Category: BERITA

Sibolga berandanegeri.com. Caritas Indonesia (Yayasan KARINA-KWI) bersama Jaringan Caritas-PSE di keuskupan-keuskupan terdampak, bergerak cepat mengambil bagian membantu korban banjir bandang di wilayah Sumatera. Hanya berselang beberapa hari setelah terjadinya banjir bandang, Caritas Indonesia menginisiasi pos layanan kemanusiaan di Desa Hutagodang, Kecamatan Sungai Kanan, Tapanuli Selatan.

Direktur Eksekutif Caritas Indonesia, Rm. Fredy Rante Taruk menyaksikan langsung lokasi Desa Hutagodang, wilayah yang terdampak cukup parah banjir bandang. Seluruh bangunan di wilayah desa itu hampir rata dengan tanah, bahkan hanya menyisakan sedikit rumah yang masih berdiri, termasuk sebuah bangunan gereja yang penuh dengan lumpur dan kayu-kayu gelondongan. Batu-batu besar, lumpur, kayu-kayu gelondongan dan sampah yang datang bersamaan dengan banjir menghanyutkan hampir seluruh rumah-rumah penduduk.

“Ini rumah saya sudah tidak ada. Kami lari menyelamatkan diri dan hanya tersisa baju di badan,” kata seorang perempuan berkerudung yang menunjukkan lokasi rumahnya sambil mengusap air mata. Saat ini, hanya tumpukan kayu-kayu gelondongan yang tingginya melebihi tinggi badan manusia yang tersebar di mana-mana. Perempuan dan anaknya kehilangan seluruh harta dan rumahnya hingga hanya menyisakan pakaian yang melekat di badan mereka.

Rm. Fredy bersama Keuskupan Sibolga, yang diwakili oleh Pastor Vikjen dan Ketua Komisi PSE Keuskupan Sibolga, menyapa para penyintas dan membagikan 150 paket makanan kepada mereka. Melihat parahnya lokasi, Rm. Fredy menyampaikan akan membuka pos layanan kemanusiaan di Desa Hutagadong bersama Keuskupan Sibolga.  “Kami harap layanan ini dapat membantu para penyintas, dengan tersedianya dapur umum, layanan kesehatan, dan  berbagai kebutuhan dasar di sini,” kata Rm. Fredy. Melihat dampaknya yang besar, Rm. Freddy juga mengharapkan masyarakat luas ikut memberikan donasi untuk disalurkan kepada mereka yang terdampak.

Tak cuma di wilayah Desa Hutagadong saja, dari Medan, Caritas Keuskupan Agung Medan mengerahkan 11 truk logistik untuk dibagikan ke wilayah terdampak di Keuskupan Padang, Medan, dan Sibolga. Pengiriman bantuan ini merupakan bentuk solidaritas jaringan Caritas yang ada di seluruh keuskupan. Gereja Katolik hadir untuk bahu membahu membantu mereka yang terdampak dengan menggerakkan umat dan lembaga-lembaga kemanusiaan di bawah keuskupan. Segera, tim relawan Caritas bersama keuskupan membuka pos-pos layanan kemanusiaan yang bergerak cepat  memenuhi kebutuhan di lokasi-lokasi bencana.

Banjir bandang yang menelan hampir 1.000 warga di tiga provinsi membuat Gereja Katolik di seluruh Indonesia berkoordinasi dan menggalang bantuan dana ke wilayah terdampak, salah satunya Keuskupan Surabaya. Melalui Instagram dan Facebook, Uskup Surabaya Mgr. Agustinus Tri Budi Utomo menyampaikan kepada umatnya untuk bersolidaritas dan menggalang dana kemanusiaan untuk membantu masyarakat di tiga provinsi di Sumatera. Ungkapan solidaritas juga muncul dari keuskupan-keuskupan lainnya dan kelompok-kelompok masyarakat.

Hingga hari ini, dana yang terkumpul dari masyarakat melalui Caritas Indonesia sebesar Rp 1,8 miliar. Untuk mempercepat langkah pemulihan, Caritas Indonesia juga menerima bantuan untuk kebutuhan prioritas, seperti genset air, selimut, terpal, tenda, beras, minyak goreng, sepatu boot, peralatan masak dapur, seragam dan peralatan sekolah, ember dan peralatan mandi, serta pakaian baru. Caritas Indonesia menolak pemberian makanan kadaluarsa, minuman kemasan, makanan instan, dan pakaian bekas.

Data yang dihimpun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatera mencapai 914 jiwa.

“Pada hari ini, 6 Desember 2025 (sore), jumlah korban meninggal secara total mencapai 914 jiwa, bertambah 47 jiwa dari posisi kemarin 867 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari di Banda Aceh, Sabtu, (7/12) dikutip dari Antara.

Rincian jumlah korban meninggal tersebut, berada di Provinsi Aceh 359 jiwa, Sumatera Utara (Sumut) 329 jiwa, dan Sumatera Barat (Sumbar) 226 jiwa. Adapun total orang hilang di tiga provinsi yang masih terdata dalam daftar pencarian tim SAR saat ini 389 jiwa.

 Di tengah gemuruh era algoritma dan dominasi kemajuan material, sebuah pertanyaan fundamental digemakan dari Universitas Sanata Dharma (USD) hari ini: “Apakah kita masih membutuhkan sastra?” Jawabannya, menurut Prof. Dr. Yoseph Yapi Taum, M.Hum., bukan hanya “ya”, melainkan sebuah imperatif moral bagi kelangsungan bangsa.

Dalam pidato pengukuhan jabatannya sebagai Guru Besar dalam Bidang Teori Sastra, di Yogyakarta, 21 November 2025, Prof. Yapi Taum menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Teori Sastra, Memoria Passionis, dan Renaisans Bangsa.”. Pidato ini bukan sekadar perayaan akademik, melainkan sebuah manifesto yang menantang amnesia sejarah dan menyerukan “makanan bergizi bagi jiwa” untuk generasi Indonesia Emas.

 

Sastra: Dari Alam Liar Menuju Peta Pembebasan

 

Prof. Yapi Taum membuka pidatonya dengan menyoroti kondisi kritik sastra modern yang ia sebut sebagai “alam liar” yang membingungkan. Berangkat dari kegelisahan intelektualnya saat membedah karya absurd Danarto, Godlob, puluhan tahun silam, ia menegaskan bahwa tanpa teori, teks sastra akan tetap bisu.

Dalam orasi ini, Prof. Yapi Taum menawarkan kontribusi teoretis yang signifikan dengan mereposisi paradigma klasik M.H. Abrams. Ia berargumen bahwa pendekatan tradisional (Mimetik, Objektif, Ekspresif, Pragmatik) tidak lagi cukup untuk membaca kompleksitas relasi kuasa dalam teks.

Ia memperkenalkan Pendekatan Diskursif dan Eklektik ke dalam peta tersebut. “Teks bukan sekadar representasi, melainkan medan pertarungan ideologi,” tegasnya. Pendekatan diskursif inilah yang membongkar siapa yang bersuara dan siapa yang dibungkam dalam sebuah narasi.

 

Memoria Passionis: Merawat Ingatan Luka

 

Jantung dari pidato Prof. Yapi Taum terletak pada konsep Memoria Passionis—ingatan akan penderitaan. Mengutip teolog Johann Baptist Metz, ia menekankan bahwa ingatan ini bersifat subversif; ia menolak narasi sejarah resmi yang sering kali homogen dan manipulatif.

“Sastra adalah penjaga Memoria Passionis, ingatan atas luka kolektif bangsa,” ujarnya.

Rekam jejak riset Prof. Yapi Taum membuktikan konsistensi tema ini. Dari penelitian lapangan di Kamboja mengenai rezim Khmer Merah, disertasinya tentang Representasi Tragedi 1965, hingga riset terbarunya mengenai memori kolektif pascakonflik di Timor-Leste.

Ia menemukan bahwa karya sastra Indonesia seputar Tragedi 1965 hampir seluruhnya merupakan karya memoria passionis yang berpihak pada sisi kemanusiaan korban, berbeda dari narasi resmi Orde Baru. Begitu pula dalam kasus Timor-Leste, risetnya mengungkap bahwa rekonsiliasi sejati tidak dibangun dengan melupakan, tetapi dengan keberanian menatap sejarah kelam.

“Negara Timor-Leste didirikan di atas pertikaian, konflik, darah, dan air mata… Memoria Passionis harus diangkat ke publik untuk menumbuhkan Compassio (belarasa).”

 

Renaisans Bangsa: Melampaui Pembangunan Fisik

 

Bagian paling politis dan visioner dari pidato ini adalah gagasan tentang Renaisans Bangsa. Prof. Yapi Taum mengkritik kecenderungan bangsa yang mengidap “amnesia historis” dan mewarisi dinasti kekerasan.

Ia mengajukan tesis bahwa kebangkitan bangsa (renaisans) bukanlah sekadar soal ekonomi atau infrastruktur, melainkan kebangkitan moral yang dipicu oleh empati sastra. Ia mencontohkan bagaimana novel Uncle Tom’s Cabin di Amerika Serikat mampu mengubah pandangan publik tentang perbudakan lebih efektif daripada debat politik, serta bagaimana sastra Jerman pasca-Holocaust membantu bangsa tersebut melakukan rekonstruksi moral.

 

Seruan untuk Pemerintah: “MBJ” untuk Generasi Emas

 

Menutup orasinya, Prof. Yapi Taum menyampaikan pesan langsung kepada pemerintah terkait visi Indonesia Emas 2045. Ia mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kesehatan fisik anak-anak, namun mengingatkan adanya bahaya kelaparan batin.

“Kita tidak boleh membiarkan jiwa anak-anak Indonesia kelaparan,” serunya dari podium.

Ia mendesak pemerintah untuk melengkapi program fisik tersebut dengan “Makanan Bergizi bagi Jiwa” (MBJ), yaitu penyediaan akses buku sastra bermutu secara gratis dan masif. Tanpa fondasi naratif dan empati yang diasah oleh sastra, ia memperingatkan bahwa upaya kebangkitan fisik-material hanya akan menghasilkan bangunan yang rapuh.

Pidato pengukuhan ini menegaskan posisi Prof. Dr. Yoseph Yapi Taum, M.Hum. tidak hanya sebagai akademisi menara gading, tetapi sebagai intelektual publik yang meyakini bahwa sastra adalah “laboratorium moral” yang krusial bagi masa depan Indonesia yang beradab, toleran, dan manusiawi.(Berandanegeri.com)

 

Tim SMEA Kawula Karya yang berjuluk SMEA Futsal berhasil menumbangkan tim SMANSA NUBA A dari SMAN 1 Nubatukan sang juara bertahan pada SKO CUP I dan tim SMPS St. Geregorius B alias SPEGOR B berhasil mengalahkan tim SPENSA Ile Ape. Kedua tim menorehkan prestasi gemilang dengan menyabet gelar juara dalam ajang SKO CUP II Futsal Putri yang digelar pada Senin (27/10/2025) di lapangan SMAS Keberbakatan Olahraga San Bernardino Lembata, NTT.

Turnamen yang berlangsung penuh semangat serta menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran itu menjadi ajang pembuktian bakat serta kekompakan para atlet muda perempuan dari berbagai sekolah khususnya tingkat SMP dan SMA/SMK se-Kabupaten Lembata.

Turnamen SKO CUP II Futsal Putri mempertemukan 11 tim dari 9 SMP dan 15 tim dari 13 SMA/SMK. Masing-masing tim telah menunjukkan kualitas permainan terbaiknya, meski pada akhirnya tim-tim yang diunggulkan harus menguburkan mimpinya merengkuh juara di ajang bergengsi tahunan ini.

Pertandingan final yang dilangsungkan di lapangan futsal SKO San Bernardino Lembata, juga dihadiri Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten Lembata (AFKAB), Ito Sunur. Hadir juga Alexander Bala Tolok mewakili pengurus Yayasan Koker Niko Beeker Cabang Lembata.

Dalam sambutannya, Ito Sunur mengapresiasi SKO San Bernardino Lembata sebagai salah satu sekolah yang dengan berani dan komit menyelenggarakan even futsal putri Lembata meski dari situasi keterbatasan sarana dan prasarana.

Menurut Ito Sunur, turnamen futsal  putri menjadi ajang pengembangan bakat dan keterampilan. Maka, sesungguhnya ajang seperti ini dimanfaatkan sekolah-sekolah ke depan untuk membina dan membentuk berbagai aspek di dalam diri anak-anak Lembata seperti fisik, teknis, taktik, juga mental dan sosial.

Ia berharap agar di tahun 2026 di ajang Porprov NTT, cabang olahraga futsal bisa dilombahkan. Ia berjanji akan memperjuangkannya.

“Terus selenggarakan even ini untuk mengakomodir berbagai bakat dan  keterampilan remaja putri Lembata dalam olahraga futsal untuk menjadi atlet di masa depan,” ujarnya menutup sambutannya.

Sementara itu, Alexander Bala Tolok mewakili pengurus Yayasan Koker Niko Beeker Cabang Lembata mengatakan bahwa SKO San Bernardino Lembata menyelenggarakan turnamen futsal putri adalah untuk menghasilkan atlet-atlet potensial di masa depan.

Selain itu, Pengawas Yayasan Koker Niko Beeker ini juga mengatakan bahwa dengan turnamen futsal putri SKO San Bernardino Lembata semakin dikenal dan diminati oleh anak-anak Lembata agar ke depannya dapat menjatuhkan pilihannya untuk menempuh pendidikan menengah di SKO San Bernardino Lembata.

“Dengan menyelenggarakan turnamen futsal putri, SKO San Bernardino Lembata sebagai salah satu sekolah olahraga swasta di NTT khususnya di Lembata yang bernaung di bawah Yayasan Koker Niko Beeker Cabang Lembata terus berkomitmen memajukan pendidikan di bidang olahraga” ujarnya bangga.

Ia menegaskan bahwa untuk menghasilkan atlet, anak-anak atau masyarakat tidak hanya membutuhkan teori dan latihan, tetapi untuk mengakomodir dan mendapatkan para atlet berbakat, dibutuhkan ajang kompetisi.

Kehadiran SKO San Bernardino Lembata dapat menjadi pelecut semangat para remaja putri Lembata untuk menjadikan turnamen futsal sebagai ruang pengembangan diri dan menjalin silahturahmi dengan sesama remaja dari sekolah-sekolah lain di tingkat SMP dan SMA/SMK se-Kabupaten Lembata.

Alex Tolok mengakui bahwa SKO San Bernardino sebagai sekolah swasta masih memiliki fasilitas yang terbatas sehingga dari semua cabang olahraga hanya futsal dan voli yang bisa diakomodir untuk diselenggarakan.

Ia berharap, semoga Yayasan Pusat yang ada di Jakarta dapat melihat dan merespon segala kekurangan agar SKO Lembata semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat Lembata dan Flores Timur.

Sementara itu, Yohanes Paulus Bataona, Kepala Sekolah SMAS Keberbakatan Olahraga San Bernardino Lembata menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia SKO CUP II Futsal Putri Tahun 2025 yang telah menyelenggarakan turnamen ini dengan sukses. Ia berharap, ke depannya lebih baik dan semakin banyak tim yang terlibat.

“Melihat antusiasme yang tinggi dari sekolah-sekolah yang mendaftar, saya sangat yakin di tahun mendatang turnamen futsal akan menjadi turnamen yang besar. Apalagi ini adalah turnamen futsal putri pertama yang ada di kabupaten Lembata. Sekiranya anak perempuan pun bisa menyalurkan minat dan bakat merka di bidang olahraga khususnya futsal,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengapresiasi semua tim yang sangat menjunjung tinggi sportivitas sehingga turnamen ini juga dapat berlangsung dengan baik. Ia berharap, SKO CUP II dapat menjadi gerbang bagi atlet-atlet muda masa depan Lembata.

“Besar harapan saya agar AFKAB Lembata dapat membuka liga pelajar futsal bukan hanya untuk kategori putra tetapi juga untuk kategori putri,” pungkasnya.

—————————–

 

Jakartaberandanegeri.com. Ditengah maraknya spekulasi politik  terbaru, dengan adanya pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo Subiyanto dengan mantan Presiden Joko Widodo di rumah Prabowo Jln Kertanegara IV pada Sabtu, 4 Oktober 2025, banyak pengamat politik menilai terjadi pergeseran kekuasaan penuh terhadap Presiden Prabowo atas makin meredupnya pengaruh politik Jokowi di panggung kekuasaan.

Media nasional pun  menyoroti hal itu, untuk itu media minta pendapat dari praktisi hukum senior dan pengamat politik dan sosial budaya Agus Widjajanto, di Jakarta, Jumat, 10 Oktober di Cikini, Jakarta Pusat.

Agus menilai justru Prabowo kali ini memainkan posisi mencari format/formulasi kabinet yang solid, dengan melihat dalam satu tahun pemerintahannya telah melakukan beberapa resufle kabinet agaknya Prabowo sedang mencari  keseimbangan dalam percaturan politik nasional, dimana mengakomodir kepentingan antara kubu Megawati Soekarno putri dari PDIP dan Jokowi di lain pihak, ditengah maraknya rencana merevisi status lembaga penegak hukum intitusi Kepolisian RI (Polri). Dimana Prabowo minta dukungan politik kedua tokoh tersebut agar tetap stabil dalam dinamika perubahan struktur kelembagaan  tersebut.

Agus menambahkan bahwa rumor dan wacana setelah dibentuknya Komite Reformasi Kepolisian RI,  kencang rumor  telah beredar bahwa Polri akan diganti dibawah naungan Kementerian Keamanan secara administratif dan kelembagaan bukan lagi dibawah presiden, untuk merevisi betapa kuatnya Polri dalam terlibat politik praktis yang menempati pos-pos jabatan politik sipil, lebih dari 50 petinggi polri, dan hal ini dinilai menimbulkan dampak politik ke depan yang kurang baik bagi bangsa Indonesia ke depan yang mungkin dipandang oleh Prabowo saat ini.

Namun perubahan struktur tersebut menurut Agus, yang juga kandidat Doktor Hukum dari Universitas Padjajaran Bandung, menilai agar Prabowo tidak gegabah merobak total struktur Kepolisian tersebut, yang idealnya kalaupun dirombak tidak lagi dibawah langsung Presiden, mengapa tidak meniru model Amerika Serikat dan negara maju lain, dimana Intitusi Polri, dibawah kementerian Dalam Negeri sebagai intitusi penanganan keamanan dalam negeri, dimana tetap mempertahankan direktorat lalu lintas tetap bagian dari polri, termasuk divisi Cyber, dan Polairud, yang diatur agar tidak bertabrakan dengan kewenangan Bakamla sebagai Cost Guard Indonesia ke depan, tambah Agus.

Sesuai rumor yang beredar adanya wacana  jabatan Kapolri akan diganti dengan jabatan menteri keamanan, dan divisi Narkoba akan dilebur masuk kepada BNN dan Densus 88 akan masuk pada BNPT, dan hal ini harus dipikir secara cermat dan sifat kehati-hatian, agar tidak timbul gejolak dalam Intitusi Polri dan di masyarakat.

Masa reformasi yang telah memasuki tahun ke-27, pasca tumbangnya Orde Baru, menyisakan banyak problem dalam pelaksanaan penyelanggara negara, dimana Agus menilai justru yang paling urgen dan perlu diambil keputusan cepat justru mengembalikan tugas dan kewenangan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) selaku pembuat GBHN agar negara ini ada arah dan tujuan yang jelas ke depan tidak kehilangan kompas, baik untuk arah pembangunan 5 tahun kedepan, jangka menengah ke depan dan jangka panjang, siapapun presiden terpilih tetap dan wajib melaksanakan Garis-Garis Besar Arah  Pembangunan yang telah dibuat oleh MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat tertinggi selaku wakil rakyat, yang bukan saja dari seluruh anggaota DPR dari hasil pemilihan partai partai politik, akan tetapi juga harus dikembalikan adanya fraksi urusan daerah dan utusan golongan untuk bisa mengakomodir kepentingan rakyat pada setiap daerah. Kata Agus lebih lanjut.

Keseimbangan politik dan stabilitas keamanan nasional lebih penting dan perlu diperkuat, jangan sampai melakukan tindakan gegabah yang mana Indonesia sendiri belum siap dan perlu adanya sosialisasi dan melibatkan banyak pihak termasuk para akademisi dibidangnya, sebelum mengambil kebijakan yang frontal dalam mengatur lembaga yang punya domain keamanan dalam negeri seperti Intitusi Kepolisian.

Perbaiki mental dari para penegak hukum dan dalam intitusi Polri itu sendiri dan kurangi jabatan sipil yang di isi petinggi Polri aktif, mungkin lebih bijak dan lebih rasional, dari pada mengganti struktur kelembagaan, yang tujuannya juga belum jelas mau kemana, dimana Kabinet Merah Putih juga sudah terlampau gemuk, sebaiknya tidak menambah kementerian baru yang tentu akan menyedot APBN, lebih baik Kepolisian dibawah Departemen Dalam Negeri,  kata Agus lebih lanjut.

 

*****************

 

 

Jakarta berandanegeri.com. Beberapa waktu lalu presiden Prabowo Subiyanto telah melakukan reshuffle kabinet untuk yang ketiga kali, dimana dalam reshuffle kali ini mMenkopolkam Budi Gunawan digantikan oleh mantan Pangkostrad saat Orde Reformasi pertama bergulir yakni  Djamari Chaniago disamping itu menteri keuangan Sri Mukyani Indrawati juga dicopot dan diganti oleh menteri keuangan yang baru yakni Purbaya Yudhi Sadewa. Dan menteri Pemuda dan Olah Raga diisi oleh Erik Thohir, sedang pos yang ditinggalkan di kementerian BUMN diisi oleh Dony Oskaria.

Melihat komposisi jabatan baru tersebut, media meminta pendapat dan pandangan dari praktisi hukum senior yang juga pengamat politik dan sosial budaya Agus Widjajanto.

Agus berpendapat bahwa reshuffle kabinet adalah murni hak prerogratif dari presiden selaku kepala pemerintahan, mungkin saja presiden Prabowo sedang mencari formasi kabinet yang tepat, dimana awal dibentuk presiden harus mengakomodir bernagai pihak yang berkepentingan tentu jauh dari keinginan presiden Prabowo sendiri, kata Agus.

Yang pasti berikan kesempatan kepada menteri yang baru untuk berkiprah, khususnya menteri keuangan dengan gebrakan kebijakannya yang menggelontorkan lebih 200 T, dana parkir di BI agar tidak staknan, akan tetapi saran saya pak Purbaya tidak lagi gampang buat statment ke publik dengan bahasa yang kadang disalah tafsirkan lebih baik bekerja dan tunjukan kinerja yang baik demi kemakmuran rakyat , kata Agus lebih lanjut.

Soal isu di masyarakat apakah reshuffle kali ini merupakan bersih bersih dari Geng Solo, Agus menyatakan, yang paling tahu tentu presiden Prabowo, bisa iya bisa tidak, yang pasti dalam politk tidak ada kawan dan lawan yang abadi ysng ada adalah kepentingan politik yang berkuasa.

Apakah dengan kondisi saat ini dengan komposisi  kabinet terbaru bisa mencapai target dan menuju Indonesia Emas, Agus menyatakan tergantung kebijakan presiden saat ini, ditengah maraknya bergesernya paradigma politik kaum Generasi Z, baik di Nepal, Prancis dan seluruh dunia, harus bisa memberikan jawaban dan mengakomodir Generasi Z tersebut karena nasib bangsa memang ada di pundak dan ditentukan mereka, perbaiki sistem yang ada, kembalikan lagj kedudukan dan fungsi MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, agar ada GBHN jadi jelas dan terukur kemana bangsa ini menuju ke depannya, perbaiki penegakan hukum, ciptakan kondisi penegekan hukum yang bersih adil dan transparan, genjot lapangan kerja sebanyak banyaknya, serta kurangi belanja dari APBN yang tidak perlu dimana lebih baik diarahkan pada swa sembada pangan, agar kebutuhan pangan, sandang, papan murah, kalau itu terwujud, maka menuju Indonesia Emas bukan lagi keniscayaan. Demikian Agus dalam penutup keterangannya di Jakarta, Minggu, 21 September 2025.    ******

 

Berandanegeri.com. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melakukan reshuffle kabinet dengan melantik lima menteri baru, namun tidak ada informasi spesifik tentang perubahan pada posisi  Menteri Koordinator Bidang Politik,  dan Keamanan (Menko Polkam). Menyangkut  Menteri Keuangan terjadi pergantian dari menteri Sri mulyani Indrawati kepada Purbaya  Yudhi Sadewa. Berikut beberapa detail tentang reshuffle kabinet:

– Keputusan Presiden: Presiden Prabowo memiliki kewenangan untuk melakukan reshuffle kabinet guna meningkatkan kinerja pemerintahan.

Banyak informasi yang beredar dan para analis kebijakan publik, bahwa pergantian menteri khususnya menteri keuangan dihubungkan dengan tuntutan para demontran serta kebijakan dari presiden Prabowo yang dikaitkan dengan hasil kunjungan ke China Tiongkok dimana Indonesia telah resmi menjadi anggota BRICH, serta keputusan yang dianggap kontroversi dari Sri Mulyani soal menaikan PPN, untuk itu media telah meminta pendapat dari pemerhati sosial budaya dan politik sekaligus praktisi hukum Agus Widjajanto di Jakarta mengenai sinyalemen pergantian tersebut.

Agus menyatakan pergantian menteri keuangan merupakan hak prerogratif dari presiden sebagai hak eksklusif dari kepala Pemerintahan dalam pemerintahan sistem Presidentil. Menurut Agus, seorang pejabat menteri atau pun setingkat menteri jika menjabat lebih dari 10 tahun atau lebih dari dua periode masa jabatan presiden tidak bagus dalam kinerja sebuah pemerintahan dalam negara demokrasi yang bisa berujung pada keputusan yang otoriter, mungkin presiden perlu penyegaran, jangan dikaitkan dengan demo kemarin apalagi hingga jauh dianalisis pertarungan antara blok IMF dan BRICH. Namun hendaknya menteri keuangan yang baru dilantik, agar tidak mudah membuat statmen yang bisa membuat resah masyarakat, lebih baik kerja buktikan dulu kemampuan manegerial sebagai seorang menteri, biar masyarakat yang menilai.

Sedangkan pergantian Budi Gunawan dari jabatan Menkopolkam kepada pengganti yang belum diumumkan saat ini, agus berpendapat, mungkin sebagai evaluasi kerja saat penanganan demo kemarin yang dianggap belum memberikan kerja yang maksimal dan hal itu merupakan hak prerogratif kepala pemrintahan untuk mengganti para pembantunya dari jabatan menteri.

Hak prerogratif sendiri yang diadopsi oleh negara-negara demokrasi modern dalam pemerintahan Presidentil, merupakan sebuah revolusi di Inggris saat itu dimana raja Inggris  dipreteli kekuasaannya sebagai jabatan yang dianggap terlampau absolute tanpa persetujuan parlemen, dan hanya tersisa beberapa hak yang melekat padanya termasuk memberikan abolisi, amnesti dan grasi serta hak prerogatif mengganti menteri selaku pembantu raja, tanpa harus melalui persetujuan  senat. Sejarah tersebut diadopsi dalam pemerintahan dalam bentuk republik diseluruh dunia termasuk Indonesia.

Hak prerogratif presiden dalam pemerintahan presidensial negara demokrasi memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Berikut adalah garis besar asal mula hak prerogatif presiden:

 

Asal Mula

– Monarki Inggris: Konsep hak prerogatif presiden memiliki akar dalam sistem monarki Inggris, di mana raja memiliki kekuasaan absolut untuk membuat keputusan tanpa perlu persetujuan dari parlemen.

– Pengaruh pada Sistem Presidensial: Ketika sistem presidensial dikembangkan di Amerika Serikat, konsep hak prerogatif presiden diadopsi dan dimodifikasi untuk sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

 

Perkembangan dalam Sistem Presidensial

– Kekuasaan Eksekutif: Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, termasuk kekuasaan untuk membuat keputusan tanpa perlu persetujuan dari legislatif.

– Hak Prerogatif: Presiden memiliki hak prerogatif untuk membuat keputusan dalam situasi darurat atau krisis, tanpa perlu mengikuti prosedur normal.

 

Pembatasan Hak Prerogatif

– Konstitusi: Hak prerogatif presiden dibatasi oleh konstitusi, yang menetapkan batas-batas kekuasaan presiden dan memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan.

– Pengawasan Legislatif: Legislatif memiliki kekuasaan untuk mengawasi tindakan presiden dan memastikan bahwa kekuasaan prerogatif tidak disalahgunakan.

 

Implikasi dalam Demokrasi

– Keseimbangan Kekuasaan: Hak prerogatif presiden harus seimbang dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu lembaga.

– Akuntabilitas: Presiden harus akuntabel atas tindakan mereka dan memastikan bahwa kekuasaan prerogatif digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, hak prerogatif presiden dalam pemerintahan presidensial negara demokrasi memiliki sejarah yang kompleks dan berkembang dari konsep monarki Inggris. Hak prerogatif ini harus digunakan dengan bijak dan dalam batas-batas konstitusi untuk memastikan keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas.

Demikian Agus menerangkan secara terperinci  sejarah hak eksklusif dari presiden selaku kepala pemerintahan.

 

Menulis puisi adalah cara seorang penyair menyatakan pengalamannya akan sesuatu yang berbicara kepadanya. Pengalaman itu sangat mendalam, menyatukan diri sang penyair dengan kisah, sehingga kita dapat mengatakan bahwa sebuah puisi serentak merupakan penyingkapan diri sang penyair, yang karena kekuatan kata sanggup membuat pembaca menemukan di sana penyingkapan perasaan-perasaan sang penyair. Mengapa puisi masih mempunyai tempat pada relung hati manusia di era dimana pengetahuan dan informasi didapat dengan serba cepat dan mudah? Menulis puisi  dengan cara kolaborasi dan menerbitkannya adalah jawaban para penyair guna  memberikan jawaban atas pertanyaan masih perlukah menulis puisi di zaman ini. Untuk itu  pada Jumat, 29 Agustus 2025 bertempat di Aula Perpustakaan SMP-SMA Santa Ursula-Jakarta,  diadakan bedah buku puisi Hidup Itu Anugerah, Karya Julia Utami dan kawan-kawannya. Dalam kata sambutannya, Sr. Moekti Gondosasmito, OSU, selaku Ketua II Yayasan Satya Bhakti, menyambut baik dan bersyukur dengan kehadiran buku Hidup Itu Anugerah. Menulis menurut beliau adalah cara kita menceritakan Kasih Allah kepada sesama. Hadir dalam acara bedah buku Bpk Anton Sumardi sebagai SPMI Yayasan Satya Bhakti yang juga ikut menyumbangkan tulisan untuk buku Hidup Itu Anugerah.

Turut hadir  juga salah satu Radja Ketjil yaitu Adri Darmadji Woko dari Negeri Poci menemani Radja Ketjil lainnya yaitu Kurniawan Junaedhie. Dokter Handrawan Nadesul seyogyanya hadir karena kondisi situasional yang kurang kondusif akhirnya membatalkan kehadirannya. Della Red Pradipta juga berhalangan hadir. Sedangkan Fonny J. Poyk tidak sampai masuk ke ruangan acara, karena acaranya sudah berakhir. Tampak Ibu Mariza, Dewi Trisna dan Erna W. Wiyono yang menyumbang tulisan dalam buku ini juga hadir. Tampak hadir juga para orang tua murid yang dengan antusias mengikuti acara bedah buku Hidup Itu Anugerah.

Acara bedah buku diawali dengan penampilan musikalisasi puisi “Aku Ingin” karya Sapardi Djoko Damono oleh Ibu Julia, Ibu Retha, Hillary, Quinn, Alana, penampilan lagu Dmasiv “Jangan Menyerah” oleh Hillary, Ibu Retha, Quinn, Alana, juga dimeriahkan oleh penampilan duet pembacaan puisi oleh Khairani Pilliang dan Rommy Sastra. Tampil sebagai pembahas Kurniawan Junaedhi dan Nia Samsihono dan dimoderatori oleh Roseline Danelia. Kurniawan Junaedhie, salah satu pembahas buku Hidup Itu Anugerah, menegaskan bahwa Julia Utami memiliki sebuah tradisi unik merayakan Hari Ulang Tahunnya dengan cara menulis dan menerbitkan buku. Tradisi ini patut dicontoh mengingat di era kemajuan tekhnologi ini peran buku semakin tak dipedulikan lagi. Menulis puisi bagi Kurniawan Junaedhi, dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa batas umur dan sang penulis itu tidak mesti jadi seorang sastrawan. Nia Samsihono dalam pemaparannya sangat mengapresiasi terbitnya buku puisi Hidup Itu Anugerah, dimana buku ini adalah kerja menulis puisi secara bersama-sama (kolaborasi) yang dimotori oleh Julia Utami. Menurutnya, kerja menulis puisi secara bersama-sama adalah cara para penyair menulis rasa hatinya serentak cara para penyair merawat puisi.

Menurut Ignas Kleden, dalam bukunya Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan (Grafiti Press, 2004), perbedaan utama sebuah karya disebut karya sastra dan bukan karya non-sastra terletak pada perbedaan makna kedua bentuk tulisan itu. Sebuah karya non-sastra mendapat maknanya dari tujuannya pada sesuatu diluar dirinya. Makna ini disebut makna referensial. Pada pihak lain, sebuah karya disebut karya sastra dicirikan oleh dominasi makna tekstual, yakni makna yang didasarkan pada hubungan-hubungan di dalam teks sendiri.

Makna referensial dapat kita lihat dalam ilmu pengetahuan atau jurnalisme. Sedangkan sastra adalah sebuah contoh kita menemukan makna tekstual. Interaksi teks dengan dunia luar-teks menghasilkan makna referensial, sedangkan interaksi antara bagian-bagian teks satu sama lain menghasilkan makna tekstual, yang merupakan pencapaian spesifik dari kesusastraan. Dalam ilmu pengetahuan konsep-konsep disusun dengan cara menyingkirkan sebanyak mungkin konotasi dan ambivalensi sehingga tercapai suatu denotasi yang dapat ditetapkan isi dan batas-batasnya. Sebaliknya, dalam karya sastra, konotasi dimungkinkan, dan ambivalensi justru diaktifkan untuk menghidupkan watak simbolik sastra, dengan memanfaatkan berbagai teknik simbolisasi seperti metafor, alegori.

Sebuah sajak yang berhasil, tidak memberi kita lebih banyak informasi, tidak menambah pengetahuan kita, dan tidak membuat kita lebih pandai daripada sebelumnya. Tetapi sajak itu, amat mampu memperkuat solidaritas kita dengan hidup dan mempertautkan kita semakin erat dengan segala sesuatu yang berdenyut di dalamnya.

Diskusi dan Bedah Buku adalah salah satu cara manusia merawat cara berkeseniannya. Dan apa yang dilakukan oleh Ibu Julia dan kawan-kawan di Perpustakaan Santa Ursula adalah cara para penyair menjaga denyut nadi keberlangsungan perpuisian di tanah air.

Kita sepatutnya belajar dari Henry James,  (15 April 1843 – 28 Februari 1916) seorang penulis berkebangsaan Amerika, salah seorang kritikus sastra abad ke -19, dalam sebuah karangannya yang berjudul “The Art of Fiction” mengingatkan kita betapa pentingnya merawat kesenian (seni tari, seni sastra, seni pertunjukan, seni lukis). Apa yang ditulisnya pada 1884 masih patut kita pertimbangkan demi kemajuan sastra tanah air kita.

Kesenian hidup karena diskusi, karena eksperimen, karena kuriositas, karena berbagai percobaan, (dan) karena pertukaran pandangan dan perbandingan sudut-pandang, ada semacam pengandaian bahwa masa ketika tak seorang pun mengatakan sesuatu tentang seni atau tidak memberikan alasan untuk praktek dan preferensi, barangkali merupakan masa yang terhormat, tetapi bukanlah masa perkembangan, dan barangkali hanya menjadi masa yang sedikit membosankan. Penerapan yang berhasil dari suatu kesenian adalah pertunjukan yang penuh sukacita, akan tetapi teori juga merupakan sesuatu yang menarik, dan sekalipun ada banyak teori tanpa kesenian di dalamnya, akan tetapi saya menduga bahwa tidak pernah ada sukses yang otentik apabila tidak didukung oleh suatu inti keyakinan yang bersifat laten. Diskusi, usul, dan perumusan adalah hal-hal yang menyuburkan apabila dikemukakan dengan terus-terang dan jujur.

(Paskalis Liko Bataona)

 

 

 

 

Lembata berandanegeri.com– 11 Agustus 2025 – Desa Kolontobo bakal menjadi pusat perhatian saat menyelenggarakan Festival Muro perdana bertajuk ‘Pau Ribu Gota Ratu’ pada 22-23 Agustus 2025 mendatang. Acara bersejarah ini bukan sekadar perayaan budaya, melainkan sebuah pernyataan politis dan kultural yang akan menegaskan kembali relevansi hukum adat dalam pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Momen sakral pembukaan zona laut Muro, yang telah ditutup selama satu tahun penuh, akan disaksikan secara langsung oleh Gubernur NTT, segenap anggota Komisi II DPRD NTT, serta delegasi pemerintah dan pimpinan LSM dari Jakarta.

Festival ini akan menandai puncak dari pengabdian kolektif masyarakat Desa Kolontobo yang menjaga laut mereka melalui sistem Muro. Muro bukan hanya sistem tutup-buka area penangkapan ikan, melainkan tatanan adat yang menyatukan nilai spiritual, sosial, dan ekologis. Selama masa penutupan, lembaga adat memegang kendali penuh, memastikan laut diberi waktu untuk pulih tanpa campur tangan dan tanpa imbalan finansial.

“Festival ‘Pau Ribu Gota Ratu’ adalah syukuran kami kepada alam dan para leluhur. Ini juga akan menjadi panggung kami untuk menunjukkan kepada para pemimpin di tingkat provinsi dan nasional bahwa cara kami menjaga laut ini nyata dan berhasil,” ujar Lambertus Nuho, Kepala Desa Kolontobo. “Kami tidak akan menggelar pesta pora, melainkan sebuah ritual sakral yang terbuka. Kehadiran Bapak Gubernur dan para pejabat adalah kehormatan, dan kami berharap ini menjadi langkah awal untuk lahirnya pengakuan hukum yang permanen bagi wilayah adat kami,” sambungnya.

Acara ini secara khusus dirancang untuk mendorong lahirnya regulasi formal, baik di tingkat desa (Perdes) maupun provinsi (Perda Provinsi NTT), yang melindungi praktik kearifan lokal seperti Muro. Kehadiran para pemangku kebijakan diharapkan dapat membangun komitmen bersama untuk mendukung pelestarian laut yang berbasis pada pengetahuan komunitas adat.

Direktur LSM Barakat, Benediktus Pureklolong, selaku mitra pendamping masyarakat, menambahkan, “Apa yang dilakukan masyarakat Kolontobo adalah solusi nyata untuk tantangan zaman, termasuk perubahan iklim. Muro adalah bukti bahwa konservasi paling efektif adalah yang lahir dan dijaga oleh komunitas itu sendiri. Festival ini adalah jembatan untuk menghubungkan pengetahuan adat dengan kebijakan modern, memastikan warisan ini tidak hanya hidup, tetapi juga dilindungi oleh negara.”

 

Rangkaian Acara Utama Festival Muro 1

• Seremonial Adat: Prosesi pembukaan Muro yang akan dipimpin oleh para tetua adat, menegaskan kesakralan laut sebagai ruang hidup yang menyimpan roh leluhur.
• Pemanfaatan Lestari: Masyarakat dan para tamu undangan akan turun ke laut untuk melakukan pengambilan hasil laut secara lestari di zona yang telah ditentukan, sebagai simbol panen dari hasil kesabaran menjaga alam.
• Pentas Budaya: Acara akan dimeriahkan dengan pertunjukan seni yang sarat makna, termasuk Pentas Teater Muro berjudul ‘Laut untuk Anak Cucu’ dan Tarian Sole Oha khas Lamaholot sebagai ungkapan syukur.
• Dialog dan Komitmen Bersama: Sebuah sesi diskusi reflektif tentang makna Muro akan digelar, diakhiri dengan pernyataan komitmen bersama untuk mendukung perlindungan wilayah pesisir berbasis kearifan lokal di tingkat provinsi.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai sebuah perayaan, tetapi menjadi pijakan kuat menuju pengakuan hukum yang lebih luas, menjadikan Desa Kolontobo sebagai inspirasi bagi pengelolaan wilayah pesisir di seluruh Nusa Tenggara Timur.

 

 

Lembata beramdanegeri.com – 11 Agustus 2025 – Masyarakat adat Desa Tapobaran, penjaga tradisi konservasi sakral “Muro Welo Matan”, hari ini secara resmi meluncurkan Model Pengembangan Ekonomi Biru. Program perintis ini diinisiasi oleh LSM Barakat. Direktur LSM Barakat, Benediktus Bedil Pureklolong mengatakan, program ini bertujuan untuk mengatasi ironi yang telah lama ada: masyarakat yang melindungi sumber daya laut justru hidup dalam keterbatasan ekonomi. “Dengan pendekatan kolaboratif Quadruple Helix, program ini dirancang untuk mengubah pengorbanan ekologis masyarakat menjadi berkah ekonomis, membuktikan bahwa konservasi dan kesejahteraan dapat berjalan beriringan,” tutur Benediktus Pureklolong.

Inisiatif ini berakar pada kearifan lokal

Muro Welo Matan, sebuah janji adat untuk melindungi kawasan pesisir dan Tanjung Nuhanera sebagai ruang hidup para leluhur. Praktik konservasi ini telah diakui secara hukum melalui Peraturan Desa hingga Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun, alih-alih membiarkan tradisi menjadi penghalang ekonomi, program ini menjadikannya fondasi untuk model pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Kearifan Muro adalah identitas dan kekuatan kami. Program Ekonomi Biru ini bukan untuk mengubah tradisi, melainkan untuk memberi nilai tambah pada apa yang telah kami jaga selama turun-temurun,” ujar Petrus Damianus Pito Maing, Kepala Desa Tapobaran. “Ini adalah cara kami memastikan bahwa laut yang sakral juga dapat menjadi dapur yang senantiasa penuh berkah bagi anak cucu kami, tanpa mencederai kesakralan yang ada.”

Program ini diimplementasikan melalui pendekatan Quadruple Helix, yang mensinergikan empat pilar utama, yaitu

• Masyarakat Adat Tapobaran: Sebagai subjek dan pemilik utama program, yang memegang kearifan lokal sebagai pemandu.
• Pemerintah (Kabupaten & Provinsi): Berperan sebagai fasilitator yang menyediakan payung hukum, kebijakan, dan dukungan program melalui dinas terkait seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Kelautan & Perikanan.
• Akademisi (Universitas Sanata Dharma): Sebagai mitra pengetahuan yang menyediakan riset, pendampingan, dan inovasi berbasis data dengan menghormati budaya setempat. Keterlibatan Dr. Yoseph Yapi Taum, M.Hum. menjadi bukti nyata peran akademisi dalam proyek ini.
• Industri (Sektor Swasta & LSM): Sebagai mitra strategis untuk membangun pariwisata etis, membuka akses pasar, dan mendukung investasi melalui skema seperti CSR.

Tiga Program Unggulan

Untuk mencapai tujuannya, model ini dijalankan melalui tiga program utama yang saling mendukung sebagai berikut.

1. Penguatan Industri Penambangan Garam: Merevitalisasi produksi garam berkualitas premium merek “Muro” yang sempat terhenti akibat Siklon Seroja. Program ini mencakup pembangunan infrastruktur mitigasi bencana dan pembentukan badan pengelola profesional seperti BUMDes atau koperasi untuk memperkuat manajemen dan rantai pasok.
2. Ekowisata Spiritual Berbasis Muro: Mengembangkan paket wisata low-volume, high-value yang “menjual” cerita dan kesakralan Muro, bukan sekadar keindahan alam. Kegiatan utama meliputi wisata perahu mengitari Tanjung Nuhanera yang dipandu tokoh adat, susur hutan mangrove seluas 1,5 km², dan pemberdayaan homestay serta kuliner lokal.
3. Pengembangan Produk Turunan Bernilai Tambah: Mendirikan “Dapur Komunal” yang dikelola oleh kelompok perempuan dan pemuda untuk mengolah hasil laut. Produk yang dikembangkan antara lain ikan asap dan ikan kering premium dengan label “Ikan Berkah dari Perairan Sakral Tapobaran”, serta abon dan sambal ikan untuk menciptakan oleh-oleh khas.

Prof. Dr. Yoseph Yapi Taum, M.Hum., peneliti dari Universitas Sanata Dharma yang terlibat dalam perancangan konsep, menyatakan, “Program Tapobaran adalah contoh nyata bagaimana ilmu pengetahuan modern dapat bersinergi dengan kearifan tradisional. Kami tidak datang untuk menggurui, melainkan untuk mendampingi dan memvalidasi secara ilmiah pengetahuan ekologis yang sudah dimiliki masyarakat, lalu bersama-sama merancang model ekonomi yang paling sesuai dengan konteks budaya mereka.”

Dengan fondasi kearifan lokal yang kuat, komitmen masyarakat yang teruji, payung hukum yang jelas, dan dukungan kolaboratif empat pilar, Desa Tapobaran siap menjadi model percontohan nasional dalam implementasi Ekonomi Biru yang menghormati warisan leluhur sekaligus meningkatkan kesejahteraan warganya. (Yosafat Koli – Staff Penghubung LSM Barakat).

 

 

Berandanegeri Kupang, 4 Agustus 2025 – Yayasan Barakat hari ini mengambil langkah historis dengan menyerahkan secara resmi Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif tentang “Pengelolaan Muro dan Kearifan Lokal Lainnya di Propinsi NTT” kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyerahan ini menandai puncak dari kerja intelektual dan kolaboratif untuk memberikan payung hukum bagi praktik-praktik konservasi adat yang telah terbukti menjaga kelestarian laut dan pesisir di NTT.

Naskah Akademik setebal 102 halaman tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Yayasan Barakat, Benediktus Pureklolong, kepada Ketua DPRD NTT, Ibu Emilia Julia Nomleni, serta kepada Ketua Komisi II DPRD, Leonardus Lelo, S.IP., M.Si. Proses ini didahului oleh konsultasi intensif dengan Tim Ahli DPRD untuk memastikan usulan ini selaras dengan kerangka legislasi yang ada.

Naskah Akademik ini disusun oleh Prof. Dr. Yoseph Yapi Taum, M.Hum., dan diperkaya melalui diskusi mendalam dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), termasuk WWF Indonesia dan yayasan lainnya, pada tanggal 3 Agustus 2025.

 

Urgensi Perda: Jawaban atas Krisis Iklim dan Pangan

Prof. Dr. Yoseph Yapi Taum, M.Hum., selaku perumus utama, menegaskan bahwa Perda ini memiliki dua urgensi pokok yang sangat relevan dengan tantangan global saat ini.

Pertama, Muro dan kearifan lokal sejenis di seluruh NTT telah memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga ekosistem blue carbon. Melalui larangan adat, masyarakat secara turun-temurun melindungi hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Ini adalah aksi mitigasi nyata terhadap dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang semakin radikal,” jelas Prof. Yapi.

Kedua, Perda ini adalah jawaban untuk ketahanan pangan,” lanjutnya. “Perubahan iklim telah menciptakan ketidakpastian pangan global. Pola hujan yang tidak teratur dan suhu yang meningkat mengganggu produksi pertanian. Praktik Muro telah membantu melindungi ikan dan biota laut lainnya, memberikan mereka waktu untuk berkembang biak. Ini secara langsung berpengaruh pada ketersediaan pangan dan gizi bagi masyarakat pesisir.”

 

Muro sebagai Ikon Kearifan Lokal NTT

Ketua Yayasan Barakat, Benediktus Pureklolong, berharap agar nama Perda yang diusulkan dapat dipertahankan. Menurutnya, penggunaan istilah “Muro” memiliki alasan strategis dan filosofis.

“NTT tidak memiliki satu kesatuan linguistik, tetapi istilah ‘Muro’ dari Lembata dapat menjadi maskot, branding, dan pintu masuk untuk mengangkat kearifan-kearifan lokal lainnya dari seluruh penjuru NTT. Sebagaimana Maluku memiliki ‘Sasi’ sebagai ikonnya, kami yakin ‘Muro’ dapat dipelajari dan dipahami sebagai representasi semangat konservasi adat masyarakat NTT,” ujar Benediktus.

Ia menambahkan, “Perda ini adalah perda inisiatif yang lahir dari keberhasilan Yayasan Barakat merevitalisasi tradisi Muro di Lembata. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika Perda ini dinamakan ‘Pengelolaan Muro dan Kearifan Lokal Lainnya di Propinsi NTT’ sebagai bentuk penghargaan terhadap inisiatornya.”

Menyambut baik usulan ini, Ketua Komisi II DPRD NTT, Bapak Leonardus Lelo, S.IP., M.Si, menyatakan optimismenya. “Ini adalah inisiatif yang luar biasa dari masyarakat sipil. Kami di Komisi II menyambut baik dan akan bekerja keras untuk mengawal Naskah Akademik ini. Kami sangat optimis usulan ini dapat ditetapkan menjadi Perda pada tahun ini juga,” tegasnya.

Dengan diserahkannya Naskah Akademik ini, diharapkan proses legislasi dapat segera berjalan untuk melahirkan sebuah payung hukum yang melindungi warisan ekologis dan budaya NTT, sekaligus memberdayakan masyarakat adat sebagai garda terdepan dalam menjaga masa depan laut dan pangan di Flobamora.

 

Tentang Yayasan Barakat

Yayasan Barakat adalah lembaga pengembangan masyarakat yang berbasis di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Yayasan ini berfokus pada pemberdayaan komunitas lokal, advokasi kebijakan, serta revitalisasi kearifan lokal untuk pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.