekonomi tentang krisis ekonomi Indonesia maupun penelitian ilmu politik tentang kejatuhan Soeharto akan dihasilkan oleh para peneliti asing, yang kemudian dengan senang kita rujuk dan terjemahkan. Yang merisaukan disini adalah bahwa pemikiran dan pengetahuan kita tentang keadaan kita sendiri sangat ditentukan oleh produksi penegetahuan yang berlangsung di tempat lain, oleh peneliti lain, yang jelas mempunyai kepentingan tertentu dengan membawa berbagai prasangka mereka sendiri berupa country bias, cultural bias, personal bias atau discipline bias. Ketergantungan kita pada pasar luar negeri yang dipaksakan oleh jenis kapitalisme yang diterapkan di Indonesia mendapat refleksinya yang sempurna dalam produksi pengetahuan ilmiah tentang Indonesia.

    Dalam pada itu, diabaikan kerja penelitian yang kontinu menyebabkan banyak keputusan politik dan juga kritik politik tidak didasarkan pada data empiris yang disodorkan padanya atau bertentangan dengan data yang diajukan, misalnya, karena dia sangat yakin dan mempunyai intuisi yang tajam bahwa keadaan akan segera berubah dan data empiris yang diajukan akan tidak lagi relevan. Namun demikain, data empiris ini tetap diperlukan dalam pertimbangan dan keputusan politik sebagai pegangan yang tangible, entah itu keputusan yang sesuai dengan data yang ada atau keputusan yang menentang data tersebut, dan bukannya suatu keputusan yang didasarkan pada kebetulan semata-mata.

    Produksi pengetahuan belum dianggap penting dan urgen di Indonesia dan pastilah dianggap jauh kurang penting dari produksi beras atau minyak mentah. Hal ini merupakan ironi yang aneh karena pejabat-pejabat pemerintah biasanya merasa kurang gagah kalau dalam pernyataan atau pidatonya tidak menyinggung ilmu dan teknologi. Sementara itu, kita tahu bahwa baik ilmu pengetahuan maupun teknologi hanya bisa berkembang kalau didukung oleh suatu tradisi penelitian yang kuat.

    Dilihat dari segi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, situasi ini amatlah merugikan. Terjebaknya para pakar kita (khususnya mereka yang berasal dari lingkungan ilmu-ilmu sosial) di dalam aktualitas politik mengharuskan mereka selalu siap dengan beberapa provisionan explanations yang tidak didasarkan pada hasil penelitian, dan sekaligus dengan itu menghabiskan banyak waktu yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian dengan rencana yang dipikirkan secara matang, dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dengan suatu lingkup penelitian yang cukup luas dan mendalam. Dengan itu dapat dihasilkan beberapa proposisi ilmiah yang bisa dipegang dan lebih bisa diuji.

    Dalam hal ini ilmuwan sosial tidak mempunyai kemewahan yang dipunyai oleh rekan-rekannya dari kalangan ilmu-ilmu alam atau dalam lapangan teknik. Dalam kedua bidang yang disebut belakangan ini ada fase-fase kerja yang tidak mungkin diganggu oleh publik, misalnya penelitian dalam laboratorium atau dalam bengkel. Seorang desainer mobil yang sedang merencanakan jenis mobil baru tidak akan ditanya wartawan tentang kemajuan-kemajuan dalam disainnya. Orang akan menunggu hingga disainnya selesai dan diluncurkan. Demikian pula seorang peneliti AIDS, misalnya, akan dapat bekerja dengan tenang dalam laboratoriumnya tanpa diganggu oleh publisitas sampai penemuannya berhasil.

    Hal yang berbeda terjadi pada seorang peneliti ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Hampir dalam tiap tahap penelitiannya dia akan ditanya tentang apa yang dilakukannya atau tentang relevansi penelitiannya terhadap suatu masalah aktual. Gangguan yang datang dari pihak publisitas sering tidak dirasakan sebagai masalah karena kontraprestasi yang diberikan kepada ilmuwan yang bersangkutan juga berupa publisitas yang dinikmatinya. Masalahnya adalah bahwa dia mendapat publisitas tidak dalam kualifikasinya sebagai peneliti berdasarkan validitas temuannya, tetapi karena efektivitas pernyataannya dalam menanggapi suatu issue aktual atau karena gaung politik sebuah jawaban yang mengalami amplifikasi karena aktualitas politik.

    Adapun sikap terhadap ilmu dan pengetahuan dapat dibedakan sekurang-kurangnya dalam tiga kategori. Yang Pertama, mengkonsumsikan dan mengaplikasikan temuan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Kedua, mendistribusikan temuan yang sudah dihasilkan. Ketiga, memproduksikan pengetahuan-pengetahuan baru (dan memproduksi pengetahuan lama) demi kelanjutan dari the progress of knowledge.

     

     

    Dalam pendidikan tinggi di Indonesia, ketiga tugas itu relatif telah dirumuskan dengan baik dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Perbedaan antara perguruan tinggi dan tingkat pendidikan lainnya adalah bahwa di sekolah menengah atau sekolah dasar pendidikan dapat memakai bermacam-macam sarana seperti kesenian, olah raga, pelajaran atau kegiatan mengenai alam, dan berorganisasi. Yang khas pada perguruan tinggi adalah bahwa pendidikan dijalankan hanya dengan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai sarananya. Sarjana bahasa dan tokoh pendidikan Jerman Wilhelm von Humboldt memberikan sebuah definis tentang perguruan tinggi sebagai Bildung durch Wissenchaft atau pendidikan melalui ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kedudukan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi adalah esensial. Sementara pengetahuan ilmiah ini diharap diproduksikan dalam penelitian dan distribusikan melalui pengabdian masyarakat.

    Masalah kita adalah apakah ada permintaan yang efektif di Indonesia saat ini terhadap penelitian dan pengetahuan baru yang dihasilkannya? Produksi ilmu di Indonesia termasuk amat terbelakang. Sikap yang distortif terhadap ilmu pengetahuan menyebabkan ilmu pengetahuan lebih berfungsi sebagai sarana bagi tujuan yang amat menyimpang dan jauh melenceng dari the progress of knowledge. Pernah para teknokrat Indonesia amat berkuasa di negeri ini karena mereka dapat mempertukarkan keahlian mereka untuk membentuk pendapat umum dan mendapat pengaruh politik sekalipun mereka tidak didukung oleh konstituen politik mana pun. Dalam kedua hal ini ilmu tidak memproduksikan pengetahuan, tetapi memproduksi kekuasaan.

     _____________________________

    Sumber Tulisan: Buku “Masyarakat dan Negara”, Ignas Kleden, Penerbit Indonesia Tera

     

     

  • Pattyona Tanggapi Pengunduran 17 PPK di Lembata

    Pattyona Tanggapi Pengunduran 17 PPK di Lembata

    Berandanegeri.com. SETIDAKNYA 17 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, menemui Bupati Eliaser Yentji Sunur. Mereka menyampaikan mengundurkan diri dari PPK karena merasa kurang nyaman kerap dipanggil dan dimintai keterangan aparat penegak hukum dari kejaksaan dan kepolisian.

    Langkah itu mendapat tanggapan Petrus Bala Pattyona, praktisi hukum nasional asal Lembata di Jakarta. Pattyona mempertanyakan mengapa para pejabat itu mundur dengan alasan tidak nyaman kerap dipanggil aparat kepolisian dan kejaksaan. Padahal, mereka menjalankan tupoksinya sesuai regulasi.

    “Jika selama ini PPK menjalankan tugas sesuai aturan pasti mereka siap mempertanggungjawabkan segala pekerjaan yang diadukan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Dalam pengadaan barang dan jasa terlalu banyak celah untuk diakali, berbuat curang. Mulai dari menetapkan pemenang tender, sudah diatur syarat-syarat yang bisa saja menggagalkan peserta lain. Simak saja pendaftaran peserta via email. Pada hari pendaftaran bisa saja diatur emailnya ngadat, sehingga apabila peserta yang diunggulkan sudah masuk langsung di-lock, dikunci,” ujar Pattyona dalam keterangan tertulis yang diterima media ini di Jakarta, Senin (9/3).

    Peserta yang sudah direkomendasi memenangkan tender dibuat kontrak kerja. Namun, saat mau tanda tangan kontrak sudah ada dua pos pengeluaran yaitu uang penunjukan pemenang tender dan uang tandatangan kontrak. Celakanya, ada peserta lain yang tidak direkomendasikan keluar sebagai pemenang tender. Sekalipun pemenang tender yang tidak direkomendasikan itu dari segi finansial, pengalaman, peralatan atau meminjam bendera pihak lain bahkan sebagai kuasa dari CV atau PT tidak memenuhi syarat, yang menang tender.

    “Celah malingnya di sini. PPK dan pemenangnya sudah baku atur. Saat tanda tangan untuk pencairan uang muka yang melibatkan bendahara ada celah lagi di sini. Pemenang tender harus mengerti, kalau tidak maka disposisi pencairan di bank kas daerah tidak akan cair. Selanjutnya mulai pengadaan material atau kerja fisik diatur cara pembayaran. Misalnya, seolah-olah sudah ada kemajuan fisik 50 persen tetapi faktanya tidak demikian,” ujar Pattyona,praktisi hukum asal kampung Kluang, Desa Belabaja.

    Pattyona melanjutkan, di ruang terbuka ini berpotensi bermain dalam berita acara kemajuan pekerjaan yang ditandatangani kontraktor, pengawas, petugas lapangan. Semua bisa tandatangan walau fisiknya tidak sesuai. Bila ada batas waktu pekerjaan untuk serah terima proyek, dibuat seolah-olah sudah tuntas. Padahal  mungkin di lapangan tidak sesuai.

    Semua berpotensi bermain merekayasa berita acara kemajuan proyek untuk pencairan sisa dana proyek dan pengguna barang jasa/pemilik proyek punya hak retensi 6 bulan, misalnya 5 persen sesuai kontrak. Di ruang ini, ujarnya, uang masih berpotensi bermain soal mutu material atau fisik bangunan. Seolah-olah kualitasnya bagus sehingga ada kesempatan mencairkan dana.

    “Tugas PPK memang berat. Setiap tahap penuh tekanan, godaan tetapi jika PPK bekerja sesuai regulasi sesungguhnya tak ada masalah. Namun siapa (PPK) berani melawan tekanan, intervensi big bos yang mengatur mereka sebagai boneka atau figuran? Sementara di lain pihak apabila timbul masalah hukum karena celah kejahatan yang mungkin muncul dari setiap tahapan mereka yang bertanggung jawab?” kata Bala retoris.

    Sebelumnya, sejumlah media lokal dan nasional sebelumnya memberitakan, 17 pejabat pemerintah di Lembata menemui Bupati Sunur. Mereka menyampaikan mundur sebagai PPK dan kelompok kerja di sejumlah proyek pemerintah. Para PPK tersebut bekerja di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan, dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

    Alasannya, mereka merasa tidak nyaman dalam mengendalikan kontrak berdasarkan pengalaman sebagai PPK pada tahun-tahun sebelumnya dan saat ini. Mereka kerap dipanggil untuk dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan guna diperiksa berkaitan proyek meski masih dalam tahap pemeriksaan.

    Permintaan pengunduran diri mengingat beban tugas dan tanggung jawab serta risiko hukum yang dihadapi dalam mengendalikan kontrak tidak seimbang dengan honorarium yang dianggarkan. Berikut tak tersedia anggaran membiayai peningkatan SDM sebagai PPK.

    Atas permohonan pengunduran diri belasan PPK tersebut, Bupati Sunur mengatakan akan menindaklanjutinya. Pengunduran diri para pejabat itu sangat mengganggu percepatan pembangunan sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo. “Nah pencabutan SK menunggu saya bicara dengan Kapolda. Kalau Kapolda juga tidak tanggapi, saya setopkan saja, saya laporkan ke Presiden,” ujar Sunur mengutip sebuah media on-line nasional.

  • Belanda di Larantuka : Perubahan yang Terlampau Cepat

    Belanda di Larantuka : Perubahan yang Terlampau Cepat

    Pengantar : Untuk  semakin mengenal tradisi semana santa, sejarah dan  kebudayaan  wilayah Larantuka dan sekitarnya, berandanegeri.com menurunkan beberapa  tulisan sejak hari Rabu 26 Februari 2020 hingga menjelang Paskah 12 April 2020. Tulisan akan dikemas sebagai esey budaya. Tulisan ini merupakan artikel kesembilan. Semoga berguna.

    Penulis : Benjamin Tukan

    Kedatangan Belanda mengubah segalanya. Mengubah sesuatu yang dibangun selama masa Portugis, mengubah pola perdagangan, tradisi dan mempraktikan cara-cara baru membangun masyarakat.

    Kata kunci untuk mendapatkan gambaran dari sepak terjang Belanda di Larantuka dan sekitarnya adalah politik sentralisme khas Belanda. Suatu politik baru yang mulai diperkenalkan kepada kerajaan-kerajaan lokal yang sebelumnya sangat otonom.

    Kenyataan dihadapi tidaklah mudah. Sentralisme yang di dalamnya mengandung ambisi untuk mempersatukan bukan hanya soal kompromi di tingkat penguasa dan pemimpin lokal, tapi juga masalah integrasi sosial di antara penduduk yang sebelumnya sama sekali tidak memiliki perasaan untuk bersatu.

    Tidak mudah bagi Belanda menerapkan politik sentralisme yang memperkuat penguasaan teritorial. Politik devide et impera yang merupakan “senjata” ampuh melemahkan kekuatan-kekuatan lokal seperti yang dipraktikan di seantero nusantara mau tidak mau dipraktikan disini. Belanda harus bersekutu dengan kekuatan lokal untuk menghadapi kekuatan lokal yang lain, termasuk bersekutu dengan kekuatan lokal untuk menghadapi sisa-sisa kekuatan Portugis di wilayah ini.

    Di masa awal Belanda menancapkan pengaruhnya di wilayah ini, untuk politik dan pertahanan, ketegangan dan pertikaian memang sering terjadi di antara penduduk lokal juga antara penduduk lokal dengan Belanda. Sepertinya semua sedang mencari jalan terbaik untuk berhadapan dengan sistem baru.

    Di tengah pergolakan menuju penyatuan itu, politik etis tengah berkembang di pusat pemerintahan Belanda di Batavia juga di Parlemen Belanda. Mau tidak mau berpengaruh juga di wilayah ini. Belanda harus menerapkan politik untuk membangun masyarakat pribumi.

    Dalam kerangka ini dua hal yang mau dikemukakan dari tulisan ini adalah politik penyatuan dalam kerangka sentralime dan politik etis dalam mendorong perubahan di tengah masyarakat dimana pihak gereja dilibatkan.

    ***

    Belanda menggantikan Portugis. Pertikaian demi pertikaian yang masih terjadi di wilayah ini menghendaki Belanda harus mencari jalan keluar yang lebih baik. Pada 28 Juni 1861, Belanda mengikat kontrak dengan Kerajaan Larantuka dan para pembesar di wilayah Solor. Sebelumnya, Belanda dan Portugis pada 20 April 1859 sudah melakukan perjanjian untuk menyerahkan wilayah ini ke tangan Belanda dari Portugis. Kontrak 28 Juni 1861 menjadikan Kerajaan Larantuka menjadi bagian dari pemerintahan Belanda, sekalipun tidak memiliki kekuasaan langsung. Raja masih memiliki kekuasaan.

    Tapi bagaimana model kekuasaan itu diterapkan? Sudah bisa dibayangkan bahwa tidak mudah Raja Larantuka memiliki kekuasaan yang otonom di tengah bayang-bayang kekuasaan Belanda. Belanda boleh memiliki taktik dan strategi, tapi Raja Larantuka pun harus punya taktik dan strateginya sendiri.

    Apa yang terjadi? Raja Larantuka juga ketika itu menerapkan strategi politik “sekutu dan seteru”(Lihat : Disertasi Didik Pradjoko). Konsekuensinya, suatu waktu Raja bisa bersekutu dengan pihak gereja untuk melawan pemerintah Belanda, di waktu yang lain Raja bisa bersekutu dengan pemerintahan atau masyarakat lokal untuk menghadapi pihak gereja. Berputar-putar terus di titik yang sama hanya untuk mempertahankan kekuasaan.

    Di tengah pergualatan demi pergulatan untuk menemukan pola kekuasaan yang pas untuk Kerajaan Larantuka, politik kolonial terus menancapkan pengaruhnya di wilayah ini. Di pusat kerajaan Larantuka mulai mucul pertikaian yang semakin melemahkan pengaruh raja. Demikian juga Raja mulai berhadapan dengan aturan baru pemerintahan yang berarti raja pun dapat ditindak.

    Perlahan-lahan, struktur kerajaan yang menempatkan pemimpin-pemimpin lokal di bawah kerajaan Larantuka seperti kekakangan mulai dikoptasi dalam kepentingan Belanda. Kekakangan mulai berubah menjadi hamente yang mempengaruhi seluruh dinamika kekuasaan Belanda di sini pada waktu itu.

    Politik penyatuan terus terjadi. Mulai bergabungnya beberapa kerajaan kecil dalam suatu lanskap kerajaan Larantuka, yang nota bene di bawah pemerintahan Belanda yang berada di Larantuka. Hubungan-hubungan baru dengan Kerajaan Adonara pun mulai menunjukkan arah yang jelas untuk sebuah proses penyatuan pemerintahan Belanda di kemudian hari. Belanda membuat sebuah lanskap yang meliputi Flores daratan bagian Timur, Adonara, Solor, Lembata.

    Dalam pemerintahan, Belanda mulai memperkenalkan cara-cara baru mengadministrasikan kekuasaan kerajaan dan adat yang sebelumnya otonom. Maka di sini mulai ada praktik-praktik pemungutan pajak, hingga persoalan gaji untuk pejabat-pejabat di lingkungan Hamente. Kunjungan wakil pemeritah Belanda ke pelosok-pelosok desa mulai memberikan laporan pada kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Demikian pertikaian-pertikaian di antara penduduk lokal mulai diambil alih oleh Belanda kerangka menjaga keamanan wilayah.

    Oleh pemerintahan Belanda, perhatian mulai diberikan kepada penataan pemukiman penduduk. Di sini mulai ada cerita tentang “kampung lama” dan “kampung baru” yang terjadi hampir merata di Flores daratan, Adonara, Solor dan Lembata. Masyarakat pun mulai belajar hidup dalam kampung. Soalnya sederhana, bahwa kampung atau Lewo dalam bahasa lokal, tidak seperti yang dimaksudkan Belanda atau seperti yang dialami saat ini. Lewo dalam masyarakat setempat ketika itu lebih menyerupai rumah besar (lango belen) yang berada dekat dengan kebun dan tempat penyembahan (Korke dan Nubanara). Pemukiman jenis ini umumnya juga mempertimbangkan sisi pertahanan, sehingga umumnya berada di atas ketinggian.

    Berhubungan dengan penataan kampung, mulai diterapkan kebijakan untuk memindahkan penduduk dari gunung ke daerah pesisir pantai. Beberapa wilayah kampung di pantai kemudian dipindahkan kembali ke gunung karena pertimbangan wabah malaria yang menyerang daerah pantai. Perpindahan yang terjadi juga dikarenakan kebijakan untuk mengurangi perang antar penduduk.

    Pembangunan pemukiman baru, membawa konsekuensi lain tentang pembangunan bentuk-bentuk rumah. Mulai ada pembangunan rumah dengan fondasi, atau juga berlantai batu. Baik pemukiman dan bentuk rumah yang mulai ditata, tidak lain menunjukkan arti penting kekuasaan itu yang mulai masuk dalam kehidupan masyarakat sampai dalam kehidupan rumah tangga.

    ***

    Lain pemerintahan, lain juga Gereja yang diwakili para misionaris. Kedatangan Belanda juga disertai dengan masuknya misi katolik. Namun dalam hal politik etis misionaris juga menerima mandat dari pemerintah Belanda untuk mengelola pendidikan sekolah dasar.

    Salah satu Kapela di Larantukan (Foto : Dok FBC)

    Di wilayah pelayanan gereja, kehadiran misionaris Belanda, awalnya begitu menegangkan, tapi lama kelamaan mereka dapat diterima. Menegangkan karena dalam masa yang begitu lama umat tidak dilayani oleh misionaris, tapi kini harus kembali dengan misionaris yang nota bene segala bentuk peribadatan, harus kembali mendengar apa kata misionaris.

    Hal yang menegangkan itu termasuk hubungan gereja dan Raja Larantuka kemudian bisa diatasi. Misionaris yang baru datang ini umumnya lebih bersahaja dan mau menyelami kehidupan masyarakat yang dilayani. Perselisihan awal pun bisa diatasi, dan tidak berlebihan di kemudian hari misionaris-misionaris ini menjadi panutan masyarakat.

    Misionaris mulai menata perayaan-perayaaan keagamaaan termasuk semana santa dan prosesi Jumat Agung ke arah peribadatan yang memusatkan pada ibadah gereja. Rumah-rumah adat berubah menjadi kapela-kapela seiring dengan perkembangan umat. Mulai ada kunjungan tetap ke wilayah-wilayah di luar kota Larantuka, dan mulai ada pembangunan paroki dan stasi. Begitu pun peran raja dalam bidang keagamaan, termasuk konfreria juga mendapat perhatian yang baik.

    Perkembangan gereja yang dimotori para misionaris ini perlahan mulai memberi perhatian pada bidang pendidikan, dan kesehatan. Pada 3 Desember 1862 misionaris mendirikan sekolah pertama di Larantuka. Kedatangan Pastor Gregorius Mets, Sj ke Larantuka 17 Maret 1863 secara khusus memberi perhatian untuk meletakan dasar-dasar pengelolaan sekolah.

    Pendidikan mulai diperkenalkan, belajar pun mulai teratur. Tidak hanya di sekolah, di rumah pun mulai terbiasa dengan kebiasaan belajar. Anak-anak pribumi mulai dikumpulkan belajar dan dikirim untuk belajar di sekolah formal. Sementara bahasa Melayu dipaksa untuk dipergunakan dalam pendidikan dan ibadah.

    Tidak saja lembaga pendidikan yang dibangun dekat dengan masyarakat, anak-anak ini pun mulai diperkenalkan dengan sekolah-sekolah favorit yang ada di luar bahkan hingga Eropa. Tidak berlebihan jika orientasi pendidikan adalah keluar dan titel pendidikan memberi label khusus akan hadirnya kelas baru dalam masyarakat.

    Berhadapan dengan kebutuhan masyarakat, pendidikan yang diterapkan di Larantuka,mulai menyentuh bidang pertanian, pertukangan juga sekolah putri untuk keterampilan rumah tangga dan perkantoran. Perkebunan misi, misalnya perkebunan kopi mulai dibangun untuk memperkenalkan cara-cara baru pertanian dan perkebunan ke tengan masyarakat. Demikian pertukangan dengan dibukanya bengkel-bengkel misi dan pembangunan sekolah dan gereja yang dilakukan misi.

    Berbagai kerajinan tangan mulai diperkenalkan. Salah satunya yang dilakukan Bruder Henricus Adan di halaman bengkel. Di tempat ini dilatih pembuatan kerajinan pahat khusus dari kayu, seperti patung-patung para orang kudus, serta altar yang dikirim ke berbagai tempat misi di Indonesia. Selain memimpin bengkel kayu, Bruder Adan juga adalah seorang musisi berbakat yang memimpin sebuah kelompok musik tiup yang dimainkan para siswa di sekolah Larantuka. Dalam tahun 1874 di Larantuka sudah ada tiga guru, Bruder Biggelaar, Guru musik tamatan kursus musik di surabaya Torco Fernandez dan Petrus Suplanit asal Ambon.

    Di kemudian hari, dua bruder misionaris SVD berkebangsaan Belanda dan Jerman, Br. Conradus, SVD dan Br. Stanislaus, SVD mulai merintis sebuah sekolah pertukangan bagian kayu dan besi di Keuskupan Larantuka dengan nama Ambachschool yang selanjutnya dikenal dengan nama Pertukangan St. Yusuf Larantuka.

    Sejalan dengan tugas pokok yakni mentrampilkan para karyawan dalam bidang bangunan besi dan kayu, kedua bruder tersebut membina juga bakat mereka dibidang musik khususnya Musik Trompet yang disebut Musik Fanfare melanjutkan tradisi para pendahulunya.

    Pada 29 April 1879 datang suster Fransiskanes ke Larantuka dan dibulan Mei 1879 mereka mendirikan sekolah Putri di Balela.  Kepada remaja-remaja putri, Suster Ambrosia, Sr Ernestine, Sr Pelagia, Sr Fransisca, Sr Cunegonde, dan Sr Marceline yang merupakan suster-suster pertama yang datang ke Larantuka, mengajarkan membaca, berhitung, katakismus.

    Sementara sore hari diajarkan keterampilan berkebun, memintal benang, mewarnai benang, menenun kain dan menjahit pakaian. Mereka juga diajarkan kesehatan tubuh, kebersihan rumah dan halaman, dan berbagai keterampilan rumah tangga, praktek agama dan tata krama.

    Dalam bidang kesehatan, juga mulai diperkenalkan pengobatan-pengobatan gratis yang tidak membedakan suku agama. Pada tahun 1869 mereka mengirim Michael Lobato ke Batavia untuk belajar di sekolah Dokter Jawa selama 2 tahun dan kembali ke Larantuka.

    Memang misonaris SVD yang menggantikan Serikat Yesus tidak memiliki relasi yang erat dengan raja Larantuka, mereka jauh lebih banyak bergerak di bidang pendidikan. Piet Noyen bisa dipandang sebagai seorang arsitek besar, yang merancang strategi untuk misi ketika itu. Ia menjadikan Ende sebagai pusat misi baru dan menghendaki sebuah misi yang terpusat bagi kaum muda yang didik dalam sekolah misi.

    Kehadiran para misonaris turut pula berperan dalam membangun dan menata kota. Meski di bawah kaki gunung, mereka mampu menata kota untuk menjadi lebih apik. Di tempat tersebut, ada lapangan sepak bola , toko, dll.

    Sebuah sumur air lengkap dengan instalasi pipa yang memompa air minum ke rumah para pejabat pemerintahan Belanda di kaki gunung ile mandiri. Satu pembangkit listrik tenaga diesel juga dibangun dan listrik pun mengaliri pelabuhan, kawasan pergudangan, dan semua permukiman di Kota Larantuka.

    Infrastruktur penunjang pulau itu juga dibangun. Beberapa kapal ditangkan untuk melayani rute antar pulau. Pelabuhan-pelabuhan kecil dibangun lebih permanen. Selain untuk memudahkan pelayanan gereja, pelabuhan-pelabuhan kecil ini juga sebagai sarana menjemput anak-anak yang hendak bersekolah ke luar.

    Penghargaan akan pentingnya pendidikan, dan kebutuhan untuk mengisi tenaga administrasi pemerintahan dan gereja, menyebabkan penduduk daerah ini mulai memahami arti penting sekolah. Dengan pembukaan beberapa model pendidikan baru termasuk seminari, orang-orang semakin mengenal akan pendidikan diluar.

    Suatu cara baru kehidupan mulai diperkenalkan. Pentingnya pendidikan formal dengan melatih kemampuan dasar tentu saja, tapi lebih dari itu adalah kerja keras, ketekunan dan kesetiaan adalah cara ampuh yang diperkenalkan agar masyarakat sanggup menghadapi perubahan.

    Etos kerja baru kemudian menjadi semacam rujukan tentang manusia yang ideal. Orang berbangga kalau anaknya bisa bersekolah ke pendidikan yang lebih tinggi, bahkan menempuh pendidikan di Eropa. Perlahan masyarakat wilayah ini dikenal sebagai masyarakat yang menghargai arti penting pendidikan, berpikir rasional dan sistematis, berbahasa Indonesia yang baik, pekerja keras, memiliki hati yang kuat dan sanggup hidup dalam masyarakat yang beragam.

    Dasar-dasar pendidikan sudah diperkenalkan , demikian dasar-dasar adminsitrasi pemerintahan. Memang banyak postif yang belum tersentuh lagi dari perkembangan yang dibawa Belanda ini. Itu pula sebabnya, menghadapi kebutuhan saat ini yang membutuhkan sikap dan nilai dasar yang mumpuni, orang bisa berujar : Belanda di Larantuka: perubahan terlampau cepat”. Barangkali juga terlalu singkat (*)