Author: Redaksi

Oleh Husen Baffadal*

“Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian.” ~ Abdurrahman Wahid

Kalimat yang diucapkan di atas bisa menjadi bahan refleksi serius untuk para elit/politisi lokal kita bisa tiba pada kesadaran diri ketika berproses dalam lingkaran kekuasaan. Dalam konteks demokrasi, pergantian kekuasaan atau terjadinya sirkulasi elit sangat dikehendaki dan baiknya itu terjadi dengan maksud ada sesuatu yang baru dari hasil setiap momentum demokrasi berupa pemilihan kepala daerah. Sehingga tidak ada kebosanan dari publik di dalamnya.

Setiap momentum pemilihan kepala daerah atau pilkada selalu memunculkan ragam fakta maupun fenomena yang secara fasih belum mampu dibongkar publik akibat kekurangan sumber (literatur) yang akhirnya membentuk cara pandang/analisis publik itu sendiri. Akhirnya publik masih normatif dalam memaknai momentum pilkada setiap digelarkan.

Pilkada masih sekedar dimaknai sebagai pesta demokrasi rakyat sekali dalam lima tahun atau sekedar eforia belaka. Padahal pilkada itu adalah proses yang terus berjalan karena agenda pilkada merupakan agenda bernegara dari tahap awal (pemimpin terpilih) sampai tahap akhir (mengakhiri masa jabatan). Intinya ialah pergeseran pemahaman tentang pilkada harus terjadi bahwa ada proses evaluasi bagaimana cara kita bernegara dan proyeksi untuk menentukan masa depan. Ada beberapa hal penting yang menjadi titik tekan dalam pembahasan tulisan ini yakni: 1) menjelaskan fungsi pilkada, 2) menjelaskan politik dinasti dan dampaknya, dan 3) pilkada serta munculnya politik dinasti sebagai ujian demokrasi lokal.

Fungsi Pilkada

Mengacu pada teori social contract  yang diuraikan oleh ilmuwan politik klasik yakni Locke, Hobbes, dan Rouseau bahwa hadirnya negara pada dasarnya sebagai hasil kontrak yang dilakukan oleh masyarakat guna melindungi, menjamin hak asasi, menyejahterakan, dan memberikan rasa keamanan.

Social contract tersebut kemudian diturunkan menjadi sebuah sistem mekanisme kompetitif yakni pemilihan umum yang digunakan untuk memilih wakil-wakil mereka dan duduk di dalam negara atas nama rakyat. Memahami konsep tersebut berarti wakil-wakil rakyat yang terpilih idealnya bekerja sebagai mandataris rakyat, atas nama rakyat terlepas dari kepentingan apapun.

Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi yang dilakukan oleh Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa “demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam konteks pilkada, persoalan-persoalan kepentingan atas nama rakyat mesti selalu menjadi prioritas. Fungsi pilkada adalah menghadirkan partisipasi warga negara dalam ruang demokrasi.

Namun, yang menjadi paradoks demokrasi hari-hari ini bahwa suara (voters) rakyat hanya menjadi legitimasi kekuasaan (politik) semata-dan belum menyentuh legitimasi kesejahteraan (ekonomi) sosial masyarakat. Sebab, yang terjadi dalam realitas politik elektoral kita adalah rakyat hanya dijadikan objek demokrasi politik, bukan subjek yang bisa menentukan nasibnya sendiri lewat keterlibatan pembuatan kebijakan dalam masalah pembangunan, dan lain sebagainya. Sehingga dampaknya dalam hal ini rakyat kehilangan representasi politiknya ketika kekuasaan telah berpindah kepada para pemburu kursi kekuasaan.

Padahal, logika demokrasi selalu menempatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sehingga muncul konsep “Vox Populli Vox Dei” (Suara Rakyat Suara Tuhan). Oleh karena itu begitu esensialnya kedudukan warga negara dalam negara demokrasi yang sebenarnya menunjukkan jika sehat kuatnya demokrasi dipengaruhi oleh kepercayaan publik.

Bahwa tidak ada satupun negara demokrasi di dunia yang kokoh tanpa ada partisipasi aktif dari warga negara. Konsekuensinya adalah keaktifan warga negara baik dalam partisipasi melalui pemilu/pilkada, berdiskusi, berpendapat, mengkritik, ataupun kebebasan lainya menjadi ukuran konkret jika demokrasi dalam sebuah negara sedang berfungsi sebagaimana mestinya. Termasuk untuk berpartisipasi menyatakan pendapat, mengkritik dan mendiskusikan dengan pendekatan rasional-ilmiah mengenai fenomena politik dinasti dalam pilkada baik dari pra-pasca pilkada.

Politik Dinasti dan Dampaknya

Salah satu fenomena yang sering terjadi dalam setiap momentum politik di Indonesia, baik itu pemilu maupun pilkada ialah maraknya politik dinasti yang dimainkan sebagai praktek perpolitikan pada skala nasional dan lokal. Ditambah lagi dalam pilkada, yang menjadi bagian dari dinasti itu tidak punya rekam jejak dan pengalaman untuk bisa meyakinkan rakyat.

Politik dinasti meningkat pada pemilihan umum 2019. Setidaknya premis ini terkonfirmasi oleh riset lembaga studi Nagara Institute yang menyebut sekitar 17,22 persen anggota DPR RI 2019-2024 merupakan bagian dari dinasti, sebab memiliki hubungan dengan pejabat publik, baik hubungan darah, pernikahan, maupun kombinasi keduanya. (tirto.id, 2020)

Dalam Pilkada 2020 politik dinasti atau kandidat yang memiliki pertalian darah atau perkawinan dengan politisi yang sudah mapan jumlahnya meningkat. Tercatat ada 158 kandidat yang teridentifikasi jadi bagian politik dinasti dan 67 di antaranya berpotensi menang berdasarkan hasil sistem informasi rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (Sirekap KPU).

Data banyaknya jumlah politik dinasti di Pilkada 2020 itu berdasarkan riset yang dilakukan oleh Yoes C. Kenawas, kandidat doktor ilmu politik dari Universitas Northwestern, Amerika Serikat. Jika dibandingkan Pilkada 2015 dengan total 269 daerah penyelenggara pilkada, hanya ada 52 kandidat politik dinasti. Sementara Pilkada 2020 yang diselenggarakan di 270 daerah memiliki jumlah kandidat politik dinasti yang jumlahnya tiga kali lipat dari 2015.

Sedangkan dalam catatan Nagara Institute yang lain soal pilkada, setidaknya ada 124 cakada yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dinasti politik. Rinciannya, 57 kandidat merupakan calon bupati, 30 orang calon wakil bupati, 20 calon wali kota, 8 calon wakil wali kota, 5 calon gubernur, dan 4 calon wakil gubernur.

Sejumlah nama menjadi topik pemberitaan media karena memiliki kekerabatan dengan tokoh nasional. Seperti putra dan menantu Presiden Joko Widodo, putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung, putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, keponakan mantan wapres Jusuf Kalla, hingga adik Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo.

Masih dalam riset Nagara Institute, terjadi peningkatan jumlah kandidat peserta pilkada yang terpapar dinasti politik dari pilkada sebelumnya. Terhitung, pada pilkada 2005-2014 lalu, hanya tercatat memunculkan 59 cakada yang terpapar dinasti politik. Namun, di pilkada 2015, 2017, dan 2018, jumlahnya menjadi 86 orang. Kini, jumlah cakada terpapar dinasti politik sudah tembus seratusan calon.

Artinya, pilkada dijadikan sebagai ajang mempertahankan kerabat dan atau keluarga (anak, suami/istri) dalam lingkaran kekuasaan adalah jalan mempertahankan status quo, ini yang kemudian kita kenal dengan politik dinasti. Sebagaimana pemaknaannya tentang politik dinasti (Wikipedia) adalah kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah tujuannya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan.

Dalam perspektif Ibn Khaldun (1332–1406), politik dinasti dinamakan ashabiyah (group feeling). Ibn Khaldun dalam The Muqaddimah an Introduction to History (1998) menyebut politik ashabiyah sebagai gejala yang bersifat alamiah. Sebab, umumnya penguasa selalu ingin merekrut orang yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai bawahannya.

Namun, Ibn Khaldun mengingatkan bahaya politik ashabiyah. Dengan tegas Ibn Khaldun menyatakan bahwa politik ashabiyah pada saatnya bisa mengakibatkan kehancuran negara. Dalam konteks budaya modern, praktik politik ashabiyah juga menjadi persoalan serius. Apalagi jika politik ashabiyah dijalankan dalam suasana demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang. Karena praktik politik dinasti sangat berbahaya, pemerintah dan legislatif harus merumuskan regulasi yang tegas (Biyanto, 2017).

Dinasti politik juga berhubungan dengan bagaimana kegagalan partai politik dalam menggaet masyarakat untuk berpolitik. Akar utamanya adalah gagalnya kaderisasi yang inklusif dalam internal partai sebagai wadah pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik sebagaimana UU No. 2/2008 tentang Partai Politik. Pada akhirnya, partai politik ikut serta mencalonkan tokoh berdasar politik kekerabatan (dinasti) itu.

Apa dampak dari semakin langgengnya politik dinasti? Tentu lebih banyak dampak negatif, karena politik dinasti akan mengaburkan atau bahkan meniadakan fungsi checks and balances dalam pemerintahan. Kita tentu sulit mengharapkan seorang anggota DPRD dari dinasti A mengkritisi ekskutif yang juga berasal dari dinasti A di mana mereka memiliki hubungan kekerabatan. Dan checks and balances yang buruk akan mengarah ke pratik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang tumbuh subur.

Ujian Demokrasi Lokal

Akan menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan dan perkembangan demokratisasi di Indonesia apabila setiap gelaran pilkada selalu diwarnai dengan kehadiran politik dinasti dengan hegemoninya pada kontestasi politik lima tahunan itu. Politik dinasti dipastikan adalah bagian dari ujian untuk tatanan demokrasi tingkat lokal di negara ini. Bahwa selain kehilangan check and balances, politik berdasarkan dinasti juga berbahaya pada masa depan demokrasi negara-bangsa.

Pilkada sebagai ajang pergantian kepemimpinan atas partisipasi warga negara
Meski berpartisipasi dalam politik menjadi hak konstitusi setiap warga, politik dinasti terbukti rentan bermasalah persoalan memengaruhi tata kelola pemerintahan, termasuk di tingkat daerah. Pusat riset kebijakan publik, The Indonesian Institute (TII) menilai praktik politik yang mengandalkan kedekatan ikatan kekeluargaan ini dinilai membuat mampetnya sirkulasi kepemimpinan di daerah.

Politik dinasti akan membahayakan bagi proses konsolidasi dan pembangunan demokrasi di tingkat lokal. Dikhawatir hal ini akan melemahkan partisipasi politik masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi proses pembangunan di daerah tersebut. Belum lagi beragam praktek KKN yang rentan terjadi di bawah payung dinasti politik yang terus tumbuh subur.

Kita lihat saja soal indeks demokrasi Indonesia masih berada di nomor 64 dari segi kualitas akibat berbagai macam persoalan yang tidak mampu diselesaikan lewat mekanisme pengambilan keputusan untuk kepentingan umum. Dalam hemat saya, salah satu faktor tidak meningkatnya indeks demokrasi Indonesia adalah proses demokratisasi dalam pengambilan kebijakan masih dikuasai-dan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

Politik dinasti akan terus eksis jika politik gagasan tidak ditransformasikan sebagai pemilik bersama. Selain itu, politik berbasis massa harus ditransformasikan ke dalam kekuatan politik internal untuk mengimbangi kekuatan politik berbasis genealogi. Jika tidak, hajatan demokrasi baik lokal dan nasional hanya akan dimiliki kelompok yang punya jejaring politik kekerabatan.

Apalagi di tengah kondisi pasca munculnya pandemi Covid-19 di mana kita sedang menuju tatanan dunia baru yang berdampak langsung terhadap kehidupan demokratisasi pada negara-negara berkembang. Agar kita bisa menjadikan pilkada bukan hanya sebagai sesuatu yang normatif saja, tapi punya makna dan memiliki nilai etis dalam demokrasi.

——————————————————————————————————

*Husen Baffadal, Diirektur KPPH dan Lawyer di Jakarta

S i n d h u n a t a

Di tengah gegap gempita berita tentang elite politik kita yang egoistis, di tengah kemuakan kita terhadap keserakahan partai-partai politik dan badai korupsi yang tak kunjung henti, tiba-tiba kita terentak sejenak oleh berita Tasripin dari Banyumas.

Tasripin, bocah miskin berumur 12 tahun, harus menjadi ”orangtua” bagi ketiga adiknya: Dandi (7), Riyanti (6), dan Daryo (4). Satinah (37), ibu mereka, meninggal dua tahun lalu, terhantam longsoran batu saat menambang pasir. Ayah mereka, Kuwito (47), merantau ke Kalimatan, bekerja di pabrik kayu bersama anak sulungnya, Natim (21). Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tasripin bekerja sebagai buruh tani. Kadang-kadang ia dibayar beras, kadang-kadang ia diberi Rp 10.000. Cukup buat makan dua kali sehari, sisanya dibuat jajan adik-adiknya.

Bupati Banyumas Achmad Husein mengaku khawatir kisah Tasripin hanya fenomena gunung es di Banyumas (Kompas, 15/1/2013). Benar! Tak lama setelah berita Tasripin, kembali kita terentak oleh berita Indah Sari (17) dan kedua adiknya, Supriyani Astuti (15) dan Juliah (13). Sejak lima tahun lalu, sambil sekolah, ketiga bocah miskin dari Desa Penusupan, Purbalingga, itu harus bekerja bikin idep (bulu mata) untuk hidup sehari-hari.

Karena tekanan ekonomi, ibu mereka, Tarmini (40), menderita gangguan mental sejak kelahiran anak terakhirnya, Sayang (5). Indah dan kedua adiknya bisa mendapatkan Rp 150.000 per bulan dari hasil membuat bulu mata palsu. Tentu uang itu habis untuk makan. Namun, Indah berusaha sedapat mungkin menyisihkan hasil kerjanya untuk biaya sekolah (Kompas, 2/5/2013).

Begitu berita Tasripin muncul di media, khalayak ramai segera menyalurkan dana, termasuk Presiden SBY. Kiranya Indah Sari pasti juga mendapat simpati dan bantuan serupa. Bantuan karitatif itu menunjukkan kita masih punya empati terhadap nasib anak-anak miskin seperti Tasripin dan Indah. Namun, sadarkah kita bahwa peristiwa Tasripin dan Indah sesungguhnya bukan sekadar peristiwa yang cukup ditanggapi secara karitatif, melainkan fenomena serius yang sedang menggugat hidup kita sampai ke sendi dan dasarnya.

Gugatan Penderitaan

Bolehkah anak kecil yang tak bersalah seperti Tasripin dan Indah itu menderita? Kita semua pasti akan menjawab, ”Tidak!” Namun, patut diingat, dengan menjawab ”tidak”, kita sesungguhnya telah masuk ke dalam persoalan yang gawat: soal yang diajukan Ivan Karamazov, salah satu tokoh penting dalam novel terkenal The Brothers Karamazov, karya pengarang besar Dostojevsky. Di Barat, gugatan Dostojevsky lewat tokoh Ivan Karamazov itu memberi jalan bagi munculnya ateisme dan membongkar kaidah klasik theodicy yang bertugas membela dan memberi argumentasi tentang keberadaan Tuhan.

Kepada saudaranya tercinta, Alyosha, Ivan berkisah soal penderitaan anak-anak yang tak bersalah. Tentang seorang anak gadis yang disiksa orangtuanya. Lalu tentang seorang anak lelaki yang bekerja sebagai budak seorang tuan tanah. Tanpa sengaja anak itu melukai anjing kecintaan tuannya. Dengan para begundalnya, tuan tanah memburu dia, seperti memburu binatang, lalu anak itu ditembak, kemudian badannya dikoyak habis oleh para anjing pemburunya, dan itu semua terjadi di hadapan ibunya.

Ivan bertanya, bagaimana mungkin jika Tuhan ada, Tuhan tega membiarkan anak-anak yang tak bersalah menderita? Tak mungkin penderitaan itu kita kembalikan kepada kesalahan anak-anak itu. Tak mungkin pula kita menjawab, Tuhan punya maksud tertentu dengan membiarkan anak-anak itu menderita, misalnya toh kelak ia bakal bahagia di surga justru karena penderitaannya. Bahkan, jika kita sepakat bahwa Tuhan punya maksud tertentu dengan penderitaan di dunia, tetaplah tak terjawab, mengapa anak-anak itu harus disertakan dalam penderitaan demi maksud tertentu itu? Kita, orang dewasa, sanggup membeli ”harmoni abadi” dengan penderitaan, tetapi apa hubungan semuanya itu dengan anak-anak itu? Mengapa mereka harus menderita dan membayar harmoni itu dengan penderitaannya?

Kita bercita-cita membangun suatu masa depan, ketika semuanya akan damai, sejahtera, dan bahagia. Namun, kata Ivan lagi, mestikah masa depan itu dibangun di atas air mata anak-anak yang tak bersalah? Ivan tak setuju dengan itu. Karena itu, ia juga tidak bisa menerima jika keberadaan Tuhan dibenarkan dengan pembenaran atas penderitaan yang tidak adil itu. Secara moral, ia menolak Tuhan demikian dan ia menjadi ateis. Jadi, atas nama keadilan, ia memberontak melawan Tuhan, yang hanya dapat dibenarkan dengan keadilan yang sebenarnya tidak adil.

Menurut teolog Richard Bauckham dari University of Manchester (1987), gugatan Ivan Karamazov itu mau tak mau mengguncang bangunan theodicy sampai di zaman modern ini. Selama ini demikianlah argumentasi theodicy: penderitaan itu sudah dikalkulasikan sebagai risiko ketika Tuhan menciptakan dunia dan ciptaan-ciptaan-Nya yang bebas; penderitaan mau tak mau juga merupakan bagian yang tak terhindarkan dari dunia yang secara natural terus berevolusi; dan penderitaan punya peran mendidik dan membentuk jiwa manusia agar sesuai dengan maksud ia diciptakan di dunia.

Dengan serangan Dostojevsky lewat Ivan Karamazov, ”mengapa bangunan semacam itu harus dipertahankan dengan cara menyertakan anak-anak tak bersalah untuk ikut menderita”, seluruh argumentasi theodicy itu ambruk. Bahkan, teologi secara umum tak bisa lagi bertahan dengan argumennya yang klasik bahwa penderitaan adalah nilai yang harus dibayar demi tercapainya tujuan eskatologis Tuhan, yakni bahwa akhirnya di masa depan manusia akan mencapai kebahagiaannya yang sempurna justru karena telah melewati penderitaan itu. Teologi tidak bisa berargumen ”murahan” lagi dalam membela keberadaan Tuhan berhadapan dengan penderitaan. Apalagi ”pemberontakan melawan Tuhan” itu akhirnya bisa menuntun orang berpandangan nihilistis, seperti kemudian dituturkan Albert Camus.

Camus dalam karyanya, The Rebel, mengorek akibat lebih lanjut dari kritik Ivan. Karena menolak Tuhan sebagai pembenaran terhadap penderitaan dan ketakadilan yang terjadi di dunia, Ivan menemukan sebuah nilai positif: rasa akan martabat dan solidaritas kemanusiaan. Di atas martabat dan solidaritas inilah keadilan dapat dibangun di dunia yang penuh ketidakadilan ini. Namun, Ivan sekaligus menyediakan penggerogotan yang ganas terhadap nilai positif itu. Dan, itulah yang dilihat dengan jeli oleh Camus.

Menurut Camus, manusia-manusia pemberontak di zaman modern ini telah meletakkan humanitas di atas Tuhan. Lebih ekstrem lagi, mereka ingin agar humanitas menggantikan Tuhan. Maka, sekarang hanya humanitas yang boleh mengontrol tujuan akhir manusia. Jadi, saatnyalah bahwa theodicy harus diganti dengan anthropodicy. Dan, tersimpan dalam proses ini keyakinan bahwa dunia lama diganti dengan dunia baru, ketakadilan diganti dengan keadilan, dan nilai-nilai Tuhan yang terbukti tidak adil itu diganti dengan nilai-nilai manusia yang adil.

Itulah yang justru memberi peluang bagi sementara elite membenarkan bahwa mereka boleh memakai segala cara meraih tujuan itu. Maka, penderitaan, bahkan pembunuhan pun, dibenarkan demi keadilan di masa depan. Rezim-rezim kekuasaan revolusioner bermunculan, menggantikan tirani kekuasaan Tuhan.

Dan, terulang lagi sejarah lama: rezim-rezim revolusioner membenarkan penderitaan manusia demi keadilan di dunia. Itulah akar dari otoritarianisme dan totalitarisme, seperti Nazisme atau Stalinisme di zaman modern, yang sangat kejam, brutal, dan nihilistis terhadap kemanusiaan. Kamar gas di Auschwitz dan penyiksaan di Siberia adalah ujung perjalanan pemberontakan manusia melawan tirani Tuhan yang dianggap sewenang-wenang terhadap penderitaan manusia. Maka, problem yang dimunculkan pemberontakan Ivan bukan lagi theodicy, melainkan anthropodicy.

Tuhan yang Memihak

Mungkinkah kita membela theodicy, yang berada di bawah ancaman anthropodicy itu? Hal-hal di atas kiranya menantang orang beriman mempertanggungjawabkan imannya terhadap Tuhan. Jelasnya, mungkinkah kita membela keberadaan Tuhan berhadapan dengan dunia yang penuh ketakadilan dan penderitaan ini?

Konsep theodicy yang melepaskan Tuhan dari penderitaan jelas tak akan bisa menjawab tantangan itu. Dan, agama yang mempertahankan penderitaan itu perlu demi kebahagiaan abadi yang disediakan Tuhan kelak jelas mendegradasikan humanitas dan akan menjadi sasaran kritik anthropodicy, yang melengserkan Tuhan demikian itu demi humanitas yang mereka cita-citakan. Siapakah Tuhan yang demikian itu? Inilah yang harus dicari-cari oleh agama-agama di zaman modern ini.

Di kalangan kristiani, seorang teolog besar, Jürgen Molltmann, menjawab pertanyaan dengan sebuah teologi yang disebut teologi salib. Dalam teologinya itu, Tuhan direnungkan bukan sekadar pencipta dan penguasa semesta, yang mahaberkuasa atas dunia, termasuk penderitaannya. Tuhan justru terlibat dalam dunia, ikut menderita, dan memeluk penderitaan itu. Itulah yang terjadi dalam diri Yesus saat Ia menanggung dan mengalami penderitaan hingga mati di kayu salib.

Dalam teologi salib, Tuhan bukan pembenar bagi penderitaan seperti dituduhkan Ivan, melainkan pemrotes yang mengajak manusia memberontak terhadap ketidakadilan dan kekuasaan yang menyebabkan penderitaan mereka yang tak bersalah dan diperlakukan tidak adil. Tuhan yang menderita dan tersalib itu adalah inspirator dan agitator bagi perlawanan yang konkret terhadap ketidakadilan dan penderitaan yang diakibatkannya. Di sinilah tampak teologi salib sesungguhnya adalah awal dari teologi pembebasan. Mau tak mau teologi akhirnya harus berbuah politik, yakni politik yang memihak kepada mereka yang lemah, tak berdaya, dan menderita karena ketidakadilan.

Pandangan teologis demikian mau tak mau juga akan mengubah praktik-praktik ritual dan kesalehan. Doa, misalnya, tak dapat lagi dimengerti atau melulu dialami sebagai kewajiban ritual, kesalehan, atau kekhusyukan pribadi yang tak ada kaitannya dengan masalah sosial, lebih-lebih penderitaan dan ketidakadilan. Doa harus menjadi doa yang terlibat dan membuahkan tanggung jawab. Maka, tepat apa yang dikatakan teolog Johann Baptist Metz, ”Siapa berdoa, dia akan berdiri di pihak korban, bukan di pihak pemenang.”

Teguran Indah dan Tasripin

Semua uraian di atas bermula dari kepedihan kita melihat nasib Tasripin dan Indah Sari, yang kiranya juga nasib banyak anak-anak lain di Tanah Air ini. Dalam kepedihan Indah dan Tasripin tersimpan gugatan Ivan Karamazov, yang menuntut kita merefleksikan lagi konsep kita tentang Tuhan berhadapan dengan penderitaan. Refleksi itu juga menunjukkan betapa kehidupan beragama bisa mandul dalam menggugat penderitaan karena kita tak punya teologi atau theodicy yang kritis terhadap penderitaan dan ketidakadilan.

Politik dan praksis politik pun akan sangat ditentukan pandangan teologis kita tentang Tuhan. Dan, itu kiranya berlaku lebih-lebih di negara kita, Indonesia ini, yang mengaku dirinya sebagai negara religius, yang percaya kepada Tuhan, bahkan mendasarkan salah satu pilarnya pada kepercayaan akan Tuhan yang Maha Esa itu. Maka, sadarkah kita bahwa kepedihan anak-anak seperti Indah dan Tasripin itu sesungguhnya sedang menggugat kita mempertanyakan kepercayaan kita itu?

Spontan kita perlu mengakui bahwa penghayatan hidup beragama kebanyakan kita masih sebatas ritualisme belaka. Tempat ibadat penuh dengan orang-orang yang berdoa dengan khusyuk. Namun, ibadat itu tak memberi efek pada perjuangan dan pembebasan sosial lebih-lebih bagi mereka yang lemah dan menderita. Mungkin ini disebabkan karena kita tak punya atau belum mengembangkan teologi yang peka terhadap penderitaan dan ketidakadilan.

Memang rasanya kita belum memiliki teologi yang bisa melihat Tuhan yang ada dan menjerit dalam penderitaan dan protes terhadap ketidakadilan. Teologi kita hanya mengekor pada praktik-praktik mapan hidup keberagamaan. Akibatnya, teologi dan hidup keberagamaan kita hanya mengurung Tuhan dalam sangkar ritual dan memandulkan-Nya terhadap perjuangan sosial. Ini betul-betul fatal sebab, betapa pun kita mengaku ber-Tuhan, dalam praktik kita telah menjauhkan Tuhan dari masalah yang dihadapi bangsa, terlebih masalah ketidakadilan yang mengakibatkan penderitaan mereka yang tak bersalah. ●

____________________________________________

Sumber KOMPAS 14 Mei 2013