Oleh Agustina Dwi, Mahasiswi Sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma – Yogyakarta

 

Pendahuluan

Cerpen “Clara atawa Wanita yang Diperkosa” karya Seno Gumira Ajidarma merupakan salah satu karya sastra yang lahir dari refleksi atas tragedi kerusuhan Mei 1998 di Indonesia. Cerpen ini mengangkat kisah seorang perempuan keturunan Tionghoa bernama Clara yang menjadi korban kekerasan di tengah situasi sosial dan politik yang kacau. Melalui sudut pandang seorang petugas yang mencatat kesaksian korban, pengarang tidak hanya menampilkan penderitaan individu, tetapi juga mengungkap realitas diskriminasi, kebencian etnis, dan lemahnya perlindungan terhadap perempuan.

Dalam cerpen ini, penderitaan Clara tidak hanya berupa luka fisik akibat tindakan brutal massa, tetapi juga luka psikologis yang mendalam karena kehilangan rasa aman, harga diri, dan anggota keluarganya. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kekerasan memiliki dampak yang kompleks dan berkepanjangan bagi korban. Untuk memahami berbagai bentuk kekerasan yang dialami Clara, teori Johan Galtung dapat digunakan sebagai landasan analisis. Galtung membagi kekerasan ke dalam tiga bentuk, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Ketiga bentuk kekerasan tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem penindasan yang membuat korban semakin sulit memperoleh perlindungan dan keadilan.

 

Kekerasan Langsung

Kekerasan Langsung merupakan suatu jenis kekerasan yang aktivitasnya bisa langsung kita saksikan melalui panca indera, karena melibatkan pelaku dan korban yang jelas. Dalam cerpen ini, Clara mengalami berbagai tindakan kekerasan langsung, seperti penghinaan, pemukulan, perampasan, hingga pemerkosaan. Orang-orang yang menghentikan mobil Clara, meneriakinya dengan sebutan yang merendahkan, menampar pipi, dan menyeretnya keluar dari mobil, kemudian memperkosanya secara bergiliran. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kekerasan fisik, verbal, dan seksual yang dilakukan secara langsung terhadap korban. Akibatnya, Clara mengalami luka fisik sekaligus trauma psikologis yang sangat mendalam. Kekerasan langsung juga terlihat dari nasib ibu dan kedua adik Clara yang menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan saat kerusuhan berlangsung.

 

Kekerasan Struktural

Selain kekerasan langsung, cerpen ini juga memperlihatkan adanya kekerasan struktural. Kekerasan struktural terkait dengan peraturan, undang-undang, norma, dan sebagainya yang menekan. Pada cerpen ini, kekerasan berasal dari sistem atau lembaga sosial sehingga menghambat seseorang memperoleh perlindungan dan keadilan. Dalam cerita, aparat yang menerima laporan Clara tidak menunjukkan empati terhadap korban. Petugas justru meragukan kesaksian Clara dan mempertanyakan kebenaran pemerkosaan yang dialaminya. Bahkan atasan petugas memerintahkan agar kasus tersebut tidak diketahui wartawan maupun lembaga swadaya masyarakat. Sikap aparat tersebut menunjukkan bahwa struktur kekuasaan gagal melindungi korban dan cenderung menutupi fakta yang terjadi. Akibatnya, Clara tidak memperoleh keadilan yang seharusnya menjadi haknya sebagai warga negara.

 

Kekerasan Kultural

Bentuk kekerasan yang ketiga adalah kekerasan kultural. Kekerasan kultural merupakan kekerasan yang bersumber dari nilai, keyakinan, atau pandangan budaya yang dianggap wajar oleh masyarakat sehingga membenarkan terjadinya kekerasan. Dalam cerpen ini, kebencian terhadap etnis Tionghoa menjadi dasar terjadinya berbagai tindakan kekerasan. Clara diserang bukan karena kesalahan pribadi, melainkan karena identitasnya sebagai perempuan keturunan Tionghoa. Ucapan massa yang menyebut Clara sebagai “Cina” dengan nada kebencian menunjukkan adanya stereotip dan prasangka yang telah berkembang dalam masyarakat. Selain itu, pernyataan seorang ibu tua yang mengatakan bahwa “mereka memang benci dengan Cina” memperlihatkan bahwa kebencian tersebut telah dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Pandangan budaya yang diskriminatif inilah yang kemudian melegitimasi kekerasan fisik dan seksual terhadap Clara serta keluarganya.

 

Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa cerpen “Clara atawa Wanita yang Diperkosa” memuat tiga bentuk kekerasan menurut teori Johan Galtung, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Kekerasan langsung tampak dalam tindakan pemukulan dan pemerkosaan terhadap Clara. Kekerasan struktural terlihat dari kegagalan aparat dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban. Sementara itu, kekerasan kultural muncul melalui prasangka dan kebencian terhadap etnis Tionghoa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Melalui cerpen ini, Seno Gumira Ajidarma mengkritik berbagai bentuk ketidakadilan yang menyebabkan perempuan dan kelompok minoritas menjadi korban kekerasan yang berlapis. Cerpen ini juga menunjukkan bahwa kekerasan saling berkaitan dan saling memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat serta penegakan hukum yang adil agar diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun kelompok minoritas tidak terus berulang di masa mendatang. Karya ini menjadi pengingat penting akan nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak setiap individu tanpa memandang latar belakang etnis maupun gender.

 

 

Oleh Maharani Yahya, Mahasiswi Sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma – Yogyakarta

 

Media sosial telah menjadi ruang komunikasi utama bagi Generasi Z yang tumbuh di era digital. Salah satu platform yang paling berpengaruh saat ini adalah TikTok, yang tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga membentuk tren budaya dan bahasa. Melalui interaksi yang berlangsung setiap hari, muncul berbagai variasi bahasa yang mencerminkan dinamika masyarakat digital. Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah penggunaan campur kode (code-mixing) antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Bagi Generasi Z, penggunaan istilah bahasa Inggris dalam komunikasi digital bukan lagi sekadar gaya berbahasa, melainkan bagian dari kebiasaan sehari-hari. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan hubungan yang erat antara bahasa, masyarakat, dan identitas sosial. Dalam kajian sosiolinguistik, bahasa selalu dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat bahasa tersebut digunakan. Oleh karena itu, perubahan cara berbahasa di TikTok dapat dipahami sebagai bagian dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Fenomena ini sejalan dengan teori bahasa dan masyarakat yang menyatakan bahwa bahasa dan masyarakat memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Menurut Praptomo Baryadi Isodarus, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana membangun dan memelihara hubungan sosial. Dengan demikian, variasi bahasa yang muncul di TikTok merupakan hasil interaksi antara perkembangan teknologi, budaya digital, dan karakteristik Generasi Z sebagai kelompok sosial tertentu.

Untuk memahami fenomena tersebut, dapat digunakan konsep variasi bahasa, campur kode, dan alih kode. Variasi bahasa merupakan keragaman penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan situasi komunikasi. Campur kode terjadi ketika unsur bahasa lain disisipkan ke dalam bahasa yang sedang digunakan, sedangkan alih kode terjadi ketika penutur berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain dalam suatu tuturan.

Dalam praktiknya, campur kode Indonesia–Inggris sangat mudah ditemukan dalam konten TikTok. Contohnya tampak pada tuturan seperti “POV: kebiasaan pas ngedesain kebawa di real life”, “When lo dapet ide, tapi kalau disampaikan takut jadi tanggung jawab lo”, “life after graduation kerja apa kuliah?”, “gw meyakinkan diri sendiri to survive di akhir semester ini”, dan “Life feels so good, sampe lu tiba-tiba keinget belum cancel trial 7 hari lu”. Pada tuturan tersebut, unsur bahasa Inggris disisipkan ke dalam struktur bahasa Indonesia tanpa mengubah konteks komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa kosakata bahasa Inggris telah menjadi bagian yang akrab dalam komunikasi digital Generasi Z.

Selain campur kode, ditemukan pula alih kode dalam bentuk perpindahan bahasa antar-kalimat, misalnya pada tuturan “Semester ini berat banget. But I’m trying my best.” Peralihan bahasa tersebut digunakan untuk memperkuat makna dan mengekspresikan perasaan secara lebih efektif. Fenomena ini menunjukkan bahwa pilihan bahasa tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa, tetapi juga oleh tujuan komunikasi dan citra yang ingin ditampilkan oleh penutur.

TikTok juga memperlihatkan munculnya berbagai variasi bahasa. Selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, pengguna sering memadukan bahasa gaul, singkatan internet, hingga bahasa daerah. Misalnya penggunaan kata gw, lu, spill, dan prank, serta tuturan seperti “kuliah bayar larang-larang sampe kelas lakok scroll TikTok“. Kata larang-larang dalam bahasa Jawa berarti mahal-mahal, sedangkan lakok digunakan untuk menyatakan makna kok malah. Penggunaan unsur bahasa Jawa tersebut menunjukkan bahwa variasi bahasa di TikTok tidak hanya melibatkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tetapi juga bahasa daerah.

Masifnya penggunaan campur kode di TikTok dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor efisiensi komunikasi karena banyak istilah bahasa Inggris dianggap lebih ringkas dan ekspresif. Kedua, faktor identitas sosial, yaitu keinginan untuk menunjukkan citra diri yang modern, mengikuti tren, dan dekat dengan budaya global. Selain itu, algoritma TikTok dan sistem For You Page (FYP) turut mempercepat penyebaran berbagai istilah tersebut sehingga semakin banyak digunakan oleh generasi muda.

Fenomena campur kode membawa dampak positif dan negatif. Dari sisi positif, fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta globalisasi. Campur kode juga memperkaya variasi ekspresi dalam komunikasi digital. Selain itu, fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang terbentuknya identitas linguistik baru di kalangan Generasi Z. Melalui pilihan bahasa yang digunakan, pengguna TikTok secara tidak langsung membangun citra diri, menunjukkan keanggotaan kelompok sosial tertentu, serta menyesuaikan diri dengan budaya digital yang berkembang. Namun, penggunaan campur kode yang berlebihan berpotensi mengurangi kemampuan generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia baku, terutama dalam konteks akademik dan formal. Selain itu, dominasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di media sosial dapat mempersempit ruang penggunaan bahasa daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fenomena campur kode bahasa Indonesia–Inggris dalam konten TikTok merupakan bentuk adaptasi bahasa terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi. Bagi Generasi Z, campur kode bukan sekadar pilihan bahasa, melainkan bagian dari strategi komunikasi dan pembentukan identitas sosial di ruang digital. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dipahami sebagai bentuk kreativitas linguistik yang mencerminkan dinamika hubungan antara bahasa dan masyarakat. Meskipun demikian, penggunaan bahasa Indonesia baku tetap perlu dijaga agar perkembangan bahasa digital tidak mengurangi fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional.

 Oleh Olivya Permata Agustina, Mahasiswi Sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

 

Mitos perselisihan antara Desa Golan dan Desa Mirah di Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur merupakan salah satu memori kolektif yang masih sangat kuat hingga saat ini. Kepercayaan mengenai air yang tidak bisa bercampur, larangan pernikahan antar-penduduk desa, hingga tabu membawa barang dari satu desa ke desa lainnya, bukan sekadar cerita rakyat biasa. Jika dibedah menggunakan kacamata sosiologi perdamaian melalui teori Segitiga Kekerasan Johan Galtung, peristiwa masa lalu ini menunjukkan bagaimana konflik personal dapat bertransformasi menjadi sebuah sistem kekerasan yang langgeng.

Sinopsis Tragedi Golan-Mirah

Kisah ini menceritakan tentang asal-usul mitos perselisihan antara Desa Golan dan Desa Mirah. Cerita berpusat pada Joko Lancur, putra kepala desa Golan (Ki Honggolono), yang jatuh cinta kepada Mirah Putri Ayu, putri dari Ki Ageng Mirah. Hubungan asmara ini tidak direstui oleh Ki Ageng Mirah karena latar belakang Joko Lancur yang gemar menyabung ayam.

Untuk menolak lamaran secara halus, Ki Ageng Mirah mengajukan syarat yang mustahil, yaitu pembuatan bendungan sungai dan penyerahan satu lumbung padi yang dapat berjalan sendiri. Berkat kesaktian Ki Honggolono, syarat tersebut hampir terpenuhi. Namun, Ki Ageng Mirah mencoba menggagalkannya dengan bantuan makhluk halus, yang kemudian dibalas oleh Ki Honggolono dengan mengubah isi lumbung menjadi jerami dan kulit kedelai.

Ketika kecurangan isi lumbung tersebut dibongkar oleh Ki Ageng Mirah di hadapan para tamu, pecahlah perselisihan fisik yang hebat di antara kedua tokoh sakti tersebut. Di tengah kekacauan perang dan banjir bandang akibat jebolnya bendungan, Joko Lancur dan Mirah Putri Ayu memilih untuk bunuh diri bersama. Mengetahui putranya tewas, Ki Honggolono yang berduka kemudian mengeluarkan sabda kutukan: melarang adanya pernikahan antara warga Golan dan Mirah, serta melarang penyatuan barang-barang dari kedua desa tersebut. Larangan inilah yang kemudian mengkristal menjadi mitos yang dipercayai oleh masyarakat hingga sekarang.

Analisis Teori Segitiga Kekerasan Johan Galtung

Dalam pandangan Galtung, kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan terbagi ke dalam tiga model yang saling berkaitan: Kekerasan Langsung (Direct Violence), Kekerasan Struktural (Structural Violence), dan Kekerasan Kultural (Cultural Violence). Ketiga elemen ini membentuk sebuah lingkaran yang menjelaskan mengapa dampak konflik Golan-Mirah tetap terasa meski peristiwa utamanya telah lama berlalu.

1. Manifestasi Kekerasan Langsung di Balik Tragedi

Kekerasan langsung adalah bentuk kekerasan yang aktivitasnya dapat disaksikan secara langsung oleh pancaindera, di mana pelaku dan korbannya terlihat jelas. Dalam narasi Golan-Mirah, jenis kekerasan ini muncul saat ego kedua tokoh utama, Ki Honggolono dan Ki Ageng Mirah, memuncak.

Pertikaian fisik yang diawali dengan adu mulut, peperangan antar-pengikut, hingga keputusan tragis Joko Lancur dan Mirah Putri Ayu untuk mengakhiri hidup merupakan bentuk nyata dari kekerasan langsung. Lebih jauh lagi, hancurnya bendungan yang mengakibatkan banjir bandang dan jatuhnya banyak korban jiwa menjadi bukti bahwa kekerasan langsung melibatkan penggunaan kekuatan fisik yang merusak secara massal.

2. Kekerasan Struktural dalam Sistem Sosial

Galtung menjelaskan bahwa kekerasan struktural bersifat lebih samar karena tidak dilakukan oleh individu secara langsung, melainkan tertanam dalam aturan, norma, atau struktur sosial yang menekan. Kekerasan ini sering kali berkaitan dengan ketidakadilan dalam pembagian hak atau hambatan mobilitas bagi pihak tertentu.

Dalam cerita ini, praktik “pingitan” terhadap Mirah Putri Ayu merupakan bentuk kekerasan struktural yang membatasi hak dan kebebasan individu. Selain itu, prasangka Ki Ageng Mirah terhadap latar belakang Joko Lancur sebagai penyabung ayam menunjukkan adanya hubungan yang tidak setara. Penolakan melalui syarat-syarat mustahil yang diajukan oleh Ki Ageng Mirah adalah upaya manipulasi struktural untuk menghalangi penyatuan kedua pihak tanpa harus melakukan serangan fisik secara terang-terangan di awal cerita.

3. Kekerasan Kultural sebagai Legitimasi Konflik

Bagian paling menarik dalam analisis ini adalah bagaimana kekerasan kultural bekerja. Kekerasan jenis ini bersifat sangat halus karena menyusup melalui keyakinan, tradisi, dan nilai-nilai yang diajarkan sejak kecil. Perannya adalah untuk memberikan pembenaran atau legitimasi agar kekerasan langsung dan struktural tampak sebagai sesuatu yang benar atau wajib dilakukan.

Kutukan atau sabda Ki Honggolono pasca-kematian putranya adalah bentuk nyata dari kekerasan kultural. Melalui sabda tersebut, sebuah diskriminasi—seperti larangan menikah atau larangan membawa barang—diubah “warna moralitasnya” dari tindakan yang bersifat dendam pribadi menjadi sebuah aturan adat yang harus dipatuhi. Akibatnya, masyarakat di kedua desa merasa bahwa menghindari interaksi tertentu bukan lagi sebagai bentuk permusuhan, melainkan sebuah kewajiban moral demi keselamatan bersama. Inilah yang membuat konflik Golan-Mirah tetap hidup dalam bentuk mitos dan keyakinan masyarakat hingga generasi saat ini.

Penutup

Melalui teori Galtung, dapat dipahami bahwa mitos Golan-Mirah bukan sekadar urusan mistis, melainkan hasil dari konstruksi kekerasan yang lengkap. Kekerasan langsung (peperangan dan kematian) yang dipicu oleh kekerasan struktural (ego dan ketidakadilan), akhirnya dikunci oleh kekerasan kultural (sabda dan larangan adat). Meskipun kedua tokoh tersebut dikisahkan telah bertaubat, “warisan” kekerasan kultural berupa mitos tetap bertahan karena telah melegitimasi pemisahan sosial antara kedua desa selama berabad-abad.

 

 

Oleh Alfina Shalsa Damayanti, Mahasiswi Sastra Indonesia – Universitas Sanata Dharma

 

Bahasa yang Bergerak: Fenomena Kebahasaan di Era Digital

Bahasa adalah sistem yang hidup. Suatu bahasa mampu tumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu perubahan bahasa yang paling terasa di era sekarang adalah munculnya ragam bahasa baru yang lahir dari dunia digital, khususnya bahasa chat di aplikasi WhatsApp (WA) yang kita gunakan dalam hidup sehari-hari untuk komunikasi jarak jauh. Ragam bahasa ini berkembang pesat di kalangan Generasi Z, yaitu mereka yang lahir sekitar tahun 1997 hingga 2012 dan tumbuh besar bersama internet serta gawai pintar.

Ciri yang paling mencolok dari bahasa chat adalah kecenderungan untuk mempersingkat kata dan frasa dengan dalih agar lebih efisien dalam mengetik pesan. Bentuk-bentuk seperti “btw”, “otw”, “mager”, atau “baper” sudah sangat akrab di keseharian kita. Fenomena ini menarik dikaji secara linguistik, khususnya dari perspektif morfologi karena pemendekan kata dalam bahasa chat ternyata tidak terjadi secara acak melainkan mengikuti pola-pola pembentukan kata yang sistematis. Esai ini akan membahas tipe-tipe pemendekan kata yang umum digunakan Generasi Z dalam komunikasi digital beserta analisis morfologinya.

Pola Morfologis Pemendekan Kata dalam Bahasa Chat Generasi Z

Dalam morfologi, pemendekan kata (abreviasi) adalah salah satu proses pembentukan kata yang menghasilkan bentuk lebih pendek dari bentuk asalnya. Kridalaksana (2007) membagi proses ini ke dalam empat tipe utama: singkatan, akronim, kontraksi, dan kliping. Keempat tipe ini semuanya ditemukan dalam bahasa chat Generasi Z dengan frekuensi yang tinggi.

Singkatan adalah pemendekan yang dilakukan dengan mengambil huruf awal dari setiap kata dalam sebuah frasa. Dalam bahasa chat, tipe ini sangat produktif, terutama yang berasal dari bahasa Inggris. Contohnya adalah “btw” (by the way), “otw” (on the way), “gws” (get well soon), dan “lol” (laughing out loud). Menariknya, banyak dari singkatan ini digunakan oleh penutur yang bahkan tidak terlalu fasih berbahasa Inggris, yang menandakan bahwa bentuk-bentuk ini sudah berfungsi sebagai kode lintas linguistik di komunitas digital.

Berbeda dari singkatan yang dibaca huruf per huruf, akronim adalah pemendekan yang dibaca sebagai kata utuh. Tipe inilah yang paling kreatif dan paling kental nuansa budayanya. “Mager” (malas gerak), “baper” (bawa perasaan), dan “bucin” (budak cinta) adalah contoh akronim yang sudah hidup sebagai kata mandiri dengan makna dan konotasi tersendiri. Kata “mager”, misalnya, tidak sekadar berarti “malas bergerak” tetapi sudah membawa nuansa santai dan humor yang tidak bisa digantikan begitu saja oleh kata “malas”. Hal ini menunjukkan bahwa akronim dalam bahasa chat bukan hanya alat efisiensi, tetapi juga alat ekspresi identitas seseorang.

Kontraksi adalah proses pemendekan dengan menghilangkan sebagian bunyi atau suku kata dari sebuah kata, sehingga yang tersisa masih bisa dikenali. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, contohnya sangat banyak: “gak” dari “tidak”, “udah” dari “sudah”, “gimana” dari “bagaimana”, dan “emang” dari “memang”. Proses ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa konteks percakapan sudah cukup membantu penerima pesan untuk memahami bentuk yang diperpendek, sehingga bagian yang dihilangkan tidak mengorbankan keterpahaman.

Sementara itu, kliping adalah pemendekan dengan memotong bagian awal atau akhir kata. Dalam bahasa chat, kliping bagian akhir adalah yang paling umum, seperti “info” dari “informasi” dan “narsis” dari “narsistik”. Ada juga bentuk gabungan yang lebih kreatif, seperti “gaje” yang berasal dari “ga jelas” menjadi sebuah kontraksi sekaligus pemendekan yang mencerminkan betapa luwesnya penutur muda dalam bereksperimen dengan bahasa.

Di balik keempat tipe morfologis tersebut, ada juga motivasi sosiolinguistik yang tidak bisa diabaikan. Pemendekan kata dalam bahasa chat bukan semata soal kecepatan mengetik melainkan juga soal identitas dan rasa memiliki terhadap suatu komunitas. Ketika seseorang memilih menulis “gws” alih-alih “semoga lekas sembuh”, pilihan itu sekaligus menandai dirinya sebagai bagian dari komunitas pengguna internet tertentu. Selain itu, bentuk-bentuk pesan pendek seperti ini juga berfungsi sebagai penanda register informal yang menciptakan nuansa kedekatan dan keakraban, yaitu sesuatu yang sulit dicapai oleh bentuk bahasa formal.

Kesimpulan dan Refleksi: Bahasa Chat sebagai Cermin Kreativitas Linguistik

Fenomena pemendekan kata dalam bahasa chat Generasi Z adalah bukti bahwa bahasa selalu bergerak mengikuti zaman dan kebutuhan penggunanya. Melalui tinjauan morfologis, kita dapat melihat bahwa proses ini jauh dari sekadar kemalasan berbahasa. Fenomena seperti ini adalah proses kreatif yang sistematis, mencakup singkatan, akronim, kontraksi, dan kliping, dengan masing-masing pola dan fungsinya sendiri. Lebih dari itu, fenomena ini juga menyimpan dimensi sosial tentang cara Generasi Z mengekspresikan identitas, membangun solidaritas komunitas, dan memilih register yang sesuai dengan konteks komunikasi mereka. Memahami bahasa chat secara linguistik, dengan demikian, berarti juga memahami bagaimana generasi muda menjalani dan memaknai interaksi sosial mereka di era digital karena hidup di era sekarang, berarti kita selalu berjalan ke depan.

 

 

 

 

 

Oleh  Gregorius Rishandro Chris Hastoko, Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Universitas Sanata Dharma – Yogyakarta

 

 

Poster film Bumi Manusia (2019)

 

Saat membaca Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer, pembaca tidak hanya diundang untuk menikmati kisah cinta, perselisihan keluarga, atau kehidupan masyarakat Hindia Belanda. Lebih dari itu, novel ini menampilkan pertanyaan yang menarik untuk dipikirkan: apakah manusia bisa mengubah arah sejarah, atau justru hanya menjadi korban dari kekuatan besar yang berada di luar kontrolnya? Pertanyaan itu terlihat dalam karakter Minke, protagonis yang menjadi fokus narasi.

Minke merupakan seorang pribumi yang mendapatkan pendidikan Barat di era kolonial. Di tengah masyarakat yang masih terkungkung oleh sistem kelas dan ras, ia mendapatkan peluang untuk belajar, membaca, dan mengenali dunia yang lebih luas. Akan tetapi, pendidikan tidak langsung membebaskannya. Dari situlah ia mulai memahami berbagai ketidakadilan yang selama ini dianggap lumrah oleh masyarakat kolonial. Kesadaran itu mendorong Minke untuk mempertanyakan sistem yang mengutamakan bangsa Eropa dibandingkan komunitas pribumi. Dalam pandangan metahistory yang diungkapkan oleh Hayden White, sejarah tidak hanya merupakan sekumpulan fakta yang terpisah. Fakta-fakta itu selalu diatur menjadi sebuah narasi yang memiliki arti khusus. Dengan cara ini, Pramoedya mengembangkan Minke bukan sekadar sebagai sosok individu, tetapi juga sebagai simbol munculnya kesadaran baru di antara masyarakat pribumi. Ia mencerminkan generasi yang mulai berani mempertanyakan kolonialisme dan tidak lagi menganggap ketidakadilan sebagai hal yang wajar.

Sebagai pelaku sejarah, Minke memperlihatkan keberaniannya lewat ide-ide dan karyanya. Saya yakin bahwa kata-kata memiliki potensi untuk mengubah perspektif masyarakat. Tidak seperti citra pahlawan yang selalu berhubungan dengan senjata dan pertempuran, perjuangan Minke dilaksanakan melalui pendidikan, debat, dan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam konteks ini, Pramoedya tampaknya ingin mengisyaratkan bahwa perubahan signifikan dalam sejarah sering kali dimulai dengan perubahan pola pikir.

Akan tetapi, di balik keberanian itu, Minke juga mengalami fakta yang menyedihkan. Kedudukannya sebagai penduduk asli membuatnya tetap berada dalam posisi yang rentan di hadapan hukum kolonial. Pertikaian yang dihadapinya dengan Annelies membuktikan bahwa kecerdasan dan pendidikan tidak memadai untuk menghilangkan diskriminasi yang telah tertanam dalam sistem kolonial. Ketika undang-undang lebih mendukung kepentingan Belanda ketimbang keadilan, Minke tidak mempunyai banyak pilihan selain menerima putusan yang merugikan dirinya. Di sinilah terdapat kompleksitas karakter Minke. Dia berjuang melawan ketidakadilan, namun di saat yang bersamaan tidak dapat sepenuhnya lepas dari belenggu sistem yang menindasnya. Ia ingin mengatur takdirnya sendiri, tetapi sering kali harus menghadapi kekuatan sosial dan politik yang jauh lebih besar dari dirinya. Dengan kata lain, Minke merupakan sosok yang terlibat dalam sejarah sekaligus menjadi korban dari sejarah.

Dari perspektif naratologi, posisi Minke menjadi lebih menarik karena kisahnya disampaikan melalui pengalamannya sendiri. Pembaca tidak memandang dunia kolonial dari sudut pandang para penguasa, tetapi dari perspektif seorang pribumi yang merasakan secara langsung diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Teknik mendongeng ini memungkinkan pembaca tidak hanya mengerti kejadian sejarah sebagai fakta, tetapi juga merasakan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Sejarah menjadi suatu hal yang nyata, akrab, dan sarat dengan perasaan. Perjalanan Minke juga menunjukkan proses perubahan karakter yang mendalam. Di awal narasi, ia masih melihat budaya Barat sebagai lambang kemajuan yang layak untuk dihormati. Namun seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa modernitas Barat tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kesadaran ini mengubah perspektifnya mengenai kolonialisme dan membentuk identitasnya sebagai individu pribumi yang reflektif. Transformasi itu membuat Minke menjadi sosok yang berkembang, bukan hanya karakter yang tetap dari awal sampai akhir cerita.

Lebih dalam, Minke bisa dilihat sebagai simbol munculnya kesadaran nasional Indonesia. Walaupun cerita dalam Bumi Manusia terjadi sebelum era pergerakan nasional, pemikiran yang diusulkan Minke mencerminkan tanda-tanda nasionalisme yang nantinya tumbuh di awal abad ke-20. Lewat karakter ini, Pramoedya menunjukkan bahwa sejarah suatu bangsa tidak hanya dibentuk oleh tokoh-tokoh penting yang namanya tercatat dalam buku pelajaran, tetapi juga oleh orang-orang yang berani berpikir berbeda dan menentang ketidakadilan.Pada akhirnya, pertanyaan tentang apakah Minke adalah pahlawan atau korban sejarah tidak memiliki jawaban yang mudah. Ia merupakan dua hal sekaligus. Sebagai pejuang, ia berani menantang diskriminasi dan memperjuangkan harga diri manusia melalui gagasan serta karya tulis. Sebagai korban, ia harus tetap menghadapi fakta bahwa sistem kolonial menghalangi kebebasannya. Sebenarnya, kekuatan tokoh Minke terletak di antara kedua posisi tersebut. Ia menunjukkan bahwa sejarah bukan sekadar tentang kemenangan atau kekalahan, melainkan tentang usaha manusia untuk menjaga martabatnya di tengah berbagai tantangan.

Lewat karakter Minke, Pramoedya Ananta Toer menegaskan kepada pembaca bahwa transformasi sejarah tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Transformasi selalu diawali oleh keberanian individu untuk menantang ketidakadilan dan membayangkan masa depan yang lebih cerah. Itulah alasan Minke tetap signifikan hingga kini: bukan karena ia selalu sukses, melainkan karena ia tak pernah berhenti berjuang melawan situasi yang dirasa tidak adil.

 

 Oleh Yohanes Maria Prayoga Pangestu, Mahasiswa S1 Sejarah Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta; Sejarawan Mentah

 

Bagi perempuan Hindia, kekerasan masa pendudukan Jepang dirasakan dalam bentuk berbeda. Bukan lain adalah Jugun Ianfu.

Kehidupan masyarakat Jepang sangatlah patriarkis. Perempuan tak ubahnya seperti properti. Soal nasib ia sengaja dibuat bergantung kepada kaum laki-laki. Tak heran perempuan dengan teganya dijadikan geisha. Mereka hadir sebagai alat penghibur untuk segerombolan hidung belang yang sedang dimabukkan hiruk pikuk pesta.

Ketika tentara Jepang membawa tradisi cabulnya itu ke Hindia Belanda, kini Indonesia, masyarakat awam mulai mengenalnya dengan istilah Jugun Ianfu. Korbannya wanita pribumi dan eropa-Belanda yang tak sempat melarikan diri.

Arsip sejarah jarang benar mendokumentasikan realitas semacam ini. Maklumlah pemerintah Jepang membumihanguskan segala bukti yang berpotensi mengungkap kejahatan mereka di tanah koloni. Dalam benak Dai Nippon, jugun Ianfu adalah borok dilarang tersebar luas di kalangan generasi muda mereka. Mereka memang memiliki hak menutupi sejarah bangsanya sendiri, tapi tidak bisa membuat sastra Indonesia berdiam diri.

Sejalan dengan prinsip teori New Historicism oleh Stephen Greenblatt, eksistensi sastra memang tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan. Melalui New Historicism, Greenblatt menepis anggapan klasik bahwa sastra dapat berdikari tanpa pengaruh keilmuan lain. Lewat teori ini, seorang sastrawan juga dituntut memberi konteks temporal & spasial dari karya sastra yang dihasilkannya.

Teori New Historicism ini mungkin turut mempengaruhi gaya penulisan sastrawan asal Minahasa, Remy Sylado. Ketika menelusuri kembali setiap karya Remy Sylado, dua diantaranya Ca-bau-kan (1999) dan  Parijs van Java (2003). Dalam kedua novel ini Remy konsisten memberi periodik sejarah dalam setiap narasi yang dibangun.

Kisah Ca-bau-kan mendapatkan tempat di layar lebar tepat tiga tahun setelah novelnya beredar di masyarakat. Alih-alih menjiplak semua adegan dalam novel, Nia Dinata selaku produser film melakukan ekranisasi. Sebagian besar adegan ditampilkan dalam film lebih berfokus menyoroti kehidupan rumah tangga cukong Tionghoa Semarang bernama Tan Peng Liang & Tinung gundik kesayangannya.

Singkat cerita Jepang berhasil merebut Hindia Belanda sebagai bagian dari ambisi mereka membangun kekaisaran Asia Timur Raya. Tan Peng Liang tetap bertahan di luar negeri mengingat statusnya sebagai buronan politik. Sedangkan di sisi lain Tinung terjebak sendirian dalam transisi kekuasaan kolonial. Kekerasan serdadu Nippon dirasa langsung masyarakat Hindia waktu itu, termasuk kaum perempuan.

Tinung seorang pribumi diseret melayani kebutuhan ‘bersenggama’ tentara Jepang. Ia menjadi jugun Ianfu bukan tanpa sebab. Berawal dari salah satu anggota majelis Tionghoa Kong Koan yang melaporkan keberadaan Tinung kepada militer Jepang demi mendapat jaminan kebebasan. Sedari awal majelis ini memang tidak menyukai keberadaan keluarga Peng Liang dianggap terlalu kaya raya dibandingkan mereka.

Begitu mereka mendengar raungan itu adalah seorang perempuan, ramai-ramai mereka kesitu,” kutip dari novel Ca-bau-kan: Hanya Sebuah Dosa menggambarkan kondisi para tentara Jepang yang sedang mempermainkan harga diri Tinung di kantor Kenpei. “Dari bau mulut mereka ketahuan bahwa mereka mabuk, amat dikuasai miras yang berlebihan. Mereka masuk sempoyongan seraya ketawa cekakak, liar bagai hewan-hewan buas tertentu.”

Petinggi kantor Kenpei Jakarta lalu mengirim Tinung bersama perempuan lain ke kompleks pelacuran bagi tentara Jepang di Sukabumi. Para perempuan ini ditempatkan dalam sebuah rumah panjang dengan diberi nomor urut untuk menggantikan nama aslinya. Tinung sendiri diberi nomor 33 yang sekejap menjadi primadona di mata para tentara.

Mulanya hubungan intim dilakukan menggunakan alat kontrasepsi. Tapi seiring waktu para tentara harus melanggar aturan tersebut karena ketidaktersediaan alat tersebut. Perlakuan ini jelas membuat Tinung semakin terkuras jiwa raganya.

Sepupu dari Tan Peng Liang, Soetardjo Rahardjo yang tergabung dalam PETA mendatangi tempat tersebut untuk membebaskan Tinung. Ia segera melarikan iparnya ke Rumah Sakit di Bandung yang dikelola para suster Katolik. Soetardjo menjadi agen pribumi lainnya yang membantu Tinung tak terlalu lama di dalam jurang kesengsaraan yang sengaja diciptakan kolonial Jepang.

Selama menginap di rumah sakit Bandung, Tinung mendapatkan rehabilitasi yang cukup baik. Namun trauma dari rumah pelacuran itu sejatinya tak bisa dihilangkan dari benak Tinung. Tinung merasa dirinya berubah menjadi wanita kotor dan tak berguna. Tinung adalah saksi bisu melihat kebengisan satu bangsa kulit kuning.

“Suster tidak tahu siapa saya sebetulnya. Saya kotor sekali.” lirih Tinung. Suster tersebut berusaha menenangkan pasiennya. “Tuhan yang maha tahu. Dia juga maha pengampun. Walau dosa kita sekotor  kirmizi, akan diampuni, dan dibuat-Nya seperti salju. Nah tidurlah.” Tinung termangu. Ia tidak bisa membayangkan salju itu seperti apa. Kalimat motivasi Suster itu menguatkan hatinya yang rapuh.

Di akhir bab yang mengisahkan kedudukan Jepang di Hindia, dikisahkan bahwa Tinung bersatu kembali dengan suaminya. Tan Peng Liang turut mengakhiri hidup Thio Boen Hiap yang rupanya menjadi dalang dibalik kesengsaraan Tinung di kompleks pelacuran. Peng Liang menaruh dendam kesumat pada tokoh satu ini.

“Nanti lu juga ngerti.” Ditamparnya Thio Boen Hiap. “Gua dakwa lu mencelakakan bini Tan Peng Liang, Tinung, ke tentara Jepang. Kedua, sebagai jaksa, gua dakwa lu menghasut Tan Soe Bie dengan bersembunyi di bawah kekuasaan Belanda untuk menghancurkan Tan Peng Liang.” Setelah melewati berbagai dialog,

Dor! Thio Boen Hiap rebah. Mesiu panas pistol Tan Peng Liang mengakhiri riwayat si penghasut. Boen Hiap adalah anggota majelis Kong Koan yang dimaksud.

 

Data buku:

Judul: Ca-bau-kan: Hanya Sebuah Dosa. Penulis: Remy Sylado. Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia. Terbit: 1999. Tebal: 388 halaman.

 

Oleh  Agus  Widjajanto

 

Belakangan ini istilah Deep State atau “Negara Dalam Negara” semakin sering muncul dalam berbagai diskusi politik, hukum, ekonomi, hingga pemberantasan korupsi. Istilah ini bahkan menjadi salah satu kata kunci yang digunakan masyarakat untuk menjelaskan berbagai fenomena yang dianggap sulit dipahami secara kasat mata. Mengapa sebuah kebijakan tetap berjalan meski presiden berganti? Mengapa jaringan korupsi dapat bertahan selama puluhan tahun? Mengapa ada kasus besar yang baru terbongkar setelah bertahun-tahun tersembunyi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian melahirkan dugaan adanya kekuatan yang bekerja di balik layar kekuasaan formal. Sebagian menyebutnya sebagai Deep State.

Namun, apakah  Deep  State benar-benar ada? Ataukah ia hanya teori konspirasi yang berkembang di tengah masyarakat? Untuk memahami hal tersebut, kita perlu melihatnya secara lebih objektif dan akademis.

 

Memahami Makna Deep State

Istilah Deep State berasal dari Turki dengan sebutan Derin Devlet. Pada awalnya istilah ini digunakan untuk menggambarkan jaringan tidak resmi yang terdiri dari unsur militer, intelijen, birokrasi, dan kelompok kepentingan tertentu yang diduga memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan negara.

Jaringan tersebut diyakini tetap memiliki kekuatan meskipun terjadi pergantian pemerintahan. Mereka dianggap sebagai kelompok yang menjaga kepentingan tertentu yang berada di atas kepentingan politik jangka pendek.

Dalam perkembangannya, istilah ini kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Secara akademik, Deep State tidak selalu berarti kelompok rahasia yang mengendalikan negara dari balik layar. Banyak ilmuwan politik justru memahaminya sebagai keberadaan birokrasi permanen yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap proses pengambilan keputusan negara.

Menteri, gubernur, bahkan presiden dapat berganti setiap lima tahun. Akan tetapi, pejabat karier, aparat intelijen, petinggi birokrasi, hakim, diplomat, dan berbagai unsur permanen negara tetap berada dalam posisinya selama puluhan tahun.

Mereka memiliki pengetahuan, jaringan, pengalaman, dan memori institusional yang sering kali jauh lebih kuat dibandingkan pemimpin politik yang baru terpilih.

Di sinilah muncul apa yang disebut sebagai politik birokrasi (bureaucratic politics), yaitu kondisi ketika arah kebijakan negara tidak hanya ditentukan oleh pemimpin formal, tetapi juga oleh kepentingan dan pengaruh institusi yang sudah lama mengakar.

 

Negara Tidak Pernah Kosong dari Kepentingan

Dalam praktik ketatanegaraan modern, setiap lembaga memiliki kepentingan institusional. Kementerian Keuangan tentu memiliki orientasi menjaga stabilitas fiskal. Bank sentral berupaya menjaga stabilitas moneter. Aparat keamanan berusaha mempertahankan anggaran dan kapasitas kelembagaannya. BUMN memiliki kepentingan bisnis dan keberlanjutan organisasi.

Kepentingan-kepentingan tersebut tidak selalu sejalan dengan visi politik presiden yang baru terpilih.

Akibatnya, sering kali muncul resistensi yang tidak terlihat secara terbuka. Sebuah program reformasi yang terlihat sangat baik di atas kertas bisa berjalan lambat karena adanya hambatan administratif, interpretasi regulasi, atau bahkan perlawanan pasif dari dalam sistem itu sendiri.

Fenomena seperti ini sebenarnya merupakan bagian dari realitas birokrasi modern yang terjadi di hampir semua negara.

Namun, persoalan menjadi berbeda ketika kepentingan institusional tersebut berubah menjadi kepentingan kelompok tertentu yang bertujuan mempertahankan kekuasaan, akses ekonomi, atau jaringan keuntungan yang telah berlangsung lama.

 

Ketika Deep State Bersentuhan dengan Korupsi

Dalam konteks Indonesia, diskursus mengenai Deep State menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan berbagai kasus korupsi besar yang berhasil dibongkar oleh KPK maupun Kejaksaan Agung.

Hampir seluruh kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga triliunan rupiah menunjukkan satu pola yang relatif sama: praktik tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat lama, melibatkan banyak pihak, lintas lembaga, dan sering kali mampu bertahan meskipun terjadi pergantian pemerintahan maupun pimpinan institusi.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar. Bagaimana mungkin sebuah praktik korupsi dapat berjalan selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi? Bagaimana mungkin jaringan penyalahgunaan kekuasaan dapat bertahan melewati berbagai pergantian pejabat?

Jawabannya tentu tidak sesederhana teori konspirasi. Namun, fakta menunjukkan bahwa korupsi besar hampir selalu membutuhkan perlindungan sistemik.

Dalam banyak kasus, yang bekerja bukan hanya satu individu, melainkan jaringan. Ada pihak yang membuat kebijakan, pihak yang mengawasi, pihak yang mengeksekusi proyek, pihak yang mengamankan administrasi, bahkan pihak yang memastikan bahwa penyimpangan tidak terungkap.

Jaringan semacam ini sering kali membentuk apa yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai “negara dalam negara”, yakni struktur kekuasaan informal yang bekerja di balik struktur formal.

Mereka tidak muncul dalam bagan organisasi resmi, tetapi memiliki pengaruh yang nyata terhadap pengambilan keputusan. Di sinilah istilah Deep State mulai menemukan relevansinya.

Bukan dalam pengertian adanya organisasi rahasia global yang mengendalikan dunia, melainkan sebagai jaringan kepentingan yang mampu memanfaatkan kelemahan institusi negara untuk mempertahankan keuntungan dan kekuasaannya.

 

Deep State Tidak Selalu Berbentuk Konspirasi Global

Kesalahan yang sering terjadi dalam memahami Deep State adalah menganggapnya selalu identik dengan teori konspirasi.

Padahal, tidak semua fenomena Deep State harus dipahami sebagai persekongkolan rahasia yang melibatkan badan intelijen internasional, bankir global, atau kelompok elite dunia.

Dalam banyak kasus, Deep State justru hadir dalam bentuk yang jauh lebih sederhana dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Ia bisa berupa jaringan pejabat yang saling melindungi. Bisa berupa kelompok pengusaha yang memiliki akses istimewa terhadap pengambil kebijakan. Bisa pula berupa hubungan antara birokrat, politisi, dan pelaku bisnis yang menciptakan ekosistem kekuasaan yang sulit disentuh hukum.

Fenomena revolving door atau perpindahan pejabat ke dunia bisnis dan sebaliknya merupakan salah satu contoh yang sering menjadi perhatian dalam kajian politik modern.

Kondisi tersebut dapat menciptakan konflik kepentingan yang pada akhirnya memengaruhi arah kebijakan negara.

Karena itu, Deep State tidak selalu identik dengan ruang rahasia bawah tanah atau rapat tertutup yang mengatur dunia. Dalam banyak kasus, ia justru bekerja secara terbuka melalui jejaring kekuasaan, pengaruh ekonomi, dan hubungan personal yang telah terbentuk selama puluhan tahun.

 

Pelajaran bagi Indonesia

Indonesia sebagai negara demokrasi harus mampu membedakan antara kritik yang berbasis fakta dan teori konspirasi yang tidak memiliki dasar pembuktian.

Tidak semua kegagalan kebijakan dapat dijelaskan dengan keberadaan Deep State. Tidak semua pergantian pemerintahan yang tidak menghasilkan perubahan drastis berarti ada kekuatan rahasia yang mengendalikan negara.

Namun, di sisi lain, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa jaringan kekuasaan informal memang ada dalam setiap sistem politik.

Berbagai operasi penindakan yang dilakukan KPK dan Kejaksaan Agung selama ini menunjukkan bahwa korupsi besar sering kali lahir dari kolaborasi antara kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi yang berlangsung secara sistematis.

Karena itu, penguatan transparansi, reformasi birokrasi, pengawasan publik, digitalisasi layanan pemerintahan, serta independensi lembaga penegak hukum menjadi instrumen penting untuk mencegah tumbuhnya “negara dalam negara”.

Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemilu yang jujur. Demokrasi juga membutuhkan institusi yang sehat dan bebas dari pengaruh jaringan kepentingan yang bekerja di luar mekanisme akuntabilitas publik.

Pada akhirnya, Deep State merupakan konsep yang memiliki dua wajah. Dalam perspektif akademik, ia merujuk pada kekuatan birokrasi permanen dan jaringan elite yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Sementara dalam perspektif konspiratif, ia dipahami sebagai kelompok rahasia yang mengendalikan pemerintahan dari balik layar.

Bukti akademik yang kuat lebih banyak mendukung definisi pertama dibandingkan definisi kedua. Namun demikian, berbagai kasus korupsi besar, praktik kolusi, konflik kepentingan, dan jaringan kekuasaan yang sulit disentuh hukum menunjukkan bahwa pengaruh kekuatan informal memang nyata dalam kehidupan bernegara.

Tantangan terbesar Indonesia bukanlah membuktikan ada atau tidaknya Deep State, melainkan memastikan bahwa tidak ada kelompok mana pun yang mampu menempatkan kepentingannya di atas kepentingan negara dan rakyat.

Sebab ketika kekuasaan formal mulai dikendalikan oleh jaringan kepentingan yang tidak akuntabel, saat itulah demokrasi berisiko berubah menjadi sekadar panggung, sementara keputusan-keputusan penting justru ditentukan oleh aktor-aktor yang tidak pernah dipilih oleh rakyat.