Blog

Oleh  Agus  Widjajanto

Bahwa kita kerap mendengar serta membaca quote dimana dalam tulisan tersebut menyatakan:

Pasangan hidupmu sebenarnya sudah tertulis sejak kamu lahir.

Kisah cintamu bukan sebuah yang kebetulan, tapi sudah ditentukan, yang tidak bisa kamu paksa.

Orang yang salah mungkin akan akan datang terlebih dahulu. Mengajarkan banyak hal termasuk kesabaran keteguhan keyakinan karena proses yang berat lalu dia pergi

Tapi orang yang tepat yang memang takdirmu walau dipisahkan jarak dan waktu  bahkan  situasi tertentu  tetap akan hadir dan  dipertemukan pada akhirnya.

Ada yang datang sebagai berkah ada yang datang sebagai pelunasan jiwa, namun tidak ada yang kebetulan terjadi, semuanya sudah ditentukan sejak lahir saat ruh kita masih di alam kelangitan.

Jadi jangan memaksa dan  jangan mengejar yang bukan milikmu, jalani saja irama dari semesta. Itulah pasangan sejatimu yang kerap selalu hadir dan datang di akhir perjalanan hidup.

Uraian diatas  adalah tentang konsep takdir dan kepercayaan bahwa pasangan hidup kita sudah ditentukan sejak lahir. Ada beberapa poin menarik di sini:

– Takdir: Pasangan hidup kita sudah tertulis sejak lahir, jadi tidak ada yang kebetulan.

– Kesabaran dan keteguhan: Orang yang salah mungkin datang untuk mengajarkan kita kesabaran dan keteguhan, lalu pergi.

– Orang yang tepat: Orang yang tepat akan datang di akhir, tidak peduli jarak, waktu, atau situasi.

– Jangan memaksa: Jangan memaksa atau mengejar yang bukan milik kita, jalani saja irama semesta.

Dalam kontek ini penulis mencoba mengingatkan kita untuk percaya pada takdir dan tidak terlalu memaksakan kehendak kita dengan kemauan kita dengan ego kita seolah kita berkuasa atas diri kita, hingga lupa bahwa kita merupakan bagian kecil dari semesta itu sendiri yang tidak bisa berdiri dan berjalan serta hidup sendiri, akan tetapi bergantung pada sistem yang sudah ditentukan oleh hukum hukum semesta.

Beberapa orang percaya bahwa takdir adalah sesuatu yang sudah ditentukan, sementara yang lain percaya bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih.

Dalam kontek percaya takdir berarti menerima bahwa pasangan hidup kita sudah ditentukan sejak lahir. Tapi, apakah itu berarti kita tidak memiliki peran dalam menentukan jalan hidup kita?

Beberapa pertanyaan yang mungkin muncul:

– Apakah kita memiliki kebebasan untuk memilih?

– Bagaimana jika kita tidak percaya pada takdir?

– Apakah takdir dapat diubah?

Percaya takdir tidak berarti kita tidak memiliki peran dalam menentukan jalan hidup kita. Sebaliknya, kita memiliki kebebasan untuk memilih, tapi pilihan kita itu sendiri dipengaruhi oleh vibrasi energi semesta yang menuntun kita pada takdir yang sudah ditentukan.

Kita bisa lihat ini seperti sebuah perjalanan, di mana kita memiliki peta (takdir) tapi kita masih bisa memilih jalan yang ingin kita ambil (pilihan hidup). Vibrasi energi semesta seperti sebuah arus yang membantu kita menemukan jalan yang tepat.

Bahwa manusia modern sering kali menganggap pilihan hidup mereka sebagai hasil dari upaya mereka sendiri, tanpa menyadari bahwa ada kekuatan lain yang bekerja di balik layar.

Mengubah vibrasi kepada hal positif bisa membantu kita menemukan jalan yang tepat dan menuntun kita pada takdir yang sudah ditentukan. Tapi, bukan berarti kita bisa mengubah takdir itu sendiri.

Kita bisa lihat ini seperti sebuah sungai, di mana kita bisa memilih untuk berenang dengan arus (vibrasi positif) atau melawan arus (vibrasi negatif). Tapi, tujuan akhir kita (takdir) sudah ditentukan oleh aliran sungai itu sendiri.

Dengan mengubah vibrasi kita kepada hal positif, kita bisa membuat perjalanan kita lebih lancar dan menyenangkan, tapi tujuan akhir kita tetap sama.

Percaya pada takdir dan vibrasi energi semesta bisa membantu kita menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam menjalani hidup. Percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana yang lebih besar, dan kita bisa mempercayai bahwa kita sedang berada di jalur yang tepat.

Percaya takdir juga bisa membantu kita melepaskan kekhawatiran dan kecemasan, karena kita tahu bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan rencana

Manusia modern atau Generasi – Z kebanyakan  menganggap seolah olah mereka berkuasa atas dirinya, tidak ada semesta, tidak ada Tuhan yang esa, dirinyalah tuhan itu sendiri dimana pilihannya itulah menurut mereka hasil dari jerih payah dan pikiran mereka, sedang mereka sebetul nya hidup dalam cangkang bagian dari semesta yang sudah dirancang dan didesain dari awal sesuai hukum alam.

Kita adalah bagian kecil dari semesta yang bergerak sesuai dengan irama dan aturan hukum alam. Kita tidak bisa mengubah hukum alam, tapi kita bisa beradaptasi dan memahami bagaimana cara bekerja sama dengan hukum tersebut.

Bahwa kemampuan diri kita tidaklah sebesar kemampuan semesta, tapi kita bisa belajar untuk memahami dan menghormati hukum alam. Dengan demikian, kita bisa menjalani hidup dengan lebih harmonis dan seimbang.

Bukan tentang kemampuan diri, tapi tentang bagaimana kita bisa beradaptasi dan memahami hukum semesta.

Kita harus  memahami konsep hukum kasualitas atau sebab akibat adalah konsep yang sangat penting dalam memahami bagaimana semesta bekerja. Setiap tindakan, pikiran, dan keputusan kita memiliki konsekuensi yang akan mempengaruhi hidup kita dan orang lain.

Bahwa kita harus memahami dan menghormati hukum kasualitas ini agar kita bisa menjalani hidup dengan lebih bijak dan bertanggung jawab. Dengan memahami hukum kasualitas, kita bisa membuat pilihan yang lebih baik dan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis.

Hukum kasualitas juga mengajarkan kita untuk bertanggungjawab atas tindakan kita dan memahami bahwa setiap hasil adalah konsekuensi dari apa yang kita lakukan.

—————————

Penulis adalah pemerhati sosial budaya

Oleh Emanuel Bria​

Perlawanan Nahak Maroe Rai terhadap Belanda di Wewiku-Wehali pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 merupakan episode krusial dalam sejarah kolonialisme Timor bagian barat. Perlawanan adat ini tidak hanya menggambarkan resistensi terhadap ekspansi kolonial, tetapi juga memicu restrukturisasi administratif yang mengadaptasi kekuasaan tradisional Wewiku-Wehali ke dalam struktur administrasi modern Belanda, berujung pada pembentukan Swapraja Malaka pada 1916. Urutan peristiwa ini mencerminkan dinamika Politik Etis Belanda (Ethische Politiek), dimana penaklukan militer diikuti oleh kooptasi simbolik kekuasaan lokal untuk menjamin stabilitas administrasi kolonial.​

Latar Belakang dan Awal Perlawanan Nahak Maroe Rai (Akhir Abad ke-19)

Nahak Maroe Rai, di dalam catatan Belanda adalah seorang bangsawan dan panglima perang Kerajaan Rabasa (Wewiku-Wehali) – sekarang berlokasi di Kabupaten Malaka, NTT. Beliau memimpin perlawanan sistematis terhadap penetrasi kolonial Belanda yang dimulai sejak dekade 1880-an. Pada masa itu, Belanda melalui Residen Timor berupaya menerapkan sistem zelfbestuur (pemerintahan sendiri) yang memaksakan pajak tanah, pendaftaran penduduk, dan reorganisasi hierarki adat di bawah pengawasan controleur. Penolakan Nahak Maroe Rai bersifat ideologis: ia menolak hilangnya otonomi kerajaan Wewiku-Wehali yang telah mapan sejak era pra-kolonial, dengan menggerakkan pasukan gerilya dari berbagai kampung untuk melawan Belanda. Perlawanan ini mencakup serangan mendadak terhadap pos-pos militer Belanda.

Catatan Pastor Mathijsen, S.J – Sebuah Upaya Pasifikasi Gerakan Perlawanan (1904)

Pada tahun 1904, seorang pastor Jesuit bernama Pastor Mathijsen, S.J., yang memelopori kegiatan misi Katolik di Lahurus—kini termasuk wilayah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur—melakukan perjalanan bersama seorang Controleur Belanda menuju wilayah Wehali dan Wewiku. Perjalanan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kolonial Belanda untuk memperluas pengaruh administratifnya di wilayah selatan Pulau Timor yang pada masa itu masih didominasi oleh tatanan politik tradisional yang kuat.

Dalam catatan perjalanannya, Pastor Mathijsen menggambarkan kesan pertemuannya dengan penguasa Wehali, pusat simbolik dari kerajaan-kerajaan adat di Timor. Ia menulis bahwa “Raja Wehali tidak memberikan kesan yang luar biasa, karena tampak pendiam, acuh, dan jarang berbicara secara langsung. Sebaliknya, Controleur Belanda yang mendampinginya berusaha menggali informasi mengenai jumlah desa, nama-nama pemimpin lokal, serta batas wilayah kekuasaan Raja Wehali. Namun sang raja tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menyerahkan pembicaraan kepada juru bicaranya, Nai Tahu Taek, yang berbicara dengan suara nyaring dan tegas, seolah-olah kami ini tuli,” tulis Pastor Mathijsen.

Beberapa hari kemudian, rombongan itu mencapai wilayah Umalor Wewiku di seberang Sungai Benanai. Di sana mereka bertemu Nai Umalor Wewiku (Raja Umalor). Menurut Pastor Mathijsen, Raja Umalor tampak lebih mengesankan dan menunjukkan sikap yang lebih terbuka dibandingkan dengan Raja Wehali. Meski demikian, kesan positif tersebut ternyata tidak bertahan lama, karena kemudian diketahui bahwa keramahan itu lebih bersifat formal, sebagai bentuk pemenuhan etika adat dalam menyambut tamu asing.

Perjalanan mereka berlanjut ke arah pantai, menuju wilayah kekuasaan Raja Rabasa. Namun di sana, rakyat Rabasa menunjukkan sikap bermusuhan dan mengancam, sehingga Controleur Belanda beserta Pastor Mathijsen dan lima belas orang pengawal pribumi mereka terpaksa mundur kembali ke Umalor. Untuk memulihkan wibawanya di mata rakyat Rabasa, Controleur berupaya kembali ke Rabasa pada hari yang sama dengan mengajak Raja Umalor. Akan tetapi, setelah mempertimbangkan permintaan tersebut sambil bersantap dalam waktu lama, Raja Umalor akhirnya memilih tetap duduk di beranda istananya tanpa bergerak menuju Rabasa. Dengan situasi demikian, Controleur Belanda tidak memiliki pilihan selain membatalkan rencananya dan berjanji akan kembali ke Rabasa tiga bulan kemudian—suatu janji yang, menurut catatan sejarah, tidak pernah terpenuhi. Rombongan tersebut akhirnya kembali ke Atambua – Ibu kota Kabupaten Belu sekarang.

Eskalasi dan Kekalahan Wewiku-Wehali (1906)

Perlawanan sengit Kerajaan Rabasa (Wewiku-Wehali) terjadi pada periode 1900-1906, ketika Belanda menerapkan strategi pasifikasi (pacificatie) ala Gubernur J.B. van Heutsz yang telah sukses di Sumatra dan Jawa. Pasukan KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) di bawah komando Civil Militair Asisten mengerahkan kampanye bertahap: pembakaran kampung, pemotongan pasokan makanan dan sebagainya. Pertempuran puncak di wilayah Rabasa pada tahun 1906 menewaskan Nahak Maroe Rai. Saat itu pemerintah kolonial Belanda melancarkan serangan militer terhadap Wewiku-Wehali dari arah Anas (Put’ain) di Amanatun (sekarang bagian dari Kabupaten Timor Tengah Selatan) menuju Rabasa. Perlawanan sengit dipimpin oleh Nahak Maroe Rai bersama para meo (prajurit perang) di Sungai Weliman. Namun, setelah pertempuran yang berat pada tanggal 12 November 1906, Maroe Rai gugur, menandai berakhirnya satu bab penting dalam sejarah perlawanan tradisional terhadap penetrasi kekuasaan kolonial di wilayah selatan Timor. Dalam catatan Belanda disebutkan bahwa Wewiku dikenai denda perang sebesar f 5.000 (Gulden Hindia Belanda), disertai penyitaan seluruh harta milik Nai Nahak Maroe Rai serta semua senjata api yang terdapat di Wewiku. Denda tersebut dibayar lunas pada bulan Desember 1906, dan lebih dari 1.000 pucuk senjata api diserahkan kepada pihak Belanda (“Kort overzicht…”, Indisch Militair Tijdschrift, Vol. 38, No. 1, 1907, hlm. 435–436).

Masa transisi pasca-Kekalahan Wewiku-Wehali (1908)

Pasca kekalahan, fase transisi dimulai pada tahun 1908 dengan kunjungan utusan Belanda ke kampung adat Rabasa, sebagaimana didokumentasikan secara rinci dalam sebuah arsip Kerajaan Rabasa. Tiga pemimpin adat—Leki Bria, Leki Nahak, dan Nahak Sese—bertindak sebagai perwakilan yang membawa bendera Kerajaan Rabasa dari kampung adat, bertemu utusan Belanda di Pantai Taberek, lalu mengantar mereka menuju Rabasa untuk bertemu dengan Raja Rabasa. Setelah pertemuan tersebut, bersama Raja Klau Seran Kbadak, para utusan Belanda kemudian dibawa dari Rabasa ke Besikama untuk pertemuan lanjut, jamuan makan, dan menginap di sana.

Setelah Kembali ke Rabasa,  Raja Rabasa (Raja Klau Seran Kbadak) memanggil raja-raja lain yang sudah melarikan diri bersama rakyat mereka untuk bertemu dengannya di sana dan menyampaikan hasil pertemuan dengan para utusan Belanda. Arsip kerajaan ini disalin ulang dan ditandatangani pada 30 Agustus 1971 oleh Bere Feto Malae dan Paulus Bere Seran (Nai / Kepala Desa Lawain), menekankan bahwa peristiwa tersebut menandai fase pasca-kekalahan Rabasa (Wewiku-Wehali) terhadap Belanda. Dalam kerangka Politik Etis (diperkenalkan 1901), kunjungan utusan Belanda tersebut sekaligus sebagai upaya untuk mengakui otoritas kerajaan lokal dan hibridisasi kekuasaan, dimana struktur adat diintegrasikan ke dalam birokrasi kolonial Belanda.​​

Pembentukan Swapraja Malaka (1915–1916)

Konsolidasi penuh terjadi pada 29 Mei 1915, ketika Civil Militair Asisten Resident Gramberg menggelar musyawarah besar di Besikama dengan perwakilan dari Wehali, Wewiku, Haitimuk, Fatuaruin, Lakekun, Dirma, dan Mandeu. Rapat ini, yang didasarkan pada usulan Residen Timor, menghasilkan Besluit tanggal 7 Januari 1916 yang secara resmi membentuk Swapraja Malaka sebagai entitas administratif baru. Swapraja ini mengintegrasikan distrik-distrik menjadi satu kesatuan di bawah kepemimpinan Tei Seran Ulu Baete sebagai Kepala Swapraja Malaka, dikenal sebagai Liurai Wehali-Malaka, yang kemudian digantikan Josef Seran Fatin dan Antonius Tei Seran. Struktur ini mencerminkan strategi Politik Etis Belanda: pengakuan selektif terhadap raja adat sebagai hoofd van zelfbestuur, dengan kewajiban melapor kepada controleur di Kupang namun juga menunjukan upaya adaptasi kekuasaan tradisional Wewiku-Wehali terhadap administrasi modern kolonial Belanda. Saat itu yang ditunjuk sebagai Fetor Rabasa/Nai Rabasa adalah Nai Bere Seran (Nain Sekolah) yang secara adat merupakan Nai Dato Lawain. Sementara Raja Rabasa, Klau Seran Kbadak tidak menjadi bagian dari struktur Swapraja Malaka. Beliau meninggal dunia pada 1920, empat tahun setelah terbentuknya Swapraja Malaka.

Implikasi Jangka Panjang dan Transisi ke Era Modern

Pembentukan Swapraja Malaka bertahan hingga sekitar 1940, ketika disintegrasi akibat Perang Dunia II memecahnya menjadi entitas administratif modern seperti Malaka, Tasifeto, dan Lamaknen. Secara struktural, sistem swapraja meletakkan dasar birokrasi NTT kontemporer, dimana elemen adat tetap terintegrasi dalam pemerintahan desa (warisan desa gaya baru). Dari perspektif antropologi politik, urutan peristiwa ini—dari perlawanan Nahak Maroe Rai, kekalahan Wewiku-Wehali, transisi dari 1908, hingga swapraja 1916—mengilustrasikan pergeseran dari pola hegemoni koersif ke hegemoni persuasif, dimana Belanda berhasil mendomestikasi resistensi lokal melalui pengakuan simbolik atas kekuasaan adat Kerajaan lokal. Pada saat yang sama rentetan peristiwa sejarah tersebut juga menunjukan adaptasi kekuasaan tradisional Wewiku-Wehali terhadap sistem pemerintahan modern yang dimulai dari era Swapraja Malaka hingga sekarang.

————————-

Penulis adalah Akademisi dan Generasi Rabasa Nain. Saat Ini Berdomisili di Brisbane, Australia

​

Oleh  Gratia Wing Artha, Pengajar Muda Prodi Sosiologi FISIP Universitas  Nasional,  Jakarta

Pada  tanggal, 8 Januari 2026   kami tiga orang pembelajar dari kelas proletar, yaitu Herdi Sahrasad, Joko Arizal dan Gratia Wing Artha berdiskusi di kampus FISIP UI yang banyak melahirkan para aktivis dan tokoh nasional. Dalam diskusi tersebut kami bertukar pikiran dengan dua Profesor Ilmu Sosial ternama yang mempunyai semangat  dan gagasan besar tentang humanisme dan intelektualisme sebagai pilar perguruan tinggi di Indonesia untuk melangkah maju. Kedua profesor progresif tersebut ialah Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto M.Si Guru Besar Anrtopologi UI dan mantan Dekan FISIP UI dan Prof. Dr, Adlin Sila Ph.D Ahli Anntropologi dan Sosiologi. Dari Prof. Semiarto Aji Purwanto dan Prof. Adlin  Sila, kami memahami bahwa perguruan tinggi di Indonesia telah kehilangan semangat intelektualitas dan kemanusiaan, ditambah lagi dengan perguruan tinggi di Indonesia sudah menjadi “Pabrik Gelar” yang mencetak banyak kelompok terdidik, tetapi kurang dapat berperan aktif secara sosial di masyarakat.

Kegelisahan yang sama diungkapkan oleh Herdi Sahrasad yang sebelumnya merupakan seorang jurnalis dan pegiat LSM yang beralih menjadi akademisi di Universitas Paramadina Jakarta. Sebagai seorang akademisi cum aktivis Herdi melihat dunia perguruan tinggi bukan lagi menjadi arena intelektualisme tumbuh dan berkembang. Generasi mahasiswa sekarang menjadi terisolasi dari peran-peran sosial yang dahulu menjadi mandat bagi para mahasiswa. Selain itu, Herdi memandang bahwa perguruan tinggi di Indonesia menjadi sangat birokratis dan bertransformasi menjadi semacam “perusahaan”. Dalam pengamatan Herdi perguruan tinggi semakin kehilangan peran sosial sebagai intitusi yang mendorong transformasi sosial di masyarakat.

Pemikiran Herdi dikuatkan dengan pengalaman Joko Arizal dan Gratia Wing Artha, yang sebagai akademisi muda  memandang  bahwa peguruan tinggi di Indonesia menjadi arena kontestasi ekonomi dan politik. Sehingga perguruan tinggi hanya mencetak pekerja yang kompetitif, tetapi kurang memiliki kepekaan sosial akan kondisi sosial di masyarakat. Padahal tujuan perguruan tinggi didirikan bukan hanya mencetak generasi yang progresif secara intelektualitas dan punya semangat berkompetisi. Tujuan utama dari didirikannya perguruan tinggi ialah untuk membangun peradaban manusia dan menjadikan tidak kehilangan “naluri kemanusiaannya”.

Dari pertemuan ini, kami memperoleh kesimpulan bahwa diperlukan upaya untuk mengembalikan marwah perguruan tinggi di Indonesia sebagai intitusi yang terikat dengan masyarakat. Tanpa adanya keterikatan fungsi dan peran sosial dalam masyarakat perguruan tinggi hanya akan menjadi “ Menara Gading”. Sepatutnya perguruan tinggi di Indonesia harus bertransformasi menjadi “Menara Api” yang membersamai masyarakat membangun peradaban yang lebih baik berasaskan intelektualisme dan kemanusiaan yang adil-beradab.

——————–

Oleh  Agus  Widjajanto

Aloka adalah nama seekor anjing yang mengalami kecelakaan dan dirawat oleh seorang biksu Budha, yang lalu mengadopsinya diberikan kasih sayang dan di ajak keliling dunia, dengan cara berjalan kaki, menyuarakan Perdamaian Dunia (Walk for  Peace) . Aloka menjadi viral dan tranding di dunia maya, setelah berjalan bersama sembilan belas biksu Budha berjalan kaki untuk Perdamaian (Walk for Peace) dari kota Texas menuju Washington D.C. pada 26 Oktober 2025.

Para biksu Budha bersama Aloka, anjing kesayangan biksu berjalan setiap hari rata rata 20 hingga 30 mil  dengan tujuan mempromosikan perdamaian dan kasih sayang serta welas asih atas sesama dan alam semesta. Aloka, anjing yang ikut berjalan kaki menjadi simbol kesetiaan bagi dunia dalam memberikan introspeksi kepada kita semua, agar diri kita lebih mempunyai rasa kesetiaan dan kasih welas asih kepada sesama dan alam semesta.

Harusnya para pemimpin dunia memang harus mendahulukan rasa kemanusiaan dan kesadaran bahwa kita semua hidup di planet bumi yang sama, di bawah langit yang sama. Gerakan perdamaian yang dilakukan para biksu Buddha dari Texas ke Washington DC, Amerika Serikat, dengan membawa anjing Aloka sebagai simbol perdamaian, adalah contoh yang sangat inspiratif.

Perjalanan kaki yang panjang dan melelahkan itu menunjukkan komitmen dan dedikasi para biksu untuk menyebarkan pesan perdamaian dan harmoni. Anjing Aloka menjadi simbol yang kuat untuk perdamaian, karena anjing dikenal sebagai hewan yang setia, lembut, dan penuh kasih sayang.

Jika para pemimpin dunia dapat mengikuti contoh para biksu Buddha ini, maka dunia akan menjadi tempat yang lebih damai dan harmonis. Kita semua harus bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik, di mana setiap individu dapat hidup dengan damai, aman, dan sejahtera.

Anjing memang dikenal sebagai hewan yang sangat cerdas dan setia. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami dan mengikuti perintah, serta memiliki loyalitas yang sangat tinggi kepada pemiliknya.

Anjing juga memiliki kemampuan untuk merasakan emosi dan kebutuhan manusia, sehingga mereka sering digunakan sebagai terapi untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan emosional atau fisik.

Kecerdasan dan kesetiaan anjing membuat mereka menjadi hewan yang sangat populer sebagai teman dan sahabat manusia. Mereka juga sering digunakan dalam berbagai kegiatan, seperti pencarian dan pengejaran, kepolisian, dan bahkan sebagai asisten bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus. Anjing memang hewan yang luar biasa, dan kita semua dapat belajar banyak dari sifat-sifat mereka yang positif

Kisah Ashabul Kahfi dalam Alquran (Surah Al-Kahfi, ayat 9-26) memang menceritakan tentang sekelompok pemuda yang bersembunyi di dalam gua bersama dengan anjing mereka, dan mereka tertidur selama 300 tahun.

Kisah ini menunjukkan bahwa anjing adalah hewan yang sangat setia kepada tuannya, karena anjing tersebut tetap setia menjaga dan menemani Ashabul Kahfi selama mereka tertidur di dalam gua.

Dalam Alquran, Allah SWT juga menyebutkan bahwa anjing tersebut adalah contoh kesetiaan dan ketaatan kepada tuannya (Surah Al-Kahfi, ayat 18). Kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang pentingnya kesetiaan dan ketaatan, serta menunjukkan bahwa anjing adalah hewan yang sangat setia dan dapat dipercaya.

Kisah Ashabul Kahfi dan anjingnya juga menjadi salah satu contoh tentang bagaimana Allah SWT dapat melakukan hal-hal yang luar biasa dan ajaib, serta menunjukkan kekuasaan-Nya atas segala sesuatu.

Kisah Ashabul Kahfi dan anjingnya memang menjadi contoh yang sangat baik tentang pentingnya kesetiaan dalam hidup. Manusia dapat belajar dari kesetiaan anjing tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kesetiaan adalah salah satu nilai yang paling penting dalam hidup, karena dapat membantu kita membangun hubungan yang kuat dan langgeng dengan orang lain, serta meningkatkan kepercayaan diri dan integritas kita.

Dengan memiliki kesetiaan, kita dapat menjadi lebih dapat dipercaya, lebih setia kepada tujuan dan nilai-nilai kita, serta lebih mampu menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup.

Kisah Ashabul Kahfi dan anjingnya memang menjadi pengingatan bagi kita bahwa kesetiaan adalah hal yang sangat penting, dan bahwa kita harus berusaha untuk menjadi lebih setia dalam hidup kita.

Para biksu budha mengajarkan tindakan kemanusiaan yang penuh kasih saying, dimana menjurus kepada Ajaran Sanatha Dharma.

Tindakan Sanatha Dharma adalah tindakan yang dilakukan dengan niat baik, tulus, dan tanpa pamrih, untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan masyarakat. Sanatha Dharma adalah konsep dalam agama Hindu yang berarti “pelayanan yang sejati” atau “kewajiban suci”.

Tindakan Sanatha Dharma dapat berupa:

– Membantu orang lain yang membutuhkan

– Berbagi pengetahuan dan pengalaman

– Memberikan dukungan dan motivasi

– Melakukan pekerjaan sosial dan kemanusiaan

– Menghormati dan melayani orang lain dengan tulus

Tujuan dari tindakan Sanatha Dharma adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempromosikan harmoni dan kedamaian, serta mencapai kesempurnaan spiritual.

Banyak kasus justru pada diri manusia kerap terjadi kesetiaan adalah harta paling mahal dan jarang dilakukan oleh manusia yang merupakan mahluk yang paling utama di muka bumi dan  diciptakan sebagai pemimpin alam semesta yang dikaruniai hati dan kecerdasan pikiran serta kemampuan beradaptasi serta pengendalian diri secara emosional, namun banyak kasus justru kalah dengan seekor anjing yang kesetiaannya adalah mutlak bagi tuannya yang telah memberikan makan dan tempat tinggal. Hal ini seharusnya kita sadar bahwa kita sebagai manusia secara akhlag lebih baik dari pada hewan, karena dibekali iman dan ajaran agama apapun agamanya, yang bisa dijadikan introspeksi diri bagi kita bersama.

Apabila timbul kesadaran kolektif maka tidak akan timbul peperangan di dunia, namun kerap kepentingan politik, dalam perebutan dominasi baik kekuasaan dunia maupun sumber daya alam, kepentingan politik mengalahkan pola pikir rasional sekalipun dan mematikan hati nurani dan kesetiaan serta kasih sayang sebagai mahluk sosial.

Penulis adalah pemerhati sosial budaya

Oleh  Agus  Widjajanto

Semesta (Hukum Alam) yang dalam Islam disebut Sunatullah, tidak menilai manusia dari label baik atau buruk. Bahwa semesta itu sendiri mempunyai sistem jujur, dengan cara membaca, merespon getaran batin setiap mahluk manusia, hewan bahkan tumbuhan, gunung-gunung laut, samudera, sungai ngarai bahwa sesungguhnya adalah subyek  bagian dari hukum Sunatullah.

Jadi walaupun terkadang manusia terlihat baik dari luar, sopan ramah , yang dipancarkan bukan hal itu tapi getaran qolbu /hati batinnya, yang akan menarik energi semesta (hukum alam) itu sendiri. Jadi jikalau hati penuh luka, dendam, amarah walau tersembunyi, maka akan dipantulkan oleh semesta, yang akan kembali kepada manusia itu sendiri.

Hal ini bukan soal siapa yang salah dan benar, tapi soal siapa yang jujur dalam dirinya, siapa yang tidak lagi sibuk untuk membuktikan bahwa dia suci dan baik seperti kita lihat pada tayangan pada tokoh tokoh kaum agamawan,  akan tetapi dia masih sibuk menyembunyikan luka hatinya dari pikirannya sendiri, yang diciptakan dari ekspektasi pikirannya sendiri. Karena terkadang bukan karena disakiti (dizalimi) oleh orang jahat, tapi tercipta oleh ekspektasi dari dirimu sendiri yang menciptakan dan kasus seperti ini jutaan kerap terjadi di muka bumi.

Terkadang setiap diri manusia diatur oleh hukum manusia, harus dan berharap mempunyai standar moral seperti dirinya, padahal sudut pandang benar dan salah ukuran untuk setiap manusia berbeda beda tergantung posisi dan sudut pandang, akan tetapi energi yang dipancarkan diri manusia kepada semesta (sunatullah) tersebut netral, dan jujur, tidak bisa berbohong dimana apa yang manusia pancarkan dalam energinya baik energi positif maupun negatif itu yang akan tertarik dari semesta. Jadi apa yang belum selesai dari dalam dirimu itulah sesungguhnya yang akan dipantulkan oleh semesta, lewat kejadian kejadian di sekelilingmu, keluargamu, temanmu, dan orang lain, bahkan lewat rasa sakit.

Hukum Tuhan adalah semesta itu sendiri. Yang punya hukum yang adil, dimana semesta hanya menjalankan hukumnya, yang tujuannya bukan untuk menghukum, akan tetapi untuk menyadarkan manusia lewat cara-cara hukumnya, dimana yang perlu manusia benahi adalah bukan dunia luar (makro cosmos) akan tetapi dunia dalam dirimu sendiri (mikro cosmos) dimana semesta tidak bekerja seperti halnya manusia, yang diukur berdasarkan moral, melalui agama, budaya, atau citra luar dari manusia akan tetapi, berdasarkan getaran vibrasi yang dipancarkan, oleh diri setiap manusia, apakah energi kebaikan atau sebaliknya.

Bahkan seorang filsuf Kahlil Gibran menyatakan “Jika Cinta memanggilmu maka menyerahlah, jangan kamu lawan, ikuti alur nya sebab kalau tidak akan membuatmu sengsara”.

Dalam ilmu pengetahuan modern, hukum semesta ini beserta tata cara bekerjanya sudah diuraikan dalam beberapa teori fisika modern. Diantaranya adalah Big Bang adalah teori ilmiah yang menjelaskan asal-usul alam semesta. Menurut teori ini, alam semesta terbentuk sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu dari ledakan besar (big bang) yang sangat panas dan padat.

Hukum Alam yang Terkait dengan Big Bang:

1. Hukum Kekekalan Energi: Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain.
2. Hukum Gravitasi: Gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua objek yang memiliki massa.
3. Hukum Termodinamika: Energi selalu bergerak dari keadaan yang lebih panas ke keadaan yang lebih dingin.
4. Hukum Relativitas: Waktu dan ruang adalah relatif dan dapat dipengaruhi oleh kecepatan dan gravitasi.

Hukum Alam Lainnya:

1. Hukum Newton: Hukum gerak dan gravitasi yang menjelaskan bagaimana objek bergerak dan berinteraksi.
2. Hukum Elektromagnetik: Hukum yang menjelaskan bagaimana medan listrik dan medan magnet berinteraksi.
3. Hukum Kuantum: Hukum yang menjelaskan perilaku partikel-partikel kecil seperti atom dan subatom.

Hukum-hukum alam ini membantu kita memahami bagaimana alam semesta bekerja dan bagaimana Big Bang dapat menjelaskan asal-usul alam semesta.

Nikola Tesla, seorang ilmuwan dan penemu terkenal, memiliki pandangan yang unik tentang alam semesta. Ia percaya bahwa alam semesta ini adalah kumpulan dari energi cahaya atau getaran elektromagnetik.

Tesla menyatakan bahwa “Tidak ada energi dalam materi selain yang diterima dari lingkungan”. Ia juga mengatakan bahwa “Jika Anda ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkan dalam hal energi, frekuensi, dan getaran.”

Tesla percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk materi, adalah manifestasi dari energi cahaya atau getaran elektromagnetik. Ia juga mengembangkan teori bahwa alam semesta adalah sebuah sistem yang harmonis dan terintegrasi, di mana segala sesuatu terhubung dan berinteraksi melalui getaran elektromagnetik.

Pandangan Tesla tentang alam semesta ini sangat berbeda dengan pandangan ilmiah mainstream pada saat itu, namun banyak ilmuwan modern yang telah mengembangkan teori serupa, seperti teori fisika kuantum dan teori string.

Alam semesta adalah sebuah sistem holistik yang terhubung dan berinteraksi, di mana setiap mahluk dan objek saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

Konsep Holisme:

Holisme adalah konsep yang menyatakan bahwa alam semesta adalah sebuah sistem yang terintegrasi, di mana setiap bagian saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Konsep ini menyatakan bahwa tidak ada yang berdiri sendiri, dan setiap mahluk dan objek memiliki hubungan dengan yang lain.

Interaksi Alam Semesta:

Alam semesta adalah sebuah jaringan yang kompleks, di mana setiap mahluk dan objek saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Interaksi ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti:

– Gravitasi: gaya tarik-menarik antara objek-objek

– Elektromagnetik: interaksi antara partikel-partikel bermuatan

– Kuantum: interaksi antara partikel-partikel subatom

Implikasi Holisme:

Konsep holisme memiliki implikasi yang luas, seperti:

– Setiap mahluk dan objek saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain

– Alam semesta adalah sebuah sistem yang terintegrasi

– Tidak ada yang berdiri sendiri, setiap mahluk dan objek memiliki hubungan dengan yang lain

Dengan memahami konsep holisme, kita dapat lebih memahami bagaimana alam semesta bekerja dan bagaimana kita dapat hidup lebih harmonis dengan lingkungan sekitar.

Dengan memahami teori ini maka diri kita bisa memahami bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hubungan interaksi di dunia ini, sudah terprogram sudah tertulis sesuai takdir setiap mahluk di muka bumi pada setiap sejarah perjalanan hidup manusia. Teori Holistik Semesta memiliki hubungan yang erat dengan Hukum sebab akibat dan Reinkarnasi.

Hukum Sebab Akibat:

Hukum Sebab Akibat menyatakan bahwa setiap tindakan atau kejadian memiliki konsekuensi atau akibat. Dalam konteks Holistik Semesta, Hukum Sebab Akibat berarti bahwa setiap mahluk dan objek saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga setiap tindakan atau kejadian memiliki dampak pada keseluruhan sistem.

Reinkarnasi:

Reinkarnasi adalah konsep yang menyatakan bahwa jiwa atau kesadaran mahluk dapat berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain setelah kematian. Dalam konteks Holistik Semesta, Reinkarnasi berarti bahwa jiwa atau kesadaran mahluk adalah bagian dari keseluruhan sistem, dan bahwa pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dalam satu kehidupan dapat mempengaruhi kehidupan selanjutnya.

Hubungan antara Holistik Semesta, Hukum Sebab Akibat, dan Reinkarnasi:

1. Kesadaran kolektif: Holistik Semesta menyatakan bahwa kesadaran mahluk adalah bagian dari keseluruhan sistem, sehingga setiap mahluk memiliki kesadaran kolektif yang terhubung dengan yang lain.
2. Kausalitas: Hukum Sebab Akibat menyatakan bahwa setiap tindakan atau kejadian memiliki konsekuensi, sehingga setiap mahluk memiliki tanggungjawab atas tindakan mereka dan harus menghadapi konsekuensinya.
3. Reinkarnasi: Reinkarnasi berarti bahwa jiwa atau kesadaran mahluk dapat berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain, sehingga setiap mahluk memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan mengembangkan diri dalam kehidupan selanjutnya.

Dengan memahami hubungan antara Holistik Semesta, Hukum Sebab Akibat, dan Reinkarnasi, kita dapat lebih memahami bagaimana alam semesta bekerja dan bagaimana kita dapat hidup lebih harmonis dengan lingkungan sekitar.

Dalam konsep ini yaitu takdir hidup yang tidak bisa dipisahkan dan terhubung antara mahluk lain dan semesta, saling terkait seperti halnya anyaman tikar bambu yang pada ujung nya akan bertemu, maka menurut penulis ada kaitan dengan filosofi tujuan hidup untuk apa kita terlahir di dunia, dan setelah itu mau dibawa kemana serta kita sebelum ini dari mana.

Tujuan hidup  sangat syarat  dengan prinsip-prinsip spiritual dan filosofis yang menekankan pentingnya pengembangan diri, kasih sayang, yaitu untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi dan mengenal jati diri .

Tujuan Hidup:

– Mengenal diri sendiri dan memperbaiki diri secara terus menerus untuk menemukan jati diri yang penuh cinta

– Memberikan kasih sayang dan berguna bagi sesama

– Menghilangkan karma masa lalu dan terbebas dari karma

– Mencapai nirwana atau kesadaran spiritual yang lebih tinggi

Prinsip-Prinsip Spiritual:

– Pengembangan diri dan kesadaran spiritual dan menemukan jati diri

– Kasih sayang dan empati kepada sesama

– Kebaikan dan kebajikan

– Pembebasan dari karma dan pencapaian nirwana

Dengan menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ini, kita dapat mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi dan mendekatkan diri kepada Tuhan.

Banyak tradisi spiritual dan filosofis yang percaya bahwa kita semua berasal dari alam kelangitan atau dimensi spiritual sebelum lahir di dunia. Alam kelangitan seringkali diartikan sebagai tempat asal kita, tempat kita berasal sebelum memasuki kehidupan di bumi.

Asal Kita:

– Sebelum lahir di dunia, kita berasal dari alam kelangitan atau dimensi spiritual

– Alam kelangitan adalah tempat asal kita, tempat kita berasal sebelum memasuki kehidupan di bumi

– Kita datang ke dunia dengan membawa misi dan tujuan tertentu, seperti mengembangkan diri, belajar, dan berbagi kasih sayang

Konsep Alam Kelangitan:

– Alam kelangitan seringkali diartikan sebagai tempat yang lebih tinggi, tempat yang lebih suci dan lebih dekat dengan Tuhan

– Alam kelangitan adalah tempat kita dapat mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi dan mendekatkan diri kepada Tuhan

– Kita dapat kembali ke alam kelangitan setelah meninggalkan dunia, jika kita telah mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi dan telah menyelesaikan misi kita di dunia.

Dengan memahami konsep alam kelangitan, kita dapat lebih memahami tujuan hidup kita dan bagaimana kita dapat mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi.

————————-

Penulis adalah pemerhati sosial budaya tinggal di Jakarta

Oleh Agus Widjajanto

Civil Society (Masyarakat Sipil) adalah konsep yang merujuk pada ruang publik di mana warga negara berinteraksi, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi di luar lingkup negara dan pasar.

Civil Society Publik:

– Merujuk pada organisasi dan institusi yang berfokus pada kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat.

– Contoh: LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), organisasi kemanusiaan, dan kelompok advokasi hak asasi manusia.

– Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempromosikan hak asasi manusia, dan mempengaruhi kebijakan publik.

Civil Society Privat:

– Merujuk pada organisasi dan institusi yang berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

– Contoh: Asosiasi profesi, klub sosial, dan organisasi keagamaan.

– Tujuan: Meningkatkan kepentingan pribadi atau kelompok, serta mempromosikan nilai-nilai dan tujuan tertentu.

Perbedaan utama antara Civil Society Publik dan Privat adalah fokus dan tujuan mereka. Civil Society Publik berfokus pada kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan Civil Society Privat berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Untuk kemajuan sebuah negara, Civil Society Publik lebih penting untuk ditonjolkan. Ini karena Civil Society Publik berfokus pada kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup warga negara dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa alasan mengapa Civil Society Publik lebih penting:

– Meningkatkan Partisipasi Warga: Civil Society Publik dapat meningkatkan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan dan mempengaruhi kebijakan publik.

– Mempromosikan Transparansi dan Akuntabilitas: Civil Society Publik dapat mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan lembaga publik.

– Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Civil Society Publik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

– Mempromosikan Hak Asasi Manusia: Civil Society Publik dapat mempromosikan hak asasi manusia dan melindungi warga negara dari pelanggaran hak asasi manusia.

Namun, perlu diingat bahwa Civil Society Privat juga memiliki peran penting dalam kemajuan sebuah negara, seperti mempromosikan nilai-nilai dan tujuan tertentu, serta meningkatkan kesejahteraan kelompok tertentu.

Seperti halnya partai politik yang selalu mementingkan golongan dan kelompoknya sendiri dapat dikategorikan sebagai Civil Society Privat. Ini karena partai politik tersebut lebih berfokus pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu, bukan pada kepentingan publik secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, partai politik tersebut lebih mirip dengan organisasi yang berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok, bukan pada kepentingan masyarakat luas. Ini dapat menyebabkan konflik kepentingan dan mengurangi kemampuan partai politik untuk mewakili kepentingan publik secara adil dan objektif.

Namun, perlu diingat bahwa partai politik juga dapat memiliki peran penting dalam demokrasi, seperti menyediakan alternatif kebijakan dan mempromosikan partisipasi warga dalam proses politik. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa partai politik tetap berorientasi pada kepentingan publik dan tidak hanya pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Memang saat ini diperlukan  sosok pemimpin partai yang berorientasi pada kepentingan nasional bangsa dan negara sangat penting untuk mencapai partai politik yang berorientasi publik. Pemimpin partai seperti itu dapat membantu memastikan bahwa partai politik tetap berfokus pada kepentingan masyarakat luas dan tidak hanya pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Beberapa ciri pemimpin partai yang berorientasi pada kepentingan nasional bangsa dan negara adalah:

– Visi yang luas: Pemimpin partai memiliki visi yang luas dan berorientasi pada kepentingan nasional, bukan hanya pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

– Integritas yang tinggi: Pemimpin partai memiliki integritas yang tinggi dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok.

– Kemampuan untuk mendengarkan: Pemimpin partai mampu mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas, bukan hanya pada kelompok atau golongan tertentu.

– Kemampuan untuk mengambil keputusan: Pemimpin partai mampu mengambil keputusan yang berorientasi pada kepentingan nasional, bukan hanya pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Dengan memiliki pemimpin partai yang berorientasi pada kepentingan nasional bangsa dan negara, partai politik dapat menjadi lebih efektif dalam mewakili kepentingan publik dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Bahwa setiap pemimpin baik dalam organisasi sosial kemasyarakatan maupun dalam keagamaan dan partai politik serta pemimpin departemen dan kepala negara harus bisa  menyingkirkan ego sentris dalam kepentingan politik sangat penting untuk mencapai partai politik yang berorientasi publik. Ego sentris dapat menyebabkan pemimpin partai lebih berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok, bukan pada kepentingan masyarakat luas.

Ego sentris dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti:

– Korupsi: Ego sentris dapat menyebabkan pemimpin partai lebih berfokus pada kepentingan pribadi, sehingga dapat menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

– Konflik kepentingan: Ego sentris dapat menyebabkan konflik kepentingan antara pemimpin partai dan masyarakat luas, sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan politik.

– Kurangnya transparansi: Ego sentris dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat.

Dengan menyingkirkan ego sentris, pemimpin partai dapat lebih berfokus pada kepentingan masyarakat luas dan membuat keputusan yang lebih adil dan objektif. Ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan demi kemajuan bangsa dan negara.

———————

Penulis adalah pemerhati sosial budaya

Oleh  Ignas  Kleden

DALAM satu hal, civil society adalah gerakan dalam masyarakat untuk membedakan dan memisahkan bidang kehidupan publik dari kehidupan privat dan kemudian mendorong berkembangnya kehidupan dalam ruang publik, sambil menghormati ruang privat dalam batas-batasnya. Di negara-negara tempat pemisahan ini diterima dan berlaku, kita dapat mengalaminya setiap saat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seorang bos di kantor bertanya kepada stafnya “siapa pacarmu sekarang?” dia akan dihadapi dengan sikap keras, “ini urusan pribadi, none of your business”. Bahkan, dalam berhadapan dengan para pejabat negara, orang-orang dengan yakin akan menarik garis tegas antara apa yang harus dijawabnya kalau ditanya dan apa yang dapat ditolaknya untuk dijawab karena merupakan urusan pribadi yang dilindungi dalam ruang privat.

Persoalannya adalah kriteria mana saja yang dapat menjadi pegangan dalam menarik garis demarkasi antara publik dan privat? Pemikir politik dari sayap liberal seperti Bruce Ackerman mengusulkan agar garis itu ditarik di antara dua jenis kehidupan: semua yang menyangkut good life (hidup baik)  dimasukkan ke dalam ruang privat, sedangkan semua yang menyangkut justice (keadilan) masuk ke ruang – publik. Yang termasuk dalam ruang hidup-baik adalah hal-hal seperti gaya hidup, selera estetis, pandangan tentang kesempurnaan hidup, penggunaan waktu senggang, kehidupan cinta dan keluarga, cara berpakaian, dan kehidupan spiritual. Sebaliknya, ruang keadilan meliputi segala hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban serta hukum dan undang-undang.

Pembedaan yang dicoba dibuat jelas secara teoretis ini dalam prakteknya cukup penuh dengan komplikasi. Kritik yang paling keras terhadap kategorisasi publik-privat dilancarkan dari kubu pemikir feminis mutakhir. Argumen mereka, pemisahan privat-publik adalah strategi kaum laki-laki untuk melestarikan ketidakadilan gender. Soalnya, soal-soal keadilan dan ketidakadilan dengan mudah digeser ke dalam ruang privat, dan dengan demikian dibuat imun terhadap pengawasan publik. Kalau kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukan oleh bapak terhadap istri dan anak, dianggap masalah privat tiap-tiap keluarga, domestic violence akan tetap dilestarikan. Demikian pun kalau upah buruh dianggap sebagai rahasia perusahaan yang bersifat privat, tidak mungkin ada aksi publik untuk menentang penindasan hak-hak buruh, dan mustahil juga melakukan advokasi perbaikan nasib mereka melalui penetapan upah minimum. Bersatunya kekuatan civil society itu baru saja kita alami pada awal tahun 2003 tatkala pemerintah merencanakan menaikkan sekaligus tarif untuk listrik, telepon, dan bahan bakar. Di sana pengusaha bersatu dengan buruh, yang kembali bersatu dengan ibu-ibu rumah tangga dan mahasiswa, dalam protes dan demonstrasi karena kenaikan itu dianggap sangat mengganggu kehidupan publik.

Distingsi yang dibuat antara hidup-baik dan keadilan didasarkan pada pertimbangan tentang proporsi pelaksanaan kebebasan dan tanggung jawab. Ruang privat atau ruang hidup-baik diandaikan sebagai tempat tiap warga dapat merealisasi kebebasannya secara optimal, sekaligus menghadapi risiko pelaksanaan kebebasannya. Sebaliknya, ruang publik adalah tempat tiap orang menjalankan tanggung jawab melalui kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Kebebasan harus dihormati dan dilindungi oleh negara, sedangkan tanggungjawab dan kewajiban dapat dipaksakan oleh negara.

Indonesia pascareformasi menghadapi persoalan civil society dalam berbagai komplikasi dan barangkali juga distorsi. Otonomi daerah, sebagai misal, dalam prakteknya lebih diterima sebagai masalah privat tiap-tiap kabupaten yang dianggap melindungi mereka dari pengawasan dan intervensi pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Sejak awal sudah dirasakan kesulitan bahwa otonomi daerah dianggap sebagai masalah pemerintah daerah, dan bukannya juga masalah masyarakat (civil society) di suatu kabupaten atau provinsi.

Akibatnya, yang altekankan adalah otonomi pemerintahnya (yaitu kebebasannya) dan bukan tanggung jawab terhadap rakyat dan masyarakat di daerahnya. Tanpa imbangan yang kuat dari civil society di daerah, yang kita alami bukanlah desentralisasi politik, melainkan hanya desentralisasi administrasi pemerintahan. Sedangkan watak politiknya tetap sentralistis. Apa yang berubah ialah bergesernya sentralisme pusat menjadi sentralisme daerah.

Otonomi daerah adalah suatu masalah yang relatif baru. Soal lama yang berhubungan dengan komplikasi publik-privat adalah masalah intervensi negara dalam kehidupan agama para warganya. Rumusan dalam amendemen UUD 1945 bahwa “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang” (UUD Negara RI Tahun 1945 dan Perubahannya, Pasal 31 Ayat 3) menjadi problematis dalam kaitan ini. Apakah negara bertanggung jawab atas legalitas atau juga atas moralitas? Apakah negara sudah memenuhi kewajibannya kalau mengurus para warganya agar menaati undang-undang dan hukum yang berlaku, ataukah negara juga harus bertanggungjawab bahwa sebanyak mungkin orang mempunyai akhlak mulia dan masuk surga? Dalam negara modern yang non-teokratis, negara diandaikan hanya berhak dan berwajib menangkap dan menghukum para koruptor yang merugikan dan mencuri uang publik tetapi tidak berhak dan tidak berwajib mengawasi apakah tiap orang berdoa dan berpuasa pada waktunya. Perkara yang terakhir itu dianggap menjadi urusan internal tiap kelompok agama, dan bukannya urusan publik yang menyangkut semua warga negara.

Distingsi antara moralitas dan legalitas sama sekali tidak berarti bahwa tidak ada dasar moral dalam setiap pasal undang-undang. Hukum dan undang-undang jelas berdiri tegak di atas prinsip-prinsip moral tertentu. Namun, moralitas yang telah diterjemahkan menjadi hukum dan undang-undang mempunyai kekuatan yang berlaku untuk semua warga negara tanpa perbedaan, sementara soal-soal seperti beriman dan bertakwa sangat bergantung pada ajaran agama masing-masing, yang bisa saja berbeda satu sama lain. Bahkan tidak jarang terjadi bahwa dalam satu agama yang sama muncul berbagai mazhab yang memberi tekanan khusus yang berbeda-beda mengenai keimanan dan ketakwaan.

Di samping itu, kita dapat membayangkan bahwa para warga negara dapat menyelenggarakan debat terbuka tentang bentuk pajak yang adil, bunga bank yang pantas, atau apakah demonstrasi diperbolehkan atau dilarang. Namun, adalah mustahil membuka perdebatan publik tentang mana iman yang benar dan latihan-latihan rohani apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai ketakwaan dan kesempurnaan hidup. Soal-soal ini merupakan hak dan privilese tiap komunitas keagamaan. Soal moral ini bersifat sangat pribadi karena menyangkut preferensi nilai atau kelompok yang tidak mungkin dikontrol oleh negara. Publik juga boleh dikata tidak mempunyai akses kepada masalah-masalah ini sehingga bidang ini sering dimasukkan ke kategori conversational constraints, karena tidak mungkin ada diskusi tentang soalsoal tersebut. Tepatnya, diskusi dan dialog tentang berbagai soal tersebut hanya bertujuan memperkenalkan preferensi tiap pihak, dan bukannya untuk mencapai kata sepakat menyangkut masalah-masalah yang didiskusikan. Dalam kaitan ini setiap perumusan undan-undang sebaiknya membedakan dengan tegas mana masalah publik yang diatur melalui undang-undang dan mana pula masalah privat untuk setiap orang dan setiap kelompok yang seyogianya tidak diatur oleh undang-undang tetapi diatur oleh konvensi yang berlaku di antara para anggota kelompok itu sendiri. Hal ini perlu diperhatikan agar negara tidak menganggap sebagai tanggungjawabnya soal-soal yang merupakan realisasi kebebasan tiap warga dan tiap kelompok masyarakat. Intervensi negara terbatas pada penentuan rambu-rambu agar kebebasan itu dihormati dan dapat direalisasi oleh tiap kelompok dalam ruang privat mereka. Namun, intervensi itu akan melampaui wewenang negara apabila negara mencoba memasuki “urusan rumah tangga” setiap kelompok dan mencoba mengaturnya secara langsung melalui undang-undang.

Memang tidak selalu mudah untuk membedakan watak demokratis, watak otoriter, dan watak totaliter suatu negara. Salah satu perbedaan pokok di antara negara demokratis dan non-demokratis ialah bahwa yang pertama menghormati adanya ruang privat, sedangkan yang kedua meniadakan ruang privat. Tergilasnya ruang publik oleh ruang privat, sebagaimana diargumentasikan oleh kaum feminis, akan melestarikan ketidak adilan, karena ketidakadilan tersebut tetap tersembunyi dalam ruang privat. Sebaliknya, tergilasnya ruang privat oleh ruang public akan menyebabkan dilanggarnya kemerdekaan setiap orang dan setiap kelompok. Pandangan kaum Marxis ortodoks, misalnya, dapat dimasukkan ke kelompok ini karena di sana kedudukan privat perorangan dianggap tidak ada. Kedudukan tiap perorangan dianggap hanya merupakan atribut dari posisi seseorang dalam kelas sosial tempat dia diperanggotakan.

Pemisahan publik-privat ini jelas mempunyai dasar yang prinsipil. Meskipun demikian, dapat juga ditambahkan pertimbangan praktis. Selagi ada demikian banyak masalah publik yang gawat dan belum diselesaikan—korupsi besar-besaran, krisis ekonomi yang belum teratasi seluruhnya, berbagai konflik di daerah yang masih juga bergolak, banjir dan kebakaran hutan yang terus berlangsung—negara tidak usah menyibukkan diri dengan apa yang bukan menjadi tugasnya, yang malahan menyebabkan dia melalaikan apa yang justru menjadi tugasnya.

———————–

 Sumber Tulisan Majalah Tempo, Edisi Khusus 25 Mei 2003

Oleh  Emanuel Bria, Generasi Rabasa Nain (Wewiku-Wehali)

“Kena’ian Rabasa Ha’in” (Kena’ian biasa diterjemahkan juga sebagai Kerajaan) mengacu pada sistem adat, spiritualitas, dan pemerintahan tradisional masyarakat adat Rabasa Ha’in yang menjadi salah satu fondasi historis dan kosmologis terbentuknya kerajaan tua Wewiku–Wehali. Kerajaan Wewiku-Wehali mencakup sebagian besar Pulau Timor dan saat ini situs budayanya terletak di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Dalam dimensi etnohistoris, Kena’ian Rabasa Ha’in berfungsi bukan hanya sebagai kerangka normatif penyelenggaraan kehidupan sosial, tetapi juga sebagai prinsip ontologis yang menata relasi antara manusia, alam, dan kekuatan leluhur. Ia berperan sebagai sumber legitimasi atas tatanan adat yang mengikat seluruh komunitas Rabasa dalam jaringan genealogis dan ritual dan adat-istiadat yang lebih luas dalam lingkup adat Wesei Wehali (sistem adat Kerajaan Wewiku-Wehali).

Di dalam pemahaman masyarakat setempat, Kena’ian Rabasa Ha’in dipandang sebagai dasar spiritual dan adat yang mengatur hubungan kosmologis, sosial, dan politik antar‑komunitas di wilayah Rabasa. Sistem ini menjadi fondasi utama tata adat Kerajaan Wewiku Tuan – Wehali Tuan, dua prinsip kedaulatan simbolik yang mewakili keseimbangan antara pusat leluhur Rabasa Hain dan pusat kekuasaan Wehali di Uma Maromak Ailotuk Laran. Di dalamnya, nilai‑nilai kebersamaan, musyawarah, dan ritus pemeliharaan keseimbangan kosmos diwujudkan melalui upacara adat, lembaga adat, serta praktik pemerintahan tradisional yang berakar pada warisan leluhur.

Pusat spiritual Kena’ian Rabasa Ha’in diwujudkan dalam figur Rabasa Nain yang secara harafiah dapat diterjemahkan sebagai tuan-nya Rabasa. Figur historis mitologis ini juga disebut Rabasa Ha’in atau Ama Lulik Rabasa (Bapak yang sakral). Secara spiritual adat, Beliau menempati rumah adatnya yang disebut Uma Ai Kabelak di Namon Tuan Rabasa, disebut sebagai “Uma Na’in” (rumah Raja). Saat ini menjadi sebuah situs budaya di desa Rabasa Hain, Kabupaten Malaka, NTT. Figur ini berpasangan dengan seorang putri yang dijuluki sebagai Maromak Oan (Putri yang sakral) di Uma Maromak Ailotuk Laran Wehali. Saat ini situs budayanya terletak di Laran, desa Wehali, Kabupaten Malaka.

Di dalam kosmologi adat Wesei Wehali, kedua entitas ini dikenal sebagai Tafatik Mane (pilar laki‑laki) dan Tafatik Feto (pilar perempuan), yang secara simbolik menggambarkan keseimbangan antara prinsip spiritualitas maskulin dan divinitas feminin. Rabasa Nain dipandang sebagai sumber kekuatan sakral dan perlindungan leluhur, sedangkan Uma Maromak Ailotuk Laran menjadi simbol kesucian dan kesuburan yang menopang kehidupan sosial serta reproduksi tatanan politik‑adat.

Sebagai Tafatik Mane, Rabasa Nain atau Ama Lulik Rabasa mewujudkan kekuasaan sakral maskulin yang berpusat di Hali Leon Rabasa, pohon beringin tua yang menjadi axis mundi bagi komunitas adat Rabasa Ha’in. Dari pusat ini lahir legitimasi spiritual dan politik bagi otoritas adat di kampung adat Rabasa serta pemerintahan adat di wilayah sekitarnya. Sementara itu, Uma Maromak Ailotuk Laran Wehali sebagai Tafatik Feto berperan sebagai rumah adat suci di Laran Wehali, simbol kehadiran divinitas perempuan dari Tuhan (Maromak) yang menjadi sumber keteraturan sosial, kesucian wilayah, dan kesejahteraan kolektif masyarakat Wehali.

Kedua pilar ini memiliki relasi komplementer yang membentuk keseimbangan kosmos adat Wesei Wehali di Pulau Timor. Rabasa Nain memberi kekuatan “dalam” (inner domain) melalui otoritas leluhur dan sakralitas Rabasa Ha’in, sementara Uma Maromak Ailotuk Laran memperluas kekuatan “luar” (outer domain) dari pusat Wehali menuju jaringan kerajaan lain seperti Sonbai di Timor Barat (Timor Loromonu), Likusaen di Timor Lorosae (sekarang Timor‑Leste), hingga Larantuka di Flores Timur. Kesatuan antara Tafatik Mane dan Tafatik Feto ini memastikan keberlangsungan tatanan adat Kerajaan Wewiku Tuan – Wehali Tuan, yang tidak hanya mencerminkan struktur politik adat, tetapi juga menegaskan prinsip keseimbangan kosmologis antara kekuatan maskulin dan feminin dalam spiritualitas masyarakat Timor.

Rabasa Nain/Rabasa Hain (Ama Lulik Rabasa)

Dalam struktur sosial dan kosmologis masyarakat Rabasa Ha’in, Rabasa Nain atau Ama Lulik Rabasa diposisikan sebagai pusat sakral yang menjadi sumber legitimasi atas seluruh tatanan adat dan pemerintahan. Ia tidak hanya berfungsi sebagai figur leluhur tertinggi, tetapi juga sebagai prinsip kosmologis yang menghubungkan dunia manusia dengan ranah spiritual dan genealogis leluhur. Manifestasi material dari kehadiran Rabasa Nain terwujud dalam Hali Leon Rabasa (Hali Baralele Knai Kanukun), pohon beringin tua yang berdiri di pusat kampung adat Rabasa. Pohon ini menjadi tanda konkret yang menyatukan sistem simbolik antara kekuasaan, perlindungan, dan keterhubungan Rabasa Ha’in dengan poros sakral Wewiku Tuan – Wehali Tuan, tatanan yang dianggap sebagai inti kesakralan dan sumber kehidupan sosial‑ritual masyarakat  adat Rabasa.

Kewenangan adat yang dijalankan oleh pemerintahan adat seperti Uma Bot Rabasa (Dato Bot Rabasa), kepala pemerintahan adat di Rabasa dan Uma Klaran/Dato Lawain di Lawain (Leunhat Wewiku), dipahami sebagai perpanjangan dari mandat suci Rabasa Nain/Rabasa Hain. Dalam terminologi kekuasaan adat, otoritas mereka bersifat delegatif dan memperoleh legitimasi melalui hubungan genealogis dan spiritual dengan Ama Lulik Rabasa. Dengan demikian, setiap praktik pemerintahan—baik dalam bentuk pengambilan keputusan, penegakan sanksi adat, maupun penyelenggaraan ritus kolektif—tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga merupakan tindakan ritus yang meneguhkan kembali tatanan kosmologis Rabasa Ha’in. Kuasa adat di sini beroperasi dalam kerangka relasi simbolik antara manusia, leluhur, dan alam yang saling menopang kewibawaan sosial serta kestabilan komunitas.

Dalam perspektif Kena’ian Rabasa Ha’in, Hali Leon Rabasa (pohon beringin tua Rabasa) berfungsi sebagai axis mundi atau poros dunia yang menandai pusat keseimbangan ruang dan makna kampung adat Rabasa. Pohon beringin tersebut diinterpretasikan sebagai “tubuh hadir” Rabasa Nain—medium yang menghubungkan dimensi sakral dengan ruang kehidupan sehari‑hari warga adat. Keletakannya yang menonjol di pusat kampung adat menciptakan orientasi spasial yang merefleksikan hierarki sosial‑adat: dari sakral menuju profan, dari pusat menuju pinggiran. Sebagai entitas yang berumur panjang dan terus tumbuh, beringin ini juga menandai kesinambungan antara generasi, menjaga memori kolektif, dan mempersonifikasikan perlindungan leluhur. Selama pohon ini hidup dan dihormati, masyarakat adat Rabasa Ha’in meyakini bahwa keberlakuan tatanan adat tetap sah, dan relasi dengan Ama Lulik Rabasa terus terjalin dalam keseimbangan sakral yang melandasi seluruh kehidupan komunitas.

Struktur pemerintahan adat Rabasa Nain

Rabasa Nain atau Rabasa Ha’in, yang juga dikenal sebagai Ama Lulik Rabasa, merupakan pusat spiritualitas dan sumber kekuasaan adat bagi komunitas Kena’ian Rabasa Ha’in. Dalam wujud simbolik Hali Leon Rabasa (Hali Baralele Knai Kanukun), Rabasa Nain menjadi tanda kesakralan dan legitimasi adat yang mengikat seluruh tatanan sosial Rabasa. Dalam kepercayaan masyarakat Rabasa, Rabasa Nain sering dipahami sebagai Ina Liurai atau Ama Liurai, sosok raja asal yang menjadi sumber gelar, hak memerintah, dan garis kewenangan bagi Uma Bot Rabasa serta cabang-cabang genealogis yang lahir darinya, seperti Uma Klaran dan lainya.

Kedudukan Dato Bot Rabasa, yang memimpin Uma Bot Rabasa di kampung adat Rabasa (Leo Rabasa), mencerminkan posisi sebagai pelaksana kuasa Rabasa Nain di pusat. Dato Bot Rabasa berperan menjaga rumah asal, ritus, serta keputusan adat yang bersumber langsung dari Ama Lulik Rabasa. Dalam konsepsi simbolik adat, hubungannya sering dianalogikan sebagai “tangan dalam” Rabasa Nain—penjaga inti kekuasaan dan kesakralan yang menghubungkan pelaksanaan adat sehari-hari dengan sumber spiritual asal di pusat Rabasa.

Sementara itu, Dato Lawain atau Nai Rabasa dari Uma Klaran mewakili perpanjangan kuasa Rabasa Nain/Rabasa Hain ke luar wilayah pusat, khususnya di Lawain dan Leun Hat Wewiku. Ia membawa nama dan wibawa Rabasa Nain/Rabasa Hain ke dunia luar, menjalankan mandatnya untuk mengatur, melindungi, dan mengikat wilayah tersebut dalam tatanan adat Rabasa Nain/Rabasa Hain. Dalam pandangan adat, posisi Dato Lawain sering disebut sebagai “tangan luar” Rabasa Nain/Rabasa Hain, yang memastikan kesinambungan wibawa dan tatanan sakral Rabasa Ha’in di ruang yang lebih luas tanpa melepaskan rujukan pada sumber asali, Rabasa Nain.

Pemerintahan adat Uma Bot Rabasa (Dato Bot Rabasa)

Di dalam sistem pemerintahan adat Rabasa Ha’in, Uma Bot Rabasa berfungsi sebagai rumah adat utama sekaligus lembaga pusat kekuasaan adat. Di dalamnya berdiam otoritas politik‑adat yang juga memegang sakralitas Rabasa Nain/Rabasa Hain. Sebagai simbol sekaligus sumber kewenangan adat, Uma Bot Rabasa menandai titik keseimbangan antara aspek spiritual dan administratif yang menjadi dasar keberlanjutan tatanan sosial dan budaya Rabasa Ha’in.

Secara tata ruang, Uma Bot Rabasa menempati posisi sentral dalam kampung adat Rabasa. Rumah adat ini menjadi titik acuan bagi pengaturan pola permukiman, orientasi sosial, dan arah kehidupan kolektif seluruh warga kampung adat. Letaknya yang dominan di tengah kampung adat mencerminkan fungsi sentralnya sebagai jantung kehidupan adat, tempat bermusyawarah, menerima tamu penting, dan menyelenggarakan ritus besar yang mengikat masyarakat dalam satu kesatuan nilai.

Sebagai lembaga pemegang kekuasaan adat, Uma Bot Rabasa dihuni oleh Dato Bot Rabasa atau Fukun Bot Rabasa/La’etua Bot Rabasa yang menjalankan fungsi pemerintahan tradisional. Ia memimpin rapat adat, menggerakkan masyarakat untuk kerja bersama, serta mengambil keputusan tentang urusan kampung dan wilayah Rabasa Ha’in. Melalui lembaga ini, kuasa Rabasa Nain (Ama Lulik Rabasa) diwujudkan dalam bentuk aturan, sanksi, serta penyelenggaraan upacara adat, menjadikan Uma Bot Rabasa perantara nyata antara kekuatan sakral leluhur dan praktik pemerintahan sehari‑hari.

Selain sebagai pusat kekuasaan, Uma Bot Rabasa juga menjadi tempat pelaksanaan berbagai ritus besar yang menegaskan legitimasi dan kesinambungan adat. Di sinilah upacara peneguhan kedudukan kepala suku (Fukun), pembagian peran suku, dan penyambutan tamu adat dari wilayah Kerajaan Wewiku–Wehali dilaksanakan. Uma Bot Rabasa sekaligus berfungsi menjaga simbol, narasi asal‑usul, dan situs-situs sakral Rabasa Nain, sehingga setiap tindakan pemerintahan adat yang berakar darinya memperoleh pengesahan baik secara spiritual maupun historis.

—————————–

Ket. Foto : Situs adat Rabasa Nain (Tafatik Mane/Pilar Laki-Laki) dan Situs adat Maromak Oan (Tafatik Feto/Pilar Perempuan). 

Ket. Foto : Situs adat Kena’ian Rabasa Hain di Kabupaten Malaka, NTT.

Ket. Foto : Ritual adat di Uma Metan Maromak Ailotuk Wehali tahun 2016