Author: Redaksi

 

Oleh  Agus Widjajanto

 

 

Pencarian jati diri pada diri manusia sudah berlangsung ribuan tahun, baik sebelum tarik tahun Masehi hingga Abad Pertengahan hingga pada jaman modern saat ini, untuk mencari eksistensi diri, dalam upaya mengenal Tuhannya, sebagai Zat yang disembah, untuk menemukan kebenaran hakiki sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa.

Ungkapan kata Sejatine Seng Ono Kuwi Dudu dalam filsafat Jawa sangat dalam makna yang dikandung dimana segala sesuatu yang nampak di dunia ini adalah menipu, tidak sesuai yang dilihat, bisa boleh dikatakan abstrak, dengan demikian hidup dan kehidupan itu sendiri penuh dengan misteri yang merupakan bagian rahasia  dalam kehidupan itu sendiri.

Dalam tasawuf kebatinan Jawa dikenal dengan konsep spiritual Manunggal Kawuloning Gusti yakni menyatu nya sangat mahluk dengan sang khalik, dimana proses pencapaian nya memerlukan perjalanan panjang dalam pencarian jati diri itu sendiri, dengan berbagai laku dan penderitaan hidup agar bisa mengenal dirinya sekenal-kenalnya  agar bisa mengetahui siapa Tuhanya, atau Syang Hyang Wenang (Yang Berkuasa di seluruh Alam Raya ini).

Serat Paramayoga adalah karya sastra berbentuk prosa yang ditulis oleh pujangga penutup Ronggo Warsito, dimana Ronggo Warsito menyusun cerita sejarah yang didalam istilah Jawa disebut babad, yang didalamnya Ronggo Warsito menyusun sinkretis yang mempertemukan cerita mitologi dan silsilah dewa-dewa Hindu dengan riwayat nabi-nabi dalam agama Islam.

Pada  zaman Mataram  Islam timbul upaya untuk memperkuat wibawa raja-raja Jawa dengan menyusun serat babad untuk menggambarkan bahwa raja adalah keturunan campuran dari Nabi  Adam dan dewa-dewa Hindu, dimana sebagai upaya untuk mempertemukan mitologi dewa dewa Hindu dengan riwayat Nabi Adam dalam Islam telah dimulai sejak jaman kerajaan Mataram Islam di Kartosuro dengan munculnya serat Kandha.

Dalam serat Paramayoga tersebut Sang Ngabehi Ronggo Warsito menyisipkan pokok-pokok ajaran yang terdapat dalam  Wirid Hidayat Jati yang mengulas tentang konsep Ketuhanan, alam Ghaib, dan konsep Manunggal Kawuloning Gusti. Misalnya saja alam Makdum dan alam ghaib dinamakan  alam Ruhiyah.

Dalam Paramayoga ditulis adanya tiga alam, yang diterangkan bahwa Bathara Guru menjadi Raja Triloka atau Tiga Alam, yakni alam tengah (dunia nyata),  lalu alam bawah dan alam atas. Alam bawah dan alam atas disebut dan dinamakan alam “Adam Makdum” yakni alam kajiman atau dunia kaum  Jin tempat mahluk rohani (Astral ) berada.

Dalam konsep kesatuan manusia dengan Tuhannya diuraikan lebih lanjut sewaktu Hyang Wisesaning Tunggal menyatukan diri dengan puteranya Bhatara Manikmaya (Bhatara Guru) dimana Hyang Whisesaning Tunggal mengatakan sebagai berikut :

“Kini kamu menjadi tajaliku ( Kenyataanku ) kamu harus menyadari bahwa aku tidak sama dengan kamu, akan tetapi aku meliputi kamu. Seumpama bunga mawar kamu rupanya, maka aku bau harumnya, seumpama madu maka kamu rupanya madu, aku adalah rasa manisnya madu . Jadi aku dan kamu bisa disebut “Roro Ning Tunggal” (Dua tapi satu yang manunggal) sembahmu kepadaku dan rasa takutmu padaku kau telah kuinjinkan memilih dan mempergunakan semua namaku, terkecuali satu yang tidak kuijinkan bagimu, yaitu memakai nama Syang Hyang Wenang, demikian agar ada perbedaan antara aku dan kamu, agar menjadi tempat puji serta sembahmu kepadaku”.

“…..kamu telah menjadi tajaliku, aku telah percaya padamu, apa yang kucipta pasti jadi, segala yang dikehendaki pasti ada, apa yang ku inginkan pasta ada, kamu kuberi kuasa untuk menjadi raja tiga Alam. Ketahuilah bahwa apa yang tersebut tadi sudah tercakup padamu. Lantaran telah kuberi kuasa untuk merajai semua alam, sebagai tajaliku.

Hendaklah kamu sadari bahwa Tuhan itu disebut Gusti, tiada zaman tiada tempat, timur dan barat milikku dan aku berada, dia itu menjadikan langit dan bumi beserta isinya, yang memberi hidup, kesenangan, kepandaian, kesaktian, kepada semua mahluk, bahwa Tuhan itu tidak serupa seperti manusia, tapi meliputi seluruh alam semesta”.

Uraian di atas merupakan penjelasan konsep Tajali, simbol manunggalnya manusia dengan Yang Kuasa/Tuhan, dan menjadi inti dari ajaran Wirid Hidayat Jati-nya Ronggo Warsito, konsep Tajali artinya penampakan keluar atau manifestasi dalam istilah Jawa diganti kanyataan, dimana konsep ini memang searti dan sejajar dengan ungkapan Jawa Jawata Ngejo Wantah dan manusia titisan dewa. Paham ini mengarah pada pensifatan Tuhan yang Antropomorfistis, yang  digambarkan punya sifat maha kuasa, atau manusia menyerupai Yang Kuasa.

Memang dalam Kitab Paramayoga disebutkan tetap dibedakan antara manusia sebagai mahluk yang menyembah dan Tuhan yang disembah, dimana konsepsi ketuhanan bersifat Teisme, dimana Tuhan sebagai yang maha kuasa dan maha kehendak, segala kejadian di alam raya ini adalah atas kodrat dan irodat Tuhan. Kepercayaan atas takdir Tuhan merupakan satu sendi dalam ajaran tasawuf Jawa, bahwa segala sesuatu didunia telah ditentukan, lakon nya telah ditentukan oleh sang Dalang dalam kisah pewayangan. Bahwa kepercayaan akan takdir Tuhan merupakan ciri dari paham Teisme.

Teisme adalah suatu paham atau kepercayaan yang meyakini adanya Tuhan atau dewa-dewa yang memiliki peran aktif dalam alam semesta dan kehidupan manusia. Teisme dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti:

 

– Monoteisme: Kepercayaan pada satu Tuhan yang tunggal dan esa, seperti dalam agama Kristen, Islam, dan Yahudi.

– Politeisme: Kepercayaan pada banyak dewa-dewa atau Tuhan, seperti dalam agama Hindu dan beberapa agama kuno.

– Panteisme: Kepercayaan bahwa Tuhan atau dewa-dewa ada dalam segala sesuatu dan merupakan bagian dari alam semesta.

 

Teisme seringkali melibatkan kepercayaan pada:

– Tuhan sebagai Pencipta: Tuhan atau dewa-dewa diyakini sebagai pencipta alam semesta dan kehidupan.

– Tuhan sebagai Penguasa: Tuhan atau dewa-dewa diyakini memiliki kekuasaan dan kontrol atas alam semesta dan kehidupan manusia.

– Tuhan sebagai Pemberi Petunjuk: Tuhan atau dewa-dewa diyakini memberikan petunjuk dan bimbingan kepada manusia melalui wahyu atau cara lain.

 

Teisme dapat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan seseorang, termasuk dalam hal moralitas, etika, dan spiritualitas. Paham antropomorfistis adalah suatu pandangan atau kepercayaan yang menganggap bahwa Tuhan, dewa-dewa, atau entitas supernatural lainnya memiliki sifat-sifat manusia, seperti emosi, pikiran, dan perilaku. Dalam pandangan ini, Tuhan atau dewa-dewa dianggap memiliki karakteristik manusia, seperti:

– Emosi: Tuhan atau dewa-dewa dianggap memiliki emosi seperti manusia, seperti marah, senang, atau sedih.

– Pikiran: Tuhan atau dewa-dewa dianggap memiliki pikiran dan kesadaran seperti manusia.

– Perilaku: Tuhan atau dewa-dewa dianggap memiliki perilaku seperti manusia, seperti memberi perintah, menghukum, atau memberi hadiah.

Paham antropomorfistis dapat ditemukan dalam berbagai agama dan kepercayaan, dan seringkali digunakan untuk membantu manusia memahami dan berinteraksi dengan Tuhan atau dewa-dewa. Namun, paham ini juga dapat memiliki keterbatasan dan kritik, karena Tuhan atau dewa-dewa seringkali dianggap memiliki sifat-sifat yang tidak dapat dipahami oleh manusia. (Sumber Mistik Islam Kejawen, Raden Ngabehi Ronggo Warsito, Dr Simuh , UI Pers 1988. Halaman 72-77).

————————–

 

Penulis, adalah praktisi hukum, pemerhati sosial budaya, dan sejarah bangsa.

 

Oleh  Dr. Don Bosco Doho

 

 

Nusa Tenggara Timur (NTT), sebuah provinsi kepulauan yang dianugerahi keindahan alam luar biasa, kini berada di sebuah persimpangan krusial. Di satu sisi, ada janji kemajuan dan kemandirian energi melalui proyek-proyek eksplorasi panas bumi (geothermal) yang didukung oleh pemerintah sebagai sumber energi bersih. Di sisi lain, ada gelombang penolakan yang kuat dari masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan yang paling vokal, para pemimpin Gereja Katolik setempat.

Pusaran konflik antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup serta ruang hidup masyarakat ini tidaklah sederhana. Namun, di tengah deru mesin dan retorika investasi, sebuah suara kenabian telah bangkit. Seruan moral dari para uskup, yang berakar pada ajaran gereja dan kepedulian mendalam terhadap umat dan bumi, berfungsi sebagai kompas yang mencerahkan nalar publik, mengajak semua pihak untuk berhenti sejenak dan bertanya: pembangunan ini sejatinya untuk siapa?

 

Piramida Pengorbanan di Tanah Panas Bumi NTT: Pembangunan Ini Sebenarnya untuk Siapa?

Di panggung pembangunan Nusa Tenggara Timur (NTT), sebuah narasi megah terus didengungkan: eksplorasi panas bumi (geothermal) adalah tiket menuju masa depan yang lebih cerah. Mantra kemajuan ini menjanjikan listrik yang stabil, industri yang bergerak, dan jejak karbon yang lebih hijau. Namun, di balik janji-janji surga ini, terdengar suara perlawanan yang gigih dari masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan para pemimpin gereja. Ironisnya, mereka yang dijanjikan kesejahteraan justru merasa terancam.

Paradoks ini memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan paling fundamental: pembangunan ini sebenarnya untuk siapa? Sosiolog terkemuka, Peter L. Berger, dalam bukunya yang monumental, “Pyramids of Sacrifice”, memberikan sebuah lensa yang tajam untuk memahami karut-marut ini. Berger mengingatkan kita bahwa setiap proyek pembangunan raksasa, baik yang digerakkan oleh kapitalisme maupun sosialisme, selalu menuntut pengorbanan. Selalu ada “piramida” kemajuan yang dibangun di atas penderitaan manusia. Pertanyaan moral yang harus dijawab adalah: siapa yang berhak menentukan siapa yang harus berkorban, demi kemajuan siapa?

 

Pembangunan Tidak Pernah Netral

Menurut Berger, kesalahan pertama adalah menganggap pembangunan sebagai proses teknis yang netral dan bebas nilai. Kenyataannya, setiap model pembangunan selalu membawa seperangkat nilai dan keyakinan tentang apa yang dianggap “baik” dan “maju”. Dalam konteks geothermal NTT, nilai yang diusung adalah pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraksi energi. Keberhasilan diukur dengan megawatt yang dihasilkan dan angka investasi yang masuk. Nilai ini kemudian diposisikan sebagai satu-satunya jalan rasional menuju modernitas.

Namun, masyarakat lokal dan para tokoh agama yang mendampingi mereka datang dengan seperangkat nilai yang berbeda. Nilai-nilai itu adalah keutuhan ciptaan, kesakralan tanah leluhur, keberlanjutan sumber mata air, dan pentingnya musyawarah komunitas. Ketika sebuah proyek mengancam akan merusak hutan Poco Leok atau kawasan Wae Sano, yang terjadi bukanlah konflik antara “pro-pembangunan” dan “anti-pembangunan”. Ini adalah benturan fundamental antara dua sistem nilai: yang satu memandang tanah sebagai komoditas untuk dieksploitasi, yang lain memandangnya sebagai ibu yang memberi kehidupan dan identitas. Suara penolakan, dengan demikian, adalah sebuah perjuangan untuk menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan ekologis tidak boleh ditundukkan di hadapan nilai ekonomi semata.

Korban keduanya adalah manusia. Masyarakat adat yang telah hidup harmonis dengan alam selama bergenerasi-generasi kini dihadapkan pada ancaman kehilangan tanah ulayat mereka. Ruang hidup mereka, yang sarat dengan makna spiritual dan budaya, direduksi menjadi sekadar titik koordinat di peta proyek. Mereka diminta untuk mengorbankan masa kini mereka—rasa aman, identitas budaya, dan sumber penghidupan—demi sebuah janji masa depan yang belum tentu mereka nikmati. Ironi terbesar dari “piramida pengorbanan” adalah mereka yang berada di paling bawah dan menanggung beban paling berat, justru menjadi pihak yang suaranya paling sedikit didengar dalam pengambilan keputusan.

 

Menuntut Jawaban Moral

Perlawanan yang terjadi di NTT, yang dipandu oleh kompas moral para uskup dan aktivis, pada hakikatnya adalah sebuah penolakan untuk menjadi korban diam di kaki piramida pembangunan. Mereka menolak “kalkulus penderitaan” yang dipaksakan dari atas. Sebaliknya, mereka menuntut sebuah “kalkulus kemanusiaan”, di mana martabat setiap individu dan kelestarian lingkungan menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

 

Seruan Gembala: Gema Laudato Si’ di Tanah Flobamora

Penolakan para Uskup di NTT, khususnya Keuskupan Ruteng dan Keuskupan Denpasar (yang wilayahnya mencakup bagian barat Flores), bukanlah sebuah gerakan anti-pembangunan yang membabi buta. Sikap ini berakar kuat pada ajaran sosial Gereja yang termaktub secara gamblang dalam Ensiklik Laudato Si’ (Terpujilah Engkau), yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015. Ensiklik ini bukan sekadar dokumen keagamaan, melainkan sebuah panggilan global untuk “merawat rumah kita bersama”.

Paus Fransiskus mengkritik keras “paradigma teknokratis”, yaitu sebuah keyakinan bahwa setiap masalah dapat dipecahkan oleh teknologi dan ekonomi tanpa mempertimbangkan etika, keadilan, dan dampak sosial-ekologis. Para Uskup di NTT menggemakan peringatan ini. Mereka melihat proyek geothermal yang masif dan cenderung dipaksakan dari atas ke bawah sebagai cerminan dari paradigma teknokratis tersebut, yang berisiko mengorbankan nilai-nilai yang lebih luhur demi efisiensi dan keuntungan.

Seruan para Uskup pada dasarnya adalah perwujudan dari konsep “ekologi integral” yang menjadi jantung Laudato Si’. Paus menegaskan bahwa jeritan bumi tidak dapat dipisahkan dari jeritan kaum miskin. Dalam konteks NTT, proyek geothermal yang mengancam hutan lindung, sumber mata air, dan tanah adat di Wae Sano atau Poco Leok, sesungguhnya juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang telah menyatu dengan alam tersebut selama berabad-abad. Dengan menolak proyek yang cacat prosedur dan tidak partisipatif, para gembala ini tidak sedang menolak energi bersih, melainkan menuntut sebuah model pembangunan yang menghormati martabat manusia, mendengarkan suara masyarakat lokal, dan menjaga keutuhan ciptaan.

 

Janji Panas Bumi: Antara Solusi dan Potensi Masalah

Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah dan perusahaan pendukung proyek geothermal datang dengan serangkaian janji yang menggiurkan. Geothermal dipromosikan sebagai solusi untuk mengatasi krisis listrik yang telah lama membelenggu NTT, mengurangi ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang mahal dan berpolusi, serta menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam transisi energi bersih. Argumen yang dikemukakan adalah bahwa energi ini akan memacu pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, janji-janji ini seringkali tidak diiringi dengan penjelasan yang transparan mengenai “seluk beluk” dan risikonya. Di sinilah peran para aktivis lingkungan menjadi krusial dalam memberikan informasi tandingan. Mereka memaparkan bukti dan potensi dampak buruk yang kerap tidak disampaikan kepada publik:

• Risiko Lingkungan: Pengeboran sumur geothermal memerlukan pembukaan lahan yang masif, yang berisiko merusak hutan dan kawasan konservasi. Ada pula ancaman pencemaran air dan udara oleh gas-gas berbahaya seperti Hidrogen Sulfida (H2S) serta potensi penurunan muka tanah. Bagi masyarakat yang hidupnya bergantung pada air dari mata air di sekitar lokasi proyek, risiko ini adalah ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup mereka.
• Risiko Sosial-Budaya: Banyak lokasi potensial geothermal di Flores berada di atas tanah adat (tanah ulayat) yang memiliki nilai sakral bagi komunitas lokal. Proses pembebasan lahan yang tidak menghormati hak-hak masyarakat adat dan tidak melalui mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) yang sejati, adalah sumber utama konflik. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan identitas dan ruang spiritual.
• Risiko Ekonomi: Janji kesejahteraan seringkali tidak terbukti. Keuntungan besar dari proyek energi skala masif lebih banyak mengalir ke investor dan pemerintah pusat, sementara masyarakat lokal seringkali hanya menanggung dampak buruknya.

Dengan menyandingkan janji dan bukti risiko ini, suara penolakan tidak lagi terdengar sebagai sentimen emosional, melainkan sebuah argumen rasional yang didasarkan pada kepedulian akan masa depan ekologis dan sosial NTT. Peran para uskup dan aktivis adalah memastikan masyarakat tidak hanya mendengar janji, tetapi juga memahami konsekuensinya, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tercerahkan.

Pada akhirnya, pusaran polemik geothermal di NTT adalah cerminan dari tantangan pembangunan di era modern. Peran para uskup dan aktivis lingkungan telah melampaui sekadar penolakan. Mereka telah berhasil mengangkat diskursus publik dari sekadar “ya atau tidak” terhadap geothermal, menjadi pertanyaan yang lebih fundamental: “Pembangunan seperti apa yang kita inginkan?”. Dengan berpegang pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan martabat manusia, mereka telah menyalakan kompas moral yang menuntun NTT menuju jalan pembangunan yang tidak hanya menerangi rumah-rumah dengan listrik, tetapi juga mencerahkan jiwa dan menjaga keutuhan “rumah kita bersama”.

Di tengah riuh rendah janji kemajuan ekonomi dan kemandirian energi yang didengungkan oleh para pendukung eksplorasi geothermal, masyarakat seringkali dihadapkan pada sebuah persimpangan yang membingungkan. Narasi besar tentang pembangunan seringkali mengaburkan suara-suara lirih yang menyuarakan kekhawatiran akan kelestarian lingkungan, sumber air, dan ruang hidup yang telah diwariskan turun-temurun. Dalam pusaran ketidakpastian inilah, suara para uskup dan tokoh Gereja Katolik hadir bukan sebagai satu lagi pihak yang berkonflik, melainkan secara tegas memposisikan diri sebagai Kompas Moral. Peran ini bukanlah untuk menolak kemajuan, melainkan untuk menjernihkan perdebatan, memisahkan antara pembangunan yang sejati dan eksploitasi yang terselubung, serta memberikan pegangan fundamental bagi umat dan masyarakat luas untuk menavigasi dilema yang kompleks ini.

Pegangan yang kokoh dan meyakinkan dari seruan para uskup ini berakar kuat pada ajaran sosial Gereja yang universal, terutama pada ensiklik Laudato Si’ yang menyerukan perawatan “rumah kita bersama”. Kompas moral ini mengajarkan sebuah prinsip non-negotiable yang disebut ekologi integral: bahwa jeritan bumi akibat kerusakan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari jeritan kaum miskin dan terpinggirkan yang hidupnya bergantung padanya. Oleh karena itu, sebuah proyek energi, sekalipun dilabeli “hijau” atau “bersih”, tidak dapat dibenarkan secara moral jika dalam prosesnya ia merampas tanah adat, mengancam sumber penghidupan, dan mengabaikan martabat manusia yang diperlakukan sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi. Inilah kepastian yang dibawa oleh para gembala: bahwa setiap pembangunan harus diukur dengan standar keadilan, keberpihakan pada yang rentan, dan penghormatan pada keutuhan ciptaan.

Pertanyaan “pembangunan untuk siapa?” yang harus selalu diajukan bukanlah sebuah retorika, melainkan sebuah tuntutan yang mendesak untuk dijawab. Pandangan Peter L. Berger menyadarkan kita bahwa di balik setiap data teknis dan proyeksi ekonomi, selalu ada dimensi etis yang fundamental. Ukuran keberhasilan sebuah pembangunan bukanlah seberapa tinggi piramidanya menjulang, melainkan apakah ia dibangun di atas fondasi keadilan yang kokoh, yang memastikan tidak ada satu pun manusia atau jengkal alam yang harus dikorbankan tanpa persetujuan dan demi kepentingan yang bukan miliknya.

Pada akhirnya, Kompas Moral yang ditunjukkan oleh para uskup menawarkan sebuah visi yang tegas dan menjanjikan bagi masa depan NTT. Ini adalah penegasan bahwa kemajuan sejati tidak diukur dari besarnya megawatt yang dihasilkan, melainkan dari meningkatnya kesejahteraan holistik masyarakat, di mana tak seorang pun ditinggalkan. Visi ini menjanjikan sebuah jalan pembangunan alternatif yang partisipatif, adil, dan berkelanjutan; sebuah masa depan di mana energi yang menerangi rumah-rumah tidak memadamkan api budaya di jantung komunitas adat; dan di mana tanah Flobamora tidak dilihat sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai warisan sakral yang harus dirawat dan dihidupi. Suara kenabian ini memberikan keyakinan bahwa menuntut keadilan ekologis dan sosial hari ini adalah cara paling pasti untuk menjamin masa depan yang lebih baik dan bermartabat bagi generasi-generasi mendatang.

 

…………………………………………………..

 

Penulis adalah alumni Universitas Negeri Jakarta yang Meneliti tentang Ethical Leadership Berbasis Kearifan Lokal di NTT

 

    Oleh Ignas Kleden 

                                                                                                                                               

SETELAH demokrasi direbut kembali di Indonesia melalui Reformasi 1998, penerapannya kemudian ternyata meminta banyak kesabaran dan menuntut lebih banyak keberanian. Kesabaran harus ada karena penerapan demokrasi memerlukan waktu yang relatif panjang. Tak ada titik final saat kita dapat berkata: demokrasi sudah mantap serta mencapai bentuk dan isi yang diidamkan. Keberanian amat dibutuhkan karena penerapan demokrasi berhadapan dengan banyak halangan, yang dapat menimbulkan keraguan apakah demokrasi adalah sistem politik yang tepat. Dalam keadaan sekarang, menjelang Pemilu 2014, tantangan terhadap demokrasi tampil dalam berbagai bentuk. Kerisauan pertama muncul karena kebebasan yang tak disertai disiplin dan pengawasan yang efektif menyebabkan meluasnya praktik korupsi di kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan partai politik, dengan besaran yang terus meningkat. Sejalan dengan itu, pemilihan calon anggota legislatif dan pemilihan langsung kepala daerah (bupati/wali kota dan gubernur) yang memakai dana tidak kecil telah melahirkan politik uang dengan sumber-sumber pendanaan yang tak pernah transparan. Modal yang dihimpun dari berbagai pihak serta digunakan oleh calon anggota legislatif dan eksekutif untuk membiayai pemilihan mereka kemudian harus dikembalikan. Pengembalian modal ini sering menggiring para politisi dan pejabat untuk memperoleh uang secara ilegal. Gugatan berdemokrasi Sementara itu, kita tahu bahwa demokrasi tak akan berkembang kalau tidak ada para demokrat yang mendukungnya. Seorang demokrat adalah warga negara yang memiliki pengetahuan dasar tentang demokrasi, mengenal nilai-nilai demokrasi, punya komitmen terhadap nilai-nilai tersebut, dan memiliki keterampilan menerapkannya dalam kehidupan politik dan kehidupannya sehari-hari. Di pihak lain, tak begitu jelas apakah setiap parpol punya mekanisme seleksi calon-calonnya, yang menjamin mereka yang direkrut sebagai calon anggota legislatif atau eksekutif mempunyai perlengkapan seorang demokrat sebagaimana baru disinggung di atas. Seleksi calon yang hanya mengandalkan popularitas mungkin berguna untuk mendapatkan suara bagi calon dan partai yang mendukungnya, tapi tak menjamin kualifikasi minimum seseorang yang diharapkan memperjuangkan demokrasi sebagai tugasnya. Tidak patut lagi kita mendengar seorang yang dipilih partainya jadi wakil rakyat di DPR ternyata tidak tahu-menahu tentang tugasnya sebagai legislator, lalu membuat apologi bahwa sebagai orang baru dia perlu waktu untuk belajar. Ini jelas salah paham serius karena seorang legislator sebagai anggota Dewan yang terhormat dibayar oleh negara untuk bekerja sebagai wakil rakyat, bukan untuk masuk masa perploncoan atau bimbingan belajar di lembaga itu. Kalau dia sadar tak tahu tentang tugasnya, mengapa pula mencalonkan diri atau mau dicalonkan? Uang jelas suatu masalah, tetapi pilkada ternyata membawa serta biaya sosial berupa konflik-konflik di daerah dan konflik pasca-pemilihan. Pasangan yang kalah jarang mengakui kekalahannya dengan sportif dan bolak-balik ke Jakarta untuk minta Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan diadakan pemilihan ulang. Kita bertanya: kalau pasangan A dan pasangan B bersaing dalam pilkada, kemudian pasangan A menang sementara pasangan ini tahu pesaingnya (pasangan B) yang kalah melakukan banyak kecurangan, apakah pasangan A masih datang ke MK dan minta dilakukan pemilihan ulang? Dapat dipastikan ini mustahil dilakukan. Dengan demikian, dalam banyak kasus pemilihan ulang yang diminta ke MK bukan karena ada kecurangan, tetapi karena pasangan yang kalah enggan mengakui kekalahan. Sementara itu, menurut survei, tingkat kepercayaan publik kepada parpol merosot tajam. Ini terjadi karena tidak jelasnya platform dan program kerja parpol yang sering disindir sebagai partai elektoral dan bukan parpol karena hanya sibuk dalam satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah pemilu. Tak jelas pula apakah ada pendidikan politik yang diberikan secara teratur kepada para kader partai dan apakah ada transparansi tentang sanksi serta promosi dalam partai dan sumber pendanaan partai. Dalam ekonomi muncul elite-elite ekonomi yang menjadi oligarki bisnis dengan penguasaan luas terhadap alat-alat produksi dan jaringan bisnis sehingga orang bertanya-tanya: apakah segala jerih payah dan pengorbanan dalam reformasi hanya menghasilkan segelintir kapitalis domestik dengan kekuasaan ekonomi yang luar biasa dan belum pasti menaruh sedikit perhatian terhadap kesejahteraan rakyat sebagaimana diperintahkan UUD 1945? Semua keadaan ini dapat menimbulkan keraguan: apakah demokrasi merupakan jalan yang benar, dan kalaupun benar, tidakkah kebebasan yang dimungkinkan dalam demokrasi sudah berkembang lebih jauh dari ukuran yang wajar? Mulai timbul semacam nostalgia ke masa pemerintahan Soeharto. Dikatakan, sedikit otoriter tidak mengapa, asal politik, ekonomi, dan keamanan stabil. Pemilihan langsung kepala daerah dirasa membawa biaya ekonomi dan sosial yang terlalu tinggi sehingga timbul pikiran untuk kembali ke pemilihan tak langsung melalui DPRD. Otonomi daerah menimbulkan banyak konflik lokal, terutama kalau ada daerah yang ingin jadi kabupaten baru dengan berbagai alasan. Bupati dan wali kota jadi amat berkuasa dan bertindak sebagai penguasa tunggal di daerahnya, seakan-akan kabupaten atau kotanya sebuah negara dalam negara. Pers dan media menikmati kebebasan berlebihan: asyik dengan gosip dan kasak-kusuk, menimbulkan kegaduhan politik yang tidak perlu, tetapi gagal menjalankan tugasnya sebagai sumber informasi dan media komunikasi sosial-politik yang tepercaya. Mungkin masih banyak keberatan lain yang ada, tetapi cukup kiranya beberapa contoh di atas sebagai ilustrasi. Jadi, apa yang harus dilakukan? Benarkah bangsa ini belum siap untuk berdemokrasi? Beruntunglah generasi sekarang yang mempunyai dan membaca sejarah politik Tanah Air. Dalam pidato lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945, Bung Karno membahas isu kesiapan ini. Terhadap undangan Panitia Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai Radjiman, yang meminta para undangan menyiapkan segala sesuatu secara rapi dan rinci hingga hal yang sekecil-kecilnya, Bung Karno berkata: seandainya segala sesuatu harus disiapkan terlebih dahulu sebelum Indonesia merdeka, tak seorang pun yang hadir di pertemuan ini akan mengalami kemerdekaan sampai mereka mati.   Kesiapan berdemokrasi Teori tentang kesiapan itu dibalikkan oleh Soekarno secara dialektis: bukan bangsa Indonesia harus siap supaya bisa merdeka, melainkan bangsa ini harus merdeka agar dapat menyiapkan segala sesuatunya untuk kehidupan yang layak dan sejahtera. Kemerdekaan adalah keberanian untuk merdeka, bukan kesiapan untuk merdeka. Tampaknya hingga kini tak seorang pun warga Indonesia menyesali bangsanya sudah merdeka meski dengan menanggung banyak risiko dan pengorbanan. Ternyata masalah kesiapan itu muncul juga dalam politik Indonesia hari ini. Apakah tak terlalu pagi menerapkan demokrasi di Indonesia? Apakah tak terburu-buru menerapkan otonomi daerah? Bukankah rakyat kita belum siap memilih pemimpinnya? Tidakkah lebih baik diserahkan saja kepada DPRD? Tidakkah kebebasan pers sebaiknya diatur dengan beberapa pembatasan agar tak kebablasan? Keberatan-keberatan ini dapat mengingatkan kita akan seseorang di kolam renang, yang berusaha berenang hingga ke tengah, tetapi kemudian kembali ke tempat semula karena tidak yakin untuk sampai ke titik di seberangnya. Padahal, berenang ke dan dari tengah kolam renang itu sama jauhnya dengan berenang dari tepian yang satu ke tepian yang lain. Dalam politik Indonesia sekarang, penerapan otonomi daerah masih menghadapi banyak masalah, seperti kecilnya pendapatan asli daerah, kurangnya dana dari APBD untuk membangun infrastruktur, rusaknya lingkungan alam karena pemerintah daerah memberikan lisensi yang tidak dipertimbangkan dengan baik untuk mendatangkan investor, tidak adanya koordinasi dan kerja sama antarkabupaten, serta banyak kesulitan lain. Namun, kalau kesulitan-kesulitan ini belum bisa diatasi dan ini dijadikan alasan bahwa otonomi daerah diterapkan terlalu dini, maka terjadi dua kesalahan. Pertama, kesalahan logis. Kalau kita belum berhasil menerapkan otonomi daerah secara baik, menimbulkan anggapan bahwa penerapan otonomi daerah terlalu dini dan kalau kita terus-menerus tak cukup berusaha melaksanakan otonomi daerah sesuai tujuannya, apakah selamanya otonomi daerah menjadi terlalu dini? Di samping itu, kedua, ada kesalahan historis dalam menilai perkembangan yang ada. Sejak diberlakukan pada 2001, pengalaman dengan otonomi daerah baru berlangsung satu dasawarsa lebih. Dalam masa yang singkat itu partisipasi politik daerah sudah banyak meningkat; dalam menentukan kabupaten sendiri atau tidak, dalam mengidentifikasi sumber daya daerah, dan dalam menetapkan peraturan daerah yang sesuai dengan keadaan setempat. Otonomi khusus di Aceh dan Papua membuktikan meningkatnya kekuatan politik daerah dalam berhadapan dengan pemerintah pusat. Penduduk di daerah juga dapat memilih sendiri pemimpin yang mereka kehendaki. Tidak selalu mereka berhasil mendapatkan pemimpin yang tepat, khususnya kalau ada faktor-faktor selain aspirasi politik yang turut bermain. Faktor-faktor itu dapat berupa kecenderungan primordial yang masih kuat berupa ikatan etnis, agama atau kekerabatan, selain penggunaan uang untuk memengaruhi pemilihan. Akan tetapi, rakyat punya proses belajarnya sendiri. Uang bisa dibagikan, tetapi rakyat sebagai konstituen makin sadar untuk mempertahankan kebebasan mereka dalam memilih pemimpin yang dikehendaki. Primordialisme terbukti tidak selalu menguntungkan karena dapat menghasilkan munculnya pemimpin yang tak kompeten. Apalagi makin terlihat, calon yang membagi-bagikan uang biasanya tak punya banyak kemampuan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.   Kesadaran berdemokrasi Pers bebas mungkin kadang kala terperosok menjual gosip dan disinformasi. Akan tetapi, lambat laun orang pers dan pemilik media sadar, keuntungan komersial yang diperoleh tidak selalu berbanding lurus dengan pengaruh pers terhadap perkembangan politik. Harus ditemukan modus vivendi antara keuntungan dan pengaruh politik. Apakah ada pemilik media yang hanya puas dengan keuntungan yang menumpuk dari bisnis medianya, tetapi tak pernah dihitung dalam politik?  Sampai tingkat tertentu pers ingin berperan sebagai the fourth estate atau pilar keempat di samping trias politika, satu hal yang hanya mungkin tercapai kalau kebebasannya digunakan dengan penuh tanggung jawab. Korupsi menyebar dan meningkat dengan berbagai modus yang semakin nekat, tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi melancarkan semacam ”perang terbuka” dengan para koruptor, pengadilan semakin galak memberikan hukuman yang berat.  Sementara pers dan media massa tak lelah membongkar praktik-praktik korup para VIP dengan investigasi yang berani dan menyajikan berbagai data yang dapat menjadi indikasi terlibatnya seseorang dalam pembobolan dana publik. Pada akhirnya kemerdekaan adalah keberanian untuk merdeka dan demokrasi adalah keberanian berdemokrasi. Kesulitan dan kegagalan dalam menerapkan demokrasi tak patut jadi alasan demokrasi tak sesuai atau belum waktunya diterapkan sebagai sistem politik. Jalan pikiran ini mengandung fallacy yang dapat berimplikasi luas, tatkala kegagalan menghentikan korupsi dianggap sebagai bukti belum waktunya menerapkan pemerintahan yang bersih atau kesulitan menurunkan tingkat kemiskinan menimbulkan anggapan bahwa kesejahteraan rakyat merupakan cita-cita yang terlalu tinggi untuk Indonesia. Demokrasi barangkali bukan sistem yang terbaik, tetapi pastilah sistem dengan keburukan yang paling sedikit. ● ……………….     Sumber Tulisan, Kompas,  04 Februari 2014

 

Oleh  Rofinus Pati

 

Goresan tentang Covid-19 ini tidak bermaksud mengembalikan ingatan kita untuk  disandra oleh masa lalu, melainkan hendak menegaskan bahwa efek samping dari Covid-19 masih dapat ditelusuri pada saat ini. Penyakit yang pernah ganas di muka bumi ini turut membentuk masyarakat, terkhusus peserta didik seperti yang ada sekarang ini. Dampak lanjutannya masih ada pada perilaku peserta didik, entah sampai kapan kenyataan ini  diarahkan menjadi lebih positif dan produktif.

Penyakit Covid-19 yang melanda dunia masih menyisakan bekas tebal dan mendalam, terutama di kampung-kampung. Dampaknya tidak hanya “Baby booming” di seantero jagat, terutama di Indonesia, tetapi dalam hal lain yang perlu segera disadari dan ditanggulangi bersama. “Baby booming” hanyalah salah satu dampak dari Covid-19, yang memberikan bonus populasi di setiap negara. Remaja di kampung, tidak luput dari pengaruh modernitas yang datang seperti sinar matahari disertai  Covid-19 yang pernah viral itu. 

Di satu sisi, Covid-19 membantu setiap orang untuk kembali kepada keluarga sebagai harta yang paling berharga. Cinta kasih antaranggota keluarga terjalin semakin erat dan mesra selama masa Covid-19, sebab, sebelumnya, kesibukan setiap orang bisa mengorbankan kemesraan keluarga. Selain itu, semua orang selama Covid-19,  diwajibkan menjaga jarak fisik atau menghindari kerumunan. Dengan kata lain, Covid-19, menyadarkan manusia untuk kembali kepada keluarga masing-masing, melakukan refleksi dan berbenah diri untuk menjadi keluarga tangguh di zaman yang serba berubah ini.

 

Sistem Belajar Daring

Peserta didik (SMP dan SMU) selama Covid-19, belajar dari jarak jauh. Peserta didik belajar dari rumah sebab penyakit mematikan itu memaksa manusia untuk mengurangi mobilitas atau membatasi kontak dengan orang lain, sehingga kondisi terjamin aman dari penularan penyakit yang menurut data World Health Organization (WHO), telah menelan korban  sekitar 16,6 juta jiwa di dunia selama periode 2020 sampai 2021. 

Setelah Covid-19, situasi berubah drastis bagi semua orang, termasuk peserta didik. Pengalaman  membawa banyak buku ke sekolah sebelum Covid-19 berubah menjadi semakin ringan dan santai. Peserta didik lebih melekat dengan telepon seluler yang diisi dalam saku pakaian untuk  digunakan kapan serta dimana saja. Buku-buku tulis dalam tas semakin jarang dibawa anak-anak, sebab materi pembelajaran bisa diakses secara mudah melalui internet dan media digital. 

Bahkan, saat Ujian Sekolah Berbasis Android (USBA), banyak murid tidak memiliki pulpen, sebab tangan mereka sudah mulai jarang difungsikan, kecuali  jari-jarinya yang dipakai untuk mengelus dan menindih huruf maupun angka di layar kaca. Ruang kelas yang menjadi sunyi selama Covid-19, kini ramai dan riuh setiap hari oleh kehadiran dan suara peserta didik, namun perlengkapan berupa buku dan alat tulis minim. Ketagihan akan gadget atau media digital membuat peserta didik melupakan, bahkan meninggalkan  perlengkapan sekolah yang sebelumnya pernah dan harus ada. 

Sekitar tiga tahun lalu, Indonesia mulai memasuki masa pemulihan atau normalisasi dari Covid-19 yang ditengarai berasal dari Wuhan, China. Namun demikian, sebagian besar masyarakat menjadi bingung, tidak puas, hingga kini. Masyarakat dipacu untuk berpikir lebih serius terkait kehidupan bersama, terkhusus  perilaku peserta didik yang sudah jauh berubah.

Efek pembelajaran Daring (online)  memengaruhi gaya hidup peserta didik di kampung-kampung sebagai warisan dari sistem pembelajaran selama Covi-19 silam. Hanya media digital sebagai produk modernitas yang menjadi penghubung pembelajaran antara guru dan murid selama Covid-19. Sikap santai paling tampak pada perilaku peserta didik, sesantai memainkan jemari di layar kaca. Sesantai masa-masa belajar dari rumah di kampung-kampung.  Keseriusan dan ketuntasan murid dalam menyelesaikan tugas-tugas masih dirasakan jauh dari maksimal, bahkan kelulusan di akhir tahun ketiga lebih dilihat sebagai bonus atau ‘dewi fortuna’.     

Zygmunt Bauman (1991: 279) menegaskan bahwa “postmodernitas adalah permainan dan ambivalensi adalah penopangnya. Ambivalensi membuat ketidakpuasan umum, namun ambivalensi pun dipakai masyarakat untuk membantu mereproduksi dirinya”. Para orangtua di kampung-kampung sudah mengalami ambivalensi sejak Covid-19 dengan sistem pembelajaran online atau daring.

Selama Covid-19, peserta didik belajar dari rumah, namun mereka adalah anak sekolah karena memang berusia sekolah. Aktivitas tatap muka di kelas diganti dengan menatap layar kaca yang dengan sendirinya mengurangi interaksi sebagaimana di ruang kelas nyata. Sulit dikontrol sejauh mana peserta didik serius mengikuti kegiatan belajar mengajar di layar kaca, apalagi di kampung-kampung. Seperti dipaparkan di atas, yang sekarang menonjol adalah  sikap santai, malas, mentalitas instan, daya juang rendah dan lemahnya ketahanan psikis  muncul dalam diri banyak peserta didik dan sebagian besar orangtua kewalahan mengatasi anaknya sendiri.

Tidak perlu dijelaskan lagi bahwa sikap santai dan malas belajar memupuk bertumbuhnya mentalitas instan. Menyontek saat ujian bukanlah cerita baru, bahkan dianggap sebagai usaha cerdik untuk meraih kesuksesan dalam ulangan atau ujian. Selain itu, daya juang rendah dan lemahnya ketahanan psikis remaja, membuat banyak remaja  mudah lari dari kenyataan atau mengambil jalan pintas ketika menghadapi persoalan. Fenomena bunuh diri beberapa remaja di Nusa Tenggara Timur dapat menjadi indikasi jelas. 

Selama Covid-19 dan sistem pembelajaran daring, orangtua merasa tidak puas, namun tidak sanggup menghindar dari keadaan nyata pada diri anaknya. Aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang diupayakan di sekolah tidak berjalan di rumah, sebab orangtua hanya sebatas menyediakan konsumsi setiap hari untuk anak-anaknya dan sulit menggantikan peran guru. Tanggung jawab guru di sekolah  tidak bisa diambil alih oleh para orangtua di kampung-kampung yang mayoritas adalah petani, sebab perhatian mereka lebih difokuskan untuk  merawat jagung, singkong atau menuai kacang tanah di kebun.

Bahkan, pada saat sekarang ini, banyak orangtua (bahkan juga sekolah) cukup bingung menangani perilaku peserta didik dengan mentalitas santai dan semacamnya sebagai warisan dari masa pembelajaran daring dahulu. Kelekatan pada media digital dan dunia maya,  membuat peserta didik sulit berkonsentrasi kalau harus duduk membaca buku. Tujuh menit saja dirasakan sangat lama dan membosankan, bahkan buku dianggap sebagai musuh yang membuatnya tidak krasan untuk duduk berlama-lama.   

 

Refleksi Serius ke Depan

Dalam konteks ambivalensi dan ketidakpuasan ini,  Bauman (1991: 272) juga menegaskan bahwa “Postmodernitas tidak berarti berakhirnya atau ditolaknya modernitas. Postmodernitas merupakan sebuah pemikiran modern yang merefleksikan dirinya secara serius dan mendalam atas kondisi dan karya di masa lalu…”. Setiap masalah selalu  diupayakan solusinya demi kepentingan   pribadi maupun  bersama.

Gelombang Covid-19 yang menyapu dunia, termasuk peserta didik, tidak membuat orangtua patah arang. Orangtua mulai  menyadari perannya yang hakiki. Rumah adalah sekolah pertama dan orangtua adalah guru utama, sehingga tidak hanya mengofer tanggung jawab ke sekolah dalam  mendidik anak-anak mereka. Sekolah hanya  melanjutkan pendidikan nilai dan karakter dari rumah dan lingkungan sekitar yang turut membentuk kepribadian awal anak-anak.

Warisan perilaku peserta didik sejak Covid-19 (seperti dipaparkan sebelumnya) bisa saja menghantui sekolah-sekolah di kampung, namun optimisme tidaklah padam bagi peserta didik Generasi Z. Mereka kelahiran 1997-2012. Generasi Z dibesarkan di era digital, mereka cepat menguasai teknologi digital dan internet serta mampu menggunakannya dengan baik. Mereka sanggup melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu bersamaan, seperti mengontak teman di provinsi lain, mendegar musik dan bermain game. Tentu termasuk belajar.

Meskipun di rumah, Generasi Z ini lebih sering menyendiri, ‘terasing’ karena asyik dengan dunia maya, namun jaringan mereka bersifat global. Mereka peduli dan menyebarkan opini mereka tentang isu-isu sosial dan lingkungan. Mereka juga merupakan pribadi yang berpikir kritis karena memiliki jaringan dan wawasan global.

Konsekuensi lebih jauh bahwa generasi Z biasanya terbuka terhadap pelbagai perbedaan seperti agama, suku, ras, budaya sebab mereka memiliki jaringan global, sehingga sekaligus juga menjalin kontak dan relasi dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda.

Oleh karena itu, meskipun kondisi peserta didik sejak  Covid-19 masih mewariskan sikap santai, malas, mentalitas instan, daya juang cukup rendah, lemahnya ketahanan psikis pada diri peserta didik, dan lain-lain, namun kelebihan mereka sebagai generasi Z seperti diuraikan di atas adalah kekuatan inti mereka. Ambivalensi, ketidakpuasan dari sekolah maupun masyarakat dan refleksi mendalam atas kondisi peserta didik saat ini, dapat merintis jalan ke depan penuh harapan.

Artinya, perilaku warisan Covid-19 pada peserta didik di kampung-kampung  seperti santai, malas, mentalitas instan, daya juang rendah, lemahnya ketahanan psikis dan semacamnya perlahan-lahan dapat diatasi. Sebaliknya, kekuatan atau kelebihan peserta didik sebagai generasi Z seperti dipaparkan di atas merupakan  kontribusi amat berharga dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan atau kepentingan  orangtua, sekolah, masyarakat umum dan Negara Kesatuan Republik Indonesia *

Oleh JB Kleden – Dosen Program Studi Kepemimpinan Kristen pada Institut Agama Kristen Negeri Kupang

 

 

Sosok Paus Leo XIV terus memenuhi dunia sejak ia terpilih dalam konklaf, 8 Mei 2025. Dari semua berita dan artikel tentang Paus Leo XIV yang saya baca, artikel Ignatius Danu Kusworo “Trump dan Paus Leo XIV, Dua Amerika Terkuat di Bumi” Kompas.id (14 Mei 2025) membuat saya tergerak untuk “membagikannya kembali” dengan sedikit ‘marginalia’ dalam judul yang lebih humoris: Dari Politik ke Pulpit: Dua Amerika yang Sama-Sama Tak Bisa Dibantah.

Trump memenangi Pilpres AS pada 4 November 2024, dan sejak dilantik pada 20 Januari 2025, ia menjadi Presiden AS ke-47. Pemimpin negara superpower dunia. Saya bersepakat dengan Ignatius Danu Kusworo bahwa  terpilihnya Paus Leo XIV, Paus kelahiran AS pertama, untuk memimpin 1,4 miliar umat Katolik di dunia, dapat diartikan bahwa dua orang ”paling berkuasa” di planet bumi saat ini adalah orang Amerika.

Meski siapa saja -di antara para Kardinal elektor- bisa terpilih jadi Paus, begitu besarnya kekuatan Amerika dan dominasinya dalam geopolitik dunia, menjadi semacam “hidden battle” Vatikan untuk tidak memilih seorang Amerika menduduki takhta Petrus sepanjang sejarah negara yang hampir 250 tahun itu. Mungkin itu tidak lebih dari sebuah purbasangka. Tapi bukan tanpa alasan. Gereja pernah jatuh dalam kondisi terburuk sejarahnya ketika kekuasaan Paus menyatu dengan imperium.

Terpilihnya Kardinal Robert F Prevost dari Chicago, dalam konklaf 8 Mei menjadi Paus ke-267 dengan nama Pontifical Leo XIV mematahkan keraguan itu.  Apakah intuisi politik para Kardinal elektor yang menyebabkan Kardinal Prevost dipilih, atau sebaliknya Prevostlah menghadirkan dirinya sebagai seorang Amerika  yang lain, sebagai cakrawala baru dengan tantangan yang menggoda?

Yang pasti Gereja Katolik percaya bahwa Roh Kudus telah membimbing konklaf untuk memilih warga AS ini menjadi penerus takhta Petrus ke-267.  ”Ironi dari pemilihan Paus Leo XIV,” barangkali terletak dalam rumusan David Gibson, Direktur Pusat Agama dan Budaya Universitas Fordham, sebagaimana ditulis Danu Kusworo. Banyak orang di seluruh dunia akan melihat Paus Leo XIV sebagai tanda harapan. Sementara seorang Amerika berharap Paus Leo XIV dapat berbicara untuk negaranya daripada bertindak melawan mereka.

Apapun spekulasinya. Defacto dari politik ke pulpit, dua Amerika ini sama-sama tak terbantahkan meski dalam peran dan ranah yang berbeda. Sebagai seorang Amerika, Paus pasti terpatri di hati orang Amerika. Dan Amerika juga ada di hati Paus. Tapi hati Sang Paus tidak tergantung pada Amerika.

 

Sumber Foto Kompas AFP

Trump tampil heroik dengan visi “Make America Great Again.” Untuk mewujudkan visinya, Trump tidak suka berbagi perhatian atau keutamaan sebagaimana pendekatan kebijakan luar negerinya yang ”mengutamakan Amerika.”

Ia ingin mengendalikan dunia secara mekanistik. Dengan politik pragmatis ia berjuang untuk penguasaan sumber ekonomi dan kekuasaan. Ia bahkan menampilkan penormalan pameran gaya hidup dan manipulasi.

 

Sumber Foto Kompas AFP

Paus Leo XIV muncul di Balkon Basilika St. Petrus dalam kepolosan menyapa kota dan dunia: “Damai Sejahtera bagi kamu”.  Bagi Paus Leo XIV manusia dan dunia adalah entitas hidup yang harus dirawat secara utuh, bukan dikendalikan secara mekanistik. Karena itu ia muncul dengan menyampaikan Shalom, Damai Sejahtera yang telah dimenangkan Kristus berkat penebusan-Nya.

Damai Sejahtera ini bukanlah sekadar keadaan tenang tanpa perang. Shalom adalah keteduhan hati yang terberkati, kekuatan rahmat ilahi di tengah badai kehidupan, kegembiraan batin dalam duka derita sekalipun.  Dengan shalom ini, Paus Leo XIV memperjelas arah yang ingin dituju sebagai penerus takhta Petrus: Membangun jembatan, berdialog, menerima semua orang dengan tangan terbuka dan cinta kasih. Jangan lagi ada perang.

 

Sumber Foto Kompas AFP

Trump dengan segaja menciptakan suatu simulakrum untuk mengkonstruksikan citranya dan menggarap penampilan, gerak-gerik dan outfit menjadi pemimpin dunia. “Siapa pun yang tersinggung, tidak bisa menerima lelucon,” ungkap Trump dengan santai perihal gambar dirinya yang dibuat dengan AI saat berpakaian seperti paus selama hari-hari berkabung untuk Paus Fransiskus, menjawabi protes umat Katolik dan Italia. Ia tidak ambil pusing meskipun candaannya menghilangkan komunikasi otentik kemanusiaan.

 

Sumber Foto Kompas AFP

Paus Leo XIV  justeru memberikan pengalaman sebaliknya: Bukan citra yang membuat ia menjadi pemimpin dunia, tetapi pribadinya menciptakan citranya sendiri dan dengan itu ia membangun citra Gereja yang dipimpinnya. Kepolosan dalam penampilannya yang tidak mempersyaratkan apa-apa ini, menegaskan bahwa Paus Leo XIV adalah jenis orang Amerika yang lain di panggung dunia.

Ia mungkin seorang paus dari “dunia lain” yang dapat membimbing Gereja memasuki abad baru yang lebih terbuka melampaui chronos dan bahkan juga Kairos. Ke suatu masa depan yang layak dijadikan tujuan yang tidak sia-sia untuk menjadi kekuatan moral dalam masyarakat yang beradab.

Mungkin terlalu dini untuk mengatakan, namun penampilan Paus Leo XIV sejak pemilihannya, meyakinkan Gereja dan dunia bahwa para kardinal elektor have nothig to lose and they have everything to gain dengan memilih seorang Paus dari negeri yang mencemaskan karena selama ratusan tahun menguasai geopolitik dan ekonomi dunia.  Sosok Paus Leo XIV-lah yang paling tepat memimpin Gereja Katolik saat ini, menggantikan Paus Fransiskus.

Tantangan yang dihadapi Paus Leo XIV tentulah tidak akan mudah. Dunia kini menghadapi krisis sosial dan konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Saat perang Rusia-Ukraina dan  konflik Israel-Palestina terus memanas, titik panas muncul di perbatasan India-Pakistan, serta ancaman setiap saat akibat sengketa wilayah di Laut China Selatan.  Juga kecerdasan buatan yang menimbulkan tantangan baru bagi martabat dan keadilan manusia.  Dan tentu saja Amerika -bangsanya- turut bermain di dalam percaturan ini.

Sebagai lembaga keagamaan terbesar dalam dunia, Gereja sudah merupakan “politicum” maka seorang paus dalam artian yang longgar – juga seorang politikus yang mempunyai dampak pada dunia. Bahwasannya realitas politik penuh dengan ambiguitas, godaan dan ancaman, itu tak perlu dipungkiri.  Sampai tingkat tertentu, kebanyakan alienasi itu bersifat sosial yang berhubungan dengan struktur dasar sistem ekonomi dunia yang kita huni bersama.

Selaku kepala Gereja dan wakil Petrus pembawa warta gembira yang mengumandangkan pembebasan semua manusia, seorang paus tidak boleh tinggal diam terhadap pesoalan yang digumuli masyarakat dunia. “Gereja memiliki tanggung jawab untuk menanggapi revolusi teknologi saat ini, sebagaimana Paus Leo XIII menanggapi revolusi industri pada masanya,” tegas Paus Leo XIV dalam pidato pelantikannya (Kabar Vatikan, 10 Mei 2025). Ini mengirimkan pesan yang jelas: keadilan sosial tetap menjadi misi utama Gereja dalam konteks apa pun.

Dan dunia tahu, Paus Leo XIV memasuki kepausan setelah mengkritik Wakil Presiden JD Vance, tokoh Katolik paling terkenal dalam politik Amerika, di media sosial. Ia berselisih dengan pemerintahan AS dalam isu-isu kebijakan, seperti imigrasi dan lingkungan. Itu merupakan kesaksian aktip dari Gereja kalau masih mau disebut Gereja Kristus yang memancarkan keadilan dan cinta kasih.

Kejutan dan kegembiraan atas pemilihan Kardinal Prevost yang tadinya tidak begitu dikenal itu, kini beralih menjadi diskusi yang kuat tentang bagaimana puncak tatanan kekuasaan global yang diisi oleh dua orang Amerika ini yang sungguh amat berbeda ini. Apakah Paus Leo XIV akan mampu menghadapi dan menaklukkan tantangan zaman?

Trump muncul dengan slogan: “Berjuang!” Paus Leo XIV muncul dengan Shalom Damai bagi dunia. Mungkinkan Paus Leo XIV orang Amerika yang satu ini mempengaruhi orang Amerika yang lain (Trump) untuk bergandengan tangan “Berjuang mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial” tanpa kehilangan identitas dan jati diri serta tugas dan ranah kepemimpinan masing-masing yang memang berbeda dan khas?

Politik adalah Kunst des Moeglichen, the art of the possible, seperti kata Bismarck, suatu Well des Moeglichen, the world of possible.  Tapi karya Tuhan selalu penuh kejutan. Seperti kata rasul Paulus kepada umat di Efesus, “kita jangan membatasi karya Allah dengan sempitnya pola pikir kita, biarlah Allah bekerja menurut kehendak-Nya, sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya.”

Misa inaugurasi Paus Leo XIV, bukan hanya menjadi momentum spiritual, tetapi juga politik global, di mana para pemimpin dunia dan bangsawan berkumpul untuk menyaksikan awal kepemimpinan Paus Leo XIV. Juga menjadi ajang pertemuan diplomatik sejumlah kepala negara termasuk Presiden AS, yang diharapkan membawa perubahan positif bagi dunia.

Mungkin inilah waktunya bagi dunia untuk melihat bukan siapa yang memimpin, tetapi bagaimana mereka membawa perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Dari Politik ke Pulpit: Dua Amerika yang Sama-sama tak Bisa Dibantah.

 

Sumber Foto Kompas AFP

“In God We Trust.” Semboyan ini pertama kali muncul pada koin AS pada tahun 1864 dan secara resmi menjadi moto nasional AS pada tahun 1956. Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki semboyan historis yang terkenal, yaitu “E Pluribus Unum” yang mencerminkan persatuan berbagai negara bagian dalam satu kesatuan negara. Dua semboyan ini mencerminkan identitas nasional AS, dengan fokus pada kepercayaan serta persatuan.

Moto kepausan Paus Leo XIV adalah “In Illo Uno Unum”. Dalam Yang Esa, kita adalah satu. Moto yang berasal dari Santo Agustinus ini mencerminkan nilai-nilai yang ingin dipromosikan Paus Leo XIV selama masa kepemimpinannya, yaitu persatuan dan persekutuan dalam Gereja dan dalam iman, sebagaimana dijelaskan dalam refleksi Santo Agustinus tentang Mazmur 127: “Meskipun kita banyak, dalam Kristus yang satu, kita adalah satu.”.

Kejutan dan kegembiraan atas pemilihan kardinal yang tadinya tidak begitu dikenal itu, kini beralih menjadi diskusi yang kuat tentang bagaimana puncak tatanan kekuasaan global yang diisi oleh dua orang Amerika ini yang sungguh amat berbeda ini.

Kita berdoa. Semoga perjalanan dua Amerika terkuat di bumi ini membawa kita lebih dekat pada dunia yang tidak lagi diwarnai oleh perpecahan, tetapi oleh keberanian untuk bersatu. Bersama  membangun jembatan dialog yang saling mengangkat dalam keterlibatan politik dunia yang berakar pada kadilan sosial dalam konteks apapun. (*)

***********************

 

Oleh  Agus Widjajanto

 

Banyak orang telah kehilangan rasa kemanusiaannya, demi mendapatkan kedudukan dan materi, dimana semua dihalalkan untuk mendapatkan kehidupan yang dianggap mencapai kemakmuran. Rasa empati pun mati, yang ada adalah rasa individualitas, seperti layaknya kehidupan modern saat ini di kota kota besar. Hal itu bisa kerap kita jumpai adanya sebuah kecelakaan didepan mata tapi orang-orang disekelilingnya cuek bebek tiada reaksi, apalagi berusaha menolong, demikian juga bila terjadi perampasan aset dari tindakan yang menjurus premanisme, masyarakat cenderung apatis dan diam, tiada tindakan solidaritas atas kesetiaan sesama warga negara ataupun sesama manusia dalam kemanusiaan.

Ini adalah fenomena modern yang sangat menakutkan dalam berbangsa dan bernegara serta beragama, dimana sifat individualitas dulu sangat ditentang oleh pendiri bangsa saat membentuk negara ini yakni Soekarno dan Prof Soepomo.

Rasa kemanusiaan memang erat kaitannya dengan sifat ketuhanan. Menurut Soekarno, pendiri bangsa Indonesia, prinsip ketuhanan yang diusulkan dalam Pancasila bukan hanya tentang beragama, tapi juga tentang bagaimana manusia dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa dan menghormati satu sama lain. Ini tercermin dalam konsep “Ketuhanan yang Berkebudayaan”, yang menekankan pentingnya mengolah potensi ilahiah dalam diri manusia untuk mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi dan memuliakan manusia lain.

Dalam perspektif ini, rasa kemanusiaan dapat diartikan sebagai sifat ketuhanan yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk akhlak dan budi pekerti luhur. Sifat ini memungkinkan manusia untuk hidup bersama dalam harmoni, saling menghormati, dan menebarkan kedamaian dan rahmat kepada sesama.

Beberapa aspek penting dari rasa kemanusiaan sebagai sifat ketuhanan adalah:

Menghormati perbedaan: Menerima dan menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya.

Mengembangkan empati: Mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain.

Mengamalkan nilai-nilai luhur: Mengembangkan akhlak dan budi pekerti yang baik, seperti jujur, adil, dan sabar.

Membangun hubungan harmonis: Membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar.

Dalam ajaran Jawa, konsep “olah budi” atau “budaya” juga menekankan pentingnya mengolah potensi ilahiah dalam diri manusia untuk mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi. Dengan demikian, rasa kemanusiaan sebagai sifat ketuhanan dapat menjadi landasan bagi manusia untuk hidup bersama dalam harmoni dan saling memuliakan

Budi luhur, kemanusiaan, dan agama memiliki kaitan yang erat dalam membentuk karakter dan perilaku individu serta masyarakat. Berikut beberapa aspek yang menghubungkan ketiganya:

Nilai-Nilai Moral dan Etika: Agama sering kali menekankan pentingnya budi luhur sebagai bagian dari ajaran moral dan etika. Contohnya, ajaran tentang kasih sayang, kejujuran, dan keadilan dalam berbagai agama mendorong umatnya untuk mengembangkan budi luhur.

Kemanusiaan sebagai Manifestasi Budi Luhur: Budi luhur tercermin dalam tindakan kemanusiaan, seperti empati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Agama sering kali mendorong umatnya untuk mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari.

Pengembangan Karakter: Agama dan budi luhur berperan penting dalam pengembangan karakter individu. Dengan mengembangkan budi luhur, seseorang diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Harmoni Sosial: Budi luhur dan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh agama dapat membantu menciptakan harmoni sosial. Ketika individu dan masyarakat mengamalkan nilai-nilai ini, mereka lebih cenderung untuk hidup dalam damai dan saling menghormati.

Praktik Keagamaan: Banyak praktik keagamaan yang dirancang untuk mengembangkan budi luhur dan meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, ritual keagamaan yang mendorong refleksi diri, pengampunan, dan kasih sayang.

Etika dan Tanggung Jawab: Agama sering kali menekankan tanggung jawab individu terhadap sesama dan lingkungan. Budi luhur yang dijiwai oleh ajaran agama mendorong individu untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab dan etis.

Dengan demikian, budi luhur, kemanusiaan, dan agama saling terkait dalam membentuk perilaku dan karakter individu serta masyarakat yang lebih baik

Kisah inspiratif dalam kemanusiaan yang mengilhami dunia pada masa perang dunia kedua adalah tentang:

Chiune Sugihara, seorang diplomat Jepang yang bertugas sebagai konsul di Lithuania selama Perang Dunia II, melakukan tindakan heroik dengan membantu sekitar 6.000 orang Yahudi melarikan diri dari Eropa yang dikuasai Nazi. Berikut adalah beberapa fakta tentang Sugihara:

Latar Belakang: Sugihara ditempatkan di Lithuania pada tahun 1939 sebagai pengumpul informasi tentang pergerakan pasukan Jerman dan Soviet. Saat itu, Jerman telah mencaplok Polandia, dan Lithuania menjadi tempat perlindungan bagi ribuan pengungsi Yahudi.

Pemberian Visa: Sugihara mengeluarkan visa transit Jepang untuk ribuan pengungsi Yahudi, memungkinkan mereka melakukan perjalanan melalui wilayah Jepang. Aksi ini berisiko besar bagi karier dan keselamatan keluarganya karena pemerintah Jepang tidak memberikan izin untuk tindakan tersebut.

Kolaborasi dengan Konsul Belanda: Sugihara bekerja sama dengan Jan Zwartendijk, konsul Belanda di Kaunas, Lithuania, untuk memberikan izin masuk ke wilayah jajahan Belanda di Karibia. Ini memungkinkan pengungsi Yahudi memiliki tujuan yang jelas untuk perjalanan mereka.

Pengorbanan: Selama 29 hari pada tahun 1940, Sugihara dan istrinya bekerja keras menulis visa dengan tangan, mencapai hingga 300 visa per hari. Bahkan setelah dipaksa meninggalkan Lithuania, Sugihara masih memberikan visa kosong kepada pengungsi dari kereta api.

Pengakuan Internasional: Pada tahun 1985, Sugihara dianugerahi gelar “Righteous Among the Nations” oleh Yad Vashem, pusat peringatan Holocaust di Israel. Ini merupakan pengakuan atas keberanian dan kemanusiaannya dalam menyelamatkan ribuan nyawa.

Sugihara tidak pernah memberitahu siapa pun tentang tindakannya ini selain keluarganya. Baru setelah akhir 1960-an dan 1970-an, para penyintas Holocaust mulai menceritakan kisah penyelamatan mereka oleh Sugihara .

Jadi rasa kemanusiaan itu sendiri adalah merupakan sifat ketuhanan yang tidak terbatas hanya dimiliki oleh orang orang beragama tapi dimiliki oleh setiap manusia yang masih punya rasa empati dan berbudi luhur, ini yang harus ditumbuhkan dan di bangun dalam membangun karakter anak bangsa seperti membangun mercusuar dari bawah ke atas.

Rasa kemanusiaan dan religiusitas memang sering kali terkait erat. Banyak agama menekankan pentingnya empati, kasih sayang, dan membantu sesama sebagai bagian dari ajaran moral dan spiritual mereka. Rasa kemanusiaan yang mendorong seseorang untuk berbuat baik dan membantu orang lain bisa dianggap sebagai manifestasi dari nilai-nilai religius atau spiritual, meskipun tidak semua orang religius memiliki pandangan yang sama tentang hal ini.

Beberapa aspek yang menghubungkan rasa kemanusiaan dengan religiusitas antara lain:

Ajaran Agama: Banyak agama mengajarkan tentang pentingnya kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Contohnya, ajaran tentang cinta kasih dalam agama Buddha, konsep welas asih dalam agama Hindu, atau ajaran tentang kasih dan pengampunan dalam agama Kristen dan Islam.

Etika dan Moralitas: Rasa kemanusiaan sering kali diwujudkan dalam bentuk etika dan moralitas yang menjadi dasar bagi tindakan seseorang. Banyak agama menawarkan kerangka etis yang mendorong umatnya untuk berbuat baik dan membantu orang lain.

Komunitas dan Solidaritas: Agama sering kali membangun komunitas yang kuat dan solidaritas di antara pengikutnya. Rasa kemanusiaan yang kuat dalam komunitas religius bisa memotivasi anggota komunitas untuk saling membantu dan mendukung.

Makna dan Tujuan Hidup: Bagi banyak orang, rasa kemanusiaan yang kuat bisa memberikan makna dan tujuan hidup yang lebih dalam. Ini bisa dihubungkan dengan keyakinan bahwa tindakan baik dan kasih sayang adalah bagian dari rencana ilahi atau tujuan spiritual.

Namun, penting juga untuk diakui bahwa rasa kemanusiaan tidak eksklusif bagi orang-orang religius. Banyak orang yang tidak beragama atau memiliki keyakinan sekuler juga menunjukkan empati dan kasih sayang yang besar terhadap sesama. Rasa kemanusiaan bisa berkembang dari berbagai sumber, termasuk nilai-nilai kemanusiaan universal, pendidikan, dan pengalaman pribadi.

Budi luhur, kemanusiaan, dan agama memiliki kaitan yang erat dalam membentuk karakter dan perilaku individu serta masyarakat. Berikut beberapa aspek yang menghubungkan ketiganya:

Nilai-Nilai Moral dan Etika: Agama sering kali menekankan pentingnya budi luhur sebagai bagian dari ajaran moral dan etika. Contohnya, ajaran tentang kasih sayang, kejujuran, dan keadilan dalam berbagai agama mendorong umatnya untuk mengembangkan budi luhur.

Kemanusiaan sebagai Manifestasi Budi Luhur: Budi luhur tercermin dalam tindakan kemanusiaan, seperti empati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Agama sering kali mendorong umatnya untuk mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari.

Pengembangan Karakter: Agama dan budi luhur berperan penting dalam pengembangan karakter individu. Dengan mengembangkan budi luhur, seseorang diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Harmoni Sosial: Budi luhur dan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh agama dapat membantu menciptakan harmoni sosial. Ketika individu dan masyarakat mengamalkan nilai-nilai ini, mereka lebih cenderung untuk hidup dalam damai dan saling menghormati.

Praktik Keagamaan: Banyak praktik keagamaan yang dirancang untuk mengembangkan budi luhur dan meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, ritual keagamaan yang mendorong refleksi diri, pengampunan, dan kasih sayang.

Etika dan Tanggung Jawab: Agama sering kali menekankan tanggung jawab individu terhadap sesama dan lingkungan. Budi luhur yang dijiwai oleh ajaran agama mendorong individu untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab dan etis.

Dengan demikian, budi luhur, kemanusiaan, dan agama saling terkait dalam membentuk perilaku dan karakter individu serta masyarakat yang lebih baik.

Membangun karakter generasi muda dalam kaitan dengan etika dan budaya bangsa sangat penting untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

Pengertian Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah upaya terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif.

Nilai-Nilai dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Beberapa nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa antara lain ¹:

– Religius: sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya

– Jujur: perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya

– Toleransi: sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya

– Disiplin: tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan

– Kerja Keras: perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas

– Kreatif: berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki

Prinsip Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pengembangan budaya dan karakter bangsa dapat dilakukan dengan beberapa prinsip, antara lain:

– Berkelanjutan: proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa merupakan sebuah proses panjang

– Melalui semua mata pelajaran: proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui setiap mata pelajaran

– Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan: materi nilai budaya dan karakter bangsa bukanlah bahan ajar biasa

Peran Sekolah dan Guru: Sekolah dan guru memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi muda. Mereka dapat menanamkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa melalui proses belajar-mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler.

Partisipasi Aktif: Partisipasi aktif dari lingkungan keluarga dan masyarakat juga diperlukan untuk mendukung pendidikan budaya dan karakter bangsa. Dengan demikian, implementasi pendidikan dalam membentuk nilai budaya dan karakter bangsa akan mendatangkan hasil yang relevan dengan tujuan melahirkan generasi yang punya pribadi luhur dengan rasa empati kemanusiaan yang tinggi.

Dengan demikian akan melahirkan sebuah generasi yang jujur dan pekerja keras, dengan kesadaran dari dalam sendiri bahwa bangsa ini bisa mencapai kemakmuran dan berkeadilan apabila dimulai dari pribadi pribadi yang jujur dan berbudi luhur dengan rasa kemanusiaan, dengan demikian timbul sebuah kesadaran tidak melakukan korupsi dan ketidak Adilan . Dengan sendirinya secara pekan dan pasti merubah dengan sendirinya keadaan yang penuh ketidak pastian dan ketidak Adilan seperti jaman yang katanya Orde Reformasi saat ini.

—————————–

 

*Penulis adalah praktisi hukum, pemerhati sosial budaya dan sejarah bangsanya.