Blog

BNC,-  Perkembangan teknologi digital membawa pergeseran pola di masyarakat dalam berkarya maupun menikmati karya kreatif termasuk di bidang musik yang saat ini semakin banyak dipergunakan untuk konten.

Oleh karena itu penting bagi pelaku kreatif untuk memahami pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai upaya perlindungan dan komersialisasi terhadap karya musik. Terlebih di situasi pandemi seperti sekarang ini yang membuat masyarakat banyak beraktivitas di rumah sehingga meningkatkan konsumsi layanan digital produk kreatif.

“Ke depan saya kira konsumsi digital juga akan meningkat pesat sehingga sangat dibutuhkan ekosistem yang kondusif untuk itu, ekosistem yang dapat memberi perlindungan karya dan hak bagi pelaku ekonomi kreatif di bidang musik,” kata Fadjar Hutomo selaku Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) dalam webinar “Royalti di Bidang Musik: Cara Memperolehnya di Era Digital”, Sabtu (6/6/2020).

Turut hadir dalam webinar tersebut Candra N Darusman selaku Perwakilan Indonesia di World Intellectual Property Organization (WIPO) periode 2001-2019, Meidi Ferialdi selaku General Manager Wahana Musik Indonesia, Sandy Canester selaku Musisi, Komposer juga Produser, serta Robinson Sinaga selaku Direktur Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kemenparekraf/Baparekraf.

Fadjar mengatakan, musik sebagai satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif perlu mendapat perhatian karena masih banyak terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap hak kekayaan intelektual. Seperti pembajakan atau konsumsi secara ilegal terhadap karya.

Karenanya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat masih harus terus ditingkatkan mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual baik masyarakat sebagai penikmat karya cita tersebut juga pemahaman tentang hukum atau hak kekayaan intelektual bagi para pelaku kreatif.

Robinson Sinaga mengatakan, HKI penting dipahami pelaku kreatif di bidang musik karena terdapat hak ekonomi di dalamnya. Yakni dalam bentuk royalti yang diantaranya adalah performing right atau hak pengumuman untuk mengizinkan diputar/didengarkan di tempat-tempat umum atau tempat publik dapat mendengarkan.

Akan tetapi tidak serta merta penyanyi atau pemain musik, atau pencipta lagu dapat langsung menarik hak ekonominya.

Dalam undang-undang terbaru yang mengatur masalah pemungutan royalti, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba diberi kuasa oleh pencipta, pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

“Pemerintah melihat kesulitan dari pencipta lagu untuk mendapatkan hak ekonominya. Maka kemudian dibentuklah sistem yang memberi kuasa kepada lembaga manajemen kolektif untuk memungut,” kata Robinson Sinaga.

Untuk itu ia mengimbau para pelaku kreatif di bidang musik untuk dapat bergabung ke LMK.

“LMK memiliki izin operasional dari Menteri Hukum dan HAM dan dilakukan audit setiap tahunnya. Sehingga tidak perlu khawatir bagi pelaku kreatif untuk mendapatkan hak-hak atas HKI karya mereka,” ujar Robinson.

Tidak hanya dalam lingkup Indonesia, dengan bergabung dalam LKM juga memproteksi pelaku kreatif musik atas karya-karyanya di luar negeri.

Candra N Darusman mengatakan, lembaga PBB yang khusus menangani Hak Kekayaan Intelektual yakni World Intellectual Property Organization (WIPO) telah mencetuskan beberapa perjanjian internasional yang memberikan perlindungan internasional terhadap kekayaan intelektual. Diantaranya adalah Berne Convention (1886), WCT&WPPT (2002) juga Beijing Treaty (BTAP) tahun 2012.

“Indonesia sudah tergabung dalam perjanjian itu, Indonesia termasuk negara yang agresif dalam melindungi karya pelaku kreatifnya di luar negeri. Jadi musisi tidak hanya terlindungi dalam transaksi di Indonesia tapi juga luar negeri,” kata Candra.

Musisi Sandy Canester mengakui hal tersebut. Ia melihat bahwa pemerintah sudah bekerja dengan baik untuk melindungi dan memberi kemudahan bagi musisi, seniman musik untuk memberi perlindungan terhadap karya dan memastikan atas hak-hak yang didapatkan.

“Saya sudah bergabung di salah satu Lembaga Manajemen Kolektif sehingga hak cipta dan hak terkait saya sebagai pencipta lagu, penyanyi, dan produser saya dapatkan. Di sini saya ingin mengatakan bahwa pemerintah menyediakan tempatnya, sudah mengatur jadi saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung di salah satu LMK, pelajari dan daftar karena itu sangat berguna buat kita. Selain beri perlindungan tapi juga royalti dari karya cipta kita sendiri,” kata dia.

Fadjar Hutomo menambahkan, Presiden Joko Widodo sejak awal pemerintahan sudah menekankan komitmen pemerintah di dalam pengembangan ekonomi kreatif agar bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional dan tulang punggung ekonomi nasional di masa mendatang.

“Direktorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kemenparekraf/Baparekraf akan terus melanjutkan dan meningkatkan upaya di dalam fasilitasi kekayaan intelektual di Indonesia. Terutama terkait sosialisasi karena memang kesadaran dan pemahaman dari masyarakat masih harus terus ditingkatkan mengenai pentingnya HKI baik masyarakat sebagai penikmat karya cipta tersebut juga pemahaman tentang hukum atau HKI bagi para pelaku kreatif,” kata Fadjar Hutomo.

Hampir dua pekan terakhir istilah New Normal menjadi topik pembicaraan banyak kalangan di Indonesia. Meski kasus baru Covid-19 terus bermunculan, nampaknya wacana pemberlakuan New Normal terus menguat. Di sisi lain, tak sedikit pengamat mendesak kepada pemerintah pusat agar tidak tergesa-gesa untuk menerapkan skema New Normal.

Menurut Prof. Irwan Abdullah, Guru Besar Anthropologi, Fakultas Ilmu Budaya UGM, New Normal paling tidak menyangkut dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, New Normal sebagai pernyataan kebudayaan, artinya adanya Covid-19 ini menghadirkan sebuah pertanyaan besar tentang seberapa kuat kebudayaan Indonesia. Bagaimana nantinya di saat memasuki era New Normal, apakah kebudayaan kita cukup elastis, apakah kebudayaan kita punya resilience cukup kuat sehingga bisa mengiringi atau mendampingi masyarakat masuk era New Normal?

Kedua, New Normal dinilai sebagai preseden kebudayaan. Melalui Covid-19 ini sesungguhnya menjadi sebuah momentum historis karena banyak pihak diajarkan pada sesuatu yang baru.

“Sesuatu yang baru itu, misalnya mudik tidak harus disakralkan namun lebih pada situasional dan fungsional. Juga soal tradisi berkumpul yang sangat kuat,” ujarnya, Jumat (29/5) saat berlangsung UGM Talks bertema Menyiapkan Kenormalan Baru Pasca Pandemi Covid-19, Kelahiran Interaksi sosial dan Budaya Baru.

Sebagai peneliti kebudayaan, ia melihat dari segi kesehatan Covid-19 tidak bisa dilawan karena hingga saat ini vaksin belum ditemukan dan tingkat kematian jelas. Oleh karena itu, jika mau meningkatkan imunitas tubuh jalannya adalah sosial budaya.

“Ada kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat dan keluarga. Di sinilah tantangan sosial budaya untuk mendampingi masyarakat kita untuk kuat masuk ke dalam tahap New Normal,” katanya.

Berbagai fakta empiris dari penelitian yang sedang dilakukan saat ini memperlihatkan satu terinfeksi di rumah maka bisa menghancurkan satu keluarga. Satu orang di desa terkena meskipun baru ODP sudah bisa mengacaukan pertahanan satu desa.

“Desa yang dulu disebut solid dan harmoni runtuh. Itu yang saya bilang tadi terkait seberapa kuat kebudayaan kita. Jadi, kalau hari ini bertanya imunitas tubuh ada pada fondasi kebudayaan, ini yang harus kita bangun kembali,” terangnya. 

New Normal adalah tantangan besar. Meski begitu cara menghadapinya diharapkan bisa lebih rileks dan lebih tenang agar imunitas tubuh tetap baik, sebab New Normal membutuhkan mekanisme kultural agar membuat masyarakat cukup siap menghadapi.

“Sudut New Normal harus kita definisikan lebih seksama, jadi New Normal itu bukanlah sesuatu yang normal. Tapi untuk saya itu adalah new “upnornal”. Jadi, new upnormal itu bukan pakai “ab”, abnormal tapi upnormal, kenapa? New Normal yang akan hadir adalah New Upnormal, artinya mainnya di upstream salah satu tandanya hidup kita menjadi terinstrumentalisasi, jadi seperti sekarang ini, kita kuliah dengan Zoom dengan Google Meet, seminar dimana-mana berjalan terus. Semua mulai normal, setiap hari ada seminar itulah New Normal,” jelasnya.

Irwan Abdullah berpandangan normal ke New Normal adalah peradaban baru. Semua sudah tidak pada normal yang lama dan secara alami beradaptasi.

Baginya yang perlu ditekankan pada situasi saat ini adalah bagaimana mengubah krisis dari the loosers menjadi the winners. Dia berharap masyarakat jangan sampai berhenti menjadi the loosers, yang setiap harinya hanya mengeluh, menangis bahkan sampai keinginan bunuh diri dan sebagainya.

“Ini butuh transformasi sosial budaya untuk menjadikan mereka the winners. Karena itu bagaimana mengkalkulasi energi dan potensi daerah-daerah menjadi fighting covid sehingga transformasi dapat tercapai,” imbuhnya.

Najib Azca, Ph.D, dosen Departemen Sosiologi Fisipol UGM, menyatakan dalam krisis selalu ada problem-problem baru dan tantangan baru, tetapi sekaligus menghadirkan kesempatan baru yaitu kesempatan baru untuk melakukan transformasi sosial. Oleh karena itu, jika disikapi secara positif, pandemi Covid-19 menjadi momentum besar bagi bangsa untuk melakukan transformasi besar dengan membangun budaya-budaya baru termasuk disiplin.

“Disiplin-disiplin ini adalah salah satu cara merespons krisis yang awalnya adalah krisis medis berupa pandemi yang kemudian berdampak pada krisis sosial, ekonomi, politik dan lain-lain yang kemudian memaksa kita membangun budaya baru, tradisi baru berupa hidup dengan lebih sehat misalnya atau melakukan kegiatan produktif dengan teknologi,” ucapnya.

Krisis besar berupa pandemi Covid-19 adalah krisis global dan bisa menjadi sebuah momentum untuk transformasi besar. Masyarakat bisa terbiasa hidup lebih sehat dan produktif dengan teknologi, suatu gambaran situasi yang dulu mungkin malas-malasan untuk dilakukan.

“Dulu mungkin penggunaan teknologi sudah tetapi masih ogah-ogahan. Dengan Covid ini sebuah peristiwa yang mendisrupsi kita, rutinitas kita terdisrupsi oleh Covid sehingga untuk survive harus membangun budaya baru, tradisi baru termasuk disiplin baru, dan saya kira disiplin sosial, kesehatan, disiplin produksi yang baru ini sebuah krisis sekaligus kesempatan besar,” ujarnya.

Sementara itu, Novri Susan, Ph.D dari Departemen Sosiologi, Universitas Airlangga menyatakan sistem respons dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia tidak hanya bertumpu bagaimana sistem negara yang bekerja, tetapi ada reprositas atau timbal balik dengan masyarakat. Kuncinya, menurutnya ada pada timbal balik dan itu menjadi bagian dari konteks negara demokrasi yaitu masyarakat berpartisipasi baik partisipasi publik maupun partisipasi pengorganisasian.

Terkait kenormalan baru, ia mengatakan hal itu suatu proses konstruksi sosial, sebuah proses penciptaan katup penyelamat yang mau tidak mau harus dilakukan. Meskipun konstruksi dan dialektikanya saat ini sedang berjalan.

“Kenormalan baru ini konteksnya seperti apa sih, mestinya ada norma umum yang isinya protokol kesehatan, semua harus mengikuti dan norma khusus seperti area publik, pendidikan dan lain-lain,” katanya.

Bagi Novri di era kenormalan baru yang perlu diperhatikan adalah membangun struktur pengetahuan dan kesadaran. Individu memiliki pengalaman soal kedisiplinan-kedisiplinan dan mereka tahu ketaatan menciptakan keselamatan.

“Bagaimana kemudian setelah pengetahuan itu terbentuk muncul untuk melakukan tindakan,” tandasnya.

Penulis : Agung Nugroho

Sumber : ugm.ac.id/id

JAKARTA- Penggiat media sosial Taqy Malik berbagi pengalaman saat harus di rumah di tengah pandemi penyebaran virus SARS-CoV-2 melanda tanah air. 

Tantangan besar yang mungkin dihadapi sebagian besar masyarakat yakni kejenuhan karena menghabiskan sebagian besar waktu dengan tinggal di rumah. Namun, Taqy mampu untuk mengatasi kejenuhan itu. 

Ia pun melakukan berbagai aktivitas dari rumah. Tak hanya bekerja dari rumah, kegiatan belajar untuk sesuatu yang baru dilakukannya. Ia mempunyai resep tersendiri untuk mengatasi tantangan selama ini di tengah pandemik. 

“Rutinitas yang terus menerus dilakukan di rumah tentunya dapat membuat kejenuhan. Salah satu cara untuk mengatasi kejenuhan dengan cara melakukan hal positif dan bermanfaat,” ucap Taqy via ruang digital di Graha BNPB, pada Minggu (31/5).

Berbagai kegiatan seperti membaca buku, mencari hiburan online dan kegiatan lain dilakukannya tak lain untuk mengurangi kejenuhan.

“Menghilangkan kejenuhan dengan melakukan kegiatan yang kita senangi, membaca buku, bermain permainan online dan mendekatkan diri kepada Tuhan karena kejenuhan-jenuhan akan terbayar dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan,” ujarnya.

Bagi mereka yang suka berbisnis, ia menyarankan masyarakat untuk memanfaatkan kondisi saat ini untuk menjadi produktif dengan cara berjualan secara online. 

Di samping itu, tren saat ini yang mengutamakan social distancing di tempat umum, banyak orang memanfaatkan waktu mereka dengan berselancar di dunia maya atau media sosial. 

“Di tengah pandemi ini, semua aktivitas lebih banyak dilakukan lewat media sosial. Ini dapat dimanfaatkan untuk berjualan online yang tentunya lebih efektif, hemat waktu dan tenaga dibandingkan berjualan secara offline,” tutup Taqy.

Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional