Author: Redaksi

S I N D H U N A T A

 

 

Hiruk-pikuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 terjadi setelah 25 tahun reformasi. Sayang jika keterkaitan waktu di antara keduanya begitu saja kita lupakan. Kita boleh segera membayangkan, bisakah hiruk-pikuk pesta demokrasi ini kita rayakan apabila tiada reformasi?

Jawabannya mudah, andaikan tiada reformasi, rezim otoriter Orde Baru takkan tumbang. Artinya, rezim itu akan terus represif terhadap gerakan-gerakan demokratis, dan tak mungkinlah pesta demokrasi ini boleh terjadi.

Maka, Pilpres 2024 merupakan anak dari reformasi. Jika ia berjalan melawan arah demokrasi, itu berarti ia membunuh ibunya sendiri. Dalam hal ini perlu terus kita ingat, demokrasi itu rawan, bagai gelas yang mudah pecah. Kita harus merawatnya dengan amat hati-hati, lewat politik dan ekonomi. Dan tentu saja lewat budaya.

Secara politik dan ekonomi, sedikit atau banyak, demokrasi sudah coba kita rawat. Secara kultural, belum atau kurang, atau malah nyaris tidak. Memang demokrasi adalah sistem politik yang bernilai universal. Namun, biar bagaimanapun, karena asal-usulnya historis, sistem itu juga bermuatan nilai-nilai Barat.

Khusus di negara-negara Asia dan Afrika, datangnya nilai universal itu juga tersusupi kepentingan kekuasaan, yang berabad-abad lamanya menyerakahi dan menindas negara-negara jajahan karena imperialisme dan kolonialisme Barat. Dalam hal ini, demokrasi pun perlu terus dipurifikasi, dimurnikan.

Seperti dipelajari oleh Prof Pratap B Mehta, intelektual dan pakar ilmu politik India, hal di atas ditunjukkan, misalnya, oleh Mahatma Gandhi di India dan Nelson Mandela di Afrika Selatan. Kedua tokoh dunia itu tak begitu saja memperlihatkan rasa permusuhan terhadap Barat. Namun, mereka dengan kritis bisa membedakan, manakah realitas kekuasaan negara-negara Barat dan mana wilayah-wilayah idealisme moralnya.

Karena pendirian itu, di India muncul sikap skeptis terhadap apa yang dilakukan Eropa terhadap negara-negara di belahan dunia. Namun, pada saat yang sama juga muncul upaya-upaya kerja sama dengan Eropa di wilayah ideal dan kultural. Betapa pun dari Eropa, India bisa belajar tentang cita-cita pencerahannya. Sikap dan upaya demikian diharapkan bisa melahirkan kekuatan nasional yang kokoh bersamaan sekaligus dengan kekuatan pencerahannya.

 

Rakyat yang menangis

Demokrasi di Indonesia kiranya perlu diletakkan dalam ketegangan dikotomis yang sekaligus dialektis itu. Pertanyaannya, adakah penghubung yang di satu pihak bisa menjembatani ketegangan itu dan sekaligus jadi dasar berpijak bagi berdirinya bangunan demokrasi yang universal dan sekaligus nasional itu?

Sejauh pengetahuan penulis, sekurang-kurangnya tradisi Jawa punya warisan yang kiranya bisa disodorkan sebagai penghubung sekaligus dasar berpijak itu. Dan, warisan itu adalah tradisi Ratu Adil. Sehubungan dengan itu, kita perlu terlebih dulu ”memurnikan” anggapan umum yang begitu saja memersonifikasikan Ratu Adil, dan membayangkannya sebagai person. Personifikasi itu hanya akan memiskinkan dan mengeluarkan Ratu Adil dari nilai dan sejarahnya.

Ratu Adil adalah tradisi mesianisme Jawa. Lahir dari sejarah perlawanan rakyat terhadap penindasan kolonialisme dan imperialisme penjajah. Dengan caranya sendiri dalam segala keterbatasannya, rakyat berusaha melawan kemiskinan dan penindasan yang tercipta karena sistem kolonial yang tak adil. Mereka ingin bebaskan diri dari penderitaan.

Perlawanan dan pemberontakan rakyat kecil itu memang berakhir dengan kegagalan. Namun, kegagalan ini tak menghilangkan dan meniadakan harapan yang tersimpan dalam perlawanan mereka. Harapan itulah yang harus kita rawat terus sampai kini. Apabila kita mau merawatnya, kita pun akan mempunyai warisan kultural untuk mengkritisi sejarah, juga sejarah masa kini, ketika kita terombang-ambing dalam alam demokrasi.

Di era kebangkitan nasional, Soekarno muda adalah seorang intelektual yang bisa menangkap ide Ratu Adil itu sebagai harapan. Sebelum diasingkan ke pembuangan, di hadapan sidang hakim-hakim kolonial, ia memaparkan pidato pembelaannya yang terkenal berjudul ”Indonesia Menggugat” (18 Agustus 1930).

Di sana tampak Soekarno menangkap Ratu Adil bukan sebagai mitos atau khayalan, tapi sebagai ”harapan” yang riil ada di dalam hati wong cilik yang menderita dan mencita-citakan pembebasan.

”Kalau rakyat mengira Ratu Adil itu telah muncul, itu tak lain tak bukan karena hati rakyat yang menangis itu, tak henti-hentinya, tak habis-habisnya menunggu-nunggu atau mengharap-harapkan datangnya pertolongan, sebagaimana orang yang berada dalam kegelapan tak henti-hentinya pula saban jam, saban menit, saban detik, menunggu-nunggu dan mengharap-harap: ‘kapan, kapankah matahari terbit?’”

Harapan itu ditegaskan kembali dalam kata-katanya ini: ”O, siapa yang mengerti akan sebab-sebab yang lebih dalam ini, siapa yang akan mengerti akan diepere onderground, sebagai yang diterangkan pula oleh Prof Snouck Hurgronje di brosurnya “Vergeten Jubile”, tentu sedih dan ikut menangislah hatinya, kalau ia saban kali mendengar suara rakyat meratap: ‘kapan, kapankah Ratu Adil datang?’”

Tentu sedih dan menangislah hatinya pula dan tidak tertawa, jikalau ia saban kali melihat lekasnya dan setianya rakyat menyerahkan diri ke dalam tangan seorang kiai atau dukun yang menyebut diri ”Heru Cakra” atau ”Ratu Adil”!

Harapan semacam ini kiranya terus menyala di hati rakyat kecil sampai sekarang ini. Sebab, setelah 78 tahun merdeka, dan 25 tahun reformasi, kemiskinan dan penindasan di negeri ini masih juga menjadi masalah yang belum terselesaikan juga. Kemiskinan ini tak hanya menyengsarakan rakyat secara sosial, tapi juga menyudutkannya secara sosial.

Sampai sekarang, orang kaya dan miskin tak hanya terpisah secara material, tapi juga sosial. Kedua kelompok ini punya cara hidup sendiri-sendiri. Ibaratnya, yang satu belanja di mall modern, yang lain di pasar tradisional. Yang satu di sekolah mahal bertaraf internasional, yang lain bersekolah di sekolah negeri, yang harus ditempuh dengan jalan kaki.

Keterpisahan cara hidup ini membuat keduanya tak bisa berbicara satu sama lain. Masing-masing punya cara pikir dan bicaranya sendiri. Ini bahaya bagi demokrasi. Lebih-lebih, karena kekuatan modalnya, mereka yang kaya begitu saja mudah mendapat akses untuk masuk ke dalam kekuasaan. Sementara yang miskin tinggal di luar kekuasaan itu.

Menurut pakar politik Herfried Münkler dari Universitas Humboldt, Berlin, keterpisahan itu bisa membawa demokrasi ke dalam krisis. Katanya, krisis demokrasi itu diakibatkan oleh dua ancaman, yakni yang kuat berhimpun bersama yang kuat membentuk garda kekuasaan di satu pihak, yang lemah tersudut bersama yang lemah di lain pihak.

Sementara yang kuat makin lapar untuk berkuasa, yang lemah makin acuh dan menjauh untuk ikut menentukan kekuasaan. Bukan demokrasi lagi, apabila ancaman demikian ini tidak diselesaikan. Bahayanya, jika sudah tidak kuat menanggung lagi, yang lemah akan memberontak dengan caranya sendiri.

Jauh sebelum demokrasi, hal itulah yang terjadi dengan pemberontakan Ratu Adil yang dulu dilancarkan petani. Waktu itu, kekuatan pemerintah kolonial makin kuat karena para penguasa feodal, kaum priayi, ikut masuk ke dalam sistemnya, dan memperkokohnya. Sistem itu makin menindas rakyat yang makin terus terpinggirkan dari kekuasaan. Tak ada jalan lain, mereka ingin menentukan nasibnya sendiri dengan memberontak.

Mengamati hal ini, pemerintahan demokratis baru nanti kiranya perlu mewaspadai kemiskinan itu sebagai masalah serius. Jangan sampai kemiskinan dilihat hanya secara material. Refleksi atas gerakan Ratu Adil dalam zaman pemberontakan wong cilik menunjukkan, kemiskinan itu tak dapat dipahami hanya sebagai nasib individual, sebaliknya, kemiskinan itu kolektif dan struktural. Dan lebih daripada sekadar material, kemiskinan itu sosial dan kultural.

Harapan akan Ratu Adil menjeritkan, janganlah mereka yang lemah dipojokkan hanya untuk jadi umpan yang empuk bagi penindasan. Jika mau mendengar harapan itu, pemerintahan yang demokratis perlu menjaga, jangan sampai mereka yang miskin sengaja dibiarkan untuk tak bisa partisipatif. Dan itu bisa terjadi jika pemerintah ikut mencegah agar yang kaya tak menjadi makin jahat karena makin lapar dengan kekuasaan.

 

Peringatan untuk waspada

Dalam tradisi Ratu Adil tersimpan keyakinan bahwa adanya kaos atau kekacauan adalah tanda akan datangnya zaman baru, sekaligus tanda bahwa tatanan yang ada akan diperbarui menjadi tatanan baru yang lebih baik. Kekacauan itu tidak hanya meningkatkan kesengsaraan rakyat, tapi juga kocar-kacirnya nilai-nilai.

Ramalan Jayabaya, yang sering dikaitkan dengan tradisi Ratu Adil, misalnya, mengatakan, pada waktu itu ”kukum lan yuda nagara, pan nora na kang nglabeti, salin-salin kang parentah, aretu patraping adil, kang bener-bener kontit, kang bandhol-bandhol pan tulus, kang lurus-lurus rampas, setan mindha wahyu sami, akeh lali mring Gusti mring wong tuwa”.

Kurang lebih ramalan itu mengingatkan, hukum dan pengadilan tiada lagi yang menaatinya, perintah datang berganti-ganti, kelakuan yang adil tiada sudah, mereka yang benar ketinggalan, yang jahat dianggap tulus, mereka yang lurus-lurus tumpas, setan menyamar dalam pewahyuan, dan banyak orang lupa akan Allah dan orang tua.

Oleh Serat Kalatidha, zaman demikian disebut zaman edan. Di zaman itu, Serat Kalatidha mengatakan, raja tak berdaya, demikian juga pembantu-pembantunya, di mana-mana ruwet, situasinya kusut, tak ada yang bisa dicontoh, karena atilar silastuti, kehilangan etika tata krama, bahkan sujana sarjana kelu, kalulun Kalatidha, para bijak dan cerdik pandai pun terikut, terseret arus zaman edan.

Ramalan atau peringatan itu ternyata juga bisa jadi simbolik tentang kenyataan setelah 25 tahun reformasi ini. Menjelang Pilpres 2024, banyak pejabat, petinggi masyarakat, politikus, cerdik pandai, tua maupun muda, hanyut dalam arus zaman edan, aurat malunya lenyap, berpolitik bukan dengan berpijak pada kebenaran, melainkan dengan memainkan kebohongan. Politiknya tak menyeriusi kedalaman, tapi mencandakan kedangkalan.

Revolusi mental dicanangkan. Praktiknya, malah etika dan moral dijungkirbalikkan. Penjungkirbalikan ini justru terjadi di strata tertinggi yang seharusnya memeluk nilai-nilai luhur dan mulia.

Hakim Agung yang seharusnya berteguh pada konstitusi malah mencederai konstitusi karena terseret kepentingan politik dinasti. Ketika diberhentikan sebagai hakim nonpalu dalam perkara pemilu, ”yang mulia” ini bukannya menerima dengan legawa, tapi malah merasa dikhianati, karena itu hendak mengajukan gugatan pula.

Sama halnya dengan ketua KPK. Dia yang seharusnya menjaga marwah pejabat agar bersih dari korupsi, malah jadi tersangka dalam perkara korupsi. Enam menteri susul-menyusul masuk bui. Belum lagi anggota BPK yang dicurigai korupsi, hingga kantornya digeledah KPK. Lalu, kasus tembak-menembak antarpolisi. Dan, kiranya masih banyak lagi kasus yang membuat rakyat gigit jari.

Dua puluh lima tahun reformasi ternyata melahirkan buah-buah yang mencederai nurani dan meruntuhkan nilai-nilai yang diperlukan untuk membangun demokrasi. Nyawa-nyawa yang melayang dalam perjuangan reformasi adalah ”altar kurban”, agar demokrasi bisa dipersembahkan, diletakkan, dan ”disucikan”. Apa yang terjadi menjelang pilpres ini justru menjungkirkan ”alat kurban” itu. Tak heran, jika totaliterisme Orde Baru muncul kembali menjadi bayang-bayang yang menakutkan.

Di samping menjadi ”altar kurban” itu, reformasi kiranya juga jadi pembuka selubung yang menelanjangi banyaknya ”kekuatan gelap dan jahat” yang bersembunyi di dalam diri kita dan sekitar kita.

Reformasi menjadi momen, yang membuat kita tahu bahwa telah datang zaman, di mana seperti diramalkan tradisi Ratu Adil dalam Ramalan Jayabaya, ”wong dursila saya ndarung, akeh dadi durjana, wong gedhe atine jail, mundhak taun mundak bilahning praja”, orang jahat tambah menjadi-jadi, banyak yang jadi durjana, orang-orang berkuasa dan kaya hatinya licik, tambah tahun makin meningkat malapetaka negara.

Ratu Adil bukanlah tradisi pesimisme, tapi tradisi optimisme harapan. Maka, dalam tradisi Ratu Adil, kekacauan itu mesti dimengerti sebagai ”kesempatan sekaligus peringatan”, agar kita makin berhati-hati, dan bersungguh untuk membangun zaman baru, di mana kekacauan itu hilang dan dihilangkan, dan manusia boleh hidup dalam suasana material, sosial dan moral yang baru, adil, damai, dan tenteram.

Peringatan di atas kiranya terus dijadikan pegangan menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Rakyat sedang menantikan datangnya zaman baru, di mana mereka ingin memperoleh keadilan, ketenteraman, dan keamanan. Jangan sampai jalan ke sana justru didahului dengan ”kekerasan dan kekacauan”, yang akan menghilangkan harapan. Di sinilah kita memperhatikan peringatan tradisi mesianis seperti Ratu Adil itu.

 

Kuasa membuat lupa

Setelah pilpres dan pemilu, pemerintah baru juga jangan mengendurkan peringatan itu. Dua puluh lima tahu reformasi memberi kita pelajaran, manusia gampang luntur dalam menegakkan cita-cita demokrasi. Itu karena kekuasaan mudah membuat manusia melik nggendhong lali, kekuasaan itu mudah membuat orang lupa untuk meninggalkan kursinya, juga bila saatnya tiba.

Untuk itu, siapa pun yang berkuasa harus ”kritis” terhadap kekuasaannya, atau mau ”dikritisi” kekuasaannya. Ada pasemon, pepatah Jawa: kuwasa iku becik semune, maksudnya, kuasa itu mudah tergoda untuk berpura-pura baik. Tegasnya, walau seseorang jelek atau jahat karena kuasanya, ia bisa membuat dirinya kelihatan baik. Hal ini tampak pada figur-figur penguasa totaliter, yang menawan dengan senyumnya walaupun sesungguhnya ia adalah penindas.

Maka tak heran, Prapta B Metta, pakar politik yang juga mengajar di Universitas Princeton, mengatakan: ”Semua kekuasaan adalah kemunafikan, mereka juga munafik ketika mereka mengatai lawannya munafik.” Karena itu, menurut Metta, absurd bila kita menganggap negara-negara Barat-lah rumah di mana tinggal dan dijaga tanggung jawab moral dan nilai-nilai universal itu.

Jadi, dilihat dari segi kekuasaan, negara Barat pun munafik apabila mereka menganggap sebagai penjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Peringatan ini kiranya boleh berlaku bagi penguasa baru setelah pemilu nanti: janganlah mereka memperalat demokrasi untuk menyembunyikan kemunafikan kekuasaannya.

Kekuasaan itu mudah menjadi munafik karena kekuasaan itu adalah sarang bagi watak kumingsun, menyombongkan diri. Dalam wacana Jawa, kumingsun itu biasanya tidak dikenakan pada orang biasa. Apa yang bisa disombongkan oleh wong cilik, mereka, kan, tidak punya apa-apa. Sebaliknya, kumingsun itu dekat sekali dengan penguasa, yang dengan kekuasaannya mudah untuk menyombongkan diri.

Kuasa yang kumingsun adalah kuasa yang adigung-adiguna, ngorakake liyan, murka, mentala, rumangsa bisa ndepani jagad, sarwa makolehake marang diri pribadine, emoh diloroni: kuasa yang sewenang-wenang, mengesampingkan sesama, murka, tegaan, merasa bisa melangkahi dunia, hanya ingat akan kepentingan diri, tak mau disaingi.

Watak kumingsun demikian juga bisa hidup di iklim demokratis. Atau malah bisa makin hidup karena makin banyak orang berkesempatan menyombongkan diri. Menurut filsuf Michael Sandel, untuk melawan watak itu, di alam demokrasi pun orang perlu terus menghidupi keutamaan kerendahan hati.

Apabila keutamaan itu terus dihidupi, orang akan saling menghargai, saling mendengarkan, terbuka satu sama lain, bahu-membahu memikul tanggung jawab demi kepentingan umum, menjauhi ”pedoman keberhasilan” yang dasarnya adalah ambisi untuk selalu menang. Demokrasi di Barat sudah jauh dari keutamaan rendah hati itu. Maklum, mereka pun sedang krisis demokrasi.

Politik kita setelah pilpres dan pemilu nanti kiranya harus waspada terhadap watak kumingsun. Dan, berupaya untuk benar-benar mau untuk menjadi andhap asor, rendah hati. Dan kiranya, kerendahan hati itulah jalan yang paling benar dan singkat untuk benar-benar bisa berempati terhadap diri rakyat biasa, wong cilik, terutama dalam memahami penderitaan dan kemiskinannya.

Kalau wong cilik mengharapkan datangnya Ratu Adil, itu sebenarnya karena mereka ingin terbebas dari penderitaan dan kemiskinannya. Seandainya politik kita belum bisa menjangkau cita-cita yang tinggi-tinggi, asal politik itu bisa menjauhkan wong cilik dari penindasan, penderitaan, kemiskinannya, dan boleh ikut dalam proses demokrasi, dapatlah dikatakan politik sudah berhasil menjadi ”Politik Ratu Adil”.

 

************************

 

Sindhunata,  Wartawan, Penanggung Jawab Majalah Basis, Yogyakarta

Sumber Tulisan Kompas  06-12-2023

 

 

 

Oleh  Ferdinandus Butarbutar, Dosen Etika di UPH Karawaci

 

 

“Agak Laen” – meminjam judul film komedi besutan Muhadly Acho, mungkin itulah potret realitas kita akhir-akhir ini jika bicara soal beras. Mengapa dikatakan “agak laen”, karena negara kita yang pernah dikenali sebagai negara agraris, yang mengafirmasi denyut nadi perputaran ekonomi dikonstruksi oleh keagrariaan. Bahkan di era Presiden Soeharto tahun 1984-1985, Indonesia berhasil menegaskan dirinya sebagai negara agraris, dengan mencapai swasembada beras. Namun kini, paling tidak lima tahun terakhir, 2018-2023 produksi pangan khususnya beras menurun drastis.

Demi validasi atas pernyataan diatas, mari kita lihat laporan dari BPS pada gambar berikut:

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/research/20240119172114-128-507373/impor-pecah-rekor–produksi-ambruk-apa-kabar-swasembada-beras-ri (Diakses pada 4 Maret 2024).

 

Mengintip realitas temuan BPS diatas tentu meresahkan, karena penurunan produksi beras terjadi secara merata di seluruh provinsi, secara khusus pada sentra-sentra produksi beras tinggi yakni pulau Jawa (turun 380 ribu ton), Sumatera dan Sulawesi (turun 270 ribu ton) – Lihat lingkaran merah diatas. Dan total penurunan produksi beras pada tahun 2023 mencapai 645,09  ribu ton. Dan untuk mengatasi krisis tersebut pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan untuk impor beras yakni hingga 613,61%. Selain hal tersebut, yang menjadi keprihatinan kita bersama adalah terjadinya penurunan luas lahan pertanian. Hal ini tentunya akan berbanding lurus dengan kondisi krisis beras akhir-akhir ini.

Ironisnya fenomena krisis beras terlihat signifikan pasca perhelatan pemilu sebagai pesta demokrasi lima tahunan. Perhatian kita tentunya tertuju kepada pola-pola para kandidat, baik di level Capres/Cawapres maupun di level Caleg, yakni transaksi politik pragmatis, yang didalamnya tentu termasuk pembagian beras secara cuma-cuma. Perasaan yang amat gembira karena pesta rakyat, pada pasca pemilu tiba-tiba berubah menjadi kecemasan atau keresahan, apalagi kini potensi inflasi siap menyergap.

Pertanyaan dasar yang diajukan secara umum oleh banyak orang adalah, “mengapa hal tersebut terjadi?” Pihak pemerintah kerap mengatakan bahwa hal tersebut karena faktor cuaca seperti El Nino. Memang periode-periode kekeringan terjadi pada tahun 2023. Selanjutnya jika pertanyaan tersebut kita ajukan kepada para elit politik dan pemerhati, mereka akan mengatakan bahwa hal tersebut karena “bansos atau bantuan-bantuan sosial lainnya” dari para kandidat Capres/Cawapres hingga Caleg. Karena memang sepanjang masa kampanye, pola pendekatan politik ala “sinterklas” yang baik hati dengan membagi-bagikan hadiah termasuk beras terlihat dengan jelas.

Lebih jauh mari kita mengudar dan menganalisis problematika krisis beras ini:

 

Sebenarnya Siapakah yang Paling Bertanggung Jawab?

Kita perlu mengajukan pertanyaan diatas secara etis, demi menemukan pembacaan yang objektif atas setiap masalah yang terjadi. Jika tidak, kita akan terbiasa mengelak dan cuci tangan, padahal ada problematika yang amat serius pada masyarakat, yakni krisis beras. Krisis ini tentu tidak boleh dipandang sebelah mata, karena sesungguhnya krisis beras ini, bisa juga memiliki efek domino yang berkepanjangan.

Untuk menawab pertanyaan fundamental di atas, tentu kita akan terbantu jika memahami syarat-syarat fundamental sebuah krisis. Tentu jawaban akan hal ini cukup luas, karena kita akan mengudar penyebab-penyebab yang memungkinkannya. Ada kondisi-kondisi conjointly, yakni keserempakan yang saling menempel dan memengaruhi, antara pemerintah (pusat/pemda), perorangan, masyarakat, perusahaan swasta dan BUMN/BUMD.

Secara sederhana kita akan mencoba menelusurinya. Pertama, pihak pemerintah. Pihak ini menjadi yang paling bertanggungjawab, yakni dari hulu hingga ke hilir. Mengapa demikian? Semata karena mereka yang memiliki kewenangan terkait undang-undang agraria. Dimana UUPA 1960 yang dilanjutkan pada masa Orde Baru 1966-1998. Kemudian pada era reformasi 1998 UUPA direstrukturisasi dengan Tap MPR IX, 2001, supaya pola-pola kroni dan kolusi penguasa-pengusaha dibatasi secara konstitusional. Undang-undang agrarian ini terus direformasi khususnya lewat pemerintahan Presiden Jokowi lewat kebijakan Nawacita (2014) dan UU Cipta Kerja (2020). Bahkan pada tahun 2021, pemerintah cukup banyak memproduksi peraturan perundang-undangan yang terkait agraria yakni PP 18; PP 19; PP 20; PP 43; PP 64 dan PP 124.

Pertanyaan fundamentalnya adalah apakah undang-undang agraria tersebut berpihak kepada rakyat khususnya petani? Dan apakah undang-undang tersebut berpotensi untuk menyejahterahkan hidup para petani?

Hingga saat ini, reformasi bidang agraria belum berjalan dengan baik. Pemerintah baru fokus kepada pembagian sertifikat tanah, atas lahan yang sebelumnya sudah dikelola, sedangkan para petani yang tidak punya lahan (aset) belum tersentuh sama sekali. Demikian juga pemilikan lahan masih banyak menguntungkan pihak pemerintah dan swasta, termasuk dalam sengketa-sengketa lahan. (Silahkan akses data LHK pada tautan https://www.menlhk.go.id/work-plan/renstra-klhk-tahun-2020-2024/ ).

Kedua pihak pengusaha/investor swasta. Pihak ini memang turut diintip, mengapa? Karena mereka lebih dekat ke petani daripada pemerintah. Itu sebabnya pengaruh mereka terhadap para petani cukup besar, dan petani-petani tergantung kepada mereka. Mereka bisa hadir mulai dari proses awal yakni pembibitan atau penanaman, hingga ke perawatan bahkan masa panen. Mereka menjadi penyedia bibit unggul, dan mereka juga sekaligus penyedia pupuk dan aneka obat-obatan yang dibutuhkan para petani. Begitu masa panen tiba, mereka pula yang menetapkan harga jual hasil pertanian, yang cenderung rendah/murah, sehingga pola-pola ini rentan mempersulit posisi para petani..

Bukan hanya itu, di beberapa wilayah pertanian di tanah air, yang dahulunya adalah lahan pertanian padi, kini beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Supaya para petani semangat mengikuti irama para investor, pada awal alih fungsi kelapa sawit dibeli dengan harga yang cukup mahal, namun kian ke sini, harga jual semakin rendah.  Petani menjadi sial, seolah kena “prank” dagang para investor. Jelaslah bahwa para investor besar memonopoli pasar pangan dalam hal ini beras.

Ketiga masyarakat : baik sebagai petani penggarap dan pemilik lahan. Mereka ini adalah pihak yang paling lemah. Mereka juga barangkali yang paling dirugikan, oleh struktur-struktur ekonomi pertanian. Mereka terperangkap dibawah dan hanya mengikuti irama permainan investor dan pemerintah. Mereka tanpa pikir panjang menyantap saja umpan yang disuguhkan oleh para investor.  Bahkan tidak sedikit lahan yang akhirnya dijual, karena terjerat dengan pinjaman dan bunganya yang cukup besar. Derita para petani bukan hanya tidak bisa menikmati hasil panen dengan bahagia dan bangga, tetapi juga akhirnya merelakan lahan-lahan pertanian mereka diambil alih para pemodal besar. Kondisi ini betul-betul amat memprihatinkan!

 

Upaya Menjahit Keadilan

Prinsip-prinsip etika keadilan amatlah perlu ditelisik dalam mencari mitigasi terbaik. Pertanyaan dasar apakah sikap dan tindakan yang paling adil dalam kondisi-kondisi demikian? Kemudian kepada siapakah kita mengalamatkan sasaran dari keadilan tersebut?

Pertama, bersikap adil sebagai sebuah keutamaan. Dalam etika Nichomachean, bahwa bersikap adil tersebut sebagai seluruh keutamaan. Dalam rangka membangun polis demi hidup bersama, maka diperlukan kebijaksanaan para penguasa, keberanian para tantara (guardian) termasuk disiplin tinggi dari seluruh masyarakat polis. Oleh ketiga aspek tersebut eudaimonia (kebahagiaan) akan tercapai.

Hal kedua adalah kita perlu sadar akan keadilan kodrat, atau keadilan natural, yang melekat pada alam semesta ini, dalam hal ini termasuk pada lahan-lahan yang agraris. Lahan-lahan tersebut haruslah diperlakukan termasuk dirawat ketahanannya dengan prinsip kesesuaian pada kodratnya.

Secara ontologis, kita harus memberikan keadilaan pada lahan-lahan tersebut. Karakteristik, taksonomi dan unsur-unsur tanah harus menjadi pertimbangan utama, seperti unsur hara, jenis air, mikroba dll. Jika potensi kodrati pada tanah tersebut adalah tanah yang heterogen, lalu oleh alasan industri pertanian atau perkebunan, mengubah disvaritas hayati yang ada menjadi tanaman yang homogen, maka tindakan ini merupakan tindakan yang keliru secara etis. Hal-hal seperti ini yang juga menjadi perhatian ekoteologi, yakni memperlakukan dan merawat tanah sesuai dengan kodratnya. Bahkan didorong untuk mengolah dan merawat tanah demi tanah itu sendiri. Problematika serius muncul, karena jenis keadlan ini belum diprioritaskan atas alasan pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional termasuk alasan-alasan yang berpijak pada basis-basis antroposentrisme.

Kodrat alam dan iklim tersebut penting diadaptasikan kepada jenis-jenis produksi pertanian, mengingat potensi disvaritas pada tanah. Pemerintah perlu mengupayakan ketersediaan cadangan-cadangan air bagi para petani, mengupayakan bibit gabah yang tahan cuaca kering, mengatur irama tanam yang sesuai iklim (cuaca), bersama kaum akademisi kampus mengadakan pelatihan pengadaan pupuk organik murah dan terjangkau, termasuk membuka jejaring jual beli demi mewujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi para petani.

Hal ketiga adalah keadilan bersama, yang dikenal sebagai kontrak sosial. Gagasan-gagasan keadilan dari Hobbes, Locke, Rousseau bahkan Raws perlu dirujuk. Manusia dan seluruh masyarakat dilihat bebas dan setara sebagai subyek. Hak-hak dasar semua warga negara dijamin secara konstitusional oleh otoritas negara (Leviathan). Latar kelahiran etika ini supaya semua warga turunkan senjata, homo homoni lupus ditinggalkan. Bellum omnes contra omnes juga disingkirkan, digantikan dengan kontrak sosial bersama yang setara, yang bebas, saling menghargai hidup dan kepemilikan semua warga.

Keempat adalah bersikap adil sebagai kewajiban.   Arahnya tentu kepada gagasan etika keadilan Kant, yakni kehendak baik untuk melakukan apa yang adil. Sikap dan tindakan etis ini terikat dengan nilai-nilai intrinsik pada dirinya sendiri. Hal seperti ini perlu menjadi kesadaran dan prioritas bersama, semata karena kewajiban moralitas kita pada alam, manusia bahkan demi nilai keadilan itu sendiri pada dirinya secara inheren.

 

Jadilah Masyarakat Agraris yang Kritis

Untuk masyarakat petani, jadilah menjadi masyarakat agraris yang kritis. Jangan asal terima begitu saja (budaya nrimo). Para petani juga adalah orang yang merdeka dan bermartabat. Menjadi seorang petani, harusnya menjadi sebuah kebanggaan. Subyek diri yang otonom dan berharga tersebut harus selalu dikonstruksi.

Para petani juga harus berani dengan kepala tegak menghadapi segala ancaman atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Karakter keberanian perlu dihidupi baik secara pribadi maupun secara komunitas. Perlu disiplin dan keberanian menjaga eksistensi dan keluhuran tanah agraria. Sustainability  yakni daya tahan dan keberlanjutan tanah dan historisnya perlu direafirmasi, semata demi kodrat alam itu sendiri. Memberikan kepada alam atau tanah agraria apa yang seharusnya kita berikan, menahan diri untuk tidak memberikan apa yang seharusnya tidak kita berikan. Semoga … !!

 

 

 

 Oleh  Ignas Kleden

 

 

UNTUK waktu yang sangat lama pemikiran ilmu sosial dan kalangan politik dikuasai oleh gagasan esensialis tentang kebudayaan. Secara sederhana dalam gagasan itu diandalkan dan dipercaya begitu saja, bahwa kebudayaan terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang telah selesai, mantap, baku dan berdiri sendiri.

Yang diabaikan dalam gagasan esensialis adalah peranan para pendukung kebudayaan dalam memberi bentuk dan isi kepada kebudayaan mereka. Asumsi yang dianut adalah bahwa tingkah laku sekelompok orang akan tergantung kepada nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan yang dianutnya. Jadi, untuk mengubah tingkah laku budaya perlulah diubah terlebih dahulu seluruh perangkat nilai dan norma kebudayaan yang menjadi pedoman bagi tingkah laku budaya.

Pemikiran seperti itulah yang saya kira telah menjadi dasar kerisauan saudara Mohamad Muzamil dalam artikelnya berjudul Perubahan Nilai atau Budaya Politik? (Kompas, 24 Maret 1998). Pertanyaan yang diajukannya kepada saya sedikit-banyaknya mencerminkan pemikiran kaum esensialis: “Apakah sistem nilai politik yang berlaku saat ini menyimpang dari sistem nilai yang telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia sehingga perlu adanya perubahan menyeluruh terhadap sistem nilai? Ataukah yang terjadi saat ini adalah penyimpangan budaya dari nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia?”

Dalam pertanyaan yang simpatik ini diandaikan bahwa ada sistem nilai yang telah selesai dan baku (yaitu “yang telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia”). Demikian pun kalau ada penyimpangan dalam budaya politik maka itu hanyalah penyimpangan budaya dari nilai-nilai dasar yang dimiliki bangsa Indonesia.

Dalam pemikiran tersebut dibedakan dan bahkan dipisahkan dengan jelas tingkah laku pendukung suatu kebudayaan dari nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan yang diandaikan baku, selesai, sempurna, dan tak tersentuh lagi oleh pengaruh tingkah laku budaya dalam kehidupan nyata. Ada semacam kepercayaan yang bersifat platonis bahwa nilai dan norma-norma budaya berada pada sebuah “dunia ide-ide” yang otonom, sedangkan tingkah laku budaya hanya merupakan pantulan dan tiruan yang kurang sempurna dari dunia ide tersebut. Kalau ada yang menyimpangdalam kebudayaan maka yang harus diubah adalah tingkah laku budaya dan bukannya nilai dan norma-norma kebudayaan. Secara populer pemikiran ini terlontar dalam ungkapan yang acap terdengar: jangan salahkan kebudayaan, tapi salahkanlah orangnya!

 

***

 

KALAU manusia dibentuk oleh kebudayaannya, maka seseorang menjadi Jawa karena kebudayaannya, demikian pun seseorang menjadi Minang karena kebudayaannya. Seorang Jawa yang sejak kecilnya hidup di Jepang di tengah-tengah keluarga Jepang akan menjadi Jepang secara budaya.

Gagasan ini kemudian diperkuat oleh antropologi budaya yang menyelidiki kebudayaan suatu kelompok budaya. Kalau seorang peneliti datang ke Mentawai misalnya, maka yang menarik dia adalah bagaimana pola-pola kebudayaan orang Mentawai saat itu, dan bagaimana orang-orang Mentawai hidup menurut nilai-nilai dan norma-norma yang mereka anut. Peneliti tersebut telah menerima kebudayaan Mentawai sebagai barang-jadi yang sudah ada, sudah terbentuk, dan hanya memperhatikan bagaimana pola-pola kebudayaan tersebut bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

Yang sering tidak dipersoalkan adalah bagaimana orang Mentawai membentuk kebudayaan mereka. Bagaimana sejarah mereka mempengaruhi terbentuknya pola-pola kebudayaan mereka, dan bagaimana pembangunan dan politik Indonesia saat ini mendesakkan beberapa perubahan dalam kebudayaan mereka. Prof Reimar Schefold dari Universitas Leiden, yang semenjak tahun 1970-an menyelidiki kebudayaan Mentawai, menemukan bahwa dewasa ini ritual-ritual keagamaan dan tabu-tabu orang Sakuddei di Kepulauan Mentawai menjadi jauh lebih rumit dari sebelumnya. Dengan ritual seperti itu orang luar menjadi sulit sekali masuk karena ritual-ritual itu menjadi sulit dipahami, sulit ditembus, menjadi lebih hermetic.

Terjadi semacam involusi keagamaan dan involusi ritual. Menurut peneliti ini, pengrumitan ritual itu dimaksudkan untuk melindungi orang Mentawai dan masyarakat Mentawai dari penerobosan oleh program-program pembangunan yang kini dijalankan secara nasional, dan yang dalam banyak kasus menyudutkan mereka pada posisi sulit. Perumitan ritual dimaksudkan sebagai benteng untuk melindungi orang-orang Mentawai dari pengaruh-pengaruh luar yang demikian gencar dan luas.

Terlihat di sini bahwa bukan hanya kebudayaan yang membentuk sifat orang dan masyarakatnya, tetapi sebaliknya pendukung suatu kebudayaan secara aktif memberi bentuk dan isi kepada kebudayaan mereka. Kebudayaan tidak cukup hanya dipandang sebagai nilai dan norma tetapi dapat dan harus juga dipandang sebagai wacana, yaitu sebagai hasil bentukan dan hasil konstruksi sosial dari sekelompok orang dalam mencari orientasi kepada lingkungan hidupnya. Konsepsi bahwa manusia dibentuk oleh kebudayaan kini diimbangi secara meyakinkan oleh konsepsi lain bahwa kebudayaan juga dibentuk oleh para pendukungnya.

Dengan demikian sulit sekali mengatakan bahwa ada nilai-nilai, norma, atau pola kebudayaan yang boleh dianggap selesai, baku dan tak berubah lagi karena “telah diyakini kebenarannya” oleh semua orang. Kebudayaan, pada dasarnya, bukanlah soal kebenaran, tetapi soal praktek dan kebiasaan. Kalau kekerasan terus-menerus dipraktekkan, maka lambat laun dia akan dibudayakan (sekalipun hal ini tak pernah dapat dibenarkan!).

 

***

 

DALAM sebuah negara modern proses konstruksi sosial kebudayaan itu berlangsung juga (dan terutama) dalam apa yang dinamakan budaya politik. Tingkah laku elite politik, bisa sesuai dengan nilai-nilai umum yang dianggap luhur, tetapi bisa juga menyimpang daripadanya. Dalam kedua keadaan itu, apakah dia sejalan atau menyimpang, tingkah laku itu tetap mempunyai kekuatan yang besar dalam membentuk kebudayaan. Jadi kalau korupsi, kekerasan atau nepotisme hidup subur dalam politik, dia membentuk budaya politik itu, yang kalau meluas, dapat juga mengubah kebudayaan. Tanpa ada perlawanan dan kritik terhadap praktek-praktek tersebut, maka korupsi, kekerasan dan nepotisme dalam suatu budaya politik akan diterima sebagai bahagian kebudayaan dan bukan sekadar penyelewengan daripadanya.

Jadi apakah nilai-nilai dalam politik Indonesia sesuai atau menyimpang dari apa yang oleh sdr Mohamad Muzamil dinamakan nilai-nilai luhur, kedua proses itu tetap mempunyai pengaruh yang konstitutif terhadap kebudayaan Indonesia. Anggapan bahwa ada nilai-nilai yang tak tersentuh, dan ada tingkah laku budaya yang menyimpang, yang tidak kena-mengena dengan nilai-nilai luhur tersebut, adalah suatu jalan pikiran esensialis yang melihat kebudayaan sebagai dunia platonis yang berada di luar sejarah.

 

***

 

PERTANYAAN yang sangat menarik adalah mengapa gerangan pemikiran esensialis tentang kebudayaan ini demikian dominan? Secara ilmiah, hal ini jelas merupakan pengaruh positivisme yang memandang kebudayaan sebagai given, barang-jadi yang bisa diteliti secara empiris gejala-gejala dan pola-polanya. Positivisme hanya sanggup menangkap kehadiran sebuah kebudayaan dengan pola-polanya sebagaimana sudah terbentuk. Namun, dia gagal menangkap proses pembentukan kebudayaan itu.

Dalam proses pembentukan tersebut (yaitu dalam konstruksi sosial kebudayaan) akan terlihat kekuatan-kekuatan, kepentingan-kepentingan dan berbagai ide yang membentuk suatu kebudayaan dalam suatu konteks sejarah yang konkret. Setiap kebudayaan ada riwayat hidupnya, dan konstruksi sosial adalah semacam biografi tentang kebudayaan bersangkutan.

Dari segi itu dapat dipahami mengapa penjajah Belanda dulu selalu mempropagandakan bahwa pribumi adalah orang-orang malas. Dengan mengatakan bahwa pribumi pada dasarnya malas, maka seluruh tanggung jawab terhadap kemiskinan dan kemelaratan di daerah koloni dibebankan kepada pribumi yang tidak mau bekerja keras, sementara seluruh usaha kolonial dalam mengeruk kekayaan Indonesia untuk dibawa ke luar tidak lagi disinggung-singgung. Di sini kebudayaan orang-orang pribumi dibangun dalam satu wacana dengan citra yang membela dan menyelamatkan kepentingan kolonial dan kekuasaan kolonial.

Dalam politik praktis, esensialisme kebudayaan ini pun banyak manfaatnya. Di sini diajukan dua strategi pemanfaatannya. Pertama, dengan menganggap bahwa ada nilai-nilai dan norma yang sudah selesai dan sempurna sebagai barang-jadi, segolongan orang yang kebetulan berkuasa merasa dapat menguasai dan bahkan memonopoli nilai dan norma tersebut, seperti memonopoli penjualan minyak atau kertas misalnya. Golongan ini merasa dapat menentukan praktek mana yang sesuai dengan apa yang dinamakan nilai luhur dan mana pula yang bertentangan, tanpa ada kemungkinan diskusi atau diskursus mengenai tindakan tersebut.

Kedua, kalau kemudian terjadi banyak penyimpangan maka hal tersebut selalu dapat dinetralisir dengan merujuk terus-menerus kepada apa yang dianggap penyelewengan yang sedang terjadi di depan mata. Esensialisme, sampai tingkat tertentu, membebaskan orang dari beban menanggung hipokrisi, karena kepercayaan yang diciptakannya sendiri, bahwa tindakan dan tingkah laku budaya adalah satu hal, sedangkan nilai budaya adalah hal lainnya. Begitulah, seseorang mengambil dan memanfaatkan uang negara untuk pentingan dirinya, sambil tetap dengan anggun berbicara tentang nilai-nilai kejujuran dan pengabdian tanpa pamrih untuk nusa dan bangsa.

Yang dilupakan di sana ialah bahwa tindakan dan tingkah laku budaya selalu mempengaruhi kebudayaan, dan bahwa nilai-nilai luhur dalam kebudayaan hanya mungkin ada kalau kita membuatnya luhur. Sebaliknya, nilai-nilai itu akan babak-belur atau hancur-lebur kalau tingkah laku itu bagaikan “jauh panggang dari api”.

Secara singkat: esensialisme kebudayaan adalah argumen pragmatis untuk menghindari tanggung jawab kebudayaan dalam politik dengan cara memisahkan tingkah laku budaya dari nilai-nilai kebudayaan, dan karena itu menafikan akibat tingkah laku budaya terhadap pembentukan kebudayaan. Pandangan konstruksionis tentang kebudayaan dapat menyingkapkan distorsi yang sering muncul dalam kesadaran: orang yang tak sanggup melakukan apa yang dipercayainya, akan cenderung percaya pada apa yang dilakukannya.

 

 

Sumber Kompas 7-11 – 2011

 

Oleh  Agus Widjajanto

 

 

JAS MERAH ( jangan sekali kali melupakan sejarah ) Bangsa nya dari leluhur neneng moyang, agar tidak lagi diklaim dengan cara dimanipulasi sejarahnya kejayaan masa lalu, dari bangsa lain yang merupakan  salah satu cara  paling efektif masif melakukan penjajahan budaya, sejarah, untuk  menguasai sebuah bangsa yang beradap, untuk generasi muda dan generasi mendatang tentang sejarah bangsa nya, yang lalu seolah olah keberadaan masa kini merupakan hasil dari pengaruh bangsa lain, yang bisa mengkerdilkan keberadaan para leluhurnya, bagi generasi muda yang minim atas pengetahuan sejarah bangsanya.

Bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, yang mempunyai budaya yang sangat luar biasa, dimana peninggalan peninggalan budaya kejayaan masa lalu nya, saat ini dijadikan monumen peradapan dunia sebagai salah satu keajaiban dunia. Dimana dibelahan dunia lain masih bekum berbudaya, bangsa ini sudah mempunyai kebudayaan yang adi luhung, sebagai bangsa besar, yang pernah menguasai sepertiga dunia dalam wilayahnya. Salah satu sejarah bangsa ini adalah pernah berdiri sebuah kerajaan dengan tatanan pemerintahan dan sistem hukum, yang sangat adil yaitu kerajaan “Kalingga”.

Di Jawa bagian Utara, tepatnya di kecamatan Keling, kabupaten Jepara-Jawa Tengah  sekarang, pernah berdiri sebuah kerajaan pada abad ke 6 Masehi yang bernama Kerajaan Kalingga. Kerajaan tersebut awal berdirinya menganut agama Hindu karena masih silsilah keturunan Dinasti Syailendra Kerajaan Mataram Hindu yang ada di daerah Jawa bagian selatan.

Kerajaan Kalingga mencapai kejayaan saat diperintah oleh Raja Kartike Yasinga yang setelah beliau wafat dilanjutkan oleh istri nya yang terkenal dengan nama Ratu Shima yang memerintah antara tahun 648 Masehi hingga dilanjutkan 674 masehi.

Pada masa Ratu Shima itulah kerajaan Kalingga dalam sejarah yang dicatat oleh Dinasti TANG di Tiongkok dengan nama Japa  atau Holing, merupakan Ratu teradil yang menerapkan hukum tidak hanya bagi kalangan rakyat bawah tapi juga pada kalangan pejabat hingga anak Raja sekalipun yang terkenal dengan hukum potong tangan bagi siapa yang terbukti mencuri, yang kala itu diterapkan dan diatur dalam Kitab aturan hukum kerajaan Kalingga yang bernama Kitab Kalingga Dharma Sastra yang bersumber dari kaidah-kaidah dan tata aturan yang hidup pada kerajaan Kalingga, yang merupakan Kitab Undang-Undang yang menerapkan Hukum Pidana pertama di Nusantara khususnya di Jawa, secar adil. ( Petunjuk tertulus kitab Kalingga Dharma Sastra   tersebut masih tersimpan di museum Kartini Jepara ).

Apakah hukum potong tangan dari Kerajaan Kalingga merupakan adopsi dari Hukum Qisas yang bersumber dari Hukam dalam Kitab Alquranul Karim?  Apakah Ratu Shima beragama Islam saat itu ?

Hukum Qisas dalam Alquran diatur dalam Surah Albaqoroh ayat 178, Berdasarkan keterangan ahli Arkeologi Agus Aris Munandar, apabila ditarik kebelakang berdasarkan catatan sejarah dan sumber arkeologi dari prasasti prasasti yang ditemukan yang ada, maka Islam masuk Nusantara pada abad ke 7 Masehi di Barus Pantau Barat Sumatra. Berdasarkan catatan dari Dinasti TANG ditiongkok yang merupakan satu-satunya catatan tertulis yang ada yang menulis tentang keberadaan kerajaan Mataram Hindu di Jawa bagian selatan dan Kerajaan Kalingga,  pada paruh waktu abad ke 6 dan 7 Masehi , disebutkan :

Bahwa ada utusan dan  mata mata Wilayah asing yang berada di Kalingga, atas perintah dari penguasa Da Zi disebutkan dalam catatan dinasti Tang yang merupakan sebutan untuk Orang Arab/Timur tengah yang hidup di pantai Barat Sumatera, untuk menguji hukum tetap tegak  sengaja meletakan tempayan Berisi emas, dipertigaan jalan hingga tiga tahun tempayan tersebut tidak pernah hilang, hingga suatu ketika karena mengganggu dipinggir jalan oleh pangeran atau anak dari Ratu Shima maka tempayan tersebut digeser dengan kaki ke pinggir jalan agar tidak mengganggu orang berlalu lalang dan oleh karena tindakan nya tersebut sang Pangeran anak Ratu Shima berdasarkan masukan  musyawarah para menteri, dijatuhi hukuman potong ibu jari kaki karena telah menggeser tempayan tersebut.

 

 Sumber Arkeologi

Dari sejarawan Agus Sunyoto dalam Buku Mosaik Nusantara disebutkan, dan dari Ahli Arkeologi Agus Aris Munandar juga menyatakan bahwa disamping sumber primer berupa catatan dari Dinasti TaNg di China dan beberapa lokasi prasasti sebagai sumber Arkeologi juga dari sumber data sekunder berapa cerita rakyat yang turun temurun dalam Babad Tanah Jawi.

 

1. Prasasti Tuk Mas Magelang , yang ditulis dalam huruf Pallawa bahasa Sansekerta menuliskan silsilah dinasti Syailendra termasuk Ratu Shima merupakan keturunan dinasti Syailendra.
2. Candi Angin Situs Puncak songolikur Gunung Muria, yang berdasarkan penelitian pada abad ke 6 masehi hingga ke 7 masehi, dan juga berdasarkan catatan perjalanan I Tsing yang hidup dikerajaan Sri Wijaya, Palembang.

Kerajaan Kalingga saat Ratu Shima berkuasa  agama resmi dan mayoritas masyarakat nya  adalah memeluk agama Budha Hinayana, yang saat kerajaan Kalingga berdiri memang menganut agama Hindu berdasarkan pengaruh dari Keluarga Dinasti Syailendra pada Kerajaan Mataram Hindu karena memang masih kerabat dari kerajaan Hindu terbesar saat itu yaitu Mataram hindu di selatan jawa tengah, dimana dalam beberapa tulisan arkeologi karena dilanda bencana alam berupa letusan gunung berapi gunung merapi oleh Mpu Sendok memindahkan pusat kerajaan, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pads tahun 929 Masehi, mendirikan kerajaan Medang, yang ibukotanya terletak diantara gunung Semeru dan gunung Wilis .

Saat kerajaan Kalingga berdiri berdasarkan tulisan para sejarawan dan ahli arkeologi gunung Muria Sendiri merupakan gunung berapi yang berdiri terpisah dengan pulau Jawa, belum menyatu seperti saat ini akibat letusan dan pendangkalan selat, pada sekitar tahun 1657 masehi dimana endapan sungai yang bermuara di selat Muria terbawa ke laut sehingga selat Muria makin lama makin dangkal dan menghilang  yang lalu timbul berdiri kota-kota Demak, Kudus, Pati Juwana, Rembang.

Bahwa pada saat Ratu Shima berkuasa, di jazirah  Arab setelah wafat nya Rosulullah adalah pada masa pemerintahan Baginda Usman bin Affan yang memerintah pada tahun 644 masehi hingga tahun 656 masehi,  yang menggantikan Umar bin Khatab, belum sampai dan ada para pedagang yang singgah dan menetap di Barus Sumatera Utara , dan  belum  masuk kedaerah pedalaman, serta pesisir pantai utara termasuk Jawa .

Sejarawan dan Ahli Arkeologi baik Agus Aris Munandar maupun Agus Sunyoto merupakan Ahli dan Akademisi di era kemerdekaan setelah Indonesia merdeka, jadi mereka tidak punya andil dan kepentingan dengan Penjajah Belanda dalam membelokan sejarah.

Dengan demikian Hukum yang diterapkan oleh Ratu Shima pada kerajaan Kalingga yang berkuasa dari tahun 648 – 674 Masehi merupakan hukum yang bersumber dari Kitab Kalingga Dharma Sastra, yang merupakan aturan hukum produk hukum dan politik hukum saat itu yang diberlakukan dan diterapkan di kerajaan Kalingga yang terletak di pantai bagian  utara  Jepara.

 

********************************

 

Penulis adalah Praktisi Hukum dan Pemerhati Sejarah Bangsanya