Author: Redaksi

Oleh A Sonny Keraf

Krisis keuangan global yang dipicu krisis keuangan di Amerika Serikat sebenarnya disebabkan oleh pengkhianatan terhadap ideologi ekonomi pasar.

Tidak seperti dikehendaki Bapak ekonomi pasar, Adam Smith, Pemerintah AS justru membiarkan pasar keuangannya bebas tak terkendali tanpa intervensi.

Di pihak lain, saat Pemerintah AS mengintervensi pasar keuangannya dengan mengucurkan dana besar talangan dari pajak rakyat, tindakan itu memunculkan pertanyaan apakah tindakan itu tepat dan adil dari perspektif sistem ekonomi pasar. Pertanyaan yang sama juga muncul, bahkan harus muncul, saat Pemerintah Indonesia mengambil aneka tindakan yang mengarah pada intervensi pasar keuangan guna mencegah krisis ekonomi.

Tidak tabu intervensi

Sistem ekonomi pasar sebagaimana dikehendaki Adam Smith memang membuka ruang bagi interaksi dan transaksi bisnis secara bebas di antara pelaku. Prinsipnya, pelaku bebas masuk dan keluar dari pasar. Tetapi, ini tidak berarti dalam sistem ekonomi pasar sebagaimana dicetuskan Adam Smith, intervensi negara melalui pemerintah ditabukan sama sekali. Dia memang melontarkan doktrin nonintervensi dari negara. Namun, itu tidak mutlak. Negara bahkan dibenarkan untuk intervensi.

Intinya, boleh atau tidak pemerintah atas nama negara melakukan intervensi terhadap pasar ditentukan oleh paling kurang dua hal. Pertama, ini ditentukan oleh siapa sesungguhnya pemerintah yang sedang berkuasa.

Kedua, niat dasar dari tindakan intervensi pemerintah terhadap pasar. Kedua pertimbangan ini pada dasarnya bersifat moral: menyangkut keadilan (fairness) dalam interaksi pasar.

Bagi Adam Smith, saat pasar (untuk konteks modern berarti juga pasar keuangan) telah berkembang menjadi sedemikian liar dan jelas ada pihak atau pelaku pasar terindikasi atau telah dirugikan, maka sah secara moral dan dibenarkan untuk pemerintah melakukan intervensi demi mencegah dan/atau memulihkan kembali kerugian dari pihak tertentu dalam pasar.

Tentu saja ini mengandaikan informasi terbuka sehingga bisa diketahui potensi atau kejadian yang merugikan pihak tertentu. Dan, itu berarti perlu dan diharuskan adanya pengawasan dari negara melalui pemerintah untuk menjaga agar pasar benar-benar fair dan tidak malah merugikan pihak tertentu.

Atas dasar teori Adam Smith, dapat disimpulkan, pemerintahan George W Bush telah melakukan kesalahan fundamental yang justru mengkhianati sistem ekonomi pasar sendiri, yaitu membiarkan pasar keuangannya bebas liar beroperasi dengan menelan korban dan banyak pihak dirugikan secara menyakitkan tanpa ada intervensi berupa pengawasan atau kontrol apa pun.

Pemerintahan Bush seharusnya melakukan intervansi jauh sebelumnya tidak saja untuk mencegah krisis tetapi juga mencegah pelaku pasar yang dirugikan sekaligus menjaga fairness dalam interaksi pasar. Intervensi ini adalah sebuah keharusan doktrin pasar bebas sejak dari lahir oleh pencetusnya sendiri.

Pemerintah yang mana?

Di pihak lain, intervensi terhadap pasar oleh pemerintah tidak serta-merta bisa dibenarkan bahkan oleh sistem ekonomi pasar sendiri. Dalam konteks historis, Adam Smith menolak intervensi pemerintah (Inggris saat itu) karena pemerintah telah berkolusi dan bersekongkol dengan para pedagang (kaum merkantilis) untuk mengatur transaksi dagang sedemikian rupa demi kepentingan dan keuntungan pedagang dengan merugikan kepentingan banyak pihak.

Jadi, pertama, selama pemerintah berkolusi dan bersekongkol dengan pihak tertentu (pedagang) untuk mengatur transaksi bisnis demi kepentingan kelompok tertentu dengan merugikan pihak lain, intervensi itu secara moral salah dan karena itu harus ditolak.

Kedua, selama niat dasar intervensi pemerintah adalah bukan menegakkan fairness dan menjamin kepentingan bersama secara fair, intervensi itu secara moral juga salah karena itu tidak pernah dibenarkan.

Dengan dasar pemikiran ini, apakah intervensi pemerintahan Bush dan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pasar keuangan yang sedang krisis dibenarkan atau tidak, amat tergantung niat dasar, warna, dan watak pemerintahan itu. Jika niat dasarnya adalah untuk menyelamatkan kepentingan publik yang mengalami kerugian akibat krisis keuangan, tentu bisa dibenarkan. Lebih dari itu, jika bisa dijamin bahwa pemerintah yang sedang melakukan intervensi itu memang steril dari kepentingan bisnis atau politik, juga bisa dibenarkan.

Cerita akan lain jika niat dasar dari intervensi yang dilakukan pemerintah sebenarnya adalah untuk menyelamatkan kepentingan bisnis pihak tertentu yang sedang sekarat karena krisis keuangan, tetapi dibungkus argumen demi menyelamatkan krisis keuangan dan untuk mencegah korban lebih banyak. Intervensi yang kelihatan mulia, tidak serta- merta secara moral dibenarkan.

Alat paling sederhana untuk mengecek kemurnian niat pemerintah adalah apakah ada anggota kabinet yang mempunyai kepentingan bisnis langsung atau tidak langsung dengan perusahaan yang sedang dilanda krisis keuangan. Kalau ada (entah presiden, wakil presiden, atau menteri), kita harus mencurigai niat intervensi pemerintah karena amat mungkin ditunggangi kepentingan anggota kabinet untuk menyelamatkan perusahaannya. Selama ada anggota kabinet yang perusahaannya dilanda krisis keuangan atau ada anggota kabinet menjadi pemain di pasar saham, intervensi pemerintah amat patut dicurigai dan diwaspadai.

Pada titik ini, persoalan keadilan atau fainerss, yang menjadi fokus utama teori Adam Smith, kembali mengemuka secara jelas. Apakah adil, bila pemerintah menggunakan uang negara untuk menyelamatkan perusahaan keuangan yang sekarat padahal mereka jugalah yang telah merugikan kepentingan para klien mereka secara tidak fair, serakah dan tidak peduli?

Apakah intervensi dengan kedok menyelamatkan krisis ekonomi negara secara keseluruhan adalah adil jika akhirnya rakyat banyak yang dirugikan justru yang membayar kerugian yang ditimbulkan para kapitalis yang tamak dan rakus? Lalu, siapakah yang membela rakyat ketika kekuasaan negara juga digunakan para kapitalis melalui pemerintah yang berkuasa untuk menyelamatkan kepentingan kapitalis?

********************************************************************

A Sonny Keraf, Menulis Disertasi di KUL Belgia,  “Etika Ekonomi Pasar Adam Smith“,  Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia berjudul “Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah”, 1996 Kaniius. 

Sumber : Kompas, Rabu, 22 Oktober 2008

Cicilia Damayanti, Pengajar di Universitas Indraprasta PGRI – Jakarta dan Alumnus Doktoral STF – Driyarkara 

Pendahuluan

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia sebagai hasil kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini menjadikan Pancasila sebagai rumah yang menaungi kepentingan banyak orang. Kesepakatan ini tidak selalu berjalan mulus, penuh dengan perdebatan dan penolakan dari beberapa pihak. Meski demikian, proses tersebut berlanjut untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang diharapkan dapat dilanjutkan oleh generasi penerus. John Rawls pernah berpendapat bahwa kesepakatan berdasarkan kesamaan dalam perbedaan (overlapping consensus) akan dapat dicapai, meskipun tidak otomatis. Keadilan dapat diraih bila orang-orang yang penuh pertimbangan (reasonable persons) bersatu untuk membuat kesepakatan berdasarkan kesamaan dalam perbedaan (Rawls. 1993, 48-9). Hal ini sudah dilakukan oleh anggota Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang kemudian menghasilkan Pancasila.

Sejarah Lahirnya Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara khas yang dimiliki Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila penuh dengan dialog yang terbuka terhadap perbedaan. BPUPKI menjadi badan yang melahirkan dan mengesahkan Pancasila sebagai ideologi negara. BPUPKI melakukan sidang pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, Sukarno menjabarkan lima sila sebagai dasar negara yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Prinsip dasar dari sila-sila tersebut antara lain: 1) Kebangsaan Indonesia, 2) Internasionalisme/Peri kemanusiaan, 3) Mufakat/demokrasi, 4) Kesejahteraan Sosial, 5) Ke-Tuhanan yang berkebudayaan.

Jalannya sidang tidak berjalan mulus sebab ada perdebatan pada sila pertama yang hendak menambahkan kalimat: Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Para Pemeluk-Pemeluknya. Sebab golongan Indonesia Timur, yang sebagian besar non-Muslim, menolak kalimat tersebut karena dianggap tidak mencerminkan keragaman Indonesia. Sehingga pada 22 Juni 1945 sila pertama diubah menjadi: Ketuhanan yang Maha Esa, dan disahkan bersama sila-sila yang lain pada tanggal 18 Agustus 1945. Kesepakatan untuk menciptakan Pancasila dibuat bersama perwakilan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk dari golongan minoritas. Antara lain: 1) perwakilan tokoh Tionghoa seperti: Liem Koen Hian, Oei Tiang Tjoei, Oei Tjong Hauw, dan Mr. Tan Eng Hoa, 2) Perwakilan Arab: AR Baswedan, 3) Perwakilan Indo-Belanda: PF Dahler, 4) Perwakilan Perempuan: Maria Ulfah dan Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito.

Gen-Z

Saat ini Pancasila menghadapi tantangan terbaru saat memasuki era teknologi 4.0. Tantangan terbesar adalah bagaimana mengajarkan Pancasila untuk kemudian diamalkan dan dijalankan oleh Gen-Z. Gen-Z adalah generasi yang lahir setelah Gen-Y antara tahun 1995 – 2010. Generasi dikenal sebagai generasi internet. Mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Generasi Z menggunakan ponsel pintar dan tablet secara alami. Karakteristik mereka antara lain: 1) Mahir teknologi dan suka berkomunikasi. Gen-Z dapat melakukan akses dengan cepat dan mudah sehingga dapat diandalkan dalam hal IPTEK. Dengan merebaknya internet membuat mereka mudah melakukan komunikasi. Media sosial menjadi sarana mereka untuk berkomunikasi dan berekspresi secara spontan, yang membuat mereka terkesan kurang sopan. 2) Gemar mengumbar privasi dan lebih mandiri. Semakin banyaknya media sosial dan jaringan internet yang memadai memudahkan mereka untuk berekpresi dan menunjukkan segala hal yang dialami. Mereka terbiasa mengabil keputusan secara mandiri tanpa melibatkan pertimbangan orang lain, dan lebih memilih untuk belajar dan berkembang sendiri. 3) Lebih toleran dan penuh ambisi. Mereka terbiasa menerima segala perbedaan yang ada dengan sikap lapang dada disertai sikap toleransi. Gen-Z dapat menghormati sesame orang dan lingkungan yang berbeda dengannya. Hidup mereka penuh semangat dan memiliki ambisi yang bergelora. Mereka tidak mudah berpuas diri dan selalu ingin terus berkembang. Mengejar impian adalah tujuan hidupnya dan kadang mengabaikan kepentingan orang lain. Karakter mereka individualistis dan egosentris karena selalu ingin memenuhi ambisinya (https://www.merdeka.com/jatim/pengertian-gen-z-serta-karakteristiknya-ketahui-agar-tak-keliru-kln.html). Lantas bagaimana kita bisa membantu mereka memahami nilai-nilai Pancasila?

Penerapan Nilai Pancasila yang Baru

Bagi Gen-Z, informasi merupakan media yang membantu mereka dalam menyerap pengetahuan sehari-hari. Untuk itu nilai-nilai Pancasila perlu diuraikan secara lebih up-to-date agar dapat membantu mereka menerima hal ini dengan baik. Berikut ini akan dijelaskan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai macam pemikiran dan contoh yang mengikuti perkembangan pengetahuan Gen-Z.

Sila pertama: Ketuhanan yang Maha Esa. Berbicara tentang ketuhanan berkaitan dengan agama dan kepercayaan seseorang. Pada tahun 2000, di era pemerintahan Presiden Gus Dur, agama Khong Hu Cu resmi diakui oleh negara. Pengakuan ini tidak berhenti sampai di sini, Gus Dur kemudian juga memberikan kebebasan bagi para pemeluk agama Khong Hu Cu, yang kebanyakan keturunan Cina, untuk menjalankan ibadah agamanya secara terbuka dan merayakan hari raya keagamaan mereka. Dampak dari peraturan ini membuat kita sekarang bebas melihat pertunjukkan barongsai, yang sempat dilarang di era Orde Baru. Di samping itu masih ada perjuangan masyarakat Badui yang berharap kolom agama KTP mereka bisa diisi dengan agama Sunda Wiwitan. Kita semua tahu identitas bangsa kita masih mengharuskan kolom agama untuk diisi. Masyarakat Badui keberatan bila harus mengisi salah satu dari 6 agama yang diakui pemerintah. Sebab menurut mereka itu bukan agama dan kepercayaan yang mereka anut, sehingga banyak dari orang Badui memilih mengosongkan kolom agamanya. Mahkamah Institusi di akhir tahun 2018 memutuskan bahwa kolom agama di KTP bisa diisi dengan “Kepercayaan”. Meskipun masyarakat Badui masih mengharapkan kolom agama mereka bisa diisi dengan Sunda Wiwitan, tetapi sebagian besar sudah dapat menerima. Sebab mereka membutuhkan KTP untuk keperluan administrasi sehari-hari, seperti mengambil bantuan dari pemerintah, mendaftarkan sekolah, atau untuk memiliki akta kelahiran (https://m.antaranews.com/amp/berita/809218/kolom-agama-ktp-warga-badui-diisi-penganut-kepercayaan)

Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan berarti penghormatan terhadap nilai-nilai kesetaraan manusia. Manusia yang saling menghargai harkat dan martabat sesamanya. Bagaimana mewujudkan hal ini? Salah satunya dengan menghargai keragamaan semua manusia. Ketika kita berbicara semua manusia, berarti termasuk juga mereka yang berkebutuhan khusus dan para lansia. Apa yang mereka butuhkan dalam hidup? Menurut Martha Nussbaum (1947- ), seorang filsuf dari Amerika, orang berkebutuhan khusus dan lansia membutuhkan bukan uang semata, tetapi bagaimana orang tersebut dapat mengembangkan kemampuannya dengan menjadi apa yang diinginkannya (Nussbaum. 2006:164-170). Hal ini mengajak kita untuk memasukkan anak yang berkebutuhan khusus ke dalam kelas bersama dengan anak yang biasa. Tindakan ini dapat mengajarkan kepada anak-anak yang lain tentang keragaman. Kelas campuran ini dapat mengajak mereka untuk menyadari bahwa kelemahan orang lain merupakan bagian dari keragaman kemampuan yang dimiliki manusia. Pada hakikatnya pendidikan adalah kesempatan bagi setiap orang yang berhubungan dengan hak dan martabatnya sebagai manusia. Pendidikan menjadi sarana dan akses untuk memilih pekerjaan, memberikan suara dalam politik, dan menjadi posisi tawar-menawar yang kuat untuk menjadi diri sendiri. Situasi ini membutuhkan pengaturan publik yang baik dan budaya publik yang layak untuk memastikan orang lanjut usia dan orang berkebutuhan khusus tidak menjadi masalah bagi keluarga mereka. Kebijakan publik sebaiknya disebarkan agar pilihan untuk mengasuh orang yang diasuhnya menjadi pilihan nyata, bukan paksaan yang lahir dari ketidakpedulian sosial. Di sini terlihat bahwa dalam kepedulian ada tindakan timbal balik (reciprocity). Prinsip mendasar dalam kepedulian adalah tanggapan terhadap apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Negara berkewajiban untuk memperhatikan kebutuhan anak-anak (juga yang berkebutuhan khusus) dan para lansia.

Sila ketiga: Persatuan Indonesia. Kita dapat belajar melalui Kartini, Kardinah, dan Roekmini. Tiga dara dari Jepara ini menggunakan daun semanggi sebagai simbol persatuan. Mengapa daun semanggi? Daun ini dipercaya sangat bagus untuk tulang, terutama untuk mencegah ostereoporosis. Ketika berbicara tentang tulang, kita sedang menggambarkan tentang penopang. Tulang adalah penyangga tubuh. Tulang yang kuat menghasilkan tubuh yang sehat. Persatuan perlu dijaga dan dipelihara agar kuat. Melalui simbol daun semanggi dari tiga dara ini, kita dapat belajar bahwa persatuan membutuhkan kerja sama, saling pengertian, saling menghormati, dan saling menjaga. Semua orang diharapkan dapat membuka hati untuk mau terlibat dalam masyarakat dan membangun kerja sama yang berkelanjutan. Sehingga persatuan Indonesia sungguh dapat lestari (https://amp.kompas.com/biz/read/2020/12/24/203555128/mengenang-sosok-kartini-kardinah-dan-roekmini-tiga-bersaudara-penentang).

Sila keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sila ini terpusat pada permasalahan Hak Asasi manusia (HAM) yang masih menjadi perjuangan sampai sekarang. Para petani dari pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, sejak tahun 2016 terus memperjuangkan hak asasi mereka dengan menolak pembangunan pabrik semen di daerah Kendeng milik PT Semen Indonesia. Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2016 sudah memutuskan untuk menolak pembangunan pabrik semen tersebut. Tetapi sampai saat ini pembangunan pabrik semen tersebut terus berjalan. Mereka merasa menteri ESDM memiliki tendensi untuk menyimpang dari keputusan MA tersebut. Para petani Kendeng terus menggelar aksi di seberang Istana Presiden dengan menyemen kaki mereka. Tindakan ini sebagai simbol penolakan terhadap pengelolaan penambangan semen di daerah mereka. Para petani Kendeng berjuang untuk menyuarakan aspirasi mereka dengan cara damai yang diselingi dengan lagu dan musik gamelan. Bagi mereka lingkungan hidup harus dipelihara agar tetap lestari dan bisa dinikmati oleh generasi penerus. Mereka menuntut pemerintah membuat peraturan yang dapat menjaga kelestarian lingkungan. Mereka tidak melakukan aksi ini untuk diri mereka saja. Dalam benak mereka ada generasi penerus yang akan terus menghuni planet bumi ini. Mereka memikirkan generasi mendatang (https://tirto.id/ibu-ibu-petani-kendeng-tagih-penuntasan-kasus-pabrik-semen-c2XC). Gerakan menjaga kelestarian lingkungan juga digerakkan oleh kaum muda. Osin dari Nusa Tenggara Timur dan Aulia dari Jakarta Barat juga berjuang untuk mengatasi perubahan iklim yang makin dahsyat untuk menjaga peradaban manusia saat ini. Mereka berjuang bersama komunitasnya. Osin membuat alat desalinasi air laut sederhana untuk menyediakan air bagi hewan dan tanaman di lingkungannya. Dia berhasil membuat kontribusi untuk lingkungan sekitar, meskipun dalam skala kecil. Aulia mengajak teman-temannya membuat bank sampah, agar warga bisa mengumpulkan dan belajar cara memilah sampah (https://m.mediaindonesia.com/opini/428007/mencari-greta-bermuatan-lokal). Melalui para tokoh ini, Gen-Z diajak untuk bergerak bersama dalam menjaga lingkungan sekitar dan peduli pada generasi selanjutnya.

Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan berarti kesetaraan semua orang. Saat berbicara tentang kesetaraan hal utama yang harus diraih adalah memberi kesempatan dan kebebasan bagi setiap orang untuk berfungsi dalam hidupnya. Bagaimana mereka bisa berfungsi di masyarakat? Salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan mereka dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan kesehatan yang memadai. Sebab bila seseorang terdidik tapi tidak sehat tentu saja dia tidak dapat meraih cita-citanya. Sehingga keadilan dapat terwujud saat setiap orang dapat menjadi apa yang ingin dilakukannya. Hal terpenting adalah bahwa setiap orang berhak diperlukan sebagai tujuan, bukan sebagai sarana semata. Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi contoh nyata yang sering mengalami ketidakadilan. Sebagai manusia mereka sering diperlakukan sebagai manusia kelas dua. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka tidak mendapat upah yang layak, jam kerja yang tidak menentu, dan tidak memiliki jaminan sosial maupun kesehatan. UUD 1945 sudah menegaskan bahwa setiap warga negara adalah sama di depan hukum. Tapi sampai saat ini tidak ada regulasi turunan dalam bentuk undang-undang untuk menghargai harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Sehingga nasib mereka masih menjadi PR kita bersama untuk mewujudkan keadilan.

Penutup

Melalui kelima sila dari Pancasila ini diharapkan tumbuh semangat patriotisme untuk bangga pada bangsa dan negaranya. Tetapi tetap harus berhati-hati karena patriotisme dapat bermuka dua (Janus-faced). Wajah menghadap keluar menyatakan bahwa kita mempunyai tugas utama berkorban bagi kepentingan bersama. Sedangkan wajah yang menghadap ke dalam mengajak setiap orang untuk merasa hebat dan memisahkan diri dari orang lain di luar komunitas negara, menjadi subversif dan mengucilkan orang asing. Dalam hal ini patriotisme bersifat bipolar. Di satu segi mengikat setiap warga negara untuk bekerja sama dan berupaya menjunjung tinggi kesetaraan dan martabat manusia. Di segi lain menjadi tindakan untuk membela bangsanya secara fanatik. Sehingga membedakan dirinya dari orang yang tidak sama keyakinan dan pemahaman dengannya. Hal ini menyebabkan patriotisme tetap membutuhkan nalar kritis sejak awal dan berkelanjutan. Sebab, patriotisme sejati menuntut kebebasan untuk berpikir kritis dalam berpendapat.

Suatu negara terdiri dari kesepakatan bersama dengan semua warga yang menjadi bagiannya. Kebebasan berpendapat dan berserikat merupakan hak mutlak yang dimiliki setiap warga negara. Pertanyaan yang mengusik adalah bagaimana setiap orang dapat berpendapat dan berserikat bila tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan kesehatan yang memadai? Pemeritah suatu negara berperan penting dalam mewujudkan hal ini. Tidak lupa setiap warga negara berhak untuk menjadi pengawas bagi jalannya pemerintahan yang bersih dan adil. Peran serta aktif setiap warga negara membantu jalannya demokrasi yang dinamis dan berkelanjutan. Sebab, negara adalah tempat setiap orang menerima keragaman dan keunikan setiap individu. Rumah bersama di mana setiap orang hidup damai dan sejahtera. Negara adalah tempat yang menerima setiap orang menjadi satu keluarga. Kedekatan ini masih menjadi perjuangan kita bersama untuk mewujudkannya, terutama dalam menghadapi keragaman yang ada di sekitar kita. Mampukah kita sebagai manusia yang berakhlak mulia menjaga dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan di tengah himpitan teknologi yang kian membuat jarak di antara kita? Melalui konteks yang sudah diuraikan tersebut kita akhirnya memahami bahwa aplikasi Pancasila terus bergerak dan berkembang dinamis. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukanlah nilai yang kaku dan statis. Dalam praktiknya nilai-nilai tersebut terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, dan pastinya selalu untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan sejahtera.

*****************************************************

Oleh Goenawan  Mohamad

PADA suatu siang, 50 tahun yang lalu di gedung tua di Senen Raya 83, ketika kami menyiapkan nomor pertama Majalah Tempo, saya dengar seseorang bergumam: “Majalah ini hanya akan berumur tiga bulan.”

Saya kaget, sedikit. Yang bersuara adalah  B, salah seorang  anggota tim yang disiapkan mengelola administrasi majalah baru nanti. Tapi saya pura-pura tak mendengar.

“Jangan-jangan dia betul”, kemudian  saya ceritakan pesismisme itu kepada T, seorang teman.

“Tenang saja”, jawab T. “Mungkin  tiga bulan lagi Tempo  bubar, tapi kalian  sudah membuat sejarah.”

“Jangan-jangan kau  betul,” kata saya, sedikit terhibur.

Setengah abad kemudian, ternyata B salah dan  T bisa saya katakan betul.  Tempo membuat sejarah karena pada dasarnya  ia muncul secara baru dan  separuh nekad.

****

Tempo lahir dan mengubah corak majalah. Sebelumnuya, sebuah berkala mingguan adalah sejenis toko-serba-ada.

Star Weekly, misalnya, yang terbit di Jakarta sebelum dibreidel Presiden Sukarno di tahun 1960, bisa memuat uraian panjang tentang filsafat sejarah Arnold Toynbee, tapi juga cerita bergambar tentang pendekar Sie Djin Kui;  ada ulasan peristiwa internasional tentang konflik Terusan Suez,  tapi ada juga   resep membuat ketupat-tahu ala Magelang. Majalah Panyebar Semangat, yang terbit di Surabaya  dalam bahasa Jawa juga demikian:   ada  laporan dari daerah-daerah (rubrik Njajah desa milang kori), ada juga  komik lucu “Mas Klombrot” dan cerita detektif gubahan Any Asmara yang  jagoannya bergelar “raden mas”.

Tempo sama sekali di luar model toko-serba-ada itu. Isinya hanya   “berita”. Tak ada rubrik dapur, teka-teki silang, atau cerpen. Kalaupun ada rubrik “Agama”, yang ditulis di sana bukan khotbah, melainkan  berita tentang, misalnya, malapetaka di musim haji di Arab Saudi. “Kesehatan” tak memuat petunjuk mencegah asam urat, melainkan tentang kabar berhentinya wabah cacar di dunia.

Waktu kami mulai bekerja, kami tak tahu adakah pembaca akan tertarik dengan cara baru menyampaikan informasi itu.  Tempo disiapkan  tanpa didahului survei. Ia meloncat di dalam gelap.

Mungkin itu yang dimaksud T sebagai “membuat sejarah”.  Tempo sebuah inovasi. Dalam arti tertentu: eksentrik.

***

Tapi tak benar Tempo lahir begitu saja dari kepala saya dan teman-teman.  Jauh sebelumnya, di tahun 1933, di  Amerika Henry Luce menciptakan majalah Time.  Mingguan ini begitu berhasil hingga jadi model bagi majalah lain: Newsweek di Amerika,  L’Express di Prancis, Der Spiegel di Jerman.

Time juga model bagi Tempo: ia memperkenalkan berita sebagai cerita dan membuat informasi sebagai stimuli.  Saya tertarik  “filsafat” ini: pembaca tak cuma dianggap kantong plastik yang akan dijejali data, fakta, angka. Pembaca diajak bertualang dalam kejadian.

Perjalanan tualang itu berlangsung di dalam dan melalui bahasa.

Bahasa bukan hanya mengisahkan dunia, ia  juga membentuk dunia. Tak selalu gampang. Sebab sering bahasa punya  hubungan  dengan sesuatu yang tak selamanya nyaman: kekuasaan.  Sejak akhir 1950-an, bahasa Indonesia berubah. Ia hanya berperan   dengan  satu pola, jadi bahasa politik yang dikuasai doktrin.  Ia bukan lagi bahasa yang hidup dari percakapan yang leluasa. Ia  sulit jadi bahasa yang kontemplatif, atau kocak, atau  bermain-main,  penuh hal yang tak terduga.

Sejak Bung Karno meletakkan Indonesia di bawah “demokrasi terpimpin”,  bahasa  didominasi kata-kata yang diringkas, diulang bersama-sama, tanpa difikirkan.  Slogan dan singkatan bergemuruh:  “Manipol”, “Usdek”, “nekolim”, “kontrev”, dan seterusnya.  Makna kata-kata tak lagi diuraikan. Orang tak lagi diberi kesempatan menelaah, bahwa “Manipol” berasal dari  “manifesto politik”, dan kita tak dirangsang untuk menilai  isi manifesto itu.  Kata “Usdek” sebenarnya ringkasan serangkaian kebijakan Negara, (melaksanakan Undang-undang Dasar 1945, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kebudayaan nsional),  tapi kemudian ia jadi  kata  tersendiri yang diucapkan secara otomatis. Orang   dihimpun untuk dijejali doktrin Negara, yang dirumuskan dalam “Tubapi” —“Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi”.

Indoktrinasi adalah alat yang efektif untuk mengendalikan pikiran. Ia disampaikan dengan sejumlah slogan yang bertubi-tubi — dan membuat orang gentar, atau merasa bersalah, untuk membantah.  Hitler dan Stalin mengukuhkan kekuasaan mereka dengan mengedarkan  sebuah bahasa dengan kata yang  diringkas jadi akronim dan dikumandangkan: “Gestapo” dan “Stalag”,  “Politbiro” dan “Proletkult”.

Ketika “demokrasi terpimpin” diganti dengan kekerasan  oleh “Orde Baru”, sifat “terpimpin”-nya dilanjutkan dengan lebih brutal. Slogan dan akronim ala Bung Karno (dan PKI) ditiadakan, tapi bahasa berubah jadi bahasa kekuasaan yang otoriter dan birokratik.  Akronim yang baru beredar:  “kopkamtib”, “Gestapu”, “dikbud”, “rapim” — umumnya melanjutkan akronimisasi yang dipakai dokumen militer.

Saya melihat bedanya dari akronim “demokrasi terpimpin.” Bahasa “demokrasi terpimpin” dibuat untuk mobiliasi massa. Sebagai bagian  propaganda, ia sangat komunikatif: kata-kata kuncinya mudah dihafal dan punya efek emotif.

Sebaliknya akronim birokratik “Orde Baru”. Seperti  komunikasi militer,  fungsinya membuat pesan yang efien dan efektif — dan tak untuk difahami  massa.

Tapi  kedua-duanya adalah bahasa-kekuasaan yang memiskinkan pikiran.  Ketika kata diringkas untuk hanya diulang — dan  tak pernah diproses dalam pikiran kita dengan pelbagai alternatif — pikiran tak punya banyak lorong buat menjelajah.   Ketika kata “Manifes Kebudayaan” disingkat jadi “manikebu” dan disebar berkali-kali, orang lupa bahwa di situ ada kata “manifes” dan “kebudayaan”— dua pengertian yang memerlukan pemikiran. Demikian juga kata “Gestapu”:  kita  tak peduli lagi bahwa dalam akronim itu ada kata “gerakan”, dan kita tak berfikir lagi bagaimana  “gerakan” terjadi dan mengapa. Yang disasar:  efek psikologis. “Gestapu” dipakai agar mengerikan, seperti kata “Gestapo”— polisi rahasia — dalam kosa kota Nazi Jerman.  Bahasa diperkeras dengan dibekukan.

Tempo terbit dengan memilih bahasa yang melawan  pembekuan itu.  Kami memproduksi berita-sebagai-cerita.

Di koran harian dan buletin, berita adalah berita-lugas, straight news. Di sana fakta — nama, waktu, tempat, bagaimana terjadi, mengapa — disebutkan dengan urutan  yang pasti. Sebaliknya dalam  Tempo, meskipun fakta tetap dimuliakan, mereka  tak disusun dengan formula.

Tiap kali dikemukakan  secara baru. Pendapat klise disingkirkan, kata klise dibuang.  Tempo meniadakan frase, “dalam rangka…”, yang selalu dipakai dalam laporan pejabat. Bahasa pun dikembangkan variasinya.  Kami mengoptimalkan sinonim.  Kata “santai” diperkenalkan buat mendampingi “rileks”; saya mendapatkannya dari bahasa Komering, usulan Bur Rasuanto, waktu itu wakil pemimpin redaksi.  Putu Wijaya, redaktur musik dan teater, menyebarkan istilah “dangdut”. Ada juga kata cas-cis-cus:  pemakaian bahasa Inggris  dalam percakapan sehari-hari.

Bahasa yang miskin dalam sinonim adalah bahasa yang menghilangkan pilihan untuk berbeda dan beragam dalam berpikir  — seperti ketika kini

orang hanya  memakai kata “milad” dan tak boleh “hari lahir”, “shalat” dan tak boleh memakai kata “sembahyang”.

****

Dalam berita-sebagai-cerita, membosankan adalah dosa seorang penulis.

Seperti dongeng 1001 malam, tiap cerita harus memikat. Akan sempurna jika frase yang cerdas dan kocak muncul dari awal sampai akhir. Kisah  dibangun dengan membuka  saat-saat bercanda.

Tentu saja isi cerita harus unik dan penting diketahaui. Tempo menyusun  seperangkat kriteria untuk itu. Pembuka cerita, lead, harus memancing,  bukan itu-lagi-itu-lagi.  Penutup cerita tak berpetuah.  Mengikuti gaya  novel yang baik, berita-sebagai-cerita harus mengandung suspens dan konflik.

Untuk itu, dibutuhkan bukan hanya ketrampilan menulis, tapi juga sikap kreatif, terbuka,  merdeka, kritis— dan dengan rasa humor.  Salah satu semboyan Tempo yang jarang diketahui adalah  “Jujur, Jelas, Jernih — Jenaka pun bisa”.  Kita tahu, kejujuran, kejelasan, dan kejernihan sangat penting dalam komunikasi, tapi orang sering lupa  “jenaka”.

“Jenaka”, disengaja atau tidak,  sebuah penangkal. Ia bisa melucuti fanatisme, mengendurkan permusuhan, menjangkau hati orang lain. Ia anti memuliakan hierarki.

Ini bukan sekedar persoalan teknik. Dalam berita-sebagai-cerita, seperti sudah saya sebut di atas,  ada  undangan buat pembaca— yang tak diperlakukan sebagai kantong plastik — untuk ikut masuk dalam proses narasi.

Maka tokoh cerita hadir:  ia diperkenalkan  bukan cuma sebagai nama dan asal-usul.  Tinggi atau pendek tubuhnya, cara duduk dan jalannya, pilihan pakaiannya — semua perlu digambarkan.  Bahkan juga suasana ruang dan waktu selama kejadian.  Sosok itu kongkrit. Manusia yang jadi berita bukan sekedar kasus, juga bukan cuma penyampai pendapat.  Ia punya sejarah, ia bisa merasakan nikmat dan sakit.

Ada yang mengatakan jurnalisme Tempo  “jurnalisme sastra”.  Saya kira label itu tak ada gunanya.  Ada lagi yang mengatakan, jurnalisme itu jurnalisme “interpretative”, jurnalisme dengan tafsir. Saya lebih suka tak menamainya.

Yang penting, Tempo ingin menampilkan manusia dan peristiwa dalam konteks dan proses, dalam multi segi dan perubahan. Tak ada kisah yang final.  Kemungkinan selalu dibuka untuk versi yang berbeda dari apa yang kita ketahui. Maka bukan kebenaran obyektif yang hendak dicapai (dan akan sia-sia), melainkan kesediaan mendengar kebenaran dari orang yang berbeda. Jurnalisme ini jurnalisme dengan empati.

Tempo mengupayakannya sejak setengah abad yang lalu.  Tak selalu berhasil, tapi rasanya tak bisa dihentikan.

———————————————————

Sumber:  Majalah Tempo Edisi 8-14 Maret 2021