Category: OPINI

Oleh Agus Widjajanto, Pemerhati Sosial dan Budaya Bangsa

 

Jangan Biarkan Generasi Muda Terjebak Framing Kolonial tentang Keris

Keris selama ini sering dipersepsikan hanya sebagai senjata tradisional, benda pusaka, atau bahkan sekadar simbol mistik. Cara pandang seperti itu telah lama berkembang, sebagian dipengaruhi oleh narasi kolonial yang lebih menonjolkan sisi spiritualnya daripada nilai ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, banyak generasi muda Indonesia mengenal keris hanya sebagai benda museum, tanpa memahami bahwa di balik sebilah keris tersimpan warisan teknologi material yang sangat maju pada zamannya.

Keris selalu diidentikan dengan klenik dan kekuatan magis karena akar sejarahnya sebagai benda spiritual dan pusaka kerajaan. Proses pembuatan nya yang sakral dengan metalurgi tinggi , serta keyakinan masyarakat Kita terhadap tuah yang dibawa, sebagai simbul kewibawaan dan status sosial , dimana dalam keyakinan agama tertentu penghormatan yang berlebihan dianggap berhala hingga dilarang , dalam aturan dogma , menimbulkan pola pikir masyarakat menjahui keris , padahal keris sebagai simbul budaya kita dimana keilmuan dalam metalurgi tiada tanding yang diakui oleh dunia barat (International).

Sudah saatnya generasi muda melihat keris dari sudut pandang yang lebih utuh. Keris bukan sekadar warisan budaya, melainkan bukti kecerdasan intelektual nenek moyang Nusantara dalam bidang metalurgi, teknik material, seni, dan filsafat kehidupan.

Sejak berabad-abad lalu, para empu Nusantara telah mengembangkan teknik penempaan logam yang sangat kompleks. Salah satu buktinya adalah teknik pembuatan pamor, yaitu proses menyatukan berbagai jenis logam melalui pelipatan berulang hingga ratusan bahkan ribuan lapisan. Teknik ini menghasilkan bilah yang kuat, lentur, dan memiliki motif alami yang indah.

Dalam ilmu material modern, teknik tersebut dikenal sebagai pattern welding, metode yang juga ditemukan pada pedang Damascus. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa teknik serupa telah berkembang di Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan kuno.

Empu juga telah memahami prinsip heat treatment atau perlakuan panas. Melalui proses sepuh dan warangan, mereka mampu menciptakan perbedaan tingkat kekerasan pada bilah keris sehingga bagian tertentu menjadi sangat keras, sementara bagian lainnya tetap lentur. Dalam dunia teknik material modern, metode seperti ini dikenal sebagai differential hardening.

Yang lebih mengagumkan lagi, seluruh proses tersebut dilakukan tanpa termometer, tanpa mikroskop, maupun tanpa alat ukur modern. Para empu menentukan kualitas logam melalui pengalaman, pengamatan warna bara api, bunyi pukulan palu, serta pengetahuan empiris yang diwariskan turun-temurun.

Tidak sedikit keris pusaka yang menggunakan besi meteorit sebagai bahan pamor. Kandungan nikel dalam meteorit menghasilkan motif-motif khas seperti Pamor Beras Wutah, sekaligus meningkatkan ketahanan logam terhadap korosi. Kini dunia ilmu pengetahuan memahami fungsi nikel dalam baja, tetapi para empu Nusantara telah memanfaatkannya jauh sebelum ilmu metalurgi modern berkembang.

Penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ilmiah Indonesia terhadap keris-keris kuno bahkan menunjukkan komposisi karbon yang mendekati standar baja modern. Hal ini membuktikan bahwa para empu memiliki penguasaan luar biasa terhadap proses pengolahan logam, meskipun seluruhnya dilakukan secara tradisional.

Pengakuan dunia akhirnya datang ketika UNESCO menetapkan keris sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia pada tahun 2005. Pengakuan tersebut bukan hanya karena nilai seni dan filosofinya, tetapi juga karena sistem pengetahuan, teknik pembuatan, serta tradisi yang menyertainya.

Sayangnya, selama masa kolonial, narasi mengenai keris lebih banyak diarahkan pada unsur mistik. Laporan-laporan kolonial sering menggambarkan keris sebagai benda bertuah atau jimat, tetapi hampir tidak pernah mengulas kecanggihan teknik pembuatannya. Akibatnya, warisan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam keris seolah tenggelam di balik stigma “klenik”.

Inilah bentuk framing kolonial yang masih membekas hingga sekarang. Ketika dunia Barat membanggakan Revolusi Industri dan perkembangan metalurginya pada abad ke-19, pencapaian teknologi para empu Nusantara yang telah hadir jauh sebelumnya yakni seribu tahun sebelum abad ke 19. justru nyaris tidak mendapat tempat dalam narasi sejarah global.

Generasi muda Indonesia perlu memahami bahwa kebanggaan terhadap keris bukan berarti menolak ilmu pengetahuan modern. Sebaliknya, keris justru menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan telah berkembang di Nusantara dengan pendekatan yang berbeda. Apa yang kini disebut sebagai material science, dahulu dipraktikkan melalui pengalaman empiris, tradisi, dan filosofi hidup.

Salah satu contoh yang sangat dikenal adalah Pamor Beras Wutah. Secara filosofi, pamor ini melambangkan kemakmuran dan rezeki yang melimpah. Namun, dari sisi metalurgi, motif tersebut merupakan hasil pengaturan komposisi logam yang sangat presisi sehingga kandungan nikel mampu membentuk pola menyerupai butiran beras yang tersebar di seluruh bilah.

Demikian pula pamor Nagasasra dan Nogo Siluman, yang bukan sekadar karya seni, tetapi menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengendalikan aliran logam selama proses penempaan agar menghasilkan pola sesuai rancangan. Di balik keindahan visualnya tersimpan pengetahuan teknik yang tidak sederhana.

Sejarah juga mencatat bagaimana Pemerintah Belanda beberapa tahun lalu mengembalikan Keris Nogo Siluman milik Pangeran Diponegoro yang selama lebih dari satu abad berada di negeri tersebut. Peristiwa itu mengingatkan bahwa keris bukan sekadar benda antik, melainkan bagian penting dari identitas dan sejarah bangsa yang harus dijaga.

Oleh karena itu, cara terbaik menghormati keris bukan hanya dengan menyimpannya di museum atau menganggapnya sebagai benda pusaka, melainkan menjadikannya objek penelitian, kajian akademik, dan sumber inspirasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Mahasiswa teknik material, metalurgi, sejarah, arkeologi, hingga budaya seharusnya menjadikan keris sebagai laboratorium hidup yang menunjukkan betapa tingginya peradaban Nusantara pada masanya.

Generasi muda jangan mudah menerima narasi yang menyederhanakan keris hanya sebagai benda mistis atau simbol feodalisme. Di balik setiap bilah keris terdapat perpaduan antara ilmu pengetahuan, teknologi, seni, etika, filosofi, dan spiritualitas yang membentuk satu kesatuan peradaban.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang memahami warisan intelektual leluhurnya. Keris membuktikan bahwa jauh sebelum istilah material science, engineering, atau metallurgy dikenal luas di dunia modern, para empu Nusantara telah menghasilkan karya yang hingga kini masih mengundang kekaguman para peneliti.

Keris bukan sekadar senjata. Ia adalah manuskrip ilmu pengetahuan yang ditulis dengan bara api, palu, dan ketekunan para empu. Tugas generasi muda hari ini adalah membaca kembali manuskrip itu dengan kacamata ilmu pengetahuan, bukan terjebak pada framing yang selama berabad-abad telah mengaburkan makna sesungguhnya.

Oleh Yoseph Yapi Taum

 

Setiap generasi mempunyai pahlawannya sendiri. Generasi 1945 memiliki tokoh-tokoh muda yang mempertaruhkan masa depan demi lahirnya Indonesia merdeka. Namun, generasi muda Indonesia hari ini justru tumbuh di tengah kelimpahan informasi tanpa cukup mengenal sosok-sosok sebaya yang pernah mengorbankan hidupnya bagi republik ini. Di sinilah kisah Herman Yoseph Fernandez menjadi sangat relevan. Ia bukan jenderal, bukan politikus, bukan pula tokoh yang menikmati hasil kemerdekaan. Ia hanyalah seorang tentara pelajar berusia 22 tahun yang memilih mengorbankan nyawanya agar orang lain dapat hidup dan Indonesia tetap berdiri.

Di tengah derasnya budaya digital yang sering mengukur keberhasilan melalui jumlah pengikut media sosial, kekayaan, atau popularitas, Herman menghadirkan ukuran yang berbeda: hidup yang berarti adalah hidup yang dipersembahkan bagi orang lain.

 

Pahlawan dari Flores

Herman Yoseph Fernandez yang berdarah Larantuka, lahir di Ende, Flores, pada 3 Juni 1925. Masa mudanya dihabiskan di Ende, kemudian bersekolah di HIK Muntilan (sekarang SMA Van Lith), salah satu sekolah guru paling bergengsi pada zamannya. Di sekolah inilah ia bertemu dengan pelajar-pelajar dari berbagai daerah Nusantara. Mereka datang dari Jawa, Sulawesi, Maluku, Sumatra, Kalimantan, Timor, dan Flores. Di tengah keberagaman itu, mereka belajar bahwa Indonesia bukan sekadar gugusan pulau, melainkan sebuah cita-cita bersama. Pengalaman inilah yang membentuk nasionalisme Herman jauh sebelum republik benar-benar mapan.

Nasionalisme Herman tidak lahir dari slogan. Ia lahir dari perjumpaan. Ketika Jepang menutup sekolahnya, Herman tidak pulang ke Flores. Ia memilih tetap tinggal di Jawa, menjadi romusha di Tambang Bayah, lalu bergabung dengan Tentara Pelajar ketika Belanda kembali menyerbu Indonesia. Pilihan itu menunjukkan bahwa tanah air baginya bukan sekadar tempat kelahiran, melainkan ruang kehidupan yang harus dipertahankan bersama.

Inilah pelajaran pertama bagi Generasi Z: cinta tanah air bukanlah retorika, melainkan kesediaan memikul tanggung jawab bersama. Pada zaman Herman, tanggung jawab itu berupa mengangkat senjata. Pada zaman sekarang, bentuknya tentu berbeda. Ia hadir dalam kejujuran, prestasi, kerja keras, kepedulian terhadap lingkungan, literasi digital, serta keberanian melawan korupsi, hoaks, dan politik kebencian. Nasionalisme hari ini tidak lagi diukur dari keberanian menghadapi peluru, tetapi dari keberanian menjaga Indonesia tetap utuh dalam kehidupan sehari-hari.

 

Lintas Etnis dan Agama

Pelajaran kedua justru lebih menarik. Herman berasal dari Flores dan dibesarkan dalam tradisi Katolik yang kuat. Namun, sahabat-sahabat seperjuangannya berasal dari berbagai suku dan agama. Salah seorang yang paling dekat dengannya adalah Alex Rumambi dari Sulawesi. Di medan Sidobunder, ia juga bertempur bersama La Sinrang, pemuda Bugis Muslim yang berasal dari Sulawesi Selatan. Mereka tidak pernah bertanya siapa berasal dari mana atau memeluk agama apa. Yang mereka tahu hanya satu: mereka adalah orang Indonesia.

Persahabatan lintas identitas itu mencapai puncaknya pada Pertempuran Sidobunder, 2 September 1947. Ketika Alex Rumambi terluka parah akibat tembakan Belanda, Herman kembali ke medan tempur yang telah dikuasai musuh. Ia mengangkat tubuh sahabatnya, membopongnya melintasi sawah dan sungai, lalu menyembunyikannya agar tidak ditemukan tentara Belanda. Dalam proses penyelamatan itulah Herman tertembak, ditangkap, dan akhirnya diadili oleh pengadilan militer kolonial. Alex Rumambi selamat. Herman tidak pernah kembali. Kesaksian Alex Rumambi, Frans Seda, dan rekan-rekan seperjuangan kemudian menjadi bagian penting dalam rekonstruksi sejarah perjuangannya.

Bukankah kisah itu terasa sangat kontras dengan kenyataan hari ini? Kita hidup pada zaman ketika perbedaan agama, suku, bahkan pilihan politik sering dijadikan alasan untuk saling mencurigai. Padahal republik ini justru lahir karena anak-anak muda seperti Herman mampu melampaui sekat-sekat identitas tersebut. Mereka tidak memperjuangkan Flores, Jawa, Sulawesi, atau Maluku. Mereka memperjuangkan Indonesia.

Karena itu, pelajaran kedua dari Herman adalah bahwa persahabatan adalah fondasi kebangsaan. Persatuan tidak dibangun pertama-tama oleh pidato politik, melainkan oleh kesediaan melihat sesama sebagai saudara, apa pun latar belakangnya.

 

Pengorbanan Herman Yoseph Fernanadez

Pelajaran ketiga merupakan puncak seluruh kisah Herman Yoseph Fernandez: pengorbanan. Sesudah ditangkap Belanda, Herman dihadapkan ke pengadilan militer (krijgsraad). Dalam persidangan itulah terjadi salah satu episode paling menggetarkan dalam sejarah revolusi Indonesia. Ketika Belanda mencari penembak seorang perwira mereka, Herman mengakui tuduhan tersebut, meskipun berbagai kesaksian menunjukkan bahwa pengakuan itu dilakukan untuk melindungi rekan seperjuangannya. Ia memahami konsekuensinya. Pengakuan itu berarti hukuman mati.

Malam hari kemudian ia dieksekusi oleh Belanda. Hingga kini lokasi makamnya pun tidak diketahui secara pasti. Arsip-arsip Belanda mengenai krijgsraad dan praktik standrecht menunjukkan bahwa eksekusi terhadap pejuang Republik memang dilakukan dalam kerangka hukum kolonial yang menganggap mereka sebagai “pemberontak”, bukan sebagai tentara dari sebuah negara yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya.

Di sinilah Herman memberikan pelajaran yang paling sulit tetapi sekaligus paling penting bagi generasi sekarang: harga sebuah kehidupan bukan ditentukan oleh berapa lama seseorang hidup, melainkan untuk siapa ia hidup.

 

Yang Dicari Remaja Indonesia

Generasi Z tentu tidak diminta mengorbankan nyawa di medan perang. Namun mereka tetap menghadapi medan juang yang tidak kalah berat: krisis integritas, individualisme, polarisasi sosial, intoleransi, dan hilangnya kepercayaan terhadap institusi publik. Dalam menghadapi tantangan itu, Indonesia membutuhkan lebih banyak teladan daripada sekadar influencer. Indonesia memerlukan figur muda yang menunjukkan bahwa keberanian, solidaritas, dan pengabdian masih mungkin diwujudkan.

Herman Yoseph Fernandez tidak pernah menjadi menteri, tidak pernah menjadi jenderal, bahkan tidak sempat menikmati kemerdekaan yang diperjuangkannya. Ia gugur pada usia ketika sebagian besar anak muda hari ini baru menyelesaikan pendidikan tinggi atau memulai karier. Namun justru karena usianya yang sangat muda itulah kisahnya terasa dekat dengan Generasi Z. Ia membuktikan bahwa usia muda bukan alasan untuk menunda pengabdian.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang para pahlawannya, melainkan bangsa yang terus melahirkan semangat kepahlawanan baru. Herman Yoseph Fernandez mengingatkan kita bahwa Indonesia membutuhkan pahlawan-pahlawan muda bukan untuk mengangkat senjata, melainkan untuk mengangkat martabat bangsanya. Dan mungkin, di tengah zaman yang semakin gaduh oleh kepentingan diri sendiri, itulah cahaya paling terang yang dapat diwariskan seorang tentara pelajar kepada generasi Indonesia hari ini.

 

——————————–

Tentang Penulis

*Yoseph Yapi Taum lahir di Ataili, Lembata, NTT, 16 Desember 1964. Saat ini menjadi ketua Program Studi Magister Sastra di Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Pendidikan: (1) SMA Seminari San Dominggo, Hokeng (1984), (2) Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Yogyakarta (1984-1985) dari biara Oblat Maria Imaculata (OMI). (3) S-1 dari di IKIP Sanata Dharma (1990); (4) S-2 dari Universitas Gadjah Mada (1995); (5) S-3 dari FIB Universitas Gadjah Mada (2013) dengan disertasi berjudul Representasi Tragedi 1965: Kajian New Historicism atas Teks-teks Sastra dan Nonsastra Tahun 1966-1998. Melakukan penelitian tentang Konflik dan Kekerasan di Papua (2015-2016). Antologi puisinya Ballada Arakian (2015), Ballada Orang-orang Arfak (2019), dan Kabar dari Kampung (2023).

 

 

Oleh  Ignas  Kleden

 

Ketika kesadaran kebangsaan dicetuskan di Indonesia pada awal abad ke-20, wacana politik berlangsung di atas atau di luar kebudayaan. Dengan istilah sekarang, nasionalisme yang digerakkan oleh para pemimpin pada waktu itu menghindari setiap kemungkinan identity politics (politik identitas). Seluruh rakyat dikerahkan untuk bersatu padu dan seakan harus ”melupakan” buat sementara waktu asal-usulnya, suku bangsanya, dan kelompok budayanya.

Berlainan dengan nasionalisme di Barat yang berkembang dari kesadaran kebudayaan (berdasarkan Blut und Boden, darah dan tanah), nasionalisme Indonesia yang datang bagaikan puting beliung dari negeri-negeri yang jauh, diharap menggoyahkan sendi-sendi pemerintahan oleh penjajah asing. Nasionalisme Indonesia datang dengan watak suprakultural.

Mohammad Yamin dan Roestam Effendi bolehlah dianggap sebagai penyair modern awal dalam sastra Indonesia Baru yang paling nasionalis. Keduanya berusaha menyanyikan Tanah Air dan kemerdekaan dalam sajak-sajak mereka, sudah pada awal tahun 1930-an, tetapi dengan menumpang metafora-metafora yang serba halus dan romantis, yang tak akan segera mengingatkan pembaca pada hasrat kemerdekaan.

Yamin merindukan tanah airnya, tetapi itu seakan rindu seorang muda remaja untuk pulang kampung ke Sumatera dan Bukit Barisan meskipun pada akhir sebuah sajak keluar juga pemberontakan itu: ”Aduhai diriku sepantun burung/Mata lepas badan terkurung” (sajak ”Sungguhkah?”). Roestam Effendi melukiskan hasrat kemerdekaan dalam perjuangan cinta antara Bujangga dan gadis idamannya, Bebasari, yang berkata kepada kekasihnya: ”Akh untungku putung/Bilakan lepas dari dikurung”. Bujangga dan Bebasari tentulah variasi yang dibuat dari kata bujang dan bebas.

Memang ada berbagai gerakan pemuda yang terhimpun dalam Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, atau Jong Ambon, tetapi jelas itu bukanlah perhimpunan etnis untuk gerakan kebudayaan, melainkan komponen dari suatu gerakan besar nasionalis di kalangan pemuda di seantero negeri. Di kalangan pendidikan Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman Siswa, tetapi itu bukanlah pendidikan berasaskan kebudayaan Jawa, melainkan berdasarkan kepercayaan diri seorang nasionalis, yang enggan bahwa pendidikan dijadikan alat kolonial. Di Sumatera, MS Latif mendirikan INS Kayutanam sebagai alternatif terhadap pendidikan kolonial, tetapi asasnya bukanlah kebudayaan Melayu, tetapi kemandirian orang merdeka.

Di kalangan pemikir kebudayaan, S Takdir Alisjahbana mengumumkan penolakannya secara kategoris terhadap semua kebudayaan tradisional sebagai dasar masyarakat baru yang akan merdeka. Kembali ke kebudayaan tradisional adalah identik dengan kembali ke masa pra-Indonesia, yang akan membawa pertentangan etnis yang tak habis-habisnya di antara berbagai kelompok budaya.

Usulnya untuk mengambil kebudayaan Barat sebagai model kebudayaan baru di Indonesia mendapat banyak pertentangan, tetapi sangat dapat dipahami sebagai bagian dari gerakan nasionalis yang bersifat suprakultural. Tidak ada kebudayaan di Indonesia yang melahirkan nasionalisme dan karena itu tidak ada kebudayaan di Indonesia yang dapat menjadi dasar masyarakat baru dalam alam kemerdekaan.

Dalam sejarah politik Indonesia, kebudayaan barulah menjadi referensi kebangsaan pada saat penguasa menghadapi kesulitan karena politik yang mereka jalankan mulai bertentangan dengan kebangsaan dan kemerdekaan. Ketika Soekarno memberlakukan Demokrasi Terpimpin, dia mulai berbicara tentang kebudayaan sebagai kepribadian bangsa. Ketika Soeharto menghapuskan oposisi politik, dia juga rajin berbicara tentang nilai-nilai harmoni dalam kebudayaan.

Sekarang ini otonomi daerah telah membuat setiap provinsi dan kabupaten giat mencari ekspresi dan simbol-simbol kebudayaan lokal sebagai ikon bagi otonomi politiknya. Pejabat dan politisi di tingkat nasional masih juga mengulang dalil bahwa politik nasional haruslah berdasarkan nilai-nilai budaya Indonesia, sementara korupsi berkembang biak dan berjalan mulus tanpa dipersoalkan apakah itu bagian kebudayaan Indonesia atau bukan.

Akan tetapi, dengarlah kesaksian mereka yang benar-benar bekerja membangun kebudayaan: para pendidik, wartawan, ilmuwan, seniman, dan penyair Indonesia. Penyair Taufiq Ismail dalam ”Tirani dan Benteng” mengatakan: ”Di negeriku budi pekerti mulia di dalam kitab masih ada tapi dalam/kehidupan sehari-hari bagai jarum hilang menyelam di/tumpukan jerami selepas menuai padi” (sajak ”Malu (aku) jadi orang Indonesia”).

Kita jangan berpura-pura terhadap sejarah. Kebudayaan tak pernah melahirkan kebangsaan di bumi Nusantara. Kebangsaan adalah ibu yang harus melahirkan anak-anaknya: kebudayaan baru dalam alam kemerdekaan dan memberi mereka tugas sejarah untuk mewujudkan kemerdekaan bagi semua anggota bangsa. Mengutip Abraham Lincoln dalam sebuah pidatonya tahun 1862: ”Fellow citizens, we cannot escape history. No personal significance or insignificance can spare one or another of us…. We shall nobly save, or meanly lose, the last, best hope of earth” (Sesama warga negaraku, kita tak dapat menghindari sejarah. Penting-tidaknya diri kita tak dapat menyelamatkan siapa pun dari antara kita. Kita akan menyelamatkan secara bermartabat, atau kehilangan secara hina, harapan terakhir dan terbaik yang ada di bumi).

Dalam kata-kata Chairil Anwar, kewajiban warga negara dan para pemimpin adalah: ”sekali berarti/sudah itu mati” (sajak ”Diponegoro”).

 

*********************

*) Ignas Kleden Sosiolog; Ketua Komunitas Indonesia untuk Demokrasi.

*) Sumbert Tulisan nasional.kompas.com.

 Oleh Marsiani Wisti, Mahasiswi Sejarah Universitas Sanata Dharma-Yogyakarta

 

 Sastra sering kali menjadi media untuk menggambarkan kondisi masyarakat pada suatu masa. Melalui karya sastra, pembaca dapat memahami bagaimana kehidupan sosial, budaya, dan politik memengaruhi kehidupan manusia. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji dalam sastra adalah representasi tokoh pribumi dan bagaimana mereka digambarkan dalam menghadapi berbagai bentuk kekuasaan. Dalam konteks ini, novel Max Havelaar karya Multatuli dan Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari menjadi dua karya yang menarik untuk dibandingkan karena keduanya sama-sama menceritakan kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi lahir dari konteks sejarah yang berbeda. Max Havelaar ditulis pada masa kolonial Belanda, sedangkan Ronggeng Dukuh Paruk ditulis pada masa Indonesia yang telah merdeka. Perbedaan konteks tersebut memengaruhi cara penulis menggambarkan tokoh pribumi dan tingkat agensi yang mereka miliki.

Agensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan, bertindak sesuai kehendaknya, serta memengaruhi jalannya peristiwa meskipun berada dalam berbagai keterbatasan sosial, politik, maupun budaya. Dengan melihat agensi tokoh, kita dapat memahami apakah tokoh tersebut hanya menjadi korban keadaan atau mampu berperan sebagai pelaku yang menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, analisis terhadap agensi tokoh sangat penting untuk melihat bagaimana posisi tokoh pribumi dalam kedua novel tersebut.

Dalam novel Max Havelaar, tokoh-tokoh pribumi umumnya digambarkan sebagai kelompok yang mengalami penderitaan akibat sistem kolonial. Tokoh seperti Saijah dan Adinda hidup dalam kemiskinan dan sering menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu contoh yang terkenal adalah kisah kerbau milik keluarga Saijah yang dirampas sehingga keluarganya kehilangan alat utama untuk bertani. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rakyat pribumi sangat bergantung pada kekuasaan para pejabat lokal dan pemerintah kolonial. Mereka memiliki keinginan dan harapan, tetapi tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk melawan sistem yang menindas mereka.

 “The Oppressed must be their own wxample in the struggle for their” (Kaum yang tertindas harus menjadi teladan bagi dirinya sendiri dalam perjuangan menuju pembebasan)

 Saijah sebenarnya memiliki agensi dalam kehidupan pribadinya. Ia berusaha bekerja keras dan bercita-cita membangun masa depan bersama Adinda. Namun, segala usaha tersebut terus terbentur oleh kondisi sosial dan politik yang tidak berpihak kepadanya. Akibatnya, Saijah lebih banyak tampil sebagai korban daripada sebagai tokoh yang mampu mengubah keadaan. Hal yang sama juga terlihat pada Adinda. Ia hampir tidak memiliki ruang untuk menentukan nasibnya sendiri dan lebih sering digambarkan sebagai simbol penderitaan rakyat pribumi di bawah kolonialisme.

Selain itu, tokoh pribumi dalam Max Havelaar tidak menjadi pusat narasi. Cerita lebih banyak disampaikan melalui sudut pandang tokoh Eropa, terutama Max Havelaar. Walaupun Havelaar berusaha membela rakyat pribumi dan mengkritik ketidakadilan kolonial, suara rakyat pribumi tetap hadir melalui perantara tokoh non-pribumi. Dengan kata lain, rakyat pribumi menjadi objek yang diceritakan, bukan subjek yang menceritakan pengalamannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa representasi tokoh pribumi dalam novel tersebut masih sangat dipengaruhi oleh cara pandang kolonial.

Berbeda dengan Max Havelaar, novel Ronggeng Dukuh Paruk menampilkan tokoh-tokoh pribumi sebagai pusat cerita. Tokoh utama seperti Srintil dan Rasus digambarkan sebagai individu yang memiliki keinginan, harapan, serta kemampuan untuk mengambil keputusan. Pembaca tidak hanya melihat penderitaan mereka, tetapi juga dapat memahami pikiran dan perasaan mereka secara langsung. Dengan demikian, tokoh pribumi dalam novel ini tampil lebih kompleks dan lebih manusiawi.

Srintil merupakan tokoh yang menarik karena ia berada di antara dua posisi sekaligus. Di satu sisi, ia memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Dukuh Paruk karena statusnya sebagai ronggeng. Di sisi lain, kehidupannya juga dibatasi oleh adat dan harapan masyarakat. Banyak keputusan dalam hidupnya ditentukan oleh tradisi yang sudah mengakar kuat. Meskipun demikian, Srintil tetap berusaha mencari jati dirinya dan memahami apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidup. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki agensi, walaupun agensi tersebut tidak sepenuhnya bebas.

Sementara itu, Rasus merupakan contoh tokoh yang memiliki tingkat agensi yang sangat kuat. Ia memilih meninggalkan Dukuh Paruk, menolak beberapa nilai tradisional yang ada di desanya, dan bergabung dengan militer untuk menentukan masa depannya sendiri. Keputusan-keputusan yang diambil Rasus tidak hanya memengaruhi kehidupannya, tetapi juga memengaruhi perkembangan cerita secara keseluruhan. Oleh karena itu, Rasus dapat dilihat sebagai tokoh yang benar-benar bertindak sebagai subjek sejarah.

Jika dibandingkan, terdapat perbedaan yang cukup jelas dalam cara kedua novel menampilkan agensi tokoh pribumi. Dalam Max Havelaar, tokoh pribumi memang memiliki kehendak dan tujuan hidup, tetapi kemampuan mereka untuk memengaruhi jalannya sejarah sangat terbatas. Mereka lebih banyak menjadi korban dari sistem kolonial yang menindas. Sebaliknya, dalam Ronggeng Dukuh Paruk, tokoh-tokoh pribumi memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan pilihan hidup dan memengaruhi peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan, mereka tidak sepenuhnya pasif.

Perbedaan tersebut juga terlihat dari sudut pandang pengarang terhadap tokoh pribumi. Multatuli menulis Max Havelaar sebagai bentuk kritik terhadap kolonialisme Belanda. Ia menunjukkan simpati yang besar kepada rakyat pribumi dan berusaha membela mereka. Namun, sebagai seorang penulis Eropa, ia tetap melihat rakyat pribumi dari luar. Akibatnya, tokoh pribumi lebih sering tampil sebagai pihak yang membutuhkan pembelaan daripada sebagai pihak yang berbicara atas dirinya sendiri.

Sebaliknya, Ahmad Tohari menempatkan tokoh-tokoh pribumi sebagai pusat pengalaman sejarah. Dalam Ronggeng Dukuh Paruk, pembaca diajak melihat dunia melalui kehidupan masyarakat desa. Tokoh-tokohnya diberi ruang untuk menyampaikan pandangan, perasaan, dan pergulatan hidup mereka. Pengarang tidak hanya menunjukkan penderitaan mereka, tetapi juga memperlihatkan bagaimana mereka berusaha menghadapi dan merespons perubahan sosial yang terjadi di sekitar mereka.

Perbedaan representasi ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah kedua novel. Max Havelaar lahir pada masa kolonial ketika hubungan antara penjajah dan masyarakat pribumi bersifat tidak setara. Dalam situasi tersebut, rakyat pribumi memang memiliki akses yang sangat terbatas terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, mereka lebih sering digambarkan sebagai korban eksploitasi dan ketidakadilan.

Sebaliknya, Ronggeng Dukuh Paruk ditulis pada masa pascakemerdekaan. Fokus cerita tidak lagi berada pada hubungan antara penjajah dan yang dijajah, melainkan pada persoalan yang muncul dalam masyarakat Indonesia sendiri, seperti kemiskinan, tradisi, relasi gender, dan dampak konflik politik tahun 1965. Walaupun tokoh-tokohnya masih menghadapi berbagai bentuk tekanan sosial, mereka memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan sikap dan mengambil keputusan.

Dari perbandingan tersebut dapat dilihat adanya pergeseran penting dalam representasi tokoh pribumi. Dalam Max Havelaar, tokoh pribumi lebih banyak ditampilkan sebagai objek penderitaan sejarah. Mereka menjadi bukti ketidakadilan kolonial dan berfungsi untuk memperkuat kritik pengarang terhadap pemerintah Belanda. Sementara itu, dalam Ronggeng Dukuh Paruk, tokoh pribumi tidak hanya mengalami sejarah, tetapi juga ikut membentuk sejarah melalui pilihan dan tindakan mereka. Mereka menjadi subjek yang aktif, bukan sekadar korban yang pasif.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam cara sastra menggambarkan tokoh pribumi. Max Havelaar masih menempatkan tokoh pribumi sebagai objek penderitaan yang suaranya banyak disampaikan melalui tokoh non-pribumi. Sebaliknya, Ronggeng Dukuh Paruk memberikan ruang yang lebih besar bagi tokoh pribumi untuk berbicara, bertindak, dan menentukan nasibnya sendiri. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dari tokoh pribumi sebagai objek sejarah menjadi subjek sejarah yang memiliki suara, pilihan, dan agensi dalam menghadapi berbagai perubahan sosial dan politik. Pergeseran tersebut sekaligus mencerminkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap peran individu dalam sejarah, dari yang semula dipandang sebagai korban keadaan menjadi pelaku yang mampu memberi makna terhadap kehidupannya sendiri.

—————————-

Referensi :

Multatuli. (2019) Max Havelaar (Terjemahan H.B. Jassin). Jakarta: Hasta Mitra

Tohari, A. (2011). Ronggeng Dukuh Paruk. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rumadi, H. (2020). Representasi mitologis budaya dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 8(1), 30–39. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v8i1.3095

 

 

 

Oleh Roselina Chelsa Mantur, Mahasiswi Pendidikan Sejarah, Universitas Sanata Dharma – Yogyakarta

 

Film sebagai media audio visual memiliki kemampuan yang besar dalam menyampaikan peristiwa sejarah kepada masyarakat. Melalui film, suatu peristiwa masa lalu dapat dihadirkan kembali dalam bentuk gambar, dialog, dan alur cerita yang mampu membangun pemahaman sejarah secara lebih mudah. Selain berfungsi sebagai hiburan, film juga menjadi media pendidikan yang dapat menanamkan nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, dan kesadaran sejarah kepada penontonnya. Salah satu film sejarah Indonesia yang memiliki peranan tersebut adalah Soekarno (2013) yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo.

Film Soekarno menceritakan perjalanan hidup Soekarno sejak masa muda hingga peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Di dalam film ini ditampilkan berbagai kondisi masyarakat Indonesia pada masa kolonial Belanda, mulai dari penindasan politik, pembatasan kebebasan, hingga perjuangan tokoh-tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan. Melalui berbagai adegan yang ditampilkan, film ini menghadirkan representasi mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme.

Kolonialisme Belanda dalam film digambarkan sebagai sistem kekuasaan yang menempatkan rakyat Indonesia dalam posisi yang tertindas. Pemerintah kolonial melakukan pengawasan terhadap organisasi pergerakan, membatasi kebebasan berbicara, dan menindak para tokoh yang dianggap mengancam kekuasaan mereka. Kondisi tersebut menciptakan ketidakadilan sosial dan politik yang mendorong lahirnya gerakan perlawanan nasional.

Tokoh Soekarno menjadi pusat representasi perlawanan dalam film ini. Ia digambarkan sebagai seorang pemimpin yang memiliki kemampuan berbicara dan menyampaikan gagasan yang mampu membangkitkan semangat rakyat. Pidato-pidato yang disampaikan Soekarno tidak hanya berisi kritik terhadap penjajahan, tetapi juga menanamkan keyakinan bahwa bangsa Indonesia memiliki hak untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri.

Perlawanan yang ditampilkan dalam film tidak hanya berbentuk perjuangan fisik, melainkan juga perjuangan melalui pemikiran dan organisasi. Soekarno bersama tokoh-tokoh pergerakan lainnya berusaha membangun kesadaran nasional melalui pendidikan politik dan semangat persatuan. Mereka meyakini bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai apabila seluruh rakyat Indonesia bersatu melawan kolonialisme.

Film ini juga memperlihatkan tindakan represif yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap para tokoh nasional. Penangkapan dan pengasingan Soekarno menjadi salah satu bentuk upaya Belanda untuk menghentikan pergerakan nasional. Namun, tindakan tersebut tidak mampu memadamkan semangat perjuangan. Sebaliknya, pengalaman pengasingan justru memperkuat tekad Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Nasionalisme menjadi salah satu unsur penting yang direpresentasikan dalam film. Semangat persatuan yang melampaui perbedaan suku, agama, dan daerah digambarkan sebagai kekuatan utama dalam melawan penjajahan. Film menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya perjuangan individu, melainkan perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki cita-cita bersama untuk hidup merdeka.

Puncak perlawanan terhadap kolonialisme dalam film ditampilkan melalui peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pembacaan teks proklamasi menjadi simbol berakhirnya kekuasaan kolonial dan lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka. Adegan tersebut menggambarkan hasil dari perjuangan panjang yang dilakukan oleh para tokoh nasional dan rakyat Indonesia.

Melalui film Soekarno, perlawanan terhadap kolonialisme direpresentasikan sebagai perjuangan yang melibatkan keberanian, pengorbanan, persatuan, dan kesadaran nasional. Film ini memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak diperoleh dengan mudah, tetapi melalui proses panjang yang penuh tantangan dan pengorbanan.

Pada akhirnya, Soekarno (2013) tidak hanya menjadi film biografi seorang tokoh nasional, tetapi juga menjadi media yang merepresentasikan perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Film ini mampu menghadirkan nilai-nilai nasionalisme dan semangat perjuangan yang tetap relevan bagi generasi masa kini. Oleh karena itu, film Soekarno dapat dipahami sebagai media pembelajaran sejarah yang membantu masyarakat memahami makna perjuangan kemerdekaan Indonesia.

 

 

Oleh Ceacilia Dewi Paskawati, Mahasiswi Pendidikan Sejarah, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

 

Ada masa ketika mimpi seorang perempuan seakan terhenti di hadapan tembok tradisi yang kokoh. Pendidikan dibatasi, pilihan dipersempit, dan masa depan sering kali ditentukan oleh adat yang diwariskan turun-temurun. Namun, setiap perubahan besar selalu berawal dari keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap wajar. Ketidakadilan ini melahirkan semangat emansipasi yang menuntut kesempatan yang sama bagi perempuan. Emansipasi pada akhirnya menjadi perjuangan untuk memperoleh kebebasan dalam menentukan jalan hidup.

Dari kegelisahan terhadap ketidakadilan tersebut, lahirlah sosok pelopor emansipasi perempuan di Indonesia, Raden Ajeng Kartini. Melalui pemikiran, tulisan, dan tindakannya, ia berusaha membuka jendela bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan diri. Gagasan-gagasannya terus hidup hingga kini dan dihadirkan kembali melalui film Kartini. Film tersebut menggambarkan perjuangan Kartini menghadapi berbagai batasan budaya demi mewujudkan harapan akan kehidupan yang lebih setara.

Lebih dari sekadar mengisahkan perjalanan hidup seorang tokoh, film Kartini membentuk sejarah menjadi sebuah kisah yang penuh makna. Berbagai peristiwa dalam kehidupan Kartini dirangkai sebagai cerita tentang perjuangan melawan ketidakadilan dan keterbatasan. Melalui narasi romansa, Kartini digambarkan sebagai sosok yang tetap teguh meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan, sementara tradisi yang membatasi perempuan hadir sebagai hambatan yang harus dihadapi. Dengan demikian, sejarah Kartini dibangun sebagai kisah yang tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga menghadirkan harapan dan inspirasi bagi masa depan.

Karakter romansa dalam film Kartini mulai terlihat ketika Kartini menghadapi tradisi pingitan dan berbagai aturan yang membatasi kebebasan perempuan. Hambatan tersebut tidak digambarkan sebagai akhir perjalanan, melainkan sebagai awal dari sebuah perjuangan yang panjang. Di tengah keterbatasan, Kartini berani membayangkan kehidupan yang lebih baik dan setara. Perjalanan dari pengekangan menuju harapan inilah yang menjadi ciri utama narasi romansa dalam film.

Nuansa romansa semakin kuat melalui penggambaran Kartini sebagai perempuan yang berani menentang batas-batas zamannya. Ia memperjuangkan pendidikan, kebebasan berpikir, dan kesempatan yang setara bagi perempuan, sementara tradisi patriarki menjadi hambatan utama yang dihadapinya. Pertentangan tersebut menjadi pusat perjalanan cerita dan menunjukkan keteguhan Kartini dalam menghadapi berbagai larangan. Dengan demikian, film menggambarkan pertemuan antara masa lalu yang ingin dipertahankan dan masa depan yang sedang diperjuangkan.

Film Kartini membangun keyakinan bahwa perubahan lahir dari gagasan yang diperjuangkan dengan keberanian dan keteguhan hati. Semakin besar rintangan yang dihadapi, semakin kuat pula tekad Kartini untuk memperjuangkan apa yang dianggap benar. Film ini menunjukkan bahwa satu suara dapat mengguncang aturan yang telah lama dianggap mutlak. Karena itu, Kartini hadir sebagai simbol harapan dan inspirasi bagi lahirnya kemajuan.

Puncak narasi romansa terletak pada makna perjuangan Kartini yang menghasilkan kemenangan moral. Kemenangan tersebut tercermin melalui tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kebebasan bagi perempuan. Meskipun hidup dalam berbagai keterbatasan, gagasan-gagasannya terus memberi pengaruh bagi generasi berikutnya. Melalui hal itu, film membingkai sejarah sebagai kisah tentang keyakinan yang mampu melampaui zamannya.

Film Kartini tidak hanya mengisahkan perjuangan seorang tokoh sejarah, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai yang tetap relevan hingga kini. Melalui sosok Kartini, penonton diajak memahami pentingnya keberanian dalam memperjuangkan kebenaran dan kesetaraan. Film ini juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan jalan penting untuk melawan keterbelakangan dan ketidakadilan. Karena itu, kisah Kartini tidak hanya layak dikenang, tetapi juga direnungkan oleh setiap generasi.

Meski demikian, narasi romansa dalam film ini memiliki keterbatasan karena terlalu berfokus pada sosok Kartini sebagai pahlawan. Kompleksitas sejarah, seperti konflik sosial dan perbedaan pandangan masyarakat pada masa kolonial, cenderung disederhanakan agar cerita lebih mudah dipahami. Akibatnya, sejarah lebih banyak ditampilkan sebagai kisah yang mengarah pada harapan dan kemenangan moral. Namun, penyederhanaan tersebut justru membuat pesan emansipasi lebih kuat dan mudah diterima penonton.

Pada akhirnya, kekuatan film Kartini terletak pada kemampuannya mengubah sejarah menjadi kisah yang menyentuh emosi dan membangkitkan refleksi. Melalui narasi romansa, perjuangan Kartini dipahami sebagai pengingat bahwa perubahan selalu berawal dari keberanian melawan ketidakadilan. Meskipun hidup lebih dari satu abad yang lalu, gagasan dan semangat perjuangannya masih relevan hingga kini. Seperti ungkapan “Habis Gelap Terbitlah Terang,” film ini menegaskan bahwa harapan selalu dapat lahir dari perjuangan.

 

 

Oleh  Rahayu Karen Nadia

 

Novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer merupakan salah satu karya sastra Indonesia yang penting dalam kajian postkolonial karena menggambarkan realitas kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada akhir abad ke-19. Melalui tokoh utama Minke dan berbagai konflik yang dihadirkannya, novel ini menunjukkan bagaimana kolonialisme tidak hanya beroperasi melalui penguasaan politik dan ekonomi, tetapi juga melalui pembentukan identitas, budaya, pengetahuan, dan relasi kekuasaan. Dalam kajian sastra dan film sejarah, Bumi Manusia dapat dipahami sebagai representasi pengalaman masyarakat terjajah yang berhadapan dengan dominasi kolonial sekaligus sebagai gambaran munculnya kesadaran pribumi untuk menentang ketidakadilan tersebut. Oleh karena itu, novel ini sangat relevan dianalisis menggunakan perspektif postkolonial yang berfokus pada hubungan antara penjajah dan masyarakat yang dijajah. Kajian postkolonial merupakan pendekatan yang menelaah dampak kolonialisme terhadap masyarakat bekas jajahan. Menurut Edward Said, kolonialisme tidak hanya menguasai wilayah secara fisik, tetapi juga membangun cara pandang yang menempatkan Barat sebagai pihak yang lebih maju, rasional, dan beradab, sementara Timur dipandang terbelakang dan membutuhkan bimbingan. Pandangan tersebut tampak jelas dalam Bumi Manusia melalui struktur sosial masyarakat kolonial yang membedakan kedudukan orang Eropa, Indo, dan pribumi. Masyarakat Eropa menempati posisi tertinggi dalam berbagai aspek kehidupan, sedangkan pribumi sering mengalami diskriminasi meskipun memiliki kemampuan yang sama. Melalui penggambaran ini, Pramoedya menunjukkan bahwa kolonialisme menciptakan ketimpangan sosial yang dilegitimasi oleh pandangan superioritas rasial bangsa penjajah. Tokoh Minke menjadi representasi penting dalam novel karena menggambarkan pengalaman seorang pribumi terdidik yang hidup di tengah sistem kolonial. Sebagai siswa sekolah Belanda, Minke memperoleh kesempatan mengakses pendidikan modern yang pada masa itu sulit didapatkan oleh masyarakat pribumi. Ia menguasai bahasa Belanda, membaca karya-karya pemikir Eropa, dan memiliki wawasan yang luas. Namun, pendidikan tersebut tidak mengubah status sosialnya sebagai pribumi. Meskipun cerdas dan berprestasi, Minke tetap diperlakukan berbeda dibandingkan orang Eropa. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kolonialisme tidak memberikan kesetaraan kepada masyarakat jajahan, melainkan mempertahankan batas-batas rasial untuk menjaga dominasi kekuasaan kolonial.

Kondisi yang dialami Minke dapat dianalisis melalui konsep mimicry yang dikemukakan oleh Homi K. Bhabha. Konsep ini menjelaskan bahwa masyarakat terjajah sering didorong untuk meniru bahasa, budaya, dan cara berpikir penjajah agar dianggap lebih beradab. Dalam novel, Minke merupakan sosok yang berhasil menguasai berbagai unsur budaya Barat. Akan tetapi, peniruan tersebut tidak membuatnya diterima sepenuhnya sebagai bagian dari kelompok kolonial. Ia tetap dianggap sebagai pribumi yang berbeda dengan orang Eropa. Situasi ini menunjukkan adanya ambivalensi kolonial, yaitu keinginan penjajah untuk menciptakan masyarakat jajahan yang menyerupai mereka, tetapi tidak pernah memberikan kedudukan yang setara. Dengan demikian, identitas Minke berada dalam posisi yang kompleks karena ia harus menghadapi pertentangan antara budaya Barat yang dipelajarinya dan identitas pribumi yang melekat pada dirinya. Selain Minke, tokoh Nyai Ontosoroh juga menjadi representasi penting dalam pembacaan postkolonial. Sebagai perempuan pribumi yang dijadikan nyai oleh seorang Belanda, ia menempati posisi marginal dalam masyarakat kolonial. Statusnya membuat ia tidak memiliki perlindungan hukum dan sering dipandang rendah oleh masyarakat. Namun, Pramoedya menghadirkan Nyai Ontosoroh sebagai tokoh yang cerdas, tangguh, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam mengelola perusahaan keluarga. Ia belajar secara mandiri hingga mampu menguasai administrasi, perdagangan, dan manajemen usaha. Melalui tokoh ini, Pramoedya membantah stereotip kolonial yang menganggap pribumi, khususnya perempuan pribumi, sebagai kelompok yang tidak mampu berpikir maju dan mandiri. Dalam perspektif Gayatri Chakravorty Spivak, Nyai Ontosoroh dapat dipandang sebagai representasi kelompok subaltern, yaitu kelompok yang terpinggirkan dan tidak memiliki akses terhadap kekuasaan. Meskipun berada dalam posisi yang lemah secara hukum, Nyai Ontosoroh tetap berusaha memperjuangkan hak dan martabatnya. Perjuangannya terlihat ketika ia berhadapan dengan pengadilan kolonial dalam kasus hak asuh Annelies. Walaupun ia telah membesarkan dan merawat Annelies sejak kecil, hukum kolonial tetap memenangkan pihak Belanda. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa hukum dalam masyarakat kolonial tidak sepenuhnya berfungsi sebagai alat keadilan, melainkan sebagai instrumen yang mempertahankan dominasi penjajah atas masyarakat pribumi. Melalui konflik ini, Pramoedya mengkritik sistem kolonial yang menempatkan orang Eropa di atas kelompok lainnya.

Novel Bumi Manusia juga memperlihatkan bagaimana kolonialisme memengaruhi kesadaran masyarakat pribumi. Pada awalnya, sebagian masyarakat menerima dominasi Barat sebagai sesuatu yang wajar karena menganggap bangsa Eropa lebih maju dan berkuasa. Namun, pengalaman Minke dan Nyai Ontosoroh menunjukkan bahwa ketidakadilan kolonial justru melahirkan kesadaran kritis untuk melakukan perlawanan. Perlawanan dalam novel tidak selalu diwujudkan melalui kekerasan, tetapi melalui pendidikan, pemikiran, tulisan, dan keberanian mempertahankan harga diri. Kesadaran inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya semangat nasionalisme di kalangan pribumi terdidik pada awal abad ke-20. Dalam konteks kajian sastra dan film sejarah, Bumi Manusia memiliki nilai penting karena tidak hanya menyajikan cerita fiksi, tetapi juga merepresentasikan realitas sejarah masyarakat kolonial. Novel ini membantu pembaca memahami bagaimana sistem kolonial membentuk hubungan sosial, identitas, dan pola pikir masyarakat pada masa tersebut. Adaptasi film Bumi Manusia juga memperkuat gambaran mengenai diskriminasi rasial, ketimpangan sosial, dan perjuangan masyarakat pribumi dalam menghadapi kekuasaan kolonial. Dengan demikian, karya ini menjadi sarana untuk memahami sejarah Indonesia melalui perspektif yang lebih kritis.

Kesimpulannya, Bumi Manusia merupakan karya sastra yang sangat relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan postkolonial. Melalui tokoh Minke dan Nyai Ontosoroh, Pramoedya Ananta Toer memperlihatkan bagaimana kolonialisme menciptakan ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, dan krisis identitas bagi masyarakat pribumi. Di sisi lain, novel ini juga menunjukkan munculnya kesadaran kritis dan semangat perlawanan terhadap dominasi kolonial. Dengan memanfaatkan konsep orientalisme Edward Said, mimicry Homi K. Bhabha, dan subaltern Gayatri Spivak, dapat dipahami bahwa Bumi Manusia bukan sekadar novel sejarah, melainkan kritik mendalam terhadap sistem kolonial dan representasi perjuangan masyarakat pribumi untuk menjadi subjek dalam sejarahnya sendiri.

 

 

Oleh  Euis Putri Noviyani

 

Kajian postkolonial merupakan salah satu pendekatan penting dalam studi sastra dan film yang digunakan untuk memahami dampak kolonialisme terhadap masyarakat yang pernah dijajah. Pendekatan ini tidak hanya membahas masa penjajahan, tetapi juga bagaimana warisan kolonial masih memengaruhi cara berpikir, identitas, budaya, dan hubungan sosial setelah kolonialisme berakhir. Dalam film sejarah, kajian postkolonial membantu penonton melihat bagaimana kekuasaan kolonial direpresentasikan, bagaimana kelompok terjajah digambarkan, serta bagaimana perlawanan terhadap kolonialisme ditampilkan.

Salah satu film Indonesia yang dapat dianalisis menggunakan pendekatan postkolonial adalah Bumi Manusia (2019) karya Hanung Bramantyo yang diadaptasi dari novel Pramoedya Ananta Toer. Film ini berlatar Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 dan menceritakan kehidupan Minke, seorang pribumi terdidik yang berusaha memperoleh pengakuan dalam masyarakat kolonial. Melalui tokoh-tokohnya, film ini memperlihatkan ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, dan perjuangan kaum pribumi dalam menghadapi sistem kolonial. Oleh karena itu, Bumi Manusia menjadi contoh yang relevan untuk memahami konsep-konsep utama dalam kajian postkolonial.

Postkolonial adalah kajian yang membahas pengaruh kolonialisme terhadap masyarakat yang pernah dijajah. Tokoh-tokoh seperti Edward Said, Homi K. Bhabha, dan Gayatri Chakravorty Spivak menjelaskan bahwa kolonialisme tidak hanya menguasai wilayah secara politik dan ekonomi, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap diri mereka sendiri.

Edward Said dalam bukunya Orientalism menjelaskan bahwa bangsa Barat sering menggambarkan bangsa Timur sebagai masyarakat yang terbelakang, tidak rasional, dan membutuhkan bimbingan. Gambaran tersebut digunakan untuk membenarkan praktik penjajahan. Akibatnya, masyarakat terjajah sering diposisikan sebagai kelompok yang lebih rendah dibandingkan penjajah.

Dalam konteks film sejarah, kajian postkolonial digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara penjajah dan yang dijajah direpresentasikan. Fokus utamanya adalah persoalan identitas, kekuasaan, diskriminasi, dominasi budaya, dan bentuk-bentuk perlawanan terhadap kolonialisme.

Salah satu tema utama dalam Bumi Manusia adalah adanya hierarki sosial yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Masyarakat dibagi berdasarkan ras dan asal-usul. Orang Eropa menempati posisi tertinggi, diikuti kelompok Timur Asing seperti Tionghoa dan Arab, sedangkan pribumi berada pada lapisan paling bawah.

Pembagian tersebut terlihat jelas dalam kehidupan Minke. Meskipun ia memperoleh pendidikan modern dan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, statusnya sebagai pribumi tetap membuatnya diperlakukan berbeda. Ia tidak mendapatkan hak yang sama dengan orang Eropa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolonialisme tidak hanya menguasai wilayah, tetapi juga menciptakan sistem sosial yang membatasi kesempatan masyarakat pribumi.

Melalui penggambaran tersebut, film memperlihatkan bagaimana kolonialisme bekerja melalui hukum, pendidikan, dan birokrasi. Kekuasaan tidak selalu diwujudkan dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga melalui aturan-aturan yang menempatkan kelompok tertentu pada posisi yang lebih rendah.

Dalam perspektif postkolonial, tokoh Minke menggambarkan individu yang mengalami krisis identitas akibat kolonialisme. Sebagai pribumi yang memperoleh pendidikan Barat, ia berada di antara dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ia mengagumi kemajuan pendidikan Eropa. Namun di sisi lain, ia menyadari bahwa bangsa Eropa tetap memandang pribumi sebagai kelompok inferior.

Keadaan tersebut menciptakan konflik batin dalam diri Minke. Ia berusaha menunjukkan bahwa pribumi mampu berpikir maju dan setara dengan bangsa Eropa. Akan tetapi, berbagai pengalaman diskriminatif membuatnya menyadari bahwa pendidikan saja tidak cukup untuk menghapus batas-batas rasial yang dibangun oleh kolonialisme.

Krisis identitas yang dialami Minke merupakan salah satu tema penting dalam kajian postkolonial. Kolonialisme sering membuat masyarakat terjajah merasa terpecah antara budaya lokal dan budaya penjajah. Mereka berusaha menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Barat, tetapi tetap dianggap berbeda dan tidak sepenuhnya diterima.

Tokoh yang paling kuat dalam film Bumi Manusia adalah Nyai Ontosoroh. Ia merupakan perempuan pribumi yang dijadikan nyai oleh seorang Belanda, tetapi berhasil mendidik dirinya sendiri hingga mampu mengelola perusahaan keluarga dengan baik.

Dalam sistem kolonial, seorang nyai dipandang rendah karena tidak memiliki status hukum yang jelas. Namun Nyai Ontosoroh menolak menerima posisi tersebut. Ia belajar membaca, menulis, dan memahami dunia bisnis sehingga mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki kemampuan yang setara bahkan lebih baik daripada banyak orang Eropa.

Melalui tokoh ini, film menunjukkan bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Perlawanan tidak selalu dilakukan melalui peperangan atau pemberontakan bersenjata, tetapi juga melalui pendidikan, pengetahuan, dan usaha mempertahankan martabat diri. Nyai Ontosoroh menjadi simbol bahwa kelompok yang selama ini dipinggirkan mampu melawan dominasi kolonial dengan kecerdasan dan keteguhan sikap.

Kajian postkolonial juga menyoroti bagaimana hukum digunakan untuk mempertahankan kekuasaan kolonial. Dalam film Bumi Manusia, hal ini terlihat pada kasus Annelies Mellema. Meskipun dibesarkan oleh Nyai Ontosoroh dan hidup di Hindia Belanda, pengadilan kolonial memutuskan bahwa Annelies harus dibawa ke Belanda.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa hukum kolonial lebih mengutamakan kepentingan orang Eropa daripada keadilan bagi masyarakat pribumi. Nyai Ontosoroh tidak memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan anaknya karena statusnya sebagai nyai dianggap tidak sah.

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kolonialisme tidak hanya menguasai wilayah secara fisik, tetapi juga mengendalikan kehidupan masyarakat melalui sistem hukum. Film dengan jelas menunjukkan bahwa hukum kolonial menjadi instrumen untuk mempertahankan ketimpangan dan dominasi penjajah atas masyarakat yang dijajah.

Meskipun Indonesia telah merdeka, kajian postkolonial tetap relevan karena warisan kolonial masih dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa pola pikir yang menganggap budaya Barat lebih unggul, misalnya, merupakan salah satu dampak kolonialisme yang masih terasa hingga saat ini.

Film Bumi Manusia mengingatkan bahwa perjuangan melawan kolonialisme tidak hanya berkaitan dengan kemerdekaan politik, tetapi juga pembebasan cara berpikir. Masyarakat perlu menyadari bahwa identitas bangsa tidak harus diukur berdasarkan standar yang ditetapkan oleh bangsa penjajah.

Melalui pendekatan postkolonial, penonton diajak untuk memahami sejarah dari sudut pandang masyarakat yang pernah dijajah. Pendekatan ini membantu membangun kesadaran kritis terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang muncul akibat warisan kolonial.

Kajian postkolonial merupakan pendekatan yang penting untuk memahami hubungan antara penjajah dan masyarakat terjajah dalam film sejarah. Melalui film Bumi Manusia, terlihat bagaimana kolonialisme menciptakan diskriminasi rasial, ketimpangan sosial, dan krisis identitas bagi masyarakat pribumi. Tokoh Minke menggambarkan pergulatan identitas akibat kolonialisme, sedangkan Nyai Ontosoroh menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi kolonial melalui pendidikan dan keberanian mempertahankan martabat.

Film ini menunjukkan bahwa kolonialisme tidak hanya hadir dalam bentuk kekuasaan politik, tetapi juga melalui hukum, budaya, dan cara pandang masyarakat. Oleh karena itu, kajian postkolonial membantu kita memahami bahwa sejarah kolonial bukan sekadar peristiwa masa lalu, melainkan pengalaman yang masih memiliki pengaruh dalam kehidupan masa kini. Dengan memahami warisan kolonial secara kritis, masyarakat dapat membangun identitas yang lebih mandiri dan menghargai pengalaman sejarah bangsanya sendiri.

 

 

 Oleh Alberto N

 

Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya membawakan kutipan puisi berikut

Di atas Tanah

“Petani kehilangan tanah
nelayan kehilangan laut
pembangunan tak adil
untungkan segelintir kaum”

Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale merupakan upaya untuk merekam realitas masyarakat adat Papua Selatan, terutama dari suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu, dalam menghadapi ekspansi industri berskala besar, khsusunya tebu dan sawit. Film dokumenter dengan durasi 95 menit tersebut pertama kali tayang secara perdana di Auckland, Selandia Baru pada tanggal 7 Maret 2026. Menampilkan bagaimana tanah ulayat, hutan, dan ruang hidup masyarakat adat diambil alih menjadi wilayah konsesi atas nama pembangunan nasional, ketahanan pangan, dan industrialisasi. Dalam konteks ini, film ini tidak menyoroti konfilik agraria, tetapi mengupas berbagai lapisan kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat adat Papua yang terkena dampaknya, baik itu mata pencaharian dan ruang hidup hewan endemik yang dilindungi terancam akibat pembukaan lahan yang secara masif.

Dari penolakan pembangunan industri tersebut, masyarakat adat Papua melakukan perlawanan yang kerap memicu konflik. Selama ini, narasi yang paling sering terdengar tidak lain adalah bentrokan fisik antara masyarakat Papua dan aparat keamanan bersenjata, terutama TNI. Namun, melalui tulisan ini, saya ingin mengajak pembaca untuk memahami film Pesta Babi melalui perspektif Johann Galtung. Dalam pandangannya, kekerasan tidak hanya hadir dalam bentuk langsung (fisik), melainkan dapat hadir dalam wujud struktural dan kultural. Kekerasan langsung tampak secara fisik, kekerasan struktural bekerja secara diam-diam atau tersembunyi, sedangkan kekerasan kultural beroperasi melalui nilai, keyakinan, bahasa, agama, dan simbol-simbol yang seolah-olah legitimasi pada dua bentuk kekerasan sebelumnya.

Oleh karena itu, membedah bentuk kekerasan yang terjadi lewat film Pesta Babi ini sangatlah tepat dan menarik untuk dikupas menurut trilogi kekerasan Johann Galtung. Saya sendiri melihat trilogi Johann Galtung seperti akar pohon yang tidak terlihat, tetapi memberi makan kepada seluruh tangkai pohon yang akan memperlihatkan bagaimana kekerasan kultural, struktural, dan langsung terwujud dalam film dokumenter Pesta Babi. Dengan kata lain, represi fisik, perampasan tanah, dan kerusakan flora/fauna endemik di tanah Papua bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari proses pengalihan dan manipulasi politik yang memiliki tujuan yang lebih besar demi keuntungan segelintir kaum.

 

Kekerasan Kultural

Menurut Galtung, kekerasan kultural adalah sikap, keyakinan, dan simbol yang diajarkan serta diwariskan dalam kehidupan sehari-hari untuk membenarkan kekerasan langsung maupun struktural. Jenis tindak kekerasan ini bekerja dalam lingkungan simbol seperti agama, bahasa, seni, adat, ilmu pengetahuan, dan narasi sejarah. Karena sifatnya yang berupa simbolik, kekerasan kultural sering tampak wajar, padahal ia menopang ketidakadilan yang lebih besar.

Dalam film Pesta Babi, kekerasan kultural terlihat pada narasi pembangunan nasional yang membungkus proyek industri sebagai sesuatu yang mutlak dan benar. Istilah seperti “swasembada gula”, “ketahanan pangan”, dan “bioetanol” digunakan seolah-olah merupakan kepentingan bersama yang tidak bisa diganggu gugat. Narasi tersebut membuat penggusuran hutan dan pengambilalihan tanah adat tampak sah secara moral, karena masyarakat diajak untuk percaya bahwa proyek tersebut demi kemajuan bersama.

Selain itu, kekerasan kultural juga begitu tampak dalam cara pandang sekelompok orang yang merendahkan kehidupan masyarakat adat Papua. Mereka kerap dilihat sebagai kelompok yang sangat tertinggal, tidak modern atau tidak melek pengetahuan, hingga tidak produktif. Pandangan seperti ini membentuk justifikasi etnis yang beranggapan bahwa mereka adalah orang-orang yang pantas untuk dikuasai dan diperalat oleh penguasa demi keuntungan besar dengan iming-iming kehidupan yang “tertata”, “bermanfaat”, dan “terkelola”. Dalam logika ini, masyarakat adat tidak dianggap sebagai subjek yang memiliki hak penuh atas ruang hidupnya, melainkan dianggap sebagai pihak yang kontra dan tembok besar penghalang pembangunan industri.

Judul Pesta Babi sendiri merupakan simbol kritik yang tajam kepada pemerintah. Tradisi pesta babi dalam budaya lokal sebenarnya memiliki makna yang sangat sakral, tetapi dalam film ini judul tersebut diolah secara ironis untuk menggambarkan “pesta” kekuasaan dan keserakahan kaum elite. Dengan begitu, kekerasan kultural tidak hanya hadir dalam wacana pembangunan, tetapi juga dalam cara pemaknaan budaya dipelintir untuk menyingkap praktik perampasan.

 

Kekerasan Struktural

Galtung menjelaskan bahwa kekerasan struktural adalah kekerasan yang tidak selalu terlihat dalam tindakan fisik, melainkan tertanam secara tersembunyi di dalam sistem hukum, kebijakan, dan relasi ekonomi yang membuat sekelompok orang berada di posisi yang tidak setara. Bentuk kekerasan ini bekerja melalui empat mekanisme utama, yaitu penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi. Secara sederhana, keempar mekanisme ini dapat dianalogikan sebagai proses penguasaan, pemisahan, peminggiran, dan pemecahbelahan  kelompok tertindas agar sistem yang tidak adil tersebut tetap melanggengkan kekuasaan bagi segelintir kaum.

 

Penetrasi (Penyusupan dan Cuci Otak)

Sutradara memperlihatkan bahwa korporasi tidak datang membawa senjata, melainkan membawa “hadiah” televisi, ponsel, dan janji-janji yang menggiurkan. Mereka menyusup ke dalam ruang hidup rakyat dan berbisik: “Gaya hidup berkebun kalian ini kuno dan miskin. Sagu itu makanan yang sangat tertinggal. Ikutlah sistem yang saya bangun dan dukung proyek ini agar kalian dapat membeli makanan yang modern seperti orang-orang kaya.” Bentuk penetrasi ini adalah iming-iming agar cara berpikir masyarakat dicuci dan dijajah demi kepentingan korporasi dan kaum kapitalis.

 

Segmentasi (Pemberian Porsi yang Tidak Adil)

Setelah rakyat tergiur dengan narasi tersebut, lahan dibuka secara besar-besaran demi pembangunan nasional yang berdampak kerusakan ekologi dan hilangnya ruang hidup. Di sisi lain, segmentasi bekerja dengan cara membatasi pengetahuan serta keahlian masyarakat lokal, sehingga rakyat Papua hanya bisa menonton tanpa mendapatkan kesempatan untuk ikut mengelola lahan dan akhirnya tetap tidak mengetahui apa pun.

Marginalisasi (Peminggiran ke Tepi Jurang)

Seiring berjalannya waktu, pembangunan semakin meluas dan secara perlahan limbah proyek mulai mencemari aliran sungai. Warga yang dulu hidup makmur dari kebun, sekarang tidak bisa lagi mencari sagu atau berburu karena hutannya sudah hancur diambil alih. Di situlah letak marginalisasi bekerja; tanpa harus dipukul secara fisik, masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber kehidupan di tanah mereka sendirisebuah wujud “pengusiran secara halus.”

 

Fragmentasi (Pecah Belah agar Tak Bisa Melawan)

Ketika sebagian masyarakat mulai sadar dan ingin melayangkan protes, korporasi melancarkan taktik pamungkasnya dengan mendekati beberapa kepala suku untuk memberikan “uang ketuk pintu” atau fasilitas khusus. Sementara itu, rakyat yang tidak menyadari manipulasi tersebut dibiarkan kesusahan di tengah krisis kelaparan. Akibatnya, sesama warga yang mengalami nasib serupa mulai menaruh rasa curiga, bertengkar, dan terpecah belah, sehingga mereka melupakan musuh bersama yang seharusnya dilawan. Dengan demikian, fragmentasi ini merupakan strategi korporasi untuk memecah semangat solidaritas dan persatuan agar fokus perlawanan masyarakat runtuh secara sistemik.

 

Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung adalah bentuk kekerasan yang tampak secara nyata, baik verbal maupun fisik, dan memiliki pelaku serta korban yang jelas. Dalam kerangka Johann Galtung, kekerasan ini mencakup tindakan yang mengancam kehidupan, penyiksaan, atau segala hal yang menekan kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam konteks film Pesta Babi, kekerasan langsung tidak hanya hadir sebagai intimidasi simbolik, tetapi juga sebagai pengalaman fisik yang dialami masyarakat adat Papua Selatan. Kehadiran aparat keamanan bersenjata dan militer di wilayah adat menunjukkan adanya kontrol atas tanah dan proyek industri yang dijaga dengan ancaman fisik. Pada titik ini, masyarakat tidak hanya berhadapan dengan kebijakan yang tidak adil, tetapi juga dengan rasa gelisah dan takut akibat tindakan represif yang mereka alami, seperti pemukulan, penembakan, intimidasi dari oknum bersenjata.

Kekerasan langsung juga muncul melalui pembubaran secara paksa pada ruang-ruang diskusi yang dirasa sebagai perlawanan, serta pengawasan terhadap kegiatan yang membahas film Pesta Babi ini. Catatan dari lembaga Watchdoc menyebutkan bahwa pemutaran film ini sudah mengalami 21 kali intimidasi serius terhadap masyarakat yang menonton sejak 9 April 2026, pertama kali di Dompu (Nusa Tenggara Barat), Bali, Ternate (Maluku Utara), dan beberapa kampus dan komunitas yang tercatat mengalami tekanan dari aparat. Situasi ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan langsung tidak hanya bekerja di wilayah Papua, tetapi juga menjalar ke ruang publik yang mencoba membicarakan Papua secara kritis.

Selain itu, kekerasan langsung dalam film ini juga terlihat dari penghancuran lingkungan secara fisik, seperti buldoser yang meratakan hutan dan melenyapkan ruang hidup manusia serta hewan. Kerusakan ekologis ini bukan sekadar dampak sampingan, melainkan bentuk agresi nyata terhadap tubuh sosial dan ekologis masyarakat adat Papua yang hidup bergantung pada tanah, hutan, dan sungai. Dengan demikian, kekerasan langsung dalam film Pesta Babi ini harus menjadi perhatian nasional yang mendesak untuk ditindaklanjuti, sebab relasi kuasa di sana telah mengakar kuat melalui perpaduan perampasan dan kekerasan secara kultural, struktural, serta langsung.

 

Penutup

Berdasarkan perspektif Johann Galtung, film Pesta Babi memperlihatkan bahwa kekerasan di Papua Selatan tidak muncul secara tiba-tiba. Kekerasan langsung yang tampak di lapangan berakar pada kekerasan kultural dan struktural, seperti kebijakan yang tidak adil serta narasi pembangunan yang melegitimasi perampasan tanah adat. Dengan kata lain, film ini menegaskan adanya persoalan sistemik mengenai cara negara, korporasi, dan masyarakat memandang tanah, pembangunan, dan kemanusiaan.

Johann Galtung juga memiliki sudut pandang bahwa perdamaian sejati tidak cukup diwujudkan melalui pengehentian bentrokan fisik semata. Hal yang dibutuhkan adalah positive peace, yaitu keadaan ketika akar ketidakadilan dihapuskan. Ini berarti hak atas tanah ulayat harus dikembalikan dan masyarakat adat harus dilibatkan secara penuh dalam proses pengambilan keputusan, serta cara pandang pembangunan yang eksploitatif perlu dibongkar. Tanpa perubahan mendasar tersebut, kekerasan akan selalu hadir kembali.

 

 

Oleh  Agus  Widjajanto

 

Peristiwa krisis ekonomi dan politik tahun 1998 merupakan salah satu episode paling penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Bagi generasi milenial dan Generasi Z yang tidak mengalami langsung masa tersebut, memahami berbagai perspektif yang berkembang mengenai krisis 1998 menjadi penting agar sejarah tidak dipahami secara hitam-putih dan bangsa ini tidak kehilangan memori kolektifnya.

Ekonom Steve H. Hanke, peneliti senior di Independent Institute, California, sekaligus Direktur Institute for Applied Economics, Global Health, and the Study of Business Enterprise, Amerika Serikat, menyatakan bahwa krisis Indonesia tahun 1998 yang mengguncang ekonomi dan hukum serta memicu berakhirnya pemerintahan Orde Baru sebenarnya dapat dihindari melalui penerapan sistem Dewan Mata Uang (Currency Board).

Pada Januari 1998, Presiden Soeharto menunjuk Steve H. Hanke sebagai penasihat ekonomi. Bersama sejumlah ahli ekonomi di lingkungan Presiden Soeharto, ia menyusun konsep Currency Board. Menurut Hanke, nilai rupiah dapat memiliki stabilitas yang setara dengan dolar Amerika Serikat apabila International Monetary Fund (IMF) dan pemerintahan Presiden Amerika Serikat ke-42, Bill Clinton, tidak menghalangi penerapan sistem tersebut.

Melalui akun X pribadinya, Hanke beberapa kali menyatakan bahwa apabila IMF tidak “menyabotase” rencana Dewan Mata Uang yang akan diterapkan pada tahun 1998, maka rupiah tidak akan mengalami persoalan berkepanjangan hingga saat ini. Ia tidak pernah menyatakan bahwa nilai tukar rupiah akan menjadi satu rupiah sama dengan satu dolar Amerika Serikat. Yang dimaksud Hanke adalah bahwa rupiah dapat menjadi “sebaik dolar”, yakni memiliki stabilitas dan kekuatan yang setara sehingga mampu mencegah pelemahan tajam sebagaimana terjadi pada krisis keuangan Asia saat itu. Steve H. Hanke sendiri sebelumnya pernah menjadi penasihat Presiden Amerika Serikat ke-40, Ronald Reagan.

Dari perspektif yang berkembang di kalangan tertentu, penolakan IMF terhadap konsep Currency Board dipandang bukan semata-mata persoalan ekonomi, melainkan bagian dari kepentingan geopolitik yang lebih luas. Pandangan tersebut menjadi salah satu bahan perdebatan yang hingga kini masih terus dibahas oleh para pengamat dan peneliti sejarah ekonomi.

Bagi generasi muda Indonesia, terutama generasi milenial dan Generasi Z, memahami sejarah bangsa merupakan hal yang sangat penting. Sebab, dalam hubungan internasional tidak ada persahabatan yang abadi, melainkan kepentingan yang abadi. Oleh karena itu, kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, serta kekuatan politik nasional merupakan faktor penting yang harus dijaga oleh setiap bangsa yang ingin berdiri sejajar dengan negara-negara maju.

Dalam perspektif penulis, sejarah tahun 1998 juga menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada kekuatan eksternal. Kemandirian dalam bidang ekonomi, politik, dan teknologi harus menjadi cita-cita bersama agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dan menentukan arah masa depannya secara berdaulat.

 

Krisis Moneter 1998 dan Gagasan Dewan Mata Uang (Currency Board)

Peristiwa kerusuhan tahun 1998 yang ditandai dengan bergeraknya mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR menjadi salah satu titik balik sejarah Indonesia. Gerakan tersebut dimotori oleh para tokoh yang mengusung semangat reformasi dengan cita-cita melakukan perubahan di berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, setelah lebih dari dua puluh tujuh tahun reformasi berjalan, muncul pandangan bahwa kondisi bangsa justru belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan yang diharapkan.

Berbagai persoalan seperti korupsi yang dinilai terjadi secara masif dan terstruktur, penegakan hukum yang dianggap carut-marut, serta hukum yang kerap dipersepsikan menjadi komoditas kepentingan, menjadi alasan mengapa sebagian kalangan mempertanyakan hasil reformasi. Fenomena pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor, tumbangnya industri tekstil Sritex pada 1 Maret 2025, kasus dugaan pengoplosan Pertamax di Pertamina Patra Niaga, kasus timah Bangka Belitung, persoalan pagar laut Tangerang, hingga rumor mengenai dugaan pemalsuan batangan emas pada perusahaan besar, serta dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis, dipandang sebagai indikator bahwa terdapat persoalan mendasar yang masih membelit bangsa ini.

Dalam perspektif penulis, peristiwa tahun 1998 merupakan tragedi yang harus dijadikan momentum untuk mengingat bahwa dinamika politik dan ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kepentingan internasional. Ada pandangan yang meyakini bahwa Indonesia pada masa Orde Baru telah berkembang menjadi negara yang kuat secara ekonomi dan stabilitas politik, bahkan diproyeksikan menjadi salah satu “Macan Asia” yang dapat menyaingi Jepang, Korea Selatan, maupun Tiongkok. Kondisi tersebut, menurut pandangan tersebut, dipandang dapat mengganggu kepentingan negara-negara besar.

Dihimpun dari berbagai sumber, muncul sejumlah pandangan mengenai mengapa pemerintahan Orde Baru akhirnya berakhir. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, pernah menyatakan bahwa krisis ekonomi tahun 1998 memang dirancang untuk menjatuhkan Presiden Soeharto. Menurut pandangan tersebut, apabila Presiden Soeharto tidak jatuh, Indonesia berpotensi menjadi negara maju.

Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam juga pernah menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia berada dalam kondisi bersatu, pemerintahan berjalan stabil, dan pertumbuhan ekonomi berlangsung sangat pesat. Karena itu, beliau menyayangkan berakhirnya pemerintahan tersebut.

Pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, juga pernah memberikan penghargaan kepada Presiden Soeharto dengan menyebutnya sebagai pemimpin luar biasa yang layak memperoleh tempat terhormat dalam sejarah Indonesia.

Menurut berbagai catatan, Presiden Soeharto beberapa kali pernah mengutarakan niat untuk mengundurkan diri. Namun, ia melihat adanya ancaman besar yang dapat membahayakan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tuduhan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diarahkan kepada dirinya dan keluarganya, yang kemudian dituangkan dalam Ketetapan MPR untuk memeriksa harta kekayaannya, menurut pandangan pendukung Orde Baru tidak pernah terbukti secara hukum.

Majalah Time pernah memuat laporan yang menuduh Presiden Soeharto dan keluarganya memiliki simpanan sebesar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, menurut berbagai kalangan yang membela Presiden Soeharto, tuduhan tersebut tidak pernah dapat dibuktikan. Berbagai tim khusus dibentuk untuk menelusuri aset-aset tersebut, namun menurut pandangan tersebut, tidak ditemukan rekening maupun simpanan yang dimaksud.

Dalam perspektif tertentu, muncul keyakinan bahwa Presiden Soeharto dijatuhkan melalui sebuah konstelasi kepentingan global yang melibatkan kekuatan politik internasional dan kelompok-kelompok yang menentang dirinya di dalam negeri. Bahkan, terdapat pandangan bahwa kedekatan Presiden Soeharto dengan umat Islam sejak pertengahan dekade 1980-an menjadi salah satu faktor yang menimbulkan ketidaksenangan pihak-pihak tertentu.

Bagi generasi milenial dan Generasi Z, berbagai pandangan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika sejarah bangsa. Sejarah tidak selalu hanya memiliki satu perspektif. Oleh karena itu, generasi muda perlu mempelajari sejarah secara kritis dan menyeluruh agar tidak mudah kehilangan jati diri serta memahami bahwa perjalanan bangsa Indonesia senantiasa berada dalam pusaran persaingan geopolitik global.

Dalam pandangan penulis, salah satu pelajaran penting yang dapat dipetik dari peristiwa tahun 1998 adalah bahwa bangsa Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, serta kedaulatan politik harus terus diperjuangkan. Sebab, dalam hubungan internasional, setiap negara memiliki kepentingannya masing-masing.

 

Penolakan IMF dan Pemerintah Amerika Serikat terhadap Currency Board

Pandangan yang berkembang mengenai penolakan IMF terhadap konsep Dewan Mata Uang (Currency Board) yang diusulkan Presiden Soeharto bersama Steve H. Hanke juga menjadi bahan renungan penting. Sebagian kalangan memandang bahwa sikap IMF tersebut tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomi, melainkan berkaitan dengan konfigurasi kepentingan global yang lebih luas. Terlepas dari benar atau tidaknya pandangan tersebut, hal itu menjadi pelajaran berharga bahwa Indonesia harus terus memperkuat fondasi ekonominya agar tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan eksternal.

Dalam perjalanan sejarah bangsa, peristiwa tahun 1965 hingga 1998 tidak dapat dipisahkan dari sosok Presiden Soeharto. Sebagai manusia, tentu beliau tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Namun, dalam pandangan para pendukungnya, jasa dan pengabdiannya terhadap bangsa dan negara dipandang sangat besar, terutama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa Perang Dingin yang penuh dengan pertarungan ideologi.

Berbagai dokumen rahasia CIA yang kemudian dibuka kepada publik memunculkan beragam interpretasi mengenai dinamika politik Indonesia pada masa tersebut. Dalam sejumlah catatan yang beredar, disebutkan adanya komunikasi antara pihak Amerika Serikat dan Presiden Soeharto pada awal Oktober 1965, beberapa hari setelah peristiwa G30S/PKI.

Laporan-laporan tersebut menyebutkan bahwa setelah terjadinya Gerakan 30 September, TNI Angkatan Darat di bawah kepemimpinan Mayjen Soeharto berhasil mengambil alih keadaan dan menggagalkan upaya PKI untuk menguasai Indonesia. Menurut berbagai sumber yang dikutip para pengamat, salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan Gerakan 30 September adalah persoalan waktu. Operasi tersebut dilakukan hanya beberapa hari sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ABRI pada 5 Oktober 1965, ketika sebagian besar pasukan dan pimpinan TNI sedang berkumpul di Jakarta.

Selain itu, terdapat pandangan bahwa PKI tidak memperhitungkan kemampuan militer Mayjen Soeharto yang pada saat itu menjabat Panglima Kostrad. Jabatan Panglima Kostrad pada masa itu dianggap tidak terlalu prestisius dan keberadaan Soeharto dipandang tidak terlalu menonjol dalam percaturan politik nasional. Justru karena sikapnya yang cenderung tenang dan tidak terlibat dalam berbagai faksi di tubuh TNI, kemampuan dan pengaruh Soeharto dianggap tidak diperhitungkan oleh lawan-lawannya.

Dalam berbagai catatan yang beredar, pengalaman Soeharto sebagai Panglima Operasi Trikora juga disebut menjadi salah satu faktor penting yang memungkinkan dirinya mampu melakukan mobilisasi pasukan dalam jumlah besar secara cepat. Kemampuan koordinasi lintas matra yang dimilikinya dipandang sebagai salah satu keunggulan yang tidak dimiliki banyak perwira lainnya.

Dalam perspektif para pendukung Orde Baru, keberhasilan Soeharto mengendalikan situasi pasca-G30S/PKI dipandang sebagai salah satu faktor yang menyelamatkan Indonesia dari kemungkinan jatuh ke dalam pengaruh komunisme internasional. Berbagai negara yang menganut paham komunis, seperti Uni Soviet, Tiongkok, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Kuba, sering dijadikan contoh mengenai bagaimana konflik ideologi dapat membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat.

Pandangan tersebut tentu menjadi bagian dari perdebatan sejarah yang terus berlangsung hingga saat ini. Namun, satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa Indonesia pada masa itu berada dalam pusaran Perang Dingin, ketika persaingan antara blok Barat dan blok Timur berlangsung sangat tajam.

Penulis memandang bahwa generasi milenial dan Generasi Z perlu memahami sejarah tersebut secara utuh dan tidak hanya melihatnya dari satu sudut pandang. Sebab, sejarah bangsa bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan sumber pembelajaran untuk menghadapi tantangan masa depan.

Menurut berbagai catatan yang beredar, setelah berhasil memulihkan keadaan, pemerintah Amerika Serikat melalui CIA disebut menawarkan berbagai bentuk bantuan kepada Indonesia. Akan tetapi, dalam pandangan para pendukung Presiden Soeharto, bantuan tersebut tidak serta-merta diterima. Disebutkan bahwa Soeharto mengajukan syarat tertentu sebelum melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak Amerika Serikat.

Yang menarik, menurut berbagai sumber tersebut, Soeharto tidak meminta senjata, uang, ataupun informasi intelijen. Di tengah situasi ekonomi yang sangat sulit, ketika inflasi mencapai sekitar 650 persen, defisit anggaran sangat tinggi, serta ancaman kelaparan melanda masyarakat, Presiden Soeharto justru meminta bantuan berupa beras.

Permintaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pangan dan keselamatan rakyat menjadi perhatian utama pemerintah pada masa itu. Bahkan, menurut sejumlah sumber, permintaan tersebut sempat menyulitkan pemerintah Amerika Serikat karena bantuan pangan dalam jumlah besar memerlukan persetujuan politik yang tidak sederhana.

Dalam konteks Perang Dingin, keberhasilan Indonesia mencegah berkembangnya komunisme dipandang memiliki arti strategis bagi Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Teori Domino yang berkembang saat itu menyebutkan bahwa apabila satu negara jatuh ke dalam pengaruh komunisme, maka negara-negara lain di kawasan yang sama akan mengikuti.

Karena itu, posisi Indonesia dipandang memiliki arti penting dalam percaturan geopolitik dunia. Dalam pandangan tertentu, keberhasilan Indonesia mempertahankan diri dari pengaruh komunisme dianggap turut memberikan keuntungan strategis bagi negara-negara Barat.

Alhamdulillah, Indonesia tetap berdiri sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan tidak menjadi negara komunis. Hal tersebut, dalam pandangan para pendukung Orde Baru, merupakan salah satu jasa besar Presiden Soeharto yang patut dicatat dalam sejarah bangsa.

Bagi generasi muda, memahami sejarah bukan berarti harus menerima seluruh narasi secara mentah, tetapi justru menjadi kesempatan untuk berpikir kritis dan objektif. Sebab, sejarah tidak hanya terdiri atas satu versi. Banyak peristiwa besar yang memiliki berbagai sudut pandang yang perlu dipelajari secara mendalam.

Pada akhirnya, pelajaran penting yang dapat dipetik adalah bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Kemandirian ekonomi, kekuatan politik, penguasaan teknologi, dan persatuan nasional merupakan modal utama agar Indonesia tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan eksternal yang dapat menghambat cita-cita menuju negara yang maju dan berdaulat.

 

Dalam perspektif penulis, salah satu hal yang patut menjadi perhatian generasi milenial dan Generasi Z adalah memahami posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik dunia. Sejarah menunjukkan bahwa negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk besar, serta potensi ekonomi yang kuat, akan selalu menjadi objek kepentingan berbagai kekuatan internasional.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia dipandang sebagai salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia. Keberhasilan mencapai swasembada beras, pembangunan infrastruktur secara masif, stabilitas politik yang relatif terjaga, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), menjadi indikator bahwa Indonesia memiliki fondasi untuk menjadi negara maju.

Bahkan, dalam berbagai pandangan yang berkembang saat itu, Indonesia diproyeksikan mampu menyusul negara-negara industri maju di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Konsep pembangunan nasional yang bertumpu pada kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal dipandang dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu “Macan Asia” yang diperhitungkan dunia.

Dalam perspektif tersebut, muncul keyakinan bahwa kondisi tersebut berpotensi mengganggu kepentingan ekonomi global yang selama ini bertumpu pada dominasi negara-negara maju dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Oleh karena itu, menurut pandangan yang berkembang di kalangan tertentu, berbagai tekanan terhadap Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya mempertahankan tatanan ekonomi dunia yang sudah mapan.

Salah satu kebijakan Presiden Soeharto yang kerap dikaitkan dengan upaya memperkuat kemandirian nasional adalah keberaniannya membubarkan Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI). Lembaga tersebut dianggap terlalu jauh melakukan intervensi terhadap kebijakan nasional Indonesia.

Setelah pembubaran IGGI, Indonesia berupaya membangun hubungan ekonomi internasional dengan posisi yang lebih setara dan tidak bergantung pada tekanan politik pihak luar.

Dalam berbagai pandangan yang berkembang, Presiden Soeharto juga memiliki cita-cita untuk melunasi utang luar negeri dan membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan sendiri. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, cita-cita tersebut dipandang memungkinkan untuk diwujudkan apabila dikelola secara optimal dan berkesinambungan.

Pandangan inilah yang kemudian melahirkan keyakinan bahwa Indonesia yang mandiri secara ekonomi, politik, dan teknologi tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan negara-negara besar. Menurut perspektif tersebut, ketergantungan negara berkembang terhadap teknologi, modal, dan sistem keuangan global merupakan bagian dari mekanisme yang membuat negara-negara berkembang tetap berada dalam posisi yang lemah.

Dalam konteks krisis tahun 1998, penulis memandang bahwa peran IMF patut menjadi bahan kajian serius bagi generasi muda. Bukan untuk membangun sentimen antiasing, melainkan agar bangsa Indonesia memahami bahwa dalam hubungan internasional, setiap negara dan lembaga internasional memiliki kepentingannya masing-masing. Pandangan yang berkembang mengenai penolakan IMF terhadap konsep Currency Board yang diusulkan Presiden Soeharto bersama Steve H. Hanke menjadi salah satu bagian penting yang masih diperdebatkan hingga hari ini.

Dalam perspektif tertentu, terdapat keyakinan bahwa tekanan ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 tidak semata-mata merupakan persoalan krisis moneter biasa, melainkan juga berkaitan dengan konfigurasi kepentingan internasional yang lebih luas. Karena itu, peristiwa 1998 dipandang oleh sebagian kalangan bukan sekadar pergantian rezim, tetapi juga perubahan arah politik dan ekonomi nasional.

Gerakan mahasiswa yang menjadi motor Reformasi dipandang sebagai kekuatan moral yang lahir dari idealisme perubahan. Namun, dalam pandangan penulis, sejarah perlu dibaca secara lebih mendalam agar dapat dipahami bahwa berbagai gerakan sosial dan politik sering kali tidak dapat dilepaskan dari dinamika kepentingan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, generasi muda perlu memahami sejarah secara utuh dan tidak terjebak pada euforia sesaat.

Setelah lebih dari dua puluh tujuh tahun Reformasi berjalan, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Korupsi yang terus berulang, lemahnya penegakan hukum, kesenjangan ekonomi, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja, serta berbagai persoalan tata kelola negara menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama.

Karena itu, pelajaran terbesar dari sejarah adalah pentingnya membangun kemandirian bangsa. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk luar negeri, tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah, dan tidak boleh bergantung sepenuhnya pada teknologi serta sistem keuangan yang dikendalikan pihak lain.

Generasi milenial dan Generasi Z harus memahami bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya berarti bebas secara politik, tetapi juga berdaulat secara ekonomi, mandiri dalam penguasaan teknologi, serta mampu mengelola sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jangan sekali-kali melupakan sejarah bangsa sendiri. Sejarah adalah guru kehidupan. Dengan mempelajari masa lalu secara jujur dan kritis, bangsa Indonesia dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam menghadapi masa depan.

Sebab, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang melupakan sejarahnya, melainkan bangsa yang mampu mengambil pelajaran dari masa lalunya untuk membangun masa depan yang lebih kuat, mandiri, dan berdaulat.

 

*Penulis adalah praktisi hukum, pemerhati sosial budaya, hukum, politik, dan sejarah bangsa, tinggal di Jakarta