Oleh Ignas kleden
I
Membicarakan kedudukan seni dalam hubungannya dengan civil society merupakan
suatu tantangan yang tidak mudah dijawab, juga pada kesempatan ini. Tantangan ini
telah saya terima sebagai sebuah penugasan dari Dewan Kesenian Jakarta, meskipun
saya tidak terlalu paham mengapa tema ini dijadikan pokok pidato kebudayaan pada
hari ini. Tugas ini telah saya terima semata-mata karena pertimbangan bahwa kesenian
sebagai suatu sektor penting dalam kebudayaan, dapat dijadikan contoh soal untuk
melihat masalah yang lebih besar yaitu hubungan kebudayaan dan civil society.
Sebagai titik-tolak dapatlah dikatakan begitu saja bahwa kesenian dan setiap ekspresi
seni, pada dasarnya, adalah ekspresi pribadi seorang seniman, yang sangat personal
sifatnya. Tentu saja seorang seniman menerima pengaruh dari lingkungan hidupnya,
dan terlibat dalam pergaulan dengan berbagai pihak dalam suatu masyarakat. Tiap-tiap
lingkungan mungkin saja memberikan pengaruh tertentu kepada seniman, dan dari
pergaulannya dengan berbagai pihak muncul rangsang yang berbeda-beda yang
menyentuh sensitivitas seniman tersebut. Namun demikian segala pengaruh dan
bebagai rangsang itu mengalami proses pencernaan mental dalam diri seorang seniman,
sehingga terhadap setiap pengaruh dan rangsang dari luar, seorang seniman dalam
ekspresinya, selalu memberikan suatu respons yang personal dan unik. Patut
ditambahkan, hal ini bukanlah sesuatu yang hanya terdapat pada diri para seniman.
Setiap orang, setiap individu, akan memberikan respons yang bersifat pribadi kepada
suatu stimulus dari luar. Namun yang khas pada seorang seniman ialah bahwa respons
pribadi itu selalu merupakan sebuah respons yang artistik sifatnya, yang tidak selalu bisa
diberikan oleh seorang yang bukan seniman.
Terhadap tekanan politik dan ancaman penjara, para aktivis yang berani bisa
menyatakan perasaan tak takut atau sikap tak gentar. Tetapi tidak setiap orang bisa
menyatakannya dengan artistik seperti yang dilakukan oleh Rendra ketika dia berkata:
Sebuah sangkar besi / tidak bisa mengubah seekor rajawali / menjadi seekor burung
nuri.
Rajawali adalah pacar langit /dan di dalam sangkar besi / rajawali merasa pasti /
bahwa langit akan selalu menanti
(kutipan dari “Sajak Rajawali”) 1
Secara umum sebuah ekspresi artistik akan tergantung sekurang-kurangnya pada dua
kondisi. Yaitu otentisitas pesan yang disampaikan, yang mempersyaratkan penghayatan
pribadi secara intens terhadap suatu soal, dengan melibatkan berbagai seluruh
kemampuan mental seseorang, lebih dari sekedar olah pikir atau olah rasa, sehingga
sebuah pesan menjadi ungkapan seluruh kepribadian. Kedua, orisinalitas medium
penyampaian, yaitu suatu cara penyampaikan yang unik, yang hampir tak mungkin
diubah atau ditransposisikan ke dalam bentuk penyampaian lain atas cara yang sama
indah dan sama kuatnya.
Dengan uraian pendahuluan ini saya ingin mengatakan bahwa seni pada dasarnya hidup
dan berkembang dalam suatu ruang pribadi yang privat sifatnya, dan bukan produk
suatu ruang publik. Muncul masalah di sini, bagaimana menghubungkan seni yang
merupakan atribut ruang privat dengan civil society yang merupakan ruang publik? Atau
dapatkah kita berpikir sebaliknya, bahwa ruang publik dapat menghasilkan suatu jenis
kesenian yang lain dari yang kita kenal?
Dari satu segi ruang privat perlu dipertahankan dan dipelihara karena ruang ini
merupakan tempat kebebasan pribadi digarap dan diolah, dan menjadi benteng yang
melindungi kebebasan seseorang dari campurtangan yang berlebihan dari pihak negara
mau pun intervensi lembaga-lembaga sosial. Dia merupakan tempat seseorang
mengolah cita-cita hidup sesuai dengan impian, keinginan dan selera pribadinya. Para
ahli mengatakan bahwa ruang privat menjawab pertanyaan tentang hidup yang baik
atau “the question of good life”. Termasuk di sini keinginan yang berhubung dengan
kehidupan cinta dan pandangan religius serta cita-cita spiritual, selera makan dan
pandangan tentang kebersihan dan kesehatan, cara berpakaian, cita-cita tentang tempat
tinggal, dan selera estetik dan apresiasi kesenian. Semua hal tersebut terdapat dalam
ruang privat diatur dan diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai budaya.
Sebaliknya, ruang publik yang kita namakan civil society adalah tempat di mana
keadilan dipertahankan dan dibela. Ruang ini hadir untuk menjawab pertanyaan yang
berhubung dengan “the question of justice”, dan diatur oleh hukum negara. Hak dan
kewajiban yang diatur oleh hukum mempunyai tujuan agar setiap orang memperoleh
keadilan yang menjadi haknya, dengan kewajiban pada orang lain untuk
menghormatinya. Keadilan menjadi faktor yang membuat masing-masing orang
mendapat tempat dalam suatu kehidupan bersama, di mana kebebasan seseorang tidak
melanggar atau mengorbankan kebebasan orang lain. 2
Dengan demikian, berlaku hemat dan menabung penting sekali untuk kehidupan yang
aman secara ekonomis, tetapi tiap orang bebas untuk melakukan atau tidak
melakukannya, tanpa mereka bisa dipaksa oleh negara. Akan tetapi membayar pajak
adalah sesuatu yang berhubung dengan keadilan, berupa kewajiban kepada kehidupan
umum, yang diatur oleh hukum positif, dan dapat dipaksakan oleh negara. Demikian
pun mendidik anak dalam keluarga dengan disiplin dan kasih sayang, merupakan
persiapan pertama untuk pembentukan warga negara yang matang, mandiri dan
bertanggungjawab. Namun demikian, pendidikan anak adalah urusan domestik
keluarga, dan termasuk dalam ruang privat. Negara atau lembaga sosial tidak dapat
memaksa suatu keluarga mendidik anak-anaknya atas cara yang dipaksakan dari luar.
Namun demikian, kekerasan kepada anak oleh orang tuanya, dapat menimbulkan reaksi
publik dan campur tangan negara, karena di sana ada pelanggaran terhadap hak seorang
anak untuk mendapatkan protective security. Pada titik inilah terdapat suatu perbedaan
hakiki antara negara demokratis dan negara-negara totaliter yaitu bahwa demokrasi
memberi ruang bagi ruang publik dan ruang privat, sementara sistem totaliter melindas
ruang privat dan hanya mengakui ruang publik. 3
Seterusnya, dalam suatu ruang politik, kehidupan bersama diatur bukan saja oleh
hukum tetapi oleh kekuasaan yang ada pada negara. Tidaklah mengherankan bahwa ahli
sosiologi seperti Max Weber mengatakan bahwa negara ditandai oleh satu-satunya hak
istimewa yang tidak ada pada lembaga lainnya, yaitu monopoli untuk mempergunakan
kekerasan atas cara yang legal. 4 Di samping negara tidak ada lembaga lain mana pun
yang dibenarkan menyelesaikan suatu soal dengan memakai kekerasan. Hak untuk
memakai kekerasan ini ada pada negara agar dia dapat memaksakan ketundukan tiap
orang terhadap hukum yang berlaku. 5
Secara tipologis kita bisa mengatakan bahwa dalam ruang privat seseorang
mengembangkan dirinya menjadi individu, menjadi pribadi dan menjadi anggota suatu
komunitas, dalam ruang publik dia mengembangkan dirinya menjadi warga suatu
negara, dan dalam ruang politik dia menjelma menjadi rakyat suatu pemerintahan yang
syah. Hubungan di antara ruang publik dan ruang politik atau di antara civil society dan
negara bersifat regulatif, karena kekuasaan yang ada pada negara dan monopoli
penggunaan kekerasaan yang dimiliki negara, harus tunduk kepada pengaturan dan
pembatasan oleh hukum positif. Sebaliknya, hubungan di antara ruang politik dan ruang
privat atau antara negara dan komunitas-komunitas budaya, bersifat subsidiair. Negara
diijinkan masuk dalam ruang privat apabila dibutuhkan bantuannya. Kalau para
seniman memerlukan sebuah pusat kesenian, negara dapat diminta bantuan untuk
mengadakannya, tetapi negara tidak dibenarkan memaksakan pembangunan sebuah
pusat kesenian karena kebetulan ada dana untuk itu, apalagi memaksa para seniman
agar memanfaatkan gedung kesenian dan fasilitas yang telah disiapkan oleh negara, atas
cara yang ditentukan oleh negara.
Adalah menarik bahwa hubungan di antara ruang privat dan ruang publik atau di antara
komunitas-komunitas budaya dan civil society, bersifat sangat kreatif. Sudah jelas bahwa
ruang publik diatur juga oleh nilai-nilai publik, seperti persamaan, keadilan,
transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, munculnya ruang publik tidak dengan
sendirinya, dan tidak harus menjadi saingan yang menggeser atau menggusur adanya
ruang privat dalam komunitas-komunitas budaya. Hal ini dimungkinkan karena hampir
semua nilai yang diterima dalam ruang publik dan kemudian berlaku di sana, diambil
dari komunitas-komunitas budaya dan kemudian ditransformasikan menjadi nilai
publik, setelah semua atribut dan nomenklatur yang bersifat komunal ditanggalkan,
sambil substansi nilai itu tetap dipertahankan. Ini perlu dilakukan supaya suatu diskusi
publik dapat dilakukan.
Sebuah analogi kiranya dapat menjelaskan hal ini. Bahasa Indonesia telah diresmikan
sebagai bahasa nasional, sedangkan bahasa itu diambil dari bahasa Melayu Riau yang
sejak berabad-abad berfungsi sebagai lingua franca. Kita tahu, suatu bahasa menjadi
lingua franca kalau bahasa itu digunakan sebagai sarana komunikasi tetapi tidak
berperan lagi sebagai penunjuk identitas suatu kelompok orang. Seseorang yang fasih
berbahasa Inggris dewasa ini, tidak dengan sendirinya berasal dari San Fransisco atau
Liverpool. Atau seorang profesor yang memberi kuliah dalam bahasa Spanyol tidak
harus berasal dari Madrid. Inilah rupanya sebab yang jarang diungkapkan, mengapa
bahasa Melayu dengan mudah diterima sebagai bahasa nasional karena bahasa itu tidak
lagi menjadi representasi suatu identitas etnis tertentu, dan telah menjadi sarana
komunikasi di antara berbagai kelompok etnis sejak ratusan tahun. Lain halnya kalau
bahasa Jawa, bahasa Sunda atau bahasa Bugis diusulkan sebagai bahasa nasional.
Mungkin timbul lebih banyak kontroversi dan pertentangan karena bahasa-bahasa besar
itu menunjuk dan menjadi penanda suatu identitas etnis tertentu, yang mungkin sekali
menimbulkan penolakan dari kelompok etnis lainnya.
Atas cara yang sama kita bisa berbicara tentang nilai-nilai publik. Apabila suatu
komunitas budaya hendak menyumbangkan seperangkat nilai-nilainya ke dalam
kehidupan publik, maka atribut-atribut dan nomenklatur komunal perlu dihilangkan
(tanpa menghilangkan substansi nilai yang dikandungnya) agar supaya nilai tersebut
dapat dipahami dan diterima oleh kelompok lainnya, karena nilai publik itu telah
menjadi suatu nilai bersama meskipun nilai-nilai itu telah lahir dan dikembangkan
dalam suatu komunitas budaya tertentu. Etos kapitan perahu yang secara tradisional
berlaku di daerah-daerah pesisir di Sulawesi, dilegitimasi oleh nilai-nilai budaya
setempat, dan legitimasi itu dilaksanakan karena alasan-alasan sosial atau kosmologis
yang berhubung dengan kebudayaan setempat. 6 Namun demikian substansi etos itu
dapat dibawa ke ruang publik, dan dapat diusulkan sebagai alternatif terhadap budaya
politik Indonesia, yang umumnya diambil dari latarbelakang daerah pertanian.
Kecenderungan kepada pola kepemimpinan feodal, atau hubungan patron klien dalam
politik Indonesia, jelas berasal dari latar belakang masyarakat dan kerajaan-kerajaan
yang berdasarkan pertanian.
Sebagai alternatif terhadap kecenderungan tersebut etos kapitan perahu dapat diusulkan
ke dalam diskusi dalam ruang publik, setelah segala alasan budaya yang menjadi dasar
dari etos tersebut dan setelah nomenklatur yang bersifat komunal ditanggalkan. Karena
pada dasarnya substansi etos itu – sekali pun tanpa disertai alasan-alasan budaya yang
bersifat komunal — dapat diterapkan dalam politik Indonesia, sebagai negara dengan
sifat maritim yang kuat. Ahli sejarah maritim, Prof. Adrian B. Lapian, pernah mengeritik
penamaan Indonesia sebagai negara kepulauan, karena nama itu tidak menunjukkan
aspek laut yang merupakan bagian terbesar dari negeri ini. Istilah kepulauan masih
memperlihatkan orientasi ke daratan, sedangkan istilah negara kelautan lebih tepat
menunjukkan watak negeri ini sebagai kawasan maritim.
Istilah ‘negara kepulauan’ merupakan padanan dalam bahasa Indonesia dari pengertian
archipelagic state. Jika kita menyimak arti sesungguhnya dari kata archipelago, maka
(menurut kamus Oxford dan Webster) kata ini berasal dari bahasa Yunani yakni arch
(besar, utama) dan pelagos (laut). Jadi archipelagic state sebenarnya harus diartikan
sebagai ‘negara laut utama’ yang ditaburi dengan pulau-pulau, bukan negara pulaupulau
yang dikelilingi laut. Dengan demikian paradigma perihal negara kita seharusnya
terbalik, yakni negara laut yang ada pulau-pulaunya. 7
Dalam kaitan dengan negara kelautan, maka etos kapitan perahu dapat menunjukkan
orientasi baru dalam budaya politik Indonesia. Pertama, dalam etos kapitan perahu,
seorang pemimpin perahu tidak mungkin didrop begitu saja dari atas, tetapi harus
bertumbuh dari bawah dan mencapai pengetahuan dan kematangan tertentu yang
dipersyaratkan. Dropping tentu saja bisa dilakukan, akan tetapi risikonya akan sangat
tinggi, karena kapitan perahu yang tidak menguasai pengetahuan tentang navigasi, alur
pelayanan, arah angin, tanda badai, cara menetapkan arah perahu dengan membaca
letak bintang, tidak akan sanggup membawa perahu dan penumpangnya sampai ke
tempat tujuan, atau perahunya segera menabrak karang dan tenggelam. Ibaratnya, dia
harus membawa perahunya dari Surabaya ke Makasar, tetapi perahunya terdampar di
Cilacap. Kedua, dalam etos ini diharuskan proses pengambilan keputusan yang cepat
dan kemampuan mengoreksi keputusan dalam waktu singkat. Ketika menghadapi topan
di tengah laut seorang kapitan perahu tidak bisa mengajak berunding para awak dalam
musyarawarah selama dua tiga jam. Dia harus memutuskan dengan cepat, misalnya
pada pukul 23.00 malam, dan kemudian kalau keputusannya terbukti keliru, dia harus
mengoreksinya pada pk. 23.05. Keragu-raguan dalam mengambil keputusan, dan
kelambanan atau keengganan untuk mengoreksi keputusan yang salah akan berakibat
fatal bagi keselamatan perahunya dan hidup para penumpang perahu.
Ketiga, dalam menghadapi bahaya karamnya perahu maka seorang kapitan perahu akan
menjadi orang terakhir yang meninggalkan perahu, setelah penumpang lain mendapat
kesempatan menyelamatkan diri atau mendapat pertolongan yang semestinya. Secara
tradisional dia dilarang meninggalkan perahunya apabila masih ada penumpang yang
membutuhkan pertolongan. Tentu saja seorang kapitan perahu bisa juga ketakutan
menghadapi bahaya dan dapat meluputkan dirinya sebelum penumpang lainnya
selamat. Akan tetapi hal itu akan merupakan aib yang diceritakan turun-temurun di
kampung halamannya, dan turunannya harus menanggung malu untuk waktu yang
lama, karena ada kapitan perahu yang demikian pengecut menyelamatkan diri sambil
meninggalkan penumpang perahu terkatung di tengah laut, dihempas ombak dan
meninggal ditelan badai.Tentu saja lukisan tersebut lebih merupakan tipe ideal atau
ideal types dalam pengertian Max Weber, yaitu suatu tipe yang dilukiskan dalam
kesempurnaan logisnya, sebagai referensi normatif bagi apa yang sesungguhnya
terdapat dalam kenyataan empiris. Jadi ada kapitan perahu yang sangat dekat dengan
tipe ideal dan ada pula yang sangat jauh dari tipe ideal tersebut, tetapi kita mempunyai
pegangan tentang bagaimana seorang kapitan perahu harus berlaku dan bertindak
apabila dia berada dalam kondisi ideal untuk menjalankan tugasnya.
Apa yang dikemukakan di sini tentang etos kapitan perahu, dapat menjadi ilustrasi
bahwa seperangkat nilai yang dikembangkan dalam suatu komunitas terbatas, dan
dilegitimasi dengan alasan-alasan budaya dalam komunitas itu, dapat ditransfer dan
diterapkan di ruang publik, asal saja segala alasan dan atribut yang bersifat komunal
telah ditanggalkan (agar supaya dapat dipahami oleh publik yang lebih luas), sambil
tetap dipertahankan substansi nilai yang dapat diterapkan juga di luar komunitas itu.
Contoh lain yang mungkin lebih aktual bagi kita adalah masalah hak asasi manusia. Saya
yakin bahwa tiap agama dapat mengajukan alasan yang diambil dari ajaran teologinya
untuk membenarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kewajiban tiap
orang membela hak tersebut. Akan tetapi dalam debat di DPR atau dalam proses di
pengadilan tentang pelanggaran HAM orang tidak bisa lagi mengajukan alasan-alasan
teologis dari agamanya masing-masing untuk membela pendapatnya. Karena alasanalasan
teologis termasuk dalam ruang privat tiap agama, sedangkan pengadilan negara
mengharuskan suatu rujukan bersama kepada hukum positif.
Namun demikian pentingnya HAM dan sikap militan para aktivis HAM dalam membela
hak ini dapat diterangkan dengan latarbelakang religius dari mana paham itu telah
mendapat inspirasinya. 8 Untuk mengambil sebuah contoh, dalam tradisi kebudayaan
Barat yang Kristen, ada teologi yang mengakar kuat bahwa tiap orang diciptakan seturut
citra Allah, imago Dei, das Bild Gottes, atau the image of God. Dalam teologi ini dianut
kepercayaan bahwa citra Tuhan itu adalah sesuatu yang suci yang tetap ada dalam diri
seseorang, sekali pun dia seorang pencuri, pembunuh, atau seorang yang tidak percaya
lagi kepada Tuhan. Kesucian citra ini dalam diri tiap orang tetap harus dihormati karena
dua alasan. Pertama, citra itu diberikan oleh Tuhan sendiri dan bukan prestasi orang
bersangkutan. Kedua, citra itu tetap hadir dalam diri tiap orang dengan seluruh
kesuciannya, meskipun seseorang melakukan perbuatan kriminal yang ekstrim. Setelah
mengalami proses sekularisasi yang panjang, konsep citra Tuhan ini tidak begitu
kedengaran lagi di Barat, tetapi diganti oleh konsep martabat manusia, yang menjadi
sumber segala hak asasi manusia. Nilai yang semula bersifat privat dalam suatu
kelompok agama telah menjadi nilai publik dalam civil society.
II
Pandangan bahwa seni termasuk dalam ruang privat, mencapai puncaknya dalam
paham dan slogan “seni untuk seni” (art for art’s sake). Paham ini telah muncul dalam
kalangan seniman di Barat, dan harus dilihat kemunculannya dalam hubungan dengan
perkembangan kebudayaan di Barat juga. Semenjak zaman pertengahan, kehidupan
dalam masyarakat Barat praktis dikuasai oleh kendali teologi Kristen katolik, yang ada
dalam monopoli gereja Roma katolik. Seni dalam pada itu berkembang sebagai sebuah
bagian integral dari kehidupan keagamaan, dan mengabdi kepada keperluan-keperluan
yang berhubung dengan pengembangan dan penyempurnaan ibadat. Kesenian, dan
khususnya arsitektur Gotik misalnya menjadi dokumen visual tentang hubungan yang
erat di antara teologi, kehidupan agama, dan seni. Gagasan tentang Tuhan yang
transendental yang berada in excelsis, yaitu berada di tempat yang sangat tinggi,
mendapatkan refleksinya secara arsitektural dalam garis-garis vertikal yang sangat
dominan dalam arsitektur Gotik, sementara candi-candi katedral dibuat lancip dan
runcing menusuk langit, dan mengesankan usaha menggapai sesuatu yang tak
terjangkau dari bumi. 9
Ide tentang seni untuk seni adalah usaha pembebasan seni dari tugasnya sebagai
kegiatan yang harus melayani tujuan lain di luar dirinya. Contoh tentang seni dan agama
dalam abad pertengahan Eropa dan pembebasan dari fungsi keagamaan seni yang
berlangsung semenjak renaisans, memperlihatkan kepada kita bahwa dua sektor yang
berada dalam ruang privat (yaitu seni dan agama) dapat memperjuangkan otonominya
masing-masing.
Persoalan yang menjadi perhatian kita hari ini adalah bagaimana hubungan yang wajar
antara seni sebagai suatu sektor privat dengan masalah-masalah yang ada dalam ruang
publik yang direpresentasikan dalam civil society. Pada titik ini pun seni dan khususnya
sastra Indonesia memperlihatkan berbagai contoh yang menarik. Pertanyaan pertama
adalah apakah suatu isu atau masalah publik harus menjadi rujukan dalam berkesenian?
Tanpa perlu beragumentasi lebih panjang, dapatlah dikatakan begitu saja, bahwa paham
ini jelas ditolak dalam kalangan seniman. Ketegangan dan bahkan permusuhan antara
seniman bebas dan seniman Lekra pada tahun-tahun 1950-an hingga 1960-an patut
dicatat sebagai pengalaman yang harus dipelajari dalam sejarah sastra Indonesia,
bukannya dihapuskan dari memori kolektif bangsa kita.
Puisi misalnya tidak harus ditulis untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat
atau perbaikan kesehatan ibu dan anak. Akan tetapi terhadap isu keadilan dan
kemiskinan, sastrawan Indonesia memperlihatkan sikap yang berbeda. Penyair Rendra
misalnya dengan tegas mengatakan bahwa sekalipun seni umumnya dan sastra
khususnya, harus dikembangkan berdasarkan disiplin artistik, namun dalam pesan yang
disampaikannya, seni dapat dan bahkan harus memberi respons kepada masalah
keadilan, pemerintahan yang bersih, atau pendidikan nasional yang merupakan sektorsektor
publik. Pendapat ini mempunyai dasar dalam paham Rendra, bahwa seorang
seniman bukanlah seorang yang cukup bermewah-mewah dengan segala yang indah,
tetapi bertugas memberi kesaksian tentang zamannya. Atau dalam kata-kata Rendra
sendiri:
Aku mendengar suara / jerit hewan yang terluka. / Ada orang memanah rembulan /
ada burung terjatuh dari sarangnya. / Orang-orang harus dibangunkan. / Kesaksian
harus diberikan / agar kehidupan bisa terjaga 10
Meski pun demikian dalam memberikan kesaksian ini seniman tetap berpegang pada
disiplin artistik yang dimungkinkan dalam dunia seni. Tentang keterlibatannya dalam
masalah-masalah publik ini Rendra berkata dalam sebuah sajaknya:
Gunung-gunung menjulang / langit pesta warna di dalam senjakala / Dan aku
melihat / protes-protes yang terpendam / terhimpit di bawah tilam.
Aku bertanya, / tetapi pertanyaanku / membentur jidat penyair-penyair salon,/ yang
bersajak tentang anggur dan rembulan, / sementara ketidakadilan terjadi di
sampingnya, / dan delapan juta kanak-kanak tanpa pendidikan / termangu-mangu di
kaki dewi kesenian
(kutipan dari “Sajak Sebatang Lisong”) 11
Apa yang dinamakan disiplin artistik rupanya mirip fungsinya dengan metode dalam
berkesenian. Ini ada konsekuensinya yang berat buat seniman sendiri. Sebagai
perbandingan, dalam ilmu-ilmu sosial berlaku asas bahwa tidak semua masalah sosial
dapat diteliti dengan satu macam metode (misalnya statistik atau survei). Apa yang akan
menentukan metode yang digunakan adalah masalah yang hendak diselidiki dalam
suatu penelitian. Jadi bukan metode yang menentukan masalah yang diteliti, tetapi
masalah penelitianlah yang menentukan metode apa yang sebaiknya dipergunakan,
ibaratnya orang memukul paku dengan martil, tetapi mencabut paku dengan sebuah
tang.
Asas ini diterapkan Rendra dalam konsepnya tentang disiplin artistik. Menurut dia.
pekerjaan seorang penyair (atau seniman pada umumnya) menjadi berat, karena dia
harus cukup sensitif menangkap masalah zamannya dan memberi kesaksian pribadi
tentang masalah tersebut, dan sekaligus dituntut menguasai format artistik yang tepat
dan sesuai dengan tuntutan pesannya. Demikianlah, untuk melukiskan pengalaman dan
kepekaannya terhadap alam, Rendra merasa cukup memakai simbolisme dan imajiimaji
yang diambil dari tembang-tembang Jawa, yaitu sajak-sajak yang kemudian
terhimpun dalam Kakawin Kawin dan Masmur Mawar. Tentang pengantinnya dia
berkata:
Awan bergoyang, pohonan bergoyang / antara pohonan bergoyang malaikat
membayang / dari jauh bunyi merdu lonceng loyangSepi syahdu, / madu rindu, /
candu rindu,/ gairah kelabu / rebahlah, sayang, rebahkan wajahmu ke dadaku
Langit lembayung, pucuk-pucuk daun lembayung / antara dedaunan lembayung
bergantung hati yang ruyung / dalam hawa bergulung antara mantra dan tenung
(Dari sajak “Nina Bobok Bagi Penganten”) 12
Pada tahapan berikut, khususnya ketika berada di New York, Rendra merasa terpanggil
untuk memberikan suatu tes kepada moral umum yang berlaku dalam masyarakat.
Untuk keperluan ini dia merasa simbolisme tidak memadai lagi, dan dia harus mencari
format artistik lain yang didukung oleh filsafat antropologi dan pengalaman mistik.
Disiplin artistik pada tahap ini dikembangkan dari kombinasi dan tegangan antara
misteri dan ambiguitas, yang tampil dalam metafor-metafor yang surealistis
sebagaimana terlihat dalam kumpulan sajak Blues Untuk Bonnie. Tentang seorang
Negro tua yang bernyanyi dengan gitar dalam sebuah café di kota Boston, sambil
berkisah tentang gubuk-gubuk tua orang Negro di Georgia, Rendra berkata:
Georgia, / Georgia yang jauh disebut dalam nyanyinya / istrinya masih di sana / setia
tapi merana / anak-anak Negro bermain di selokan, / tak krasan sekolah. / Yang tuatua
jadi pemabuk dan pembual / banyak hutangnya / Dan di hari Minggu mereka
pergi ke gereja yang khusus untuk Negro / Di sana bernyanyi / terpesona pada
harapan akherat / karena di dunia mereka tak
Georgia. / Lumpur yang lekat di sepatu /
Gubuk-gubuk yang kurang jendela. / Duka dan dunia / sama-sama telah tua. / Sorga
dan neraka / keduanya asing pula. / Dan Georgia? / Ya, Tuhan / Setelah begitu jauh
melarikan diri / masih juga Georgia menguntitnya
(Dari sajak “Blues Untuk Bonnie”) 13
Seterusnya antara 1971 dan 1978, menurut pengakuannya sendiri, Rendra memusatkan
perhatian pada soal-soal sosial-ekonomi dan sosial-politik, untuk memberikan suatu tes
kepada relevansi politis dalam kehidupan publik. Dia menulis beberapa sajak sosialpolitis
yang kemudian dikumpulkan dalam kumpulan sajak Potret Pembangunan Dalam
Puisi dan juga dalam Orang-Orang Rangkasbitung. Untuk keperluan ini dia merasa
peralatan estetik dalam metafor-metafor surealistis tidak memadai lagi dan dia mencari
format artistik baru melalui analisa struktural ilmu sosial, dan mencoba menggarap
metafor-metafor yang lebih grafis dan plastis. 14 Dalam melukiskan perjuangan cinta
antara Saijah dan Adinda, plastisitas itu tampil dalam format yang mendekati taraf ideal:
Adinda! Adinda! / Kemiskinan telah memisahkan kita / sepuluh tahun menahan
dahaga asmara / alangkah sulit cinta di zaman edan, / di dalam hidup penuh
ancaman. / Semua hak dianggap salah. / Tak punya apa-apa dianggap sampah /
Alangkah hina orang yang kalah. / Meskipun miskin tanpa daya / aku toh harus
berupaya / karena takut gila / dan dosa
(Dari sajak “Nyanyian Saijah untuk Adinda”) 15
Respons seni terhadap masalah publik tidak selalu mudah dilakukan karena ada
tuntutan yang lebih tinggi kepada para seniman, untuk selalu mencari disiplin artistik
dan format estetik yang dapat mendukung pesan yang hendak disampaikan. Kesulitan
besar akan muncul kalau seorang penyair misalnya, hanya menguasai satu bentuk
pengucapan, satu disiplin artistik, dan memaksakan disiplin tersebut sebagai sarana
untuk menyampaikan berbagai pesan yang berbeda wataknya. Dalam kasus Rendra,
simbolisme yang berhasil mengungkapkan pergaulan penyair dengan alam, barangkali
akan menjadi gagap kalau dipaksakan juga menjadi sarana untuk mengekspresikan
kesadaran sosial atau kesadaran politis.
Kita bertanya: mengapa gerangan seorang penyair perlu melibatkan dirinya dalam
masalah-masalah publik yang muncul dalam civil society dan masalah kekuasaan yang
muncul dalam politik? Dalam paham Rendra, ini harus dilakukan karena perlu
dilakukan dan dapat dilakukan oleh kesenian, meskipun dia tidak banyak menguraikan
mengapa hal ini ini perlu dan dapat dilakukan.
Dalam pandangan saya, seni dapat memainkan peranan penting dalam memberi respons
kepada isu-isu publik sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, kita mengetahui
bahwa baik dalam ruang privat maupun dalam ruang publik selalu ada nilai-nilai yang
menjadi pegangan. Namun demikian, realisasi nilai-nilai itu terlaksana melalui berbagai
pranata yang melembagakan suatu nilai. Nilai-nilai demokrasi diwujudkan dalam
lembaga-lembaga politik seperti Pemilu, DPR, dan kebebasan pers, atau nilai keadilan
diwujudkan dalam lembaga-lembaga peradilan. Namun demikian, kesulitan selalu
timbul karena hubungan di antara nilai dan lembaga yang mengejawantahkannya
bersifat asimetris.
Maka nilai hanya dapat diwujudkan melalui suatu pranata (sebagaimana cinta lelaki
perempuan diwujudkan dalam lembaga perkawinan), tetapi adanya suatu pranata tidak
dengan sendirinya merealisasikan nilai yang direpresentasikannya (seperti juga tidak
setiap perkawinan menjadi tempat penjelmaan cinta lelaki dan perempuan). Pemilu
merepresentasikan hak rakyat untuk menentukan sistem pemerintahannya, tetapi
pelaksanaan Pemilu tidak dengan sendirinya mewujudkan hak rakyat tersebut (misalnya
karena penggunaan pemaksaan dalam pemberian suara, atau karena rakyat dipikat
dengan sejumlah uang sogok untuk mendapatkan suara yang diinginkan). Lembaga
pengadilan merepresentasikan nilai keadilan, tetapi tidak setiap lembaga pengadilan
merealisasikan keadilan bagi para pencari keadilan sebagaimana mestinya, apalagi kalau
lembaga-lembaga itu sudah dikuasai oleh semacam jaringan mafia peradilan.
Kedua, setiap orang yang menggunakan pengamatannya dengan cermat dapat melihat
kesenjangan antara nilai dan lembaga yang mengejawantahkannya. Namun demikin,
ketajaman dalam melihat dan merasakan kesenjangan itu ada secara khusus dalam diri
para seniman, Ini bukan karena para seniman lebih saleh, lebih sadar hukum, atau lebih
berkomitmen terhadap transparansi, tetapi karena dalam menciptakan karya-karya
kreatif yang berhasil, para seniman harus memenuhi tuntutan otentisitas pesan yang
hendak disampaikan , dan orisinalitas ekspresi dalam pengungkapan pikiran dan
perasaan. Otentik berarti bahwa suatu pesan yang diungkapkan, merupakan hasil
pergulatan pribadi yang intens dan total, dan bukan sekedar buah pikiran intelektual
atau letupan entusiasme emosional.
Pesan yang otentik berbeda dari pesan yang benar, karena kebenaran pesan diukur
berdasarkan kesesuaian antara apa yang dikatakan dan apa yang ditunjuk oleh oleh
pesan bersangkutan, sedangkan otentisitas ditentukan oleh kesesuaian antara apa yang
dikatakan dan keyakinan serta penghayatan orang yang mengatakannya. Demikian pun
orisinalitas berarti bahwa cara mengungkapkan suatu pesan, mencerminkan hasil suatu
perjuangan khusus untuk mendapatkan bentuk penyampaian yang unik. Keistimewaan
sebuah karya seni ialah bahwa baik isi pesan maupun bentuk penyampaiannya sekaligus
merupakan pancaran kepribadian seorang seniman yang memperlihatkan secara ideal
keunikan tiap pribadi manusia dan kemampuan tiap pribadi menyampaikan satu aspek
kenyataan hidup secara khas.
Tidak mengherankan bahwa para seniman akan sangat peka terhadap segala pesan, juga
pesan dan pernyataan yang disampaikan dalam ruang publik dan bahkan dalam ruang
politik (misalnya janji politik untuk lebih memperhatikan pendidikan atau pernyataan
mengenai kesejahteraan rakyat). Pesan-pesan dan pernyataan tersebut akan diuji
berdasarkan kriteria seniman dalam menilai sebuah karya seni, yaitu otentisitas
peryataan, dan orisinalitas ekspresi. Sebuah pernyataan yang tidak otentik, hampir
dengan sendirinya tidak mencerminkan pikiran dan perasaan orang yang
mengucapkannya, mana pula komitmen pribadinya terhadap pernyataannya. Demikian
pun sebuah pernyataan yang tanpa orisinalitas hanya merupakan replika ucapan orang
lain, atau reproduksi slogan dan wacana umum, sehingga tidak mengesankan sebagai
suatu ungkapan pribadi yang telah mengalami pergulatan dalam mencari bentuk
ekspresi yang unik. Apa yang tidak otentik menjadi palsu, dan ekspresi yang tanpa
orisinalitas menjadi kodian. Tentang kesenjangan ini penyair Rendra membuat
semacam deklarasi dalam puisi:
Aku tulis pamplet ini / karena lembaga pendapat umum /ditutupi jaring laba-laba /
Orang-orang bicara dalam kasak-kusuk / dan ungkapan diri ditekan / menjadi pengiya-
an
Apa yang terpegang hari ini / bisa luput besok pagi / ketidakpastian merajalela / di
luar kekuasaan kehidupan menjadi teka-teki / menjadi marabahaya / menjadi isi
kebon binatang
(Dari sajak “Aku Tulis Pamplet Ini”) 16
Dan tentang otentisitas pernyataan dan orsinalitas ekspresi Rendra berkata:
Apakah artinya janji yang ditulis di pasir? / Apakah artinya pegangan yang hanyut di
air? / Apakah artinya tata warna dari naluri rendah kekuasaan? / Apakah artinya
kebudayaan plastik dan imitasi ini?
(Dari sajak “Ketika Udara Bising”) 17
Kesenjangan antara nilai dan wujud pengejawantahannya adalah jamak dalam
kebudayaan. Akan tetapi seni tidak memberikan toleransi kepada diskrepansi ini karena
otentisitas akan menuntut bahwa nilai harus dihayati secara total dan tuntas, dan
diinternalisasi menjadi personal, sementara orisinalitas tidak berkompromi dengan
imitasi, duplikasi, reproduksi dan pretensi. Semua ini tidak berhubung dengan moral
umum, tetapi tetapi dengan moral pribadi, yaitu apa yang diyakini sebagai disiplin yang
menjamin daya cipta. Namun demikian apa yang oleh kalangan seniman dikemukakan
sebagai syarat estetik dapat menjadi referensi bagi kejujuran moral dan akuntabilitas
politik.
III
Hubungan di antara ruang privat dan publik tidak selalu jelas, karena kedua bidang itu
tidak merupakan dua medan yang terputus, tetapi bersambung secara dinamis.
Hubungan itu menjadi kontroversi yang belum selesai sampai hari ini dalam bidang
yang kita namakan ekonomi. Apakah ekonomi termasuk dalam ruang privat atau ruang
publik?
Semenjak Adam Smith sudah dimaklumkan bahwa yang mengendalikan tingkahlaku
ekonomi tidak lain dari kepentingan perorangan, kepentingan pribadi. Penjual roti
membuka tokonya bukan untuk memberi makan kepada mereka yang membutuhkan,
tetapi untuk mendapat untung bagi dirinya. 18 Diandaikan bahwa bila setiap orang
bekerja dan berjuang untuk kepentingan dirinya, maka ada tangan tersembunyi yang
akan mengatur kepentingan-kepentingan pribadi itu sehingga menguntungkan semua
orang. Campur tangan kebijakan publik apalagi intervensi politik dalam pasar, hanya
akan mengakibatkan distorsi yang mengganggu kinerja invisible hands, dan pada giliran
berikutnya mengganggu kepentingan bersama.
Untuk mempersingkat pembicaraan ini, dapat kita katakan bahwa ekonomi dapat
dipandang sebagai ruang privat, tempat setiap orang mencari ikhtiar untuk menciptakan
kehidupan yang baik, dan memberi jawaban kepada the question of good life yang
menjadi tema dalam ruang privat. Namun demikian, dalam prakteknya impian Adam
Smith tidak selalu menjadi kenyataan, karena kemakmuran suatu golongan acapkali
tercipta karena golongan lain yang lebih besar disingkirkan dari akses ke sumber daya
ekonomi. Pada saat itu muncul ketidakk-adilan, khususnya ketidak-adilan distributif,
sehingga ekonomi menjadi persoalan keadilan, persoalan publik. Para ahli ekonomi
sendiri sudah sejak lama mengakui bahwa apa yang dinamakan Pareto Optimal tidak
pernah ada, yaitu keadaan di mana seorang mendapat keuntungan lebih banyak, tanpa
menimbulkan kerugian pada pihak lain.
Dengan cara yang amat disederhanakan dapat dikatakan bahwa sejauh menyangkut
kehidupan yang baik atau good life ekonomi termasuk dalam ruang privat, sedangkan
sejauh menyangkut keadilan dan ketidak-adilan maka ekonomi masuk dalam ruang
publik. Kita tahu, persoalan mengenai sifat privat dan publik dalam ekonomi sudah
menjadi bahan perdebatan para ahli dari tahun ke tahun bahkan dari abad ke abad.
Dalam negara-negara sosialis ekonomi seluruhnya menjadi masalah publik, sedangkan
negara-negara demokrasi selalu berdebat tentang trade-off atau pergeseran antara
ekonomi sebagai ruang privat dan ruang publik. Di Indonesia masalah itu menjelma
menjadi debat tentang peran pasar dan peran negara dalam ekonomi, dan pilihan antara
liberalisasi pasar sebagaimana diusulkan oleh Washington Consensus pada 1994 dan
peran kebijakan publik dalam ekonomi. Sementara itu kalau kemiskinan belum
menurun, lapangan kerja tetap sulit, dan harga barang terus naik, apakah hal ini harus
dilihat sebagai kegagalan pasar atau kegagalan pemerintah?
Masalah ini berada di luar pokok pembicaraan hari ini, tetapi mempunyai implikasi
tertentu terhadap persoalan seni dan civil society. Dari satu pihak sudah dikatakan
bagaimana seni dapat merespons masalah-masalah dalam civil society. Masalah lain
adalah apakah tema-tema kesenian mempunyai semacam akar sosial-ekonomi dan
sosial politik, yang kemudian bertunas dan berkembang sebagai sebuah karya kreatif
seni? Apakah seorang seniman, disengaja atau pun tidak, dinyatakan atau pun
disembunyikan, memperlihatkan sesuatu yang menyangkut latarbelakang dan konteks
konteks sosial-ekonomis dan sosial-politisnya, meski pun hubungan itu telah
ditransformasi melalui sublimasi estetik dan sofistikasi artistik? Di antara pemikirpemikir
tersebut ada kesepakatan bahwa ada hubungan itu, ada semacam social
underpinnings dari tiap karya seni. Masalahnya adalah bagaimana bentuk dan wujud
hubungan tersebut? 19
Filosof Adorno misalnya beranggapan bahwa bukan hanya karya seni tetapi tiap teori
ilmu pengetahuan harus dipandang pertama-tama sebagai teori tentang masyarakat di
mana teori tersebut diproduksikan. Namun demikian, dalam hal seni, sebuah karya
bukannya menjadi pantulan atau refleksi keadaan sosial ekonomi dan sosial politis
masyarakat, melainkan lebih menjadi antitesa terhadapnya dan berada dalam tegangan
dialektis dengan masyarakatnya. 20 Habermas dengan mengikuti rekannya Walter
Benjamin berpendapat bahwa dalam masyarakat borjuis yang kapitalis banyak
kebutuhan manusia yang berhubung dengan rasionalitas nilai (Wertrationalitaet) sudah
tidak mendapat tempat yang pantas dan bahkan diperlakukan sebagai ilegal, karena
tidak memenuhi tuntutan rasionalitas instrumental (Zweckrationalitaet) yang menjadi
pedoman satu-satunya dunia industri yang kapitalis. Beberapa dari kebutuhan tersebut
adalah pergaulan mimetis dengan alam, pergaulan dengan badan, keinginan untuk
hidup solider dengan orang lain, serta keinginan untuk merasakan kebahagiaan
menghayati pengalaman komunikasi yang tidak serba pragmatis. Semua ini kemudian
tertampung dalam kesenian yang memberi tempat secara real atau secara virtual untuk
memuaskan kebutuhan-kebutuhan tersebut. 21
Paham-paham filosofis dan sosiologis itu dapat ditarik implikasinya untuk kehidupan
kesenian di Indonesia. Kalau setiap karya seni mempunyai semacam social
underpinnings atau akar kemasyarakatan, maka kosekuensi apa yang dapat kita tarik
dari sana?
Pertama, dapatkah dengan mendalami karya-karya seni di Indonesia, kita memperoleh
suatu impresi bahkan pengetahuan mengenai perkembangan masyarakat kita, karena
kesenian melalui sofistikasi estetis dan sublimasi artistik dapat mengungkapkan
berbagai masalah sosial kita atas caranya sendiri, baik dengan menyatakannya maupun
dengan menyembunyikannya? Kita tahu bahwa dalam simbolisme seseorang dapat
menyatakan sesuatu dengan menyembunyikan, dan dapat menyembunyikan sesuatu
dengan menyatakannya. Kedua, sekalipun karya seni dapat menjadi tempat konflik konflik
sosial ekonomi diungkapkan secara tersirat dan tersembunyi, apakah hal ini
berarti bahwa seni dapat menjadi tempat seseorang menyembunyikan diri dan
menghindari konflik-konflik sosial ekonomi, atau harus menjadi tempat orang
mengungkapkan konflik-konflik tersebut sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap
perkembangan yang ada dalam masyarakat?
Jawaban terhadap pertanyaan tersebut hanya dapat diberikan oleh para seniman sendiri
berdasarkan opsi pribadi yang mereka tentukan sendiri, dan berdaarkan penguasaan
mereka terhadap masalah masyarakatnya dan ketrampilan mereka dalam menggunakan
format estetik dan disiplin artistik yang mendukung pesan yang hendak disampaikan.
Kita dapat berbahagia bahwa ada seniman-seniman kita seperti penyair Rendra telah
menyatakan sikapnya secara gamblang, tanpa keraguan:
Orang-orang miskin di jalan / yang tinggal di dalam selokan / yang kalah dalam
pergulatan,/ yang diledek impian, / janganlah mereka ditinggalkan
(Dari sajak “Orang-Orang Miskin”) 22
Pesan penyair ini tentu saja tidak hanya tertuju kepada rekan-rekannya para seniman,
dan khususnya para penyair Indonesia, tetapi kepada semua kita sebagai penghuni yang
sah dari civil society yang bernama Indonesia.
Jakarta, 31 Oktober 2009
Catatan kaki:
- Kutipan dari Rendra, Perjalanan Bu Aminah (kumpulan sajak), Jakarta, Yayasan
Obor Indonesia, 1997 : - Distingsi privat dan publik ini dibuat berdasarkan teori liberal sebagaimana diuraikan
oleh Bruce Ackerman dalam bukunya Social Justice in the Liberal State (1980) yang
dibahas oleh Seyla Benhabib “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal
Tradition, and Juergen Habermas” dalam Craig Calhoun (ed.), Habermas And The
Public Sphere, Cambridge – Massachusetts – London, The MIT Press, 1992 : 81 -85. - Peter Uwe Hohendahl, “The Public Sphere: Models and Boundaries”, dalam Craig
Calhoun (ed.), op.cit.: 100 -101. - Max Weber menamakannya “das Monopol legitimer Gewaltsamkeit” atau monopoli
penggunaan kekerasan secara legitim, sebagai hak istimewa negara di samping haknya
menarik pajak. Lihat Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tuebingen, J.C.B. Mohr,
1985 (1922) : 821 – 824. - Tentang pembagian ruang privat, ruang publik dan ruang politik lihat Juergen
Habermas, Strukturwandel der Oeffentllichkeit, Darmstadt & Neuwied, Luchterhand
Verlag, 1980 : 42 – 46. - Konsep “kapitan perahu” dikemukakan oleh Prof. Mattulada berdasarkan beberapa
penelitian yang dilakukannya tentang budaya pesisir di Sulawesi. - Adrian B. Lapian, Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut
Sulawesi Abad XIX, Jakarta, Komunitas Bambu, 2009 : 2. - T. S. Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan, mengemukakan dalilnya bahwa
suatu teori ilmu pengetahuan sering menimbulkan sikap militan dalam kalangan
penganutnya untuk membelanya. Hal ini disebabkan karena selain isi empirisnya, ada
semacam metaphysical underlay dalam setiap teori, yang berhubung dengan pandangan
dunia dan pandangan hidup seseorang. Berubahnya sebuah teori ilmu pengetahuan
dikuatirkan akan mengganggu pandangan dunia dan pandangan hidup seseorang. Lihat
T. S. Kuhn, The Structure of Scientifc Revolution, Chicago, University of Chicago Press,
1962 : 58 -61. - Dr. Wendelin Rauch & Dr. Jakob Hommes (ed.), Lexikon des Katholischen Lebens,
Freiburg, Verlag Herder, 1952, sub voce “Kunst”. - Kutipan diambil dari wawancara Hardi dan Rendra “Rendra: Saya Punya Mental
Juara”, dimuat dalam Edi Haryono (ed.), Ketika Rendra Baca Sajak, Kepel Press, 2004 :
133 – 134. - Rendra, Potret Pembangunan Dalam Puisi, Jakarta, Pustaka Jaya, 1993 : 34.
- Rendra, Empat Kumpulan Sajak, Jakarta, Pustaka Jaya, 1994 : 44.
- Rendra, Blues Untuk Bonnie, Jakarta, Burungmerak Press, 2008 : 18.
- Tentang perkembangan disiplin artistik baca uraian Rendra dalam Rendra,
Mempertimbangkan Tradisi (diedit oleh Pamusuk Eneste), Jakarta, Gramedia, 1984 : 61
-70. - Rendra, Orang-Orang Rangkasbitung, Depok, Rakit, 2001 : 32 – 33.
- Rendra, Potret Pembangunan Dalam Puisi : 31
- Rendra, Perjalanan Bu Aminah, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1997 : 19.
- Kutipan yang sangat terkenal dari Adam Smith berbunyi: “It is not from the
benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but
from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity
but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their
advantages”, Lihat Adam Smith, The Wealth of Nations, vol.I, London, J.M. Dent &
Sons Ltd, 1957 : 13. - Masalah ini telah saya bahas dalam tulisan saya yang lain tentang “Pergeseran Moral,
Perkembangan Kesenian dan Perubahan Sosial”, dalam Ignas Kleden, Sastra Indonesia
Dalam Enam Pertanyaan, Jakarta, Grafiti & Freedom Institute, 2004 : 367 – 403. - Theodore W. Adorno, Aesthetische Theorie, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1977 : 19.
- Juergen Habermas, Kultur und Kritik, Frankfurt a.M., Suhrkamp : 318.
- Rendra, Potret Pembangunan Dalam Puisi : 82 82.
