Blog

Oleh Agus  Widjajanto

Filosofi dari aksara Jawa Honocoroko merupakan intisari dari nilai-nilai Pancasila, yang pada pemerintahan Orde Baru, dilakukan penguatan nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan Eka Prasetya Pancakarsa.

Konsep Dasar kepercayaan Jawa atau Javanisme adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakekatnya adalah satu kesatuan hidup. Javanisme Memandang kehidupan manusia selalu terpaut erat dalam Kosmos, dengan demikian perjalanan kehidupan manusia merupakan suatu perjalanan yang penuh dengan pengalaman pengalaman religius.

Dalam mencari eksistensi jati dirinya sebagai mahluk Hamba Tuhan maka, Daya upaya dilakukan melalui pengembaraan yang tidak pernah berhenti untuk mencari hakekat hidup dan kehidupan itu sendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Hukum Alam ( Sunatullah ), hingga timbul pertanyaan dari mana kita berasal dan setelah itu mau kemana dan kembali kemana ( Sangkan Paraning Dumadi ), maka dikarenakan Wujud sang Pengeran / pangeran yang berarti Tuhan yang tidak berwujud sebagai tempat bernaung dan berlindung, yang tidak bisa ditembus dan dijangkau dengan pikiran serta  panca Indra kita, maka sebagai wujud ekpresinya untuk menggambarkan itu semua maka ada istilah Tan Keno Kinoyo Ngopo.

Pengetahuan tentang konsep ketuhanan salah satunya disimbolkan kedalam Aksara Jawa, Aksara yang sejatinya untuk media menulis orang Jawa, digunakan sebagai simbol pengetahuan konsep Ketuhanan. Simbol tersebut terdapat dalam tiap huruf aksara Jawa  Ha Na Ca To Ko, Da Tha Sha Wa La, Pa Da Jo Yo Nyo, Ma Ga Ba Ta NGO.

Bahwa setiap huruf mengandung arti makna berbeda dan berkaitan antara satu dengan yang lain, yang semuanya berjumlah 20 Huruf aksara Jawa yang merupakan pengembangan dari huruf Palawa, yang setiap huruf nya punya muatan yang berkaitan dengan Sifat Religius dalam Konsep Ketuhanan, yang dalam keseharian dijabarkan dalam entitas olah roso bagi orang Jawa yang menekankan sisi spiritualitas yakni dengan laku spiritual .

Dalam beberapa babad atau cerita diciptakannya Aksara Jawa pada tahun satu Saksi, penciptanya adalah Aji Saja dari tanah Hindustan India yang mengembara ke Tanah Jawa pada abad ke Dua Masehi, dengan demikian Aji Saka merupakan figur yang menyebarkan agama Hindu pertama di Tanah Jawa , maka tidak heran di Jawa banyak tempat tempat  yang diadopsi dari tanah Hindustan di India misalnya gunung Muria, dan Gunung Semeru yang identik dengan gunung Mahemeru yang disesuaikan dengan lidah orang Jawa, kisah Aji Saka sampai saat ini tumbuh subur di Jawa dan kisah Aji Saka menjadi inspirasi kehidupan batin orang Jawa, sebagai pusaka jati diri, ibarat Pusaka adalah Curigo, sedangkan warongkonya bisa bernama apa saja, sebagai pakaian penutup aurat dan memperindah bentuk.

Aksara Jawa Ha Na Ca Ra Ko mewakili spiritualitas orang Jawa yang paling dalam yang merindukan harmoni, yang tidak suka atas terpecah belahnya Anak Bangsa.

Arti dan makna dari huruf Aksara Jawa tersebut adalah:

Ha Na Ca Ra Ka, yang berarti utusan yakni utusan Hidup berupa nafas yang berkewajiban menyatukan jiwa dengan jasad badan kasar manusia. Ada yang dipercaya untuk bekerja.  Yang ketiga unsur nya adalah Tuhan, Manusia, dan kewajiban Manusia sebagai Hamba Tuhan.

Da Ta Sa Wa La yang berarti manusia setelah diciptakan sampai dengan saat meninggal tidak boleh SaWaLa atau mengelak sebagai manusia, harus bersedia melaksanakan , menerima takdir, dan menjalankan kehendak nya

Pa DHA Ja Ya Nya, yang berarti menyatunya Zat Pemberi Hidup ( Tuhan ) dengan yang diberi hidup ( Mahluk ) yang diberi sifat unggul atau jaya sebagai mahluk yang diberkati untuk memimpin di muka Bumi.

Ma Gha Ba Ta Ngo, yang artinya menerima yang diperintahkan dan melarang atas hukum yang dilarang dari Tuhan yang Maha Esa, yang maksutnya manusia harus berserah diri Sumarah pada garis Kodrati, meskipun manusia diberi hak meWiradat, atau  berusaha. Sedangkan arti setiap Huruf nya adalah :

HA Hana Hurip Wening Suci – adanya hidup adalah kehendak dari yang Maha Suci ( Tuhan ).

NA Nur Chondro, Ghaib Condro artinya pengharapan manusia hanya selalu pada Sinar cahaya ke Tuhanan untuk jadi penuntun .

CA Cipto Wening artinya Arah dan Tujuan Manusia hanya pada yang Maha Tunggal atau Tuhan.

RA Rasa Ingsun Handulusih artinya Rasa Cinta sejati muncul dari Cinta Kasih Nurani.

KA  Karsoningsung memayuning Bawono, artinya hasrat ditujukan untuk kesejahteraan Alam Semesta.

Dumading Dzat kang tanpo winangenan, artinya menerima hidup apa adanya.

TA  Tatas lan Wibowo, artinya totalitas dalam hidup untuk mencapai tujuan satu visi dan misi

Sifat Ingsun, artinya membentuk kasih sayang seperti sifat Tuhan yang penuh kasih.

Wujud Hana tan keno kiniro, artinya Ilmu manusia hanya terbatas , tapi implikasi nya bisa tanpa batas.

Lir Handoyo paseban jati, artinya mengalirkan hidup semata pada tuntunan Illahi .

Papan Tan tanpo Kiblat, artinya hakekat Tuhan yang ada di segala Arah , timur dan Barat milik Allah dimana wajahmu dihadapkan disitulah Allah berada.

DHA  Duwur wekasane endek wiwitane, artinya untuk bisa berada diatas, tentu selalu dimulai dari bawah / dasar.

JHA jumbuhing Kawulo LAN Gusti, artinya selalu berusaha menyatu memahami kehendaknya .

Yakin marang samubarang, artinya yakin atas titah kodrat illahi

NYA  Nyoto tanpo moto, artinya memahi kodrat kehidupan ,

Madep manteb nembahing illahi, artinya mantab dalam menyembah Illahi

GA guru Sejati kang Muruki, artinya guru sejati adalah hati nurani dan belajar lah pada nya,

BA Bayu sejati kang andalani, artinya menyelaraskan pada gerakan alam Semesta ( Sunatullah ).

TA  Tukul Soko niat, artinya sesuatu akan terjadi dari niat diri kita

NGA. Ngracut busaning Manungso, artinya melepas dan menghancurkan Ego pribadi , sebagai manusia.

Bahw setiap huruf huruf aksara Jawa dalan Honocoroko tersebut penuh dengan dimensi spiritual yang punya kekuatan magis secara spiritual , dengan tata cara yang tentu diajarkan oleh para ahli filsafat dan kebatinan Jawa.

Apabila diringkas maka merupakan sebuah perjalanan, untuk menjawab segala pertanyaan kita dari mana kita berasal dan setelah dilahirkan untuk apa, di Dunia, lalu kita akan kembali Kemana dengan bekal apa kita berjalan.

Karena setiap aksara tersebut bermakna dimensi spiritual maka, seluruh Sila-Sila dari Pancasila merupakan perwujudan dan pengejawantahan dari aksara Jawa tersebut yang dijabarkan dalam bahasa modern saat ini dalam sila pertama hingga kelima dari Pancasila.

Dalam kaitan membangun Karakter Bangsa, terhadap generasi muda, dimana pembangunan karakter bangsa mencakup  potensi potensi keunggulan bangsa, untuk ketahanan bangsa, yang diarahkan empat tatanan yakni menjaga jati diri bangsa, menjaga keutuhan NKRI, membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan membentuk bangsa yang maju , mandiri dan bermartabat sebagai bangsa yang besar dan berbudaya.

Kiranya konsep aksara Jawa dari Honocoroko bisa dijadikan pijakan dan pembelajaran bersama dari generasi muda , yang merupakan tulang punggung bagi bangsa ke depan agar tetap  mengenal budaya Bangsanya sebagai bangsa yang berbudaya tinggi dan adiluhung . Nusantara pernah mencapa kejayaan dimana Saat abad ke Tujuh masehi, dinasti sanjaya dan syailendra membangun monumen budaya bangsa yang menghasilan bangunan yang jadi keajaiban dunia yakni candi prambanan dan Candi Borobudur beserta anak anak candi dalam situs sejarah yang bisa dilihat hingga hari ini, belum lagi saat abad je 11 Masehi, Singosari dengan armada angkatan laut nya yang sangat terkenal telah menahlukan hampir sepertiga wilayah Dunia, serta Majapahit imperium yang sanggup menyatukan Nusantara ( Wilayah asia tenggara saat ini ), harus bangga sebagai anak bangsa, sebagai refleksi semangat tidak mau dijajah bangsa lain dalam bentuk apapun, baik ekonomi, budaya, tatanan kenegaraan dalam konsep berdemokrasi, isu Hak asasi Manusia dan Terorisme yang selalu dijadikan komuditas Politik, untuk Intervensi pada Negara yang berdaulat dalam negara Modern saat ini.

Tan Hanna Dharma Mangrwa, BhinekaTunggal Ika.

———————————–

*Penulis adalah Seorang Praktisi Hukum di Jakarta, Pemerhati Masalah-masalah Sosial Budaya , Hukum dan Politik

Ignas  Kleden 

DALAM pidato kenegaraan di depan Dewan Perwakilan Rakyat, 14 Agustus 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan suatu visi jangka menengah tentang Indonesia 2025. Diproyeksikan, pada tahun itu Indonesia akan menjadi negara maju. Untuk itu ditetapkan 10 sasaran yang harus dicapai: (1) persatuan dan harmoni sosial yang semakin kokoh, (2) stabilitas nasional yang makin mantap, (3) penguatan demokrasi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan negara, (4) penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten, (5) pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga dan ditingkatkan, dengan kemampuan yang makin mandiri, (6) peningkatan kesejahteraan, (7) tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberantasan korupsi yang semakin efektif, (8) perlindungan terhadap lingkungan hidup, (9) pembangunan daerah, dan (10) pengembangan kemitraan dan kerja sama global.

Sepuluh tujuan ideal tersebut mungkin akan semakin jelas kalau kita merumuskan dalam kontras, apa yang hendak dilawan oleh sasaran-sasaran tersebut. Maka yang kita dapati (melalui tafsiran logis saja) adalah (1) menurunnya ketegangan dalam negeri berupa konflik antaretnik, antardaerah, dan antaragama, (2) mengecilnya kemungkinan terorisme dalam bentuk apa pun, (3) tercegah kembalinya politik otoritarian dan berkuasanya oligarki politik, (4) berkurangnya kesewenang-wenangan kekuasaan, (5) menguatnya fundamental ekonomi agar sanggup bertahan terhadap krisis, sambil mengurangi ketergantungan kepada pihak asing, (6) keseimbangan antara dimensi agregatif dan dimensi distributif dalam ekonomi, (7) menguatnya kontrol terhadap penyelewengan dalam pemerintahan, (8) diberikannya hak terhadap perlindungan lingkungan hidup bukan saja kepada negara, melainkan juga kepada civil society, (9) dihentikannya berbagai penyelewengan dalam pelaksanaan otonomi daerah, dan (10) tercegahnya isolasionalisme dalam politik internasional.

Sepuluh sasaran tersebut dikemukakan sebagai tujuan normatif yang harus dicapai oleh Indonesia hingga 2025, agar dapat masuk kategori negara maju. Terhadap daftar sasaran tersebut dapat dikemukakan tiga catatan. Pertama, belum terlihat dari pidato Presiden sasaran mana saja yang menjadi tujuan substantif dalam pembangunan politik Indonesia, dan sasaran mana pula yang dapat diperlakukan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan substantif. Kedua, belum terlihat juga suatu logika yang menghubungkan satu sasaran dengan sasaran lainnya sehingga kita dapat melihat kesepuluh sasaran tersebut sebagai suatu keseluruhan atau framework yang secara koheren mengangkat status Indonesia menjadi negara maju. Ketiga, tidak tampak bagaimana urutan prioritas kesepuluh tujuan termaksud. Di samping itu, tidak ditetapkan suatu target yang lebih terukur untuk dicapai pada titik waktu tertentu. Millennium Development Goals (MDGs), misalnya, yang ditandatangani oleh 150 kepala negara dan kepala pemerintahan di New York pada September 2000, menetapkan bahwa hingga 2015 kemiskinan di dunia harus dikurangi hingga separuhnya.

Sekadar perbandingan, pembangunan politik dan ekonomi dalam Orde Baru mempunyai suatu logika yang jelas, meskipun dalam retrospeksi kita dapat mengkritiknya sebagai logika yang dibangun di atas asumsi teoretis yang tidak selalu valid. Tujuan substantif pembangunan nasional di bawah Presiden Soeharto adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inilah sasaran yang bersifat substantif. Untuk itu diperlukan suatu stabilitas politik yang menjadi sarananya, karena pembangunan ekonomi tak dapat berjalan mulus dalam politik yang penuh ketegangan. Kesejahteraan dianggap dapat terwujud secara “alamiah” kalau sudah tercapai tingkat pertumbuhan tertentu, karena kemakmuran akan menetes ke kalangan yang lebih luas melalui mekanisme trickledown atau spillover. Untuk menjamin stabilitas politik, keamanan harus dijaga dan segala gejolak politik ditekan, bila perlu, dengan jalan represif. Partisipasi politik dibatasi pertama-tama dengan pengurangan jumlah partai politik menjadi hanya tiga, dan Golkar sebagai partai pemerintah diusahakan selalu menjadi partai yang paling kuat dan dominan.

Asumsi teoretis yang melandasi logika pembangunan seperti itu sekarang sudah disingkapkan kekeliruannya. Pertama, bukan ekonomi yang harus menentukan perkembangan politik, tapi ekonomi harus menjalankan keputusan politik. Kedua, kesejahteraan tidak terwujud secara alamiah, karena ternyata yang mengatur distribusi kemakmuran bukan hanya mekanisme pasar, melainkan kekuasaan politik. Kemakmuran tidak banyak menetes seperti diasumsikan, karena mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan selalu berkepentingan untuk membatasi distribusi kemakmuran dalam lingkungan terbatas sesuai dengan kepentingan kelompok yang berkuasa. Kemakmuran akhirnya tidak menetes, tapi menumpuk.

Logika seperti itu tidak tampak atau sekurang-kurangnya tidak terlihat secara eksplisit dalam visi yang diajukan oleh Presiden RI tentang Indonesia 2025. Sebagai suatu daftar cita-cita, hal itu patutlah disambut, tapi yang sama pentingnya adalah merumuskannya dalam suatu rangkaian langkah strategis, bagaimana tujuan yang satu dapat membantu atau mungkin saja menghalangi tercapainya tujuan yang lain, dan urutan prioritas berdasarkan kepentingan dan kemungkinan pelaksanaannya.

Selain itu, konsep negara maju mungkin perlu lebih diperjelas. Dalam sosiologi pembangunan sebelum berakhirnya Perang Dingin, kita tahu dunia dibagi menjadi tiga, yaitu dunia pertama yang mencakup negara-negara industri maju di Barat yang kapitalis, dunia kedua yang meliputi negara-negara sosialis, dan dunia ketiga yang meliputi negara-negara berkembang. Pembagian itu kini berubah karena dunia kedua praktis sudah tidak ada lagi dengan rontoknya negara-negara sosialis, sehingga dibutuhkan suatu pembagian baru. Human Development Report 2007-2008 yang diterbitkan United Nations Development Programme (UNDP) membagi negara-negara di dunia, khususnya 192 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan beberapa cara.

Pertama, berdasarkan indeks pembangunan manusia (human development index/HDI), negara-negara dibagi ke dalam kelompok yang tinggi indeks pembangunan manusianya (dengan HDI 0,800 dan di atasnya), negara-negara dengan indeks pembangunan manusia tingkat menengah (dengan HDI 0,500-0,799), dan yang rendah tingkat pembangunan manusianya (dengan HDI di bawah 0,500). Dalam pengukuran yang dilakukannya, UNDP tidak menghitung indeks pembangunan manusia dari semua negara anggota PBB, karena beberapa negara tak dapat memberikan data statistik yang dibutuhkan. Dari 177 negara yang dihitung UNDP, yaitu 175 negara anggota PBB ditambah Hong Kong dan Palestina, Indonesia menduduki nomor 107 (satu tingkat di bawah Palestina dan satu tingkat di atas Suriah) dan termasuk negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah.

Kedua, berdasarkan tingkat pendapatan per kepala, laporan UNDP mengikuti pembagian negara-negara menurut Bank Dunia, yaitu yang berpendapatan tinggi (mencapai US$ 10.726), berpendapatan menengah (dengan pendapatan antara US$ 876 dan US$ 10.725), dan berpendapatan rendah (di bawah US$ 876). Kriteria Bank Dunia ini masih berasal dari tahun 2005 tapi digunakan oleh UNDP untuk laporannya tahun 2007-2008.

Ketiga, berdasarkan agregat di dunia, negara-negara dibagi ke dalam negara berkembang, negara-negara Eropa Tengah dan Timur, serta negara-negara CIS (Commonwealth of Independent States) dan negara-negara yang termasuk dalam OEDC (Organization for Economic Cooperation and Development).

Dilihat berdasarkan pendapatan per kepala ataupun berdasarkan indeks pembangunan manusia, Indonesia saat ini menduduki peringkat menengah di antara 177 negara yang diukur dalam laporan UNDP tersebut. Apakah ini berarti bahwa Indonesia pada 2025 akan berpindah kelas dari tingkat menengah ke tingkat tinggi? Cita-cita ini patutlah didukung secara nasional, dan agar dapat terwujud, perlu disusun strategi agar kesepuluh sasaran tersebut, dalam kaitan satu dengan yang lainnya, dan dengan prioritas yang ditentukan, dapat menjadi tenaga pendorong mobilitas vertikal Indonesia dalam peringkat negara-negara di dunia. Sangat perlu dihindari kemungkinan bahwa tujuan yang satu menghalangi tercapainya tujuan yang lain.

Dalam sejarah negara-negara maju ada satu langkah strategis yang selalu diambil, yaitu menjadikan pendidikan nasional sebagai penunjang yang memudahkan tercapainya tujuan politik nasional. Tidak ada negara maju yang tidak memberikan perhatian khusus kepada pendidikan sebagai sarana strategis yang amat menentukan kemajuan suatu bangsa. Perhatian terhadap pendidikan nasional ini tidak cukup hanya ditunjuk dengan menaikkan anggaran pendidikan, tapi bersamaan dengan itu perlu ditingkatkan pengawasan terhadap standar dan mutu pendidikan. Dalam tingkat melek huruf orang dewasa (15 tahun ke atas), Indonesia mencatat prestasi yang bagus, yaitu 90,4 persen. Tapi, dalam produktivitas penulisan di jurnal ilmiah, kedudukan Indonesia amat lemah, karena hanya sanggup menghasilkan 0,93 artikel per satu juta penduduk, dibandingkan dengan Malaysia, yang tingkat produktivitas ilmiahnya 23,97 per satu juta penduduk.

Kontrol kualitas itu mempunyai dua fungsi utama, yaitu memastikan bahwa pendidikan nasional membantu tercapainya tujuan politik nasional, dan dalam pada itu pendidikan mencapai tujuannya sendiri dengan mengikuti standar-standar yang berlaku dalam pendidikan umumnya di seluruh dunia. Orde Baru pernah menjadikan pendidikan sebagai sarana yang membantu pembentukan monoloyalitas melalui pendidikan P4, misalnya, yang jelas merupakan saka guru mental untuk stabilitas politik. Jalan itu bisa ditiru pada masa sekarang, tapi dengan menetapkan tujuan nasional yang sesuai dengan tuntutan tahun 2025, dan dengan mempertimbangkan apakah tujuan tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri.

Ada berbagai strategi yang bisa dicoba, dan pendidikan salah satunya. Menetapkan sasaran normatif selalu berguna sebagai tantangan berpikir. Namun, tanpa kiat dan langkah strategis, tiap tujuan mulia akan dikenang kemuliaannya tapi tak pernah menjadi kenyataan.

————————————-

Sumber: Majalah.tempointeraktif.com, 24 Agustus 2009

Oleh Agus Widjajanto

Dalam aliran hukum positif, seperti yang dianut oleh hukum di Indonesia, memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral yaitu antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya, antara Das Sein dan Das Sollen, karena begitu kakunya aliran hukum positif yang kadang tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh Prof. Satjipto Rahardjo mengajarkan aliran hukum progresif, dimana antara Das Sein dan Das Sollen saling mengisi tidak terpisahkan.

Bahwa sesungguhnya hukum juga berkaitan dengan moral karena hukum mencerminkan nilai nilai etika dalam aturan aturannya, meskipun hukum dan moral tidak selalu identik, karena aturan hukum positif tadi.

Etika sendiri adalah ladang tempat hukum ditemukan dan hukum itu sendiri merupakan pengejawantahan dari aturan formal yang diberikan sangsi, dalam filsafat hukum, kita mengenal tingkatan hukum yang berawal dari nilai, asas, norma, dan Undang-Undang . Artinya pada saat hukum itu dibuat maka disitulah nilai nilai norma dan etika sudah melekat, karena para pembentuk undang-undang sendiri adalah para ahli dan pakar dibidang nya, yang menggunakan dan mempertimbangkan etika hokum.

Kalaupun ada sesuatu yang kurang jelas dalam norma hukum yang tertulis dalam pasal-pasal Undang-Undangnya, maka perlu adanya penafsiran dan harus diuji di Mahkamah Konstitusi, bukan karena etika hukum tapi norma dan bunyi dari UUD itu sendiri, yang bisa menimbulkan multi tafsir. Contoh yang baru saja formal dan diperdebatkan di media adalah soal apakah presiden boleh berkampanye baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain?

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pasal 299 berbunyi :

(1) Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampenye.

(2) Pejabat negara lainya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye. Dalam pasal 304 dari Undang-Undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilu, berbunyi :

(1) dalam melaksanakan kampanye presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah , dilarang menggunakan fasilitas negara. Yang disebut fasilitas negara berupa apa saja yang sudah dituangkan dalam ayat (2) dari pasal 304 Undang-Undang no. 7 tahun 2017. Sedangkan pasal 305 mengatur tentang fasilitas negara yang melekat pada jabatan presiden dan wakil presiden yang harus dilakukan sesuai situasi dan kondisi secara profesional dan proporsional .

Dengan penjelasan dari bunyi pasal di atas, maka hak kampanye yang diberikan kepada presiden dan wakil presiden adalah hak demokrasi sebagai warga negara yang kebetulan menjabat presiden yang sudah diatur oleh Undang-Undang.

Sedangkan uji materi menyangkut batas umur minimal dari pada calon presiden dan wakil presiden yang telah diputuskan oleh MK dalam perkara no. 90 / tahun 2023, berkaitan dengan norma hukum, atau subtansi bunyi Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan norma dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar Negara. Karena menyangkut norma yang diuji maka, berlaku bagi seluruh warga negara, yang tidak lagi membedakan jenis kelamin, suku, ras maupun agama, kebetulan saja setelah keluarnya putusan MK, maka Gibran Raka buming Raka, sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subiyanto, anak seorang presiden, bukan berarti menyalahi etika, karena sesuai hukum positif yang berlaku, maka aturan hukum itu sesuai bunyi pasal dalam Undang-Undang itulah yang harus dipatuhi termasuk putusan Mahkamah Kontitusi yang berlaku final dan mengika, yang merupakan hak bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Apakah itu norma hukum? Norma hukum adalah kesepakatan yang dibuat oleh seluruh masyarakat beserta elemannya atau yang mewakili masyarakat dalam suatu wilayah tertentu ( DPR RI, DPRD Propinsi , DPRD Kota Kabupaten, DPD ) tentang apa yang boleh dilakukan dan tidaj boleh dilakukan. Bahwa norma hukum adalah peraturan yang harus dihormati di suatu negara agar dapat hidup dalam kerangka hukum dalam masyarakat. Contoh hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum lalulintas, bahkan hukum alam, bagi yang melanggar norma, yang berlawanan dengan sunatullah ( hukum alam ) .

Bahwa yang terjadi saat ini justru adanya pernyataan sikap di beberapa universitas baik negeri maupun swasta bahwa kita Indonesia  telah mengalami darurat politik, karena dianggap presiden sudah menyalahi etika sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, mencalonkan anaknya dalam pemilu presiden tahun 2024 ini, yang dianggap tidak netral. Sedang jabatan presiden masih berlaku dan menjabat, jikalau dikaitkan dengan bunyi Undang-Undang pemilu, dalam pasal 304 dan 305, hak itu adalah hak demokrasi dari presiden. Harusnya para penggagas gerakan dikampus kampus tersebut, memberikan edukasi agar pemilu berjalan demokratis yang berasaskan jurdil, bisa terlaksana dengan baik, yang mana justru melakukan petisi, yang biasanya dilakukan para mahasiswa. Yang muaranya bisa ditebak, adanya pemakzulan terhadap presiden, menekan presiden  menggunakan alasan etik sebagai dasar petisi, dan terang-terangan menjegal keabsahan paslon 02 yang dianggap secara moral dan etika tidak layak jadi calon presiden dan wakil presiden, harusnya kampus tetap netral, kebebasan mimbar yang dimiliki jangan terkontiminasi oleh kepentingan politik praktis, jangan mau digiring kearah itu. Agar marwah dunia kampus tetap terjaga .

Bagaimana apabila ternyata suara rakyat mayoritas justru memilih paslon 02, dimana berlaku suara rakyat adalah suara Tuhan ( Vox Populi Vox Dei ) bagaimana? Apa tidak justru mempermakukan diri sendiri sebagai pelaksana kawah candra dimuka dalam mendidik anak bangsa sebagai calon para pemimpin kedepan dari bangsa ini?

Pilpres tahun 2024 saat ini lain dari pilpres pilpres sebelumnya , dimana kepentingan negara dan bangsa dipertaruhkan karena kondisi Geo Politik dan Geo Stategis baik kawasan maupun kepentingan Global saat ini, yang memandang Indonesia adalah gadis paling cantik di dunia yang perlu direbut dan dikuasai,  jangan berpikir sempit hanya soal pilpres dan hiruk pikuknya yang dianggap ada darurat politik di negeri ini, tapi ada yang lebih besar yang dipertaruhkan , yaitu  kelangsungan bangsa dan negara ini jadi taruhan,ini yang harus dipahami bersama. 

Karena pemilu serentak saat ini disamping pilpres juga pemilu untuk wakil rakyat baik tingkal nasional di DPR maupun DPRD propinsi dan DPRD kota dan kabupaten, dan anggauta DPD dimana harus ada pemerintah yang stabil untuk bisa menjaga berlangsung nya pemilu tersebut, baik dari segi keamanan, stabiitas politik maupun dari segi biaya , dalam pesta demokrasi agar terlaksana dengan baik sebagai negara yang katanya demokrasi.

Mari kita berikan kebebasan kepada masyarakat dan seluruh warga negara yang mempunyai hak pilih, untuk memilih sesuai yang diyakini baik, tanpa ada pengaruh berupa tekanan, petisi politik, dalam bentuk apapun, walau sebenarnya model pemilu langsung dalam Pilpres, bukan merupakan karakter demokrasi kita sebagai bangsa timur yang berasaskan Pancasila, namun karena sudah kita sepakati bersama sesuai norma hukum dari wakil-wakil rakyat dan pemerintah, saat UU Pemilu disyahkan , maka mari kita laksanakan sesuai asas Pemilu dalam Demokrasi, untuk memilih pemimpin kita kedepan dalam lima tahun. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan bangsa ini. Amin .

—————————————————-

Agus Widjajanto, Penulis, Praktisi Hukum di Jakarta, Pemerhati Masalah-masalah Sospoibud dan Hukum   

Harapan pada masa depan, sumber foto: Pexels

Oleh Odemus Bei Witono, Direktur Perkumpulan Strada, Mahasiswa Doktoral Filsafat STF Driyarkara

Harapan dalam Merriam-Webster (2024) dapat diartikan sebagai keinginan disertai dengan keyakinan akan pemenuhan. Pemenuhan itu tentu saja secara manusiawi bukan tanpa kendala dan proses yang menyertai, karena kadang manusia lewat berbagai tantangan hidup mengalami keputusasaan.

Ayub dalam kitabnya menggunakan istilah Torak untuk menggambarkan gulungan benang yang berakhir pada kata putus “asa”. Panjang benang ada batasnya. Batas itulah yang menyangkut hak manusia, yang berakhir ketika masa hidupnya selesai. Ada berapa filsuf pun mengalami keputusasaan dengan yang namanya kematian.

Jean-Paul Sartre (1905-1980) meneropong kehidupan manusia melalui lensa kematian, dan menggambarkan sebagai pemicu absurditas yang merajai eksistensi manusia. Menurut Sartre, kematian, yang seringkali tiba secara tiba-tiba dan tanpa pandang bulu, memberikan sentuhan frustrasi dan menghapuskan makna dari setiap perjalanan kehidupan.

Dalam pandangan filosofisnya, kematian menggiring orang pada pengalaman tanpa arti, menggulingkan segala makna yang telah disusun. Sartre menegaskan bahwa kematian tidak dapat diintegrasikan ke dalam rencana eksistensi manusia, menjadi sebuah dimensi yang terpisah dan tidak dapat direncanakan dalam perjalanan eksistensial manusia sebagai being-for-itself.

Namun, di tengah pemikiran Sartre yang mendalam tentang kematian, muncul pertanyaan filosofis yang menarik: bagaimana manusia dapat menemukan makna dan tujuan dalam kehidupan, ketika kematian terus mengintai tanpa memberikan petunjuk yang jelas?

Gagasan Sartre, mendorong orang melalui catatan kritis untuk merenung, tidak hanya tentang absurditas kematian, tetapi juga tentang kemampuan manusia menciptakan makna sendiri dalam keadaan yang serba tidak pasti.

Dengan demikian, pandangan tentang kematian bukanlah sekadar penggambaran kekosongan, melainkan panggilan untuk menemukan arti yang lebih dalam di tengah ketidakpastian eksistensi manusia. Manusia, dengan kebebasan eksistensial yang dimiliki, bukanlah pengada yang berjalan menuju kematian, apalagi menantikan atau mengharapkan kematian sebagai tujuan akhir.

Kematian, dalam perspektif Jean-Paul Sartre, merupakan realitas yang datang dari luar dan dengan cara yang radikal mematahkan eksistensi manusia yang sejauh ini terarah kepada dan melalui kebebasan. Dalam pandangannya, kesadaran akan kematian tidak hanya memberikan tanda bahaya terhadap hidup yang akan berakhir, tetapi juga mengharuskan manusia untuk merenung mendalam tentang makna eksistensi diri di dunia.

Kesadaran akan kematian membawa seseorang mempertanyakan nilai dan makna dari pekerjaan manusia di dunia ini. Konsep kematian mengajak orang untuk mengevaluasi apakah upaya manusiawi dalam mengejar barang-barang duniawi, yang nilainya pada akhirnya terbatas, memiliki makna sejati. Dalam konteks ini, makna fundamental eksistensi manusia tidak dapat terletak pada akumulasi materi atau kekayaan pribadi yang hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi semata.

Sebaliknya, kematian mengingatkan kita bahwa pada saat akhirnya tiba, segala sesuatu yang dikejar dan dimiliki dalam kehidupan ini akan ditinggalkan. Oleh karena itu, pertanyaan tentang makna hidup dan tujuan eksistensi manusia menjadi semakin mendalam dan mendesak.

 Harapan yang tidak padam, walau kadang sinar meredup, sumber foto: Pexels

Sebagian filsuf mempunyai keyakinan bahwa kematian, sebagai guru kebijaksanaan terakhir, meruntuhkan ilusi kekayaan dan kepemilikan yang hanya bermuara pada kepentingan pribadi semata-mata. Pandangan ini menggambarkan bahwa segala harta dan materi yang diakumulasi dalam hidup ini, jika hanya diperuntukkan bagi kepuasan diri sendiri, hanyalah bentuk kesia-siaan.

Sebaliknya, kematian menyinari jalan menuju pemahaman bahwa nilai sejati terletak pada bagaimana barang-barang hasil kebudayaan dapat dijadikan alat untuk meningkatkan martabat sesama manusia. Seperti yang diutarakan oleh Emmanuel Levinas (1906-1995), barang-barang bukanlah benda yang harus ditumpuk demi kekayaan pribadi, melainkan sarana yang harus diberikan untuk kepentingan bersama. Dalam konteks ini, hidup menjadi lebih berarti ketika berbagai aspek kehidupan diarahkan untuk memberikan kontribusi positif kepada orang lain.

Lebih lanjut, pandangan ini mengajak kita untuk menangkap makna kebebasan dengan merangkai pengalaman hidup yang membangun, melebihi batas diri, dan menciptakan kebaikan bersama. Oleh karena itu, hidup di masa kini menjadi lebih bermakna ketika diisi dengan tindakan nyata yang mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan.

Adanya kematian tidak meredupkan harapan yang dimiliki manusia. Menurut Fyodor Dostoyevsky (1821-1881), hidup tanpa harapan berarti berhenti hidup. Harapan menjadi kunci untuk menjalani kehidupan dengan makna yang mendalam. Kematian bukanlah entitas yang merampas harapan. Bahkan, dalam tradisi keagamaan kuno, diungkapkan bahwa upah dari menjalani kehidupan ini adalah kesempatan menyampaikan kabar gembira tanpa imbalan. Imbalan yang didapat jelas yakni kemampuan untuk berpartisipasi dalam menjalani kehidupan dengan baik. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berharap dan teruslah menjalani hidup menuju harapan yang mulia.

Oleh J. Sumardianta

MASYARAKAT zaman mutakhir abad ke-21, sebagaimana diuraikan sosiolog David Myers dalam Spiritual Hunger in an Age of Plenty (2000), sedang menderita kebangkrutan jiwa. Busung lapar spiritual di tengah kemakmuran material. Digaji lebih baik, mengonsumsi makanan lebih kenyang, punya rumah lebih bagus, akses pendidikan lebih tinggi, lebih sehat ketimbang masa lalu, berkomunikasi lebih lancar, serba kecukupan informasi, dan didukung transportasi sangat nyaman.

Ironisnya, perceraian berlipat ganda, bunuh diri remaja berlipat tiga, kriminalitas berlipat empat, dan populasi penjara berlipat lima.

Kemarau panjang spiritual tidak hanya mendera masyarakat zaman mutakhir. Tujuh abad lalu sudah membuat sesak masyarakat Eropa. Saat itu gereja Abad Pertengahan dikuasai para ilmuwan yang terlalu bersemangat dalam mendewakan filsafat dan teologi. Kaum intelektual larut dalam perdebatan yang tak jelas juntrungannya. Mereka terlalu mengagungkan akal budi, menyombongkan kepandaian, sibuk berwacana, dan bersilat lidah. Debat kusir para ilmuwan bukan demi kebenaran, melainkan nafsu mendapatkan pengakuan serta kemasyhuran sebagai cerdik pandai.

Para pemuka agama dan biarawan sibuk mengurusi harta benda. Nafsu keduniawian tentu bertentangan dengan semangat Injil. Kehidupan rohani mangkrak. Spiritualitas terbengkalai. Ritual agama bercorak artifisial. Umat terjerumus di kubangan ritual berbagai sekte. Larut dalam praktik takhayul guna mendatangkan keajaiban (mukjizat) yang tak masuk akal.

***

Gereja mendapatkan terobosan pembaharu. Reformasi, sebagaimana diuraikan Sindhunata dalam Mustakaning Pangabekti Thomas A. Kempis (2019), digerakkan para anggota biara pertapaan kontemplatif. Gerhard Groote (1340–1384) pelopor gerakan kebangunan rohani devotio moderna (bakti zaman modern). Gerakan pembaharuan hidup menggereja yang mengutamakan kedalaman batin sekaligus kesalehan sosial.

Thomas A. Kempis (1379–1471), tokoh disrupsi gereja, mendapat inspirasi dari devotio moderna. Dia melihat, merasakan, dan mengalami kemerosotan gereja. Dia tidak membongkar atau merobohkan gereja. Dia memperbaikinya dari dalam.

Thomas terkesan kurang memberikan tempat pada budi dan ilmu. ”Saya lebih ingin merasakan hati nelangsa ketimbang mengerti bagaimana cara mengungkapkannya secara teliti. Lebih terpuji menjadi petani bersahaja yang istiqamah ketimbang jadi cerdik pandai takabur yang abai merawat jiwa. Tiada faedah memperdebatkan perkara absurd bergelimang simbol. Di pengadilan terakhir kelak tak akan ditanyakan karena memang sebenarnya tak paham.”

Thomas bukan cerdik pandai yang menekuni ilmu. Tidak berarti dia meremehkan ilmu. Thomas gemar membaca. Dia piawai menulis. Keduanya merupakan kesenangan obsesif. ”Dalam seluruh pencarian hidup tenteram, tidak pernah kedamaian saya temukan selain saat sendirian membaca buku.” Di pusara Thomas tertulis Hoexken met en Boexken – in angello cum libelo – Mojok sendiri sambil baca buku.

Thomas digolongkan contemptus mundi. Tulisannya seperti meremehkan segala yang bersifat keduniawian. Sebaliknya, meluhurkan keilahian dan keabadian. Thomas pernah berujar, ”Jika kamu menghindari menggosip tiada guna, tidak keluyuran ke mana-mana, pasti punya waktu untuk mempertimbangkan perkara-perkara mulia.”

Pernah dituduh sebagai penganut Quietismus. Menganjurkan sikap pasif. Menjauhi keramaian. Pandangan seperti itu keliru. Thomas memang menekankan kesabaran, kerendahan hati, dan kepasrahan. Ketiganya hanya bisa diwujudkan dalam aktivitas nyata keseharian yang berguna bagi sesama. Dia tidak mengagung-agungkan sikap pasif menikmati hidup damai sebagai rahib.

Seorang pekerja keras yang tekun. Pernah menjadi wakil pimpinan biara. Pernah bertugas sebagai bendahara. Guru bagi para calon anggota pertapaan. Bukan hanya pertapa yang pasif berdoa. Thomas punya keyakinan begini. ”Demi menolong mereka yang menderita dan sengsara, pekerjaan boleh kau tinggalkan sementara. Pekerjaan utama tidak dibatalkan, tapi diganti yang lebih luhur. Tanpa cinta kepada sesama, pekerjaan tidak akan bermakna.”

Thomas sering disebut pemikir exselsus mentis, kidung cinta. Kidung cintanya sejalan dengan gagasan reformis Martin Luther (1483–1546). Simul justus et precator. Sola fide et sola gratia. Aku yang berdosa ini, karena iman dan rahmat, beroleh kebahagiaan dan keselamatan. Wir sind bettler, das ist wahr. Aku ini hanyalah pengemis, itu nyata. Nah, Thomas Kempis juga menyebut manusia sebagai orang berdosa yang tidak pantas di hadapan Tuhan. ”Bagaikan pengemis yang diundang pesta orang kaya.” Martin Luther dan Thomas memang menekankan sikap rendah hati.

Thomas mumpuni dalam menelisik kejiwaan manusia sekaligus memberikan terapinya. Kesucian sebenarnya bisa diraih melalui perkara-perkara sepele dan bersahaja dalam keseharian hidup. Jika bisa membebaskan diri dari jerat keinginan yang tak mungkin dipenuhi, manusia pasti bakal merasa ringan, tenteram, dan merdeka.

Jiwa merana terjerat godaan mendapat pertolongan. Mereka yang dirundung kesedihan mendapat penghiburan. Yang ragu-ragu dibuat bergairah. Yang letih lesu karena berbeban berat dikuatkan. Manusia yang kepribadiannya seperti kincir angin bakal terus diombang-ambing perasaan kecewa, sedih, khawatir, dan bosan. Sumber emosi tak terkendali adalah rasa cinta diri yang keterlaluan. Manusia menjadi gila hormat dan haus pengakuan. Galau dalam ketegangan bila tak dihargai.

Ketergantungan akut akan pengakuan orang lain itulah yang menjadi salah satu keprihatinan Thomas. Pemikirannya, sudah berabad-abad, menjaga dan merawat keyakinan umat gereja. Thomas melakukan interiorisasi perihal yang baik dan buruk. Pun yang benar dan salah. Dari wilayah eksterior masyarakat yang memuja keduniawian menuju suara hati yang amat personal (interior).

”Jangan pergi keluar. Pulanglah ke dalam bilik diri. Dalam pribadi yang mengarah di kedalaman bersemayam kebenaran.” Itulah ungkapan St Agustinus yang memengaruhi Thomas A. Kempis. Thomas kembali ke puri kedalaman batin. Di sana dia menemukan kehendak sebagai juru perantara damai antara nalar dan nafsu.

Thomas A. Kempis penulis buku De Imitatione Christi. Sudah berabad-abad kitab kebaktian Kristen karyanya diandalkan sebagai senjata ampuh gereja. Merupakan bacaan kedua terbanyak setelah kitab suci. Para santo, santa, pujangga gereja, dan orang biasa mengambil manfaat dari buku tersebut. Santo Carolus Borromeus, Paus Pius V, Philiphus Neri, Benediktus Labre, dan Petrus Kanisius tak pernah lepas dari buku itu. Sampai ada seloroh: jika Anda ingin menjadi orang suci, bacalah De Imitatione Christi. Sejarah kekeringan spiritual selalu berulang. Kendati demikian, mari tetap bersyukur untuk segala hal. (*)

______________________________________

Sumber Tulisan, Jawa Pos, Minggu, 22 – 12 – 2019

J. Sumardianta, guru sosiologi SMA Kolese De Britto Yogyakarta