Author: Redaksi

 

Oleh Armada Riyanto, CM

 

Apa itu “arogansi politik”? Dari mana asal usulnya? Mengapa politikus arogan?

Paus Paulus VI pernah mendefinisikan “politik” sebagai “the highest form of charity” (atau wujud tertinggi dari perbuatan kasih) yang bisa diberikan oleh manusia kepada sesamanya.

Definisi ini berhubungan erat dengan tulisan Aristoteles di buku Politics bahwa politik mengejar kebaikan tertinggi (the highest good).  Karena tujuan politik disebut “tertinggi”, tujuan itu tidak bisa direduksir pada tujuan orang per orang (penguasanya), partainya, kelompoknya, atau ormas ormasnya! Aristoteles mungkin salah satu manusia pertama di planet ini yang mengajarkan bahwa politik itu mengurai kesejahteraan bagi semua (manusia). Dia-lah yang berkata, ilmu “politik” adalah “architectonic” (“arch” itu agung, “tecné” adalah kecerdasan). Jadi, politik itu mencakup segala kecerdasan manusia. Politik mencakup tata ekonomi yang akuntabel dan kondusif, etika yang excellent, kebudayaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan, layanan kesehatan rapi dan benar, pendidikan yang mencerdaskan (bukan mbuat makin religius dangkal), lingkungan hidup yang kelestariannya dibela mati matian, keadilan hukum yang tidak pilih pilih, tata konstitusi yang tidak dibuat mainan penguasa … Yang apabila semua itu disatukan, jadinya “ilmu politik”!

Domain politik bukan di ruang sidang DPR atau kantor bupati atau presiden, tetapi NEGARA atau KOMUNITAS RAKYAT. Machiavelli, filsuf Renaissance dari Firenze, mensimplifikasi “domain politik” pada perkara kekuasaan di sekitar raja, penguasa, presiden, dan bupati. Rakyat tidak dibahasnya dalam bukunya “Il Principe“. Hak hak rakyat baru muncul pada Hobbes, Locke dan Rousseau. Tetapi, karena rakyat identik dengan “lawless”, terjadi kekacauan dalam sejarah revolusi Perancis.

Kembali kepada tema:  Apa itu arogansi politik? Arogansi politik pertama-tama bukan perkara bahasa atau komunikasi verbal. Arogansi politik terlihat nyata bukan hanya seperti dikira banyak orang (terjadi di Pati), tetapi merebak bau busuknya:

– Ketika tata politik menafikan/menyepelekan hak hak rakyat.

– Ketika kebijakan publik menyusahkan rakyat secara terus-menerus dan mengancam rakyat dengan menggusur tanah dan mengancam diberikan ke ormas (Ormas seakan akan menjadi kriteria pemecahan segala kebuntuan dan ketidak-becusan managemen; seakan akan ormas tahu segala managemen bisnis negara, Dhuh!).

– Ketika penguasa secara semena mena mengambil keuntungan dari kesusahan rakyat.

– Ketika rakyat ditipu penguasa atau pejabat, diblokir hak haknya, diperas dengan berbagai cara lewat aneka kebijakan aneh-aneh.

– Ketika para politikus mengira rakyat bodoh dan cuma bisa ngikut kebijakan mereka tanpa punya daya kritik.

Arogansi politik terjadi ketika pejabat mengancam, memperdayakan rakyat (hingga kesulitan mencari kerja), menyerobot tambang tambang dan memberikannya kepada ormas ormas (padahalnya tugas pemerintahan untuk memberikan segala kekayaan negara kembali kepada seluruh rakyat Indonesia (bukan ormas ormas!). Tidak ada dalam Konstitusi kata “ormas” punya hak atas kekayaan negara. Kekayaan itu untuk seluruh rakyat Indonesia!

Arogansi mudah terjadi ketika korupsi hanya menjadi berita koran dan televisi murahan, sementara uang sitaannya tidak tentu rimbanya. Padahalnya yang yang dikorupsi bisa digunakan untuk mbayar cicilan hutang negara!

Arogansi juga mudah berlangsung, tatkala ratusan atau mungkin ribuan trilyun dana APBN digunakan untuk program program Politik yang tidak produktif. Sementara, beban hutang negara dipanggulkan ke pundak rakyat yang sudah babak belur oleh susahnya cari makan.

Asal usul arogansi politik berasal dari kesadaran pemahaman yang buruk tentang apa itu “politik”. Sebagai bangsa yang pernah dijajah bangsa asing Belanda, Jepang, jauh sebelumnya Portugis, dalam naluri alamiah kita, terdapat kecenderungan untuk meniru model model bagaimana penguasa kolonial dahulu memeras rakyat. Menjadi “penguasa” seakan akan bisa melakukan apa saja dan mengambil apa pun dari rakyat dan negara.  Masih ditambah dengan karut marut program politik yang partisan, pengetahuan komunikasi politik yang dangkal dari para pejabat (seperti pemblokiran rekening untuk melindungi; padahal ibu yang harusnya membayar obat, tidak bisa dan karenanya mati), dan budaya “tidak akuntabel” yang nyata di semua lini kehidupan sehari-hari. BUMN-BUMN yang diberitakan korupsi, seakan tidak pernah mendapatkan solusi yang meyakinkan.

Mengapa politikus arogan? Salah satu jawabannya ialah mereka sesungguhnya sedang melakukan “survival” dalam cara yang keliru. Agar dikesani tegas, mereka bersuara keras dan menantang. Agar dikesani jujur, mereka bicara “medok” dan senyam senyum. Agar dikesani peduli rakyat kecil, mereka memberi makan siang gratis (dengan cara membebani APBN). Agar dikesani bekerja, mereka mengumumkan kebijakan publik menaikkan pajak hingga 200 sampai 500 persen. Artinya, para politikus / pejabat kita (tidak semuanya tentu saja) berada dalam kesadaran kurang bermutu terkait bagaimana memajukan kehidupan rakyatnya sedemikian rupa sehingga tujuan tertinggi, kesejahteraan bersama, dapat diraih.

Para politikus kita melupakan kodrat politik, yaitu politik sebagai pengabdian dan pelayanan tertinggi “charity” untuk semua warganegara. Tidak ada “kerendahan hati politik” dan itu tidak diperlukan. Tetapi, tatanan politik yang adil dan kondusif, secara absolut dibutuhkan rakyat, dan harus diperjuangkan. Selamat menyongsong perayaan 80 Tahun Indonesia merdeka, kawan. Sayangnya, kita kini seperti “terjajah lagi” oleh politik arogansi. Semoga “keterjajahan” ini segera berakhir.

—————–

Oleh Ignas Kleden 

 

Dalam banyak pidato dan buku-buku resmi biasa dikemukakan tiga semboyan, tercatat tiga tindakan dan dianjurkan tiga kebajikan nasional, yang selalu dikaitkan dengan kemerdekaan, yaitu merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Walaupun semboyan-semboyan tersebut sudah muncul begitu saja, namun jelas terlihat, ada hal yang menarik di situ, yakni perkembangan kesadaran mengenai kemerdekaan.

Proklamasi Republik Indonesia yang sudah kita hafal setiap kalimatnya, pada dasarnya suatu deklarasi tentang “pemindahan kekuasaan”. Jadi, suatu deklarasi tentang kemerdekaan politik, di mana kekuasaan memerintah negeri ini yang tadinya berada di tangan pemerintahan asing, kini dialihkan ke tangan para pemimpin bangsa kita sendiri. Namun, perumus naskah proklamasi yang singkat itu ternyata mempunyai pikiran yang panjang, karena setelah pernyataan mengenai pemindahan kekuasaan langsung ditambahkan “dan lain-lain”.

Dilihat dari masa sekarang maka pernyataan ”dan lain-lain” itu mempunyai dasar yang mendalam dan membawa implikasi yang luas. Karena, kemerdekaan yang diperjuangkan itu kiranya lebih luas lingkupnya dari sekadar pemindahan kekuasaan, yang seyogianya harus disusul oleh peralihan cara hidup, perubahan sistem kemasyarakatan, reformasi kehidupan kesenian dan penggalakkan kreativitas intelektual. Berarti, pemindahan kekuasaan adalah langkah revolusioner pertama yang berlangsung “dalam tempo yang sesingkat-singkatnya” untuk mengawali dan memungkinkan “pemindahan budaya” yang akan berlangsung dalam suatu evolusi yang jauh lebih lambat dan panjang.

Kalau semboyan merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan kurang-lebih mempunyai kaitan khusus dengan pemindahan kekuasaan, maka semboyan mengisi kemerdekaan berhubungan secara khusus dengan usaha pemindahan budaya, dalam arti yang baru diuraikan.

Sudah jelas, bahwa pemindahan budaya merupakan proses dengan besaran yang sukar diduga, karena di dalamnya tercakup segala sesuatu yang bersangkut-paut dengan cara hidup suatu bangsa, berupa peralihan dari cara hidup suatu bangsa yang terjajah dan bergantung pada cara hidup suatu bangsa yang berdaulat dan merdeka. Dengan kata lain, dibutuhkan peralihan dari suatu masyarakat yang susunannya ditentukan oleh orang lain kepada masyarakat yang menentukan sendiri organisasi masyarakat dan struktur sosialnya, dan memilih sendiri sistem nilainya.

Pemindahan budaya itu merupakan keharusan, sebab sekalipun penjajahan yang kita alami adalah suatu penjajahan politik, namun akibat yang dibawa oleh penjajahan itu tidak dapat tidak memasuki berbagai bidang, yang belum semuanya dapat dipulihkan oleh kemerdekaan politik, yang diresmikan oleh prokiamasi kemerdekaan.

Dalam bidang ekonomi, kita menyaksikan suatu peningkatan kemakmuran umum yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan zaman kolonial, namun berbagai dualisme perkembangan ekonomi yang dilembagakan pada masa penjajahan belum teratasi dengan memuaskan, apakah itu dualisme antara sektor tradisional, dualisme antara sektor formal dan informal, atau dualisme antara perkembangan kota dan desa, yang sekaligus melibatkan dualisme antara industri dan pertanian.

Dalam bidang hukum terbuka, kesempatan yang jauh lebih luas bagi para warga untuk membela hak-hak mereka melalui saluran hukum, namun masih sering terdengar keluhan para ahli hukum kita, tentang masih berlakunya berbagai produk hukum kolonial, yang beberapa di antaranya tidak begitu simpatik lagi untuk iklim hukum dalam alam kehidupan merdeka.

Dalam bidang pendidikan terjadi perluasan kesempatan belajar secara besar-besaran, namun dengan prospek yang belum begitu gemilang baik tentang mutu pendidikan maupun tentang mutu pengajaran. Masih sering kita saksikan bahwa para pelajar dan siswa kita yang belum begitu sanggup berkelahi dengan baik dalam diskusi dan debat di kelas, sudah sangat pandai berkelahi secara fisik di jalanan. Agak paradoksal bahwa dalam sistem pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, belum cukup diutamakan pertumbuhan kecerdasan, dan dalam suatu negara yang terkenal berhasil menciptakan kestabilan polirik, kestabilan sistem pendidikan seakan-akan buyar.

Dalam budaya politik kita melihat terbentuknya suatu elite politik yang semakin terdidik, dengan basis informasi yang jauh lebih canggih, tetapi yang secara mental belum sanggup mengemansipasikan dirinya dari godaan feodalisme lama, yang muncul kembali dalam suatu format baru secara asimetris. Hak-hak aristokratis seakan dikejar-kejar (yaitu mobilitas ke arah noblesse), tetapi kewajiban dan tanggung jawab aristokratis masih banyak diabaikan (antara tain karena status noblesse yang mudah diambil alih dari etos noblesse oblige).

Dalam organisasi sosial terlihat bahwa kepemimpinan politik dan kepemimpinan ekonomi yang secara sistematis ditumpas oleh penjajah Belanda, masih meninggalkan bekas nyata dalam terlambatnya pembentukan kelas menengah pribumi, bahkan sampai sekarang. Yang kita lihat bermunculan dewasa ini adalah kelompok-kelompok dengan kemungkinan ekonomis yang lebih baik, yang sanggup dan lebih berkesempatan untuk menampung efek trickle down dari pertumbuhan ekononmi, tetapi masih narus membuktikan kemampuannya dalam organisasi dan dalam memantapkan sistem-nilai kelas menengah yang secara khas ditandai oleh entrepreneuria  unpedictability.

Dalam birokrasi terjadi perluasan yang ekspansif dari klasikalisme gaya lama, yang masih harus berjuang keras untuk mencapai suatu efisiensi gaya baru.

Bidang komunikasi mengalami sofistikasi teknologis yang serba cepat, tanpa kira tahu cukup banyak tentang kontribusinya dalam mendekatkan para warga secara sosial-politik. Apakah volume informasi yang meningkat, melibatkan juga apresiasi sosiai-budaya yang lebih mendalam? Masih banyak yang rupanya harus dilakukan, supaya di Indonesia dapat dibuktikan kesalahan sebuah kritik: alat-alat kormunikasi modern baru sanggup rnengurangi jarak secara fisik, terapi belum sanggup memperkecil jarak secara eksistensi.

Tenwu saja ada beberapa prestasi yang sangat gemilang. Dan kita boleh berlega hati, bahwa dalam bidang bersangkutan kernerdekaan telah tercapai dengan memuaskan. Ambillah bahasa sebagai contoh soal. Dewasa ini para cendekiawan kita tidak lagi merasa malu, kikuk apalagi terhalang untuk mendiskusikan masalah apa pun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pemerintah ternyata dapat menyampaikan pesan dan instruksi mana saja dalam bahasa Indonesia, sementara para sastrawan kita sudah berhasil menciptakan suatu tingkat keharuman untuk nama Indonesia sebagai medium kreasi mereka.

Demikian pula integrasi nasional ternyata sanggup mengurangi provinsialisme dan partikularisme eksklusif antara berbagai kelompok, sehingga kelompok etnik, agama, daerah, ras ataupun subkultur tidak lagi menjadi halangan pada tingkat nasional. Divide et impera telah sanggup disulap secara cerdas dan efektif menjadi bhinneka tunggal ika.

Refleksi kecil ini dapat menyumbangkan sebuah pengertian penting, yang kebenarannya dapat diverifikasi daiam sejarah kita: lembaga-lembaga politik dalam pemerintahan dan negara memerlukan lebih sedikit waktu untuk diperbaiki, dipulihkan dan diperbarui dari pranata-pranata sosial dalam masyarakat, dan inflasi nilai uang ternyata jauh lebih mudah dikontrol dari inflasi nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat.

Kita ingat dengan penuh hormat, sukses besar para teknokrat Indonesia yang sanggup menekan inflasi 600 persen pada akhir 1956 menjadi hanya 15 persen pada tahun 1968. Sebaliknya, kita menyaksikan dengan prihatin kebiasaan korupsi pada berbagai tingkat dan jenis masih terus berulang, walaupun sudah dicoba berbagai usaha pengawasan dan pencegahan.

Contoh ini tidak bermaksud menunjukkan bahwa para ekonom kita lebih siap dan lebih tanggap daripada para ilmuwan sosial, atau bahwa ilmu ekonomi mempunyai analytical tools yang lebih maju dan perlengkapan operasional yang lebih sempurna daripada ilmu-ilmu budaya.

Kesimpulan yang lebih berguna bahwa masalah-masalah sosial budaya pada dasarnya lebih sulit terpegang, kurang tangible, dibandingkan dengan masalah-masalah politik praktis atau ekonomi, tidak pernah bisa ditangani dengan keefektifan yang spektakuler, seperti dalam kedua bidang lainnya, tetapi membawa kesulitan yang lebih perlahan dalam perkembangannya, tetapi lebih mendalam daya rasuknya dan lebih sukar dan lebih lambat untuk dipulihkan.

Dalam pada itu, kita tahu juga hahwa perubahan struktur politik tidak dengan sendirinya membawa serta perubahan nilai-nilai politik, sementara sukses pembangunan ekonomi tak dapat menghindari munculnya perkembangan sampingan yang problematis.

Betapapun tak enak untuk mengatakannya, namun kenyataan sejarah modern kita tak bisa dan tak perlu dipungkiri, sukses pembangunan ekonomi lebih cenderung menimbulkan daripada memecahkan masalah-masalah sosial-budaya (suatu gejala yang sering ditanggapi secara keliru, seolah-olah kelompok ilmuwan sosiallah yang lebih suka menjadi problem maker daripada menjadi problem solver).

Walaupun demikian, tak seorang pun dewasa ini yang dernikian pandirnya untuk berkesimpulan: jadi, stop pembangunan ekonomi! Urgensi dewasa ini adalah mengimbangi perencanaan ekonomi dengan strategi sosial-budaya, menyempurnakan model analisis sosial-budaya untuk melengkapi atau mengoreksi model analisis ekonomi. Karena hanya dengan dasar itu kita dapat berbicara tentang suatu pembangunan sosial-budaya.

Adalah suatu langkah penting di tanah air kita, bahwa telah dicanangkan dengan suatu keberanian besar, bahwa pembangunan haruslah dipahami untuk tujuan terbentuknya manusia utuh dan terciptanya kesejahteraan masyarakat seluruhnya—suatu rumusan yang terang semakin mempersulit perencana ekonomi (karena diandaikan ceteris non paribus), tetapi lebih menguntungkan masyarakat luas, kalau saja dapat dilaksanakan. Pertumbuhan manusia yang utuh berarti, tidak dikehendakinya desintegrasi kebudayaan (karena tak ada orang yang bertumbuh wajar dalam kebudayaan yang centang-perenang). Dan kesejahteraan masyarakat seluruhnya berarti, tidak dikehendakinya detotalisasi masyarakat (di mana suatu bagian dianggap keseluruhan, dan satu sektor dianggap mewakili semua sektor).

Menarik. bahwa dalam proklamasi kemerdekaan eksplisit dinyatakan bahwa “hal-hal mengenai pemindahan  kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”. Dengan pernyataan itu, negara-bangsa Indonesia merdeka memulai riwayat hidupnya. Kemudian, Ketika Orde Baru dimulai dengan menerima warisan ekonomi yang hancur-lebur dari Orde Lama, terasa bahwa tekad utama pemerintah Orde Baru untuk tetap berorientasi pada pernyataan proklamasi, dengan menggeser titik perhatian. Tekad itu seakan-akan berbunyi: “Hal-hal mengenai stabilisasi ekonomi dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.

Kini, kita boleh kiranya bertanya, apa makna sebenarnya dari ungkapan “dan lain-lain” dalam konteks sejarah modern kita? Secara harafiah, “dan lain-iain” adalah terjemahan dari ungkapan Latin yang sudah bersifat internasional: et cetera. Namun, secara intelektual, sengaja ataupun kebetulan, ia menjadi saduran agak bebas dari konsep ceteris paribus. Mengatakan ”dan lain-lain”  berarti menganggap yang lain-lain tidak/belum menimbulkan masalah, tidak perlu dipandang problematis, karena tidak banyak perubahan yang akan terjadi di situ.

Namun, apa yang terjadi? Terpusatnya perhatian pada bidang politik secara tunggal nada sejak kemerdekaan dan sepanjang masa Orde Lama, telah ditutup dengan ambruknya perekonomian nasional sebagai finalnya. Kemudian, konsentrasi perhatian pada bidang ekonomi sejak awal Orde Baru, ternyata kemudian menimbulkan berbagai masalah sosial-budaya, yang pada mulanya dikualifikasikan sebagai akibat sampingan dari pembangunan ekonomi, sebelum kita sekarang akhirnya menyadari bahwa masalahnya jauh lebih serius daripada sekadar akibat sampingan, atau akibat yang untuk sementara boleh dikesampingkan.

Pelajaran mahal yang kita peroleh melalui kursus panjang selama empat dasawarsa, bahwa cara pandang dan cara tindak yang cenderung melakukan detoralisasi masyarakat, memutlakkan satu sektor lainnya hanya sebagai “dan lain Jain”, memang dapat, boleh dan bahkan harus diterapkan sebagai suatu penyelesatani provisoris karena urgensi praktis dan desakan waktu. Akan terapi, dalam jangka yang lebih panjang rupanya tidaklah realistis, karena tidak cocok dengan hakikat masyarakat, yang pada dasarnya kompleks.

Suatu masyarakat hidup adalah suatu Lebenswelt menurut pengertian kaum fenomenolog, di mana semua fungsi dan kebutuhan hadir dan bercampur, tanpa yang satu menjadi total dan mutlak. Dalam suatu Lebenswelt, tiap orang mencari nafkah, tetapi tidak semua mereka menjadi ekonom, tiap orang berpikir dan bertanya tanpa semua mereka menjadi filsuf, tiap orang pada waktu-waktu tertentu menikmati dan mengalami keindahan, tetapi hanya beberapa di antaranya yang menjadi penyair, tiap orang pada saat-saat yang khusus akan berdoa dan memikirkan Tuhan, tetapi tidak tiap mereka ulama atau pendera, dan pada sangat banyak kesempatan, tanpa menjadi camat atau anggota DPR, tiap orang akan memikirkan negara dan nasib negerinya.

Tidak jarang terjadi – dan praktis sangat banyak orang yang masih menderita keadaan ini – bahwa kemerdekaan politik tidaklah selalu disusul dengan segera oleh kemerdekaan budaya. Sekelompok orang yang tidak lagi dijajah secara politik, masih harus tetap berjuang keras untuk memperoleh kemerdekaan secara budaya. Keadaannya agak mirip dengan situasi seorang bekas tahanan, yang sudah bebas dari penjara, tetapi belum bebas secara sosial, baik karena rnasyarakat belum siap menerimanya kembali maupun karena dia sendiri belum siap menerima kembali kebebasannya.

Ketergantungan ternyata bukan hanya menjadi nasib dan penderitaan, tetapi juga – khususnya pada tahap yang patologis – menjadi kebutuhan dan kenikmatan. Demikian pula, menentukan nasib sendiri bukan saja menjadi kehormatan dan kebanggaan, melainkan juga – khususnya pada situasi yang marginal—dapat menjadi beban, tanggung jawab dan bahkan kecemasan. Seseorang yang tidak merdeka akan memilih manisnya diurus orang lain daripada pada mengurus diri sendiri.

Dalam hubungan itu, seorang menjadi merdeka secara budaya, kalau dia dengan sadar memilih suatu sistem nilai untuk dianutnya, meskipun dia tahu berbagai kelemahan sistem nilai tersebut dan menerima juga simbol-simbol tersebut untuk mengungkapkan nilai termaksud. Kemerdekaan budaya – dalam analogi—adalah kebebasan seorang pemuda, yang memutuskan untuk menikahi seorang gadis, meskipun dia mengenal dengan baik kekurangan dan kelemahan calon istrinya (dan bukan karena ilusi dan idealisasi, bahwa wanita pilihannya adalah seorang manusia tanpa cela).

Dalam praktek semua itu berarti, seorang yang merdeka secara budaya bisa saja memberi nilai tinggi kepada kecerdasan dan keterpelajaran, tetapi tidak akan memutlakan gelar doktorandus yang menjadi simbolnya. Dia mungkin juga mengutamakan kemajuan ekonomi, tetapi sanggup membedakan kemajuan ekonomis dari simbol-simbol konsumtif.

Seorang yang merdeka secara budaya barangkali sangat menghargai solidaritas dan mau berkorban untuknya, sambil tetap mempertahankan sikap bahwa berlaku solider tidaklah identik dengan selalu berkata ”ya” kepada kemauan kelompoknya, seperti juga loyalitas adalah kebajikan yang lebih banyak tuntutannya daripada sekadar membenarkan ucapan atasannya. Setiakawan tidaklah sederhana seperti fraternite terreur dan hormat sejati tidaklah setali tiga uang dengan perasaan gentar di hadapan senilitas.

Hubungan simbol budaya dan nilai budaya ini mempunyai perwujudan yang praktis. Kalau pengambilalihan lembaga-lembaga politik tidak dengan sendirinya mengakibatkan pembaruan nilai-nilai politik, demikian juga pengambilalihan simbol-simbol budaya belum dengan sendirinya berarti diterimanya nilai-nilai budaya, yang dicoba diungkapkan dalam simbol-simbol tersebut.

Selanjutnya, kalau kemerdekaan politik terwujud sepenuhnya, apabila dalam lembags-lembaga poltiik terjadi sosialisasi nilai-nilai politik baru vang berbeda dari nilai-nilai politik kolonial, kemerdekaan hudaya pun akan tercapai, apabila dalam simbol-simbol kebudayaan yang diterima, diintegrasikan juga nilai-nilai budaya yang dicita-citakan.

Dengan demikian, kemerdekaan budaya rupanya terwujud melalui kesadaran tentang relatifnya suatu sistem nilai dan pengertian dan penerimaan terhadap keterbacasan simbol-simbolnya. Suatu sistem nilai masih selalu punya peluang untuk disempurnakan, dan antara nilai budaya dan simbol-simbolnya bisa terbentang jarak yang panjang. Simbol budaya ternyata bisa mengungkapkan nilai, tetapi sekaligus sanggup juga menyembunwikan dan bahkan mengkhianati nilai budaya.

Dalam praktek, seorang yang merdeka secara budaya akan sadar bahwa tidak setiap sajak adalah puisi, tidak setiap garis adalah lukisan, tidak setiap nada membuat  lagu, tidak setiap senyum adalah persahabaran, tidak setiap uluran tangan adalah bantuan, tidak seriap persetujuan adalah pembenaran, tidak setiap peningkatan pendapatan berarti kemakmuran, tidak setiap upaya menyimpan keagungan, tidak setiap kecanggihan berarti kemajuan, tidak setiap kenakalan berarti kejahatan, tidak setiap sopan-santun adalah kehalusan, dan tidak setiap kebebasan adalah kemerdekaan.

———————-

Sumbert Tulisan dari Buku Menulis Politik: Indonesia sebagai Utopia, Kompas, 2001

Oleh Agus Widjajanto

 

Tema peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia adalah “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema ini dipilih untuk mencerminkan arah perjuangan dan visi besar bangsa Indonesia saat ini dan di masa depan.

Tema ini memiliki makna yang mendalam, yaitu

– Bersatu: Menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan kemakmuran negara.

– Berdaulat: Menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan memiliki kekuasaan penuh atas dirinya sendiri.

– Rakyat Sejahtera: Menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pembangunan ekonomi dan sosial.

– Indonesia Maju: Menunjukkan visi besar bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan berkembang di masa depan.

Logo peringatan HUT ke-80 RI juga memiliki makna filosofis yang mendalam, yaitu simbol infinity (tak terhingga) yang terbentuk dari angka 8 dan 0 yang saling terhubung, melambangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang tidak pernah putus dalam mencapai cita-cita bangsa

Peringatan hari kemerdekaan Indonesia dapat menjadi momentum penting untuk refleksi dan pembangunan karakter anak bangsa. Berikut beberapa poin refleksi yang dapat dilakukan:

1. Mengingat Nilai-Nilai Kemerdekaan: Peringatan hari kemerdekaan dapat menjadi kesempatan untuk mengingat dan memahami nilai-nilai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa, seperti patriotisme, kesetiakawanan, dan semangat perjuangan.
2. Membangun Kesadaran Nasional: Peringatan hari kemerdekaan dapat menjadi sarana untuk membangun kesadaran nasional dan cinta tanah air pada anak-anak muda, sehingga mereka dapat memahami pentingnya menjaga keutuhan dan kedaulatan negara.
3. Mengembangkan Karakter Positif: Peringatan hari kemerdekaan dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan karakter positif pada anak-anak, seperti disiplin, kerja sama, dan tanggung jawab, melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka peringatan hari kemerdekaan.
4. Menghormati Perjuangan Pahlawan: Peringatan hari kemerdekaan dapat menjadi kesempatan untuk menghormati perjuangan para pahlawan bangsa dan memahami nilai-nilai yang mereka perjuangkan, sehingga anak-anak dapat meneladani sifat-sifat baik mereka.
5. Membangun Rasa Syukur: Peringatan hari kemerdekaan dapat menjadi kesempatan untuk membangun rasa syukur pada anak-anak atas kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia, sehingga mereka dapat memahami pentingnya menjaga dan melestarikan kemerdekaan tersebut.

Dalam pembangunan karakter anak bangsa, peringatan hari kemerdekaan dapat menjadi momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai positif dan membangun kesadaran nasional pada anak-anak muda, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang berkualitas dan dapat melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia di masa depan.

Seluruh elemen anak bangsa diharapkan tidak melupakan Sejarah (Jas Merah) dimana kemerdekaan itu sendiri sebagai monentum tonggak merdekanya sebuah bangsa, yang merdeka, anti penjajahan dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, mempunyai maksud merdeka dan berdaulat dalam bidang ekonomi terhadap rakytnya, merdeka dalam bidang politik yang berdaulat penuh tidak terjadi intervensi apapun dalam menjalankan kebijaksanaan nya dalam pemerintahan selaku wakil negara, dan merdeka dan berdaulat dalam bidang kebudayaan, dimana budaya sendiri bisa menjadi tuan di negeri sendiri, baik musik, dunia film, seni budaya, yang tetap mempertahankan budaya lokal (local wisdom) sebagai karakter budaya bangsa  sesuai ajaran Tri Sakti dari Bapak Pendiri bangsa.

Segenap anak bangsa tetap berpegang teguh atas karakter bangsa sendiri, yang berorientasi pada ruh-nya ke-Indonesiaan, dalam berbangsa dan bernegara, termasuk membangun sistem pendidikan yang berorientasi budaya Indonesia.

Karena indonesia sendiri dibentuk awal berdasarkan ide pemerintahan desa dalam lingkup nasional yang selalu mengambil keputusan politik  berdasarkan musyawarah mufakad , dengan konsep ekonomi kerakyatan yang berdasarkan gotong royong, dimana bukan berkiblat pada sistem Liberal, dan juga bukan berkiblat pada sistem Sosialis, akan tetapi berkiblat pada sistem ke-I berdasar falsafah Pancasila, baik sebagai pandangan hidup maupun falsafah berbangsa dan bernegara.

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, dengan memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

 

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan

– Perekonomian Berbasis Rakyat: Sistem ekonomi ini berfokus pada pengembangan ekonomi rakyat, seperti koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi sosial.

– Kesejahteraan Rakyat: Tujuan utama sistem ekonomi kerakyatan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan.

– Partisipasi Masyarakat: Sistem ekonomi kerakyatan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan pembangunan.

– Keadilan Ekonomi: Sistem ekonomi kerakyatan bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi dengan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.

– Pemberdayaan Masyarakat: Sistem ekonomi kerakyatan berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi.

 

Pancasila sebagai Landasan Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem Ekonomi Kerakyatan di Indonesia berlandaskan pada Pancasila, khususnya sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, dengan memberdayakan seluruh potensi ekonomi rakyat.

 

Implementasi Sistem Ekonomi Kerakyatan

Implementasi Sistem Ekonomi Kerakyatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

– Pengembangan Koperasi: Mendorong pengembangan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan anggota.

–  Pemberdayaan UMKM: Memberdayakan UMKM melalui akses terhadap sumber daya ekonomi, pelatihan, dan teknologi.

– Program Sosial: Melaksanakan program sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

– Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan pembangunan.

Dengan demikian, Sistem Ekonomi Kerakyatan dapat menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Untuk menunjukan bahwa kita sudah layak disebut bangsa yang benar-benar merdeka dan berdaulat, baik berdaulat secara ekonomi, berdaulat secara politik yang bebas dari tekanan negara adi daya, dalam bentuk intervensi apapapun, dan kemandirian berdaulat  dalam bidang kebudayaan, sebagaimana sebuah bangsa yang besar, yang bermartabat, yang layak disebut sebagai mercusuar dunia, ke depan.

——————

 

Penulis adalah Praktisi Hukum, Pengamat Politik Hukum dan Sosial Budaya  Bangsanya

 

Oleh  Agus Widjajanto

 

Wahdatul wujud adalah konsep spiritual yang dikembangkan oleh filsuf dan sufi Islam, Ibnu Arabi. Konsep ini menekankan kesatuan eksistensi antara Tuhan dan makhluk, termasuk manusia. Dalam konteks eksistensi manusia sebagai pengamat, wahdatul wujud dapat dipahami sebagai kesadaran manusia akan kesatuan dan kesempurnaan Tuhan dalam segala aspek kehidupan.

 Pemahaman Konsep Wahdatul Wujud

– Tuhan adalah satu-satunya wujud yang sebenarnya ada, sedangkan makhluk lainnya hanya merupakan bayangan atau manifestasi dari wujud Tuhan.

– Manusia sebagai makhluk memiliki wujud yang bergantung pada wujud Tuhan, dan tujuan hidup manusia adalah untuk mengenali dan menyadari kesatuan dengan Tuhan.

– Konsep wahdatul wujud tidak berarti bahwa manusia dan Tuhan adalah sama, tetapi lebih kepada kesadaran manusia akan ketergantungannya pada Tuhan dan kesempurnaan-Nya.

Tingkatan Tauhid dalam Wahdatul Wujud

Al-Ghazali membagi tauhid menjadi empat tingkatan, yaitu:

– Tauhid Ucapan: Mengucapkan kalimat tauhid tanpa memahami maknanya secara mendalam.

– Tauhid Keyakinan: Meyakini kebenaran tauhid dengan hati dan pikiran.

– Tauhid Penyaksian: Menyaksikan kesatuan Tuhan melalui pengalaman spiritual.

– Tauhid Shiddiqin: Mencapai tingkat tertinggi dalam tauhid, yaitu sirna dalam tauhid (fana’ fi al-tauhid).

Implikasi Wahdatul Wujud dalam Kehidupan Manusia

– Meningkatkan kesadaran manusia akan kesatuan dan kesempurnaan Tuhan.

– Membantu manusia memahami tujuan hidupnya sebagai makhluk yang bergantung pada Tuhan.

– Mendorong manusia untuk mengembangkan spiritualitas dan kesadaran diri dalam menjalani kehidupan

Bahwa manusia bukanlah pelaku tapi hanya sekedar pelaksana ( pengamat) yang harus disadari yang lebih tepat dikatakan kesadaran sebagai sang pengamat (witness consciousness), tubuh hanyalah ruang kosong seperti botol, sedangkan isi, atau isi rasa, pikiran, emosi, nafsu, bahkan niat ( mens rea dalam delik pidana) hanyalah titipan yang datang dari luar diri. “Aku” yang sejati adalah kesadaran murni yang menyadari segala bentuk dan isi yang muncul, lalu hilang dan berubah, seperti botol yang diisi tuannya, yang bisa hari ini kucing, besok hijau, nanti malam biru, hanyalah titipan semata, dimana kesadaran tidak melekat pada isi apapun baik kuning, hijau, biru tadi akan tetapi hanya menyaksikan, sebagai pelaksana gerak.

Saat pikiran benar benar diam (lenyap) maka kita akan masuk keheningan murni. Tidak ada lagi “AKu” melawan dunia, yang tersisa adalah hanya kesadaran menyatu dengan semesta.

“Ketika aku berhenti berusaha, maka dunia pun berhenti melawan, karena dunia hanyalah cermin   yang hanya memantulkan pikiran dan keinginanmu imajinasimu.

Dalam Filsafat Timur baik Tao, Advaita, Zen menganggap bahwa pikiran dianggap sebagai filter realitas, realitas sejati hanya bisa dialami  saat pikiran  tidak ikut campur, atau hening diam. Dan ketika kamu hening dan diam maka semesta akan menyerah, bukan kalah tapi menyatu antara dirimu dan semesta. Maka dirimu adalah pikiranmu, dan pikiranmu adalah dirimu yang sejati yang kamu miliki.

Bahwa Tuhan sebagai Sumber Gerak dan Niat (The String of Life) dimana dalam teori string atau fisika quantum ada partikel Tuhan yang menggerakan seluruh eksistensi, yang dalam bahasa spiritual disebut “Niat Tuhan” atau Irodhah Illahiyyah, bahwa niat itu bukan berasal dari diri individu, melainkan percikan dari niat semesta yang menyusup ke jiwa, lalu menggerakan tubuh, pikiran, dan takdir ketika niat ingin  kaya masuk maka seseorang digerakan kearah itu, demikian jikalau niat pangkat pejabat masuk, maka digerakan juga kearah itu , demikian juga kalau niat sabar masuk, maka akan digerakan diri kita ke pada kesabaran .karena sesungguhnya tanpa niat, maka tidak ada gerak apapun.

Jadi jelasnya takdir dan usaha: Paradok yang harus ditransenden, dimana kaya miskin, punya jabatan, atau pengusaha, bukan hanya akibat dari usaha kerja  keras dari diri, tapi adalah adanya perpaduan dari takdir, energi yang dititipkan dan kesadaran murni tadi. Usaha tetap ada akan tetapi sebagai bentuk penggenapan dari kehendak Tuhan yang memang sudah bekerja, sebagai bagian Kehidupan di muka bumi (subatullah) yang lebih besar.

Ajaran Wahdatul Wujud memang memiliki konsep yang mendalam tentang alam semesta dan penciptaannya. Dalam konteks ini, alam semesta dianggap sebagai manifestasi dari keberadaan Tuhan, dan segala sesuatu di dalamnya adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar.

Konsep Suwung Gung Liwang Liwung:

– Suwung: Suwung dapat diartikan sebagai kekosongan atau kehampaan. Dalam konteks Wahdatul Wujud, suwung merujuk pada keadaan sebelum alam semesta diciptakan, ketika hanya Tuhan yang ada.

– Gung Liwang Liwung: Gung Liwang Liwung dapat diartikan sebagai keadaan yang tidak terdefinisi atau tidak terbatas. Dalam konteks ini, Gung Liwang Liwung merujuk pada keadaan Tuhan sebelum menciptakan alam semesta, ketika tidak ada batasan atau definisi.

Penciptaan Alam Semesta:

– Manifestasi Tuhan: Dalam ajaran Wahdatul Wujud, alam semesta diciptakan sebagai manifestasi dari keberadaan Tuhan. Segala sesuatu di alam semesta adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar, dan manusia harus menyadari kesatuan ini melalui pengalaman spiritual.

– Kesadaran Spiritual: Kesadaran spiritual adalah kunci untuk memahami penciptaan alam semesta dan peran manusia di dalamnya. Dengan menyadari kesatuan dengan Tuhan, manusia dapat memahami tujuan dan makna hidupnya.

Ajaran Wahdatul Wujud tentang alam semesta yang awalnya Suwung Gung Liwang Liwung menekankan pentingnya memahami kesatuan antara manusia dan Tuhan. Dengan menyadari kesatuan ini, manusia dapat memahami tujuan dan makna hidupnya, serta peranannya dalam alam semesta yang lebih besar.

Apabila dihubungkan dengan ilmu pengetahuan modern dalam hal ini ilmu fisika tentang hukum gravitasi dimana hukum gravitasi memainkan peran penting dalam pembentukan dan evolusi alam semesta.

Peran Gravitasi dalam Pembentukan Alam Semesta:

– Kondensasi Materi: Gravitasi membantu kondensasi materi dan gas di alam semesta awal, membentuk struktur besar seperti galaksi dan gugus galaksi.

– Pembentukan Bintang dan Planet: Gravitasi juga berperan dalam pembentukan bintang dan planet, dengan mempengaruhi distribusi materi dan energi di dalam sistem bintang.

Teori Big Bang dan Gravitasi:

– Ekspansi Alam Semesta: Teori Big Bang menjelaskan bahwa alam semesta mengembang sejak ledakan besar sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Gravitasi memainkan peran penting dalam memperlambat ekspansi alam semesta dan membentuk struktur besar.

 Gravitasi dalam Evolusi Alam Semesta:

– Struktur Kosmik: Gravitasi membantu membentuk struktur kosmik seperti galaksi, gugus galaksi, dan superkluster galaksi.

– Dinamika Alam Semesta: Gravitasi juga mempengaruhi dinamika alam semesta, termasuk pergerakan bintang, planet, dan galaksi.

Dalam konteks ini, Hukum Gravitasi Newton dan Teori Relativitas umum Einstein memainkan peran penting dalam memahami evolusi alam semesta. Bahwa awalnya adalah kekosongan (Suwung) dari tiada menjadi ada karena diciptakan melalui sabda Kun fayakun dalam bentuk sistem cahaya , yang akan berevolusi melalui proses alam itu sendiri.

Stephen Hawking dalam bukunya The Grand Design (2010) mempresentasikan teori bahwa alam semesta dapat menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan melalui proses yang disebut “penciptaan spontan”. Menurut Hawking, hukum fisika, terutama teori relativitas umum dan mekanika kuantum, memungkinkan alam semesta untuk muncul secara spontan tanpa perlu campur tangan Tuhan atau penyebab lain.

 Penciptaan Spontan:

– Teori M-Theory: Hawking menggunakan teori M-Theory, yang merupakan perluasan dari teori string, untuk menjelaskan bagaimana alam semesta dapat muncul secara spontan. Menurut teori ini, alam semesta kita adalah salah satu dari banyak alam semesta yang ada dalam multiverse.

– Fluktuasi Kuantum: Hawking juga menjelaskan bahwa fluktuasi kuantum dapat menyebabkan penciptaan spontan alam semesta dari ketiadaan. Fluktuasi kuantum adalah perubahan sementara dalam energi yang dapat terjadi secara acak di ruang vakum.

 Implikasi Filosofis:

– Tidak Perlu Pencipta: Teori penciptaan spontan Hawking menyiratkan bahwa alam semesta tidak memerlukan pencipta atau penyebab lain untuk ada. Hukum fisika saja sudah cukup untuk menjelaskan keberadaan alam semesta.

– Multiverse: Teori multiverse juga menyiratkan bahwa alam semesta kita hanyalah salah satu dari banyak alam semesta yang ada, dan bahwa setiap alam semesta dapat memiliki hukum fisika yang berbeda-beda.

Teori penciptaan spontan Hawking telah memicu perdebatan dan diskusi tentang sifat alam semesta dan peran Tuhan dalam penciptaan. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang topik ini, silakan bertanya.

Bahwa filosofi sejatine seng ono kuwi dudu, dapat ditafsirkan bahwa hukum alam (Subatullah) adalah hukum Tuhan itu sendiri, dimana alam bekerja sesuai sistem, siapa yang melawan hukum alam maka akan tergilas oleh sistem, sistem yang telah diciptakan oleh Tuhan milyartan tahun lalu, untuk tujuan agar makhluk mengenal dirinya lewat tajjalinya sebagai hamba didalam raya ini.

Dalam tasawuf kebatinan Jawa dikenal dengan konsep spiritual Manunggal Kawuloning Gusti yakni menyatu nya sangat mahluk dengan sang khalik , dimana proses pencapaian nya memerlukan perjalanan panjang dalam pencarian jati diri itu sendiri, dengan berbagai liku dan penderitaan hidup agar bisa mengenal diri sejenak kenalnya.

Ronggo Warsito menulis dalam Serat Paramayoga adalah karya sastra berbentuk prosa yang, dimana Ronggo Warsito menyusun cerita sejarah yang didalam istilah Jawa disebut babad, yang didalamnya Ronggo Warsito menyusun sinkretis yang mempertemukan cerita mitologi dan silsilah dewa-dewa Hindu dengan riwayat nabi-nabi dalam agama Islam.

Dalam zaman Kerajaan Mataram  Islam di Jawa timbul upaya untuk memperkuat wibawa raja-raja Jawa dengan menyusun serat babad untuk menggambarkan bahwa raja adalah keturunan campuran dari nano Adam dan dewa dewa Hindu .dimana sebagai upaya untuk mempertemukan mitologi dewa dewa Hindu dengan riwayat nabi Adam dalam Islam telah dimulai sejak jaman kerajaan Mataram Islam di Kartosuro dengan munculnya serat Kandha .

Dalam Serat Paramayoga tersebut Sang Ngabehi Ronggo Warsito menyisipkan pokok pokok ajaran yang terdapat dalam Wirid Hidayat Jati yang mengulas tentang konsep Ketuhanan, alam Ghaib, dan konsep Manunggal Kawuloning Gusti. Misalnya saja alam Makdum, dan alam ghaib dinamakan  alam Ruhiyah .

Dalam Paramayoga ditulis adanya tiga alam, yang diterangkan bahwa Bathara Guru menjadi Raja Triloka atau tiga alam , yakni alam tengah (dunia nyata), lalu alam bawah dan alam atas . Alam bawah dan alam atas disebut dan dinamakan alam “Adam Makdum” yakni alam kajiman atau dinia jin tempat mahluk rohani.

Dalam konsep kesatuan manusia dengan Tuhan-nya diuraikan lebih lanjut sewaktu Hyang Wisesaning Tunggal menyatukan diri dengan puteranya Bhatara Manikmaya (Bhatara Guru) dimana Hyang Wisesasing Tunggal mengatakan sebagai berikut :

“Kini kamu menjadi Tajaliku (kenyataanku) kamu harus menyadari bahwa aku tidak sama dengan kamu, akan tetapi aku meliputi kamu. Seumpama bunga mawar kamu rupanya, maka aku bau harumnya,  seumpama madu maka kamu rupanya madu, aku adalah rasa manisnya madu. Jadi aku dan kamu bisa disebut Roro Ning Tunggal (dua tapi satu manunggal) sembahmu kepadaku dan rasa takutmu padaku kau telah kuinjinkan memilih dan mempergunakan semua namaku, terkecuali satu yang tidak ku ijinkan bagimu, yaitu memakai nama Syang Hyang Wenang, demikian agar ada perbedaan antara aku dan kamu, agar menjadi tempat puji serta sembahmu kepadaku”.

“Kamu telah menjadi Tajaliku, aku telah percaya padamu, apa yang kucipta pasti jadi, segala yang dikehendaki pasti ada, apa yang ku inginkan pasta ada, kamu kuberi kuasa untuk menjadi raja tiga alam. Ketahuilah bahwa apa yang tersebut tadi sudah tercakup padamu. Lantaran telah kuberi kuasa untuk merajai semua alam, sebagai Tajaliku (wakilku).

Hendaklah kamu sadari bahwa Tuhan itu disebut Gusti, tiada zaman tiasa tempat, timur dan barat aku berada, dia itu menjadikan langit dan bumi beserta isinya , yang memberi hidup, kesenangan, kepandaian, kesaktian, kepada semua mahluk, bahwa Tuhan itu tidak serupa seperti manusia, tidak berwujud akan  tetapi meliputi seluruh alam semesta yang bisa dirasakan kehadiran-Nya.

Uraian diatas merupakan penjelasan konsep Tajali, simbol manunggalnya manusia dengan Tuhan, dan menjadi inti dari ajaran Wirid Hidayat Jati-nya Ronggo Warsito, konsep Tajali artinya penampakan ke luar atau manifestasi dalam istilah Jawa digantikanyataan, dimana konsep ini memang searti dan sejajar dengan ungkapan Jawa Jawata Ngejo Wantah dan manusia titisan dewa. Paham ini mengarah pada pensifatan Tuhan yang antropomorfistis, digambarkan punya sifat maha Kuasa, atau manusia menyerupai Yang Kuasa.

Memang dalam Kitab Paramayoga disebutkan tetap dibedakan antara manusia sebagai mahluk yang menyembah dan Tuhan yang disembah, dimana konsepsi ketuhanan bersifat teisme, dimana Tuhan sebagai yang maha kuasa dan maha kehendak,  segala kejadian di alam raya ini adalah atas kodrat dan irodat Tuhan. Kepercayaan atas takdir Tuhan merupakan satu sendi dalam ajaran tasawuf Jawa, bahwa segala sesuatu didunia telah ditentukan, lakon nya telah ditentukan oleh sang Dalang dalam kisah pewayangan. Bahwa kepercayaan akan takdir Tuhan merupakan ciri dari paham Teisme.  (Mistik Islam Kejawen, Raden Ngabehi Ronggo Warsito, Dr Simuh , UI Pers 1988. Halaman 72-77.)

————————–

 

Penulis, adalah praktisi hukum,  pemerhati sosial budaya dan sejarah bangsanya

Oleh Agus Widjajanto

 

Ditengah maraknya kehidupan modern ditengah sistem ekonomi kapitalis dimana yang kuat akan dilindas yang lemah, yang kaya akan semakin kaya tapi yang miskin tetap akan stagnan mengalami kemiskinan. Pada masa lalu jargon yang dilontarkan hanya melalui pendidikanlah yang bisa merubah nasib dirimu dan keluargamu, sepertinya jargon tersebut mulai luntur melihat fenomena betapa ratusan ribu lulusan sarjana dari universitas-universitas baik negeri maupun swasta, berlomba-lomba mencari kerja tapi yang didapat kekecewaan akibat lowongan kerja tidak sebanding dengan lulusan sekolah, baik kesarjanaan maupun tingkat menengah atas.

Dalam menghadapi situasi ketidak pastian di jaman ini, dimana seolah sudah tidak ada lagi sekat batas negara, batas privasi dan kepentingan publik, ada baiknya kita menengok sejenak apa yang pernah ditulis oleh kaisar terbesar Kekaisaran Romawi, yakni Markus Aurelius yang memerintah dari tahun 161 hingga kematiannya pada tahun 180 Masehi sebagai salah satu dari lima kaisar Romawi terbaik dan dikenal juga sebagai filsuf terharum  Romawi.

Ada 5 (lima) pelajaran dari Kaisar Markus Aurelius yang tetap relevan di abad ini, bukan hanya untuk bisa berpikir jernih akan tetapi juga untuk hidup lebih utuh secara moril.

Ajaran Pertama (1) Kamu tidak bisa mengontrol Dunia , tapi bisa mengontrol dirimu. Banyak orang beranggapan bahwa dunia ini tidak adil , seolah dunia tidak berpihak pada dirinya, rencana gagal banyak teman mengecewakan dan sebagainya.

Seorang sarjana baru lulus kuliah merasa hancur karena selalu gagal tidak lolos kerja berkali kali, lalu dia menyalahkan sistem, menyalahkan ordal bahkan lebih ekstrem menyalahkan dirinya  padahal yang bisa pemuda itu kendalikan adalah reaksinya. Untuk itu Marcus Aurelius menulis: Kamu punya kekuasaan atas pikiranmu , bukan atas kejadian diluar dirimu  hidup tidak pernah sepenuhnya adil , akan tetapi kamu bisa memilih :

1. Marah atau belajar
2. Menyerah atau beradaptasi

Disitulah sesungguhnya letak dari kebebasan sejati .

Ajaran kedua (2) dari  Kaisar Marcus Aurelius adalah  Hidupmu Terbatas jangan Habiskan untuk Menyenangkan Semua Orang. Kadang kita habiskan energi kita hanya untuk terlihat sukses, agar disukai, dan diterima dilingkungan komunitas kita, akan tetapi kita lupa, bahwa waktu terus berjalan .

Seorang wanita karier mengejar validasi dari rekan-rekannya kerja dan bekerja hingga larut malam, dengan tampilan sempurna, tapi didalam hatinya dia merasa kosong dimana dia tidak benar benar hidup, hanya sedang tampil di muka umum, bukan untuk dirinya. Untuk itu Marcus Aurelius mengingatkan, “betapa bodohnya orang yang tidak menyadari bahwa setiap hari adalah hidup yang pendek, selalu berkurang dari umur kita” Kamu disini tidak untuk menyenangkan semua orang, tapi kamu hidup disini untuk jujur pada dirimu sendiri.

Ajaran ketiga (3) dari filsuf dan sekaligus Kaisar Marcus Aurelius adalah : Rintangan adalah jalan itu sendiri. Saat menghadapi kegagalan banyak orang menyerah dan menganggap bahwa itu sebagai tanda bahwa mereka harus menyerah. Seorang pengacara pemula selalu kalah dalam menjalankan kasus yang ditangani, tanpa mereka sadari bahwa dari kesalahan dan kekalahan itu lah mereka dapat menempa diri belajar dari kegagalan untuk mencapai kesuksesan ke depan sebagai pengacara tangguh. Untuk itu Marcus menulis “Halangan di jalan menjadi bagian dari jalan itu sendiri kegagalan bukan musuh akan tetapi ia adalah  guru. Ia datang tidak untuk menghancurkan akan tetapi untuk menempa agar lebih kuat.

Ajaran keempat (4) dari Kaisar Marcus Aurelius adalah Tenang adalah Tanda Kekuatan, bukan Kelemahan. Diera media sosial yang tidak terbendung dan tidak terbatas saat ini, emosi mudah terpancing dan meledak. Balasan cepat dianggap sebuah keberanian, padahal reaksi impulsif justru kerap merusak keadaan. Contoh seorang disindir di media, dia langsung membalas dan terbakar emosi, tapi setelahnya dia menyadari menyesal, apakah ia benar benar menang?

Untuk itu Marcus Aurelius menulis : kemarahan adalah bentuk kelemahan , bahwa Ketenangan adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Memang butuh keberanian untuk diam, dan butuh kekuatan untuk tetap tenang saat diserang , kendalikan reaksi , dengan demikian kami telah menguasai Medan pertempuran tersulit untuk satu langkah mencapai kemenangan .

Ajaran kelima  (5)  dari Marcus Aurelius adalah Hidup Sederhana bukan Kekurangan tapi Kejernihan Pikir dan Hati. Banyak orang berlomba-lomba mengejar lebih, agar lebih hebat, lebih kaya, lebih terkenal, lebih sibuk, tapi merasa semakin kosong. Seorang pria muda selalu mengejar kemewahan membeli mobil mewah jam mewah, kebutuhan mewah, tapi dihatinya tetap merasa cemas, karena hidup nya tergantung pada barang, dan barang selalu ada yang lebih baru, produk baru, tehnologi baru tiada pernah berhenti.

Untuk itu Marcus Aurelius menulis dalam bukunya, Kebahagiaanmu terletak pada kualitas pikiranmu. Kesederhanaan bukan kemunduran, ia adalah kebebasan memilih hidup, disaat kita tidak lagi diperbudak oleh ambisi maka kita mulai hidup dengan berpikir jernih. Bahwa ketenangan tidak datang dari luar akan tetapi dari dalam dirimu sendiri. Karena setiap manusia saat ini sedang mencari jati dirinya yang telah terkoyak oleh dinamika kehidupan modern.

Seorang filsuf dari Cikini, yang dikenal sebagai praktisi hukum dan pemerhati sosial budaya, pernah menyatakan, bahwa hidup adalah sebuah proses evolusi menuju tingkat refolusioner.  Untuk mencapai tataran tertinggi dalam kesempurnaan hidup sejati, manusia harus menjalani kerasnya hidup dan mengalami proses kehidupan.

Secara filosofis dapat dirumuskan begini: Sebelum sebuah samurai, atau sebilah kujang atau keris dibuat, maka si empu harus memilih bahan besi yang baik, hanya pandai  besi lah yang tahu kuwalitas besi yang baik, kadang ditemukan di pinggir jalan trotoar yang orang lalu lalang juga tidak pernah memperhatikan, lalu besi itu dibawa pulang, pertama-tama dibakar, betapa panasnya proses pembakaran besi, setelah membara di tempa dengan pukulan hammer, setelah dirasa cukup lalu di celup dalam air, dari panas ke dingin, setelah dilihat kurang, dibakar lagi di api membara, lalu ditempa lagi, dibentuk begitu dianggap cukup lalu disiram air dari panas kedingin, selanjutnya di gerinda, dikikir, dicampur batu meteorit dibakar lagi ditempa lagi dicelup air lagi, laku digerinda lagi, setelah si empu merasa sudah cukup baru dibikinkan warangka sarung keris, atau kujang atau samurai, dan lalu di pajang ditaruh ditempat paling terhormat diatas bufet atau almari hias sebagai barang sangat berharga. Kita bisa bayangkan betapa berat penderitaan besi yang harus dirasakan sebelum tercipta sebuah pusaka bernilai tinggi dalam proses evolusinya. Demikian juga pada diri manusia.

Demikian juga proses perjalanan manusia, untuk mencapai kesempurnaan dan derajat yang tinggi, Yang Kuasa lah si pandai  besi atau empu, sedang biji besi adalah setiap insan manusia, yang diproses sesuai kadar dan takdir  masing masing.  Semoga bermanfaat.

——————-

Penulis adalah Advokat, Penulis, Pemerhati Sosial Budaya, Hukum dan Sejarah Bangsanya.