Author: Redaksi

Pengantar

Immanuel Kant adalah filsuf modern yang paling berpengaruh. Pemikirannya yang analitis dan tajam menjadi acuan bagi segenap filosof terutama dalam bidang epistomologi, metafisika dan etika

Kant lahir pada 22 April 1724 di Konigsberg, sebuah kota kecil di Prusia Timur. Mulai tahun 1740 belajar filsafat, matematika, ilmu pengetahuan dan teologi. Tahun 1755 mendapat gelar doktor, lalu bekerja sebagai dosen di universitas Konigsberg. Pada bulan Maret 1770, Kant mendapat gelar profesor logika dan metafisika dengan disertasi “De mundi sendihilis atque intelligihilis forma et principiis” (Tentang Bentuk dan Asas-asas dari Dunia Inderawi dan Dunia Akal Budi). Sepanjang hidupnya Kant tidak pernah meninggalkan kota kelahirannya Konigsberg.

Karya Kant dapat dibagi dalam dua masa, masa prakritis dan masa kritis. Dalam masa prakritis, 1755-1770 Kant dipengaruhi oleh Rasionalisme ala Leibniz-Wolf. Namun, kemudian berkat filsafat Hume, Kant memulai suatu filsafat yang dinamainya ‘kritisisme’. Terbitnya buku Kritik der reinen Vernunft (Kritik atas Budi Murni), 1781, menandai masa kritisisme Kant.

Kant menulis bahwa empirisme filsuf Skotlandia, David Hume, membangunkannya dari ‘tidur dogmatiknya’. Filsafat yang bersifat dogmatis menerima kebenaran-kebenaran asasi agama dan dasar ilmu penegetahuan begitu saja, tanpa mempertanggunjawabkannya secara kritis. Dogmatisme menganggap pengenalan obyektif sebagai hal yang sudah dengan sendirinya. Sikap demikian, menurut Kant adalah sikap yang keliru. Mestinya, orang harus bertanya “Bagaimana pengenalan obyektif itu mungkin?” Oleh karena itu penting sekali menjawab pertanyaan mengenai syarat-syrat kemungkinan adanya pengenalan dan batas-batas pengenalan itu.

Pengenalan

Dalam Critique of Pure Reason, Kant mempersoalkan: Apakah metafisika itu mungkin atau tidak untuk memperluas pengetahuan kita tentang kenyataan? Apakah metafisika sungguh bisa memberi pengetahuan yang pasti mengenai Allah, kebebasan dan keabadian? Pertanyaaan ini jelas merupakan sebuah kesangsian atas kebenaran atas metafisika yang pernah menjadi “ratu ilmu-ilmu”, sebab dalam kenyataan, metafisika, tidak seperti fisika, tidak memiliki metode yang terpercaya untuk memecahkan masalah-masalahnya. Klaim-klaimnya bisa bertentangan dari sistem ke sistem. Yang dipersoalkan Kant dalam metafisika adalah upaya untuk menghasilkan ‘pengetahuan a priori’ atau pengetahuan murni. Pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang tidak diturunkan dari pengalaman, melainkan berasal dari struktur-struktur pengetahuan subyek sendiri, kosong dari pengalaman empiris. Kant memberi contoh, dalam kehidupan sehari-hari kalimat ‘semua peristiwa ada sebabnya’ adalah pengetahuan a priori. Kita tidak perlu membuktikan secara inderawi apakah semua peristiwa disebabkan sesuatu dan asas ini bisa dipakai universal untuk segala peristiwa yang belum terjadi. Soalnya bagi Kant adalah: Bagaimana pengetahuan a priori itu mungkin?

Untuk menjawab itu, Kant mulai dengan menyelidiki putusan. Suatu putusan menggabungkan dua pengertian, yang masing-masing berperan sebagai subyek dan predikat. “Rumah itu mahal”, “Lingkaran itu bulat”. Dalam putusan pertama (rumah itu mahal) predikatnya (mahal) menambahkan sesuatu kepada subyeknya (rumah). Sebab tidak semua rumah adalah mahal. Ada juga rumah yang murah. Karena predikat menambahkan sesuatu yang baru kepada subyek. Maka putusan itu oleh Kant disebut putusan sintetis. Penambahan ‘mahal’ itu diperoleh setelah ada pengalaman dengan rumah-rumah yang lain. Oleh karena itu putusan ini pun disebut a posteriori. Sebaliknya putusan kedua (lingkaran adalah bulat): di sini predikat ‘bulat’ tidak menambahkan sesuatu yang baru kepada subyeknya (lingkaran). Sebab semua lingkaran adalah bulat. Oleh karena putusan macam ini diperoleh sebelum ada pengalaman dengan lingkaran-linkaran inderawi, cuma berdasarkan analisa terhadap subyeknya, maka, putusan ini oleh Kant disebut: putusan analitis, dan diperoleh secara a priori. Akan tetapi menurut Kant, di samping putusan sintesis a posteriori dan putusan analitis a priori tadi masih ada putusan jenis lain yaitu putusan sintetis a priori. Putusan ini sekalipun bersifat a priori (jadi analitis), namun sintesis juga. Misalnya: “Segala kejadian ada sebabnya”. Putusan ini bersifat sintesis, karena predikatnya menambahkan sesuatu yang baru pada subyeknya. Tetapi anehnya putusan ini tidak diperoleh berdasarkan pengalaman melainkan secara a priori, walaupun bukan dengan jalan menganalisa subyek (dalam pengertian “kejadian” tidaklah tersirat pengertian “sebab”).

Ilmu pasti sebenarnya disusun atas dasar putusan a priori yang bersiafat sintesis ini. Ilmu pengetahuan mengandaikan adanya putusan-putusan yang memberi pengertian baru (sintesis) dan yang pasti mutlak serta bersifat umum (a priori). Maka ilmu pengetahuan menuntut adanya putusan-putusan a priori yang bersifat sintesis. Oleh karean itu, suatu metafisika yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, harus juga bekerja dengan mempergunakan putusan-putusan yang a priori, namun yang bersifat sintesis.

 Tingkatan-tingkatan Daya Pengenalan

Dalam ajarannya menegenai daya pengenalan Kant mengatakan bahwa daya pengenalan adalah bertingkat, dari tingkat yang paling rendah, yaitu pengamatan inderawi, menuju ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu akal (Verstand), untuk akhirnya sampai kepada rasio (Vernunft).

1. Pengetahuan pada Taraf Inderawi

Kant menerima pandangan para filsuf empiris Inggris bahwa pengetahuan berhubungan dengan pengalaman inderawi, tetapi menurut Kant, tidak seluruh pengetahuan berasal dari pengalaman. Bagaimana kita berhubungan dengan obyek di luar diri kita? Menurut Kant lewat intuisi langsung. Namun Kant menambahkan bahwa intuisi kita mengandaikan bahwa kita dipengaruhi oleh obyek dengan cara tertentu. Kemampuan subyek untuk menerima representasi obyek disebutnya sensibilitas atau kemampuan menginderai. Jadi, intuisi manusia adalah intuisi inderawi. Efek sebuah obyek pada kemampuan representasi atau pikiran sejauh dipengaruhinya disebut penginderaan. Obyek penginderaan disebutnya penampakan.

Kant menolak anggapan empirisme bahwa penginderaan bersifat murni a posteriori. Menurutnya ada dua unsur dalam penampakan obyek, yaitu unsur materi (material) dan bentuk (forma). Unsur materi adalah sesuatu yang berhubungan dengan isi penginderaan itu, sedangkan forma adalah sesuatu yang memungkinkan berbagai penampakan itu tersusun dalam hubungan-hubungan tertentu. Jadi, forma merupakan unsur a priori dari penginderaan sedangkan materi merupakan unsur a posteriori. Kant mengatakan ada dua forma murni penginderaan, yakni: ruang dan waktu.

Menurut Kant ‘penampakan obyek’ bukanlah ‘obyek’. Obyek di luar kita itu, tidak kita ketahui. Dengan istilah Kant das Ding an sich (benda pada dirinya) tidak kita ketahui. Yang kita tangkap sebagai penampakan itu sudah menjadi sintesis antara efek obyek pada subyek dan unsur a priori yakni forma ruang dan waktu yang sudah ada pada subyek. Kant juga membedakan antara ‘penginderaan eksternal’ yakni persepsi terhadap obyek dari luar diri kita dan ‘penginderaan internal’, yakni persepsi atas keadaan-keadaan eksternal kita. Forma ruang adalah bentuk penampakan dari penginderaan internal, sedang forma waktu adalah penginderaan internal itu. Dengan mengatakan ruang dan waktu bersifat a priori, Kant tidak memaksudkannya bahwa keduanya tidak real. Menurut Kant, memang das Ding an sich tidak kita ketahui, tetapi kenyataan empiris selalu sudah merupakan sintesis antara unsur a priori dan a posteriori. Jadi, kenyataan yang tampak itu tidak hanya kelihatannya berada dalam ruang dan waktu, melainkan sungguh berada dalam ruang dan waktu. Keduanya menjadi syarat kemungkinan penampakan obyek empiris. Kant mengatakan bahwa ruang dan waktu itu secara empiris real, tetapi secara transedental ideal. Secara empiris real, karena ruang dan waktu bukan ilusi, melainkan sesuatu yang nyata secara inderawi. Secara transedental ideal, karena ruang dan waktu hanya bisa diterapkan pada penampakan, tidak pada das Ding an sich, jadi lebih ditentukan oleh struktur subyek.

2.Pengetahuan pada Taraf Akal Budi (Verstand) 

Bersamaan dengan pengenalan inderawi itu bekerjalah akal (Verstand) secara spontan. Kerja akal mengatur data-data inderawi, yaitu dengan mengemukakan putusan-putusan. Segala hasil pengamatan indera diolah oleh akal hingga menjadi satu sintese yang teratur menjadi putusan-putusan. Umpamnya: saya melihat sebuah rumah. Sebenarnya saya melihat kesan-kesan atau cerapan-cerapan inderawi yang bermacam-macam. Saya melihat genting-genting atapnya yang banyak itu, juga jendela-jendelanya, pintu-pintunya, batu-batu temboknya dan lain-lainya lagi. Semua kesan atau cerapan itu pada dirinya sendiri tidak harus pasti menampakkan suatu hal yang secara tertentu teratur. Sebab rumah itu dapat diihat dari segala sudut, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Cerapan-cerapan itu belum mewujudkan sintesis. Lalu bekerjalah akal dengan daya khayal atau fantasinya untuk menyusun cerapan-cerapan itu hingga menjadi suatu gambar yang dikuasai oleh bentuk ruang dan waktu. Dengan demikian saya mendapat gambar rumah yang saya amati. Gambar inilah yang disebut fenomenon atau penampakan. Gambar ini belum saya kenal, sebelum saya pikirkan. Berpikir, demikian Kant adalah menyusun putusan. Suatu putusan terdiri dari subyek dan predikat serta penghubung. Saya dapat memutuskan: “Rumah itu Indah”. Jikalau demikian putusan ini baru berkisar di bidang empiri, sebab baik rumah maupun indah adalah pengertian empiris.

Yang diutamakan Kant memang pengertian-pengertian transedental, yang menurut dia tidak  timbul dari pengamatan, tapi telah ada pada kita, sekalipun pengertian-pengertian itu baru diaktualkan pada kesempatan pengamatan inderawi. Kesan-kesan atau cerapan-cerapan yang telah disusun menjadi gambar tadi dipikirkan menurut salah satu pengertian a priori tertentu, atau menurut macam-macam pengertian  a prori. Dalam soal rumah tadi, putusan saya dapat berbunyi: “Rumah adalah substansi”. Pengertian substansi ini bukan pengertian empiris, pengertian ini tidak diperoleh a posteriori, melainkan a priori. Pengertian yang demikian itu oleh Kant disebut kategori.

Menurut Kant, kategori-kategori yang secara khusus bersifat asasi adalah kategori-kategori yang menunjukan kuantitas, kualitas, hubungan, dan mentalitas. Masing-masing mengandung di dalamnya tiga bentuk kategori, yait: kuantitas mengandung di dalamnya kategori-kategori kesatuan, kejamakan, dana keutuhan; kualitas mengandung di dalamnya kategori-kategori realitas, negasi dan pembatasan; hubungan mengandung di dalamnya kategori-kategori substansi, kausalitas, dan keadaan timbal balik; modalitas mengandung di dalamnya kategori-kategori kemungkinan, peneguhan, dan keperluan.

Sesuai dengan revolusi Kopernikannya, Kant memandang bahwa agar obyek diketahui, obyek itu harus menyesuaikan diri dengan kategori-kategori itu dan bukan sebaliknya. Dalam hal ini kategor-kategori itu dapat diumpamakan seperti kacamata merah yang membuat kita memandang benda-benda berwarna merah. Benda-benda itu tentu tidak berwarna merah, tetapi kita tidak melihatnya kecuali dalam warnah merah karena kacamata itu melekat dalam diri kita. Tanpanya benda tidak tampak; dengannya, benda tampak tapi dalam warna merah. Apakah lalu berarti bahwa benda merah itu adalah fiksi kita saja? Kalau kita ikuti penjelasan Kant, kita akan menemukan bahwa jawabannya adalah tidak. Menurut Kant, obyek itu tampak hanya dengan kategori subyek, jadi tak ada cara lain kecuali mengetahuinya dengan struktur kategori akal budi itu, dan yang kita ketahui itu hanyalah penampakan (fenomena) dari das Ding an sic, bukan dirinya sendiri (noumena).

 3. Pengetahuan pada Taraf Rasio (Vernunft)

Dalam “Dialektika Transedental”, Kant membedakan rasio (Vernunft) dari akal budi (Verstand). Istilah Vernunft ini mengacu pada kemampuan lain yang lebih tinggi dari akal budi. Rasio ini menghasilkan ide-ide transendental yang tidak bisa memperluas pengetahuan kita tetapi memilih fungsi mengatur putusan-putusan kita ke dalam sebuah argumentasi. Sementara akal budi langsung berkaitan dengan penampakan, rasio berkaitan secara tidak langsung, yakni dengan mediasi akal budi. Dibedakan juga adanya pengertian-pengertian yang berasal dari rasio, yang disebut idea, dan pengertian-pengertian dari akal. Pengertian-pengertian dari rasio adalah pengertian yang mengatasi pengalaman, pengertian-pengertian mengenai realitas yang mengatasi pengalaman (umpamanya: pengertian atau idea tentang Allah). Pengertian-pengertian rasio tidak memiliki nilai konstitutif bagi daya pengenalan manusia, artinya: tidak ikut menyusun pengenalan manusia, yaitu pengetahuan sebagaimana dihasilkan di bidang ilmu pengetahuan. Pengertian-pengertian rasio memiliki daya mengatur, artinya idea-idea tidak memperbanyak pengetahuan kita dan tidak menambah kebenaran baru. Oleh karena itu idea-idea adalah jauh daripada kenyataan yang obyektif. Jadi keadannya berbeda dengan kategori-kategori yang ada sangkutpautnya dengan kenyataan yang obyektif. Idea-idea sebagai pengertian-pengertian yang dimiliki rasio, sekaligus mewujudkan ‘persangkaan rasio’ sehingga apa yang dikemukakan idea adalah suatu hal yang semu secara transedental, artinya, bahwa idea-idea itu tidak memberikan gagasan tentang kenyataan-kenyataan yang ada (das Ding an sich), tidak berada sebagai benda. Idea-idea itu tiada isinya, oleh karenanya mewujudkan bangunan bagi ilmu yang semu atau khayali dari metafisika yang rasional. Idea berbeda sekali dengan kategori, sebab kategori dikaitkan dengan gagasan tentang hal-hal yang nyata.

Menurut Kant, ada tiga idea transedental. Idea pertama menjamin kesatuan akhir dalam pengalaman subyek (kesadaran atau cogito) dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan disebt idea jiwa. Idea kedua menjamin kesatuan akhir dalam hubungan-hubungan kausal dalam penampakan obyek dan disebut idea dunia. Idea ketiga menjamin kesatuan akhir dari segala sesuatu yang dapat dipikirkan entah yang tampak atau tidak dan disebut idea Allah. Selanjutnya, menurut Kant, ketiga idea rasio murni ini mendasari tiga cabang tiga cabang pokok metafisika menurut klasifikasi Wolff. Jiwa atau cogito menjadi obyek penelitian psikologi (psycologia rationalis). Seluruh penampakan obyek menjadi penelitian kosmologi (cosmologia rationalis). Akhirnya, kenyataan akhir menjadi obyek penelitian teologi (theologia transcedentalis).

Ketiga idea ini mengatur argumentasi-argumentasi kita tentang pengalaman, tetapi ketiga idea sendiri tidak termasuk pengalaman kita. Idea-idea ini kosong, tiada isinya. Maksud Kant: idea-idea ini bukanlah idea tentang kenyataan-kenyataan yang ada, bukan tentang ‘benda dalam dirinya sendiri’. Jiwa, dunia dan Allah tidak boleh dipandang sebagai benda-benda, sebab ketiganya adalah aturan-aturan rasio kita yang memberikan kesatuan yang sebesar mungkin kepada pengertian-pengertian yang dihasilkan akal. Dengan adanya ketiga idea ini, Kant berharap tercapailah satu kesatauan dan kesempurnaan yang dicita-citakan akal budi dalam mengatur dunia fenomenal, dunia inderawi dan dunia lahiriah.

Mengapa Kant, kendati menerima ketiga idea itu, berpendapat bahwa mereka tidak bisa diketahui lewat pengalaman? Karena pengalaman itu, menurut Kant hanya terjadi di dalam dunia fenomenal, padahal ketiga idea itu berada pada dunia noumenal. Idea mengenai jiwa, dunia dan Allah bukanlah pengertian-pengertian tentang kenyataan inderawi, bukan, ‘benda pada dirinya sendiri’ (das Sing an sich). Ketiganya merupakan postulat atau aksioma-aksioma epistemologis yang berada di luar jangkuan pembuktian teoritis-empiris.

Tanggapan terhadap Kant

Kant menamakan filsafatnya sebagai ‘kritisisme’ dan ia mempertentangkannya dengan dogmatisme. Menurut Kant kritisisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio. Semua filsuf yang mendahului Kant, digolongkannya sebagai dogmatisme, karena mereka percaya mentah-mentah pada kemampuan rasio tanpa menyelidikinya lebih dahulu secara kritis. Sebaliknya Kant bermaksud menyadari kemampuan rasio secara obyektif dan menentukan batas-batas kemampuan rasio.

Kritisisme Kant dapat dianggap sebagai suatu usaha untuk memperdamaikan rasioanalisme dengan empirisme. Rasionalisme mementingkan unsur-unsur a priori dalam pengenalan, berarti unsur-unsur yang terlepas dari segala pengalaman (seperti ‘idea-idea bawaan ala Descartes). Empirisme menekankan unsur-unsur a posteriori, berarti unsur-unsur yang berasal dari pengalaman (misalnya John Locke yang mengaggap rasio as a white paper). Menurut Kant, baik rasionalisme maupun empirisme dua-duanya berat sebelah. Kant berusaha menjelaskan bahwa pengenalan manusia merupakan sintesa antara unsur-unsur a priori dengan unsur-unsur a posteriori.

Walapun Kant berusaha untuk memperdamaikan rasionalisme dan empirisme, antara unsur a priori dan unsur a posteriori dalam pengetahuan manusia, sebenarnya Kant berat sebelah ke arah subyek. Dalam menganalisa pengetahuan manusia, Kant terlalu mengabaikan bahwa manusia berakar pada dunianya dan pada materi. Pengertian-pengertian dan ide-ide manusia tidak hanya berasal dari subyek tetapi juga berasal dari dunia luar, dari kenyataan, dari realitas dan dari obyek.

Paskalis Bataona

                                    ****************

                         Bahan Bacaan

Copleston F. 1960. A History of Philosophy. New York.

Hadiwijuwono, Harun. 1980. Sari Sejarah Filsafat Barat 2. Yogyakarta: Kanisius.

Hardiman, Budi Fransisco. ‘Diktat Kuliah Sejarah Filsafat Barat Modern. Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara-Jakarta.

Magnis-Suseno, Franz. 1997. 13 Tokoh Etika. Yogyakarta: Kanisius.

Oleh Hendrik Berybe, CSsR

ADA berbagai cara merumuskan apakah politik itu. Misalnya, “politik” sering didefinisikan sebagai “strukturalisasi dan sistem pemerintahan lewat lembaga-lembaga politik yang menjadi implementasi dari demokrasi rakyat”. Demokrasi rakyat mengasumsikan bahwa rakyat adalah subyek dan agen politik tertinggi dan utama, sementara institusi-institusi politik yang ada dengan sistem hukum positif, seperti UUD dan peraturan-peraturan konkret lainnya, menjadi sarana atau instrumentum politik. Tidak bisa dibantah bahwa mungkin inilah satu definisi ilmiah mengenai politik.

Namun yang menjadi soal atau pertanyaan adalah, mengapa dalam dunia real politik definisi yang indah mengenai politik sering tidak jalan atau tidak operasioanal? Jadi, ada semacam political gap antara politik sebagai ilmu dan politik sebagai praksis hidup. Sebagai contoh, dalam politik praktis sering rakyat yang seharusnya menjadi subyek politik terpojok atau dipojokkan sebegitu rupa sehingga cuma menjadi obyek politik dari sekelompok elit politik dan birokrat yang mempunyai self-interest tertentu. Lalu lembaga-lembaga politik yang ada tinggal menjadi sarana manipulasi politik dan kelompok elit politik dan birokrat demi mendapatkan justifikasi bagi  self-interest mereka.

Political gap semacam ini ada karena dua alasan. Pertama, tidak semua pejabat birokrat adalah politikus dalam arti yang sebenarnya. Paling tidak sebagian besar dari mereka lebih sebagai pekerja politik daripada orang profesional di bidang politik. Kedua, politik sebagai profesi dalam konotasi ilmiah sering dilepaskan dari etika politik sebagai conditio sine qua non bagi politik sebagai praksis hidup.

Demokrasi dan The Biased Politics

Justru demokrasi pada hakikatnya berfungsi menghilangkan dikotomi antara politik de iure dan politik de facto atau antara politik sebagai ilmu dan politik sebagai praksis hidup. Itu berarti bahwa demokrasi adalah suatu proses rasionalisasi politik, yakni upaya agar praksis politik yang dijalankan dapat dijustifikasi berdasarkan kebenaran politik sebagai ilmu.

Rasioanalisasi politik itu diperlukan agar tidak terjadi apa yang disebut the biased politics atau praksis politik yang membias dari prinsip-prinsip etika politik yang diasumsikan oleh politik sebagai ilmu. Misalnya, dalam praksis politik, berlakulah prinsip etika berikut ini: vox populi suprema lex atau suara rakyat adalah hukum tertinggi. Namun dalam konflik politik yang menyangkut konflik kepentingan seringkali yang menjadi hukum tertinggi dan kata terakhir adalah vox imperatoris (suara sang penguasa).

Biasanya justifikasi untuk the biased politics tidak sulit dicari. The biased politics sering dibenarkan atas nama atau demi “stabilitas nasional, kesatuan dan persatuan, kelangsungan pembangunan, memblokir kelompok sektarian dan kelompok sempalan”. Biasanya kambing hitam dan tumbal pun dicari agar proses justifikasi terasa lebih canggih, sahih dan meyakinkan. Karena itu, dalam konteks the biased politics ini juga political lie and political violence (tipuan politik dan kekerasan politik) dibenarkan.

Plato adalag figur politik utama dari the biased politics yang membenarkan, bahkan memperbolehkan tipuan dan kekerasan politik demi demi mempertahankan stabilitas politik dan meredam konflik-konflik politik yang ada. Jadi, menurut Plato, seorang pemimpin politik boleh menipu rakyatnya karena pemimpin itu omniscient (tahu segala-galanya) sedangkan rakyat itu ignorant (tidak tahu apa-apa). Dalam etika politik Plato, akhirnya, tujuan menghalalkan segala macam cara: end justifies all means. Dengan kata lain, bukan cuma penipuan melainkan juga kekerasan politik adalah halal. Tidak usah heran bila Plato menghabisi Socrates yang menjadi momok bagi Plato, sang pemimpin yang tidak lain dari the Philosopher King. Socrates yang menjadi pengkritik utama Plato adalah tumbal bagi etika politik Platonik yang otoritarian.

Kekerasan Politik Masa Kini

The biased politics dan etika politik otoritarian Plato yang sudah ada sebelum masehi itu masih tetap hidup juga dalam khasanah politik dunia kontemporer. Seorang pejuang sosial-humanitarian dari Amerika Latin, Dom Helder Camara, mengatakan bahwa “kekerasan (violence) adalah malapetaka (misery) abad kita”. Helder Camara menyebut, sekurang-kurangnya, tiga macam kekerasan abad ini: (a) the violence imposed by the developed world on the underdeveloped world, (b) the violence of ‘heredian’ oppressors, (c) the violence exercised by goverments which support the two forms of violence.

Kekerasan pertama terjadi pada level internasional. Negara-negara industri dan teknologi maju, lewat ekonomi pasar bebas dan lembaga-lembaga keuangan mondial seperti World Bank, atau IMF dan lembaga-lembaga bantuan dan kerjasama ekonomi dunia seperti CGI, mengeksploitasi negara-negara sedang dari Dunia Ketiga dengan tujuan-tujuan: (a) mengeruk kekayaan alam Dunia Ketiga dan (b) membuat Dunia Ketiga tergantung pada negara-negara industri-teknologi maju dari Dunia Pertama dan Dunia Kedua, (c) lewat ideologi pembangunan sebagai sarana hegemoni.

Negara-negara dari Dunia Ketiga diupayakan sebegitu rupa sehingga mereka mau tidak mau mesti mengikuti pembangunan atau perkembangan (development theory) di Dunia Pertama dan Dunia Kedua sebagai model yang dijustifikasi secara ideologis. Ini yang biasa disebut sebagai the internationally political, economic and cultural imperialism. Agar ambisi imperialistik ini terjamin, maka para elit birokrat dan teknorat negara-negara industri-teknologi maju dari Dunia Pertama dan Dunia Kedua mencari kaki tangan sebagai kolaborator mereka di negara-negara Dunia Ketiga, lewat lembaga-lembaga kerjasama politik, ekonomi dan budaya yang disusul dengan perjanjian kerjasama dan proses alih teknologi. Dari sini lahirlah kekerasan dari tipe kedua dan ketiga di mana terjadi semacam internal colonialism atau kolonialisme internal.

Dalam kolonialisme internasional, sekelompok elit politik birokrat dan teknokrat nasional mengklaim diri sebagai the privileged group karena mereka memiliki segala macam akses terhadap kekuatan politik, ekonomi dan kultural sebegitu rupa sehingga dalam percaturan politik dalam negeri self interest kelompok mereka tetap terjamin. Pinjaman luar negeri dan PMA sering dilegitimasikan sebagai upaya mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan karena itu bakal mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Kata pembangunan menjadi agama baru yang setiap saat bisa dipakai untuk membenarkan apa saja yang diinginkan oleh the privileged group menurut pola etika platonik. Biasanya self-interest dan the privileged group dijamin untuk langgeng dengan menciptakan struktur-strukrur politik, ekonomi, budaya dan pendidikan yang ofensif dan opresif. Pengembangan SDM dalam negeri akhirnya tidak lain adalah upaya perpanjangan tangan dari the internal privileged group dan menjadi kolaborator dari the international vested interest groups.

Demokratisasi, Power Game dan Konflik

Inilah panorama dari dunia real politik yang sering ditemukan dalam hidup sehari-hari terutama dari Negara-negara dari Dunia Ketiga. Real politik sering menjelam menjadi the biased politics karena politik, mau tidak mau, menyangkut soal kekuasaan atau power. Politik lalu menjadi sebuah power game yang tidak luput dari instink atau nafsu akan kekuasaan dari manusia sebagai animale rationale. Demokrasi sebagai proses rasionalisasi politik adalah upaya agar kekuasaan tidak semata-mata dikomandoi oleh hukum instink manusia melainkan oleh pertimbangan akal budi. Dengan kata lain, politik adalah pertama-tama dan terutama adalah soal membatasi dan memagari kekuasaan politik agar dia tidak menjadi buas dan liar. Singkatnya, demokrasi adalah upaya menjinakan kekuasaan politik.

Inilah sebenarnya pesan Ibu Pertiwi ketika terbentuknya sebuah negara bangsa. Ibu Pertiwi adalah homonim Indonesianya “the nation-state”. Begitu nasionalisme dimengerti sebagai patriotisme atau cinta tanah air yang mesti bebas dari pamrih. Cinta tanah air yang tanpa pamrih tampak, misalnya dalam tokoh-tokoh nasionalis yang mengutamakan “the common interest” dari rakyat banyak dan memperjuangkan suatu open politics agar salah kaprah dalam politik bisa dihindarkan. Karena seorang politikus tidak luput dari human error maka “kritik dan kontrol terhadap pengemban kekuasaan politik (penguasa atau pejabat) adalah mutlak perlu”. Mengingkari kenyataan ini, dengan dalih dan argumentasi apa pun, adalah sebetulnya sebauah escape, yakni pelarian demi mengamankan the biased politics berdasarkan self-interest pribadi sang penguasa.

Karena itu, bila ada konflik politik dan konflik kepentingan, maka upaya menghindari suatu pendekatan sepihak dan sikap ingin menang sendiri lewat justifikasi sewenang-wenang adalah mutlak perlu. Pendekatan dan justifikasi dari satu pihak, hanya benar dan pantas bila siap untuk dikritik dan diuji oleh pendekatan dan justifikasi dari pihak lainnya. Hanya dengan cara ini sebetulnya kita dapat mengakses the political truth. Cara ini pantas untuk dicamkan lantaran politik itu menyangkut soal kekuasaan dan untuk menggunakan kekuasaan tidak ada ilmunya. Yang ada untuk itu cuma political wisdom. Kebijaksanaan politik pada hakekatnya bersikap anti kesewenang-wenangan dan main kuasa. Kebijaksanaan politik menuntut agar setiap justifikasi dapat dikalkulasi menurut pertimbangan rasioanal sehingga politikus tidak menjadi barbar dan politik tidak menjadi buas dan liar.

Political Truth: Politik sebagai Panggilan

Political truth juga mengasumsikan bahwa perkara paling penting dan hakiki dalam politik bukan soal “siapa berkuasa” melainkan soal “bagaimana orang itu menggunakan dan mengoperasionalkan kekuasaan”. Banyak konflik politik muncul karena politik direduksi ke soal pertama, yakni soal siapa yang berkuasa. Begitu soal “figur politik” menjadi fokus perhatian sehingga soal bagimana memagari dan membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang kurang diperhatikan. Di sini yang menjadi soal dasar sebetulnya adalah prinsip legalitas atau konstitusional. Bila politik dibatasi ruang lingkupnya pada “soal berkuasa”, maka ada bahaya bahwa prinsip legalitas diabaikan.

Contoh paling gamblang dari pentingnya prinsip legalitas ini tampak dalam kasus kepemimpinan Soerjadi versus kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Yang ironis di sini ialah bahwa lembaga tinggi negara setelah Munas PDI mengakui dan menyatakan kepemimpinan Megawati sah. Namun anehnya tanpa ada sebab yang jelas kepemimpinan Soerjadi setelah Kongres Medan diakui sah oleh lembaga tinggi negara sementara sebagian besar warga PDI tidak mendukung kepemimpinan Soerjadi karena legalitas dari Kongres Medan pun tetap menjadi pertanyaan atau soal bagi sebagian besar warga PDI. De facto, kepemimpinan Soerjadi jalan terus. Namun setelah merosotnya perolehan suara PDI dalam Pemilihan Umum 1997 kentaralah bahwa cara Soerjadi mendapatkan kekuasaan untuk menjadi pemimpin PDI tidak direstui dari dalam tubuh PDI sendiri. Karena legalitas Kongres Medan sebagai legitimasi bagi kepemimpinan PDI masih menjadi soal bagi warga PDI.

Bila soal “siapa berkuasa” yang diutamakan, maka soal legalitas dan prosedur seseorang memperoleh kekuasaan menjadi tidak penting. Bila soal “bagaimana orang itu berkuasa” itu penting, maka prosedur yang  ia tempuh untuk mengemban kekuasaan pun mesti legal dan justifiable pula. Yang tragis bagi kepemimpinan Soerjadi adalah absennya prinsip legalitas dan justifikasi inernal. Dengan kata lain, yang tragis dan ironis bagi Soerjadi ialah bahwa “tujuan tidak menghalalkan segala macam cara”. Menjadi pemimpin yang berkuasa tanpa legalitas atau prosedur yang konstitusional, ditinjau dari etika politik demokratis-humanitarian, tidak dapat dibenarkan, kecuali kalau social political engeneering mau diklaim sebagai prosedur yang secara etis dibenarkan.

Jadi, demokrasi mengasumsikan bahwa setiap penguasa atau pemimpin memperoleh kekuasaan lewat prosedur yang legal dan justifiable pula. Tanpa prosedur ini yang terjadi adalah rekayasa politik yang melahirkan karbitan. Hal ini juga berkaitan dengan kenyataan bahwa politik, menurut Max Weber, adalah sebuah panggilan. Mengatakan “politik adalah panggilan” berarti bahwa yang menjadi soal bukan cuma “saya mendapatkan sesuatu, yakni jabatan atau kursi, dari kerja politik” melainkan juga “saya memberikan sesuatu, yakni pelayanan atau dedikasi saya, kepada kerja politik”.

Mengatakan “politik adalah panggilan” berarti bahwa politik menuntut tata krama yang pas. Berpolitik tidak sama artinya dengan ‘boleh apa saja’. Mengatakan “politik adalah panggilan” berarti berpolitik tanpa tangan kotor bukan sesuatu yang mustahil. Jadi, perlulah menolak klaim yang selama ini mengatakan bahwa ‘politik itu kotor”. Mengatakan “politik adalah panggilan” berarti bahwa “menjadi politikus profesioanal itu bukan sesuatu yang tidak mungkin”. Karena untuk menjadi pekerja politik siapa pun bisa.

Sumber Tulisan: Majalah Prisma No. 4 Tahun XXVI April-Mei 1997.