Author: Redaksi

 

Oleh RD Poya Lucius Hobamatan, Imam Keuskupan Pangkalpinang

 

 Homo Viator: Manusia itu, makhluk peziarah. Begitulah St. Gregorius Agung berkata tentang manusia. Beradanya manusia sebagai peziarah, karena di satu sisi manusia dicipta untuk keabadian, selaras dengan Pencipta yang menciptakannya; di sisi lain, manusia harus menenun hidup di sebuah dunia yang bersifat sementara dan fana, sehingga perjuangan, penderitaan dan kematian juga harus menjadi pengalaman nyata yang harus dicicipi.

Pergulatan untuk membangun identitas yang paradoks, antara keabadian dan kesementaraan itu, dirangkum dengan indah dalam kata homo viator, insan peziarah.

 Karena manusia itu pezirah, maka ia kembara di dunia namun terus mengarahkan diri menuju keabadian. Karena manusia  itu peziarah, maka ia tunduk mengais nasib di dunia tempat awal hidup ditempuh, namun terus menengadah kepada Sang Kahlik, karena di sanalah tujuan akhir seluruh kelana. Karena manusia itu peziarah, maka walau ia terus berjuang menganyam hidup, dari satu tempat ke tempat yang lain, mendirikan  kemah dan membongkar kemah, mengais nasib dengan peluh keringat untuk bertahan dalam hidup yang sementara; namun ia tetap sadar bahwa tempat pasti baginya yang tetap dan abadi adalah rumah Bapa.

Rasanya identitas sebagai homo viator, sebagai makhluk peziarah ini, melekat begitu erat dalam hidup  Bapa Antonius Enga Tifaona; dan bagaimana identitas ini dimaknai dalam tahun-tahun ziarah sampai dipenghujung hidupnya, tanggal 15 Oktober 2017 yang silam.

Dari curiculum vitae yang terpotret dalam bentang sejarah, tampak jelas bagaimana ia memaknai idenitiasnya itu dengan setia.

Walau titik awal terajut di bukit Imulolong, namun bukan di sana hidup itu ditancap, ia segera hijrah ke bukit mandiri, terus meretas jalan menuju bukit Mataloko, untuk menemukan kesejatian jalan hidupnya, namun di sana pun tak dijumpainya; sehingga ia terus meniti jalan menuju bukit Syuradikara, untuk seterusnya berziarah dari satu tempat ke tempat lain; pasang kemah dan bongkar kemah.

Kendati demikian, sosok Bapa Anton tampil memukau sebagai peziarah, karena kualitas iman dan kesejatian ilmu, yang membentuk integritas dirinya sejak dari tanah leluhur, tak pernah tergerus oleh waktu, tak pernah tercemar oleh tempat walau cuaca terus berbeda dan berubah, dari masa ke masa.

Integritas itulah yang membesut dirinya bagai batu karang di tengah gelombang; menempatkannya di bukit-bukit jabatan strategis dan mengantarnya menjadi salah seorang insan Nusa Bunga untuk ikut memikirkan dan merumuskan ke mana seharusnya Gereja tempat ia terlahir dan negeri khatulistiwa, tempat tumpah darahnya ini dibawa.

Begitulah Bapa Anton memaknai identitasnya sebagai homo vator. Ia bagai sosok-sosok peziarah yang ditampilkan Kitab Suci  dalam pekan ini.  Ia memang terlahir di pinggiran, namun ia tidak mau menjadi orang buta. Tuhan membuka matanya untuk melihat dan mengikuti Dia, kendati terus berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain.

Tuhanlah yang meneguhkannya untuk  membangun kejujuran dan kesahajaan di tengah potret kehidupan yang diwarnai mentalitas pemungut cukai seperti Zakeus yang lama, kendati dengan itu ia bersama keluarga  harus tampil sederhana. Tuhanlah yang mengasahnya untuk berjuang memelihara diri sebagai Bait Allah, dan terus membesutnya menjadi hamba Allah yang setia menggandakan talenta dan  mina, sehingga ia dipercaya untuk mendapuk jabatan-jabatan strtegis baik untuk institusinya maupun untuk negeri ini, karena ia tidak mau negeri ini bersimbah darah, tinggal puing-puing seperti nasib Yerusalem, yang ditangisi Yesus di hari Kamis kemarin.

Pertanyaan kita adalah mengapa Bapa Anton sanggup menampilkan sosok diri sebagai homo viator di sebuah kanvas kehidupan yang penuh warna?

Rasanya kuasa Sabda Allah yang dikumandangkan pada 40 hari kematiannya hari ini memberi jawaban.

Bagi Bapa Anton, hidup bukanlah sekedar sebuah moment untuk dinikmati, melainkan sebuah tugas dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Dan oleh karena itu, ia tidak melintasinya dengan kekuatan sendiri, melainkan selalu bersama Allah, dalam spiritualitas seorang hamba.

Rasanya spiritualitas dan integritas itu yang ditampilkan secara simbolik dalam hidupnya yang sederhana namun berbobot, walau dengan itu, ia harus menghalau setiap moment yang sebetulnya memberinya peluang untuk mendulang pundi-pundi; walau untuk itu ia harus tegar di tengah simpang siur godaan di setiap posisi yang ia dapuk; tanpa ada rasa gelisah di raut wajahnya; karena ia memiliki iman yang kokoh akan Kristus yang wafat namun hidup kembali.

Kristus itulah yang menjadi ragi yang mengembangkan adonan ziarah hidupnya; sehingga ia selalu sadar diri bahwa hidup ini bersifat sementara dan keabadian ada di rumah Bapa. Dan oleh karena itu, kendati hidup ini sementara, ia tetap memelihara diri sebagai milik Tuhan dan menenun hidup itu untuk Tuhan, agar ia mati pun, mati untuk Tuhan.

Oleh karena itu, rasanya ada sebuah pesan dalam kebisuan Bapa Anton untuk anda dan saya yang memperingati 40 hari kepergiannya, di penghujung ziarah  Gereja hari ini, bahwa apapun situasi yang dihadapi, bentuklah diri sebagai Homo Viator, tumbuhkanlah spiritualitas sebagai hamba Allah yang berkualitas dan berintegritas, agar kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, supaya bila kita mati, kita mati dalam Tuhan.

Hanya dengan spiritualitas ini, kita ditolong untuk menenun hidup sebagai tugas dari Allah yang harus dipertanggung-jawabkan, saat Ia datang sebagai Raja Semesta Alam, yang akan kita rayakan dalam misteri, pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam besok.

Bapa Anton, selamat menikmati Rumah Bapa. Berbahagialah di Nagi abadi. Doakanlah kami yang masih berkelana sebagai Homo Viator.

————————————————————

*Tulisan ini adalah Kotbah RD Poya Lucius Hobamatan, pada Misa 40 Hari Mengenang Brigjen Pol. ( Purn ) Drs. Antonius Stephanus Enga Tifaona, Jakarta 25 November 2017

 

 

I g n a s   K l e d e n,  Sosiolog

 

RICHARD Stengel yang membantu Nelson Mandela menulis otobiografinya, Long Walk to Freedom, mengenang kembali persahabatannya dengan almarhum dalam laporan utama Time Nomor 26, 2013.

Di antara berbagai catatannya, ada pernyataan yang kiranya menarik perhatian pembaca. Dia menulis: ”Tidak sekali pun saya mendengar dia (Mandela, IK) menyebut Tuhan, surga, atau sesuatu yang berhubungan dengan akhirat. Nelson Mandela percaya akan keadilan dalam masa hidupnya di dunia ini.”

Catatan itu dapat menimbulkan rasa heran karena beberapa kebajikan dalam watak Mandela segera membawa asosiasi kita kepada kehidupan asketis yang diajarkan dalam agama-agama. Keteguhan hatinya dalam penjara, khususnya 18 tahun dalam sel 2 meter x 2 meter di Robben Island, bekas tempat pembuangan penderita kusta, sikap tanpa putus harapan dalam perjuangan amat panjang menentang diskriminasi, ketegarannya menolak kompromi dan gratifikasi, kebesaran hatinya mengatasi dendam dan memaafkan orang yang telah menghukumnya dengan sewenang-wenang—semua itu merupakan kombinasi keyakinan dan kekuatan moral yang membuat seluruh dunia tercengang.

Sebuah rahasia yang menjelaskan daya tahannya menghadapi penderitaan dan tekanan ialah karena dia tak pernah menyerahkan kemerdekaannya kepada mereka yang menahannya dalam penjara selama 27 tahun. Ini dilakukannya dengan dua cara. Pertama, dia yakin bahwa pihak yang menjebloskannya ke dalam tahanan dapat merampas segala sesuatu yang ada pada dirinya, kecuali pikiran dan hatinya.

Musuh-musuhnya tak dapat merampas pikiran dan hatinya serta Mandela tak pernah menyerahkan pikiran dan hatinya kepada mereka penghukumnya.

Kedua, dia berjuang keras mengatasi rasa benci kepada mereka yang menganiayanya. Dia berpendapat, kalau tetap membenci lawan-lawan politiknya, dia akan tetap tertawan sebagai tahanan dalam dendam kesumatnya, sekalipun dia sudah bebas dari penjara. Tentang rasa dendam ini, akhirnya dia berkata, ”I let it go.”

Mandela dilahirkan pada 1918 menjelang akhir Perang Dunia I di Desa Mvezo, Distrik Umtata, ibu kota Transkei yang terletak 550 mil di selatan Johannesburg. Ayahnya seorang ketua adat yang diangkat Raja Thembu dengan restu Pemerintah Inggris dan punya empat istri. Ibu Mandela adalah istri ketiga yang kemudian pindah ke Desa Qunu setelah suaminya kehilangan jabatan karena membangkang kepada Pemerintah Inggris.

Pendidikan formal Mandela dari sekolah dasar hingga ke pendidikan tinggi ia tempuh di lembaga pendidikan yang didirikan dan dikelola misionaris Gereja Kristen Metodis dari Inggris. Di Qunu dia masuk sekolah dasar dan berkenalan dengan pendidikan dan pengajaran bergaya Inggris. Para murid mendapat nama Inggris dari guru kelas dan Mandela diberi nama Nelson, yang diambil dari nama seorang kapten laut Inggris, Lord Nelson. Nama ini kemudian lebih dikenal dari nama yang diperolehnya di desa kelahirannya, yaitu Rolihlahla, sebuah idiom bahasa Xhosa yang berarti ’troublemaker’.

Dari Qunu dia dipindahkan ibunya ke Mghekezweni, sebuah pusat misi Gereja Metodis, dengan penduduk yang dididik dengan gaya hidup Inggris dalam berpakaian, tutur kata, dan kehidupan agama. Mandela tinggal di rumah seorang regen, kenalan almarhum ayahnya, yang mengatur tempat tinggalnya sebagai pejabat kelas menengah Afrika dengan disiplin tinggi dalam Great Palace. Mandela meneruskan pendidikan dasarnya bersama anak-anak regen dan di sinilah, khususnya di sekolah Clarkebury, matanya terbuka kepada dunia Barat yang amat berbeda dengan Desa Qunu yang menyimpan masa kecilnya dalam lingkungan serba idylis.

Pada usia 19 tahun, dia masuk Sekolah Guru Healdtown di Fort Beaufort, sebuah pos Inggris paling luar di abad ke-19, tempat orang putih berusaha merebut tanah penduduk dan harus berhadapan dengan pejuang suku Xhosa yang gagah perkasa. Setelah melewati konflik dan pertempuran selama lebih dari 100 tahun, orang-orang putih dapat merebut seluruh tanah di Fort Beaufort, sementara pejuang Xhosa yang gugur memperoleh kemasyhuran turun-temurun dengan riwayat yang didengar Mandela dari penuturan orang-orang tua.

Selanjutnya pendidikan tinggi setingkat universitas ia peroleh di Kolese Fort Hare, 20 mil sebelah timur Healdtown, satu-satunya pendidikan tinggi untuk penduduk hitam di Afrika Selatan. Dari sinilah, dari antara hanya 150 mahasiswa yang belajar di sana lahir sarjana-sarjana Afrika Selatan dan Afrika Timur, yang menganggap Kolese mereka Oxford dan Cambridge atau Harvard dan Yale di Afrika. Setelah lulus mereka memperoleh gelar BA, yang memungkinkan mereka masuk ke dalam lingkungan elite Afrika dengan kemungkinan kerja dan penghasilan sangat baik. Di lembaga pendidikan ini yang didirikan misionaris Skotlandia pada 1916, para pendidik kulit putih yakin, mereka dapat menghasilkan tamatan yang menjadi the black Englishmen, orang Inggris berkulit hitam.

Menolak diskriminasi

Barangkali itulah harapan umum para penjajah di berbagai belahan dunia tatkala mereka memperkenalkan pendidikan Barat modern di koloni mereka. Namun, kita tahu dari sejarah pendidikan kolonial di Indonesia, harapan itu tak selalu terpenuhi karena pengajaran yang mengarahkan cara berpikir yang benar, dan pendidikan yang membentuk kepribadian yang etis, kemudian menghasilkan lulusan yang melihat kepincangan dan ketakadilan dalam tiap proyek penjajah. Seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan Tan Malaka di Indonesia, Nelson Mandela kemudian menetapkan sikap politiknya: menolak diskriminasi dan apartheid di Afrika Selatan dan menegakkan persamaan dan keadilan untuk semua penduduk.

Sejak pendidikan dasarnya di Qunu, dia diajar bahasa Inggris, kebudayaan, dan pemikiran-pemikiran Inggris, diperkenalkan dengan lembaga-lembaga Inggris, seakan-akan Afrika tak punya sesuatu pun untuk dipelajari. Namun, dari ayahnya dia belajar sejak dini sekali bahwa otoritas kolonial bisa melakukan kesalahan dan dapat dilawan meski dengan berbagai risiko yang harus ditanggung. Di Fort Hare tempat dia belajar antropologi, ilmu politik, administrasi pemerintahan lokal, dan sistem hukum Romawi-Belanda, dia berkenalan dengan beberapa seniornya yang dengan terus terang mengkritik kebijakan kolonial. Dikatakan bahwa pendidikan Barat seakan-akan memberi penghidupan yang lebih baik kepada para lulusannya, sementara itu semua yang berharga dari Afrika telah habis dirampas: hak-hak dan tanah penduduk, kebudayaan dan nilai-nilai lokal, terutama sekali kemerdekaan mereka. Ada kenyataan pahit dan keras yang harus dihadapi dan tak selayaknya kaum intelek- tual menutup mata terhadap realitas itu.

Setelah ia bergabung dengan African National Congress (ANC), perjuangan menentang diskiriminasi ini menjelma jadi tujuan hidupnya. Ia mempersembahkan hidup matinya untuk cita-cita itu. Setelah pembantaian besar di Sharpeville pada Maret 1960 tatkala polisi menembak mati 69 penduduk kulit hitam, Mandela, yang banyak diilhami Gandhi dengan prinsip satyagrahanya, berubah pikiran. Dia melihat satyagraha atau sikap tanpa kekerasan bukanlah prinsip, melainkan suatu taktik. Dia teringat kearifan lokal sukunya, Sebatana ha se bokwe ka diatla: serangan binatang buas tak dapat dihadapi dengan tangan kosong. Dia akhirnya membentuk dan memimpin Spear of the Nation, sayap bersenjata dalam ANC.

Dengan tuduhan melakukan komplotan bersenjata, ia harus menghadapi pengadilan. Setelah membacakan pleidoinya selama empat jam, Mandela menutup naskah pembelaannya dan berkata kepada hakim: ”Saya telah mempersembahkan seluruh hidup saya kepada perjuangan bangsa Afrika. Saya telah menjunjung tinggi ideal suatu masyarakat demokratis yang bebas, tempat semua orang hidup damai dan mempunyai kesempatan yang sama. Maka, bila perlu, Yang Mulia, saya pun siap mati untuk ideal tersebut.”

Seperti pernyataan iman

Pidato itu terdengar seperti pernyataan iman yang menandai perubahan besar dalam penjara. Yang ia ucapkan bukanlah isapan jempol untuk gagah-gagahan seperti yang kerap kita dengar dari politisi Indo- nesia sekarang, tapi suatu sumpah yang diwujudkan dengan berbagai korban tak terperikan: 9 tahun dalam penjara Pretoria, 18 tahun dalam penjara Robben Island, kehilangan istri dan anak, kehilangan tahun-tahun paling produktif dalam hidupnya, sambil mengelola rasa benci dan dendam sampai dapat mengatasinya. Pendirian politik Mandela berangsur-angsur berubah menjadi suatu keyakinan religius dalam pertapaannya di sel penjara.

Para penulis biografinya tak habis pikir: dari mana Mandela menimba kekuatan tak menyerah, tak membiarkan diri hancur oleh benci dan dendam, dan sanggup mengatasi kegetiran nasibnya dengan memaafkan mereka yang menghukumnya demikian lama? Hal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang hidup dengan keyakinan agama yang teguh dan tak tergoyahkan.

Namun, Mandela tak dikenal sebagai anggota suatu denominasi meski seluruh pendidikannya berada di bawah bimbingan dan pengaruh Gereja Kristen Metodis. Sebagai anggota suku Xhosa, ia hidup sedari kecil dibimbing tiga hal: adat-istiadat, ritual, dan tabu. Bayangan dan keinginannya setelah mati bukan surga dalam pengertian agama, melainkan perjumpaan kembali dengan para leluhurnya.

Sangat mungkin prinsip hidup suku Xhosa itulah yang ia terjemahkan menjadi prinsip negara modern: persamaan dan keadilan adalah adat-istiadat manusia; demokrasi adalah ritual yang suci; sementara pelanggaran HAM tabu yang tak boleh diabaikan apabila orang tak mau mengundang datang kutukan. Atas cara ini Mandela sengaja atau tidak telah mengubah pendirian politiknya menjadi keyakinan religius. Kemerdekaan politik Afrika Selatan meluas menjadi cita-cita keselamatan bagi semua manusia.

Bagi seluruh dunia, ini jadi pelajaran: orang tak sepantasnya memakai agama untuk tujuan politik praktis atau doyan mengutip ayat suci untuk menyembunyikan kebobrokan moral politiknya. Religiositas ala Mandela telah menyebabkan dia sanggup memerintah bukan dengan kekuasaan yang berasal dari jabatan formal, tetapi dengan suatu otoritas moral yang lahir dari religiositas mendalam. Kepada Bartholomaeus Grill, wartawan majalah Jerman Der Spiegel, ia berkata, ”Saya makin mendekati akhir hidupku. Saya ingin tidur selama-lamanya dengan sebuah senyum di wajahku.”

Sekarang ini setelah wafat pada 5 Desember 2013, Mandela tidur selama-lamanya di desa kelahirannya, Mvezo yang amat terpencil, dan dari tempat leluhurnya ia mungkin memberi senyum abadi pada semua orang di bumi yang ia cintai, kawan ataupun lawan. ●

———————————————————
Sumber Kompas, 13 Januari 2014

 

Oleh Stephie Kleden-Beetz

 

Lambang adalah sebuah bahasa, bahasa tertua manusia. Sampai sekarang di abad komputer ini pun kita hidup dalam ‘lautan’ lambang. Sebuah lukisan, entah itu bintang, garuda, beringin, perahu atau apapun saja, baru menjadi lambang bila di dalmnya terkandung sesuatu yang lebih dari pada yang terlihat oleh mata. C. G. Jung, psikiater(1875-1961) berkata: “Lambang memiliki aspek yang tak sadar yang mustahil dapat diterangkan atau diberi definisi setepatnya”. Pun:”Musik adalah juga bahasa yang dipahami siapa saja”.

George Bernad Shaw (1856-1950) dramawan Irlandia dan pemenang hadiah Nobel Kesusasteraan, tahun 1926, pernah berkunjung ke rumah seorang yang sangat kaya. Si tuan rumah bertanya, apa kesan tamunya tentang barang-barang antic yang mahal. Shaw menjawab:”Saya merasa seperti berada di museum, yang paling penting tidak terdapat di sini.”Orang kaya itu terkejut, lalu spontan bertanya: Apa? “Buku”, jawab Shaw.

Dulu di kota-kota besar Eropa ada gerobak penuh buku berkeliling dan orang boleh leluasa mencari. Seorang mahasiswa membeli buku karangan Beranger, penyair Prancis (1780-1852). Di rumah ia terkejut ketika menemukan setumpuk uang di balik sampul tebal buku itu dengan sebuah nota bertuliskan “Duit ini hadiah bagi pencinta buku”. Bahw buku itu mencerdaskan manusia, kita semua tahu. “Katakan apa yang Anda baca, dan akan kukatakan siapa Anda”. Tentu ada pula buku yang tidak bermutu.

Kita tidak bisa berkomunikasi tanpa bahasa. Buah pikiran yang lahir dalam kepala kita, hanya mendapat wujud dalam bahasa. Semakin tertata-rapi bahasa kita, semakin mudah kita membuat orang lain memahami maksud kita. Semakin ‘ngawur’ dan panjang lebar dan tidak keruan bahasa kita, semakin bingung pihak yang mendengarnya. Kemarin seorang sahabatku berkeluh-kesah tentang aneka naskah yang masuk ke majalahnya, dan dia harus mengedit naskah-naskah tersebut. “Astaga, saya jadi “pusing, tujuh keliling”, benar-benar minta ampun”.

Diterimanya kita dalam pergaulan dengan sesama amat tergantung bukan hanya pada perilaku kita melainkan terutama pada bagaimana kita bertutur kata, ya berbahasa. Sepotong kalimat biasa bisa membuat hidup seseorang berubah, merasa berguna. Misalnya: “Jangan menyerah, coba sekali lagi pasti bisa!” Kalimat yang menguatkan dan memberi semangat ini dapat diucapkan oleh ayah-ibu kepada anak-anaknya, atau bapak dan ibu guru kepada murid-muridnya, atau atasan kepada bawahannya.

Kenapa tidak suka Matematika? Seorang mahasiswi ditanya. Karena guru pernah menghardik dengan galak “Goblok amat sih!”, jawab si cantik itu. Maka dia pun langsung patah-arang dengan mata pelajaran eksakta dan kini menekuni bidang bahasa. Bahasa kita mengenal ungkapan: “Kata-kata lebih tajam dari pedang”. Tetapi kata pun memiliki daya sihir yang menghanyutkan pendengar atau pembacanya. Coba dengar sanjungan berikut: Wow, ranbutnya bagaikan mayang berurai, alias persis semut beriring, lengan mulus seperti gading yang tidak retak, lehernya jenjang mempesona dan masih banyak lagi.

Betapa senang saya menjelajahi “Ruang Siswa” Warta Flobamora, membaca puisi dan cerita pendek dari para murid sekolah. “Rajin-rajinlah adik-adik. Sebab tak ada juara yang jatuh dari langit, semua dimulai langkah demi langkah”. Selamat berjuang untuk masa depan yang gemilang.

Ada ungkapan oleh Grace Hopper: “A ship in port in safe, but is not what ships are built for” (Kapal di pelabuhan memang aman, tetapi bukan itu maksud kapal dibuat. Justru di lautan ya di samudera raya kapal baru berfungsi, ketika bertarung dengan ombak dan gelombang atau angin putting beliung.

Bersama Petronius, penyair Romawi kita pun berkata: “Perjuangan untuk mencapai sesuatu justru perlu, sebab apalah artinya kemenangan mudah yang terasa hambar dan tak memberi kepuasan di hati dan kebanggan di jiwa”

————————————————–

Sumber Tulisan Majalah  Flobamora – Edisi 30 Maret 2016

 

 

 

Oleh Hipolitus Wangge, Peneliti Australian National University dan Anggota Forum Academia NTT

 

Di akhir 2022 terdapat dua peristiwa penting di Papua, yakni pembentukan sejumlah provinsi baru yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan inisiasi jeda kemanusiaan untuk mengurangi eskalasi kekerasan akibat konflik bersenjata di wilayah tersebut.

Meskipun revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 dari pemerintah pusat dan DPR mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat di Papua, revisi itu melahirkan empat provinsi baru di Papua.

Keempat provinsi tersebut ialah Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan.

Pembentukan keempat provinsi ini diharapkan jadi penggerak peningkatan kesejahteraan, penurunan kemiskinan, dan penghentian konflik.

 

Kesejahteraan selektif

Empat provinsi baru ini berpotensi menjadi sentra-sentra perekonomian rakyat dengan model pembangunan berbasis pendekatan budaya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 di wilayah Papua.

Yang jadi catatan penting ialah provinsi-provinsi baru ini harus dilengkapi dengan upaya perlindungan hak-hak orang asli Papua (OAP), pelestarian lingkungan, serta penguatan sektor-sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat asli Papua.

Pembentukan provinsi-provinsi baru juga ditopang oleh tren positif pertumbuhan ekonomi di Papua. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua dan Papua Barat pada triwulan II-2022 masing-masing 14,38 persen dan 6,07 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang sebesar 5,44 persen.

Tiga sektor penyerap tenaga kerja tertinggi di Papua adalah pengolahan, transportasi, dan pergudangan. Peningkatan koneksitas melalui proyek ”tol laut” di wilayah Indonesia timur menjadi pemicu meningkatnya aktivitas di tiga sektor itu.

Sejauh ini, sektor pelayanan jasa menjadi alternatif penggerak pertumbuhan ekonomi di Papua, selain pertambangan, minyak dan gas bumi. Daerah- daerah di mana jumlah penduduk asli Papua semakin menurun, seperti Merauke, Timika, Jayapura, dan Manokwari, masih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua.

Di tengah sejumlah capaian itu, Papua masih dikategorikan sebagai wilayah termiskin di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor pelayanan jasa dan ekstraktif belum mencerminkan kondisi riil masyarakat asli Papua yang masih mengandalkan pertanian, perikanan, dan perkebunan rakyat.

Ketiga sektor ini masih menjadi mata pencarian utama masyarakat asli Papua, khususnya di wilayah dataran tinggi dan pegunungan tempat mayoritas orang asli Papua berdiam.

Di wilayah-wilayah ini, kehadiran negara masih terbatas. Akses ke pelayanan dasar dan infrastruktur masih minim, termasuk jalan antardistrik yang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat asli Papua.

Kondisi keamanan juga tak stabil. Keterbatasan-keterbatasan ini menjadi salah satu penghambat utama meningkatkan kesejahteraan di Papua.

Sekalipun secara struktural pertumbuhan ekonomi di Papua meningkat, eskalasi konflik bersenjata dan kekerasan di sejumlah wilayah ini tetap tinggi.

Sekalipun secara struktural pertumbuhan ekonomi di Papua meningkat, eskalasi konflik bersenjata dan kekerasan di sejumlah wilayah ini tetap tinggi.

Sejumlah insiden pembunuhan dan penembakan oleh kelompok bersenjata dan aparat keamanan masih menghiasi potret kekerasan di Papua.

Dalam dua tahun terakhir, wilayah pegunungan tengah masih menjadi episentrum konflik, bersama sejumlah daerah di dataran rendah, khususnya Papua Barat.

Ribuan pengungsi, khususnya perempuan dan anak-anak, juga masih terekam di sejumlah titik, seperti di Kepulauan Yapen, Maybrat, Jayawijaya, Nabire, dan Puncak. Para pengungsi tersebut masih sulit mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.

 

Jeda kemanusiaan

Satu inisiatif penghentian konflik dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Dewan Gereja Papua, Majelis Rakyat Papua, dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan penandatanganan nota kesepahaman jeda kemanusiaan (humanitarian pause) pada 11 November 2022 di Geneva, Swiss.

Berbekal keterlibatan lembaga negara dan dukungan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, jeda kemanusiaan ini menjadi ”pintu masuk” untuk menurunkan intensitas dan dampak kekerasan di sejumlah daerah konflik di Papua.

Jeda kemanusiaan diharapkan dapat membantu para pengungsi internal untuk mendapatkan pelayanan dasar, perawatan kesehatan, terutama penanganan trauma, tempat berlindung yang aman, dan jika memungkinkan, bisa kembali ke tempat asal mereka.

Agar bisa efektif, jeda kemanusiaan ini memerlukan komitmen bersama dari para aktor konflik untuk menghentikan sementara perselisihan mereka demi menyelamatkan masyarakat sipil yang terperangkap dalam zona konflik.

Dari sisi substansi, kepercayaan antarpara aktor konflik dan masyarakat yang terdampak konflik menjadi kunci utama. Dari sisi teknis, jeda kemanusiaan mensyaratkan durasi waktu dan lokasi penyaluran bantuan kemanusiaan.

Dari sisi substansi, kepercayaan antarpara aktor konflik dan masyarakat yang terdampak konflik menjadi kunci utama.

Dalam nota kesepahaman yang ditandatangani sejumlah pihak di atas, jeda kemanusiaan di Papua dilakukan pada Desember 2022 hingga Februari 2023 dengan lokasi pemantauan untuk intervensi kemanusiaan masih terbatas pada pengungsi di Kabupaten Maybrat.

Para pihak yang menandatangani nota kesepahaman itu juga menyetujui adanya tim pemantau kemanusiaan yang berasal dari Papua dan pemerintah pusat. Ini berbeda dengan jeda kemanusiaan di beberapa negara yang mengalami konflik internal, seperti Bosnia, Rwanda, Yaman, dan Suriah, yang melibatkan pihak internasional sebagai pemantau.

 

Persoalan komitmen bersama

Sejauh ini, dua aktor konflik utama, yakni aparat TNI-Polri dan Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), tidak merespons positif jeda kemanusiaan itu.

Puluhan ribu anggota pasukan keamanan masih terus diterjunkan dengan tugas pengamanan perbatasan, obyek vital nasional, dan terutama respons terhadap konflik bersenjata.

Pihak TPNPB juga melakukan sejumlah serangan di wilayah Pegunungan Bintang, Puncak, dan Kepulauan Yapen pada Desember lalu.

Tidak adanya jaminan keamanan dari kedua aktor konflik tersebut dapat membahayakan keselamatan anggota tim pemantau yang akan mendistribusikan bantuan kemanusiaan di Papua dan menghambat keberhasilan dari jeda kemanusiaan itu sendiri.

 

Belajar dari Aceh

Eskalasi kekerasan yang masih meningkat ini mengingatkan kita akan jeda kemanusiaan yang tidak efektif di Aceh pada Mei 2000 karena adanya persoalan komitmen dari pihak TNI-Polri dan organisasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

TPNPB dan sejumlah kelompok politik di Papua, seperti Petisi Rakyat Papua (PRP), justru lebih mengharapkan keterbukaan negara untuk mengizinkan Komisi Tinggi HAM PBB melakukan investigasi kondisi HAM di Papua.

Bagi mereka, jeda kemanusiaan dengan inisiatif lembaga negara Indonesia hanya akan dipakai Pemerintah Indonesia sebagai alasan untuk menyatakan konflik dan krisis kemanusiaan bisa ditangani oleh lembaga-lembaga pemerintah nasional tanpa melibatkan pihak internasional, sekalipun hasilnya masih diragukan.

Langkah ini dapat menggerus kepercayaan masyarakat Papua dan komunitas internasional terhadap Pemerintah Indonesia yang sejauh ini dinilai tidak efektif dalam menangani dan memperbaiki kondisi HAM di wilayah ini.

Putusan bebas kasus pelanggaran HAM berat Paniai 2014 menjadi bukti terakhir gagalnya perbaikan HAM di Papua.

Di pihak pemerintah sendiri, semangat jeda kemanusiaan belum menjadi agenda bersama sejumlah kementerian terkait.

Masyarakat di kawasan Pasifik hingga kini masih terus mempertanyakan dan mengkritisi penanganan kondisi HAM di Papua yang cenderung masih ditutupi.

Kementerian Luar Negeri melalui Forum Pembangunan Indonesia-Pasifik (Indonesia- Pacific Development Forum) dan Forum Demokrasi Bali (Bali Democracy Forum) tidak menyebutkan inisiatif jeda kemanusiaan ataupun rencana aksi lainnya sebagai langkah progresif penyelesaian kekerasan di Papua.

Para pemimpin negara-negara kepulauan Pasifik hadir dalam kedua forum ini, termasuk Sekretaris Jenderal Forum Regional Pasifik (Pacific Island Forum). Masyarakat di kawasan Pasifik hingga kini masih terus mempertanyakan dan mengkritisi penanganan kondisi HAM di Papua yang cenderung masih ditutupi.

Pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta membawa kesejahteraan dan perdamaian di tanah Papua. Inisiatif jeda kemanusiaan ini perlu diapresiasi sebagai sebuah upaya penyelesaian konflik di tengah stagnasi upaya penyelesaian konflik yang melibatkan pihak Pemerintah Indonesia dan kelompok politik Papua.

Namun, dengan kurangnya dukungan, keterlibatan, dan kesamaan visi di antara para pihak yang berkonflik, jeda kemanusiaan ini hanya akan mengulangi upaya-upaya serupa pada masa lalu, yang bergaung di awal pembentukan, tetapi tidak berkelanjutan dalam pelaksanaan.

                                          ***********************

 

Sumber Tulisan  Kompas,  9 Januari 2023