Author: Redaksi

 

Oleh  Agus  Widjajanto

 

Seperti Dimuat Media Massa Nasional, Menteri Sekretaris Negara didampingi Sekretaris Kabinet dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan dari istana negara, bahwa Presiden Prabowo Subiyabto pada Sidang Kabinet Terbatas atas masukan dari masyarakat dan desakan dari para Pakar Hukum serta minta pendapat dari Kementerian Hukum, menandatangani Rehabilitasi terhadap Direksi PT ASDP, yakni Ira Puspita Wati, Muhammad Yusuf Hafi dan Hari M Adi Caksono, atas vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang menghukum Dirut PT ASDP Ira puspitadewi dengan hukuman 4,6 tahun penjara dengan putusan terjadi dissenting opinin dari Ketua Majelis Hakim Sunoto.

 

Hak Prerogatif Presiden: Rehabilitasi

 

Hak prerogatif presiden untuk memberikan rehabilitasi adalah wewenang yang diberikan kepada presiden untuk memulihkan hak-hak warga negara yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan, dengan pertimbangan keadilan dan aspirasi masyarakat.

 

Dasar Hukum:

 

– Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

– Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi

 

Kriteria Rehabilitasi:

 

– Pejabat negara atau warga negara yang dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan.

– Telah menjalani sebagian besar hukuman.

– Terdapat pertimbangan keadilan dan aspirasi masyarakat yang mendukung rehabilitasi.

– Tidak ada keberatan dari pihak yang berwenang.

 

Proses Rehabilitasi:

 

1. Pengajuan permohonan rehabilitasi oleh yang bersangkutan atau keluarga.
2. Penilaian dan penelitian oleh lembaga yang berwenang.
3. Keputusan presiden untuk memberikan rehabilitasi.
4. Pelaksanaan rehabilitasi oleh lembaga yang berwenang.

 

Tujuan Rehabilitasi:

 

– Memulihkan hak-hak warga negara yang telah dijatuhi hukuman.

– Memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk kembali ke masyarakat.

– Meningkatkan keadilan dan kepastian hukum.

 

Dalam Kasus PT ASDP  yang mengakuisisi PT Jembatan Nusantara, kebijakan dari pada direksi dianggap telah merugikan keuangan negara, walau tiadanya mens rea (niat jahat) untuk melakukan korupsi, dan tidak terbukti terjadi korupsi serta tidak ada dana yang mengalir kepada ketiga direksi tersebut.

Dalam kaidah hukum, PT ASDP merupakan anak BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tentu harus tunduk kepada AD/ART dan aturan hukum Perseroan Terbatas, dimana tidak tepat jika diseret pada ranah Tindak Pidana Korupsi dan audit independen pun harus menggunakan audit swasta seperti halnya aturan hukum yang mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dari sini saja harusnya dari tingkat penyelidikan ke penyidikan hingga penuntutan harusnya dihentikan, maka tidak heran apabila putusan majelis hakim tidak bulat dan terjadi dissenting opinin dari Ketua Majelis Hakim Sunoto, yang berpendapat terdakwa harus diputus onslag (bukan merupakan tidak pidana korupsi).

Atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, insan media pun melakukan berbagai opini, dari para pakar huku, dan masyarakat yang memperjuangkan keadilan juga melakukan protes hingga sampai presiden, menurut saya rehabilitasi yang diberikan presiden terhadap terpidana yakni direksi PT ASDP sudah tepat sesuai hak prerogratif presiden melalui rehabilitasi mengacu pada pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Dan UU No. 22 tahun 2002 tentang grasi. Demi kepastian hukum dan keadilan.

Kadang para APH ( Aparat Penegak Hukum ) kita selalu terjebak pada proses peradilan prosedural yang berorientasi dogmatis positivisme, bunyi pasal itulah yang jadi acuan, padahal hukum itu hidup bukan benda mati, hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, yang harusnya berorientasi pada peradilan yang mengacu pada Keadilan Subtansif. Hukum adalah alat sarana dalam negara menyelenggarakan pemerintahan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi warga negaranya. Bukan hukum dijadikan sebagai sarana balas dendam.

Kepastian hukum dan keadilan adalah dua konsep yang saling terkait, namun tidak selalu sejalan. Dalam beberapa kasus, kepastian hukum dapat mengorbankan keadilan, dan sebaliknya.

Dalam konteks rehabilitasi, kepastian hukum dapat berarti bahwa proses rehabilitasi harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada penyimpangan atau kesalahan. Namun, keadilan dapat berarti bahwa rehabilitasi harus diberikan kepada yang bersangkutan jika memang layak dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam hal ini, Presiden selaku Kepala Negara telah mengambil keputusan  diskresi selaku Kepala Negara dalam bidang Eksekutif, bukan melakukan intervensi secara judisial, dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan imparsial sebagai salah satu tiang demokrasi dari negara hukum, dan  sebagai pemegang hak prerogatif harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut, sehingga keputusan rehabilitasi yang diambil tidak hanya berdasarkan pada prosedur, tetapi juga pada keadilan dan kebenaran.

 

Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Keadilan

 

– Kepastian hukum harus menjadi dasar dalam proses rehabilitasi.

– Keadilan harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

– Presiden harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut dalam mengambil keputusan rehabilitasi.

– Keputusan rehabilitasi harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

 

Bahwa Rehabilitasi:

 

– Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan hak-hak seseorang yang telah dicabut atau dibatasi oleh keputusan hukum, sehingga mereka dapat kembali memiliki hak-hak sipil dan politiknya.

– Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan nama baik dan hak-hak seseorang yang telah terkena sanksi hukum, bukan hanya mengurangi atau menghapuskan hukuman.

– Rehabilitasi dapat diberikan kepada seseorang yang telah terbukti tidak bersalah, atau yang telah menjalani hukuman dan telah menunjukkan perubahan perilaku yang positif.

– Rehabilitasi dapat diberikan oleh Presiden berdasarkan pertimbangan hukum dan kemanusiaan.

 

Jadi, grasi lebih berfokus pada pengurangan atau penghapusan hukuman, sedangkan rehabilitasi lebih berfokus pada pemulihan hak-hak dan nama baik seseorang.

Rehabilitasi dalam konteks hukum dan pemerintahan di Indonesia memang termasuk dalam diskresi Presiden selaku Kepala Negara, bukan Kepala Pemerintahan. Diskresi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri merupakan upaya untuk memulihkan hak-hak seseorang yang telah dicabut atau dibatasi oleh keputusan hukum, sehingga mereka dapat kembali memiliki hak-hak sipil dan politiknya.

Jadi, rehabilitasi memang termasuk dalam diskresi Presiden selaku Kepala Negara, dan keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.

Sedangkan Abolisi adalah penghapusan proses pidana atau penghapusan tuntutan pidana terhadap seseorang yang sedang atau akan diadili. Abolisi berarti bahwa proses hukum yang sedang berlangsung terhadap seseorang dihentikan dan tidak dilanjutkan lagi.

Abolisi berbeda dengan amnesti, karena amnesti adalah penghapusan pidana yang telah dijatuhkan, sedangkan abolisi adalah penghapusan proses pidana yang masih berlangsung. Abolisi juga berbeda dengan grasi, karena grasi adalah pengurangan atau penghapusan hukuman yang telah dijatuhkan, sedangkan abolisi adalah penghapusan proses pidana sebelum ada keputusan hukum yang tetap.

Abolisi biasanya diberikan oleh Presiden berdasarkan pertimbangan politik dan kepentingan negara, dan dapat diberikan sebelum atau selama proses hukum berlangsung. Abolisi dapat diberikan kepada seseorang yang dianggap tidak bersalah, atau yang dianggap telah cukup menderita, atau yang dianggap memiliki alasan lain yang kuat untuk mendapatkan penghapusan proses pidana.

Dalam sistem hukum Indonesia, abolisi diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Amnesti dan Abolisi. Pertanyaan selanjutnya apakah kasus yang dialami Direksi PT ASDP sudah mempunyai kekuatan hukum tetap?

Menyisakan pertanyaan lebih lanjut, setelah diberikan rehabilitasi apakah bisa dilaksanakan dalam kaitan kepres soal rehabilitasi, walaupun tidak bisa diuji menyangkut keabsahan hukum hak konstitusional presiden tersebut dalam  kapastitas nya sebagai kepala negara. Bagaimana dengan pernyayaan pertanyaan besar secara politik hukum dan sosial termasuk dari para akademisi dan pemikir serta cendikiawan yang mana seharusnya jikalau melihat proses hukum dari direksi PT ASDP adalah masih berjalan dalam arti masih belum inkrach van gewijsde (belum punya kekuatan hukum yang tetap ) yang sesuai aturan Kontutusi (UUD 1945) dan UU Nomor 5 tahun 2010 tentang amnesti dan abolisi , yang mana seharusnya keputusan yang diambil oleh Presiden sebagai Kepala Negara terhadap Direksi PT ASDP adalah dalam bentuk Abolisi, bukan Langsung Rehabilitasi.

Namun demikian dalam konteks ini, Presiden selaku Kepala Negara dalam kaitan eksekutif  telah mengambil  hak kontitusional  dimana Presiden sebagai pemegang hak prerogatif telah dengan seksama  mempertimbangkan suara masayarakat dan para pagiat keadilan demi  keadilan  masayarakat dan moralitas dalam mengambil keputusan rehabilitasi, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada prosedur, tetapi juga pada keadilan dan kebenaran sangat diapresiasi.

———————

 

Penulis adalah praktisi hukum dan pemerhati sosial budaya dan politik bangsanya

 

Oleh  Agus  Widjajanto

 

Pada falsafah dan dasar negara kita Pancasila pada sila ke-lima, yang diimplementasikan lewat Pembukaan (Preambule) Kontitisi tertulis  negara yakni UUD 1945, secara tegas pada pokok pikiran kedua menyatakan “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”  pernyataan ini menegaskan tujuan dari negara dimana para pendiri bangsa (founding fathers)  yang ingin menciptakan masyarakat adil makmur untuk semua warga negara. Yang mana hingga Indonesia merdeka ke-80 tahun masih jauh dari terwujud.

Makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia merupakan landasan fundamental dalam membentuk dan menyekenggarakan negara Indonesia yang merdeka seutuhnya.

Bung karno dalam pidatonya yang sangat terkenal menyatakan, bahwa Indonesia negara yang besar jika ingin menjadi mercusuar dunia maka Indonesia harus merdeka secara utuh, baik merdeka secara ekonomi, merdeka secara politik dan merdeka secara budaya. Bahwa musuh terberat saat Indonesia nanti mencapai tinggal landas justru berasal dari rakyat kita sendiri yang mabuk akan budaya asing  dan sistem kelola ekonomi asing dan mabuk akan agama, maka jikalau jadi Moeslim jadilah Moeslim Indonesia, jikalau saudara-saudara ingin jadi Kristen jadilah Kristen Indonesia dan demikian juga jikalau ingin jadi Hindu jadilah Hindu Indonesia yang berkarakter sesuai adat dan budaya orang Indonesia. Dimana  kondisi saat ini masih relevan untuk diketengahkan karena derasnya masuk budaya asing dan sistem liberal serta demokrasi yang sebenarnya tidak sesuai karakteristik bangsa Indonesia dengan adanya pemilihan langsung, atas pengaruh tekhnologi Informasi (IT) melalui media sosial  yang seolah negara tidak ada lagi batas dan sekat lagi secara global yang rentan akan pengaruh buruk yang sulit di filter dan ini tantangan dalam mempertahankan karakter bangsa.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alenia pertama tertulis tegas-tegas “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perileadilan “kalimat ini mengilhami tokoh-tokoh besar dunia, termasuk tokoh-tokoh Afrika Selatan (Nelson Mandela) dalam melawan politik Apartheid.

Nelson Mandela melihat rekonsiliasi sebagai langkah krusial untuk menyembuhkan luka sejarah Afrika Selatan. Setelah 27 tahun dipenjara, ia memilih jalan damai dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Truth and Reconciliation Commission/TRC) pada 1995.

 

Beberapa pandangan Mandela tentang rekonsiliasi:

 – Pengakuan dan Pengampunan: Ia percaya bahwa mengungkap kebenaran secara jujur bisa membebaskan bangsa dari dendam. TRC memberikan amnesti bagi pelaku yang bersedia mengakui kejahatan mereka.

– Persatuan Nasional: Dalam pidato pelantikannya (1994), ia menyerukan “nation building”, bahwa tidak ada masa depan tanpa rekonsiliasi antar ras.

– Pengadilan Moral: Ia menekankan bahwa keadilan harus seimbang dengan kemanusiaan, bukan balas dendam.

 

Mandela juga pernah berkata:

“Jika kita ingin maju, kita harus membebaskan diri dari belenggu kebencian, kecurigaan, dan ketakutan.” Pendekatannya menunjukkan bahwa rekonsiliasi bukan hanya politik, tapi juga proses penyembuhan jiwa bangsa.

 

Demikian juga Uskup Agung Afrika Selatan Desmon Tutu.

Desmond Tutu melihat rekonsiliasi di Afrika Selatan sebagai proses yang sangat penting untuk menyembuhkan luka bangsa pasca-apartheid. Sebagai Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), ia mendorong dialog terbuka, pengampunan, dan pengungkapan kebenaran agar korban dan pelaku bisa bersama-sama membangun masa depan yang lebih adil.

Tutu menganggap rekonsiliasi bukan hanya sekadar kebijakan politik, tapi juga panggilan moral dan spiritual. Ia sering menggunakan konsep Ubuntu (kemanusiaan) untuk menegaskan bahwa identitas kita terikat dengan orang lain. Menurutnya, tanpa rekonsiliasi, masyarakat akan terus terbebani dendam dan ketakutan.

Ia juga menyadari tantangan yang ada. Dalam bukunya No Future Without Forgiveness, Tutu menjelaskan bahwa rekonsiliasi memerlukan pengakuan kesalahan, pengampunan yang tulus, dan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Meski KKR mendapat kritik, Tutu tetap percaya bahwa proses ini menjadi model bagi negara-negara lain yang ingin keluar dari konflik berat.

Jadi, pendeknya: Tutu mendukung rekonsiliasi sebagai jalan menuju kesembuhan nasional, dengan penekanan pada kebenaran, pengampunan, dan persatuan berdasarkan nilai kemanusiaan.

Hal ini berkaitan dengan budaya Ubuntu di Afrika Selatan yang hampir mirip dengan Budaya Pancasila menyangkut sila ke-lima dari Pancasila dan sifat kegotong royongan dalam sistem Ekonomi Kerakyatan yang diusung Bung Hatta.

Ubuntu adalah konsep budaya dari Afrika Selatan yang sering dirangkum dengan frasa “Saya ada karena kita ada” atau “Umuntu ngumuntu ngabantu” (dalam bahasa Xhosa/Zulu). Itu berarti identitas dan kemanusiaan seseorang tidak bisa dipisahkan dari komunitasnya.

 

Apa Makna Ubuntu?

– Kemanusiaan Bersama: Keberadaanmu diakui dan dihargai karena ada orang lain.

– Persatuan dan Kepedulian: Menekankan solidaritas, empati, dan tanggung jawab sosial.

– Harmoni Sosial: Konflik bisa diselesaikan melalui dialog dan penghormatan, bukan balas dendam.

 

Dalam Konteks Rekonsiliasi Afrika Selatan, Desmond Tutu sering mengangkat Ubuntu saat memimpin Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ia percaya bahwa tanpa mengakui kemanusiaan bersama, rekonsiliasi hanya jadi formalitas.

 

Contoh konkret:

– Pemulihan Hubungan: Korban dan pelaku diundang untuk berbicara, saling mendengar, dan melihat kemanusiaan masing-masing.

– Restorasi Komunitas: Fokus pada penyembuhan kolektif, bukan hanya individu.

 

Perspektif Global

Ubuntu juga menginspirasi gerakan kemanusiaan dan sosial di luar Afrika Selatan, termasuk konsep “humanity towards others” dalam etika global. Jadi, Ubuntu bukan hanya kata-kata, tapi filosofi hidup yang mengajak kita untuk satu untuk semua, semua untuk satu.

Dalam Dasar Negara Republik Indonsia  Pancasila yang berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Apa Maknanya?

– Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab:

    – Adil → Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi.

    – Beradab → Menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menjauhi tindakan yang merendahkan orang lain.

 

Konteks Filosofis

Frasa ini mencerminkan semangat Pancasila sebagai dasar negara. Bung Karno dan para pendiri bangsa ingin Indonesia berdiri di atas prinsip kemanusiaan universal, yang sejalan dengan nilai-nilai seperti Ubuntu di Afrika Selatan—“Saya ada karena kita ada.”

 

Implementasi di Indonesia

– Undang-undang HAM: Perlindungan hak asasi, pengadilan HAM, dll.

– Program Sosial: Kartu kesehatan, bantuan pendidikan, untuk menjamin keadilan sosial.

– Pendidikan Karakter: Menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi sejak dini.

 

Perbandingan dengan Ubuntu

Meski konteksnya berbeda, keduanya sama-sama mengutamakan kemanusiaan kolektif dan kesatuan sebagai fondasi masyarakat. Dalam kaitan ke-Indonesiaan menyangkut konflik politik masa lalu, mengapa tidak mengambil contoh Ubuntu dan kebesaran hati Nelson Mandela dan Uskup Agung Desmon Tutu? Bukan kah antara budaya Ubuntu dan Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa, sejalan dan seirama dalam kontek kemanusiaan yang adil dan beradap?  Mengapa para elit politik  tidak legowo dan berlapang dada, bukankah pada ajaran kepemimpinan dari Raja Jjawa Pakubuwono ke-V dalam Serat Wulang Reh juga mengajarkan :

 

Den ajembar

Den Momot

Lawan Den Wengku

Den Koyo Segoro

 

Den Ajembar: Senantiasa melapangksn hati dan pikiran kita dengan penuh rasa kemanusian yang berorientasi penuh kasih dan sayang terhadap sesama

Den Momot: agar diri kita bisa memuat berbagai aspirasi baik dari bawahan , teman sejawat maupun atasan, dengan lapang dada

Lawan den wengku: harus bisa melawan ego keinginan pribadi untuk kepentingan yang lebih luas dan besar

Den Koyo Segoro:  dengan demikian diri kita bisa menjadi pribadi yang punya wawasan hati pikiran dan keilmuan seluas samudera

—————————–

 

Penulis adalah pemerhati sosial budaya dan sejarah bangsanya. Tinggal di Jakarta.

Oleh Agus Widjajanto

 

Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier memang pernah meminta maaf secara resmi kepada Polandia atas kekejaman Jerman Nazi saat Perang Dunia II. Pada 1 September 2019, ia hadir di Wieluń, Polandia—tempat pertama kali Jerman menyerang Polandia pada 1939—dan menyatakan, “Saya menunduk untuk para keluarga Polandia yang menjadi korban tirani Jerman. Dan saya minta maaf kepada Anda semua.”

Upacara itu menandai 80 tahun dimulainya invasi yang kemudian memicu Perang Dunia II, di mana lebih dari 50 juta warga Polandia menjadi korban, termasuk enam juta orang Yahudi yang tewas dalam Holocaust. Permintaan maaf ini dianggap penting untuk meredakan luka sejarah dan membangun rekonsiliasi antara kedua negara.

Seorang pakar tiongkok Jiang Feng menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara jerman dan Jepang, dimana Jepang lebih ambigu dalam menyikapi kesalahan masa lalu dalam sejarah terhadap Tiongkok dan Korea.

Pernyataan kontra versi anggota Parlemen Jepang Takhaici, yang menyatakan kemungkinan penggunaan kekuatan militer di selat Taiwan, tidak mau menarik ucapan tersebut dan semakin memanas setelah Perdana Menteri Jepang terpilih membuat pernyataan yang memicu ketegangan soal Taiwan oleh China Tiongkok, yang dianggap masalah Taiwan adalah masalah dalam negeri Tiongkok dan merupakan bagian dari wilayah daratan dari terotorial Tiongkok.

Dikutip dari Reuter, parade militer China Tiongkok di lapangan Tiananmen, yang dirancang untuk menunjukan kekuatan militer China kepada dunia dan strategi diplomasi China kepada seluruh dunia, menanggapi  atas keputusan presiden Amerika Serikat Donald Trump, soal tarif persaingan dagang yang salah satunya kepada China.

Pemimpin China dalam pidato devile militer di lapangan Tiananmen menyatakan bahwa hari ini umat manusia dihadapkan pada dua pilihan antara perang dan damai, antara dialog dan konfortasi mikiter dan dagang, saling menguntungkan atau merugika, dimana rakyat China berdiri teguh kepada yang benar dalam sejarah.

Alutsusta yang dipamerkan tidak main main,  seperti Dongfeng 5 C rudal nuklir antar benua, dron bawah laut yang mampu menyelam 20 meter, pesawat j 20 siluman dan rudal rudal taktis yang sepertinya menunjukan pada dunia bahwa China siap dalam menghadapi kemungkinan terburuk untuk meladeni peperangan demi penyatuan Taiwan dalam satu wilayah dengan  daratan sebagai satu negara.

Dalam Laporan Global Fire Power (GFP) 2025 menempatkan China sebagai salah satu dari lima kekuatan militer terbesar di dunia, yang mana China nenempati peringkat ke-tiga dari 145 negara di dunia.

Menilik para analisis militer dan pertahanan di jepang dan dunia, apabila China benar-benar menyerang taiwan maka langkah yang akan diambil adalah menyerang Okinawa Jepang terlebih dahulu dan hal ini apabila benar terjadi maka strategi militer saat perang dunia kedua di mana Jepang menyerang hawai Amerika Serikat akan terulang .

Serangan Jepang ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 adalah peristiwa yang memicu Perang Pasifik. Beberapa alasan di balik serangan ini:

 

– Ekspansi Jepang: Jepang ingin memperluas wilayah kekuasaannya di Asia Pasifik, termasuk Cina, Asia Tenggara, dan Pasifik.

– Sumber daya alam: Jepang membutuhkan sumber daya alam, seperti minyak dan karet, untuk menopang ekonominya.

– Blokade ekonomi AS: Amerika Serikat memberlakukan embargo ekonomi terhadap Jepang, termasuk larangan ekspor minyak, yang sangat mempengaruhi ekonomi Jepang.

– Strategi militer: Jepang ingin melemahkan armada Pasifik AS untuk mencegah campur tangan AS dalam ekspansi Jepang di Asia Pasifik.

 

Serangan ke Pearl Harbor adalah upaya Jepang untuk melumpuhkan armada AS dan memberikan Jepang waktu untuk mengamankan sumber daya alam dan wilayah di Asia Pasifik. Namun, serangan ini justru memicu AS untuk memasuki Perang Dunia II dan mengubah jalannya perang.

Analisis militer tentang kemungkinan China menyerang pangkalan Amerika di Okinawa, Jepang, sebelum menyerbu Taiwan adalah topik yang kompleks dan sensitif. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:

 

– Strategi China: China memiliki ambisi untuk menyatukan Taiwan dengan daratan utama, dan kemungkinan besar mereka akan fokus pada Taiwan terlebih dahulu.

– Keterlibatan AS: Amerika Serikat memiliki komitmen untuk membantu Taiwan mempertahankan diri, dan pangkalan di Okinawa adalah salah satu lokasi strategis AS di Asia Pasifik.

– Risiko Eskalasi: Serangan China terhadap pangkalan AS di Okinawa dapat memicu eskalasi konflik yang tidak terkendali, termasuk kemungkinan keterlibatan Jepang dan negara-negara lain di kawasan.

– Kesiapan Militer: China telah meningkatkan kemampuan militernya dalam beberapa tahun terakhir, tetapi AS dan sekutunya masih memiliki keunggulan militer yang signifikan di kawasan.

 

Beberapa kemungkinan skenario:

– Serangan terhadap Taiwan: China dapat memilih untuk menyerang Taiwan secara langsung, dengan harapan AS tidak akan campur tangan.

– Serangan terhadap pangkalan AS: China dapat memilih untuk menyerang pangkalan AS di Okinawa sebagai upaya untuk melemahkan kemampuan AS untuk membantu Taiwan.

– Diplomasi dan sanksi: Dunia internasional dapat meningkatkan tekanan diplomasi dan sanksi terhadap China jika mereka memilih untuk menyerang Taiwan atau pangkalan AS.

 

Namun, perlu diingat bahwa perang antara China dan AS/Taiwan masih bisa dihindari jika diplomasi dan dialog dapat dilakukan dengan efektif

Namun apapun yang terjadi dunia saat ini tidak baik baik saja, dibelahan dunia lain, Rusia berupaya menyatukan kembali wikayah bekas Uni Soviet dulu dengan menyerang Georgia dan Ukraina, demikian juga Israel menyerang Hamas dan Israel menyerang Iran dan Iran membalas menyerang Israel dengan Rudal jarak jauh ke kota-kota Israel, jadi apapun yang terjadi bukan tidak mungkin kawasan Indo Pasifik yang diprediksi sebagai kekuatan ekonomi dunia, akan jadi wilayah peperangan, setelah terbentuknya aliansi pertahanan AUKUS yakni Australia, United King Dom dan Amerika Serikat yang disadari maupun tidak telah memicu perlombaan senjata di kawasan termasuk menaikan belanja mikiternya secara signifikan dalam menghadapi kemungkinan terburuk untuk melindungi kepentingan nasionalnya .

Demikian juga Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan terkuat di Asean, harus membangun kekuatan mikiternya dengan sistem Pertahanan Rakyat Semesta nya untuk melindungi halaman depan maupun belakangnya yakni Natuna, yang menghadap langsung Laut China Selatan.

 

—————————-

Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik serta pertahanan

 

 

Oleh  Agus  Widjajanto

 

Ditengah carut marutnya penegakan hukum dinegeri ini yang dinilai para pakar hukum masih terjadi penerapan hukum khususnya pidana  sebagai Hukum Retributif, yang tentu menyisakan pertanyaan kritis kita bersama tentang politik hukum penguasa  dan arah penegakan keadilan di Indonesia ke depan.

Secara realistis, kemauan politik memang menjadi kunci. Proseduralisme yang kini dominan—fokus pada kepatuhan prosedur—sering mengesampingkan keadilan substantif. Ini bukan rahasia lagi, bahkan banyak akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil yang mengkritiknya.

Namun, Indonesia memiliki sejarah reformasi hukum yang cukup dinamis. Ada momentum politik, seperti era reformasi atau inisiatif KPK, yang menunjukkan bahwa perubahan bisa terjadi jika ada political will yang kuat.

 

Faktor pendorong:

1. Tekanan publik – Gerakan masyarakat sipil dan media sosial bisa memaksa elite politik bertindak.
2. Komitmen internasional – Ratifikasi konvensi HAM dan agenda SDG’s menuntut perbaikan sistem.
3. Reformasi internal – Inisiatif seperti Pengadilan Progresif atau perbaikan kurikulum pendidikan hukum.

 

Tantangan:

– Intervensi politik dan resistensi dari kelompok yang menikmati status quo.

– Kompleksitas birokrasi yang memperlambat perubahan.

– Minimnya sumber daya untuk implementasi reformasi.

 

Jadi, apakah ada kemauan? Tidak ada jawaban pasti. Itu tergantung pada dinamika politik, kekuatan aktor-aktor strategis, dan desakan masyarakat.

Dalam pemberian Abolisi terhadap Tom Lembong dan Rehabilitasi terhadap Direksi PT ASDP baru baru ini, secara Kontitusional Presiden Prabowo telah menggunakan haknya, atas dinamika dan desakan masyarakat dan berbagai elemen untuk menggunakan hak prerogratifnya.

Ada yang menarik dari group whatsup yang beredar Kamis, 27 Nopember 2025, yang ditulis oleh mantan menteri BUMN jaman presiden Megawati, yakni Laksamana Sukardi. Lak panggilan akrab nya menulis :

 

KEBIJAKAN PUBLIK TIDAK BOLEH DIPIDANA

 

“Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban hanya dapat dikenakan jika terdapat actus reus (perbuatan terlarang) dan mens rea (niat jahat atau kesengajaan). Pertimbangan dan keputusan kebijakan, meskipun kemudian dianggap salah, umumnya tidak memenuhi kedua unsur tersebut. Keputusan-keputusan ini diambil dalam rangka pelaksanaan kewenangan sah untuk mencapai tujuan institusional. Selama tidak terdapat niat koruptif, keuntungan pribadi, atau kesengajaan mencelakakan, keputusan kebijakan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Dari perspektif konstitusional, mengkriminalisasi keputusan kebijakan publik berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Jika pengadilan atau aparat penegak hukum dapat menghukum kebijakan publik, mereka secara tidak langsung memperoleh kekuasaan veto terhadap diskresi eksekutif. Hal ini membuka peluang kriminalisasi sebagai alat politik dan melemahkan mekanisme akuntabilitas yang memang dirancang untuk menilai kebijakan, seperti: pengawasan legislatif dan mekanisme politik dan elektoral.

Tata kelola negara membedakan antara akuntabilitas politik, akuntabilitas administratif, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana sengaja dibuat sempit karena hanya ditujukan untuk pelanggaran berat yang jelas. Keputusan kebijakan publik jauh lebih tepat dinilai melalui mekanisme non-pidana, seperti:

• pemilihan umum dan sanksi elektoral,
• pengawasan parlemen,
• sanksi administratif,
• audit kinerja dan transparansi publik.

Mekanisme tersebut tidak mengaburkan batas antara kesalahan kebijakan dan tindak kriminal.

Sementara itu, perbandingan hukum dan demokrasi (Rose-Ackerman 1999; Przeworski 2010) menunjukkan bahwa negara yang sering mengkriminalisasi keputusan kebijakan mengalami:

• ketidakstabilan politik,
• paralisis birokrasi,
• penggunaan proses pidana sebagai alat balas dendam    politik.
• menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi.

 

Dalam situasi seperti ini, pejabat publik terdorong melakukan “defensive governance”—mengutamakan keselamatan hukum diri sendiri alih-alih kepentingan publik.

 

Kriminalisasi  Business Judgement

Prinsip bahwa “pertimbangan kebijakan publik tidak dapat dipidana” juga berlaku dalam ranah korporasi. Dalam hukum perusahaan, hal ini dikenal sebagai “business judgment rule”, yaitu doktrin yang melindungi direksi, komisaris, dan manajemen dari pertanggungjawaban pidana atau perdata hanya karena suatu keputusan bisnis berujung pada kerugian.

Hukum korporasi membedakan secara tegas antara kesalahan penilaian bisnis dan perbuatan melawan hukum

Kerugian usaha tidak otomatis menunjukkan adanya tindak pidana (apalagi jika kerugian interpretatif).

Pertanggungjawaban pidana hanya muncul jika terdapat: penipuan, korupsi, benturan kepentingan yang tidak diungkap, penggelapan, manipulasi laporan, atau kelalaian berat yang mendekati kesengajaan. Tanpa unsur itu, keputusan bisnis tidak dapat dipidana

Dunia usaha inheren dengan risiko: fluktuasi pasar, kompetisi, gangguan rantai pasok, perubahan teknologi, hingga kondisi makroekonomi. Keputusan yang dibuat dengan itikad baik dapat tetap menghasilkan kerugian.

Karena itu, hukum perusahaan menghindari hindsight bias—menilai keputusan di masa lalu dengan kondisi masa kini yang sudah berubah.

Hukum korporasi membedakan:

• keputusan yang salah secara bisnis sebagai bagian normal dari risiko usaha,
• perbuatan salah (fraud, korupsi, manipulasi) sebagai ranah pidana.

Tanpa pemisahan ini, korporasi tidak dapat berfungsi sebagai entitas yang mengambil risiko untuk tumbuh dan berinovasi.

 

Menghitung Kerugian

Dalam dunia usaha, siapa yang seharusnya menentukan apakah sebuah transaksi komersial menimbulkan kerugian? Jawabannya jelas: profesional keuangan. Namun, di beberapa kasus, jaksa kini kerap mengklaim kewenangan untuk menghitung “kerugian” akibat transaksi bisnis yang sepenuhnya sah—dan menjadikannya dasar kriminalisasi. Tren ini bukan sekadar keliru. Ia berbahaya bagi dunia usaha dan merusak fondasi negara hukum.

Kerugian komersial bukanlah perkara tafsir hukum pidana. Angka-angka itu lahir dari dinamika pasar, metode valuasi, standar akuntansi, risiko usaha, dan strategi korporasi. Semua itu adalah ranah akuntan, auditor, dan penilai independen—bukan aparat penegak hukum. Tatkala jaksa merasa berwenang menentukan kerugian bisnis, masalahnya tidak hanya teknis. Masalahnya struktural.

Pertama, jaksa terlatih untuk mencari kesalahan, bukan menghitung neraca. Naluri institusional mereka adalah menuduh. Begitu hasil bisnis merugi, risiko komersial segera berubah menjadi “kerugian negara” atau “kerugian perusahaan,” dan keputusan bisnis yang wajar tiba-tiba  menjadi “indikasi pidana.” Ini membalik presumpsi tak bersalah dan mengkriminalisasi inti dari dunia usaha: yaitu pengambilan risiko.

Kedua, kerugian tidak identik dengan kejahatan. Dalam hukum perusahaan di seluruh dunia, “business judgment rule” melindungi direksi dan manajemen dari tuntutan hanya karena keputusan bisnis—yang dibuat dengan itikad baik—berakhir merugi. Pasar berubah, teknologi bergeser, selera konsumen berganti. Itu bukan kriminalitas melainkan realitas bisnis.

Ketiga, membiarkan jaksa menyusun perhitungan kerugian sendiri membuka pintu bagi kriminalisasi yang sewenang-wenang, politis, dan inkonsisten. Tanpa disiplin standar finansial—IFRS, PSAK, prinsip fair value—“kerugian” bisa menjadi apa pun yang diinginkan penegak hukum. Itu bukan negara hukum, tetapi kriminalisasi berbasis persepsi, karena kerugian merupakan persepsi bukan kenyataan.

Solusinya sederhana: perhitungan kerugian harus dilakukan oleh profesional independen, bukan oleh jaksa. Dalam sektor privat, ini berarti akuntan publik, auditor, dan penilai bersertifikasi. Dalam sektor teregulasi, regulator (BPK RI / BPKP) dapat berperan. Tetapi jaksa tetap harus berada pada posisi yang sesuai: pengguna keterangan ahli, bukan kalkulator keuangan.

Jika memang ada fraud, korupsi, atau penggelapan, harus dibuktikan. Itu kewenangan jaksa. Namun jaksa tidak boleh—dan tidak berhak—menciptakan tindak pidana dengan memaksakan interpretasi keuangan mereka sendiri atas risiko bisnis yang normal.

Negara yang membiarkan jaksa menghitung kerugian bisnis adalah negara yang menakut-nakuti para pelaku usaha, investor, manajemen, dan pada akhirnya ekonominya sendiri. Pesannya menjadi jelas: yang membuat bisnis berbahaya bukan lagi pasar, melainkan penegak hukum. Tidak ada iklim usaha yang dinamis dapat hidup di bawah bayang-bayang ketakutan seperti itu.

Sudah saatnya kita mengembalikan batas yang tegas antara keputusan bisnis yang buruk dan perilaku yang buruk. Yang pertama milik pasar. Yang kedua, barulah milik ruang sidang.

Presiden Prabowo, Penegak Hukum  dan Mahkamah Agung sudah saatnya melakukan koordinasi dan sinkronisasi mengenai kebijakan tersebut untuk menjamin iklim usaha yang kondusif agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Selain itu pemberantasan korupsi harus terus dilakukan dengan mengadili perilaku yang buruk bukan kebijakan publik dan judgement bisnis.”

Dalam tulisan tersebut sangat tajam dan mengkritik pedas atas penerapan pasal pidana terhadap kebijakan publik. Untuk itu terasa belum lengkap jika tidak meminta pendapat Guru Besar Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara dari Universitas Padjajaran Bandung, yakni Prof. Dr I Gde Pantja Astawa, Prof Gde panggilan akrabnya menambahkan atas apa yang dikritisi Laksamana Sukardi, dimana Prof Gde menyatakan:

 

Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara:

1. Kebijakan (beleid) yang diambil oleh pejabat publik (atau Pejabat Administrasi Negara) adalah bersumber dari kewenangan bebas (vrijbeboegdheid, freis ermesson, discretionary power) atau diskresi sebagai sesuatu yang inheirent pada jabatan (ambt) Administrasi Negara yang memang dimaksudkan untuk menjawab dan atau mengatasi peristiwa konkret yang dihadapi ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak jelas, atau norma yang terdapat di dalamnya samar atau ambigue. Ketika Pejabat Publik/ Administrasi Negara menghadapi peristiwa konkret yang harus diatasi sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada “berdiam diri”, tidak mengatur, tidak jelas, dan ambigue, maka pertimbangan – pertimbangan apa yg akan diberikan, pilihan – pilihan apa yang akan diambil, dan cara apa yang akan dilakukan, sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Administrasi Negara berdasarkan Diskresi yang melekat pada jabatannya. Hal yang terpenting dari pemberian Diskresi adalah agar para pejabat memiliki kebebasan mengenai cara bagaimana kekuasaan itu dijalankan dari pada sekadar melaksanakan aturan – aturan yang terperinci yang seringkali tidak bisa menjawab dan/atau mengatasi peristiwa konkret yang tiba-tiba muncul. Satu-satunya yang membatasi ruang gerak Pejabat Administrasi Negara untuk mengambil kebijakan berdasarkan Diskresi adalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Algemene beginselen van behoorlijk bestuur ; General principle of good administration). Terhadap Kebijakan yang diambil oleh Pejabat Administrasi Negara yang didasarkan pada Diskresi itu pun tidak dapat dituntut dan diadili oleh APH (Jaksa dan Hakim) karena dasar penilaian yang dijadikan alasan baik oleh JPU dalam melakukan tuntutan maupun Hakim di dalam mengadilinya adalah Wetmatigheid, sedangkan Kebijakan didasarkan pada Doelmatigheid. Berkenaan degan itu, dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dikenal ungkapan bahwa Hakim dilarang duduk di atas kursi administrasi (de rechter mag niet op de stoel van de administratie gaan zitten). Itulah yang sesungguhnya terjadi pada kasus Tom Lembong ketika dia mengambil Kebijakan mengimpor gula disaat stock dalam negeri sangat terbatas menjelang Puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Kejaksaan Agung yang menangani kasus Tom Lembong sangat tidak proporsional dan tidak profesional karena kejaksaan tidak memiliki mindset dan kerangka rujukan Hukum Administrasi. Pola pikir yang digunakan oleh kejaksaan (dan juga hakim yang mengadili) adalah semata-mata pola pikir dan “kaca mata kuda” Pidana terhadap Kasus Tom Lembong yang substansinya sarat ataupun sepenuhnya Hukum Administrasi Negara;
2. ⁠Berbeda dengan kasus Tom Lembong, adalah kasus Dirut PT. ASDP (suatu BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas). Keputusan untuk mengakuisisi sejumlah kapal second milik PT. Jembatan Nusantara adalah keputusan bisnis semata yang tunduk pada “Business Judgment Rules” (sebagai salah satu prinsip yang digariskan dalam UU Perseroan Terbatas). Keputusan bisnis yang dilakukan oleh jajaran direksi akan berakibat pada 2 kemungkinan: Untung dan atau rugi. Manakala keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi menguntungkan, maka keuntungan yang diperoleh merupakan Deviden buat pemegang saham (negara/pemerintah). Sebaliknya, keputusan bisnisnya menimbulkan kerugian, maka kerugian yang terjadi BUKANLAH KERUGIAN NEGARA, melainkan resiko bisnis dan terhadapnya tidak dapat dituntut secara pidana sepanjang kepuutusan bisnis yang diambil /dilakukan didasarkan pd itukad baik dan prinsip kehati-hatian. Kasus ini pula yang jelas-jelas masuk dalam ranah Hukum Perdata, dipaksakan masuk ke ranah Hukum Pidana oleh KPK sebagai bentuk penegakan hukum yg tidak proporsional dan sangat tidak profesional ;

3. Soal Kerugian Negara. Putusan MK menyatakan siapa saja boleh menghitung kerugian negara (termasuk semua APH). Dalam praktek APH (Kejagung, KPK, dan Hakim) bukan hanya menghitung bahkan sudah berubah menjadi AUDITOR, yaitu orang yang meng-audit (memeriksa) kerugian negara, sekaligus men-declair kerugian negara. Pertanyaannya adalah : Apakah ketika mereka menghitung, mengaudit, dan mendeclair Kerugian Negara, menggunakan STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA? Apakah mereka memiliki wewenang melakukan audit dan menyatakan kerugian negara? Satu-satunya Lembaga Negara yang bertindak sebagai AUDITOR NEGARA hanya BPK (vide Psl. 23 UUD 1945, UU No 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, serta UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK). Ketika BPK mengaudit keuangan negara didasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang sudah diakui oleh BPK sedunia, dengan mekanisme yang diatur dlm SPKN, termasuk taat pada Asas Asersi (yaitu meminta konfirmasi terhadap audit/mereka yang diaudit atas temuan BPK untuk diberi kesempatan buat menjawab bahkan membela diri atas temuan BPK). Apakah APH paham dan patuh pd Asas Asersi ? ketidak patuhan atau menyimpang dari Asas Asersi membawa akibat bahwa temuan kerugian negara Batal demi hukum (null and void).

Sudah saatnya Presiden Prabowo Subiyanto, dalam kebijakan politiknya, untuk segera memperbaiki kondisi penegakan hukum saat ini, terutama menyangkut penghitungan kerugian dan mindset pada intitusi penegak hukum bahwa tujuan akhir dari hukum adalah keadilan itu sendiri. Jangan lah prosedur hukum mengalahkan keadilan, karena hukum adalah perangkat aturan yang hidup, yang merupakan alat negara untuk mencapai keadilan sosial bagi  masyarakat. Hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

————————-

 Penulis adalah praktisi hukum dan pemerhati masalah sosial budaya dan politik.

 

Oleh Ignas Kleden

 

Ketika kesadaran kebangsaan dicetuskan di Indonesia pada awal abad ke-20, wacana politik berlangsung di atas atau di luar kebudayaan. Dengan istilah sekarang, nasionalisme yang digerakkan oleh para pemimpin pada waktu itu menghindari setiap kemungkinan identity politics (politik identitas). Seluruh rakyat dikerahkan untuk bersatu padu dan seakan harus ”melupakan” buat sementara waktu asal-usulnya, suku bangsanya, dan kelompok budayanya.

Berlainan dengan nasionalisme di Barat yang berkembang dari kesadaran kebudayaan (berdasarkan Blut und Boden, darah dan tanah), nasionalisme Indonesia yang datang bagaikan puting beliung dari negeri-negeri yang jauh, diharap menggoyahkan sendi-sendi pemerintahan oleh penjajah asing. Nasionalisme Indonesia datang dengan watak suprakultural.

Mohammad Yamin dan Roestam Effendi bolehlah dianggap sebagai penyair modern awal dalam sastra Indonesia Baru yang paling nasionalis. Keduanya berusaha menyanyikan Tanah Air dan kemerdekaan dalam sajak-sajak mereka, sudah pada awal tahun 1930-an, tetapi dengan menumpang metafora-metafora yang serba halus dan romantis, yang tak akan segera mengingatkan pembaca pada hasrat kemerdekaan.

Yamin merindukan tanah airnya, tetapi itu seakan rindu seorang muda remaja untuk pulang kampung ke Sumatera dan Bukit Barisan meskipun pada akhir sebuah sajak keluar juga pemberontakan itu: ”Aduhai diriku sepantun burung/Mata lepas badan terkurung” (sajak ”Sungguhkah?”). Roestam Effendi melukiskan hasrat kemerdekaan dalam perjuangan cinta antara Bujangga dan gadis idamannya, Bebasari, yang berkata kepada kekasihnya: ”Akh untungku putung/Bilakan lepas dari dikurung”. Bujangga dan Bebasari tentulah variasi yang dibuat dari kata bujang dan bebas.

Memang ada berbagai gerakan pemuda yang terhimpun dalam Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, atau Jong Ambon, tetapi jelas itu bukanlah perhimpunan etnis untuk gerakan kebudayaan, melainkan komponen dari suatu gerakan besar nasionalis di kalangan pemuda di seantero negeri. Di kalangan pendidikan Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman Siswa, tetapi itu bukanlah pendidikan berasaskan kebudayaan Jawa, melainkan berdasarkan kepercayaan diri seorang nasionalis, yang enggan bahwa pendidikan dijadikan alat kolonial. Di Sumatera, MS Latif mendirikan INS Kayutanam sebagai alternatif terhadap pendidikan kolonial, tetapi asasnya bukanlah kebudayaan Melayu, tetapi kemandirian orang merdeka.

Di kalangan pemikir kebudayaan, S Takdir Alisjahbana mengumumkan penolakannya secara kategoris terhadap semua kebudayaan tradisional sebagai dasar masyarakat baru yang akan merdeka. Kembali ke kebudayaan tradisional adalah identik dengan kembali ke masa pra-Indonesia, yang akan membawa pertentangan etnis yang tak habis-habisnya di antara berbagai kelompok budaya.

Usulnya untuk mengambil kebudayaan Barat sebagai model kebudayaan baru di Indonesia mendapat banyak pertentangan, tetapi sangat dapat dipahami sebagai bagian dari gerakan nasionalis yang bersifat suprakultural. Tidak ada kebudayaan di Indonesia yang melahirkan nasionalisme dan karena itu tidak ada kebudayaan di Indonesia yang dapat menjadi dasar masyarakat baru dalam alam kemerdekaan.

Dalam sejarah politik Indonesia, kebudayaan barulah menjadi referensi kebangsaan pada saat penguasa menghadapi kesulitan karena politik yang mereka jalankan mulai bertentangan dengan kebangsaan dan kemerdekaan. Ketika Soekarno memberlakukan Demokrasi Terpimpin, dia mulai berbicara tentang kebudayaan sebagai kepribadian bangsa. Ketika Soeharto menghapuskan oposisi politik, dia juga rajin berbicara tentang nilai-nilai harmoni dalam kebudayaan.

Sekarang ini otonomi daerah telah membuat setiap provinsi dan kabupaten giat mencari ekspresi dan simbol-simbol kebudayaan lokal sebagai ikon bagi otonomi politiknya. Pejabat dan politisi di tingkat nasional masih juga mengulang dalil bahwa politik nasional haruslah berdasarkan nilai-nilai budaya Indonesia, sementara korupsi berkembang biak dan berjalan mulus tanpa dipersoalkan apakah itu bagian kebudayaan Indonesia atau bukan.

Akan tetapi, dengarlah kesaksian mereka yang benar-benar bekerja membangun kebudayaan: para pendidik, wartawan, ilmuwan, seniman, dan penyair Indonesia. Penyair Taufiq Ismail dalam ”Tirani dan Benteng” mengatakan: ”Di negeriku budi pekerti mulia di dalam kitab masih ada tapi dalam/kehidupan sehari-hari bagai jarum hilang menyelam di/tumpukan jerami selepas menuai padi” (sajak ”Malu (aku) jadi orang Indonesia”).

Kita jangan berpura-pura terhadap sejarah. Kebudayaan tak pernah melahirkan kebangsaan di bumi Nusantara. Kebangsaan adalah ibu yang harus melahirkan anak-anaknya: kebudayaan baru dalam alam kemerdekaan dan memberi mereka tugas sejarah untuk mewujudkan kemerdekaan bagi semua anggota bangsa. Mengutip Abraham Lincoln dalam sebuah pidatonya tahun 1862: ”Fellow citizens, we cannot escape history. No personal significance or insignificance can spare one or another of us…. We shall nobly save, or meanly lose, the last, best hope of earth” (Sesama warga negaraku, kita tak dapat menghindari sejarah. Penting-tidaknya diri kita tak dapat menyelamatkan siapa pun dari antara kita. Kita akan menyelamatkan secara bermartabat, atau kehilangan secara hina, harapan terakhir dan terbaik yang ada di bumi).

Dalam kata-kata Chairil Anwar, kewajiban warga negara dan para pemimpin adalah: ”sekali berarti/sudah itu mati” (sajak ”Diponegoro”).

**********************

 

*) Ignas Kleden, Sosiolog

*) Sumbert Tulisan nasional.kompas.com.

Oleh  Agus Widjajanto

 

Serat Jaka Lodang adalah sebuah karya sastra Jawa yang ditulis oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito, seorang pujangga Jawa terkenal. Serat ini menceritakan tentang kehidupan Jaka Lodang, seorang pemuda yang mencari kebenaran dan keadilan.

Serat Jaka Lodang mengandung ajaran-ajaran moral dan etika yang tinggi, serta menggambarkan perjuangan manusia dalam mencari kebenaran dan keadilan. Karya sastra ini juga mengandung unsur-unsur spiritual dan filosofis yang mendalam.

Dalam Serat Jaka Lodang, Jaka Lodang digambarkan sebagai seorang yang bijak dan berani, yang tidak takut menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidupnya. Ia selalu berusaha untuk melakukan kebaikan dan mencari kebenaran, meskipun harus menghadapi banyak rintangan.

Serat Jaka Lodang adalah sebuah karya sastra yang sangat berharga dan masih dipelajari hingga saat ini. Ia mengandung ajaran-ajaran yang relevan dengan kehidupan modern dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua.

Ditengah carut marut nya penegakan hukum di negeri ini, dalam usia 80 Tahun Indonesia Merdeka, masih menyisakan ketidak pastian hukum dan jauh dari rasa keadilan sesuai yang dicita-citakan dalam Negara Pancasila, yakni menciptkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum kerap dijadikan ladang bisnis dan hukum pidana selalu digunakan dengan pendekatan retributif yang berakibat hukum pidana bukan lagi sebagai jalan terahir untuk keadilan (ultimum remedium) akan tetapi digunakan untuk pemaksaan kehendak tanpa mempertimbangkan kondisi kruntungan bagi bangsa dan negara kecuali adanya ego sektoral dari intitusi penegak hukum. Kondisi ini menciptakan ketidak adilan semakin masif, dan kepastian hukum digunakan untuk menjustifikasi kebenaran yang kerap mengorbankan nilai keadilan itu sendiri.

Aristoteles dan Thomas Aquinas, dua filsuf besar dalam sejarah filsafat hukum, memiliki pandangan yang menarik tentang hubungan antara kepastian hukum dan keadilan.

 

Aristoteles:

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan utama dari hukum. Dalam bukunya “Etika Nicomachea”, ia menyatakan bahwa keadilan adalah “keseimbangan” atau “kesetaraan” dalam masyarakat. Ia juga menekankan bahwa hukum harus adil dan tidak hanya berdasarkan pada aturan-aturan yang kaku.

 

Thomas Aquinas:

Thomas Aquinas, dalam bukunya “Summa Theologica”, juga menekankan pentingnya keadilan dalam hukum. Ia berpendapat bahwa hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika, dan bahwa keadilan adalah tujuan utama dari hukum.

 

Kepastian Hukum vs Keadilan:

Kedua filsuf ini setuju bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan. Mereka berpendapat bahwa hukum harus adil dan tidak hanya berdasarkan pada aturan-aturan yang kaku, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan dan moralitas.

Prof Satjipto Rahardjo mengusung prinsip dasar “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” sebagai fondasi Hukum Progresif. Baginya, hukum bukan tujuan sendiri melainkan instrumen yang melayani kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan manusia.

Dia melihat hukum sebagai law in the making—selalu dalam proses, tidak statis atau final—sehingga harus fleksibel mengikuti dinamika masyarakat dan kebutuhan manusia. Positivisme yang kaku (hanya berpatokan pada teks peraturan) dianggap membelenggu, karena mengorbankan keadilan substantif demi kepastian formal.

Oleh karena itu, Prof. Satjipto mendorong para penegak hukum (terutama hakim) untuk berani membuat terobosan (rule breaking), mengutamakan logika kepatutan sosial dan keadilan, serta memposisikan manusia sebagai titik pusat dari setiap putusan. Hukum progresif bukan anti-undang-undang, tapi menolak status quo dan mengedepankan kemanfaatan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Dengan kata lain, hukum harus mengabdi pada manusia, bukan sebaliknya—manusia yang harus tunduk pada hukum semata.

Serat Joko Lodang karya sastra pujangga besar Ronggo Warsito sudah menulis pada medio tahun 1919-1920 di tahun Saka ( Jawa ) pada tahun 1850. Dimana diramalkan saat terjadi jaman kolobendu (jaman ketidak pastian, dimana yang kuat akan menggilas yang lemah) sesuai jaman saat ini, dimana dalam Serat Joko Lodang ditulis sang pujangga penutup yang penulis terjemahkan dalam Bahasa Indonesia   sebagai berikut :

 

-Waktu dan seluruh kehendak tidak ada yang terwujud, apa yang dicita citakan buyar dan berantakan segalanya salah perhitungan, karena datangnya kutukan/hukuman yang berat dari Yang Kuasa, atas jalan hidup yang tampak hanya perbuatan tercela.

-Orang besar akan kehilangan kebesaranya, lebih memilih tercemar nama dari pada mati, sedangkan orang kecil tidak mau mengerti.

-Banyak orang tampak alim tetapi hanya semu belaka diluar tampak baik tapi didalamnya banyak maksiat.

-Orang wanita kehilangan martabat kewanitaannya karena terkena pengaruh harta semata, semua ditujukan untuk kemegahan dunia ber foya-foya. Hanya harta yang dihormati di jaman itu nanti, oleh karena penderitaan dan kesengsaraannya semakin menjadi. Tahun Jawa 1860, ditarik masehi 1930.

-Tetapi ketahuilah bahwa ada hukum sebab akibat , harus eling (ingat) lan waspodo (waspada tanda tanda jaman).

 

Tulisan Joko Lodang ditulis Ronggo Warsito menggunakan kata kiasan gunung dan jurang yang kedudukannya silih berganti. Dimana dijelaskan “Gunung akan merendah, dan jurang akan naik ke permukaan”.

Bahwa orang dari golongan rendah akan muncul jadi pejabat dan orang yang dulu dari kaum borjuis akan hilang pengaruhnya, hal ini dimasa demokrasi modern sudah terbukti dan semua diisi oleh orang-orang yang tiba-tiba muncul yang kadang masyarakat bingung dari mana asal dan bagaimana latar belakang dan pendidikanya.

Gunung sebagai suatu yang tinggi menjulang dapat ditafsirkan orang yang memiliki derajat tinggi kaum bangsawan keraton, kaum raja-raja, dan para putra mahkota, sedangkan jurang sebagai simbol rakyat bawah, atau orang yang selama berabad-abad dibiarkan tidak dipedulikan oleh pemimpin yang hidup dalam diskriminasi sosial. Kemunculan wong cilik ke jenjang kekuasaan menunjukan mereka punya potensi besar untuk maju dan membangun hidup lebih baik, namun demikian mereka harus eling dan waspada dari mana diri kita kang sang paraning dumadi,  bahwa potensi tersebut membutuhkan “pondasi yang kuat” yang dapat menyangga iman keyakinan dan karakter agar tidak jadi gila atas kekuasaan harta dan  tahta yang justru menimbulkan situasi ketidak pastian seperti carut marut nya hukum di negeri ini saat jaman Kolobendu saat ini. Maka karena pondasi keimanan keyakinan pengabdian terhadap rakyat dan bangsa rendah, maka berakibat akan mudah runtuh dan demikian lah hal itu terjadi karena kehendak Tuhan,  sebagai konsekuensi hukum sebab akibat yang justru akan timbul malapetaka dan ketidak adilan.

Setelah jaman Kolobendu berahir akan timbul dan datangnya jaman Kalasuba, dimana merupakan jaman kegembiraan, rakyat kecil bisa tertawa dan gembira karena adanya kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (vide sila ke-V Pancasila) yang oleh Sang Maestro Pujangga Penutup disebut setelah datangnya Ratu Amisan yang disebut Sultan Heru Tjokro yang adil karena terberkati wahyu cokro ningrat, yang sesuai hitungan tarik masehi setelah tahun 2029 mendatang.

Setidaknya Serat Joko Lodang yang merupakan karya sastra yang berbentuk prosa yang ditafsirkan sebagai sebuah nubuat atau ramalan masa depan bagi bangsa ini, setidaknya masih ada asa (harapan) serta  mimpi dan  impian bagi para rakyat kecil akan datangnya masa yang berkeadilan dan berkemakmuran.

————————–

Penulis adalah pemerhati sosial budaya Jawa dan sejarah bangsanya

 

Oleh  Agus  Widjajanto

 

Seperti dimuat dimedia massa nasional, Selasa 25 November 2025,  Menteri Sekretaris Negara didampingi Sekretaris Kabinet dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan dari Istana Negara, bahwa Presiden Prabowo Subiyanto, pada Sidang Kabinet Terbatas atas masukan dari masyarakat dan desakan dari para pakar hukum serta minta pendapat dari Kementerian Hukum, menandatangani Rehabilitasi terhadap Direksi PT ASDP, yakni Ira Puspita Wati, Muhammad Yusuf Hafi dan Hari M Adi Caksono, atas vonis pengadilan Tindak Pidana Korupsi jakarta pusat yang menghukum Dirut PT ASDP Ira Puspitadewi dengan hukuman 4,6 tahun penjara dengan putusan terjadi dissenting opinion dari Ketua Majelis Hakim Sunoto.

 

Hak Prerogatif Presiden: Rehabilitasi

Hak prerogatif presiden untuk memberikan rehabilitasi adalah wewenang yang diberikan kepada presiden untuk memulihkan hak-hak warga negara yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan, dengan pertimbangan keadilan dan aspirasi masyarakat.

 

Dasar Hukum:

– Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

– Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi

 

Kriteria Rehabilitasi:

– Pejabat negara atau warga negara yang dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan.

– Telah menjalani sebagian besar hukuman.

– Terdapat pertimbangan keadilan dan aspirasi masyarakat yang mendukung rehabilitasi.

– Tidak ada keberatan dari pihak yang berwenang.

 

Proses Rehabilitasi:

1. Pengajuan permohonan rehabilitasi oleh yang bersangkutan atau keluarga.
2. Penilaian dan penelitian oleh lembaga yang berwenang.
3. Keputusan presiden untuk memberikan rehabilitasi.
4. Pelaksanaan rehabilitasi oleh lembaga yang berwenang.

 

Tujuan Rehabilitasi:

– Memulihkan hak-hak warga negara yang telah dijatuhi hukuman.

– Memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk kembali ke masyarakat.

– Meningkatkan keadilan dan kepastian hukum.

 

Dalam Kasus PT ASDP  yang mengakuisisi PT Jembatan Nusantara, kebijakan dari pada direksi dianggap telah merugikan keuangan negara, walau tiadanya mens rea (niat jahat) untuk melakukan korupsi, dan tidak terbukti terjadi korupsi serta tidak ada dana yang mengalir kepada ketiga direksi tersebut.

Dalam kaidah hukum, PT ASDP merupakan anak BUMN yang berbentuk Perseroan terbatas (PT) yang tentu harus tunduk kepada AD/ART dan aturan hukum Perseroan Terbatas, dimana tidak tepat jika diseret pada ranah Tindak Pidana Korupsi , dan audit independen pun harus menggunakan audit swasta seperti halnya aturan hukum yang mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dari sini saja harusnya dari tingkat penyelidikan ke peyidikan hingga penuntutan harusnya dihentikan, maka tidak heran apabila putusan Majelis Hakim tidak bulat dan terjadi dissenting opinion dari Ketua Majelis Hakim Sunoto, yang berpendapat terdakwa harus diputus onslag (bukan merupakan tidak pidana korupsi).

Atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, insan media pun melakukan berbagai opini, dari para pakar hukumn, dan masyarakat yang memperjuangkan keadilan juga melakukan protes hingga sampai presiden, menurut saya Rehabilitasi yang diberikan presiden terhadap terpidana yakni direksi PT ASDP sudah tepat sesuai Hak Prerogratif Presiden melalui rehabilitasi mengacu pada pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Dan UU No 22 tahun 2002 tentang grasi. Demi kepastian hukum dan keadilan. 

Kadang para APH (Aparat Penegak Hukum  kita selalu terjebak pada proses peradilan prosedural yang berorientasi dogmatis positivisme , bunyi pasal itulah yang jadi acuan, padahal hukum itu hidup bukan benda mati, hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, yang harusnya berorientasi pada peradilan yang mengacu pada Keadilan Subtansif. Hukum adalah alat sarana dalam negara menyelenggarakan pemerintahan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi warga negaranya. Bukan hukum dijadikan sebagai sarana balas dendam.

 

Sesuai pendapat saya:

 

Kepastian hukum dan keadilan adalah dua konsep yang saling terkait, namun tidak selalu sejalan. Dalam beberapa kasus, kepastian hukum dapat mengorbankan keadilan, dan sebaliknya.

Dalam konteks rehabilitasi, kepastian hukum dapat berarti bahwa proses rehabilitasi harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada penyimpangan atau kesalahan. Namun, keadilan dapat berarti bahwa rehabilitasi harus diberikan kepada yang bersangkutan jika memang layak dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam hal ini, presiden sebagai pemegang hak prerogatif harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut, sehingga keputusan rehabilitasi yang diambil tidak hanya berdasarkan pada prosedur, tetapi juga pada keadilan dan kebenaran.

 

Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Keadilan

–  Kepastian hukum harus menjadi dasar dalam proses rehabilitasi

– Keadilan harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan

– Presiden harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut dalam mengambil keputusan rehabilitasi

– Keputusan rehabilitasi harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan

 

Aristoteles dan Thomas Aquinas, dua filsuf besar dalam sejarah filsafat, memiliki pandangan yang menarik tentang hubungan antara kepastian hukum dan keadilan.

 

Aristoteles:

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan utama dari hukum. Dalam bukunya “Etika Nicomachea”, ia menyatakan bahwa keadilan adalah “keseimbangan” atau “kesetaraan” dalam masyarakat. Ia juga menekankan bahwa hukum harus adil dan tidak hanya berdasarkan pada aturan-aturan yang kaku.

 

Thomas Aquinas:

Thomas Aquinas, dalam bukunya “Summa Theologica”, juga menekankan pentingnya keadilan dalam hukum. Ia berpendapat bahwa hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika, dan bahwa keadilan adalah tujuan utama dari hukum.

 

Kepastian Hukum vs Keadilan:

Kedua filsuf ini setuju bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan. Mereka berpendapat bahwa hukum harus adil dan tidak hanya berdasarkan pada aturan-aturan yang kaku, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan dan moralitas. Dalam konteks ini, presiden sebagai pemegang hak prerogatif harus mempertimbangkan keadilan dan moralitas dalam mengambil keputusan rehabilitasi, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada prosedur, tetapi juga pada keadilan dan kebenaran.

——————–

 

Penulis adalah praktisi hukum dan pemerhati sosial budaya dan politik bangsanya

Oleh Agus Widjajanto

 

Dewi Kunti adalah sosok sentral dalam epos Mahabharata. Sebagai ibu dari Pandawa, dia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan jalan hidup putra-putranya.

Kunti bukan hanya seorang ibu, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana, seorang diplomat yang ulung, dan seorang wanita yang penuh kasih sayang.

Diibaratkan sebagai Dewi Kunti yg welas asih, namun juga punya karakter hebat hingga mampu mendidik putra-putarnyanya menjadi Ksatria tangguh, dan pada akhir hayatnya memilih untuk menjadi seorang pertapa.

Kamu sosok kuat yg tangguh, yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin hebat di masa depan. Kamu bukan sekedar terlahir sebagai Pemimpin (Leader), tapi juga menciptakan generasi-generasi penerus yg sehebat dirimu, yang kelak bisa meneruskan perjuanganmu.

Kamu hebat, kamu tulus dan jujur, kamu layak mendapat penghormatan dari banyak orang. Dirimu bagai matahari yang menyinari kegelapan malam yang muncul di ufuk timur, dan bagai rembulan saat kegelapan mulai menyelimuti semesta, sebagai penuntun dan penerang bagi umat manusia. 

Kisah Epos Mahabaratha soal ibunda para Pandawa yakni Dewi Kunti, telah menjelma menjadi dunia nyata saat pemerintahan Kerajaan Majapahit, dimana Sosok Gayatri Rajapadni menjelma dan berreinkarnasi menjadi sosok Dewi Kunti.

Dibalik sosok penguasa yang hebat, baik itu organisasi masyarakat, organisasi politik hingga sebuah negara, kebanyakan ada wanita kuat dibelakangnya. Wanita yang mempunyai karakter dengan pola pikir luas dan cerdik sebagai dinamisator dan stabilisator bagi suaminya yang mendukung kejayaan sang penguasa sebagai pemimpin yang dihormati.

Jika menengok ke belakang, sejarah bangsa ini pernah mencapai kejayaan masa lalu melalui Siklus Cakra Manggilingan, yaitu puncak kejayaan Kerajaan Majapahit yang pernah menyatukan Nusantara atau Wilayah Asia Tenggara dalam satu naungan negara federasi.

Dan, dibalik kejayaan itu ada sosok wanita yang sangat luar biasa sebagai seorang wanita yang mempunyai karakter yang  kuat  cerdik dan bijaksana yang memang dilahirkan sebagai Ibu Bangsa bagi Majapahit saat itu yaitu Gayatri Rajapatni. Siklus Cakra Manggilingan sendiri adalah perputaran dalam siklus masa kejayaan dalam kehidupan. Baik bagi perseorangan maupun bagi Sebuah Bangsa.

Indonesia di masa reformasi sekarang ini memerlukan sosok wanita yang bijaksana, lembut dan karakter kuat yang bisa membawa kejayaan Bangsa. Dari belakang layar, ia diharapkan bisa bertindak sebagai pengayom, dinamisator dan stabilisator politik untuk seluruh rakyat. Karena sesungguhnya suara rakyat adalah suara tertinggi dalam kaidah sebuah bangsa.

Gayatri Rajapatni, sepeninggal Raden Wijaya Kertarajasa atau Sang Ramawijaya yang merupakan pendiri Majapahit lebih memilih menjadi biksuni (pendeta) walaupun tetap sebagai Ratu/Rajapadni. Gayatri adalah istri ke-empat dari Sang Raja yang dari belakang layar melakukan operasi senyap untuk mengakhiri kekuasaan Jayanegara yang tidak becus mengurus kerajaan. Ia bekerja sama dengan bekel Gajahmada.

Sepeninggal Raden Wijaya Kertarajasa, singgasana kerajaan kemudian jatuh pada anak laki-laki dari Raden Wijaya dengan Indreswari yaitu Jayanegara. Indreswari atau Dara Petak adalah istri Raden Wijaya dari Kerajaan Dharmasraya di Sumatera Barat. Raden Wijaya bertemu Indreswari saat melakukan ekpedisi PaMalayu bersama Panglima Angkatan Laut Singosari Adityawarman.

Dalam ekspedisi dan pertemuannya saat itu, Raden Wijaya memboyong dua gadis yang bergelar Dara Petak dan Dara Jingga. Sampai disini sangat jelas bahwa Jayanegara atau Kalgemet bukan anak dari Raden Wijaya Kertarajasa dengan Gayatri Rajapatni. Anak Ratu Gayatri sendiri adalah dua perempuan cantik, Tribhuwana Tunggadewi dan Rajadewi Maharajasa.

Dengan kekosongan tahta Majapahit sepeninggal Raden Wijaya, maka sesuai aturan kerajaan yang harus menggantikan adalah anak laki laki dan itu tertuju Jayawijaya atau Kagelmet.

Dalam perjalanannya, pada saat Jayawijaya memerintah terjadi pemberontakan dari dalam karena Jayawijaya dianggap kurang bijaksana dan suka melakukan pesta dengan perempuan. Kerajaan menjadi tidak terurus, ditambah Jayawijaya paranoid dan selalu curiga terhadap Ratu Gayatri Rajapatni dan kedua putrinya. Mereka dianggap batu sandungan dan membahayakan tahtanya.

Gayatri Rajapatni sendiri saat itu sudah menjadi Biksuni atau pendeta dalam Agama Buddha. Utamanya sejak Raden Wijaya Kertarajasa meninggal dunia. Sementara kedua putrinya yaitu Tribhuwana Tunggadewi dan Rajadewi Maharajasa diberi kuasa atas Keraton Kahuripan dan Keraton Daha.

Setelah dapat menumpas pemberontakan saat pemerintahan Jayawijaya, Bekel Gajah Mada diangkat Jayawijaya menjadi Patih di Keraton Kahuripan dan Keraton Daha. Pwnunjukan dan penempatan di dua keraton itu dengan maksud tersembunyi, mengawasi Putri Tribhuwana Tunggadewi dan Rajadewi Maharajasa.

Namun, konon sebelum itu terjadi, Gayatri Rajapatni sudah menjalin kedekatan dengan Bekel Gajahmada dan menggalang serta membentuk pasukan Berkuda Bhayangkara. Pasukan ini dibentuk untuk melindungi kedua putrinya secara politik.

Raja Jayanegara semakin tidak menunjukan sifat kenegarawanan dan kewibawaannya sebagai Raja Majapahit. Hal itu ditunjukkan dengan menghalangi kedua putri Gayatri Rajapatni untuk menikah. Dari Kitab Negara Kertagama dan Pararaton, diketahui jika pada akhirnya operasi senyap dilakukan oleh Gayatri Rajapadmi bekerjasama dengan Patih Gajahmada.

Operasi itu dilakukan saat Raja Jayanegara sakit. Kemudian diutuslah tabib kerajaan yang bernama Ra Tanca untuk meracun Raja Muda yang akhirnya wafat. Atas peristiwa tersebut, Patih Gajahmada melakukan penyelidikan dan Tabib Ra Tanca dikorbankan. Ia dihukum tikam dengan keris Patih Gajahmada untuk mengakhiri tragedi tersebut secara hukum dan politik yang dianggap sebagai pengkhianat dan harus dihukum mati.

Sepeninggal Raja Jayanegara, berdasarkan keturunan raja yang berhak naik tahta adalah Tribhuwana Tunggadewi, anak tertua dari Gayatri Rajapadni. Dalam kepemimpinan Tribhuwana Tunggadewi ini pernah terjadi pemberontakan Ra Kuti dan Sadeng, tapi bisa ditumpas Gajahmada dengan pasukan khusus berkuda yang bernama Pasukan Bhayangkara.

Sebagaimana istilah dalam politik, bahwa dalam kekuasaan dimanapun berada maka trik dan intrik selalu menyertai. Tiada kawan dan lawan yang abadi yang ada adalah kepentingan politik. Hal itu pula yang menggambarkan bagaimana sejarah kejayaan Kerajaan Majapahit.

Dalam sejarahnya, pemerintahan Tribuwana Tunggadewi dikemudian hari mengantarkan Hayam Wuruk menjadi raja terbesar Majapahit yang menyatukan Nusantara melalui Mahapatih Gajahmada dalam Sumpah Amukti Palapa.

Gayatri Rajapatni Tunggadewi memegang teguh visi Persatuan Nusantara yang sebenarnya sudah dicetuskan dan dicanangkan ayahandanya Prabu Raja Kertanegara, Raja Singosari. Gayatri sadar betul posisinya sebagai ratu bukan hanya berpangku tangan mendampingi sang suami Raden Wijaya Kertarajasa.

Ia berperan aktif dibalik layar memberikan masukan dan semangat sebagai dinamisator dan stabilisator bagi jalannya  kerajaan. Gayatri juga memegang teguh beberapa prinsip hidup yang sangat mulia.

Salah satunya adalah menang tanpa ngasorake atau menang tanpa menjatuhkan harga diri lawan. Bagaimana memerintah tanpa sadar bahwa yang diperintah merasa bahwa harus mengambil tindakan bahwa masukan dari Gayatri adalah sebagai kewajiban. Karakter lemah lembut tapi tegas dan berwibawa yang mencerminkan kekuatan wanita Jawa

Gayatri Rajapatni merupakan sosok paling penting pada awal awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Gayatri menjadi jembatan  meneruskan cita-cita ayahnya Prabu Kertanegara untuk penyatuan Nusantara dibawah Panji-Panji Majapahit. Ia memposisikan turut serta pengambilan keputusan-keputusan penting soal politik.

Diantaranya adalah keputusan kerajaan dalam penumpasan Adipati Tuban Ronggo Lawe yang dinilai oleh Gayatri Rajapatni tidak punya akar kuat di masyarakat saat menduduki Adipati. Walaupun begitu Gayatri tetap memposisikan Prabu Raden Wijaya Kertarajasa sebagai pihak yang paling harus dihormati dan dijunjung martabatnya sebagai seorang raja.

Disinilah karena karakter dan kekuatan Gayatri Rajapatni Tunggadewi. Karena itu dia mendapat tempat khusus dihati Raja Majapahit pertama, bukan hanya seorang istri tapi juga seorang partners dan penasehat pribadi  dalam pengambilan keputusan penting.

Gayatri adalah wanita dibalik kejayaan Majapahit. Ia adalah guru dan mentor serta sebagai sahabat dari Mahapatih Gajahmada saat masih berpangkat komandan regu dalam pasukan Kerajaan Majapahit (Bekel). Hingga Gajahmada melakukan penyatuan Nusantara dalam Sumpah Amukti Palapa untuk menyatukan negara negara tetangga dibawah satu Federasi dalam naungan Panji Panji Majapahit .

Penyatuan Nusantara yang sebetulnya merupakan cita-cita dan visi awal dari Sri Maha Raja Kertanegara Singosari dan mendiang suaminya Sri Maharaja Wijaya Kertarajasa pendiri Majapahit. Gayatri adalah wanita terhormat, cerdas, bijaksana, berpendirian teguh, yang dicintai keluarga dan rakyatnya.

Semoga bermanfaat dan jangan sekali kali meninggalkan sejarah bangsa.

————————————

 

Pemerhati sosial budaya dan sejarah bangsanya

 

Oleh Agus Widjajanto

 

Pasar dan angkutan logistik Amerika Serikat mengalami penurunan drastis akibat kebijakan tarif perdagangan yang diterapkan oleh pemerintahan Trump. Kebijakan ini telah menyebabkan peningkatan biaya impor, penurunan volume perdagangan, dan gangguan pada rantai pasokan global.

 

Dampak pada Pasar:

– Indeks saham utama AS, seperti S&P 500 dan Nasdaq, mengalami penurunan signifikan, dengan S&P 500 anjlok lebih dari 11% dalam dua hari.

– Pasar saham global juga terdampak, dengan indeks saham di Eropa dan Asia mengalami penurunan.

– Nilai tukar mata uang juga mengalami fluktuasi, dengan dolar AS melemah terhadap mata uang lainnya.

 

Dampak pada Angkutan Logistik:

– Volume angkutan darat dan laut anjlok drastis, bahkan di musim puncak pengiriman liburan.

– Pelaku industri memprediksi penurunan impor AS hingga 16,6% pada Desember.

– Biaya logistik meningkat, menyebabkan kenaikan harga barang dan penurunan daya saing produk AS.

 

Dampak pada Ekonomi:

– Pertumbuhan ekonomi AS menghadapi tekanan turun, dengan kemungkinan resesi global meningkat.

– Inflasi meningkat, dengan kenaikan harga barang dan jasa.

– Pengangguran meningkat, dengan penurunan pekerjaan di industri terkait

 

Dilaporkan oleh CNBC, bahwa pasar dan angkutan logistik Amerika Serikat mengalami keruntuhan signifikan. Hal ini dipicu oleh penurunan dratis impor dari China yang tertekan tarif yang di berlakukan presidennDonald Trump.

Volume barang yang masuk ke Amerika mengalami penurunan  yang memicu seluruh rantai pasokan. Para analisis menilai ini bukan hanya kemerosotan akan tetapi sudah fase “Resesi Barang Struktural”.

Dari laporan CNBC internasional terjadi penurunan 16 persen  dan ini sangat mengkawatirkan, dimana penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor yakni kombinasi kebijakan tarif, melemahnya permintaan konsumen dan langkah frontloading dimana importir menarik seluruh pesanan lebih awal akibat tarif yang begitu tinggi deterapkan terhadap barang import dari China, India, Rusia, yang berakibat musim puncak pengiriman liburan tradisional terlihat hampir tidak ada tahun ini.  Bahwa dampak dari kebijakan tarif import ini bukan hanya memukul China, tarif yang diterapkan 50 pesen terhadap India juga sangat memukul india.

Bahwa di dalam negeri AS sendiri  mengalami penurunan Cargo di Pelabuhan-pelabuhan lebih dari 430.000. TEus pada Desember yang menyebabkan kurang kebutuhan akan pekerja pelabuhan yang menimbulkan pengangguran, truk berhenti gudang kosong yang akan menimbukan seluruh rantai pasokan barang dan jasa dan kebutuhan hidup. Yang merupakan tanda-tanda hancurnya ekonomi AS.

Bahwa memang diakui situasi dunia semakin mengalami ketidak pastian pasca Amerika serikat menerapkan bea masuk tarif perdagangan terhadap China dan beberapa negara lainya yang dianggap merugikan dan mengancam kepentingan ekonomi Amerika Serikat.

Menurut pengamat Ekonomi Jeffrey Sach, alasan utama Amerika Serikat menargetkan China bukanlah alas an idiologi, melainkan alasan ketakutan akan ancaman secara ekonomi. Washington takut kesuksesan Beijing menunjukan bahwa dunia tidak lagi harus mengikuti resep pembangunan ala Liberal Amerika Serikat, China menurut Jeffri menolak menjadi koloni ekonomi Amerika Serikat pasca perang dingin dengan jatuh nya federasi Rusia (Uni Soviet) dan justru membangun sistem alternatif disebuah negara Sosialis (Komunis) dengan menerapkan ekonomi bebas ala China yang bisa sangat berhasil dikelola dengan benar dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang melampaui negara manapun termasuk Amerika Serikat.

Jeffri Sach menekankan keberhasilan China mengelola ekonomi secara mandiri telah menggoncang  fondasi dominasi global Amerika Serikat,  karena ternyata kapitalis Amerika bukan satu-satunya jalan menuju kemajuan . Dan lebih jauh lagi China juga menolak hegemoni Amerika Serikat dan bagi Washington sikap china tersebut dianggap layak paling utama dijadikan musuh nomor satu dan rela berkonflik baik secara ekonomi maupun militer dari pada hegemoni Amerika Serikat tersaingi oleh China.

Memang tidak bisa dipungkiri Amerika Serikat saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, termasuk penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi. Beberapa faktor yang berkontribusi pada situasi ini adalah:

 

– Perang Dagang dengan China: Amerika Serikat telah memberlakukan tarif tinggi pada impor China, yang telah memicu perang dagang dan mengganggu rantai pasokan global.

– Kebijakan Fiskal: Pemotongan pajak besar-besaran oleh pemerintahan Trump telah meningkatkan defisit anggaran dan utang nasional.

– Ketidakpastian Kebijakan Moneter: Ketidakpastian dalam kebijakan moneter Federal Reserve telah memicu volatilitas di pasar keuangan.

 

Dampak dari situasi ini adalah:

– Penurunan Pasar Saham: Ketidakpastian ekonomi telah menyebabkan investor menarik dananya dari pasar saham, yang bisa mengarah pada penurunan tajam indeks bursa.

– Melemahnya Nilai Dolar AS: Ketika ekonomi AS mengalami resesi, mata uang dolar bisa kehilangan daya tariknya sebagai aset safe haven, yang berpotensi menyebabkan volatilitas nilai tukar global.

– Turunnya Permintaan Ekspor: Negara-negara yang bergantung pada ekspor ke AS, seperti China dan Meksiko, bisa mengalami perlambatan ekonomi karena menurunnya daya beli konsumen AS.

 

Namun, perlu diingat bahwa Amerika Serikat masih memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan, dan beberapa ekonom berpendapat bahwa AS belum memasuki resesi. Federal Reserve telah mencoba mengatasi masalah ini dengan menyesuaikan kebijakan suku bunga dan stimulus ekonomi.

Dan Hegemoni China memang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI) dan keanggotaan dalam organisasi internasional seperti Shanghai Cooperation Organization (SCO). China juga telah meningkatkan pengaruhnya di Asia Pasifik melalui kerja sama ekonomi dan diplomatik dengan negara-negara di kawasan.

Amerika Serikat sendiri masih memiliki pengaruh yang signifikan di kawasan, tetapi China telah menjadi pemain yang semakin penting dalam politik dan ekonomi global. Beberapa negara di Asia Pasifik telah meningkatkan kerja sama dengan China, tetapi juga masih memiliki hubungan yang kuat dengan AS.

Belum lagi China masuk dalam jajaran pembentukan kerjasama ekonomi dalam BRICS – BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) adalah kelompok negara berkembang yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengaruhnya di panggung internasional. Namun, apakah BRICS bisa menyaingi hegemoni Amerika Serikat?

 

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:

– Kerja sama ekonomi: BRICS memiliki potensi ekonomi yang besar, dengan total GDP yang signifikan dan sumber daya alam yang melimpah.

– Kerja sama politik: BRICS telah meningkatkan kerja sama politiknya, termasuk melalui pertemuan tahunan dan kerja sama dalam isu-isu internasional.

– Diversifikasi hubungan: BRICS telah meningkatkan hubungan dengan negara-negara lain, termasuk di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

 

Namun, ada juga tantangan yang perlu dihadapi:

– Perbedaan kepentingan: Negara-negara BRICS memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif.

– Keterlibatan AS: Amerika Serikat masih memiliki pengaruh yang signifikan di panggung internasional, dan akan sulit bagi BRICS untuk menyainginya tanpa kerja sama yang lebih erat.

 

BRICS memiliki potensi untuk meningkatkan pengaruhnya, tetapi masih perlu waktu dan kerja sama yang lebih erat untuk mencapai tujuan tersebut.

Makanya atas persaingan hegemoni kekuatan utama dunia sebagai negara Adi Daya yang bisa mengendalikan Dunia, antara Amerika Serikat dan China, sangat berpengaruh atas Geo Politik dan Geo Strategis Asia Pasifik khususnya keberadaan Taiwan dan Laut China Selatan.

China menganggap bahwa Taiwan merupakan bagian dari wilayah China daratan,  yang mana diprediksi para analis  tinggal tunggu waktu Beijing melakukan invasi militer secara penuh terhadap Taiwan. Sedang Amerika Serikat sangat berkepentingan dengan keamanan Taiwan, dimana pangkalan terdekat dari pulau Taiwan adalah berada di Jepang dalam hal ini di Okinawa, Jepang disamping tetap menjaga sebagai polisi dunia dalam hegemoni global.

Belum lama ini Perdana Menteri Jepang terpilih yang baru, di depan parlemen menyatakan bahwa keamanan Taiwan sangat berpengaruh pada keselamatan Jepang sendiri di masa depan, yang memicu debat panas dan saling ancam secara deplomatik, tentu hal ini merupakan sinyal bahwa kekuatan militer China yang merupakan kekuatan ke-tiga terbesar di dunia saat ini, bisa mengancam kawasan dan apabila meletup gesekan konfrontasi bisa menyeret beberapa negara bukan hanya Amerika Serikat, akan tetapi juga Inggris dan Australia yang telah membentuk aliansi militer AUKUS, dan tentu China tidak sendirian dimana kdmungkinan besar Rusia juga akan memasuki gelanggang untuk membantu China apabila terjadi perang diantara negara-negara tersebut.

Politik ekonomi secara klasik dari jaman Imperium  Romawi hingga kejayaan Jhengis Khan, serta pasca Perang Dunia ke-II, perang dan invasi militer dengan melakukan justifikasi atas peperangan kesebuah wilayah negara lain , kerap dilakukan yang sebetulnya merupakan politik untuk mengembalikan kebangkrutan ekonomi dari negara Adi Daya, kasus kejatuhan Irak shadam Husain, Moamar Khadafi Libya, isu terorisme Osama Bin Laden, serta tekanan terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia merupakan isu demi kepentingan hegemoni politik, Adi Daya yang ujung-ujungnya juga masalah Ekonomi. Demi kepentingan Ekonomi.

Apabila terjadi, maka peradaban baru akan lahir di era ke depan, soal tatanan dunia baru, dimana hegemoni Amerika Serikat akan runtuh dan tergantikan oleh tatanan baru, yang harapannya akan lebih baik, tanpa lagi ada isu Demokrasitasi, Terorisme, Hak Asasi Manusia yang dikaitkan kebijakan luar negeri, karena pada dasarnya setiap negara mempunyai ukuran sendiri yang disesuaikan dengan local wisdom dalam setiap negara menyangkut tradisi dan sejarah setiap bangsa.

—————————-

 

Penulis adalah pengamat sosial budaya dan  politik